July 8, 2019 | Author: Winda Anastesya | Category: N/A
Etika dan Hukum Rahasia Kedokteran
Winda Anastesya Nim : 10 2009 246 Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Krida Wacana Alamat : Jl. Terusan Arjuna No. 6 Jakarta Barat Email :
[email protected] [email protected]
PENDAHULUAN
Rahasia kedokteran adalah suatu norma yang secara tradisional dianggap sebagai norma dasar yang melindungi hubungan dokter dengan pasien. Sumpah Hipocrates berbunyi : When i may see or hear in the course of the treatment or even outside of the treatment in regard to the life of men, which on no account one must spread abroad, I will keep to myself hording such things shamefull to be spoken about. all that may come to my knowledge in the exercise of my profession or not in connection with it, or in daily commerce with men, which ought not be spoken abroad, i will not divulge abroad and will never real.
Demikian pula di dalam Kode Etik Kedokteran Internasional terdapat pasal yang berbunyi do ctor shall preserve absolute secrecy on all he knows about his patients because of the : A doctor
Alamat email :
[email protected]
Page 1
confidence entrusted him. Pasal ini tampak lebih “lunak” dibandingkan dengan bunyi sumpah
Hipocrates. Sumpah Dokter Indonesia salah satunya berbunyi : “ saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena keprofesian saya”, sedangkan Kode Etik Kedokteran Indonesia merumuskannya sebagai “ Setiap dokter wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang seorang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia. Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1966 yang mengatur tentang wajib simpan rahasia kedokteran mewajibkan seluruh tenaga kesehatan untuk menyimpan segala sesuatu yang diketahuinya selama melakukan pekerjaan di bidang kedokteran sebagai rahasia kedokteran. Namun PP tersebut memberikan pengecualian sebagaimana terdapat dalam pasal 2, yaitu apabila terdapat peraturan perundang-undangan yang sederajat ( PP ) atau yang yang lebih tinggi ( UU ) yang mengaturnya lain.
1
ETIKA KEDOKTERAN
Seperti yang telah diketahui,bahwa dalam transaksi terapeutik terdapat hak dan kewajiban kepada masing-masing pihak secara timbal balik. Adapun salah satu kewajiban dokter adalah berkewajiban menyimpan rahasia kedokteran yang dimiliki pasiennya. Di bidang Etik Kedokteran, sepanjang dapat ditelusuri masalah rahasia kedoteran mulai diatur dalam Sumpah Hipocrates pada abad 469-399 SM yang berbunyi,”Apa yang s aya melihat atau mendengar sewaktu menjalankan praktek atau tidak, tentang kehidupan seseorang yang seharusnya tidak diungkapkan, akan saya perlakukan sebagai rahasia.”
1
Selain di dalam Sumpah Hipocrates, kewajiban menyimpan rahasia kedokteran juga terdapat pada: 1. Declaration of Geneva Declaration of Geneva ini adalah versi Sumpah Hipocrates yang di modernisasi yang diintroduksikan oleh World Medical Association. Khusus yang mengenai rahasia kedokteran berbunyi: I will respect the secrets which are confided in me, even after the patient has died”. 2. International Code of Medical Ethics Pada tahun 1968 di Sydney diadakan perubahan pada declaration of Geneva yang kemudian menjadi pedoman dasar untuk terbitnya International Code of Medical Ethics ini. Khusus yang mengenai rahasia kedokteran berbunyi:”A doctor shall Alamat email :
[email protected]
Page 2
preserve absolutte secrecy on all he knows about his patients becouse the confidence entrusted in him” 3. Declaration of Lisbon 1981 Deklarasi ini menetapkan pula bahwa pasien berhak untuk meminta kepada dokternya agar mengindahkan sifat rahasia dari segala data medik dan data pribadinya. 4. Peraturan pemerintah Nomor 26 Tahun 1966 yang memuat Lafal Sumpah Dokteran Indonesia. Dalam Sumpah ini khusunya di dalam Penjelasan
Pasal 1 Kode Etik
Kedokeran berbunyi:”Saya akan merahasiakan segala sesuatau yang saya ketahui karena pekerjaan saya dan karena keilmuan saya sebagai dokter 5. Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) Pasal 12 tercantum kalimat sebagai berikut: “Setiap dokter wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang seorang penderita, bahkan juga setelah penderita itu meninggal dunia.” Sumpah dalam hubungan dengan rahasia kedokteran ini jika ditinjau secara yuridis tidak mempunyai arti. Sumpah hanyalah merupakan suatu ikrar, suatu pernyataan kehendak secara sepihak yang pelaksaannya tergantung
kepadan hati
nurani si pelaku itu sendiri. Oleh karena itu suatu sumpah tidak dapat dipergunakan sebagai dasar hukum untuk penuntutan. Demikian pula Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) yang termasuk bidang etik yang sifatnya self imposed regulations. Suatu kode etik ini bersifat intern dimana sanksi hanya dapat dijatuhkan dalam kaitan organisasi dan oleh organisasi itu sendiri. Suatu KODEKI juga tidak mempunyai nilai yuridis, sehingga tidak mempunyai akibat hukum dan adapun dasar yuridis untuk menuntut yang menyangkut rahasia kedokteran, akan dijelaskan dibagian selanjutnya.
2
Undang-Undang praktek kedokteran RI no 29 thn 24 mengatur hak dan kewajiban dokter dan pasien
Pasal 50 ( Hak dokter )
Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai hak : 1. Memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standart profesi dan standar prosedur operasional
Alamat email :
[email protected]
Page 3
2. Memberikan pelayanan medis menurut standart profesi dan standart prosedur operasional 3. Memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien dan keluarganya 4. Menerima imbalan jasa
Pasal 51 ( Kewajiban dokter )
Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai kewajiban : 1. Memberikan pelayanan medis sesuai dengan standart profesi dan standart prosedure operasional 2. Merujuk pasien kedokter yang mempunyai keahlian atau kemampuan lebih baik apabila tidak mampu melakukan pemeriksaan atau pengobatan 3. merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan setelah pasien meninggal dunia 4. melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melaksanakannya dan 5. Menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran Pasal 52 ( Hak Pasien )
Pasien dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran, mempunyai hak : 1. Mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis 2. Meminta pendapat dokter lain 3. Mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis 4. menolak tindakan medis 5. mendapatkan isi rekam medis
Pasal 53 ( Kewajiban Pasien )
Pasien dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran, mempunyai kewajiban : 1. memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya 2. Mematuhi nasehat dan petunjuk dokter 3. mematuhi ketentuan yang berlaku di sarana pelayanan kesehatan
Alamat email :
[email protected]
Page 4
4. Memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima
3
KODE ETIK KEDOKTERAN INDONESIA
KEWAJIBAN DOKTER TERHADAP PASIEN Pasal 10
Setiap dokter wajib bersikap tulus ikhlas dan mempergunakan segala ilmu dan ketrampilannya untuk kepentingan pasien. Dalam hal ini ia tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan, maka atas persetujuan pasien,ia wajib menujuk pasien kepada dokter yang mempunyai keahlian dalam penyakit tersebut. Penjelasan : Dokter yang mempunyai keahlian dalam penyakit tersebut adalah dokter yang mempunyai kompetensi keahlian di bidang tertentu menurut dokter yang waktu itu sedang menangani pasien.
Pasal 11
Setiap dokter harus memberikan kesempatan kepada pasien agar senantiasa dapat berhubungan dengan keluarga dan penasehatnya dalam beribadat dan atau dalam masalah lainnya.
Pasal 12
Setiap dokter wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang seorang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia. Penjelasan : Kewajiban ini sering disebut sebagai kewajiban memegang teguh rahasia jabatan yang mempunyai aspek hukum dan tidak bersifat mutlak.
Pasal 13
Setiap dokter wajib melakukan pertolongan darurat sebagai suatu tugas perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain bersedia dan mampu memberikannya Penjelasan : kewajiban ini tidak dilaksanakan apabila dokter tersebut terancam jiwanya.
Alamat email :
[email protected]
Page 5
1. Hak Pasien Terhadap Rahasia Kedokteran
Setiap pasien yang meminta pertolongan kepada dokter harus merasa aman dan bebas.Pasien harus dapat menceritakan dengan hati terbuka segala keluhan yang mengganggu keadaan jasmani dan rohaninya, dengan keyakinan bahwa hak itu berguna untuk menyembuhkan dirinya. Pasien tidak boleh merasa khawatir bahwa segala sesuatu mengenai keadaan dirinya akan disampaikan kepada orang lain, baik oleh dokter atau tenaga kesehatan lainnya. Hal tersebut merupakan syarat utama terjadinya hubungan baik antara dokter atau tenaga kesehatan lainnya dengan pasien.Oleh karena itu dalam hukum kesehatan seorang pasien diberi hak-hak tertentu. Salah satu dari beberapa hak pasien yang dimaksud adalah hak atas rahasia kedokteran.
4
Adapun yang dimaksud dengan rahasia kedokteran menurut ketentuan Pasal 1 PP nomor 10 Tahun 1966 tentang wajib simpan Rahasia kedokteran adalah “Segala sesuatu yang diketahui oleh orang-orang tersebut dalam Pasal 3 pada waktu atau selama melakukan pekerjaannya dalam lapangan kedokteran”. Di dalam penjelasan Pasal 1 tentang kata-kata “segala sesuatu yang diketahui” maksudnya adalah segala fakta yang didapat dalam pemeriksaan pasien, intepretasinya untuk menegakkan diagnose dan melakukan pengobatan: dari anamnesa, pemeriksaan jasmaniah, pemeriksaan dengan alat-alat kedokteran dan sebagainya. Juga termasuk fakta yang dikumpulkan oleh pembantu-pembantunya.Seorang ahli obat dan mereka yang bekerja dalam apotik harus pula merahasiakan obat dan khasiatnya yang diberikan dokter kepada pasiennya. Selanjutnya rahasia kedokteran menurut J. Guwandi diartikan sebagai “rahasia di bidang kedokteran”. Rumusan lain tentang rahasia kedokteran seperti yang tercantum dalam beberapa literatur, ialah “segala rahasia yang oleh pasien secara disadari atau tidak disadari disampaikan kepada dokter dan segala sesuatu yang oleh dokter telah diketahuinya sewaktu mengobati dan merawat pasien. Berdasarkan rumusan-rumusan tentang rahasia kedokteran tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan hak atas rahasia kedokteran adalah suatu hak yang dimiliki oleh pasien tentang semua fakta/keadaan pasien yang telah disampaikan dan diketahui dokter atau tenaga kesehatan lainnya termasuk para pembantunya atas dasar kepercayaan. Rahasia kedokteran tersebut kemudian dituangkan dalam sebuah berkas yang disebut dengan Rekam Medik/Kesehatan.Dengan demikian pemilik rahasia kedokteran dan isi rekam medik/kesehatan adalah pasien, sedangkan dokter mempunyai kewajiban untuk
Alamat email :
[email protected]
Page 6
merahasiakan isi rekam medis tersebut terhadap pihak-pihak lain selain pasien. Hak atas rahasia kedokteran ini bertujuan untuk melindungi hubungan baik antara dokter dengan pasiennya, sebab rahasia merupakan hak dasar manusia.
4,6,8
2. Kewajiban Dokter untuk Menyimpan Rahasia Kedokteran
Salah satu di antara beberapa kewajiban dokter adalah menyimpan rahasia kedokteran. Kewajiban menyimpan rahasia kedokteran tersebut adalah merupakan rahasia jabatan yang harus dipegang teguh oleh dokter dan merupakan syarat yang senantiasa harus dipenuhi untuk menciptakan suasana saling mempercayai yang mutlak dibutuhkan dalam hubungan dokter dengan pasien.Rahasia jabatan dokter dimaksudkan untuk rnelindungi rahasia penyakit pasien sehingga tetap terpelihara kepercayaan pasien terhadap dokternya. Kewajiban para dokter untuk merahasiakan hal-hal yang diketahui karena jabatannya atau pekerjaannya adalah berpijak pada norma-norma kesusilaan, yang pada hakekatnya merupakan suatu kewajiban moral, dan norma hokum. Norma-norma kesusilaan tersebut tidak mencukupi karena banyak tergantung sifat dan kelakuan perseorangan yang tentunya berbeda beda dan tidak selalu baik. Selain daripada itu apabil terjadi pelanggaran norma kesusilaan sanksinya tidak tegas yaitu sanksi sosial dari masyarakat. Oleh karena itu diperlukan suatu norma hukum, sehingga dapat lebih melindungi kepentingan manusia dan sanksinya lebih tegas jika terjadi pelanggaran. Norma-norma kesusilaan dan norma hukum tadi dicantumkan dalam berbagai peraturan dan undang-undang yang merupakan pedoman seorang dokter dalam menjalankan tugas dan profesinya.
5,6
HUKUM KEDOKTERAN MENGENAI WAJIB SIMPAN RAHASIA KEDOKTERAN Definisi Rahasia Medis
Dokter harus sadar bahwa masyarakat kita sekarang ini sudah kritis dan dapat merespon terhadap segala sesuatu yang dirasa tidak sesuai dan merugikan mereka. Sering timbul masalah yang menyangkut hubungan dokter - pasien --> pembocoran rahasia. Harus disadari
Alamat email :
[email protected]
Page 7
bahwa tanggung jawab dari profesi kedokteran ini sangatlah besar dan harus sesuai dengan hukum yang berlaku termasuk kode etik kedokteran dan kondisi masyarakat.
5
Arti Rahasia Kedokteran (PP No.10 tahun 1966)
Rahasia kedokteran adalah segala sesuatu yang harus dirahasiakan mengenai apa yang diketahui dan didapatkan selama menjalani praktek lapangan kedokteran, baik yang menyangkut masa sekarang maupun yang sudah lampau, baik pasien yang masih hidup maupun yang sudah meninggal.
Rahasia pekerjaan
Segala sesuatu yang diketahui dan harus dirahasiakan berdasarkan lafal sumpah yang diucapkan pada waktu menerima gelar seorang dokter.
Rahasia jabatan
Segala sesuatu yg diketahui dan harus dirahasiakan berdasarkan lafal sumpah yg diucapkan pd waktu diangkat sebagai pegawai negeri.
Peraturan yang mengatur tentang wajib simpan rahasia kedokteran :
1.PP No. 26 tahun 1960 tentang lafal sumpah dokter
“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena pekerjaan saya dan karena keilmuan saya sebagai dokter”.
2.Pasal 12 dalam KODEKI
“ Seorang dokter wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien karena kepercayaan yang diberikan kepadanya, bahkan juga setelah pasien meninggal dunia “.
Yang Berkewajiban Simpan Rahasia Medis
Berdasarkan penjelasan pada pasal 2 PP no. 10 tahun 1966 yang wajib menyimpan rahasia medis yaitu : Alamat email :
[email protected]
Page 8
“Berdasarkan pasal ini orang ( selain daripada tenaga kesehatan ) yang dalam pekerjaanya berurusan dengan orang sakit atau mengetahui keadaan sisakit, ( baik ) yang tidak maupun yang belum mengucapkan sumpah jabatan, berkewajiban menjunjung tinggi rahasia mengenai keadaan si sakit. Dengan demikian para mahasiswa kedokteran, kedokteran gigi, ahli farmasi, ahli laboratorium, ahli sinar, bidan, para pegawai, murid para medis dan sebagainya termasuk dalam golongan yang diwajibkan menyimpan rahasia. Menteri Kesehatan dapat menetapkan, baik secara umum, maupun secara insedentil, orang-orang lain yang wajib menyimpan rahasia kedokteran, misalnya pegawai tata-usaha pada rumah sakit dan laboratorium-laboratorium.
Yang termasuk sebagai tenaga kesehatan : a. tenaga medis
: dokter, dokter gigi
b. tenaga keperawatan
: perawat, bidan
c. tenaga kefarmasian
: apoteker, analisis farmasi, asisten apoteker
d. tenaga kesehatan masyarakat
:epidemiologi mikrobio,
kesehatan, penyuluh
entomology kesehatan,
kesehatan, administrator
kesehatan, sanitarian kesehatan. e. tenaga gizi
: nutrisionis, defisien
f. tenaga keterapian fisik
: fisio terapis, okupasiterapis, terapis wicara
g. tenaga keteknisan medik
:radiographer,
radioterapis,
teknisi
gigi,
teknisi
elektromedis
Kapan Rahasia Medis Dapat Dibuka
Rahasia medis dapat dibuka, ketika : Ijin / otorisasi pasien
Berdasarkan Undang-undang Praktik Kedokteran pasal 48 tentang Rahasia Kedokteran,
-
Setiap dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran wajib menyimpan rahasia kedokteran.
Alamat email :
[email protected]
Page 9
- Rahasia kedokteran dapat di buka hanya untuk kepentingan kesehatan pasien,memenuhi aparatur penegak hukum dalam rangka penegakan hukum, permintaan pasien sendiri, atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan
-
Ketentuan lebih lanjut mengenai rahasia kedokteran diatur dengan Peraturan Menteri.
Seorang dokter boleh membuka rahasia medis atau rahasia kedokteran tanpa perlu di jatuhi hukuman, apabila dokter membuka rahasia tersebut berdasarkan ketentuan perundang-undangan seperti berikut:
KUHP pasal 49
Tidak dipidana, barang siapa yang melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum .
KUHP Pasal 50
Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tidak di pidana.
KUHP Pasal 51
Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang di berikan oleh penguasa yang berwenang, tidak di pidana.
Sanksi Hukum Yang Berhubungan Dengan Rahasia Medis
Menurut pasal 322 KUHP yang berbunyi: (1) “Barang siapa dengan sengaja membuka sesuatu rahasia yang ia wajib menyimpannya oleh karena jabatan atau pekerjaannya, baik yang sekarang maupun yang dulu, dihukum dengan penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ribu rupiah“ (2) “Jika kejahatan ini dilakukan terhadap seseorang yang tertentu, ia hanya dituntut atas pengaduan orang tersebut“ Alamat email :
[email protected]
Page 10
Berdasarkan ayat pertama, bukan hanya dokter melainkan juga seseorang yang berprofesi selain dokter berlaku terhadap sanksi ini, serta sanksi ini akan tetap terus berlaku meskipun seorang dokter tersebut telah tidak berpraktik, sudah pensiun, ataupun pindah pekerjaan. Berdasarkan ayat kedua, apabila dokter membuka rahasia pasiennya, tidak akan langsung dituntut oleh pengadilan, melainkan hanya sesudah ada pengaduan atau tuntutan dari pasiennya.
Menurut pasal 1365 KUHP Perdata yang berbunyi: “Barang siapa yang berbuat salah sehingga seorang lain menderita kerugian, berwajib mengganti kerugian tersebut“
Berdasarkan pasal tersebut, dapat dimengerti bahawa apabila seorang dokter membuka rahasia medis pasiennya, dan pasien tersebut menderita kerugian akibat hal itu, maka dokter tersebut wajib mengganti kerugian pasien tersebut.
2,4,7
Selain itu etika kedokteran umumnya membenarkan pembukaan rahasia kedokteran secar terbatas untuk kepentingan konsultasi professional, pendidikan dan penelitian. Permenkes No. 749a juga memberi peluang bagi penggunaan rekam medis untuk pendidikan dan penelitian. Dalam hal kaitannya dengan keadaan yang memaksa dikenal dua keadaan, yaitu pengaruh daya paksa yang memadai ( overmacht ) dan keadaan yang memaksa ( noodtoestand ). Noodtoestand dapat diakibatkan oleh tiga keadaan, yaitu adanya pertentangan antara dua
kepentingan hukum, pertentangan antara kepentingan hukum dan kewajiban hukum. Dalam menggunakan alasan-alasan yang bersifat hukum diatas haruslah dilakukan dengan pertimbangan yang matang, dan sebaiknya hanya dilakukan oleh dokter yang bersangkutan dan atau pimpinan sarana kesehatan tersebut. Salah satu conth dari noodtoestand diatas adalah apabila seorang dokter menemui kasus korban child abuse yang berat atau patut diduga akan terjadi pengulangan yang lebih berat di kemudian hari. Dalam hal ini, menjaga rahasia kedokteran adalah kewajiban hukum bagi dokter, namun memberitahukan peristiwa ini kepada pihak yang berwenang adalah demi membela kepentingan hukum pasien ( si anak ). Lebih jauh dapat dikatakan bahwa apabila ia tidak memberitahukan kepada pihak yang berwenang maka keadilan tidak tercapai ( obstruction of justice ) dan si anak ( pasien ) mungkin akan diperburuk keadaannya ( 1,8 bertentangan dengan prinsip etika kedokteran beneficence dan non malaficence ).
Alamat email :
[email protected]
Page 11
Hal-Hal yang dapat menggugurkan kewajiban dokter dalam menjaga rahasia kedokteran
Seperti yang telah dibicarakan diatas, bahwa pada dasarnya kewajiban menyimpan rahasia kedokteran sesungguhnya berlaku bagi setiap dokter yang menjalankan tugas dan profesinya. Seorang dokter yang melanggar kewajiban menyimpan rahasia kedokteran tanpa alasan-alasan yang dapat dibenarkan dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dan tak ketinggalan pula akan mndapat sanksi administrasi. Namun terhadap kewajibannya ini sifatnya tidak mutlak.Artinya dalam situasi-situasi tertentu seorang dokter dapat memberitahukan atau membeberkan tentang rahasia kedokteran yang diketahuinya. Menurut Herkutanto sebagai mana disitir oleh J.Guwandi ada beberapa keadaan dimana dokter dapat membuka rahasia kedoktera tersebut tanpa sanksi hukum. Keadaan tersebut dapat dibagi dalam 2 golongan, yaitu : 1. Adanya kerelaan atau izin pasien 2. Pembukaan rahasia kedokteran atas dasar KUHP pasal 48, 50, dan 51. Sementara itu, Eck mengemukakan 4 justifikasi untuk pengecualian pengungkapan rahasia kedokteran yaitu : 1. Ijin dari yang pasien 2. Keadaan yang mendesak atau terpaksa 3. Peraturan perundang-undangan 4. Perintah jabatan yang sah Pendapat lainnya dikemukakan oleh Fred Amelin yang mengatakan bahwa ada 6 hal yang memungkinkan seorang dokter untuk membuka rahasia kedokteran, yaitu : 1. Diatur oleh undang-undang 2. Pasien membahayakan umum atau membahayakan orang lain. 3. Pasien dapat memperoleh hak khusus Alamat email :
[email protected]
Page 12
`4. Pasien secara sadar dan jelas memberikan izin. 5. Pasien menginginkan untuk ditemani seorang pendamping saat memasuki ruang periksa dokter.
8
Dari beberapa pendapat diatas dapat kita simpulkan hal-hal apa saja yang dapat menggugurkan seorang dokter dalam menjaga kerahasiannya yaitu antara lain : 1. Adanya izin dari pasien Dalam hal ini rahasia kedokteran adalah milik atau hak dari pasien, sehingga hanya pasien lah yang satu-satunya dapat memutuskan apakah rahasia tentang kondisi medisnya dapat diberitahukan kepada orang lain atau tidak .Izin dari pasien ini juga yang melegalkan seorang dokter untuk mengungkapkan rahasia kedokteran serorang pasien tanpa ancaman sanksi hukum.Izin ini dapat berupa izin yang tertulis ataupun lisan. 2. Adanya keadaan yang mendesak Hal ini sesuai dengan pasal 48 KUHP “Siapapun tak terpidana jika melakukan suatu perbuatan karena terdorong oleh keadaan yang terpaksa” . Terpaksa dalam hal ini bersifat relatif yaitu dimana terjadi karena adanya tekanan atau kondisi darurat yang mana apabil kondisi itu tidak ada maka keadaan terpaksa itu tidak ada.
3. Adanya peraturan perundang-undangan Pasal 50 KUHP mengatakan “barangsiapa melakukan
perbuatan untuk
melaksanakan ketentuan undang-undang tidak dipidana”. Dalam hal ini dapat dianggap bahwa secara materil oleh undang-undang sudah dipertimbangkan bahwa terdapat kepentingan yang lebih besar dan secara formil justifikasinya terletak pada adanya perundang-undangan. 4. Adanya perintah jabatan Sebagai pembenar lain seorang dokter dapat tidak menjaga rahasia kedokteran diatur pada pasal 51 KUHP. Pasal ini mengatur seorang dokter yang mempunyai jabatan rangkap seperti dokter militer atau dokter penguji kesehatan yang mana hasil medis dari pasien dapat diberitahukan kepada institusi yang meminta tanpa perlu izin dari pasien terlebih dahulu.
Alamat email :
[email protected]
Page 13
5. Demi kepentingan umum Alasan ini muncul karena dalam praktek keseharian manusia dalam hal ini seorang pasien merupakan public figure atau tokoh masyarakat yang dianggap penting bagi 2,4,6
masyarakat.
ASPEK BIOETIKA KEDOKTERAN
Kaidah Dasar Moral ( Moral Principle ) Defenisi bioetik
Sepanjang perjalanan sejarah dunia Kedokteran, banyak defenisi dan paham mengenai bioetika yang dilontarkan oleh para ahli etika dari berbagai belahan dunia. Pendapat pendapat ini dibuat untuk merumuskan suatu pemahaman bersama tentang apa itu bioetika. Bioetika berasal dari kata bios yang berati kehidupan dan ethos yang berarti normanorma atau nilai-nilai moral. Bioetika merupakan studi interdisipliner tentang masalah yang ditimbulkan oleh perkembangan di bidang biologi dan ilmu kedokteran baik skala mikro maupun makro, masa kini dan masa mendatang. Bioetika mencakup isu-isu sosial, agama, ekonomi, dan hukum bahkan politik. Bioetika selain membicarakan bidang medis, seperti abortus, euthanasia, transplantasi organ, teknologi reproduksi butan, dan rekayasa genetik, membahas pula masalah kesehatan, faktor budaya yang berperan dalam lingkup kesehatan masyarakat, hak pasien, moralitas penyembuhan tradisional, lingkungan kerja, demografi, dan sebagainya. Bioetika memberi perhatian yang besar pula terhadap penelitian kesehatan pada manusia dan hewan percobaan.
1
Menurut F. Abel, Bioetika adalah studi interdisipliner tentang masalah-masalah yang ditimbulkan oleh perkembangan biologi dan kedokteran, tidak hanya memperhatikan masalah-masalah yang terjadi pada masa sekarang, tetapi juga memperhitungkan timbulnya masalah pada masa yang akan datang. Kaidah kaidah bioetik merupakah sebuah hukum mutlak bagi seorang dokter. Seorang dokter wajib mengamalkan prinsip prinsip yang ada dalam kaidah tersebut, tetapi pada beberapa kasus, karena kondisi berbeda, satu prinsip menjadi lebih penting dan sah untuk digunakan dengan mengorbankan prinsip yang lain. Kondisi seperti ini disebut Prima Facie. Konsil Kedokteran Indonesia, dengan mengadopsi prinsip etika kedokteran barat, menetapkan Alamat email :
[email protected]
Page 14
bahwa, praktik kedokteran Indonesia mengacu kepada kepada 4 kaidah dasar moral yang sering juga disebut kaidah dasar etika kedokteran atau bioetika, yaitu:
Autonomi
Beneficence
Non - Maleficence
Justice
2
Autonomi
Dalam kaidah ini, seorang dokter wajib menghormati martabat dan hak manusia. Setiap individu harus diperlakukan sebagai manusia yang mempunyai hak menentukan nasib sendiri. Dalam hal ini pasien diberi hak untuk berfikir secara logis dan membuat keputusan sendiri. Autonomi bermaksud menghendaki, menyetujui, membenarkan, membela, dan membiarkan pasien demi dirinya sendiri. Kaidah Autonomi mempunyai prinsip – prinsip sebagai berikut :
Menghargai hak menentukan nasib sendiri
Tidak mengintervensi pasien dalam membuat keputusan
Berterus terang menghargai privasi
Menjaga rahasia pasien
Menghargai rasionalitas pasien
Melaksanakan Informed Consent
Membiarkan pasien dewasa dan kompeten mengambil keputusan sendiri
Tidak mengintervensi atau menghalangi autonomi pasien
Mencegah pihak lain mengintervensi pasien dalam membuat keputusan, termasuk keluarga pasien sendiri
Sabar menunggu keputusan yang akan diambil pasien pada kasus non emergensi Alamat email :
[email protected]
Page 15
Tidak berbohong kepada pasien meskipun demi kebaikann pasien
Mejaga hubungan atau kontrak
Beneficence
Dalam arti bahwa seorang dokter berbuat baik, menghormati martabat manusia, dokter tersebut harus berusaha maksimal agar pasiennya tetap dalam kondisi sehat. Perlakuan terbaik kepada pasien merupakan poin utama dalam kaidah ini. Kaidah beneficence menegaskan peran dokter untuk menyediakan kemudahan dan kesenangan kepada pasien mengambil langkah positif untuk memaksimalisasi akibat baik daripada hal yang buruk. Prinsip prinsip yang terkandung didalam kaidah ini adalah; Mengutamakan Altruisme (rela berkorban demi kepentingan orang lain, dan tidak mementingkan dirinya sendiri ).
Menjamin nilai pokok harkat dan martabat manusia
Memandang pasien atau keluarga bukanlah suatu tindakan tidak hanya menguntungkan seorang dokter
Tidak ada pembatasan “goal based”
Mengusahakan agar kebaikan atau manfaatnya lebih banyak dibandingkan dengan suatu keburukannya
Paternalisme bertanggung jawab/kasih sayang
Menjamin kehidupan baik-minimal manusia
Memaksimalisasi hak-hak pasien secara keseluruhan
Menerapkan Golden Rule Principle, yaitu melakukan hal yang baik seperti yang orang lain inginkan
Memberi suatu resep berkhasiat namun murah
Mengembangkan profesi secara terus menerus
Alamat email :
[email protected]
Page 16
Minimalisasi akibat buruk
Non – Malficence
Non-malficence adalah suatu prinsip yang mana seorang dokter tidak melakukan perbuatan yang memperburuk pasien dan memilih pengobatan yang paling kecil resikonya bagi pasien yang dirawat atau diobati olehnya. Pernyataan kuno Fist, do no harm, tetap berlaku dan harus diikuti. Non-malficence mempunyai ciri-ciri:
Menolong pasien emergensi
Mengobati pasien yang luka
Tidak membunuh pasien
Tidak memandang pasien sebagai objek
Tidak menghina/mencaci maki/memanfaatkan pasien
Melindungi pasien dari serangan
Manfaat pasien lebih banyak daripada kerugian dokter
Tidak membahayakan pasien karena kelalaian
Menghindari misrepresentasi
Memberikan semangat hidup
Justice
Keadilan atau Justice adalah suatu prinsip dimana seorang dokter wajib memberikan perlakuan sama rata serta adil untuk kebahagiaan dan kenyamanan pasien tersebut. Perbedaan tingkat ekonomi, pandangan politik, agama, kebangsaan, perbedaan kedudukan sosial, kebangsaan,
dan
kewarganegaraan
tidak boleh mengubah sikap dan
pelayanan dokter
terhadap pasiennya. Justice mempunyai ciri-ciri :
Memberlakukan segala sesuatu secara universal
Alamat email :
[email protected]
Page 17
Mengambil porsi terakhir dari proses membagi yang telah ia lakukan
Memberikan kesempatan yang sama terhadap pribadi dalam posisi yang sama
Menghargai hak sehat pasien
Menghargai hak hukum pasien
Menghargai hak orang lain
Menjaga kelompok rentan
Tidak membedakan pelayanan terhadap pasien atas dasar SARA, status social, dan sebagainya
Tidak melakukan penyalahgunaan
Memberikan kontribusi yang relatif sama dengan kebutuhan pasien
Meminta partisipasi pasien sesuai dengan kemampuannya
Kewajiban mendistribusikan keuntungan dan kerugian secara adil
Mengembalikan hak kepada pemiliknya pada saat yang tepat dan kompeten
Tidak memberi beban berat secara tidak merata tanpa alasan sah atau tepat
Menghormati hak populasi yang sama sama rentan penyakit atau gangguan kesehatan
Bijak dalam makroalokasi
1
KESIMPULAN
Berdasarkan uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa dokter tersebut telah mengikuti aturan perundang-undangan untuk menyimpan rahasia pasiennya. Kewajiban dokter untuk menyimpan rahasia kedokteran dapat gugur dan dokter tidak dikenai sanksi hukum bila ada Alamat email :
[email protected]
Page 18
ijin dari pasien, dokter dalam keadaan terpaksa, dokter menjalankan peraturan perundangundangan, dokter melakukan perintah jabatan, demi kepentingan umum. Seorang dokter juga mendapatkan perlindungan hukum.
DAFTAR PUSTAKA
1. Budi S, Zulhasmar S, Tjeptjep DS. Bioetika dan hukum kedokteran. Edisi ke-II Jakarta: Pustaka. 2007 2. Hanafiah, J., Amri amir. Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan (4th ed). Jakarta: EGC. 2009. 3. Undang-undang RI No.29 th 2004 tentang praktik kedokteran. Penerbit : Indonesia Legal Center Publishing. 2009. 4. Veronica komalawati. Hukum dan etika dalam praktek dokter. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan. 2003 5. Ko tjay sing. Rahasia pekerjaan Dokter dan advokat. Jakarta : Gramedia. 2003. 6. Amelyn, F.Kapita Selekta Hukum Kedokteran, Jakarta : Grafika Tama Jaya. 2004 7. Husein Kerbal. Segi-segi Etis dan Yuridis Informed Consent . Jakarta : Pustaka Sinar Harapan. 2001 8. Guswandi, J. Trilogi Rahasia Kedokteran. Jakarta : FKUI. 2005
Alamat email :
[email protected]
Page 19