ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
P U T U S AN
No. 2642 K/Pid/2006
ng
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH
AGUNG
gu
memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai
A
berikut dalam perkara Terdakwa : nama
: DARIANUS LUNGGUK SITORUS
tempat lahir
: Porsea
Kabupaten
(dahulu
ub lik
ah
Kabupaten Tapanuli Utara / Kabupaten Tobasa);
jenis kelamin
: Laki-laki;
kebangsaan
: Indonesia;
tempat tinggal
: - Jl. Kebon Raya No. 2 Kepa Duri Jakarta
ah k
ep
am
umur / tanggal lahir : 68 tahun / 12 Maret 1937;
Barat…… ;
: Wiraswasta / Direktur Utama PT. Torganda
A gu ng
pekerjaan
: Kristen Protestan
1.
dan PT. Torus Ganda
Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2005
sampai dengan tanggal 19
September 2005
2.
Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 20 September sampai
Ketua
Pengadilan
Negeri
Jakarta
Selatan
lik
Wakil
sejak
tanggal 20 Oktober 2005 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2005 Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak
ub
4.
tanggal 29 Nopember
2005 sampai dengan tanggal 28 Desember 2005 5.
Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2005 sampai dengan tanggal 16 Januari 2006;
6.
ep
ka
m
ah
dengan tanggal 29 Oktober 2005
3.
In do ne si
agama
R
- Jl. Abdulah Lubis No. 26 Medan
Terdakwa berada di dalam tahanan :
Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak
tanggal 17 Januari 2006
Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak
tanggal 16 Februari 2006
on
Hal. 1 dari 107 hal. Put. No.2642 K/Pid/2006
In d
A
gu
ng
sampai dengan tanggal 17 Maret 2006;
es
7.
R
sampai dengan tanggal 15 Februari 2006
M
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ik
ah
Toba
Halaman 1
Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal
R
8.
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
sampai dengan tanggal 8 April 2006;
10 Maret 2006
Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 9 April 2006
ng
9.
s/d tanggal 7 Juni 2006;
10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 8 Juni
gu
2006 s/d tanggal 7 Juli 2006;
11. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 8 Juli
A
2006 s/d tanggal 6 Agustus 2006;
2006 s/d tanggal 30 Agustus 2006;
ub lik
ah
12. Perpanjangan Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 1 Agustus
13. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 31 Agustus s/d tanggal 29 Oktober 2006;
am
14. Berdasarkan Indonesia
Penetapan Wakil
Ketua
Mahkamah
Agung
No. 1157/2006/S.772 TAH/PP/2006/MA tanggal 13
Republik Oktober
ep
2006 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh ) hari,
ah k
terhitung sejak tanggal 13 Oktober 2006; 15. Berdasarkan
Penetapan Wakil
Ketua
Mahkamah
Agung
Republik
In do ne si
Terdakwa
R
Indonesia No. 768/2006/2642 K/PP/2006/MA tanggal 22 Nopember 2006
diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh ) hari,
A gu ng
terhitung sejak tanggal 2 Desember 2006
16. Berdasarkan
Penetapan Wakil
Ketua
Mahkamah
Agung
Republik
Indonesia
No. 106/2007/2642 K/PP/2006/MA tanggal 29 Januari 2007
Terdakwa
diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh ) hari,
terhitung sejak tanggal 31 Januari 2007;
yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena
lik
KESATU
ub
Bahwa ia terdakwa DARIANUS LUNGGUK SITORUS, untuk dan atas namanya sendiri dan atau untuk dan atas nama perusahaan miliknya atau perusahaan milik keluarganya yaitu PT. Torganda, dan atau untuk dan atas
ep
ka
m
ah
didakwa :
nama Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit (KPKS) Bukit Harapan, bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan SUTAN BAHRUDDIN HASIBUAN,
TONGKU SORIPADA HASIBUAN, BAGINDA PARTOMUAN HASIBUAN,
on
Hal. 2 dari 107 hal. Put. No.2642 K/Pid/2006
In d
A
gu
ng
RONGKAYA SUTAN SIREGAR, TONGKU MARA USIN HARAHAP, TONGKU
es
R
SUTAN MALIM HASIBUAN, TONGKU MUDA HASIBUAN, MINAN HASIBUAN,
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Halaman 2
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
SATIA DALIMUNTHE, TONGKU MARAUDIN HASIBUAN, TONGKU MAHMUD
HASIBUAN, BAGINDA JUNJUNGAN DALIMUNTHE dan TONGKU ISKANDAR AZIS HARAHAP, RAJA
ng
HASIBUAN, RAJA ASLI HASIBUAN serta ABDUL
MANIPPO HASIBUAN, SUTAN TUA HASIBUAN, ZAMHURI HASIBUAN,
SUTAN BANDAHARO HARAHAP, TONGKU SAIBUN HARAHAP alias
gu
BAGINDA HUAYAN HARAHAP, serta dengan LATONG S / Ketua KPKS Bukit Harapan dan Ir. YONGGI SITORUS / Bendahara KPKS Bukit Harapan (masing-
A
masing diperiksa dalam berkas perkara terpisah), pada waktu-waktu yang tidak dapat ditentukan lagi antara bulan April 1998 sampai dengan tanggal 15
ub lik
ah
Agustus 1999, bertempat di Hutan Negara Kawasan Hutan Produksi Padang
Lawas Kecamatan Simangambat (dahulu Kecamatan Barumun Tengah) Kabupaten Tapanuli Selatan atau setidak-tidaknya disuatu tempat dalam
am
daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Sidempuan, yang berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/003/SK/I/2006 tanggal 5
ep
Januari 2006, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ditunjuk untuk memeriksa dan
ah k
mengadilinya, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai
In do ne si
R
satu perbuatan berlanjut, dengan melawan hukum melakukan perbuatan
memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu badan, yang secara
A gu ng
langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara, atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa
perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain :
Sejak bulan April 1998 atau setidak-tidaknya sejak bulan September 1998, terdakwa DARIANUS LUNGGUK SITORUS tanpa hak dan tanpa ijin dari
lik
Hutan Produksi Padang Lawas seluas + 80.000 Ha yang berada di Kecamatan Simangambat (dahulu Kecamatan Barumun Tengah) Kabupaten Tapanuli Selatan Propinsi Sumatera Utara, padahal terdakwa DARIANUS
ub
m
ah
Menteri Kehutanan telah menduduki / menguasai Hutan Negara Kawasan
LUNGGUK SITORUS mengetahui atau patut mengira bahwa kawasan
ka
seluas + 80.000 Ha yang didudukinya / dikuasainya adalah Hutan Negara
ep
yang diperuntukan sebagai hutan tetap dan berfungsi sebagai hutan
ah
produksi yang ditetapkan berdasarkan :
2. Berita Acara penyerahan tanah Kawasan Hutan Padang Lawas dari
ng
M
masyarakat kepada Gubernur :
on
Hal. 3 dari 107 hal. Put. No.2642 K/Pid/2006
In d
A
gu
- - tertanggal 20 Mei 1981 seluas 12.000 Ha;
es
R
1. Gouvernment Besluit (GB) No. 50/1924 tanggal 25 Juni 1924;
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 3
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
- - tertanggal 26 Mei 1981 seluas 10.000 Ha; - - tertanggal 6 Juni 1981 seluas 8.000 Ha;
ng
3. Keputusan Menteri Kehutanan No.923/Kpts/Um/12/1982 tanggal 27
Desember 1982 tentang Penunjukan areal hutan di wilayah Propinsi Dati I Sumatera Utara Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK);
gu
4. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 14 Tahun 1998
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II
ub lik
ah
A
tahun 2003 – 2018;
Tapanuli Selatan;
yang dilarang untuk diduduki tanpa ijin dari Menteri Kehutanan RI sesuai
am
ketentuan pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan.
Hutan Negara Kawasan Hutan Produksi Padang Lawas seluas + 80.000 Ha
ep
ah k
yang dikuasai / diduduki terdakwa DARIANUS LUNGGUK SITORUS diperoleh dengan cara yang tidak sah yaitu : Antara bulan April 1998 sampai dengan bulan Juni 1998, terdakwa
In do ne si
R
a.
DARIANUS LUNGGUK SITORUS bersama-sama dengan SUTAN
A gu ng
BAHRUDDIN HASIBUAN, SUTAN MALIM HASIBUAN, TONGKU MUDA
HASIBUAN,
HASIBUAN,
MINAN
BAGINDA
HASIBUAN,
PARTOMUAN
TONGKU
HASIBUAN,
SORIPADA
RONGKAYA
SUTAN SIREGAR, TONGKU MARA USIN HARAHAP, TONGKU SATIA DALIMUNTHE, TONGKU MARAUDIN HASIBUAN, TONGKU MAHMUD HASIBUAN, BAGINDA JUNJUNGAN DALIMUNTHE dan
lik
ABDUL AZIS HARAHAP tanpa dasar hukum dan tidak memiliki kewenangan telah menyatakan bahwa Kawasan Hutan Produksi Padang Lawas seluas + 8.000 Ha (delapan ribu Hektar) adalah tanah
ub
m
ah
TONGKU ISKANDAR HASIBUAN, RAJA ASLI HASIBUAN serta
ulayat marga Hasibuan Luhat Ujung Batu yang kemudian diserahkan
ka
oleh SUTAN BAHRUDDIN HASIBUAN yang mengaku sebagai Raja
SORIPADA
MUDA
HASIBUAN,
HASIBUAN,
MINAN
BAGINDA
HASIBUAN, PARTOMUAN
R
TONGKU
TONGKU
HASIBUAN, RONGKAYA SUTAN SIREGAR, TONGKU MARA USIN
ng
M
HARAHAP, TONGKU SATIA DALIMUNTHE, TONGKU MARAUDIN
on
Hal. 4 dari 107 hal. Put. No.2642 K/Pid/2006
In d
A
gu
HASIBUAN, TONGKU MAHMUD HASIBUAN, BAGINDA JUNJUNGAN
es
ah
HASIBUAN,
ep
Panusunan Bulung Luhat Ujung Batu beserta SUTAN MALIM
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 4
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
DALIMUNTHE (masing-masing mengaku sebagai Hatobangon / cerdik
pandai Luhat Ujung Batu) dan dengan TONGKU ISKANDAR
ng
HASIBUAN / Mantan Kepala Desa Ujung Batu Julu, RAJA ASLI
HASIBUAN / Mantan Kepala Desa Martujuan dan ABDUL AZIS HARAHAP / Mantan Kepala Desa Tebing Tinggi Ujung Batu kepada
gu
terdakwa DARIANUS LUNGGUK SITORUS dengan cara ganti rugi /
pago-pago sejumlah uang, dan seolah-olah penyerahan kawasan
A
tersebut bertujuan memajukan usaha perkebunan / pembudidayaan
kelapa sawit serta untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat
ub lik
ah
setempat, yang dituangkan dalam Akte tanggal 13 Juni 1998 No. 65/L/1998 dihadapan Notaris Setiawati, SH / Notaris di Rantau Prapat,
padahal penyerahan kawasan Hutan Negara Kawasan Hutan Produksi
am
Padang Lawas seluas + 8.000 Ha tersebut adalah untuk kepentingan usaha perkebunan kelapa sawit milik terdakwa DARIANUS LUNGGUK
ah k
terdakwa
ep
SITORUS atau kepentingan usaha perkebunan PT. Torganda milik serta
untuk
menguntungkan
SUTAN
BAHRUDDIN
HASIBUAN dan kawan-kawan tersebut diatas dengan menerima ganti
In do ne si
b.
R
rugi / pago-pago;
Antara bulan April 1998 sampai dengan bulan Juli 1998, terdakwa
A gu ng
DARIANUS LUNGGUK SITORUS bersama-sama dengan RAJA MANIPPO
HASIBUAN,
SUTAN
TUA
HASIBUAN,
ZAMHURI
HASIBUAN, SUTAN BANDAHARO HARAHAP, TONGKU SAIBUN HARAHAP alias BAGINDA HUAYAN HARAHAP, tanpa dasar hukum
dan tidak memiliki kewenangan telah menyatakan bahwa Kawasan Hutan Produksi Padang Lawas seluas + 72.000 Ha (tujuh puluh dua
lik
yang kemudian diserahkan oleh RAJA MANIPPO HASIBUAN yang mengaku sebagai Raja Panusunan Bulung Luhat Simangambat, beserta SUTAN TUA HASIBUAN dan ZAMHURI HASIBUAN (masingmasing mengaku
ub
m
ah
ribu Hektar) adalah tanah ulayat marga Hasibuan Luhat Simangambat
sebagai Hatobangon /
cerdik
pandai Luhat
ka
Simangambat) dan dengan SUTAN BANDAHARO HARAHAP yang
ep
mengaku sebagai Anak Boru Luhat Simangambat serta dengan
ah
TONGKU SAIBUN HARAHAP alias BAGINDA HUAYAN HARAHAP
kepada terdakwa DARIANUS LUNGGUK SITORUS dengan cara ganti
ng
M
rugi / pago-pago sejumlah uang, dan seolah-olah penyerahan kawasan
on
Hal. 5 dari 107 hal. Put. No.2642 K/Pid/2006
In d
A
gu
tersebut bertujuan memajukan usaha perkebunan / pembudidayaan
es
R
yang mengaku sebagai Hatobangon / cerdik pandai Hutabaringin
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 5
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
kelapa sawit serta untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat
setempat, yang dituangkan dalam Akte tanggal 23 Juli 1998 No.
ng
186/L/1998 dihadapan Notaris Setiawati, SH / Notaris di Rantau Prapat,
padahal penyerahan kawasan Hutan Negara Kawasan Hutan Produksi Padang Lawas seluas + 72.000 Ha tersebut adalah untuk kepentingan
gu
usaha perkebunan kelapa sawit milik terdakwa DARIANUS LUNGGUK
SITORUS atau kepentingan usaha perkebunan PT. Torganda milik
dan kawan-kawan tersebut diatas dengan menerima ganti rugi / pagopago;
ub lik
ah
A
terdakwa, serta untuk menguntungkan RAJA MANIPPO HASIBUAN
Terdakwa DARIANUS LUNGGUK SITORUS mengetahui atau patut mengira bahwa Kawasan Hutan Produksi Padang Lawas seluas +
am
80.000 Ha tersebut bukan tanah ulayat, dan SUTAN BAHRUDDIN HASIBUAN dkk. serta RAJA MANIPPO HASIBUAN dkk. tidak berhak
ep
dan tidak berwenang menyerahkan kawasan tersebut kepada siapapun
Negara.
Sebelum Hutan Negara Kawasan Hutan Produksi Padang Lawas seluas +
R
In do ne si
ah k
karena kawasan tersebut adalah kawasan hutan yang dikuasai oleh
80.000 Ha yang telah dikuasai oleh terdakwa DARIANUS LUNGGUK
A gu ng
SITORUS tersebut dikerjakan (dirubah fungsi dan peruntukan menjadi areal perkebunan kelapa sawit), terdakwa DARIANUS LUNGGUK SITORUS
membentuk dan mendirikan Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit (KPKS) Bukit
Harapan
dengan
maksud
untuk
mempermudah
:
Latong S
- - Wakil Ketua
:
H. Moh. Baryadi
- - Sekretaris
:
Arif Prabowo
- - Wakil Sekretaris
:
Alex Karsoastalora
- - Bendahara
:
Yonggi Sitorus
ub
lik
- - Ketua
sesuai akte pendirian No. 07/BH/KPK.2.9/IX/1998 tanggal 29 September 1998.
Setelah KPKS Bukit Harapan terbentuk, kemudian terdakwa DARIANUS
ep
LUNGGUK SITORUS seolah-olah menyerahkan Hutan Negara Kawasan
ah
ka
m
ah
pekerjaan, dengan susunan pengurus :
pelaksanaan
akte No. 323/L/1998 seluas + 84.000 Ha) kepada Pengurus KPKS Bukit
ng
M
Harapan untuk dikerjakan (dirubah fungsi dan peruntukan menjadi areal
on
Hal. 6 dari 107 hal. Put. No.2642 K/Pid/2006
In d
A
gu
perkebunan kelapa sawit) dengan sistem pola “Bapak Angkat” dimana
es
R
Hutan Produksi Padang Lawas seluas + 80.000 Ha tersebut (tertulis dalam
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 6
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
terdakwa DARIANUS LUNGGUK SITORUS berperan sebagai penyandang
dana, padahal pendirian KPKS Bukit Harapan serta penyerahan dan
ng
pengelolaan kawasan tersebut untuk dijadikan areal perkebunan kelapa
sawit kepada Pengurus KPKS Bukit Harapan adalah atas inisiatif dan keinginan terdakwa DARIANUS LUNGGUK SITORUS sendiri.
gu
Formalitas penyerahan Hutan Negara Kawasan Hutan Produksi Padang
Lawas tersebut dibuat sedemikian rupa seolah-olah terdakwa DARIANUS
kepada Pengurus KPKS Bukit Harapan agar Pengurus KPKS Bukit Harapan
bertanggung jawab penuh atas segala akibat yang telah timbul dan akan
ub lik
ah
A
LUNGGUK SITORUS melepaskan sepenuhnya hak penguasaan tersebut
timbul dari kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit tersebut kepada pihak mana pun yang dituangkan dalam Akte tanggal 30 September 1998 No.
am
323/L/1998, dihadapan Notaris Setiawati, SH / Notaris di Rantau Prapat, padahal penyerahan Hutan Negara tersebut kepada Pengurus KPKS Bukit
ep
Harapan adalah untuk kepentingan dan keuntungan terdakwa DARIANUS
ah k
LUNGGUK SITORUS dan atau perusahaan miliknya atau perusahaan milik keluarganya yaitu PT. Torganda.
Untuk mengerjakan (merubah fungsi dan peruntukan) Hutan Negara
In do ne si
R
Kawasan Hutan Produksi Padang Lawas seluas + 80.000 Ha tersebut
A gu ng
dijadikan areal perkebunan kelapa sawit, terdakwa DARIANUS LUNGGUK SITORUS menyediakan alat-alat berupa graider untuk membuat jalan,
chainsaw untuk memotong tegakan dan menyediakan peralatan-peralatan
lain yang diperlukan, padahal terdakwa DARIANUS LUNGGUK SITORUS
mengetahui atau patut mengira bahwa Selain dari petugas-petugas kehutanan atau orang-orang yang karena tugasnya atau kepentingannya dibenarkan berada di dalam kawasan hutan, siapapun dilarang membawa
lik
pohon di dalam kawasan hutan, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan
ub
pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985.
Selanjutnya terdakwa DARIANUS LUNGGUK SITORUS bersama-sama dengan Latong S dan Ir. Yonggi Sitorus membuka hutan untuk membuat
ka
m
ah
alat-alat yang lazim digunakan untuk memotong, menebang, dan membelah
ep
jalan dan mengkavling-kavling Kawasan Hutan Produksi Padang Lawas
ah
yang bertujuan imas tumbang dan pembersihan (istilah yang lazim
dan membakar habis hingga bersih), padahal terdakwa DARIANUS
ng
M
LUNGGUK SITORUS mengetahui atau patut mengira bahwa setiap orang
on
Hal. 7 dari 107 hal. Put. No.2642 K/Pid/2006
In d
A
gu
dilarang melakukan penebangan pohon-pohon dalam hutan tanpa izin dari
es
R
digunakan untuk menebang pepohonan, membabat ilalang / semak belukar
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 7
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
pejabat yang berwenang, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 dan setiap orang membakar
hutan
kecuali
dengan
kewenangan
ng
dilarang
yang
sah,
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985.
Setelah imas tumbang dan pembersihan, kemudian terdakwa DARIANUS
gu
LUNGGUK SITORUS bersama-sama dengan Latong S dan Ir. Yonggi
dengan penanaman dan pemeliharaan kelapa sawit, padahal terdakwa
DARIANUS LUNGGUK SITORUS mengetahui atau patut mengira bahwa
ub lik
ah
A
Sitorus mengolah lahan yang sudah dibersihkan dan kemudian dilanjutkan
penggunaan kawasan hutan harus sesuai dengan fungsi dan peruntukannya sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-undang Nomor
am
5 Tahun 1967 yaitu berfungsi sebagai hutan produksi dan peruntukannya sebagai hutan tetap, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 5 ayat PP Nomor 28 Tahun 1985, dan penggunaan kawasan hutan yang
ep
(1)
ah k
menyimpang dari ketentuan ayat (1) (untuk pengembangan budi daya pertanian) harus mendapat persetujuan Menteri, sebagaimana dimaksud
In do ne si
R
dalam ketentuan pasal 5 ayat (2) PP Nomor 28 Tahun 1985 dan untuk pengembangan usaha pertanian harus terlebih dahulu memperoleh
A gu ng
pelepasan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan, sesuai Surat Keputusan
Bersama Menteri Kehutanan RI, Menteri Pertanian RI dan Kepada Badan
Petanahan Nasional Nomor : 364/Kpts-II/90, Nomor : 519/Kpts/HK/ 050/70/90 dan Nomor : 23-VII-1990 tentang Ketentuan pelepasan kawasan hutan dan pemberian Hak Guna Usaha untuk pengembangan usaha pertanian.
lik
ah
Yonggi Sitorus dilakukan secara bertahap, berlanjut dan berlangsung terus menerus, dan hingga bulan Pebruari 1999 telah selesai ditanami kelapa
ub
m
sawit seluas + 12.000 Ha (dua belas ribu hektar) atau setidak-tidaknya lebih dari 8.000 Ha telah selesai ditanami kelapa sawit dan lebih dari 4.000 Ha
ka
telah selesai imas tumbang dan pembersihan (keadaan ini sesuai surat yang
ep
dibuat dan ditandatangani oleh Latong S dan Arif Prabowo selaku Pengurus
R
1999).
Bahwa perbuatan terdakwa DARIANUS LUNGGUK SITORUS, Latong S dan Ir. Yonggi Sitorus tersebut, telah menyebabkan berkurangnya luas
ng
on
Hal. 8 dari 107 hal. Put. No.2642 K/Pid/2006
In d
A
gu
Hutan Negara Kawasan Hutan Produksi Padang Lawas seluas + 12.000 Ha
es
KPKS Bukit Harapan dalam suratnya No. 05/LP/KPKS/II tanggal 11 Pebruari
M
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ik
ah
Perbuatan terdakwa DARIANUS LUNGGUK SITORUS, Latong S dan Ir.
Halaman 8
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
dan menyebabkan hilangnya tegakan Kayu Bulat Besar (KBB) jenis kayu
meranti berdiameter 30 cm ke atas ( 30 cm
