Rama - Phillips vs Eyre

BAB I PENDAHULUAN

A.

LATAR BE BELAKANG  Apabila

kita

mempelajari

lebih

dalam

bahwasanya bahwasanya

hukum

semakin

berkembang dengan seiring berkembangnya waktu dan zaman serta menilik kepada hal tersebut yang kaitannya antara Hukum Publik maupun Hukum Privat pun tak luput luput semaki semakin n berkem berkemban bang g dengan dengan seirin seiring g berkem berkemban bangny gnya a waktu waktu dan zaman zaman.. Seja Sejati tiny nya, a, rana ranah h Huku Hukum m Priv Privat at yang yang di dala dalamny mnya a meng mengat atur ur meng mengen enai ai Hak Hak Keperdataa Keperdataan/ n/ Hukum Hukum Perdata Perdata pun mengalami mengalami perkemban perkembangan gan berbagai berbagai peristiwaperistiwaperistiwa hukum perdata yang memiliki iri khusus serta terdapat perbedaan dengan peristiwa-p peristiwa-peristiw eristiwa a hukum perdata perdata pada umumnya. umumnya.

!iri khusus khusus yang dimaksud dimaksud

adalah adalah keterliba keterlibatan tan unsur-uns unsur-unsur ur asing/tran asing/transnas snasi"na i"nall #$"reign #$"reign elements% elements% di dalam peristiwa tersebut Pengertian $"reign elements itu berarti adanya suatu pertautan #"ntat% dengan sebuah system hukum lain di luar system hukum &egara. 'nsurunsur unsur trans transnas nasi"n i"nal al itulah itulah yang yang diatur diatur "leh "leh bidang bidang hukum hukum yang yang dikena dikenall dengan dengan sebutan Hukum Perdata (nternasi"nal. Hukum Perdata (nternasi"nal lahir sebagai akibat adanya unsur asing dalam suatu peristiwa. ) *ebih *ebih lanjut lanjut,, dengan dengan hal hal terseb tersebut ut karena karena penga pengakua kuan n atas atas hak-ha hak-hak k yang yang diper" diper"leh leh berda berdasar sarkan kan sistem sistem hukum hukum asing asing sangat sangat erat erat hubung hubungan annya nya dengan dengan masalah ketertiban umum, maka dengan hal tersebut pengaturan unsur asing dalam ranah Hukum Perdata (nternasi"nal apabila dijelaskan dalam aliran $ungsi"nal yaitu Hukum Hukum adalah adalah pergau pergaulan lan dan interp interpend enden ensi, si, pengar pengaruhuh-mem mempen pengar garuhi uhi antara antara angg"ta masyarakat agar semuanya tertib dan aman +. 'ntuk itu dari de$inisi dapat dijela jelas skan

bahwasanya nya

Hukum

bertugas

pula

untuk

mengatur

agar 

k"munikasi,pergaulan dan hubungan antar angg"ta masyarakat berjalan tertib dan adil.engan demikian kiranya kita tak b"leh melupakan begitu saja peranan dan andil yang tertuang dalam peranan Hukum Perdata (nternasi"nal dalam serta merta

1 Sunaryati

Hartono, 1995, Pokok-pokok  Pokok-pokok Hukum Perdata Perdata Internasional , Bandung: Penerbit Binacipta, hlm. 12 2 Ibid,

Sunaryati,.. hlm.20

menjaga $ungsi utama hukum agar angg"ta masyarakat berjalan tertib dan aman termasuk juga pengaturan mengenai unsur asing. akalah ini akan membahas mengenai Hukum Perdata (nternasi"nal dan segala sesuatu yang berkaitan dengan pembahasannya. iantaranya adalah Perbuatan elawan Hukum dalam bidang hukum keperdataan dan beberapa hal lagi yang akan dibahas lebih lanjut dalam pembahasan. Pada hakekatnya setiap negara yang berdaulat, memiliki hukum atau aturan yang k"k"h dan mengikat pada seluruh perangkat yang ada didalamnya. Seperti pada &egara Kesatuan epublik (nd"nesia yang memiliki mainstream Hukum P"siti$ untuk mengatur warga negaranya. Salah satu hukum p"siti$ yang ada di (nd"nesia adalah Hukum Perdata (nternasi"nal yang nantinya akan dibahas lebih detail. Sebelum membahas lebih dalam mengenai penjabaran selanjutnya mengenai Perbuatan elawan Hukum, adakiranya kita mengenal sedikit dahulu lebih awal bahwasanya Perbuatan Melanggar Hukum (tort)  memiliki tiga asas mengenai hukum yang dipergunakan dalam perbuatan melanggar hukum #tort), yaitu  a%

Hukum dari tempat terjadi perbuatan melanggar hukum #lex loci delicti 

commissi); b%

Hukum dari tempat dimana perbuatan melanggar hukum diadili # lex 

%

ipakai te"ri 0the proper law of the tort 1 #lex propria delicti %, yaitu

fori);

digunakan sistem hukum yang memiliki kaitan yang paling signi$ikan dengan rangkaian peristiwa/perbuatan dan situasi kasus yang dihadapi.  Asas atau te"ri 0the proper law of the tort  #(nggris% di Amerika Serikat dikenal dengan 0The most significant relationship theory” 3

B.

IDENTIFIKASI MASALAH alam makalah yang berjudul 0Perbuatan elawan Hukum dalam Hukum Perdata (nternasi"nal1 ini, diberikan batasan - batasan pembahasan yang dirumuskan pada permasalahan berikut  ) Apa pengertian + 2agaimanakah "nt"h kasus terkait Perbuatan elawan Hukum dalam Hukum Perdata (nternasi"nal3

3 http:repo!itory.unha!.ac.idbit!treamhandle12"#5$%&99##$S'(IPSI)20*+-'P/PI/

(+I3I.pd4!e6uence71

BAB II LANDASAN TEORI A. PENGERTIAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM Perbuatan

elawan

Hukum

#onrechtmatige

daad %

dalam

k"nteks

hukumperdata diatur dalam Pasal )456 Kitab 'ndang-'ndang Hukum Perdata atau 2urgerlijk 7etb"ek #0271%, dalam 2uku ((( 27, pada bagian 08entang perikatanperikatan yang dilahirkan demi 'ndang-'ndang1, yang berbunyi 08iap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada "rang lain, mewajibkan "rang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut9.1 enurut "sa Agustina, dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikuali$isir  sebagai melawan hukum, diperlukan 9 syarat ). +. 4. 9.

2ertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku 2ertentangan dengan hak subjekti$ "rang lain 2ertentangan dengan kesusilaan 2ertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian. (stilah

“peruatan melawan hukum”  dikenal dalam baaan HP( sebagai

“onrechtmatige daad”! alam bahasa (nggris dibedakan antara “intentional”  dan “unintentional”  sedangkan dalam bahasa Peranis “delit”  atau acte illicit! Kaidah-kaidah HP( yang mengatur materi ini tidak semata-mata dibataskan kepada perbuatan-perbuatan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja, karena kesalahan pihak yang melakukan, baik seara intenti"nal #dengan sengaja% atau hanya karena kelalaian #negliiene%. (stilah untuk kateg"ri tersebut ini adalah “"uasi delicts”  tetapi, kini pada umumnya pengertian-pengertian yang dipergunakan dalam rangka 0perbuatan melanggar hukum1 dalam baaan HP( tidak membedakan seara tegas antara kedua bagian ini. :uga tanggung jawab yang

4 'itab 8ndang/8ndang Huum Perdata

disebabkan karena perbuatan melanggar hukum tanpa kesalahan (without fault) termasuk disini.6 Sese"rang dapat melakukan perbuatan yang menurut hukum sama sekali sah adanya, tetapi hal ini bisa menyebabkan kerugian bagi "rang lain. :ika ini terjadi maka, "a harus menanggung resik" untuk mengganti kerugian tersebut.misalnya sese"rang penggugat dalam perkara perdata telah meletakkan sitaan #revindiat"ir  atau "nservat"ir%, yang diletakkannya terhadap benda-benda pihak tergugat, satu dan lain dengan bantuan dari Pengadilan &egeri kepada tergugat. 8etapi kemudian dalam perkara p"k"k tidak dibenarkan dengan gugatannya itu, maka "leh Pengadilan &egeri sitaan tersebut dinyatakan tidak sah dan si penggugat yang kalah dalam perkara tersebut harus menanggung resik" pula bahwa ia dituntut untuk membayar kerugian atas sitaan yang 1melanggar hukum1 itu. Padahal permintaan sitaan tersebut merupakan suatu hal yang seara $"rmal merupakan sah.

B. LEX LOCI DELICTI COMMISSI dan LEX FORI 1. LEX LOCI DELICTI 2"leh dikatakan bahwa kaidah “lex loci delicti commissi”   atau disingkat “lex  loci delicti”   merupakan kaidah yang tertua dan umum diterima sejak lama tanpa menemukan tantangan sedikitpun. 2erlakunya kaidah ini dianggap "leh penulispenulis HP( terbanyak sebagai “#an$elfsprekend” dan l"gis. Kaidah “lex loci delicti”   dianggap terlalu kaku sebagai “hard and fast rule”  kurang memperlihatkan “souplesse”  yang demikian diperlukan bilamana hendak memenuhi kebutuhan-kebutuhan hukum yang demikian aneka warnanya dalam realitas kehidupan sehari-hari. Prinsip “lex loci delicti”

ini adalah prinsip yang d"minerend, paling

berpengaruh. an merupakan kaidah yang klasik karena sudah diterima sejak abad ke-)4 dan hingga kini masih b"leh dianggap sebagai yang “leading”   hukum yang berlaku untuk perbuatan melanggar hukum ialah hukum dimana perbuatan itu dilakukan #terjadi%. Hukum ini menentukan baik mengenai syarat-syaratnya #jadi 5 -autama Sudargo, 2002, Hukum Perdata Internasional Indonesia Jilid III Bagian 2 Buku ke-8,

Bandung: lumni, hlm.11$.

mengenai pertanyaan apakah telah terjadi suatu perbuatan melanggar hukum ialah, “onrechtmatigheids#raag % maupun juga sampai sejauh manakah akibat-akibat daripadanya. engan lain perkataan tidak diadakan perbedaan antara syarat-syarat untuk perbuatan melanggar hukum dan akibat-akibat hukumnya.  Alasan negara menggunakan prinsip “lex loci delicti”  1. Diper!da"n#a ene!$an "!$! Prinsip “lex loci delicti” dianggap memudahkan diketemukannya hukum yang harus diperlakukan. &amun alasan “simplicity” ini tidak selalu terpenuhi dalam praktek, terutama bilamana dalam peristiwa tertentu terdapat lebih dari satu tempat yang 0in aanmerking k"men1 untuk itu. Sehingga timbul kesulitan-kesulitan mengenai penemuan l"us yang menentukan hukum yang berlaku. %. Per&ind!'an "arapan (e)a*arn#a +a'i $"a&a#a$ raai Setiap "rang yang hidup dalam negara tertentu dan turut serta dalam pergaulan

masyarakat,

b"leh

mengharapkan

bahwa

semua

peserta

akan

memperhatikan kaidah-kaidah yang telah ditentukan untuk mengatur tata tertib di dalam masyarakat bersangkutan. Harapan dari publik ini harus dilindungi sewajarnya, yang bersangkutan juga harus hidup sesuai dengan n"rma-n"rma dari apa yang wajar di tempat hidupnya itu. (a mengetahui juga bahwa apabila ia melanggar keidah-kaidah ketertiban yayng berlaku, maka ia akan menanggung resik" dari perbuatannya itu yang akan membawa tuntutan-tuntutan $inansial terhadapnya. ,. Pre-eni/ Kewajiban untuk melakuka pembayaran ganti rugi ini bukan selalu adalah demi kepentingan sang k"rban, tetapi juga terhadap si pembuat. Sang k"rban akan memper"leh penggantian kerugian yang telah dideritanya. Si pembuat juga dengan demikian akan seara preventi$ diperingatkan untuk jangan melakukan perbuatan yang melanggar hukum. 0. Dei $epenin'an (i pe&an''ar 

Pemakaian “lex loci delicti”  ini juga demi kepentingan dari pihak pelanggar. (a harus b"leh peraya bahwa apa yang sah menurut hukum di negar ; tidak akan dianggap sebagai tidak sah dan melanggar hukum di negara $"ri dalam kasus ini adalah hukum (nggris. 2erdasarkan klasi$ikasi le> $"ri #hukum (nggris%, perkara ini termasuk ke dalam klasi$ikasi hukum perbuatan melawan hukum karena dalam perkara ini, yre selama masa jabatannya sebagai Bubernur :amaia

itu

telah

melakukan

perbuatan sewenang-wenang

terhadap penggugat dengan mempenjarakannya tanpa alasan yang sah.

e.

8itik 8aut Sekunder   alam kasus diatas, karena kasus tersebut dikuali$ikasikan ke dalam hukum perbuatan melawan hukum, maka

$.

*e> !ausae

g.

Penyelesaian Sengketa Penyelesaian kasus ini menggunakan k"mbinasi antara *e> *"i eliti dan *e> C"ri, Sebenarnya kasus ini sudah dinyatakan bukan perbuatan melawan hukum di :amaia #le> l"i deliti% dan ketika gugatan diajukan ke inggris #le> $"ri% maka terdapat pertimbangan-pertimbangan dari hakim 7illes :.