Rancangan Aktualisasi Prajab - Anwar

RANCANGAN AKTUALISASI NILAI-NILAI DASAR PROFESI PEGAWAI NEGERI SIPIL PUSAT PENGKAJIAN KEBIJAKAN INOVASI TEKNOLOGI BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI

Disusun Oleh:

ANWAR TRI ANAFI, S.Si (08) PESERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PRAJABATAN CPNS GOLONGAN III ANGKATAN 21

PUSAT PELATIHAN MANAJEMEN & KEPEMIMPINAN PERTANIAN (PPMKP) CIAWI - BOGOR TAHUN 2015

LEMBAR PENGESAHAN RANCANGAN AKTUALISASI NILAI-NILAI DASAR PROFESI PNS PADA DIKLAT PRAJABATAN CPNS GOLONGAN III NON KEMENTERIAN PERTANIAN Nama

: Anwar Tri Anafi, S.Si

NIP

: 19900124 201503 1 0002

Instansi

: Pusat Pengkajian Kebijakan Inovasi Teknologi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Rancangan Aktualisasi Nilai-Nilai Dasar PNS ini Telah diseminarkan pada tanggal ……………………. 2015 Bertempat di Pusat Pelatihan Manajemen & Kepemimpinan Pertaniaan Ciawi, Bogor Mentor,

Coach,

Drs. Irawan Santoso, M.Sc NIP.

Abdul Hani, SP., MM.

NIP. 19671231 199103 1 004

Penguji,

2

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis penjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita semua sehingga penulis dapat menyelesaikan rancangan aktualisasi nilai-nilai dasar profesi PNS pada diklat prajabatan CPNS golongan III non kementerian pertanian tahun 2015. Untuk mewujudkan PNS sebagai bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional, maka sesuai amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan (diklat) Jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) ditetapkan bahwa diklat untuk pembentukan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) adalah Diklat Prajabatan. Pada tahun ini, Diklat Prajabatan menerapkan metode baru sehingga diharapkan peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar profesi PNS pada unit kerja masing-masing. Rancangan aktualisasi ini merupakan pedoman untuk mengimplementasikan nilainilai dasar profesi PNS yang meliputi Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu dan Anti Korupsi, sehingga dalam menjalankan tugas di setiap unit kerja peserta sudah mempunyai gambaran apa yang akan dilakukan untuk mengimplementasikan nilai-nilai dasar profesi PNS tersebut. Penulis berterima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan banyak masukan dan bimbingan sehingga rancangan aktualisasi ini dapat terselesaikan. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam rancangan aktualisasi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang membangun agar kedepannya dapat menjadi lebih baik. Ciawi,

2015 Penulis

3

DAFTAR ISI HALAMAN SAMPUL...............................................................................................................i LEMBAR PENGESAHAN.......................................................................................................ii KATA PENGANTAR...............................................................................................................iii DAFTAR ISI.............................................................................................................................iv DAFTAR GAMBAR..................................................................................................................v DAFTAR TABEL......................................................................................................................vi BAB I PENDAHULUAN..........................................................................................................1 1.1 Latar Belakang................................................................................................................1 1.2 Tujuan..............................................................................................................................2 1.3 Ruang Lingkup................................................................................................................2 BAB II RANCANGAN AKTUALISASI.................................................................................4 2.1 Deskripsi Organisasi.......................................................................................................4 2.2 Nilai – Nilai Dasar Profesi PNS......................................................................................4 2.3 Rancangan Aktualisasi....................................................................................................4 2.4 Jadwal Kegiatan..............................................................................................................4 BAB III PENUTUP..................................................................................................................41 3.1 Harapan.........................................................................................................................41 3.2. Saran..............................................................................................................................41 DAFTAR PUSTAKA...............................................................................................................42

4

DAFTAR TABEL Tabel 1. Nilai-Nilai Dasar PNS................................................................................................12 Tabel 2. Keterkaitan Nilai Dasar dengan Kegiatan..................................................................21 Tabel 3. Teknik Aktualisasi Nilai-Nilai Dasar PNS.................................................................24 Tabel 4. Jadwal Rencana Aktualisasi.......................................................................................33 Tabel 5. Rencana Jadwal Konsultasi dengan Coach................................................................36 Tabel 6. Rencana Jadwal Konsultasi dengan Mentor...............................................................37 Tabel 7. Rencana Antisipasi Kendala.......................................................................................38

5

DAFTAR TABEL Tabel 1. Nilai-Nilai Dasar PNS................................................................................................12 Tabel 2. Keterkaitan Nilai Dasar dengan Kegiatan..................................................................21 Tabel 3. Teknik Aktualisasi Nilai-Nilai Dasar PNS.................................................................24 Tabel 4. Jadwal Rencana Aktualisasi.......................................................................................33 Tabel 5. Rencana Jadwal Konsultasi dengan Coach................................................................36 Tabel 6. Rencana Jadwal Konsultasi dengan Mentor...............................................................37 Tabel 7. Rencana Antisipasi Kendala.......................................................................................38

6

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Pegawai Negeri Sipil yang saat ini disebut sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan aktor utama pembangunan Indonesia dalam mencapai tujuan yang termaktub dalam Pembukaan Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sebagai aktor utama pembangunan, Aparatur Sipil Negara harus mampu bersikap profesional sebagai pelaksana kebijakan, pelayan publik maupun perekat dan pemersatu bangsa. Adapun prinsip yang harus dipegang oleh seorang ASN sebagai profesi telah diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Negara, sebagai berikut: a. Nilai dasar; b. Kode etik dan kode perilaku; c. Komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik; d. Kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas; e. Kualifikasi akademik; f. Jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas; dan g. Profesionalitas jabatan. Dalam rangka membentuk profil ASN yang profesional sebagaimana disebutkan diatas, maka perlu dilaksanakan sebuah proses pembinaan salah satunya melalui Pendidikan dan Pelatihan (Diklat). Pemerintah pun telah mengatur tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan PNS dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 bahwa salah satu jenis diklat yang strategis untuk mewujudkan PNS sebagai bagian dari ASN yang profesional adalah Diklat Prajabatan.

7

Namun pola penyelenggaraan diklat yang telah dilaksanakan selama ini lebih didominasi dengan metode ceramah yang terkesan kurang efektif. Hal ini dikarenakan sebagai pembelajar dewasa, peserta diklat akan lebih mampu menginternalisasi nilai – nilai dari materi diklat prajabatan melalui partisipasi aktif dibandingkan hanya sekadar pola pembelajaran klasikal. Oleh karena itu, dilakukan pembaharuan metode pengajaran yang menekankan belajar dari pengalaman (experiential learning) salah satunya dengan menerapkan dan mengaktualisasikan nilai – nilai yang diperoleh dari kegiatan diklat di tempat kerja atau di tempat magang. Dengan demikian, diharapkan nilai – nilai dasar profesi bisa tertanam kuat dalam diri masingmasing peserta sehingga bisa menjadi PNS yang profesional sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang. Adapun nilai dasar profesi dan kompetensi yang diharapkan untuk bisa terinternalisasi dari proses diklat prajabatan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 38 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III , yaitu: a. Akuntabilitas, dengan kompetensinya berupa kemampuan mewujudkan akuntabilitas dalam melaksanakan tugas jabatannya; b. Nasionalisme, mengedepankan

dengan

kompetensinya

kepentingan

nasional

berupa

dalam

kemampuan

pelaksanaan

tugas

jabatannya; c. Etika Publik, dengan kompetensinya berupa kemampuan menjunjung tinggi standar etika publik dalam pelaksanaan tugas jabatannya; d. Komitmen Mutu, dengan kompetensinya berupa kemampuan berinovasi untuk peningkatan mutu pelaksanaan tugas jabatannya; dan e. Anti Korupsi, dengan kompetensinya berupa kemampuan untuk tidak korupsi dan mendorong percepatan pemberantasan korupsi di lingkungan instansinya. Setelah mendapatkan materi di dalam kelas (on class) peserta melakukan kegiatan aktualisasi di setiap instansi atau unit kerja masing-

8

masing (off class). Aktualisasi nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara merupakan bagian yang terprogram dari kegiatan pendidikan dan pelatihan diklat prajabatan calon pegawai negeri sipil pola baru. 1.2 Tujuan 1.3 Ruang Lingkup

9

BAB II RANCANGAN AKTUALISASI

1.1 Deskripsi Organisasi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) adalah lembaga pemerintah non-departemen yang berada dibawah koordinasi Kementerian Negara Riset dan Teknologi yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi. Proses pembentukan BPPT bermula dari gagasan Mantan Presiden Soeharto kepada Prof Dr. Ing. B.J. Habibie pada tanggal 28-Januari-1974. Dengan surat keputusan no. 76/M/1974 tanggal 5-Januari-1974, Prof Dr. Ing. B.J. Habibie diangkat sebagai penasehat pemerintah dibidang advance teknologi dan teknologi penerbangan yang bertanggung jawab langsung pada presiden dengan membentuk Divisi Teknologi dan Teknologi Penerbangan (ATTP) Pertamina. Melalui surat keputusan Dewan Komisaris Pemerintah Pertamina No.04/Kpts/DR/DU/1975 tanggal 1 April 1976, ATTP diubah menjadi Divisi Advance Teknologi Pertamina. Kemudian diubah menjadi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia No.25 tanggal 21 Agustus 1978. Diperbaharui dengan Surat Keputusan Presiden No.47 tahun 1991. BPPT mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas tersebut BPPT menyelenggarakan fungsi: a. pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengkajian dan penerapan teknologi; b. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPPT; c. pemantauan, pembinaan dan pelayanan terhadap kegiatan instansi pemerintah dan swasta di bidang pengkajian dan penerapan teknologi dalam rangka inovasi, difusi dan pengembangan kapasitas serta membina alih teknologi; d. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan,

10

kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan tangga. Dalam menjalankan tugas dan fungsi di mempunyai visi dan misi sebagai berikut: Visi “ Pusat Unggulan Teknologi yang Mengutamakan Layanan Teknologi untuk Mewujudkan Daya Saing Kemandirian Bangsa.”

dan rumah atas, BPPT

Inovasi dan Industri dan

Misi 1. Melaksanakan pengkajian dan penerapan teknologi yang menghasilkan inovasi dan layanan teknologi di bidang energi, informasi, dan material. 2. Melaksanakan pengkajian dan penerapan teknologi yang menghasilkan inovasi dan layanan teknologi di bidang transportasi, maritim, hankam, permesinan, industri kimia. 3. Melaksanakan pengkajian dan penerapan teknologi yang menghasilkan inovasi dan layanan teknologi di bidang pangan dan pertanian, obat, dan kesehatan. 4. Melaksanakan pengkajian dan penerapan teknologi yang menghasilkan inovasi dan layanan teknologi di bidang sumber daya alam dan kelautan, lingkungan, dan kebencanaan. 5. Melaksanakan pengkajian dan penerapan teknologi yang menghasilkan inovasi dan layanan teknologi di bidang sistem inovasi untuk pembangunan taman sains dan tekno, dan inkubasi teknologi. 6. Melaksanakan tatakelola pemerintahan yang baik melalui reformasi bitokrasi dalam rangka mewujudkan inovasi dan layanan teknologi. Struktur organisasi BPPT dapat dilihat pada gambar 1. Pada struktur organisasi tersebut, posisi penulis adalah sebagai staf di unit kerja Pusat Pengkajian Kebijakan Inovasi Teknologi (PPKIT) di bawah Kedeputian Bidang Pengkajian Kebijakan Teknologi (PKT). Unit PPKIT mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan teknologi di bidang kebijakan inovasi teknologi.

11

1.2 Nilai-Nilai Profesi PNS 1.2.1

Akuntabilitas Akuntabilitas

dapat

diartikan

sebagai

kewajiban

setiap

individu, kelompok atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya (Bevaola. Dkk, 2015). PNS memiliki amanah menjamin terwujudnya nilai-nilai publik yaitu : 1. Mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan. 2. Memiliki pemahaman dan kesadaran untuk tidak terlibat dalam politik praktis. 3. Memperlakukan warga negara secara sama dan adil.

12

4. Menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara negara. Dalam praktiknya terdapat 4 aspek Akuntabilitas yaitu : 1. Akuntabilitas adalah sebuah hubungan. 2. Akuntabilitas berorientasi pada hasil. 3. Akuntabilitas memerlukan adanya laporan. 4. Akuntabilitas memerlukan konsekuensi. 5. Akuntabilitas memeperbaiki kinerja. Akuntabilitas publik memiliki 3 fungsi utama (Bovens, 2007) yaitu: 1. Untuk menyediakan kontrol demokratis (peran demokrasi). 2. Untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan (peran konstitusional). 3. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas (peran belajar). Akuntabilitas publik mempunyai dua macam jenis, yaitu akuntabilitas vertikal dimana pertanggung jawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi. Sedangkan akuntabilitas horizontal adalah pertanggung jawaban atas pengelolaan dana kepada masyarakat luas. Akuntabilitas mempunyai tingkatan yang disusun dalam bentuk piramida yaitu: A A k k u u n t nt a a b i bi llit it a a s s S A k uSt nt t a b Akuntab a iilitas l i taa s k O r gk a n is Organis e e a si asi h A k u n ta hb i l i t a s Akuntabilitas ol K e l oo ml p o k Kelompok d d A k u n te a rb i l i t a s er Akuntabilitas

IIndividu n d iv id u

A k u n t a b ilit a s P erso n a l Akuntabilitas Personal

13

Gambar 2. 1 Piramida Tingkatan Akuntabilitas Gambar diatas menunjukkan letak Akuntabilitas dalam tingkatantingkatan yang berbeda, terdapat 5 tingkatan sebagai berikut : 1. Akuntabilitas Stakeholder Akuntabilitas stakeholder merupakan tanggung jawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif, dan bermartabat. 2. Akuntabilitas Organisasi Akuntabilitas organisasi adalah kumpulan akuntabilitas kinerja individu dan kelompok. 3. Akuntabilitas Kelompok Akuntabilitas kelompok merupakan kewenangan dan kerjasama antar kelompok. 4. Akuntabilitas Individu Akuntabilitas

Individu

merupakan

hubungan

antara

individu dan lingkungan kerjanya. 5.

Akuntabilitas Personal Akuntabilitas Personal adalah nilai-nilai yang ada pada diri seseorang.

1.2.2

Nasionalisme Perilaku

yang

mencerminkan

nilai

nasionalisme

dikelompokkan menjadi tiga, yaitu a. ASN yang berorientasi pada kepentingan publik 1. Ketepatan waktu pelayanan 2. Akurasi pelayanan 3. Kesopanan, keramahan dalam memberikan pelayanan 4. Tanggung jawab 5. Kelengkapan 6. Kemudahan mendapatkan pelayanan

14

7. Variasi model pelayanan 8. Pelayanan pribadi 9. Kenyamanan dalam memperoleh pelayanan 10. Bersikap adil dan tidak diskriminatif. b. ASN berintegritas tinggi 1. Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi 2. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin 3. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan 4. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundangundangan 5. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan 6. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara 7. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan eifisien 8. Menjaga agar tidak terjadi konfik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya 9. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan 10. Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapatkan atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain 11. Melaksanakan

ketentuan

peraturan

perundang-undangan

mengenai disiplin pegawai ASN. c. ASN sebagai pemersatu bangsa 1. Bersikap netral dan adil

15

2. Mengayomi kepentingan kelompok-kelompok minoritas 3. Figur dan teladan di lingkungan masyarakatnya (problem solver). 1.2.3

Etika Publik Yang termasuk ke dalam nilai-nilai etika publik adalah sebagai berikut : 1. Memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi Negara Pancasila. 2. Setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945. 3. Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. 4. Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. 5. Menciptakan lingkungan kerja yang non diskriminatif. 6. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur. 7. Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. 8. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. 9. Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. 10. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi. 11. Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. 12. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. 13. Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. 14. Meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir.

1.2.4

Komitmen Mutu Berikut ini yang termasuk ke dalam nilai komitmen mutu : 1. Efisiensi, 2. Efektivitas, 3. Kreativitas,

16

4. Inovasi, 5. Kinerja zero defect (tanpa cacat) dan zero waste (tanpa pemborosan). Selain itu, ada pula ukuran menilai mutu pelayanan (Zeithmalh) : 1. Nyata, 2. Andal, 3. Cepat tangap, 4. Kompeten, 5. Mudah, 6. Ramah, 7. Komunikasi yang baik, 8. Dapat dipercaya, 9. Secure, 10. Understanding the customer. Nilai-nilai dasar orientasi mutu dalam pelayanan mencakup : 1. Mengedepankan komitmen terhadap kepuasan customers/clients, 2. Memberi layanan sepenuh hati, 3. Menghasilkan produk/jasa berkualitas tinggi, 4. Adaptasi dengan perubahan yang terjadi (kebutuhan konsumen dan terknologi), 5. Pendekatan ilmiah dan inovatif, 6. Perbaikan berkelanjutan. Alat pemastian mutu pelanggan meliputi : 1. Standar pelayanan pelanggan, 2. Ganti rugi pelanggan, 3. Jaminan mutu, 4. Audit mutu, 5. Penanganan keluhan pelanggan. 1.2.5

Anti Korupsi Nilai-nilai dasar Anti Korupsi: 1. Jujur

17

Kejujuran merupakan nilai dasar yang menjadi landasan utama bagi penegakan integritas diri seseorang. Tanpa adanya kejujuran mustahil seseorang bisa menjadi pribadi yang berintegritas. Seseorang dituntut untuk bisa berkata jujur dan transparan serta tidak berdusta baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. 2. Peduli Kepedulian sosial kepada sesama menjadikan seseorang memiliki sifat kasih sayang. Individu yang memiliki jiwa sosial tinggi akan memperhatikan lingkungan sekelilingnya di mana masih terdapat banyak orang yang tidak mampu, menderita, dan membutuhkan uluran tangan. 3. Mandiri Kemandirian membentuk karakter yang kuat pada diri seseorang menjadi tidak bergantung terlalu banyak pada orang lain. Mentalitas kemandirian

yang

dimiliki

seseorang

memungkinkannya

untuk

mengoptimalkan daya pikirnya guna bekerja secara efektif. Pribadi yang mandiri tidak akan menjalin hubungan dengan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab demi mencapai keuntungan sesaat. 4. Disiplin Disiplin adalah kunci keberhasilan semua orang. Ketekunan dan konsistensi untuk terus mengembangkan potensi diri membuat seseorang akan selalu mampu memberdayakan dirinya dalam menjalani tugasnya. Kepatuhan pada prinsip kebaikan dan kebenaran menjadi pegangan utama dalam bekerja. 5. Tanggung Jawab Pribadi yang utuh dan mengenal diri dengan baik akan menyadari bahwa keberadaan dirinya di muka bumi adalah untuk melakukan perbuatan baik demi kemaslahatan sesama manusia. Segala tindak tanduk dan kegiatan yang dilakukannya akan dipertanggungjawabkan sepenuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, negara, dan bangsanya. 6. Kerja Keras

18

Perbedaan nyata akan jelas terlihat antara seseorang yang mempunyai etos kerja dengan yang tidak memilikinya. Individu beretos kerja akan selalu berupaya meningkatkan kualitas hasil kerjanya demi terwujudnya kemanfaatan publik yang sebesar-besarnya. 7. Sederhana Pribadi yang berintegritas tinggi adalah seseorang yang menyadari kebutuhannya dan berupaya memenuhi kebutuhannya dengan semestinya tanpa berlebih-lebihan. Ia tidak tergoda untuk hidup dalam gelimang kemewahan. Kekayaan utama yang menjadi modal kehidupannya adalah ilmu pengetahuan. 8. Berani Seseorang yang memiliki karakter kuat akan memiliki keberanian untuk menyatakan kebenaran dan menolak kebatilan. Ia tidak akan mentolerir adanya penyimpangan dan berani menyatakan penyangkalan secara tegas. 9. Adil Pribadi dengan karakter yang baik akan menyadari bahwa apa yang dia terima sesuai dengan jerih payahnya. Ia tidak akan menuntut untuk mendapatkan lebih dari apa yang ia sudah upayakan. Bila ia seorang pimpinan maka ia akan memberi kompensasi yang adil kepada bawahannya sesuai dengan kinerjanya. Kelima nilai dasar tersebut diperlukan untuk membangun PNS / ASN yang profesional sehingga dapat melaksanakan dengan baik ketiga fungsi ASN yaitu ASN sebagai Pelaksana Kebijakan Publik, ASN sebagai Pelayan Publik, dan ASN sebagai Perekat dan Pemersatu Bangsa (Lembaga Administrasi Negara, Bab IV Pasal 10, UU Aparatur Sipil Negara UU RI No. 5 Tahun 2014, 2014). 1.3 Rancangan Kegiatan

19

Untuk mengaktualisasi nilai-nilai dasar profesi PNS, maka peserta prajabatan diberikan tugas yang dituangkan dalam SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) sebagai berikut : 1. Melakukan analisis perbandingan perhitungan Total Factor Productivity Growth (TFPG) nasional dengan Total Factor Productivity Growth (TFPG) provinsi-provinsi di pulau Sumatera. Kegiatan ini merupakan bagian dari pembuatan kajian analisis Total Factor Productivity (TFP). Tahapan pertama adalah identifikasi variabel penentu TFPG yang dilakukan dengan cara mengumpulkan datadata yang dibutuhkan seperti Produk Domestik Bruto (PDB), Stok Kapital, Tenaga Kerja, dan Upah Tenaga Kerja. Kemudian data-data tersebut dikelompokkan berdasarkan provinsi. Selanjutnya dilakukan pengolahan data untuk memperoleh nilai TFPG nasional dan TFPG per provinsi. Tahapan terakhir yaitu melakukan analisis perbandingan dari nilai TFPG yang didapat. Ada beberapa nilai-nilai ANEKA yang teraktualisasi di dalam kegiatan ini diantaranya: a. Akuntabilitas → Bertanggung Jawab Diaktualisasikan dengan cara memastikan semua tahapan kegiatan ini terlaksana dengan baik sehingga kegiatan selanjutnya yang berkaitan dengan kegiatan ini dapat berjalan dengan baik pula. b. Nasionalisme → Profesional Analisis data harus dilakukan secara profesional agar menghasilkan output yang maksimal. c. Etika Publik → Transparansi Siapapun yang membutuhkan hasil analisis yang saya buat, saya akan memberikan sesuai aturan tanpa ditutup-tutupi. d. Komitmen Mutu → Teliti Proses analisis dilakukan dengan teliti agar tidak terjadi kesalahan dalam menginterpretasikan hasil perhitungan. e. Anti Korupsi → Jujur Menginput dan menganalisis data yang telah didapatkan tanpa mengubah sedikitpun isi data. 2. Menyusun rencana persiapan monitoring dan evaluasi eksternal Techno Park (TP) Cimahi semester 2. Program Pengembangan Techno Park Cimahi merupakan program Quick Win yang bersifat on-top dari pemerintah pusat. Pada tahun pertama dari pelaksanaan Program Pengembangan Tekno Park di Kota Cimahi diharapkan dapat menghasilkan outcome yang dapat ditunjukkan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan program tersebut harus ada pengendalian yang sistematis dalam bentuk monitoring dan evaluasi (monev). Tahapan pertama yang dilakukan adalah membantu Troika dalam melakukan persiapan untuk tim monev eksternal.

20

Selanjutnya, membuat surat perintah persiapan untuk menerima Tim Monev Eksternal. Setelah surat perintah ditanda tangani oleh Troika, maka tahap selanjutnya adalah menyiapkan dokumen dan formulir yang dibutuhkan untuk kegiatan monev. Surat perintah dan formulir yang telah disiapkan selanjutnya dikirimkan kepada masing-masing WBS. Tiap WBS lalu menyiapkan dokumen untuk monev dan mengisi formulir yang telah diberikan. Dokumen dan formulir yang telah diisi lalu diserahkan ke tim monev untuk diperiksa. Dokumen dan formulir yang telah lengkap dan selesai diperiksa lalu diserahkan kepada Troika. Ada beberapa nilai-nilai ANEKA yang teraktualisasi di dalam kegiatan ini diantaranya: a. Akuntabilitas → Hubungan Dalam menyusun rencana persiapan monev membutuhkan kerjasama tim dan komunikasi yang baik antara anggota, pimpinan, dan pihak-pihak-pihak yang terkait agar proses persiapan bisa berjalan dengan lancar. b. Nasionalisme → Disiplin Melaksanakan tugas sesuai jadwal yang direncanakan agar persiapan monev bisa selesai tepat waktu c. Etika Publik → Cepat dan Akurat Memeriksa kelengkapan dokumen dengan cepat dan akurat agar dokumen bisa segera diproses dan diserahkan kepada pimpinan. d. Komitmen Mutu → Secure Menjaga dokumen-dokumen yang telah terkumpul agar tetap aman dan tidak membocorkan kepada pihak luar. e. Anti Korupsi → Jujur Bila ada pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan monev menanyakan tentang rencana kegiatan, maka saya akan memberikan informasi secara jujur dengan tetap memperhatikan norma dan kode etik yang berlaku. 3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi internal Techno Park Cimahi per WBS semester 2 Program Pengembangan Techno Park Cimahi merupakan program Quick Win yang bersifat on-top dari pemerintah pusat. Pada tahun pertama dari pelaksanaan Program Pengembangan Tekno Park di Kota Cimahi diharapkan dapat menghasilkan outcome yang dapat ditunjukkan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan program tersebut harus ada pengendalian yang sistematis dalam bentuk monitoring dan evaluasi (monev). Tahapan pertama yang dilakukan adalah membantu Troika dalam melakukan persiapan untuk tim monev eksternal. Selanjutnya, membuat surat perintah persiapan untuk menerima Tim Monev Internal. Setelah surat perintah ditanda tangani oleh Troika, maka tahap selanjutnya adalah menyiapkan dokumen dan formulir yang dibutuhkan untuk kegiatan monev. Surat perintah dan formulir yang telah disiapkan selanjutnya dikirimkan kepada masing-masing WBS. Tiap WBS

21

lalu menyiapkan dokumen untuk monev dan mengisi formulir yang telah diberikan. Dokumen dan formulir yang telah diisi lalu diserahkan ke tim monev untuk diperiksa. Dokumen dan formulir yang telah lengkap dan selesai diperiksa lalu diserahkan kepada Troika. Selanjutnya adalah pelaksanaan monev. Dalam pelakanaan monev, masing-masing WBS dalam kegiatan TP Cimahi dievaluasi dan diberi rekomendasi oleh Biro Perencanaan BPPT. Hasil rekomendasi tersebut kemudian diserahkan kepada tim monev untuk selanjutnya disosialisasikan kepada Troika dan tiap WBS untuk dipelajari. Setelah dipelajari, tim monev, Troika, dan tiap WBS bersama-sama membuat rencana aksi perbaikan. Ada beberapa nilai-nilai ANEKA yang teraktualisasi di dalam kegiatan ini diantaranya: a. Akuntabilitas → Transparan Memberikan laporan pelaksanaan monev kepada pihak-pihak yang terkait secara transparan b. Nasionalisme → Netralitas Kegiatan monitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan terbebas dari kepentingan pribadi/kelompok. c. Etika Publik → Tidak Diskriminatif Mengevaluasi setiap WBS secara sama tanpa unsur diskriminasi. d. Komitmen Mutu → Efektif Menyiapkan dokumen dan formulir sesuai dengan kebutuhan dan tujuan monev agar pelaksanaan kegiatan bisa berjalan dengan lancar dan memperoleh hasil yang memuaskan. e. Anti Korupsi → Tanggung Jawab Menyelesaikan semua beban tugas yang diperintahkan oleh pimpinan dengan penuh tanggung jawab. 4. Mengikuti studi banding ke IPB science park Studi banding ke IPB Scence Park adalah salah satu rangkaian dari kegiatan pengembangan Techno Park Grobogan. Kegiatan ini akan diikuti oleh tim Techno Park Grobogan dari BPPT, beberapa pelaku UKM Grobogan dan SKPD terkait. Tahapan yang saya lakukan dalam mengikuti kegiatan ini dimulai dengan membaca proposal kegiatan agar bisa mengetahui detail rencana kegiatan. Pada hari keberangkatan, saya harus datang tepat waktu. Setelah sampai di tempat tujuan, hal yang dilakukan adalah menemui pengelola IPB Science Park untuk melakukan diskusi dan juga melakukan eksplorasi dengan didampingi pengelola agar mendapatkan informasi terkait IPB Science Park. Setelah kegiatan studi banding selesai, tahap selanjutnya adalah penyusunan laporan. Ada beberapa nilai-nilai ANEKA yang teraktualisasi di dalam kegiatan ini diantaranya: a. Akuntabilitas → Tanggung Jawab Diaktualisasikan dengan cara mengikuti semua tahapan kegiatan ini dengan baik dan penuh tanggung jawab.

22

b. Nasionalisme → Memberikan Informasi Secara Benar dan Tidak Menyesatkan Menyampaikan informasi yang memang didapat dari kegiatan studi banding dengan benar dan tidak menyesatkan . c. Etika Publik → Santun Saat mengunjungi IPB Science Park senantiasa bersikap sopan santun kepada semua orang . d. Komitmen Mutu → Efektif Mengikuti kegiatan studi banding dengan sungguh-sungguh agar tujuan dari kegiatan tersebut bisa tercapai. e. Anti Korupsi → Disiplin Mengikuti kegiatan studi banding sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. 5. Melaksanakan FGD model bisnis rasteja dan tempe higienis di Grobogan Kegiatan FGD ini adalah salah satu rangkaian dari kegiatan pengembangan Techno Park Grobogan. Kegiatan ini dimaksudkan untuk melakukan diskusi terkait model bisnis rasteja dan tempe higienis di Grobogan dengan menghadirkan narasumber yang kompeten. Tahapan dimulai dengan menerima instruksi dari pimpinan tentang tugas yang harus dikerjakan. Selanjutnya tim berkoordinasi dengan SKPD terkait untuk menentukan tempat, waktu, dan tema FGD. Bila tempat, waktu, dan tema telah disepakati maka tim segera membuat surat undangan untuk peserta dan narasumber serta rundown acara. Selanjutnya tim berkoordinasi dengan pemerintah daerah Grobogan untuk membahas tentang kesiapan tempat dan akomodasi. Kemudian dilakukan evaluasi tentang rundown acara yang akan dikirimkan ke SKPD yang dituju. Setelah itu, tim TP Grobogan mengumpulkan materi yang akan dipaparkan oleh SKPD. Setelah semua materi terkumpul, dilakukan pengecekan ulang mengenai kesediaan peserta menghadiri acara, penetapan kepastian waktu dan tempat dari pemerintah daerah. Tahap terakhir adalah pelaksanaan FGD lalu membuat notulen hasil FGD. Ada beberapa nilai-nilai ANEKA yang teraktualisasi di dalam kegiatan ini diantaranya: a. Akuntabilitas → Berorientasi pada hasil Mempersiapkan dan melaksankan FGD dengan sungguh-sungguh agar diperoleh hasil yang baik b. Nasionalisme → Cermat Mendengarkan diskusi dengan cermat agar bisa memahami isi dan topik diskusi. c. Etika Publik → Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama Melakukan koordinasi dengan pimpinan, anggota tim, SKPD, Pemda, peserta, dan pembicara secara berkelanjutan melalui komunikasi dan konsultasi agar terjalin kerjasama yang baik. d. Komitmen Mutu → Tidak ada pemborosan.

23

Tidak menggunakan fasilitas kantor secara boros misal kertas, telepon, dan tinta printer dalam kegiatan ini. e. Anti Korupsi → Disiplin Melaksanakan semua tugas yang telah dibebankan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh pimpinan. 6. Finalisasi pembuatan laporan kajian struktur industri nasional bidang pangan Pembuatan laporan kajian struktur industri nasional pangan ini telah

1.4 Jadwal Kegiatan

24

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 1. Rancangan aktualisasi ini berisi rancangan kegiatan yang akan di lakukan pada saat off campus di unit kerja peserta pada Pusat Komunikasi Publik, Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. 2. Rancangan aktualisasi ini dapat digunakan peserta diklat sebagai pedoman dalam mengaktualisasikan nilai-nilai dasar akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, dan anti korupsi (ANEKA) dalam kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada saat off campus. 3. Rancangan aktualisasi ini di harapkan mampu meningkatkan kinerja peserta diklat dalam menjalankan tugas dan fungsi di instansi tempat bekerja.

B. Saran 1. Untuk dapat melaksanakan aktualisasi yang baik sehingga peserta Diklat benar-benar memahami nilai-nilai dasar PNS, diperlukan komunikasi yang baik antara peserta diklat, mentor, coach, dan penyelenggara Diklat Prajabatan Golongan III. 2. Peserta Diklat diharapkan mampu mengoptimalkan waktu yang singkat dalam kegiatan aktualisasi selama off campus secara efektif dan efisien sehingga pelaksanaan beberapa kegiatan akan dapat terselesaikan dengan baik.

25

DAFTAR PUSTAKA Lembaga Administrasi Negara. 2015. Aktualisasi Nilai-Nilai Dasar Profesi Pegawai Negeri Sipil: Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara. Lembaga Administrasi Negara. 2015. Akuntabilitas: Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara. Lembaga Administrasi Negara. 2015. Nasionalisme: Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara. Lembaga Administrasi Negara. 2015. Etika Publik: Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara. Lembaga Administrasi Negara. 2015. Komitmen Mutu: Modul Pendidikan dan

Pelatihan

Prajabatan

Golongan

III.

Jakarta:

Lembaga

Administrasi Negara. Lembaga Administrasi Negara. 2015. Anti Korupsi: Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Perkalan No. 38 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Prajabatan CPNS Gol. III. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 18 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

26