Rangkuman BAB UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.doc

NAMA : AAN ANDRIAN KELAS :D STAMBUK: H1 A1 11 337 RANGKUMAN TIAP BAB UU NO.4 TAHUN 2009 PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA BAB I KETENTUAN UMUM - Dalam bab ketentuan ini menjelaskan definisi-definisi yang berhubungan dengan pertambangan mineral dan batu bara, seperti apa itu pertambangan, mineral, batubara, dan lain-lain. BAB II ASAS DAN TUJUAN - Pada bab ini menjelaskan asas pengelolaan pertambangan dan tujuan pengelolaan mineral dan batubara. BAB III PENGUASAAN MINERAL DAN BATUBARA - Pada bab ini menjelaskan mengenai siapa yang menguasai atau yang memiliki kewenangan penguasaan mineral dan batubara. BAB IV KEWENANGAN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA - Pada bab ini menjelaskan kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara. BAB V WILAYAH PERTAMBANGAN - Pada bab ini menjelaskan bahwa wilayah pertambangan adalah sebagai bagian dari tata ruang nasional merupakan landasan bagi penetapan kegiatan pertambangan dan penetapannya secara transparan, terpadu, dan bertanggung jawab. Pada bab ini juga terbagi atas IV bagian. Bagian pertama yaitu hal umum, bagian kedua Wilayah Usaha Pertambangan , bagian ketiga Wilayah Pertambangan Rakyat, dan bagian keempat wilayah Pencadangan Negara BAB VI USAHA PERTAMBANGAN - Dibagian bab ini menjelaskan bahwa Usaha Pertambangan terbagia atas 2 yaitu Mineral dan Batu Bara, meliputi IUP, IPR, dan IUPK BAB VII IZIN USAHA PERTAMBANGAN - Pada bab ini menjelaskan mengenai segala hal yang berhubungan dengan IUP, dimana ada IUP Ekplorasi dan IUP Operasi Produksi BAB VIII PERSYARATAN PERIZINAN USAHA PERTAMBANGAN - Pada bab ini menjelaskan segala hal mengenai syarat sah perizinan usaha pertambangan dimana Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mengumumkan rencana kegiatan usaha pertambangan di WIUP BAB IX IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT - Pada bab ini menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan IPR, dimana ada pertambangan mineral logam, miniral non logam, batuan dan batubara BAB X IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS - Pada bab ini menjelaskan mengenai IUPK, dan juga IUPK diberikan kepada menteri mengingat kepentingan daerah BAB XI PERSYARATAN PERIZINAN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS - Pada bab ini menjelaskan mengenai hal-hal yang harus dipenuhi dalam melakukan IUPK, syarat ini hampir sama dengan syarat perizinan IUP. BAB XII DATA PERTAMBANGAN - Pada bab ini menjelaskan mengenai analisis data pertambangan, dan bertujuan Untuk menunjang penyiapan WP dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pertambangan, Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat menugasi lembaga riset negara dan/atau daerah untuk melakukan penyelidikan dan penelitian tentang pertambangan BAB XIII HAK DAN KEWAJIBAN

-

Pada bab ini menjelaskan mengenai hak dan kewajiban seputar pihakpihak dalam IUP, IPR, dan IUPK

BAB XIV PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS

-

Pada bab ini menjelaskan tentang mekanisme penghentian sementara kegiatan IUP dan IUPK BAB XV BERAKHIRNYA IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS - Pada bab ini menjelaskan tentang disaat kapan suatu IUP dan IUPK berakhir BAB XVI USAHA JASA PERTAMBANGAN - Pada bab ini menjelaskan mengenai usaha jasa pertambangan BAB XVII PENDAPATAN NEGARA DAN DAERAH - Pada bab ini menjelaskan tentang pendapatan negara dan daerah yang sumbernya dari pertambangan dan juga menjalaskan pembagian pendapatan negara dan daerah dalam tanda kutip BAB XVIII PENGGUNAAN TANAH UNTUK KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN - Pada bab ini menjelaskan tentang kecocokan tanah pertambangan atau pengelolaan tanah di wilayah pertambangan dan juga pemanfaatan ulang tanah. BAB XIX PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT - Pada bab ini menjelaskan tentang bagaimana pembinaan dan pengawasan perlindungan masyarakat yang berhubungan dengan pertambangan BAB XX PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN - Pada bab ini menjelaskan mengenai penelitian dan pengembangan serta pendidikan dan pelatihan mengenai pertambangan mineral dan batubara BAB XXI PENYIDIKAN BAB XXII SANKSI ADMINISTRATIF BAB XXIII KETENTUAN PIDANA BAB XXIV KETENTUAN LAIN-LAIN BAB XXV KETENTUAN PERALIHAN BAB XXVI KETENTUAN PENUTUP