Rangkuman Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan

PENGERTIAN  –  PENGERTIAN  PENGERTIAN DALAM KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN Beberapa pengertian berikut yang dibahas dalam Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang mengacu pada Pasal 1 Undang  –  Undang  Undang Nomor 16 Tahun 2009 : 1. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau  badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 2. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong  pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 3. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, lainn ya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial  politik, atau organisasi or ganisasi lainnya, lembaga le mbaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 4. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor  barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan memanfaatkan barang tidak berwujud berwujud dari luar daerah,pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean. 5. Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya. 6.  Nomor Pokok Wajib Pajak adalah ad alah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak Paja k sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. 7. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini. 8. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. 9. Bagian Tahun Pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 (satu) Tahun Pajak. 10. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan  peraturan perundang-undangan perpajakan. 11. Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan  penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan  perpajakan. 12. Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak.

13. Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak. 14. Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) Pengaturan mengenai jangka waktu pendaftaran dan pelaporan kegiatan usaha, tata cara  pendaftaran dan penghapusan NPWP, serta pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak diatur dalam Pasal 2 Undang  –   Undang Nomor 16 Tahun 2009 dan diatur juga dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 182/PMK.03/2015 Tanggal 30 September 2015. Setiap Wajib Pajak hanya diberikan satu Nomor Pokok Wajib Pajak, NPWP tersebut  berfungsi: 1. Sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak; 2. Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. Cara Memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak

Setiap Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak Badan, wajib mendaftarkan diri pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak. Untuk memperoleh  Nomor Pokok Wajib Pajak, Wajib Pajak atau orang yang diberi kuasa untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak wajib mengisi, menandatangani, dan menyampaikan formulir pendaftaran ke Kantor Pelayanan Pajak. Set elah itu, Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan Surat Keterangan Terdaftar dalam jangka waktu paling lama pada hari kerja  berikutnya setelah permohonan pendaftaran serta persyaratannya diterima secara lengkap. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak dapat dilakukan juga secara jabatan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep 47/PJ./2006 Tanggal 25 April 2006.  Nomor Pokok Wajib Pajak terdiri atas 15 digit yaitu 9 digit pertama merupakan kode Wajib Pajak dan 6 digit berikutnya merupakan kode administrasi pajak. Jika Wajib Pajak mempunyai usaha, usaha tersebut harus dilaporkan kepada Dirjen Pajak dan status Wajib Pajak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak oleh Direktur Jenderal Pajak dan langsung diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak

Penghapus Nomor Pokok Wajib Pajak tidak berarti menghilangkan kewajiban  perpajakan yang harus dilakukan, namun pengertian tindakan ini adalah menghapusnak Nomor Pokok Wajib Pajak dari Tata Usaha Kantor Pelayanan Pajak. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dilakukan dalam hal berikut :

1. 2. 3. 4.

Wajib Pajak Orang Pribadi meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan. Wanita Kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan. Warisan belum terbagi dalam kedudukan sebagai subjek pajak sudah selesai dibagi. Wajib Pajak Badan yang telah dibubarkan secara resmi berdasarkan ketentuan  peraturan perundang  –  undangan yang berlaku. 5. Bentuk usaha tetap yang karena suatu hal kehilangan statusnya sebagai Bentuk Usaha tetap. 6. Wajib Pajak Orang Pribadi lainnya selain yang dimaksudkan pada angka 1 dan angka 2 yang tidak memenuhi syarat lagi untuk dapat digolongkan sebagai Wajib Pajak.

PENGUKUHAN DAN PENCABUTAN SEBAGAI PENGUSAHA KENA PAJAK Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak Badan yang telah mendaftarkan diri dan mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sebelum melakukan  penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak bagi yang memnuhi ketentuan Pengusaha Kena Pajak. Apabila Pengusaha Kena Pajak memberhentikan usahanya Direktur Jenderal Pajak akan mencabut pegukuhan Pengusaha Kena Pajak sesuai dengan permohonan yang diminta.

SANKSI Dalam Pasal 39 Undang  –   Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang  –   Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan diatur bahwa yang melanggar peraturan seperti sengaja tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan Nomor Pokok Wajib Pajak, dan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak yang dapat merugikan negara diancam dengan pidana penjara pali ng singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang. Pidana dapat dilipatgandakan apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang  perpajakan sebelum lewat 1 tahun sejak menyelesaikan hukuman pidana penjara yang dijatuhkan.

SURAT PEMBERITAHUAN Pengaturan tentang Surat Pemberitahuan dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan berdasarkan Undang  –  Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang  –  Undang Nomor 28 Tahun 2007.

Fungsi Surat Pemberitahuan adalah : 1. Bagi Pengusaha Bagi pengusaha Surat Pemberitahuan berfungsi sebagai saran melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang pembayaran atau pelunasan pajak; penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak; harta dan kewajiban;  pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan  pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 masa pajak. 2. Bagi Pengusaha Kena Pajak Bagi Pengusaha Kena Pajak Surat Pemberitahuan befungsi sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran; dan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu masa  pajak. 3. Bagi pemotong atau Pemungut Pajak Bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.

BENTUK, ISI, DAN KETERANGAN DAN/ATAU DOKUMEN SEBAGAI LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN Jenis Surat Pemberitahuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan  Nomor 181/PMK.03/2007 adalah : 1. SPT Tahunan Pajak Penghasilan, yaitu SPT untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak. 2. SPT Masa, yaitu SPT untuk suatu masa pajak yang terdiri atas: a. SPT Masa Pajak Penghasilan;  b. SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai; c. SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi pemungut Pajak Pertambahan  Nilai. Bentuk Surat Pemberitahuan adalah berupa formulir kertas atau e-SPT yaitu data Wajib Pajak dalam bentuk elektronik. Isi Surat Pemberitahuan paling sedikit memuat : 1.  Nama dan alamat Wajib Pajak; 2. Masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak yang bersangkutan; 3. Tanda tangan Wajib pajak atau kuasa Wajib Pajak. Disamping data dasar, Surat Pemberitahuan Tahunan memuat data mengenai :

1. 2. 3. 4. 5.

 jumlah peredaran usaha;  jumlah penghasilan, termasuk penghasilan yang bukan merupakan objek pajak;  jumlah Penghasilan Kena Pajak; jumlah pajak yang terutang; jumlah kredit pajak;  jumlah kekurangan atau kelebihan pajak; jumlah harta dan kewajiban; tanggal pembayaran Pajak Penghasilan; dan data lainnya terkait dengan kegiatan usaha Wajib Pajak.

Sedangkan Surat Pemberitahuan Masa, selain memuat data dasar juga memuat data mengenai : 1.  jumlah objek pajak, jumlah pajak yang terutang, dan/atau jumlah pajak dibayar; 2. tanggal pembayaran atau penyetoran; 3. dan data lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha Wajib Pajak.

PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN Surat Pemberitahuan yang telah diisi oleh Wajib Pajak selanjutnya disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak dengan cara : 1. Dibawa langsung. 2. Melalui pos dengan bukti pengiriman surat. 3. Dengan cara lain, yaitu melalui perusahaan jasa ekspedisi yang melayani pengiriman SPT atau secara elektronik (e-Filling). Setelah Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan, Wajib Pajak akan diberikan tanda penerimaan surat (tanda terima) atau bukti penerimaan SPT. Batas waktu bagi penyampaian Surat Pemberitahuan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 Tanggal 5 April 2010 adalah : 1. Untuk SPT Masa, paling lambat 20 hari setelah akhir masa pajak. 2. Untuk SPT Tahunan, paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Untuk Surat Pemberitahuan Masa, terdapat kriteria tertentu yaitu Wajib Pajak dapat menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa yang meliputi beberapa masa pajak sekaligus. Kriteria tertentu tersebut meliputi: 1. Wajib Pajak usaha kecil. 2. Wajib Pajak di daerah tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

SARANA, BATAS WAKTU, PEMBAYARAN ATAU PENYETORAN PAJAK Sarana Wajib Pajak dalam membayar dan menyetor pajak adalah Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak dimaksudkan sebagai

surat oleh Wajib Pajak digunakan untuk pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara. Pembayaran atau penyetoran pajak dilakukan di Kantor Pos atau tempat lain yang ditunjuk sebagai tempat pembayaran pajak oleh Direktur Jenderal Pajak. Transaksi  pembayaran atau penyetoran pajak dianggap valid apabila telah disahkan oleh pejabat kantor  penerima pembayaran pajak atau telah divalidasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan  Negara. Tata cara pembayaran setoran pajak melalui sistem pembayaran online dan  penyampaian SPT dalam bentuk digital telah diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak  Nomor Kep 383/Pj./2002 Tanggal 14 Agustus 2002. Pengaturan  –  pengaturan tersebut meliputi : 1. Pembayaran pajak umumnya menggunakan sarana SSP, tetapi Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran setoran pajak melalui sistem pembayaran online terhitung mulai tanggal 1 Juli 2002. Wajib Pajak wajib melakukan pembayaran setoran pajak melalui sistem pembayaran online terhitung 1 Januari 2003. Sistem pembayaran online ini adalah pembayaran setoran pajak melalui PT Pos Indonesia atau Bank Persepsi/Devisa persepsi online. 2. Penyampaian SPT dapat dilakukan dalam bentuk digital terhitung mulai tanggal 1 Juli 2002. Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan dan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai ke Kantor Pelayanan Pajak secara elektronik atau dengan menggunakan media komputer. Batas waktu pembayaran atau penyetoran pajak dia tur dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak.

SANKSI KETERLAMBATAN TERUTANG

PEMBAYARAN

DAN

PENYETORAN

PAJAK

Menteri Keuangan mempunyai kewenangan menentukan tanggal jatuh tempo  pembayaran dan penyetoran pajak terutang sebagai batas waktu untuk suatu saat atau masa  pajak masing  –   masing jenis pajak, paling lama 15 hari setelah saat terutangnya pajak atau  berakhirnya masa pajak. Keterlambatan dalam pembayaran setoran pajak akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% pebulan dari tanggal jatuh pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. Demikian pula untuk STP, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 bulan sejak tanggal diterbitkan.

ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk mengangsur atau menunda pembayaran yang masih harus dibayar dalam Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menambah jumlah pajak terhutang kepada Direktur Jenderal Pajak Pengaturan tentang angsuran dan penundaan pembayaran pajak dimuat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 Tahun 2007. Pengaturan  –  pengaturan tersebut meliputi : 1. Permohonan harus diajukan paling lama 9 hari kerja setelah tanggal jatuh tempo  pembayaran utang pajak berakhir disertai alasan dan jumlah pembayaran pajak yang dimohon, diangsur, atau ditunda. 2. Bila ternyata batas waktu 9 hari kerja tidak dapat dipenuhi oleh Wajib Pajak karena keadaan di luar kekuasaannya, permohonan Wajib Pajak masih dapat dipertimbangkan oleh Direktur Jenderal Pajak sepanjang Wajib Pajak dapat membuktikan kebenaran keadaan di luar kekuasaannya. 3. Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat keputuasan atas permohonan berupa menerima seluruhnya, menerima sebagian, atau menolak, paling lama 7 hari kerja setelah tanggal diterimanya permohonannya. 4. Bila jangka waktu tersebut pada butir 3 telah lewat, Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, permohonan Wajib Pajak dianggap diterima. 5. Surat Keputusan yang menerima seluruhnya atau sebagian, dengan jangka waktu masa angsuran atau penundaan tidak melebihi 12 bulan dengan mempertimbangkan kesulitan likuiditas atau keadaan diluar kekuasaan Wajib Pajak. 6. Terhadap utang pajak yang telah diterbitkan surat keputusan dimaksud tidak dapat lagi diajukan permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran.

PEMBETULAN SURAT PEMBERITAHUAN Jika terjadi kesalahan dalam penyampaian Surat Pemberitahuan sehingga Wajib Pajak kekurangan atau kelebihan membayar pajak, maka Wajib Pajak berhak menyampaikan  pembetulan Surat Pemberitahuan. Pengaturan tentang pembetulan Surat Pemberitahuan dimuat dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pembetulan Tata cara pembetulan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan yaitu dengan menyampaikan pernyataan tertulis. Pernyataan tertulis tersebut dengan cara memberikan tanda  pada tempat yang telah disediakan dalam Surat Pemberitahuan yang menyatakan Wajib Pajak membetukan Surat Pemberitahuan. Apabila Direktur Jenderal Pajak telah melakukan pemeriksaan tetapi belum menerbitkan surat ketetapan pajak, Wajib Pajak dengan kesadarannya sendiri dapat

mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan sesuai keadaan yang sebenarnya sehingga mengakibatkan : 1. 2. 3. 4.

Pajak  –  pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar atau l ebih keil. Rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil atau lebih besar. Jumlah harta menjadi lebih besar atau lebih kecil. Jumlah modal menjadi lebih besar atau lebih kecil, dan proses pemeriksaan tetap dilanjutkan.

Wajib Pajak yang melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan sendiri dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% per bulan atas pajak yang kurang dibayar terhitung sejak saat penyampaian Surat Pemberitahuan berakhir sampai dengan tanggal pembayaran. Namun  jika dilakukan pemeriksaan dan Wajib Pajak mengakui ketidak benaran dalam pembayaran  pajak maka dikenai sanksi berupa denda 150% dari pajak yang belum dibayar.

SANKSI ADMINISTRASI DAN SANKSI PIDANA TERKAIT SPT DAN NPWP Kepada Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang  –   undang sehubungan dengan SPT dikenakan sanksi administrasi dan/atau sanksi  pidana. 1. Apabila Surat Pemberitahuan Wajib Pajak tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan atau batas waktu perpanjangan Surat Pemberitahuan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 500.000,- untuk SPT Masa Pajak Pertambahan  Nilai, Rp. 100.000,- untuk SPT Masa lainnya, dan Rp. 1.000.000.000,- untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan serta Rp. 100.000,- untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi. 2. Pasal 38 Undang  –  Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang  –   Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa, apabila Wajib Pajak tidak menyampaikan SPT, atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar karena kealpaan Wajib Pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada  pendapatan negara, dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang  pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A Undang  –   Undang KUP, didenda  paling sedikit satu kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling  banyak 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan  paling singkat 3 bulan atau paling lama 1 tahun. Kealpaan tersebut dimaksudkan tidak sengaja, lalai, tidak hati  –   hati atau kurang mengindahkan kewajibannya, sehingga  perbuatan tersebut dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. 3. Pasal 39 Undang  –  Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang  –   Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa, apabila Wajib Pajak tidak menyampaikan SPT, atau menyampaikan

SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian  pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Untuk mencegah adanya pengulangan tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 tahun sejak selesainya menjalani sebagian atau seluruh pidana penjara yang dijatuhkan dikenai pidana lebih berat yaitu ditambahkan 1 kali menjadi 2 kali sanksi pidana yang diatur diatas. 4. Setiap orang yang melakukan percobaan untu melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Paja k atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (1) huruf b Undang  –  Undang KUP atau menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar at au tidak lengkap sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (1) huruf d Undang  –   Undang KUP, dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau  pengkreditan pajak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 2 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan dan paling banyak 4 kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan.

TEMPAT PELAYANAN TERPADU Tempat Pelayanan Terpadu ini dimaksudkan sebagai tempat pelayanan perpajakan yang terintegrasi ada Kantor Pelayanan Pajak dengan menggunakan sistem informasi  perpajakan atau sistem administrasi perpajakan terpadu. Pada tanggal 3 Februari 2003 Direktur Jenderal Pajak telah mengeluarkan Keputusan  Nomor Kep 27/Pj./2003 tentang Tempat Pelayanan Terpadu pada Kantor Pelayanan Pajak. Keputusan Direktur Jenderal Pajak tersebut mempunyai dasar pertimbangan sebagai berikut : 1. Meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dengan menetapkan suatu tempat pelayanan yang terpadu untuk setiap Kantor Pelayanan Pajak, sehingga dapat memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak tanpa harus mendatangi masing  –  masing seksi. 2. Memudahkan pengawasan terhadap proses pelayanan yang diberikan kepada Wajib Pajak. Sistem aplikasi dan informasi perpajakan yang ada pada Direktorat Jenderal Pajak terdiri atas hal  –  hal sebagai berikut : 1. Sistem informasi perpajakan yaitu sistem informasi dalam administrasi perpajakan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, kecuali Knwil Wajib Pajak Besar dan KPP Wajib Pajak Besar dengan menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak yang  berhubungan dalam satu jaringan kerja. 2. Sistem administrasi perpajakan terpadu yaitu sistem informasi administrasi perpajakan yang diterapkan pada KPP Wajib Pajak Besar, Kanwil Wajib Pajak Besar, dan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak yang perangkat keras dan perangkat lunak yang dihubungkan dengan jaringan kerja.