Putusan 40 PDT - Sus-Paten 2021 PN Niaga JKT - PST 20221110110349

ep u

b

hk am

Pdt.I.D.7.3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

PUTUSAN

ng

Nomor 40/Pdt.Sus-Paten/2021/PN Niaga Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memeriksa dan

gu

memutus perkara gugatan Hak Kekayaan Intelektual Paten pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

A

NOKIA TECHNOLOGIES OY, suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan

hukum Negara Finlandia yang beralamat di Karakaari 7,

ub lik

ah

02610 Espoo, Finlandia, yang dalam hal ini diwakili oleh

Sandstrom & Jeremie Vaquer dalam kedudukannya bersama-sama sebagai Holder of a Procuration dan

am

memberikan kuasa kepada Tania Lovita, S.H.; Felix Marcel Tambunan, S.H., M.COMLAW; S.H.;

Anastasia

Dwiputri,

S.H.,

LL.M.;

ep

Wulandari,

Evi Triana

ah k

Yovianko Salomo P. Siregar, S.H.; Dimas Heldian S.H., M.H.; para Advokat dan Konsultan dari SURYOMURCITO

In do ne si

R

& CO., Kantor Advokat dan Konsultan Hak Kekayaan

Intelektual, berkantor di Pondok Indah Office Tower 2,

A gu ng

Suite 702, Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA, Pondok Indah, Jakarta 12310, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Mei 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat; Lawan

PT. SELALU BAHAGIA BERSAMA, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di

lik

ah

Komplek Benua Mas, Jl. Benua Raya Blok B No. 1, Kelurahan Pabuaran Tumpeng, Kecamatan Karawaci,

ub

m

Kota Tangerang, Banten, Indonesia, yang diwakili oleh Qiao Shengjun, dalam hal ini bertindak selaku Direktur,

ka

dan memberikan kuasa kepada Prudence, S.H.,LL.M., Eva

ep

Dewi Kartika, S.H., M.H., Jose Andreawan, S.H.,M.H.,

ah

John, S.H., M.H., Mochammad Alif Rachim Dipo Buwono,

Kantor Hukum JANUAR JAHJA AND PARTNERS,

ng

M

beralamat di Menara Batavia Lantai 19, Jl. K.H. Mas

on

Mansyur Kav. 126, Jakarta Pusat 10220, berdasarkan

es

R

S.H., dan Wulan Mogesmiranti, S.H., Para Advokat pada

In d

A

gu

Hal. 1 dari 136 Hal. Putusan Nomor 40 /Pdt.Sus-Paten/2021/PN Niaga Jkt. Pst.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2021, untuk

ng

selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

gu

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

A

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Juli 2021 yang

ub lik

ah

diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri

Jakarta Pusat pada tanggal 2 Juli 2021 dalam Register Nomor 40/Pdt.Sus-

Paten sebagai berikut:

Penggugat mengajukan Gugatan pelanggaran paten karena Tergugat telah melanggar hak eksklusif Penggugat selaku pemegang hak eksklusif atas paten yang

ep

ah k

am

Paten/2021/PN Niaga Jkt.Pst, telah mengajukan gugatan Hak Kekayaan Intelektual

diberikan atas invensi di bawah ini yang telah secara resmi terdaftar pada Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang, Direktorat Jenderal

In do ne si

Indonesia (“Kantor Paten”):

R

Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

A gu ng

“PENSINYALAN INFORMASI MODULASI TAMBAHAN UNTUK AKSES PAKET

HUBUNGAN-TURUNAN KECEPATAN TINGGI” dengan nomor pendaftaran paten IDP000031184, tanggal pemberian paten 18 Juni 2012 (“untuk selanjutnya akan disebut “Paten Penggugat”).

Tergugat secara sengaja dan tanpa izin Penggugat telah memproduksi

dan/atau menjual dan/atau menyediakan untuk dijual beragam tipe produk-produk ponsel dengan merek OPPO dan REALME (“Produk–Produk Tergugat”) yang

lik

ah

menggunakan teknologi yang dilindungi dalam klaim-klaim dari Paten Penggugat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten

1.

ub

RINGKASAN EKSEKUTIF GUGATAN

Penggugat adalah perusahaan terkenal di bidang teknologi ponsel dan salah

ep

ka

m

(“Undang-Undang Paten”) khususnya Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Paten.

satu kontributor utama pengembangan teknologi ponsel yang telah tergabung ke

Tergugat adalah perusahaan manufaktur untuk ponsel dengan merek OPPO

ng

dan REALME. Tergugat membuat, menjual dan/atau menyediakan untuk dijual

on

ponsel OPPO dan REALME ke berbagai pedagang eceran di Indonesia.

es

2.

R

dalam standar-standar. Mohon merujuk kepada Bagian A di bawah.

In d

A

gu

Hal. 2 dari 136 Hal. Putusan Nomor 40 /Pdt.Sus-Paten/2021/PN Niaga Jkt. Pst.

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 2

Gugatan

terhadap

Tergugat

dikarenakan

membuat,

R

3.

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual

dan/atau

menyediakan untuk dijual ponsel yang melanggar Paten Penggugat.

Tergugat membuat dan menyediakan untuk dijual telepon genggam yang

ng

4.

mengimplementasikan HSDPA (High-Speed Downlink Packet Access) dengan dukungan untuk modulasi 64QAM.

gu

Paten Penggugat mencakup teknologi yang membentuk bagian dari spesifikasi teknis

untuk

WCDMA/UMTS

di

spesifikasi

teknis

3GPP

tersebut.

A

WCDMA/UMTS juga disebut sebagai teknologi telekomunikasi seluler generasi ke-3 (3G).

ub lik

dan terdiri dari sejumlah teknologi yang dikontribusikan oleh berbagai perusahaan teknologi melalui keterlibatan mereka di 3GPP – Third Generation Partnership Project – www.3gpp.org. Mohon merujuk kepada Bagian B di bawah.

Perusahaan-perusahaan teknologi seperti Grup Nokia (mohon dilihat di Bagian

ep

5.

A di bawah ini) mengembangkan dan memberikan kontribusi atas teknologi,

ah k

am

ah

WCDMA/UMTS dikembangkan oleh 3rd Generation Partnership Project (3GPP)

yang beberapa diantaranya telah tergabung ke dalam spesifikasi-spesifikasi

In do ne si

R

teknis dan standar-standar. Dalam konteks 3GPP, teknologi-teknologi yang dikontribusikan oleh para anggota harus disetujui oleh Grup Spesifikasi Teknis

A gu ng

3GPP yang relevan sebelum teknologi tersebut digabungkan ke dalam spesifikasi teknis 3GPP. Spesifikasi teknis ini diubah oleh Mitra Organisasi

3GPP (yang merupakan Organisasi Pengaturan Standar (Standard Setting

Organisations - SSO)) menjadi hasil yang sesuai (misalnya standar-standar). Teknologi yang harus digunakan untuk mengimplementasikan fitur yang ditentukan dalam spesifikasi teknis 3GPP dan standar terkait dianggap

lik

Untuk menerapkan fitur yang ditentukan dalam suatu spesifikasi teknis/standar, sebuah ponsel harus menggunakan seluruh teknologi yang esensial untuk fitur

ub

spesifikasi teknis/standar.

Dengan kata lain, setiap teknologi yang atau menjadi esensial untuk suatu fitur yang ditentukan dalam suatu spesifikasi teknis/standar, harus digunakan untuk penerapan fitur tersebut, tanpa hal tersebut, sebuah ponsel tidak dapat

ep

ka

m

ah

"esensial" untuk spesifikasi teknis/standar tersebut.

menerapkan fitur spesifikasi teknis/standar tersebut.

tanpa menggunakan Paten Penggugat, sebuah ponsel tidak akan dapat HSDPA

dengan

dukungan

64QAM

sebagaimana

on

ng

mengimplementasikan

es

R

Salah satu teknologi yang dimaksud di atas adalah Paten Penggugat. Artinya

In d

A

gu

Hal. 3 dari 136 Hal. Putusan Nomor 40 /Pdt.Sus-Paten/2021/PN Niaga Jkt. Pst.

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 3

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

spesifikasi tersebut.

R

ditentukan dalam spesifikasi teknis dan standar 3GPP yang relevan berdasarkan

Pada saat spesifikasi teknis 3GPP yang menggabungkan teknologi kontribusi

ng

6.

disetujui,

spesifikasi

tersebut

akan

dipublikasikan

https://www.3gpp.org/.

di

situs

3GPP:

Dalam perkara ini, teknologi yang termuat dalam 3GPP adalah Spesifikasi

gu

7.

Teknis 3GPP (3GPP Technical Specification) TS 25.212 (v7.12.0).

A

Penggugat juga telah mengungkapkan, sebagaimana disyaratkan dalam

prosedur 3GPP dan berbagai Organisasi Pengaturan Standar misalnya ETSI,

ub lik

kepada ETSI sebagai paten yang mungkin dan dapat menjadi esensial terhadap Spesifikasi Teknis 3GPP TS 25.212 tersebut.

8.

Penggugat akan membuktikan hal-hal di bawah ini untuk menunjukkan pelanggaran paten oleh Tergugat:

ep

a. Ponsel-ponsel yang dibuat, dijual dan/atau disediakan untuk dijual oleh Tergugat telah disertifikasi di Indonesia untuk memenuhi persyaratan untuk

ah k

am

ah

bahwa teknologi tersebut dilindungi oleh paten – Paten Penggugat diungkapkan

bekerja dengan jaringan WCDMA/UMTS di Indonesia. Persyaratan teknis diformulasikan

internasional/regional

(misalnya

berdasarkan

penerapan

standar-standar

standar

In do ne si

relevan

R

yang

ETSI

berdasarkan

A gu ng

spesifikasi-spesifikasi 3GPP) yang mendukung 64QAM pada downlink.

b. Paten Penggugat mengklaim fitur-fitur yang esensial untuk menyediakan HSDPA dengan dukungan untuk 64QAM (yang merupakan suatu fitur dari HSPA+), yang telah dimasukkan ke dalam spesifikasi teknis 3GPP yang menjadi dasar dari standar.

c.

Ponsel-ponsel dari Tergugat, dengan memenuhi persyaratan teknis di

lik

Penggugat.

Tergugat telah melanggar Paten Penggugat dikarenakan membuat dan/atau menjual

dan/atau

menyediakan

untuk

dijual

Produk

Tergugat

yang

menggunakan Paten Penggugat secara tanpa hak.

10. Penggugat telah memberikan lisensi-lisensi ke banyak perusahaan/manufaktur

ep

ka

m

9.

karenanya akan mengimplementasikan fitur-fitur yang diklaim dalam Paten

ub

ah

Indonesia dan mengimplementasikan HSDPA yang mendukung 64QAM,

ponsel, antara lain, Samsung, Huawei, Xiaomi, Apple, dan perusahaan

Istana Teknologi) untuk menggunakan Paten Penggugat sesuai dengan syarat

on

ng

dan ketentuan yang diberikan oleh Penggugat dan sudah memenuhi syarat

es

R

Indonesia penerima lisensi (yaitu, PT Tata Sarana Mandiri and PT Hartono

In d

A

gu

Hal. 4 dari 136 Hal. Putusan Nomor 40 /Pdt.Sus-Paten/2021/PN Niaga Jkt. Pst.

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 4

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

FRAND (Fair, Reasonable and Non-Discriminatory – Adil, Wajar dan Tidak Diskriminatif).

ng

Sampai baru-baru ini, telepon seluler dengan merek OPPO dan REALME (diproduksi di Indonesia oleh Tergugat) berada di bawah lisensi yang diberikan oleh Penggugat ke Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd.

gu

("Guangdong Oppo"); dan sangat disayangkan negosiasi untuk melanjutkan jangka waktu lisensi tidak dapat disepakati.

A

Dengan demikian, Guangdong Oppo telah menolak syarat-syarat yang ditawarkan oleh Penggugat dan oleh karenanya, ponsel-ponsel yang dijual

ub lik

ah

menggunakan merek OPPO dan REALME tidak berdasarkan lisensi.

A.

PENGGUGAT

MERUPAKAN

PENGGUGAT

YANG

PEMILIK

DILINDUNGI

YANG

OLEH

SAH

ATAS

PATEN

UNDANG-UNDANG

PATEN

INDONESIA DARI SEMUA BENTUK PELANGGARAN PATEN

ep

ah k

am

GUGATAN

1.

Bahwa Penggugat adalah suatu Perusahaan/badan hukum yang didirikan dan tunduk pada hukum negara Finlandia berdasarkan Memorandum of Association

In do ne si

R

yang ditandatangani pada tanggal 7 November 2014 dan terdaftar di Daftar Perdagangan (Trade Register) pada tanggal 26 November 2014.

Bahwa Penggugat merupakan anak perusahaan Nokia Corporation, suatu

A gu ng

2.

Perusahaan/badan hukum multinasional yang didirikan dan tunduk pada hukum

Negara Finlandia sejak tahun 1865 dan bergerak di bidang antara lain kegiatan inovasi dalam teknologi telekomunikasi, teknologi informasi dan perangkat telekomunikasi.

(Selanjutnya Nokia Corporation dan anak perusahaannya akan disebut “Grup Nokia”)

lik

Bahwa Grup Nokia merupakan perusahaan yang telah berkontribusi untuk membuat banyak invensi dan inovasi, khususnya, di bidang perangkat

ub

pengguna telekomunikasi dan jaringan telekomunikasi yang manfaatnya telah didapatkan oleh banyak pelaku industri, pemerintah, serta konsumen lainnya di seluruh dunia.

4.

Grup Nokia sendiri telah memproduksi peralatan telekomunikasi sejak 1980-an,

ep

ka

m

ah

3.

dengan pertukaran telepon lokal digital penuh pertama di Eropa dan telepon

munculnya tahun 1990-an, Grup Nokia mulai berinvestasi besar-besaran dalam

ng

penelitian dan pengembangan yang berkaitan dengan teknologi telekomunikasi

on

seluler. Langkah-langkah yang diambil oleh Grup Nokia selama bertahun-tahun

es

R

mobil pertama di dunia untuk standar analog Telepon Seluler Nordik. Dengan

In d

A

gu

Hal. 5 dari 136 Hal. Putusan Nomor 40 /Pdt.Sus-Paten/2021/PN Niaga Jkt. Pst.

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 5

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

termasuk akuisisi bisnis strategis, restrukturisasi perusahaan, partisipasi dalam berbagai inisiatif kebijakan, investasi tepat waktu dalam penelitian dan

ng

pengembangan telah membuat grup tersebut menikmati posisi yang patut ditiru

di industri telekomunikasi. Ini terbukti dari fakta bahwa pada tahun 2020 saja, Grup Nokia telah mengajukan permohonan pendaftaran lebih dari 1.500 paten

gu

secara global. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Grup Nokia telah menghasilkan:

A

(i) 9 Hadiah Nobel, (ii) 5 Turing Awards,

ub lik

(iv) Sejumlah Medali Nasional Sains dan, IEEE Medals of Honor dan Teknik (v) Satu Oscar, dua penghargaan Grammy dan tiga penghargaan Emmy untuk inovasi teknis,

(vi) Nokia memperoleh rekor dunia kecepatan 5G menggunakan perangkat lunak dan keras 5G komersil milik Nokia pada bulan Maret 2021.

ep

ah k

am

ah

(iii) 3 Hadiah Jepang,

5.

Akuisisi Alcatel-Lucent di tahun 2016 semakin meningkatkan kehadiran global grup Nokia. Bell Labs, sebuah divisi dari Alcatel-Lucent, membawa sejarah

In do ne si

R

inovasi teknologi yang tak tertandingi termasuk laser, transistor dan UNIX. Para peneliti dari Bell Labs memimpin pergeseran analog, digital dan seluler dalam

A gu ng

teknologi komunikasi; perkembangan Internet; dan inovasi wavelength division multiplexing (DWDM) yang memungkinkan peningkatan besar dalam kapasitas jaringan.

6.

Pada bulan April 2014, Nokia Corporation menyelesaikan penjualan divisi bisnisnya untuk bisnis perangkat dan layanan ke Microsoft Corporation, sehingga muncul dengan segmen bisnis baru, termasuk Nokia Networks dan Nokia Technologies.

lik

yang mengotorisasinya untuk mengkomersilkan ponsel dengan merek dan paten NOKIA sejak Desember 2016.

ub

8.

Pada Mei 2016, Grup Nokia menandatangani perjanjian dengan HMD Global,

Bahwa invensi-invensi dan inovasi-inovasi yang diciptakan oleh Grup Nokia telah banyak memberikan kontribusi yang substansial dalam pengembangan

ep

standar teknologi untuk jaringan komunikasi nirkabel (wireless communication networks) seperti 2G, 3G dan LTE (Long Term Evolution)/4G dan 5G, dan oleh

R

karenanya, Grup Nokia telah menjadi pemain penting dalam perkembangan

on

ng

es

industri ponsel hingga saat ini.

M

In d

A

gu

Hal. 6 dari 136 Hal. Putusan Nomor 40 /Pdt.Sus-Paten/2021/PN Niaga Jkt. Pst.

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ik

ah

ka

m

ah

7.

Halaman 6

Berbagai penemuan dan inovasi penting Grup Nokia telah diberikan hak paten

R

9.

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdaftar di banyak negara. Khususnya, Paten Penggugat juga memiliki

ng

paten yang sepadan yang telah diberikan di AS, Eropa dan Tiongkok.

10. Pada tahun 2014, Grup Nokia mendirikan perusahaan Penggugat dan

Penggugat bertanggung jawab atas pemberian lisensi sebagian besar dari

gu

portofolio paten milik Grup Nokia termasuk standar paten esensial (SEP).

Penjelasan dan elaborasi spesifik lebih lanjut tentang SEP akan dibuat di bagian

A

terpisah dari gugatan ini.

11. Menyusul

setelah

pendirian

perusahaan

Penggugat,

paten-paten

yang

ub lik

termasuk Paten Penggugat di Indonesia dialihkan kepemilikannya kepada Penggugat.

12. Bahwa penerima pengalihan dari Paten Penggugat sebagaimana disebutkan di atas, telah tercatat di Kantor Paten dan pemegang paten tersebut terdaftar atas nama Penggugat.

ep

ah k

am

ah

sebelumnya telah terdaftar atas nama Nokia Corporation di seluruh dunia

13. Bahwa Paten Penggugat telah terdaftar pada Daftar Umum Paten di Kantor

“Klaim 1

In do ne si

R

Paten dengan Daftar No. IDP000031184 terdiri dari klaim-klaim sebagai berikut:

A gu ng

Suatu metode, terdiri atas:

menginterpretasikan bit indikasi modulasi sebagai indikasi penguncian

perubahan fase kuadratur/modulasi amplitudo kwadratur (QPSK/xQAM) jik kedua perlengkapan pengguna (UE) dan 64 modulasi amplitudo kwadratur (64QAM) penopang sel penghidangan sesuai dengan kondisi berikut:

menginterpretasikan 7 bit informasi kode-kelompok kanalisasi dalam

lik

dalam sepesifikasi proyek persekutuan generasi ke tiga edisi ke 5 jika penguncian pengalihan fasa quadratur (QPSK) adalah diperuntukan;

ub

menginterpretasikan 7 bit informasi kode-set kanalisasi dalam struktur bagian 1 kanal kontrol berbagi kecepatan tinggi sehingga hanya 6 bit digunakan untuk informasi kode-set dan satu bit adalah sebagai stolen untuk penggunaan untuk seleksi 64 modulasi amplitudo kwadratur per 64 modulasi amplitudo

ep

kwadratur (16QAM/64QAM) jika xQAM adalah terindikasi oleh bit indikasi

R

modulator; dan

mendemodulasi sinyal yang diterima menggunakan informasi yang

on

Klaim 2

ng

diinterpretasikan.

es

ka

m

ah

struktur bagian 1 kanal kontrol berbagi kecepatan tinggi seperti didefenisikan

In d

A

gu

Hal. 7 dari 136 Hal. Putusan Nomor 40 /Pdt.Sus-Paten/2021/PN Niaga Jkt. Pst.

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 7

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

Metode sesuai dengan klaim 1, selanjutnya mendapatkan yang berasal dari modulasi suatu nilai dari suatu bit indikasi modulasi

dan memberikan oleh

gu

Klaim 3

ng

kondisi sebagai berikut:

Metode sesuai dengan klaim 1, selanjutnya mencakup mengkodekan bit-bit set-

A

kode kanalisasi Xccs, 1, Xccs, 2,, - - - , Xccs, 7 sesuai dengan kondisi berikut;

memberikan P kode, atau P multikode, atau P kode dan multikode mulai

(HS-SCCH),

jika

dikonfigurasikan

64

ub lik

ah

pada kode 0, dan memberikan sejumlah kanal kontrol berbagi kecepatan tinggi kwadratur

untuk

amplitudo

perlengkapan

modulasi

pengguna

(64QAM)

(UE)

dan

adalah xms,1=1,

am

mengkalkulasikan bidang-informasi menggunakan representasi biner takditandai dari bilangan-bulat yang dikalkulasi oleh ekspresi; tiga

bit

pertama

xccs,3=min(P−1,15−P);

atau

atau

yang

xccs,1

ep

ah k

untuk

jika

64QAM

adalah

adalah

MSB:

xccs,1,

xccs,2,

tak-dikonfigurasi

untuk

R

perlengkapan pengguna (UE), atau jika 64 modulasi amplitudo kwadratur

In do ne si

(64QAM) dikonfigurasikan dan xms,1=0, selanjutnya untuk empat bit terakhir dari

A gu ng

yang xccs,4 adalah MSB: xccs,4, xccs,5, xccs,6, xccs,7=O−1−[P/8]*15|; yang lain jika

64QAM dikonfigurasi untuk perlengkapan pengguna (EU) dan X CCS,1=1, P dan O

akan memenuhi |O−1−[P/8]*152= (nomor HS-SCCH)2' dan kemudian xccs,4, xccs,5,

xccs,6, xccs,kosong = |O−1−[P/8]*15| dimana xccs,kosong adalah bit kosong yang takditransmisikan pada kanal kontrol berbagi kecepatan tinggi (HS-SCCH), dan

lik

Metode yang terdiri dari:

menerima informasi kanal kontrol multi-bit, pada suatu peralatan,

ub

informasi kanal kontrol multi-bit tersebut mencakup sekumpulan n bit; dimana n adalah bilangan bulat;

jika peralatan tersebut dikonfigurasikan untuk tipe modulasi pertama dari

ep

ka

m

ah

Klaim 4

skema modulasi pertama, mengeksaminasi bit indikasi modulasi dari informasi kanal kontrol multi-bit untuk menentukan jika bit indikasi modulasi tersebut

jika bit indikasi modulasi tersebut mengindikasikan skema modulasi

ng

kedua, menginterpretasikan seluruh n bit dari kumpulan n bit sebagai bit

on

kumpulan-kode kanalisasi;

es

R

mengindikasikan skema modulasi kedua;

In d

A

gu

Hal. 8 dari 136 Hal. Putusan Nomor 40 /Pdt.Sus-Paten/2021/PN Niaga Jkt. Pst.

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 8

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

jika bit indikasi modulasi tidak mengindikasikan skema modulasi kedua,

menginterpretasikan n - m bit dari kumpulan n bit sebagai bit kumpulan-kode

ng

kanalisasi; dan

menentukan jika bit atau bit-bit sisa dari kumpulan n bit mengindikasikan tipe modulasi pertama dari skema modulasi pertama atau tipe modulasi yang

gu

lainnya dari skema modulasi pertama; dan

mendemodulasikan sinyal yang diterima menggunakan informasi yang diperoleh

A

ketika menginterpretasikan dan menentukan.

ub lik

Metode sesuai dengan klaim 4, dimana n=7 dan m=1,

dimana skema modulasi pertama adalah modulasi amplitudo kwadratur (QAM),

dimana tipe modulasi pertama tersebut dari skema modulasi pertama

ep

tersebut adalah 64 modulasi amplitudo kwadratur (64QAM),

dimana tipe modulasi lainnya dari skema modulasi pertama tersebut

ah k

am

ah

Klaim 5

adalah 16QAM, dan

In do ne si

quadratur (QPSK).

R

dimana skema modulasi kedua adalah penguncian pengalihan fasa

A gu ng

Klaim 6

Metode sesuai dengan klaim 4, dimana

nilai Nol dari bit indikasi modulasi tersebut mengindikasikan sekema

modulasi kedua. Klaim 7

Metode sesuai dengan klaim 4, dimana

Klaim 8 Metode sesuai dengan klaim 7,

ub

dimana bit indikasi modulasi tersebut ditandai Xccs, 1, dimana Xccs,1=0 yang mengindikasikan skema modulasi kedua tersebut adalah penguncian pengalihan fase kwadratur (QPSK),

ep

ka

lik

berbagi kecepatan tinggi (HS-SCCH).

m

ah

informasi kanal kontro bit-multi yang dicakup bagian pertama kanal kontrol

dimana bit-bit kumpulan-kode kanalisasi mencakup bidang informasi yang dimana bit-bit kumpulan-kode kanalisasi Xccs,1, Xccs,2, …… Xccs,7adalah

on

ng

dikode sesuai dengan;

es

R

ditandai Xccs,1, Xccs,2, …… Xccs,7, dan

In d

A

gu

Hal. 9 dari 136 Hal. Putusan Nomor 40 /Pdt.Sus-Paten/2021/PN Niaga Jkt. Pst.

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

memberikan P kode, atau P multikode, atau P kode dan multikode mulai

pada kode 0, dan memberikan nomor kanal kontrol berbagi kecepatan tinggi

ng

(HS-SCCH),

jika 64 kwadratur amplitudo modulasi (64QAM) adalah dikonfigurasikan

untuk perlengkapan pengguna (UE) dan X ccs,1=1, mengkalkulasikan bidang-

gu

informasi menggunakan perwakilan biner tak-ditandai dari bilangan-bulat yang dikalkulasi sebagai;

A

untuk tiga bit pertama atau yang Xccs,1 adalah MSB: Xccs,1, Xccs,2, Xccs,3, =-

jika 64 modulasi amplitudo kwadratur (64QAM) adalah tidak dikonfigurasi

ub lik

ah

(P-1, 15-P); atau

untuk peralatan, atau jika 64 modulasi amplitudo kwadratur (64QAM) adalah dikonfigurasikan untuk peralatan dan Xms,1=0, selanjutnya

am

untuk empat bit terakhir dari yang Xccs,4 adalah MSB: Xccs, 4, Xccs, 5, Xccs, 6, Xccs,7,=0-1-[P/8]*15|;

ep

yang lainnya jika 64 modulasi amplitudo kwadratur (64QAM) dikonfigurasi

ah k

untuk peralatan dan P dan O memenuhi |O-1- (P/8]*152 = (nomor HS-SCCH)2, dan Xccs,4, Xccs, 5, Xccs, 6, Xccs,kosong = |O-1-[P/8]*15|, dimana Xccs, kosong adalah

In do ne si

A gu ng

(HS-SCCH), dan

R

bit kosong yang tak-ditransmisikan pada kanal kontrol berbagi kecepatan tinggi

Klaim 9

Metode sesuai dengan klaim 8, dimana

nomor kanal kontrol berbagi kecepatan tinggi (HS-SCCH) diberikan oleh

suatu posisi dalam daftar informasi kode kanalisasi kanal kontrol berbagi

lik

Klaim 10 Metode sesuai dengan klaim 8, dimana

ub

nomor kanal kontrol berbagi kecepatan tinggi (HS-SCCH) disatukan dengan indikator gelinciran kode dan indikator klompok kode jika 64 modulasi amplitudo kwadratr (464QAM) dikonfigurasikan untuk peralatan-peralatan dan

ep

ka

m

ah

kecepatan tinggi (HS-SCCH) yang ditandai oleh lapisan-lapisan tertinggi.

Xms,1=1. Klaim 11

mengindikasikan skema modulasi dari haliran data kedua dalam

ng

pensinyalan banyak-masukan banyak-keluaran dimana bagian 1 kanal kontrol

on

berbagi kecepatan tinggi (HS-SCCH) mengindikasikan peralatan sebagai salah

es

R

Metode sesuai dengan klaim 7, lebih lanjut terdiri atas

In d

A

gu

Hal. 10 dari 136 Hal. Putusan Nomor 40 /Pdt.Sus-Paten/2021/PN Niaga Jkt. Pst.

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 10

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

satu dari satu (aliran-tunggal) atau sebagai salah satu dari dua (aliran-rangkap) yang memisahkan transmisi data akses paket data kecepatan tinggi paralel

ng

pada kanal-kanal bersama hubungan-turun kecepatan tinggi dimana bit indikator

peringkat dalam bagian 1 kanal kontrol berbagi kecepatan tinggi (HS-SCCH) yang mengindikasikan apakah satu atau dua haliran data yang akan

gu

ditransmisikan. Klaim 12

dimana peralatan tersebut terdiri atas perlengkapan pengguna (UE), dan

dimana metode tersebut dilakukan sebagai hasil dari eksekusi instruksi-

ub lik

ah

A

Metode sesuai dengan klaim 4,

instruksi program komputer yang disimpan dalam suatu memori yang terdiri atas bagian dari perlengkapan pengguna (UE) tersebut.

am

Klaim 13

Suatu memori yang menyimpan instruksi-instruksi yang ketika dieksekusi oleh

ep

pengontrol dari suatu peralatan menghasilkan operasi yang mencakup:

ah k

menerima informasi kanal kontrol multi-bit, informasi kanal kontrol multi-bit tersebut mencakup sekumpulan n bit, dimana n adalah bilangan bulat;

In do ne si

R

jika peralatan tersebut dikonfigurasikan untuk tipe modulasi pertama dari

skema modulasi pertama, mengeksaminasi suatu bit indikasi modulasi dari

A gu ng

informasi kanal kontrol multi-bit untuk menentukan jika bit indikasi modulasi tersebut mengindikasikan skema modulasi kedua;

jika bit indikasi modulasi tersebut mengindikasikan skema modulasi

kedua, menginterpretasikan seluruh n bit dari kumpulan n bit sebagai bit-bit kumpulan-kode kanalisasi;

jika bit indikasi modulasi tidak mengindikasikan skema modulasi kedua,

lik

kanalisasi, dimana m adalah bilangan bulat;

menentukan jika bit atau bit-bit sisa dari kumpulan n bit yang

ub

mengindikasikan tipe modulasi pertama dari skema modulasi pertama atau tipe modulasi yang lainnya dari skema modulasi pertama tersebut; dan mendemodulasikan menggunakan sinyal informasi yang yang diterima diperoleh ketika penginterpretasian dan penentuan.

Memori seperti klaim 13,

R

Klaim 14

ng

dimana n=7 dan m=1,

on

dimana skema modulasi pertama adalah modulasi amplitudo kwadratur (QAM),

es

ep

ka

m

ah

menginterpretasikan n-m bit dari kumpulan n bit sebagai bit-bit kumpulan-kode

In d

A

gu

Hal. 11 dari 136 Hal. Putusan Nomor 40 /Pdt.Sus-Paten/2021/PN Niaga Jkt. Pst.

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 11

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

dimana tipe modulasi pertama tersebut dari skema modulasi pertama tersebut adalah 64 modulasi amplitudo kwadratur (64QAM),

ng

dimana tipe modulasi lainnya dari skema modulasi pertama tersebut adalah 16 modulasi amplitudo kwadratur (16QAM), dan

dimana skema modulasi kedua adalah penguncian pengalihan fasa

gu

quadratur (QPSK),

dimana informasi kanal kontro bit-multi tersbut dicakup bagian pertama

A

kanal kontrol berbagi kecepatan tinggi (HS-SCCH), dan

dimana nilai nol dari bit indikasi modulasi mengindikasikan skema

ub lik

ah

modulasi kedua. Klaim 15 Memori sesuai dengan klaim 14,

am

dimana bit indikasi modulasi tersebut ditandai Xccs, 1,

dimana Xccs, 1=0 mengindikasikan skema modulasi kedua tersebut adalah

ep

penguncian pengalihan fase kwadratur (QPSK),

ah k

dimana bit-bit kumpulan-kode kanalisasi mencakup bidang informasi yang ditandai Xccs, 1, Xccs, 2, …… Xccs, 7, dan

In do ne si

dikode sesuai dengan;

R

dimana bit-bit kumpulan-kode kanalisasi Xccs, 1, Xccs, 2, …… Xccs, 7, adalah

A gu ng

memberikan P kode, atau P multikode, atau P kode dan multikode mulai

pada kode 0, dan memberikan nomor kanal kontrol berbagi kecepatan tinggi (HS-SCCH),

jika 64 kwadratur amplitudo modulasi (64QAM) adalah dikonfigurasikan

untuk perlengkapan pengguna (UE) dan X ccs,1=1, mengkalkulasikan bidanginformasi menggunakan perwakilan biner tak-ditandai dari bilangan-bulat yang

(P-1, 15-P) atau 64

modulasi

amplitudo

kwadratur

(64QAM)

adalah

tidak

ub

jika

lik

untuk tiga bit pertama atau yang Xccs, 1 adalah MSB: Xccs, 1, Xccs, 2, Xccs, 3, =-

dikonfigurasika untuk peralatan tersebut dan Xms, 1=0, kemudian untuk empat bit terakhir dari yang Xccs,4 adalah MSB: Xccs,4, Xccs,5, Xccs,6, Xccs,7,= |0-1-[P/8]*15|;

ep

ka

m

ah

dikalkulasi sebagai;

yang lainnya jika 64 modulasi amplitudo kwadratur (64QAM) dikonfigurasi

(jumlah HS-SCCH) per 2' dan Xccs,4, Xccs,5, Xccs,6, Xccs,kosong, =|0-1-[P/8]x15|,

on

ng

dimana Xccs,kosong adalah bit kosong yang tak-ditransmisikan, dan

es

R

untuk peralatan dan Xccs,1=1,kemudian P dan O memenuhi |O-1-[P/8]*15| per 2=

In d

A

gu

Hal. 12 dari 136 Hal. Putusan Nomor 40 /Pdt.Sus-Paten/2021/PN Niaga Jkt. Pst.

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12

R

Klaim 16

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori sesuai dengan klaim 15, dimana jumlah kanal kontrol berbagi kecepatan

ng

tinggi (HS-SCCH) diberikan oleh suatu posisi dalam daftar informasi kode

kanalisasi kanal kontrol berbagi kecepatan tinggi (HS-SCCH) yang tersinyali oleh lapisan-lapisan lebih tinggi.

gu

Klaim 17

Metode sesuai dengan klaim 15, dimana

A

jumlah kanal kontrol berbagi kecepatan tinggi (HS-SCCH) disatukan

dengan indikator gelinciran kode dan indikator klompok kode tersebut jika 64

ub lik

ah

modulasi amplitudo kwadratr (464QAM) dikonfigurasikan untuk peralatanperalatan dan Xms,1=1. Klaim 18

am

Memori sesuai dengan klaim 14, selanjutnya mencakup

mengindikasikan skema modulasi dari haliran data kedua dalam

ep

pensinyalan multi-input multi-output dimana bagian pertama kanal kontrol

ah k

berbagi kecepatan tinggi (HS-SCCH) mengindikasikan peralatan tersebut sebagai salah satu yang lain (aliran-tunggal) atau dua yang lin (aliran-rangkap)

In do ne si

R

yang memisahkan transmisi data akses paket data kecepatan tinggi paralel

pada kanal-kanal bersama hubungan-turun kecepatan tinggi dimana bit indikator

A gu ng

peringkat dalam bagian 1 kanal kontrol berbagi kecepatan tinggi (HS-SCCH) mengindikasikan apakah satu atau dua haliran data yang ditransmisikan. Klaim 19

Suatu peralatan, terdiri atas:

pengontrol yang dikonfigurasikan dengan penerima untuk menerima

informasi kanal kontrol multi-bit yang terdiri atas kumpulan n bit, dimana n

lik

pengontrol tersebut selanjutnya dikonfigurasikan, jika peralatan tersebut dikonfigurasikan untuk tipe modulasi pertama dari skema modulasi pertama,

ub

untuk mengeksaminasi bit indikasi modulasi dari informasi kanal kontrol multi-bit untuk menentukan jika itu mengindikasikan skema modulasi kedua, pengontrol tersebut selanjutnya akan dikonfigurasikan, jika bit indikasi modulasi

mengindikasikan

skema

ep

ka

m

ah

adalah bilangan bulat,

modulasi

kedua,

untuk

menginterpretasikan seluruh n bit dari kumpulan n bit sebagai bit kumpulan-

modulasi kedua, untuk menginterpretasikan n-m bit dari kumpulan n bit

on

ng

sebagai bit kumpulan-kode kanalisasi, dimana m adalah bilngan bulat,

es

R

kode kanalisasi atau, jika bit indikasi modulasi tidak mengindikasikan skema

In d

A

gu

Hal. 13 dari 136 Hal. Putusan Nomor 40 /Pdt.Sus-Paten/2021/PN Niaga Jkt. Pst.

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 13

tersebut

lebih

lanjut

akan

dikonfigurasikan

R

pengontrol

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk

menentukan jika bit biner sisanya atau bit-bit dari kumpulan n bit

ng

mengindikasikan tipe modulasi pertama dari skema modulasi pertama atau

tipe modulasi lainnya dari skema modulasi pertama, peralatan tersebut mendemodulasi sinyal yang diterima menggunakan informasi yang dieroleh

gu

ketika penginterpretasian dan penentuan. Klaim 20

A

Peralatan sesuai dengan klaim 19,

dimana n=7 dan m=1, dimana skema modulasi pertama adalah modulasi

ub lik

dimana tipe modulasi pertama dari skema modulasi pertama adalah 64 modulasi amplitudo kwadratur (64QAM),

dimana tipe modulasi yang lain dari skema modulasi pertama tersebut adalah 16 modulasi amplitudo kwadratur (16QAM),

dimana skema modulasi kedua adalah penguncian pengalihan fasa quadratur

ep

ah k

am

ah

amplitudo kwadratur (QAM),

(QPSK), dan

dimana informasi kanal kontrol multi-bit tersebut terdiri dari bagian 1 kanal

In do ne si

R

kontrol bersama kecepatan tinggi (HS-SCCH).

14. Adapun Klaim-Klaim yang menjadi pokok–pokok perkara dalam Gugatan a quo

A gu ng

adalah Klaim 19 dan 20 yang merupakan teknologi/invensi yang merupakan

implementasi dari klaim-klaim tersebut yang telah dibuat, dijual dan/atau

disediakan untuk dijual dalam bentuk Produk-Produk Tergugat secara tanpa hak oleh Tergugat, serta mengakibatkan pelanggaran atas hak Paten Penggugat.

15. Bahwa Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Paten mengatur definisi pemegang paten sebagai berikut:

“Pemegang Paten adalah Inventor sebagai pemilik Paten, pihak yang

lik

menerima hak atas Paten tersebut dari pemilik Paten, atau pihak lain yang

ah

menerima lebih lanjut hak atas Paten tersebut yang terdaftar dalam daftar

ub

umum Paten.”

16. Bahwa Penggugat telah secara sah terdaftar di Kantor Paten sebagaimana terlihat di basis data online dari Kantor Paten sebagai pemegang paten atas Paten Penggugat sebagaimana dapat dibuktikan dan dinyatakan dalam Petikan

ep

m ka

Resmi. Dengan demikian Penggugat jelas-jelas memenuhi kualifikasi untuk

Undang Paten Indonesia dan oleh karena itu, hak-haknya wajib dilindungi di

on

ng

Indonesia.

es

R

ditetapkan sebagai pemegang paten sebagaimana yang diatur dalam Undang-

In d

A

gu

Hal. 14 dari 136 Hal. Putusan Nomor 40 /Pdt.Sus-Paten/2021/PN Niaga Jkt. Pst.

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 14

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

17. Bahwa Pasal 19 ayat (1) huruf a Undang-Undang Paten mengatur hak eksklusif pemegang paten sebagai berikut:

ng

“Pemegang Paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Paten yang dimilikinya dan untuk melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya:

dalam hal Paten-produk: membuat, menggunakan, menjual, mengimpor,

gu

menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi Paten.”

A

18. Bahwa sebagai pemegang paten, Penggugat jelas-jelas dan tidak terbantahkan memiliki hak eksklusif untuk melakukan hal-hal sebagaimana diatur dalam 19

ub lik

memiliki hak untuk melarang pihak-pihak lain untuk melakukan hal-hal yang diatur dalam hak eksklusif tersebut.

19. Bahwa Penggugat selaku pemegang paten dalam melaksanakan hak–haknya sudah selayaknya dilindungi oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia.

ep

Sebagai Negara yang menandatangani dan meratifikasi Agreement on Establishing the World Trade Organization melalui Undang-Undang No. 7 Tahun

ah k

am

ah

ayat (1) huruf a Undang-Undang Paten sebagaimana disebutkan di atas dan

1994, Pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk memenuhi kewajiban

In do ne si

R

yang diatur dalam Agreement on Trade Related aspects of Intellectual Property

Rights (TRIPs). Oleh karenanya, Pemerintah Indonesia berkewajiban untuk

A gu ng

memberikan perlindungan kepada pemegang paten dalam melaksanakan hak – haknya, hal mana dalam Gugatan a quo adalah Penggugat yang berhak melarang dan melakukan tindakan hukum kepada Tergugat akibat perbuatan pelanggaran Paten Penggugat.

20. Bahwa Pasal 143 ayat (1) Undang-Undang Paten mengatur hak pemegang paten untuk mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran sebagai berikut:

“Pemegang Paten atau penerima Lisensi berhak mengajukan gugatan ganti

lik

rugi kepada Pengadilan Niaga terhadap setiap Orang yang dengan sengaja

ah

dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

ub

19 ayat (1) Undang-Undang Paten.”

21. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 143 ayat (1) Undang-Undang Paten, Penggugat sebagai pemegang paten terdaftar atas Paten Penggugat mempunyai hak dan legal standing yang sah untuk

ep

m ka

mengajukan gugatan kepada Tergugat yang membuat, menjual dan/atau

teknologi, invensi, metode serta skema yang dilindungi dalam klaim-klaim yang

on

ng

terkandung dalam Paten Penggugat.

es

R

menyediakan untuk dijual Produk-Produk Tergugat yang menggunakan

In d

A

gu

Hal. 15 dari 136 Hal. Putusan Nomor 40 /Pdt.Sus-Paten/2021/PN Niaga Jkt. Pst.

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 15

PATEN PENGGUGAT ADALAH ESENSIAL UNTUK PENERAPAN ATAS

R

B.

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

PERSYARATAN SPESIFIKASI 3GPP

ng

22. Bahwa penyediaan perangkat dan jaringan telekomunikasi pada hakikatnya

disediakan oleh beragam pihak di berbagai negara di penjuru dunia. Kegiatan penyediaan jaringan telekomunikasi tidak hanya dilakukan oleh pemerintahan

gu

suatu negara, namun juga oleh pelaku industri yang pada kenyataannya telah

menghasilkan berbagai teknologi dan standar untuk diterapkan. Padahal

A

sejatinya kegiatan penyediaan telekomunikasi bertujuan untuk memberikan

kemudahan untuk berkomunikasi secara tanpa terhalang permasalahan

ub lik

(interkonektivitas) dan interaksi/operasi antar suatu produk dan sistem telekomunikasi

dengan

produk

dan

sistem

telekomunikasi

lainnya

(interoperabilitas) serta kendala – kendala terkait lainnya.

23. Bahwa, sejak era awal komunikasi selular dan melalui kehadiran teknologi telekomunikasi terbaru (seperti 3G), kebutuhan atas suatu standar teknis

ep

ah k

am

ah

keterhubungan antar penyelenggara jaringan dan perangkat telekomunikasi

penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan peralatan pengguna semakin diperlukan.

In do ne si

R

24. Bahwa menyadari kebutuhan tersebut, 3GPP (Third Generation Partnership

Project) terbentuk. 3GPP sendiri merupakan suatu proyek kolaborasi 7

A gu ng

organisasi pengembang standar telekomunikasi internasional yang sudah diakui

di dunia yaitu, antara lain, European Telecommunications Standards Institute

(ETSI–Eropa), Telecommunications Technology Association (TTA-Korea) dan The Alliance for Telecommunications Industry Solutions (ATIS–Amerika Serikat),

Telecommunicatiosn Standards Development Society (TSDSI-India), China

Communication Standards Association (CCSA-Tiongkok), Telecommunications

Business (ARIB-Jepang). Ke-7 organisasi tersebut di atas dalam istilah 3GPP

lik

ah

Technology Committee (TTC-Jepang) dan Association of Radio Industries and

dikenal dengan sebutan Mitra Organisasi (Organizational Parters).

ub

berbagai negara (Individual Members), termasuk 1 anggota dari Indonesia, yaitu Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (“Kemkominfo”) melalui keanggotaan Kemkominfo pada ETSI.

ep

ka

m

25. Bahwa selain Mitra Organisasi, 3GPP juga memiliki lebih dari 600 anggota dari

26. Tujuan utama 3GPP adalah untuk memfasilitasi, melalui pertemuan kelompok

Spesifikasi ini kemudian diubah oleh badan standardisasi menjadi laporan yang

ng

sesuai (misalnya standar). Spesifikasi teknis 3GPP dihasilkan dari kontribusi

on

teknis anggotanya yang diadopsi melalui konsensus yang dicapai pada

es

R

kerja, pengembangan spesifikasi teknis untuk teknologi telekomunikasi seluler.

In d

A

gu

Hal. 16 dari 136 Hal. Putusan Nomor 40 /Pdt.Sus-Paten/2021/PN Niaga Jkt. Pst.

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 16

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

pertemuan Kelompok Kerja 3GPP (3GPP Working Group) atau pemungutan suara jika tidak ada konsensus umum, dan disetujui oleh Grup Spesifikasi

ng

Teknis 3GPP (3GPP Technical Specification Group) yang relevan.

Spesifikasi teknis 3GPP menjadi standar setelah disetujui dan diterbitkan oleh

organisasi pengembangan standar (misalnya ETSI). Teknologi-teknologi yang

gu

ditentukan dalam spesifikasi teknis 3GPP ditujukan untuk penggunaan global oleh

industri

terkait

termasuk

produsen

ponsel

A

interoperabilitas dan interkonektivitas global.

untuk

memastikan

27. Sebagai bagian dari proses perumusan standar, standar disusun berdasarkan

ub lik

ah

kontribusi teknis dari berbagai pihak. Kontribusi ini mungkin berisi teknologi yang dipatenkan yang merupakan "esensial" untuk menerapkan standar yang relevan.

28. Bahwa ETSI di dalam Annex 6 Poin 15 (6) ETSI Directives pada bulan Juli 2009

am

sebagai contoh, yang menyatakan bahwa:

"ESSENTIAL" as applied to IPR means that it is not possible on technical

ep

(but not commercial) grounds, taking into account normal technical practice

ah k

and the state of the art generally available at the time of standardization, to make, sell, lease, otherwise dispose of, repair, use or operate

In do ne si

R

EQUIPMENT or METHODS which comply with a STANDARD without infringing that IPR. For the avoidance of doubt in exceptional cases where

A gu ng

a STANDARD can only be implemented by technical solutions, all of which are infringements of IPRs, all such IPRs shall be considered ESSENTIAL”.

Adapun terjemahan bebasnya adalah sebagai berikut:

“ESSENSIAL” sebagaimana yang diterapkan pada suatu Hak Kekayaan

Intelektual/HKI (Intellectual Property Rights/IPR) berarti bahwa tidak dimungkinkan

secara

teknis

(tetapi

bukan

komersil),

dengan

mempertimbangkan praktek teknis pada umumnya dan kondisi teknologi

menjual,

menyewa,

memberikan

dengan

lik

ah

yang tersedia secara umum pada saat standarisasi, untuk membuat, cara

lain,

memperbaiki,

ub

m

menggunakan atau mengoperasikan PERALATAN atau METODE yang memenuhi suatu STANDAR tanpa melakukan pelanggaran terhadap HKI tersebut. Untuk menghindari keragu-raguan, dalam kasus-kasus tertentu

ka

ep

dimana suatu STANDAR hanya dapat dilaksanakan dengan solusi teknis,

R

sebagai ESENSIAL.

29. Dalam perkara a quo, apabila paten adalah atau dapat menjadi "esensial" untuk

ng

standar atau spesifikasi teknis ETSI, pemegang paten harus memberikan

on

pernyataan yang tidak dapat dibatalkan dalam bentuk Pernyataan Informasi HKI

es

yang menimbulkan pelanggaran HKI, maka HKI tersebut harus dinyatakan

In d

A

gu

Hal. 17 dari 136 Hal. Putusan Nomor 40 /Pdt.Sus-Paten/2021/PN Niaga Jkt. Pst.

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

dan Deklarasi Pemberian Lisensi ("Deklarasi lisensi HKI"). Deklarasi lisensi HKI ini, pada prinsipnya, menetapkan bahwa pemegang paten siap untuk

ng

memberikan lisensi yang tidak dapat dibatalkan dengan persyaratan yang adil,

wajar dan non-diskriminatif ("FRAND") bagi penerima lisensi untuk membuat dan menjual peralatan (di antara tindakan lainnya) di bawah paten tersebut. Hak

gu

paten, bagaimanapun, tetap menjadi hak eksklusif dari pemegang paten.

30. Secara khusus, spesifikasi teknis 3GPP versi 3GPP TS 25.212 (v7.12.0)

A

berjudul “3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group

Radio Access Network; Multiplexing and channel coding (FDD) (Release 7)”

ub lik

dan pengkodean jaringan untuk UMTS. Persyaratan dalam TS 25.212 ini merupakan bagian dari persyaratan dalam standar telekomunikasi yang berlaku di yurisdiksi berbeda secara intenasional dan di Indonesia

31. Bahwa 3GPP TS 25.212 (v7.12.0) mengandung persyaratan teknis yang termasuk dalam lingkup klaim dari Paten Penggugat. Dengan demikian,

ep

ah k

am

ah

(“TS 25.212”) yang menentukan prosedur-prosedur pengkodean, multiplexing

implementasi Standar 3GPP TS 25.212 (v7.12.0) akan selalu melibatkan penggunaan suatu invensi sebagaimana yang diklaim dalam Paten Penggugat.

In do ne si

R

32. Untuk mencapai keseimbangan antara mengizinkan penggunaan teknologi yang ditentukan dalam spesifikasi teknis 3GPP dan mengizinkan Pemegang Paten

A gu ng

untuk diberikan kompensasi secara adil atas kontribusinya terhadap teknologi

tersebut, Kebijakan HKI ETSI mewajibkan pemegang paten untuk menyerahkan suatu pernyataan lisensi HKI sehubungan dengan teknologi manapun yang memiliki paten yang masuk ke dalam standar ETSI atau spesifikasi teknis. Hal ini juga tercermin dalam Pasal 55 dari Prosedur Kerja 3GPP yang mewajibkan

Anggota Perorangan untuk mengungkapkan sedini mungkin, setiap HKI yang

lik

pekerjaan yang sedang berlangsung dalam 3GPP; dan bahwa pernyataan harus dibuat oleh Anggota Perorangan kepada masing-masing Mitra Organisasi; dan

ub

bahwa Mitra Organisasi harus mendorong anggotanya masing-masing untuk memberikan lisensi dengan syarat dan ketentuan yang adil dan wajar dan atas dasar non-diskriminatif.

ep

33. Pernyataan Lisensi HKI yang disampaikan sehubungan dengan Paten

R

“Pernyataan Informasi HKI

Sesuai dengan Klausul 4.1 Kebijakan HKI ETSI, Pembuat Pernyataan

ng

M

dan/atau afiliasinya dengan ini menginformasikan kepada ETSI bahwa

on

PEMBUAT PERNYATAAN dan/atau AFILIASInya berkeyakinan bahwa HKI(-

es

Penggugat, terdiri dari pernyataan sebagai berikut:

ah

ka

m

ah

mereka yakini esensial, atau berpotensi menjadi esensial, untuk setiap

In d

A

gu

Hal. 18 dari 136 Hal. Putusan Nomor 40 /Pdt.Sus-Paten/2021/PN Niaga Jkt. Pst.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

HKI) yang diungkapkan dalam Lampiran Pernyataan Informasi KI terlampir

dapat atau menjadi Esensial dalam kaitannya dengan setidaknya Item

ng

Pekerjaan ETSI, STANDAR dan/atau SPESIFIKASI TEKNIS yang terdapat dalam Pernyataan Informasi KI terlampir. Pernyataan Lisensi HKI

gu

Sesuai dengan Pasal 6.1 dari Kebijakan HKI ETSI, Pembuat Pernyataan dan/atau Afiliasinya dengan ini menyatakan secara tidak dapat dibatalkan:

A

[✓] Sepanjang HKI yang diungkapkan dalam Lampiran Pernyataan Informasi

HKI terlampir adalah atau menjadi, dan tetap ESENSIAL terkait dengan dan/atau

SPESIFIKASI

TEKNIS

ETSI

yang

terkandung dalam Lampiran Pernyataan Informasi HKI terlampir, Pembuat Pernyataan dan/atau AFILIASI-nya siap untuk memberikan lisensi yang tidak dapat dibatalkan atas HKI tersebut dengan syarat dan ketentuan yang diatur

am

dalam Pasal 6.1 Kebijakan HKI ETSI.

[✓] Pernyataan tidak dapat dibatalkan tersebut tunduk pada syarat bahwa

ep

ah k

STANDAR

ub lik

ah

Pekerjaan,

pihak yang memerlukan lisensi setuju untuk memberikan timbal balik.”

R

34. Bahwa Nokia Corporation menyerahkan Pernyataan Kepada ETSI pada tanggal

In do ne si

29 Maret 2010 yang mengindikasikan bahwa invensi yang dijelaskan dalam

A gu ng

permohonan pendaftaran paten no. W00200901221 berjudul “PENSINYALAN

INFORMASI MODULASI TAMBAHAN UNTUK AKSES PAKET HUBUNGANTURUNAN

KECEPATAN

TINGGI”

(“ADDITIONAL

MODULATION

INFORMATION SIGNALING FOR HIGH SPEED DOWNLINK PACKET ACCESS”) adalah esensial untuk implementasi 3GPP TS 25.212 (v7.12.0). Mohon dapat merujuk pada Angka 37 untuk mengetahui hubungan antara 3GPP TS 25.212 (v7.5.0) dengan 3GPP TS 25.212 (v7.12.0).

lik

atas terhadap Paten Penggugat di Indonesia, maka Paten Penggugat yang secara khusus dinyatakan dalam penyataaan lisensi HKI. Paten Penggugat

ub

yang terdaftar di Indonesia memasuki tahap nasional di Indonesia berdasarkan permohonan internasional PCT no. PCT/IB2007/003289 (dipublikasi sebagai WO2008/053323) yang mengklaim prioritas dari permohonan paten provisional di

ep

ka

m

ah

35. Sehubungan dengan berlakunya pernyataan lisensi HKI Nokia Corporation di

Amerika Serikat No. US 60/855,335.

36. Bahwa Pernyataan lisensi HKI Nokia Corporation yang disampaikan untuk

ng

37. Bahwa meskipun Deklarasi Lisensi HKI yang disampaikan oleh Nokia

on

Corporation tersebut seolah-olah hanya terkait dengan pelaksanan 3GPP TS

es

3GPP TS 25.212 (v7.5.0).

R

menegaskan bahwa Paten Penggugat adalah esensial untuk implementasi

In d

A

gu

Hal. 19 dari 136 Hal. Putusan Nomor 40 /Pdt.Sus-Paten/2021/PN Niaga Jkt. Pst.

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 19

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

25.212 (v7.5.0), namun secara substansi tidak terdapat banyak perbedaan antara 3GPP TS 25.212 (v7.5.0) dengan 3GPP TS 25.212 (v7.12.0) untuk

ng

bagian yang terkait dengan klaim-klaim Paten Penggugat. Sehingga Deklarasi

Lisensi HKI milik Nokia Corporation mengenai esensial atas persyaratan penggunaan paten “PENSINYALAN INFORMASI MODULASI TAMBAHAN

gu

UNTUK AKSES PAKET HUBUNGAN-TURUNAN KECEPATAN TINGGI” untuk implementasi 3GPP TS 25.212 (v7.5.0), yang juga berlaku/valid terhadap 3GPP

A

TS 25.212 (v7.12.0).

38. Bahwa sebagaimana disampaikan dalam poin 11 dan 12 pada Bagian A di atas,

ub lik

Penggugat. Sehingga hal-hal terkait perlindungan Paten Penggugat yang menjadi standar esensial penerapan standar 3GPP TS 25.212 beralih kepada Penggugat.

39. Bahwa berdasarkan hal-hal yang disampaikan di atas, Paten Penggugat yang telah terdaftar di Indonesia, merupakan esensial untuk penerapan 3GPP TS

ep

ah k

am

ah

hak kepemilikan atas Paten Penggugat di Indonesia telah dialihkan kepada

25.212 (v7.12.0).

40. Bahwa Paten Penggugat adalah esensial untuk implementasi 3GPP TS 25.212

In do ne si

R

(v7.12.0). Implementasi tersebut dilakukan terlepas dari merek, tipe, produsen

ponsel yang menggunakan teknologi yang merupakan penerapan 3GPP TS

A gu ng

25.212 (v7.12.0) tersebut. Selama suatu perangkat ponsel adalah atau mengklaim sesuai dengan HSDPA dan mendukung 64QAM, maka dapat dipastikan Paten Penggugat telah digunakan oleh produsen ponsel dalam

produk tersebut. Dengan kata lain, setiap bentuk penggunaan fitur di atas

dengan cara apapun oleh pihak/perusahaan manapun, termasuk perusahaan produsen ponsel, produsen perangkat telelekomunikasi/ponsel manapun, maka

harus menggunakan teknologi yang tercakup dalam Paten Penggugat, sehingga memerlukan izin atau lisensi dari Penggugat.

lik

ah

sudah pasti pihak/perusahaan produsen perangkat telekomunikasi tersebut

lisensi

ke

banyak

ub

memberikan

perusahaan/manufaktur

ponsel

dan

perangkatnya, antara lain, Samsung, Huawei, Xiaomi, Apple, dan perusahaan Indonesia penerima lisensi (yaitu, PT Tata Sarana Mandiri and PT Hartono

ep

ka

m

41. Sebagai cara untuk melaksanakan komitmen lisensi FRAND, Penggugat telah

Istana Teknologi) untuk menggunakan Paten Penggugat sesuai dengan syarat

200 pemegang lisensi di seluruh dunia termasuk di Indonesia untuk portofolio

on

ng

SEP-nya.

es

R

dan ketentuan yang ditetapkan oleh Penggugat. Penggugat memiliki lebih dari

In d

A

gu

Hal. 20 dari 136 Hal. Putusan Nomor 40 /Pdt.Sus-Paten/2021/PN Niaga Jkt. Pst.

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 20

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

Sampai baru-baru ini, telepon seluler dengan merek OPPO dan REALME (diproduksi di Indonesia oleh Tergugat) berada di bawah lisensi yang diberikan

ng

oleh Penggugat ke Guangdong Oppo ; dan sangat disayangkan negosiasi untuk melanjutkan jangka waktu lisensi tidak dapat disepakati. C.

PELANGGARAN

PATEN PENGGUGAT

OLEH

TERGUGAT

TERBUKTI

gu

DENGAN DIPENUHINYA SERTIFIKASI STANDAR 3GPP UNTUK PRODUK– PRODUK TERGUGAT

A

42. Berdasarkan Bagian B yang telah Penggugat uraikan di atas, Paten Penggugat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari standar industri yang ditetapkan

ub lik

ah

berdasarkan spesifikasi teknis 3GPP yang telah diadopsi di tingkat internasional,

termasuk di Indonesia. Adopsi persyaratan jaringan WCDMA/UMTS yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia dapat mengacu pada:

am

a. Semua perangkat telekomunikasi harus disertifikasi agar sesuai dengan standar teknis yang berlaku dan diberi label dengan informasi sertifikasi

ep

seperti yang dipersyaratkan oleh Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2021

ah k

tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran; dan b. Semua alat dan perangkat telekomunikasi perlu memenuhi persyaratan teknis

In do ne si

R

guna menjamin konektivitas dalam jaringan telekomunikasi - Peraturan Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika No. 5 Tahun 2019

A gu ng

tentang Persyaratan Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi Bergerak

Seluler (“Persyaratan Teknis SDPPI”). Selain itu, persyaratan teknis ini dirumuskan berdasarkan adopsi standar internasional dan standar regional (misalnya oleh ETSI).

43. Spesifikasi 3GPP untuk WCDMA/UMTS telah secara resmi diadopsi di

Indonesia di bawah Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19

radio pada penataan menyeluruh pita frekuensi radio 2,1 GHz.

lik

ah

Tahun 2013 tentang mekanisme dan tahapan pemindahan alokasi pita frekuensi

ub

Alat, terdapat kewajiban pencantuman label pada perangkat–perangkat tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 16 Tahun 2018 tentang

Ketentuan

Operasional

Sertifikasi

Alat

dan/atau

Perangkat

Telekomunikasi (“Peraturan Pelabelan”). Hal mana, pada Pasal 15 Peraturan

ep

Pelabelan, mewajibkan pemegang Sertifikat Alat untuk melakukan pelabelan suatu

perangkat

telekomunikasi

diperdagangkan.

Label

wajib

R

sebelum

dilekatkan pada setiap alat dan perangkat telekomunikasi serta pada kemasan

ng

pembungkusnya tersebut, harus setidak–tidaknya memuat nomor sertifikat dan

on

identitas pelanggan, dalam hal ini pemohon sertifikat (“Label Wajib”).

es

ka

m

44. Bahwa terhadap perangkat telekomunikasi yang telah mendapatkan Sertifikat

In d

A

gu

Hal. 21 dari 136 Hal. Putusan Nomor 40 /Pdt.Sus-Paten/2021/PN Niaga Jkt. Pst.

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 21

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

45. Bahwa kesesuaian atas produk–produk telekomunikasi yang telah memenuhi

standar pada Panduan Permenkominfo juga dapat diverifikasi melalui situs Kemenkominfo

yang

dapat

diakses

ng

resmi

melalui

tautan

https://sertifikasi.postel.go.id/sertifikat?isberlaku=1 (“Situs Verifikasi”). Hal mana, melalui Situs Verifikasi tersebut, publik dapat memeriksa keotentikan Sertifikat

gu

Alat, serta pihak–pihak yang diberikan Sertifikat Alat perangkat telekomunikasi tersebut.

A

46. Berdasarkan survei Penggugat, Produk Tergugat yang dibuat, dijual dan/atau

disediakan untuk dijual di Indonesia adalah produk yang memiliki Sertifikat Alat.

ub lik

ah

Sertifikat Alat dapat dicek melalui Label Wajib yang terdapat pada masingmasing sampel Produk Tergugat. Silakan temukan di bawah ini contoh Produk Tergugat yang telah dibuat, dijual dan/atau disediakan untuk dijual di pasar dan

ub ep

47. Bahwa disamping label yang ditemukan pada produk Tergugat, melalui Situs Verifikasi, dapat diverifikasi bahwa produk Tergugat tersebut telah memenuhi

R

standar teknis yang berlaku. Berikut kami sampaikan tangkapan layar

on

ng

es

(screenshoot) dari Situs Verifikasi.

M

In d

A

gu

Hal. 22 dari 136 Hal. Putusan Nomor 40 /Pdt.Sus-Paten/2021/PN Niaga Jkt. Pst.

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ik

ah

ka

m

lik

ah

A gu ng

In do ne si

R

ah k

ep

am

melampirkan Label yang Diperlukan.

Halaman 22

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R ng

gu

48. Berdasarkan uraian di atas dan yang akan dibuktikan lebih lanjut dalam proses persidangan, Produk Tergugat yang mengimplementasikan HSDPA dengan

A

dukungan 64QAM haruslah menggunakan Paten Penggugat.

49. Penggunaan teknologi yang dipatenkan Penggugat pada produk yang

ub lik

dilakukan tanpa mendapatkan lisensi dari Penggugat membuktikan bahwa Tergugat telah melanggar hak paten Penggugat.

D.

PELANGGARAN PATEN OLEH TERGUGAT BERDASARKAN UNDANGUNDANG PATEN INDONESIA

ep

50. Bahwa Pasal 19 ayat (1) huruf a Undang-Undang Paten mengatur pemegang paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan paten yang dimilikinya dan

ah k

am

ah

diproduksi, dijual dan/atau disediakan untuk dijual oleh Tergugat, yang ternyata

untuk melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya:

menyerahkan,

atau

menyediakan

A gu ng

In do ne si

menyewakan,

R

“dalam hal Paten-produk: membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, disewakan atau diserahkan produk yang diberi Paten.”

untuk

dijual

atau

Sehingga, sebagai pemegang paten, Penggugat diberikan hak oleh UndangUndang Paten untuk melarang pihak lain untuk menjual dan/atau menyediakan untuk dijual produk-produk yang mengandung Paten Penggugat tanpa izin.

51. Agar Majelis Hakim memiliki pemahaman yang lebih baik tentang pemetaan

Paten Penggugat dengan persyaratan spesifikasi 3GPP, mohon merujuk kepada

lik

KLAIM

PATEN

ub

PENGGUGAT PENSINYALAN INFORMASI

STANDARD DAN ANALISA 3GPP TS 25.212 (v7.12.0)

ep

TAMBAHAN UNTUK PAKET

TURUNAN KECEPATAN

ng

HUBUNGAN-

on

AKSES

es

MODULASI

R

ka

m

ah

perbandingan antara Paten Penggugat dan spesifikasi 3GPP di bawah ini.

In d

A

gu

Hal. 23 dari 136 Hal. Putusan Nomor 40 /Pdt.Sus-Paten/2021/PN Niaga Jkt. Pst.

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 23

R

TINGGI

“Peralatan”

ng

Suatu

sesuai

dengan

suatu

UE.

Peralatan tersebut memiliki satu atau lebih komponen

peralatan, yang sesuai dengan "pengontrol" (misalnya suatu chip

gu

terdiri atas:

A

prosesor

dan/atau

sirkuit

atau

chipset(-chipset)

spesifik) yang mengontrol peralatan untuk melakukan

pengontrol

yang fitur-fitur yang didukung oleh peralatan tersebut,

dikonfigurasikan

termasuk menerima informasi kanal kontrol multi-bit

dengan

penerima yang terdiri dari keduanya: (i) suatu set 7 bit informasi

untuk

menerima kode-set kanalisasi (yaitu n bit dari informasi kanal

informasi

ub lik

ah

tersebut

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Klaim 19

kanal kontrol multi-bit, dimana n=7) dan (ii) suatu bit

am

kontrol multi-bit yang informasi skema modulasi. terdiri atas kumpulan

ep

n bit, dimana n adalah Apabila UE tersebut dikonfigurasi untuk 64QAM ("tipe modulasi pertama dari skema modulasi pertama"), bit

pengontrol

tersebut informasi skema modulasi xms,1 (yang sesuai dengan "bit indikasi modulasi") diperiksa untuk menentukan

R

selanjutnya

In do ne si

ah k

bilangan bulat,

dikonfigurasikan, jika apakah: (i) xms,1 = 0 (yang mengindikasikan QPSK atau

tersebut "skema modulasi kedua"); atau (ii) xms,1 = 1 (yang tidak

A gu ng

peralatan

dikonfigurasikan untuk mengindikasikan "skema modulasi kedua" – yaitu tidak tipe modulasi pertama mengindikasikan QPSK). dari skema modulasi pertama,

Dimana 64QAM dikonfigurasi dan xms,1 = 0 (yang

mengindikasikan "skema modulasi kedua"), semua 7

bit informasi kode-set kanalisasi (xccs,1, xccs,2, …, xccs,7)

bit diinterpretasikan sebagai bit-bit kode-set kanalisasi.

lik

mengeksaminasi

indikasi modulasi dari

kanal Dimana 64QAM dikonfigurasi dan xms,1 = 1 (yang tidak

ub

informasi

kontrol multi-bit untuk mengindikasikan "skema modulasi kedua"), hanya 6 menentukan jika itu dari 7 bit informasi kode-set kanalisasi (xccs,1, xccs,2,

kedua, tersebut

modulasi kode-set kanalisasi (n=7, m=1 dimana 1 adalah suatu pengontrol bilangan

bulat).

Bit

dummy

(xccs,dummy)

tidak

selanjutnya ditransmisikan pada HS-SCCH. Sisa 1 dari 7 bit

ng

akan dikonfigurasikan, informasi kode-set kanalisasi (xccs,7) (m=1) digunakan

on

untuk mengindikasikan apakah modulasi 16QAM atau

es

skema

...xccs,6, xccs,dummy) diinterpretasikan sebagai bit-bit

ep

mengindikasikan

R

ka

m

ah

untuk

In d

A

gu

Hal. 24 dari 136 Hal. Putusan Nomor 40 /Pdt.Sus-Paten/2021/PN Niaga Jkt. Pst.

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 24

bit

indikasi 64QAM digunakan, dimana xccs,6

R

jika

=1

mengindikasikan

64QAM (yaitu "tipe modulasi pertama dari skema

modulasi

modulasi pertama") dan xccs,6 =0 mengindikasikan

ng

modulasi 16QAM (yaitu "tipe skema modulasi lain dari skema

skema

gu

kedua, untuk

menginterpretasikan n

bit

A

seluruh

kumpulan

n

modulasi pertama").

3GPP TS 25.212 (v7.12.0)

dari bit 4.6

Pengkodean untuk HS-SCCH tipe 1

kode kanalisasi atau,

Tinjauan

ub lik

sebagai bit kumpulan- 4.6.1

ah

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

mengindikasikan

HS-SCCH merupakan tipe 1 apabila dua kondisi berikut adalah benar:

bit

indikasi - UE tidak dikonfigurasi dalam mode MIMO, dan

modulasi

tidak - kondisi-kondisi untuk penggunaan dari HS-SCCH tipe

mengindikasikan

ah k

skema

1 tidak terpenuhi.

ep

am

jika

modulasi

kedua, untuk

Pada bagian ini, istilah "HS-SCCH" dan "HS-SCCH

In do ne si

menginterpretasikan

R

tipe 1" digunakan secara dapat dipertukarkan.

A gu ng

n-m bit dari kumpulan Informasi berikut ditransmisikan melalui kanal fisik HSn

bit

sebagai

bit SCCH tipe 1.

kumpulan-kode

-

adalah bilngan bulat,

-

tersebut lebih lanjut

xccs,1, xccs,2, …, xccs,7 Informasi skema modulasi (1 bit): xms,1 …

akan dikonfigurasikan 4.6.2 Pemetaan bidang informasi HS-SCCH menentukan 4.6.2.2 Pemetaan skema modulasi

ub

untuk

jika bit biner sisanya Nilai xms,1 diturunkan dari modulasi dan diberikan bit biner sisanya atau sebagai berikut: bit-bit dari kumpulan n mengindikasikan

atau

ccs,1

ccs,2

ccs,7

dikodekan

tipe sebagai berikut: modulasi lainnya dari

on

ng

pertama

R

tipe modulasi pertama 4.6.2.3 Pemetaan set kode kanalisasi dari skema modulasi Bit set kode kanalisasi x ,x , …, x

es

bit

ep

ka

m

ah

pengontrol

Informasi kode-set-kanalisasi (7 bit):

lik

kanalisasi, dimana m

In d

A

gu

Hal. 25 dari 136 Hal. Putusan Nomor 40 /Pdt.Sus-Paten/2021/PN Niaga Jkt. Pst.

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 25

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia modulasi Dengan mempertimbangkan P (multi-)kode dimulai

R

skema

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama,

pada kode O, dengan mempertimbangkan jumlah HS-

ng

SCCH apabila 64QAM dikonfigurasi untuk UE dan

peralatan

tersebut xms,1=1,

mengkalkulasi

bidang

informasi

dengan

mendemodulasi sinyal menggunakan representasi biner tidak-ditandai dari

gu

yang

diterima bilangan bulat yang dikalkulasi dengan ekspresi,

menggunakan

yang untuk tiga bit pertamanya (indikator kelompok kode)

A

informasi

ketika xccs,1 adalah MSB: xccs,1, xccs,2, xccs,3 = min(P-1,15-P)

dieroleh

dan penentuan.

ub lik

ah

penginterpretasian

Apabila 64QAM tidak dikonfigurasi untuk UE, atau

am

apabila 64QAM dikonfigurasi dan xms,1=0, maka untuk empat bit terakhirnya (indikator offset kode) xccs,4

ah k

ep

adalah MSB: xccs,4, xccs,5, xccs,6, xccs,7 = |O-1-P/8 *15|

Atau (yaitu apabila 64QAM dikonfigurasi untuk UE dan

In do ne si

R

xms,1=1),

A gu ng

P dan O akan memenuhi |O-1-P/8 *15| mod 2 = (jumlah HS-SCCH) mod 2, dan kemudian

xccs,4, xccs,5, xccs,6, xccs,dummy = |O-1-P/8 *15|, dimana

xccs,dummy adalah bit dummy yang tidak ditransmisikan pada HS-SCCH.

Perhatikan bahwa xccs,4, xccs,5, xccs,6 sesuai dengan "bit n-m dari set n bit " yang diinterpretasikan sebagai bit kode-set kanalisasi.

lik ub

m

ah

Lebih lanjut,

ka

Definisi P dan O diberikan dalam [3]. Jumlah HS-

ep

SCCH diberikan oleh posisi dalam daftar Informasi

ah

Kode Kanalisasi HS-SCCH yang diberi sinyal oleh

R

lapisan-lapisan yang lebih tinggi. Jumlah HS-SCCH

es

berkaitan dengan indikator offset kode dan indikator

ng

M

kelompok kode sebagaimana dideskripsikan di atas

on

apabila 64QAM dikonfigurasi untuk UE dan xms,1=1.

In d

A

gu

Hal. 26 dari 136 Hal. Putusan Nomor 40 /Pdt.Sus-Paten/2021/PN Niaga Jkt. Pst.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

3GPP TS 25.212 bagian 4.6.2 menetapkan cara untuk mengindikasikan skema modulasi mana (QPSK,

gu

ng

16QAM atau 64QAM) yang digunakan untuk

diterima oleh) UE. Setelah UE menentukan skema

modulasi yang diindikasikan dari sinyal yang diterima (menurut TS 25.212 bagian 4.6.2), UE harus

mendemodulasi skema modulasi yang diindikasikan

A

ub lik

ah

memodulasi informasi yang ditransmisikan ke (dan

untuk mendapatkan data awal yang dikirimkan.

Klaim 20

Menurut TS 25.212 bagian 4.6.1, peralatan menerima informasi kanal kontrol multi-bit yang terdiri dari sesuai keduanya: (i) suatu set 7 bit informasi kode-set

dengan klaim 19, n=7

dan bit, dimana n=7 dan 7 adalah suatu bilangan bulat) dan

ep

dimana

kanalisasi (yaitu n bit dari informasi kanal kontrol multi-

ah k

m=1,

(ii) suatu bit informasi skema modulasi.

skema Dimana 64QAM dikonfigurasi dan xms,1 = 1 (yang tidak

R

dimana

In do ne si

am

Peralatan

pertama mengindikasikan "skema modulasi kedua"), hanya 1

modulasi

modulasi dari 7 bit kode-set kanalisasi (xccs,7) (yaitu m=1)

A gu ng

adalah

amplitudo

kwadratur digunakan untuk mengindikasikan apakah modulasi

(QAM),

16QAM atau 64QAM digunakan.

tipe Menurut TS 25.212 bagian 4.6.2.3, "tipe modulasi

dimana

modulasi pertama dari pertama dari skema modulasi pertama" adalah 64QAM

lik

64 modulasi pertama" adalah 16QAM. 64QAM dan

amplitudo 16QAM adalah tipe-tipe berbeda dari skema modulasi

kwadratur (64QAM),

tipe Menurut TS 25.212 bagian 4.6.2.3, "jenis modulasi

modulasi yang lain pertama dari skema modulasi 64QAM. tersebut

adalah 16 modulasi Menurut

(16QAM),

TS

25.212

modulasi

bagian

pertama"

4.6.2.3,

adalah

"jenis-jenis

kwadratur modulasi lain dari skema modulasi pertama" adalah

ng

amplitudo

skema

16QAM.

on

pertama

dari

es

dimana

QAM (yaitu suatu "skema modulasi pertama").

R

ka

adalah

ub

modulasi

modulasi dan "tipe-tipe skema modulasi lain dari skema

ep

pertama

m

ah

skema

In d

A

gu

Hal. 27 dari 136 Hal. Putusan Nomor 40 /Pdt.Sus-Paten/2021/PN Niaga Jkt. Pst.

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 27

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana skema Menurut TS 25.212 bagian 4.6.2.2, "skema modulasi kedua kedua" adalah QPSK.

adalah

ng

modulasi

penguncian

pengalihan

fasa Menurut TS 25.212 bagian 4.6.1, peralatan menerima

(QPSK), informasi kanal kontrol multi-bit yang terdiri dari

gu

quadratur

A

dan

keduanya: (i) suatu set 7 bit informasi kode-set kanalisasi (xccs,1, xccs,2, …, xccs,7) dan (ii) suatu

dimana

informasi skema modulasi xms,1. Menurut TS 25.212

multi-bit

tersebut …, xccs,7 dan informasi skema modulasi xms,1 di-

ub lik

ah

informasi kanal kontrol bagian 4.6.3, informasi kode-set kanalisasi xccs,1, xccs,2, terdiri dari bagian 1 mulitpleks bersama untuk menghasilkan suatu

am

kanal bersama

control rangkaian 8 bit (x1,1, x1,2, …, x1,8). Laju 1/3 kecepatan pengkodean konvolusi diterapkan pada 8-bits ini yang menghasilkan suatu rangkaian bits z1,1, z1,2, …, z1,48

ep

tinggi (HS-SCCH).

ah k

yang dikodekan kanal (lihat TS 25.212 bagian 4.6.5), yang di-puncture untuk memperoleh suatu rangkaian

In do ne si

R

yang disesuaikan laju dari bit r1,1,r1,2…r1,40 (lihat TS 25.212 bagian 4.6.6), dimana masking spesifik UE

A gu ng

tersebut diterapkan untuk menghasilkan suatu

rangkaian yang di-masking dari bit s1,1,s1,2…s1,40 (lihat TS 25.212 bagian 4.6.7).

Menurut TS 25.212 bagian 4.6.8, rangkaian yang di-

masking dari bit (s1,1, s1,2,, …, s1,40) dipetakan pada slot

ub

m

3GPP TS 25.212 (v7.12.0)

lik

ah

pertama (Bagian 1) sub-bingkai HS-SCCH.

4.6.3 Multiplexing informasi HS-SCCH

ka

Informasi kode-set kanalisasi xccs,1, xccs,2, …, xccs,7 dan

ep

informasi skema modulasi xms,1 di-multipleks bersama.

ah

Ini memberikan suatu rangkaian bit x1,1, x1,2, …, x1,8

R

dimana

es

x1,i = xccs,i i=1,2,…,7

ng

M

x1,i = xms,i-7 i=8

on

…

In d

A

gu

Hal. 28 dari 136 Hal. Putusan Nomor 40 /Pdt.Sus-Paten/2021/PN Niaga Jkt. Pst.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

4.6.5 Pengkodean kanal untuk HS-SCCH Laju

1/3

pengkodean

gu

ng

dideskripsikan

dalam

konvolusi, 4.2.3.1,

sebagaimana

diterapkan

pada

rangkaian bit x1,1,x1,2, …,x1,8. Ini memberikan suatu rangkaian bit z1,1, z1,2, …, z1,48. …

4.6.6 Penyesuaian laju untuk HS-SCCH

A

Dari masukan rangkaian z1,1, z1,2, …, z1,48 bit z1,1, z1,2,

z1,4, z1,8, z1,42, z1,45, z1,47, z1,48 di-puncture untuk

ub lik

ah

memperoleh keluaran rangkaian r1,1,r1,2…r1,40. … 4.6.7 Masking spesifik UE untuk HS-SCCH

am

Bit r1,1,r1,2…r1,40 yang telah disesuaikan lajunya akan di-masking dalam suatu cara yang spesifik UE dengan

ep

menggunakan identitas UE xue,1, xue,2, …, xue,16, untuk

ah k

menghasilkan bit s1,1,s1,2…s1,40. …

In do ne si

R

4.6.8 Pemetaan kanal fisik untuk HS-SCCH

A gu ng

Sub-bingkai HS-SCCH dideskripsikan pada [2].

Rangkaian bit s1,1, s1,2,, …, s1,40 dipetakan pada slot

pertama sub-bingkai HS-SCCH. Bit s1,k dipetakan pada kanal

fisik

PhCH(-PhCH)

sehingga

bit-bit

untuk

masing-masing PhCH ditransmisikan lewat udara

lik

ah

dalam urutan naik terhadap k. …

ub

25.212 tersebut satu per satu. Oleh karena itu, selama produk Tergugat sesuai dengan HSDPA dan mendukung 64QAM seperti yang ditentukan dalam TS 25.212, produk-produk tersebut haruslah menggunakan fitur-fitur yang dituliskan

ep

dalam klaim yang telah disebutkan di atas dari Paten Penggugat yang telah dimasukkan ke dalam 3GPP TS 25.212. menggunakan

merek

OPPO

dan

REALME.

Ponsel

yang

menggunakan merek ini terlingkupi dalam perjanjian lisensi antara Guangdong

ng

Oppo dengan Penggugat, untuk menggunakan Paten Penggugat, yang mana

on

perjanjian tersebut telah berakhir.

es

53. Tergugat

R

ka

m

52. Seperti yang ditunjukkan di atas, fitur paten dipetakan ke persyaratan 3GPP TS

In d

A

gu

Hal. 29 dari 136 Hal. Putusan Nomor 40 /Pdt.Sus-Paten/2021/PN Niaga Jkt. Pst.

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 29

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

Lebih dari satu tahun sebelum berakhirnya Perjanjian Lisensi Paten, Penggugat

dan Guangdong Oppo telah memulai negosiasi pembaruan lisensi, tetapi

ng

Guangdong Oppo, menolak persyaratan yang ditawarkan oleh Penggugat.

Dengan demikian, pelanggaran lebih lanjut terhadap Paten Penggugat, dilakukan dengan sengaja.

gu

54. Oleh karena itu, tindakan Tergugat dengan cara membuat, menjual dan/atau

menyediakan untuk dijual produk Tergugat yang menerapkan fitur-fitur yang

A

dimasukkan ke dalam TS 25.212 tersebut di atas dan standar-standar terkaitnya telah melanggar Paten Penggugat berdasarkan Pasal 19 ayat (1) huruf a

ub lik

ah

Undang-Undang Paten.

PELANGGARAN PATEN YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT TERHADAP PATEN PENGGUGAT MENIMBULKAN KERUGIAN BAGI PENGGUGAT

55. Berdasarkan informasi yang tersedia saat ini, Penggugat meminta ganti rugi sebesar Rp 597.300.000.000,00 berdasarkan kerugian biaya lisensi sebesar Rp

ep

3.300.000.000,00 per hari dikalikan 181 hari yang terdiri dari satu hari sebelum gugatan diajukan dan 180 hari sampai putusan diucapkan (180 hari adalah

ah k

am

E.

R

dibacakan).

PETITUM

In do ne si

batas waktu menurut Undang-Undang Paten untuk putusan yang akan

A gu ng

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memiliki hak

yang sah untuk meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili gugatan tersebut untuk memutuskan: 1.

Menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2.

Menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap Paten Penggugat dengan

nomor

pendaftaran

IDP000031184

berjudul

“PENSINYALAN

lik

menyediakan untuk dijual Produk-Produk Tergugat yang menggunakan Paten Penggugat secara sengaja dan tanpa hak;

ub

3.

TURUNAN KECEPATAN TINGGI” dengan memproduksi, menjual dan/atau

Memerintahkan Tergugat untuk menghentikan pembuatan, penjualan dan/atau menyediakan untuk dijual Produk-Produk Tergugat yang mengandung Paten

ep

Penggugat, khususnya semua ponsel yang menggunakan merek OPPO dan REALME yang mengimplementasikan HSDPA dengan dukungan untuk 64QAM

ponsel);

on

ng

es

R

(yang merupakan fitur dari HSPA+ dan biasanya ditandai dengan H+ pada

M

In d

A

gu

Hal. 30 dari 136 Hal. Putusan Nomor 40 /Pdt.Sus-Paten/2021/PN Niaga Jkt. Pst.

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ik

ah

ka

m

ah

INFORMASI MODULASI TAMBAHAN UNTUK AKSES PAKET HUBUNGAN-

Halaman 30

Memerintahkan Tergugat membayar ganti rugi sebesar Rp. 597.300.000.000,00

R

4.

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

atas kerugian material yang diderita Penggugat akibat perbuatan pelanggaran

5.

ng

paten yang dilakukan oleh Tergugat;

Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau

gu

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon perkara ini diputuskan

dengan putusan seadil–adilnya (ex aequo et bono).

A

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk

Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir kuasanya tersebut diatas;

ub lik

ah

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan

pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

ep

ah k

am

para pihak, namun tidak berhasil;

DALAM EKSEPSI:

GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

Mobile

Telecommunications

Corp.,

In do ne si

OPPO

R

Bahwa Tergugat adalah perusahaan manufaktur yang ditunjuk oleh Guangdong

1.

Ltd.

(selanjutnya

disebut

A gu ng

“Guangdong OPPO”) pada tahun 2014 dan oleh Realme Chongqing Mobile

Telecommunications Corp., Ltd. (selanjutnya disebut “Realme Chongqing”)

pada tahun 2018, dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan khususnya terkait pemberdayaan sumber daya manusia, alih

teknologi, dan pemenuhan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dalam industri peralatan komunikasi;

Bahwa berdasarkan Surat Penunjukan (Letter of Appointment) dari Guangdong

peralatan komunikasi (mobile assembling) sesuai pesanan dan spesifikasi yang Guangdong OPPO dan Realme

ub

seluruhnya ditentukan/disediakan oleh Chongqing;

3.

lik

OPPO dan Realme Chongqing, Tergugat hanya berperan sebagai perakit

Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan teknologi telepon seluler OPPO dan realme di Indonesia diduga telah melanggar paten milik Penggugat.

ep

ka

m

ah

2.

Selanjutnya, Penggugat juga mendalilkan “telepon seluler dengan merek OPPO

R

dan REALME (diproduksi di Indonesia oleh Tergugat) berada di bawah lisensi

on

ng

Angka 41:

es

yang diberikan oleh Penggugat ke Guangdong OPPO”, sebagai berikut:

In d

A

gu

Hal. 31 dari 136 Hal. Putusan Nomor 40 /Pdt.Sus-Paten/2021/PN Niaga Jkt. Pst.

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 31

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

“Sebagai cara untuk melaksanakan komitmen lisensi FRAND, Penggugat telah memberikan lisensi ke banyak perusahaan/manufaktur ponsel dan

ng

perangkatnya, antara lain, Samsung, Huawei, Xiaomi, Apple, dan perusahaan Indonesia penerima lisensi (yaitu, PT Tata Sarana Mandiri

and PT Hartono Istana Teknologi) untuk menggunakan Paten Penggugat

gu

sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Penggugat.

Penggugat memiliki lebih dari 200 pemegang lisensi di seluruh dunia

Sampai baru-baru ini, telepon seluler dengan merek OPPO dan REALME (diproduksi di Indonesia oleh Tergugat) berada di bawah lisensi yang

ub lik

ah

A

termasuk di Indonesia untuk portofolio SEP-nya.

diberikan oleh Penggugat ke Guangdong Oppo; dan sangat disayangkan negosiasi untuk melanjutkan jangka waktu lisensi tidak dapat disepakati.”

am

Angka 53:

“Tergugat menggunakan merek OPPO dan REALME. Ponsel yang

ep

menggunakan merek ini terlingkupi dalam perjanjian lisensi antara

ah k

Guangdong Oppo dengan Penggugat, untuk menggunakan Paten Penggugat, yang mana perjanjian tersebut telah berakhir.

In do ne si

R

Lebih dari satu tahun sebelum berakhirnya Perjanjian Lisensi Paten, Penggugat dan Guangdong Oppo telah memulai negosiasi pembaruan

A gu ng

lisensi, tetapi Guangdong Oppo, menolak persyaratan yang ditawarkan oleh Penggugat.

Dengan demikian, pelanggaran lebih lanjut terhadap Paten Penggugat, dilakukan dengan sengaja.”

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat berpendapat seharusnya

4.

Penggugat menarik Guangdong OPPO dan Realme Chongqing sebagai pihak

Tergugat hanya berperan sebagai perakit bukan sebagai penentu/penyedia

lik



teknologi maupun komponen-komponen yang digunakan terkait klaim 

ub

pelanggaran paten yang didalilkan oleh Penggugat;

Sebelum gugatan aquo diterima oleh Tergugat, Tergugat sama sekali tidak mengetahui adanya perjanjian lisensi antara Penggugat dengan Guangdong

ka

m

ah

dalam perkara aquo dengan pertimbangan sebagai berikut:

ep

OPPO ataupun Realme Chongqing. Selain itu, Tergugat juga tidak

ah

mengetahui detail perjanjian tersebut termasuk berapa lama jangka waktu

merupakan ranah privat antara para pihak dalam perjanjian, dan Tergugat

on

ng

M

bukanlah pihak dalam perjanjian;

es

R

perjanjian dan kapan perjanjian tersebut berakhir karena hal tersebut

In d

A

gu

Hal. 32 dari 136 Hal. Putusan Nomor 40 /Pdt.Sus-Paten/2021/PN Niaga Jkt. Pst.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32

Dalam gugatannya terlihat jelas bahwa Penggugat banyak mengaitkan

R



In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara aquo dengan pemberian lisensi atau negosiasinya dengan pihak

ng

Guangdong OPPO sedangkan Tergugat bukanlah pihak dalam perjanjian tersebut. Sehingga jelas masalah yang timbul dalam perkara aquo adalah antara Penggugat dan Guangdong OPPO, dan bukan dengan Tergugat;

Tergugat merupakan perusahaan yang beriktikad baik dalam menjalankan

gu



usahanya dengan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku

kualitas sumber daya manusia dalam negeri;

suatu gugatan dinyatakan mengandung cacat plurium litis consortium, apabila pihak yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap. Ketidaklengkapan pihak dalam perkara akan mengakibatkan sengketa yang dipersoalkan tidak dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh. Berdasarkan hal tersebut setiap gugatan yang kurang pihak harus dinyatakan tidak dapat diterima;

ep

ah k

ub lik

Bahwa menurut Yahya Harahap S.H., dalam bukunya “Hukum Acara Perdata”,

am

5.

ah

A

dalam rangka mendukung perkembangan ekonomi dan peningkatan

Bahwa oleh karena Penggugat tidak menarik Guangdong OPPO dan Realme

6.

Chongqing sebagai pihak dalam gugatannya, maka pemeriksaan perkara aquo

In do ne si

R

tidak akan dapat mendudukkan substansi/pokok perkara secara terang benderang sehingga Tergugat berpendapat gugatan Penggugat kurang pihak;

A gu ng

GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL) TERKAIT OBJEK PELANGGARAN

Bahwa dalil-dalil Penggugat terkait dugaan pelanggaran paten sangatlah

7.

menyesatkan dan membingungkan karena Penggugat membandingkan paten

No. IDP000031184 dengan standar teknis 3GPP, dan bukan dengan produk yang diproduksi oleh Tergugat (gugatan Angka 51);

Bahwa Pasal 143 ayat (2) Undang-undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten

lik

(selanjutnya disebut “UU Paten”) menuliskan: “Gugatan ganti rugi yang diajukan terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diterima jika produk atau proses itu terbukti dibuat dengan menggunakan Invensi yang

ub

m

ah

8.

telah diberi Paten.” Artinya Penggugat seharusnya membandingkan klaim-klaim IDP000031184 dengan produk Tergugat; namun Tergugat tidak memiliki produk

ka

ep

apapun dan Tergugat hanyalah perakit produk yang dirancang dan dimiliki oleh pihak lain, yaitu Guangdong OPPO. Dalam perkara aquo, Penggugat

oleh Guangdong OPPO dan/atau Realme Chongqing; Bahwa oleh karena Penggugat tidak memiliki bukti konkret mengenai adanya

ng

9.

on

dugaan pelanggaran, maka Penggugat mencoba mendalilkan secara tidak

es

R

seharusnya membandingkan klaim-klaim patennya dengan produk yang dimiliki

In d

A

gu

Hal. 33 dari 136 Hal. Putusan Nomor 40 /Pdt.Sus-Paten/2021/PN Niaga Jkt. Pst.

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 33

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

48

R

langsung bahwa telah terjadi dugaan pelanggaran paten, misalnya pada Angka dimana

Penggugat

HSDPA

“Produk

dengan

dukungan

ng

mengimplementasikan

menyatakan:

Tergugat

64QAM

yang

haruslah

menggunakan Paten Penggugat.” Namun, sebagaimana diakui oleh Penggugat

pada Angka 37, seluruh bukti-bukti Penggugat yang menyatakan paten

gu

IDP000031184 penting untuk standar teknis 3GPP ternyata difokuskan pada 3GPP TS 25.212 (v7.5.0), bukan 3GPP TS 25.212 (v7.12.0) yang merupakan

A

standar teknis yang digunakan saat ini.

Penggugat kemudian mendalilkan bahwa “namun secara substansi tidak

ub lik

ah

terdapat banyak perbedaan” antara kedua versi tersebut. Dalil tersebut sama sekali tidak didukung oleh bukti apapun dan sebatas asumsi Penggugat. Oleh karena itu, Tergugat berpendapat dalil-dalil Penggugat tidak dapat membuktikan

am

adanya suatu pelanggaran paten, dan karenanya tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) UU Paten. Selanjutnya, Penggugat juga menuliskan dalam

ep

gugatan Angka 32 s/d 37 bahwa Deklarasi Lisensi HKI dari tahun 2010 hanya

ah k

mempertimbangkan 3GPP TS 25.212 (v7.5.0), bukan 3GPP TS 25.212 (v7.12.0).

In do ne si

R

Terlebih lagi, Penggugat harus dapat membuktikan secara riil bahwa klaimklaim dalam patennya secara aktual memang diimplementasikan dalam standar

A gu ng

sistem komunikasi oleh para penyedia jaringan di Indonesia sebelum secara sepihak mengklaim bahwa setiap produk telepon seluler yang menggunakan

standar 3GPP TS 25.212 (v7.12.0) otomatis menggunakan teknologi dalam paten

Penggugat.

Faktanya,

beberapa

negara

di

dunia

memberikan

kesempatan penyedia jaringan untuk hanya mengadopsi sebagian dari standar 3GPP tersebut.

lik

informasi yang simpang siur dan membingungkan terkait dengan versi standar teknis yang relevan. Selain itu, Tergugat justru berfokus pada suatu analisa

ub

standar teknis, bukan dengan produk Tergugat jika memang benar produk tersebut telah melanggar paten milik Penggugat. Dengan demikian, jelas

TERKAIT GUGATAN GANTI RUGI

Bahwa dalam gugatan Angka 55, Penggugat meminta ganti rugi sebesar Rp.

R

10.

ep

gugatan Penggugat kabur dan seharusnya tidak dapat diterima.

es

597.300.000.000,00 dengan dalil sebagai berikut: “Berdasarkan informasi yang tersedia saat ini, Penggugat meminta

ng

M

on

ganti rugi sebesar Rp 597.300.000.000,00 berdasarkan kerugian biaya

In d

A

gu

Hal. 34 dari 136 Hal. Putusan Nomor 40 /Pdt.Sus-Paten/2021/PN Niaga Jkt. Pst.

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ik

ah

ka

m

ah

Dengan demikian, Tergugat berpendapat Penggugat telah memberikan

Halaman 34

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

lisensi sebesar Rp 3.300.000.000,00 per hari dikalikan 181 hari yang

terdiri dari satu hari sebelum gugatan diajukan dan 180 hari sampai

ng

putusan diucapkan (180 hari adalah batas waktu menurut UndangUndang Paten untuk putusan yang akan dibacakan).”

Bahwa Penggugat tidak menjelaskan secara rinci bagaimana kerugian tersebut

11.

gu

dialami olehnya dan dari mana dasar perhitungan kerugian biaya lisensi sebesar Rp. 3.300.000.000,00/hari tersebut berasal sehingga Tergugat patut menduga

A

bahwa Penggugat tidak mengalami kerugian yang nyata dan gugatannya hanya didasarkan atas iktikad tidak baik/keserakahan Penggugat;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (2) UU Paten, gugatan ganti rugi

ub lik

ah

12.

hanya dapat diterima jika produk atau proses itu telah terbukti dibuat dengan menggunakan invensi yang diberi paten sehingga Tergugat berpendapat, dasar

putusan diucapkan pada hakekatnya merupakan proses pemeriksaan perkara untuk membuktikan ada atau tidaknya pelanggaran paten. Dengan demikian

ep

dasar perhitungan kerugian selama 180 hari tersebut tidak beralasan hukum untuk dikabulkan;

Bahwa lagipula apabila benar Penggugat merasa dirugikan akibat penggunaan

R

13.

In do ne si

ah k

am

perhitungan ganti rugi yang digunakan oleh Penggugat yaitu 180 hari sampai

paten yang dimilikinya maka berdasarkan ketentuan Pasal 19 UU Paten,

A gu ng

Penggugat dapat melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya menggunakan paten tersebut sedangkan Penggugat selama ini tidak pernah menyampaikan larangan ataupun pemberitahuan kepada Tergugat;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 dan Pasal 157 UU Paten, apabila

14.

Penggugat benar merasa dirugikan maka Penggugat dapat mengajukan Penetapan

Sementara

kepada

Pengadilan

Niaga

untuk

menghentikan

lik

tuntutan ganti rugi yang sebesar-besarnya padahal kerugian Penggugat belum terjadi dan seharusnya dapat dicegah;

ub

15.

tidak dilakukan oleh Penggugat dan malah mengajukan gugatan aquo dengan

Dibawah ini adalah beberapa pertimbangan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) mengenai ganti rugi sebagai berikut: Putusan MARI No. 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970:

ep

ka

m

ah

pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar, namun hal tersebut

“Gugatan kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian-

ah

dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan-tuntutan tersebut adalah

ng

tidak jelas/tidak sempurna”

on

Putusan MARI No. 550 K/Sip/1979 tanggal 8 Mei 1980:

es

R

kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu harus

In d

A

gu

Hal. 35 dari 136 Hal. Putusan Nomor 40 /Pdt.Sus-Paten/2021/PN Niaga Jkt. Pst.

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 35

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

“Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut”.

ng

Putusan MARI No. 117K/Sip/1971 tanggal 2 Juni 1971:

“Gugatan atas ganti rugi yang tidak dijelaskan secara sempurna dan tidak

disertai dengan pembuktian yang meyakinkan mengenai jumlah ganti

gu

kerugian yang harus diterima oleh Tergugat tidak dapat dikabulkan oleh Pengadilan”

memperinci dan membuktikan kerugian yang dimaksud”

Putusan MARI No. 588 K/Sip/1983 tanggal 28 Mei 1984:

“Bahwa tentang tuntutan Penggugat asal sub 5 yaitu mengenai tuntutan ganti rugi karena tidak disertai bukti-bukti maka harus ditolak”

am

Putusan MARI No. 1954 K/Pdt/1987:

“Menimbang bahwa karena kerugian yang diakibatkan karena perbuatan

ep

Tergugat yang melawan hukum tidak dibuktikan, maka gugatan Penggugat haruslah ditolak”

Bahwa oleh karena Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan rinci

R

16.

In do ne si

ah k

“Suatu ganti kerugian baru dapat dikabulkan apabila si Penggugat dapat

ub lik

ah

A

Putusan MARI No. 842 K/Pdt/1986 tanggal 23 Desember 1987:

mengenai kerugian yang dialaminya maka Tergugat berpendapat gugatan

A gu ng

Penggugat kabur;

DALAM POKOK PERKARA:

Hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi secara mutatis mutandis berlaku pula dalam pokok perkara.

Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat.

TERKAIT DUGAAN PELANGGARAN PATEN PENGGUGAT OLEH TERGUGAT

lik

Bahwa Tergugat adalah perusahaan yang ditunjuk oleh Guangdong OPPO pada tahun 2014 dan Realme Chongqing pada Tahun 2018 untuk merakit komponen-komponen telepon seluler dengan merek OPPO dan realme.

ub

m

ah

17.

Penunjukan Tergugat oleh Guangdong OPPO dan Realme Chongqing

ka

merupakan implementasi dari Pasal 8A Peraturan Menteri Perdagangan

ep

Republik Indonesia No. 38/M-DAG/PER/8/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82/M-DAG/PER/12/2012 tentang

ah

Komputer Tablet yang pada pokoknya mewajibkan Importir Terdaftar untuk

Bahwa dalam Pasal 143 ayat (1) UU Paten dinyatakan sebagai berikut:

on

18.

ng

mendirikan industri di Indonesia;

es

R

Ketentuan Impor Telepon Seluler, Komputer Genggam (handheld), dan

In d

A

gu

Hal. 36 dari 136 Hal. Putusan Nomor 40 /Pdt.Sus-Paten/2021/PN Niaga Jkt. Pst.

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 36

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

“Pemegang Paten atau penerima Lisensi berhak mengajukan gugatan

ganti rugi kepada Pengadilan Niaga terhadap setiap Orang yang

ng

dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).”

Bahwa spesifikasi, komponen, dan teknis perakitan produk telepon seluler yang

19.

gu

Tergugat hasilkan berasal dari dan berada di bawah pengawasan Guangdong

OPPO dan Realme Chongqing. Tergugat juga tidak pernah mengetahui

A

eksistensi perjanjian lisensi tersebut sebelum gugatan aquo diterima, apalagi hal-hal terkait detail perjanjian, berapa lama jangka waktunya, dan kapan

ub lik

ah

perjanjian tersebut berakhir. Dengan demikian, jelas unsur kesengajaan yang disyaratkan oleh Pasal 143 ayat (1) UU Paten tidak terpenuhi; Bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatan Angka 41 sebagai berikut:

20.

am

“Sampai baru-baru ini, telepon seluler dengan merek OPPO dan REALME (diproduksi di Indonesia oleh Tergugat) berada di bawah

ep

lisensi yang diberikan oleh Penggugat ke Guangdong Oppo; dan

ah k

sangat disayangkan negosiasi untuk melanjutkan jangka waktu lisensi tidak dapat disepakati.”

In do ne si

R

Dalil Penggugat tersebut di atas menunjukkan bahwa perjanjian lisensi tersebut

baru saja berakhir, maka produk yang dapat dianggap sebagai pelanggaran

A gu ng

terhadap paten Penggugat hanyalah produk-produk yang diproduksi setelah berakhirnya masa berlaku Perjanjian Lisensi tersebut;

Apabila Majelis Hakim lihat dengan seksama, produk yang Penggugat tampilkan

21.

pada gugatan Angka 46 dengan nomor sertifikasi 67620/SDPPI/2020 diproduksi di bulan April 2020 (dan bukan “baru-baru ini”). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa produk tersebut diproduksi saat Perjanjian Lisensi masih

lik

Apabila Penggugat berpendapat lain, Penggugat seharusnya membuktikan terlebih dahulu apakah benar produk tersebut diproduksi setelah Perjanjian

ub

Lisensi antara Penggugat dan Guangdong OPPO berakhir. Namun pada faktanya dalam gugatan aquo, Penggugat sama sekali tidak menjelaskan kapan dan dimana produk tersebut ditemukan di perdagangan;

22.

Bahwa Tergugat sudah tidak lagi aktif beroperasi untuk melakukan perakitan

ep

telepon selular OPPO dan realme sejak bulan September 2020 (bukan “baruini”).

Untuk

membuktikan

hal

tersebut,

terlihat

dalam

situs:

R

baru

https://sertifikasi.postel.go.id/sertifikat/ yang menunjukkan bahwa Tergugat

ng

terakhir memiliki sertifikasi di bulan Agusus 2020 seperti yang terlihat pada

on

screen-shot dibawah ini:

es

ka

m

ah

berlaku, yang mana tindakan Tergugat bukan merupakan suatu pelanggaran.

In d

A

gu

Hal. 37 dari 136 Hal. Putusan Nomor 40 /Pdt.Sus-Paten/2021/PN Niaga Jkt. Pst.

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 37

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R ng gu A

ub lik

ah

(Sumber: https://sertifikasi.postel.go.id/sertifikat/)

oleh Direktorat Standardisasi selaku Lembaga Sertifikasi pada Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Masa berlaku sertifikat adalah 3 tahun dan dapat diperpanjang apabila produk tersebut masih diperdagangkan

ep

atau digunakan;

Dari hasil screen-shot di atas, dapat dilihat pada tabel baris pertama jika produk

R

23.

In do ne si

ah k

am

Sebagai informasi, Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi dilaksanakan

terakhir yang diajukan sertifikasi oleh Tergugat adalah produk OPPO model

A gu ng

CPH2137 dengan Nomor Sertifikat 69855/SDPPI/2020 di bulan Agustus 2020

(dihitung 3 tahun mundur dari tanggal resertifikasi 28 Agustus 2023). Dengan

demikian produk-produk yang dihasilkan oleh Tergugat masih berada dalam kurun waktu berlakunya Perjanjian Lisensi, sehingga kalaupun benar ada paten

Penggugat yang digunakan oleh Guangdong OPPO dalam produk-produk tersebut maka bukanlah suatu pelanggaran terhadap paten Penggugat;

PENGGUGAT BERIKTIKAD TIDAK BAIK DALAM MENGAJUKAN GUGATAN

Bahwa Penggugat memiliki komitmen untuk melisensikan SEP-nya (Standard Essential Patent) kepada pihak ketiga dibawah ketentuan FRAND (fair,

ub

reasonable, and non-discriminatory – Adil, Wajar, dan Tidak Diskriminatif), seperti yang didalilkan Penggugat pada gugatan Angka 29 dan 41. Oleh karena

ep

itu, Penggugat harus tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam komitmen FRAND terkait SEP yang diungkapkan kepada pihak yang relevan. Sebagai kompensasi, Penggugat menerima royalti yang wajar dari Penerima Lisensi.

R

ka

m

24.

lik

ah

AQUO DAN MELANGGAR KOMITMEN LISENSI FRAND

ng

produk-produk OPPO dan realme di wilayah Indonesia seperti yang dimintakan

on

pada Petitum No. 3, bahkan meminta ganti rugi yang sebesar-besarnya tanpa

es

Namun pada faktanya, Penggugat justru mencoba menghentikan peredaran

In d

A

gu

Hal. 38 dari 136 Hal. Putusan Nomor 40 /Pdt.Sus-Paten/2021/PN Niaga Jkt. Pst.

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 38

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

perhitungan yang jelas, seperti yang dimintakan pada Petitum No. 4. Tindakan Penggugat tersebut dilandasi iktikad tidak baik.

ng

TERKAIT DUGAAN PELANGGARAN KLAIM-KLAIM PATEN PENGGUGAT

Bahwa Tergugat bukan perusahaan telekomunikasi; sebaliknya, Tergugat

25.

hanyalah perusahaan yang ditunjuk untuk merakit produk-produk bermerek

gu

OPPO dan realme. Tergugat tidak memiliki akses pada teknologi telepon seluler

tersebut karena pada dasarnya, Tergugat hanya merakit dan seluruh disediakan

oleh

Guangdong

OPPO

A

spesifikasi/komponen

dan

Realme

Chongqing. Tergugat perlu menjelaskan kepada Majelis Hakim bahwa Tergugat

ub lik

ah

tidak memiliki kemampuan teknis teknologi telepon seluler OPPO dan realme.

Untuk menjawab gugatan Penggugat sehubungan dengan dugaan pelanggaran klaim, Tergugat telah menanyakan kepada Guangdong OPPO dan/atau Realme

Penggugat no. IDP000031184 serta peran paten tersebut dalam teknologi komunikasi saat ini dan Guangdong OPPO memberikan informasi sebagai

ep

ah k

am

Chongqing tentang spesifikasi teknologi produk mereka vis-a-vis paten

berikut:

R

KOMUNIKASI

In do ne si

PATEN PENGGUGAT TIDAK ESENSIAL UNTUK PENERAPAN TEKNOLOGI

Bahwa Guangdong OPPO berpendapat Penggugat tidak memberikan bukti

26.

A gu ng

langsung/nyata bahwa produk yang digugat telah melanggar Klaim 19 dan Klaim 20 paten Penggugat dengan nomor IDP000031184. Penggugat telah

mendasarkan gugatannya pada analisa yang tidak tepat dengan mendalilkan

bahwa Klaim 19 dan Klaim 20 adalah esensial terhadap standar seluler UMTS 3GPP.

Berdasarkan

analisa

terhadap

esensialitas

Klaim

dari

paten

IDP000031184 dibawah ini, adalah jelas bahwa Klaim 19 dan Klaim 20 dari

lik

Spesifikasi Teknis UMTS 3GPP. Hasil analisis Guangdong OPPO /Realme Chongqing menunjukan bahwa Klaim 19 dan Klaim 20 dari paten Penggugat

ub

dengan nomor IDP000031184 tidak esensial terhadap Spesifikasi Teknis UMTS 3GPP;

27.

Sebagai bukti, Penggugat mendalilkan dalam gugatan Angka 34 bahwa paten Penggugat sangat penting untuk standar 3GPP TS 25.212 (v7.12.0). Namun

ep

ka

m

ah

paten Penggugat dengan nomor IDP000031184 tidak esensial terhadap

pada faktanya tidak ada pernyataan resmi dari pihak ketiga yang ahli, dari

Penggugat adalah esensial untuk standar teknis tersebut. Akan tetapi,

ng

pernyataan deklarasi lisensi HKI dibuat sendiri oleh Penggugat (gugatan Angka

on

34, 36, dan 37). Oleh karena itu, dalil Penggugat terkait pernyataan kepada

es

R

pengadilan atau organisasi apapun yang menyatakan bahwa benar paten

In d

A

gu

Hal. 39 dari 136 Hal. Putusan Nomor 40 /Pdt.Sus-Paten/2021/PN Niaga Jkt. Pst.

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 39

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

ETSI tidak berdasarkan hukum dan harus diabaikan. Selanjutnya, dalil-dalil Penggugat juga dikaitkan dengan deklarasi lisensi HKI di tahun 2010 dan hanya

ng

berkaitan dengan v7.5.0, bukan standar yang digunakan saat ini (v7.12.0);

Selain itu, perbandingan teknis Klaim 19 dan Klaim 20 dari paten Penggugat

28.

dan standar 3GPP TS 25.212 (v7.12.0) menunjukkan bahwa Klaim 19 tidak

gu

esensial untuk standar karena terdapat sejumlah langkah yang hilang. Karena

Klaim 20 merupakan suatu Klaim turunan dari Klaim 19, dengan demikian Klaim

A

20 juga tidak esensial;

ub lik

KLAIM PATEN PENGGUGAT ATAS

DALIL TERGUGAT

INFORMASI MODULASI

STANDAR DAN ANALISIS

TAMBAHAN YANG

3GPP TS 25.212 (v7.12.0)

DITANDAI PADA AKSES

ep

PAKET TURUNAN KECEPATAN TINGGI

ESENSIALITAS PATEN PENGGUGAT

"Perlengkapan"

sesuai Seperti yang terlihat

Suatu peralatan, terdiri atas: dengan

UE. Perlengkapan dari Standard dan

pengontrol

yang memiliki

satu

A gu ng

R

Klaim 19

TENTANG NON-

dikonfigurasikan

komponen

dengan penerima

dengan

atau

lebih Analisis 3GPP

sesuai 3GPP TS 25.212

yang

"pengontrol" (v7.12.0), setiap

informasi (misalnya chip

untuk menerima

In do ne si

ah k

am

ah

Berikut penjelasannya:

prosesor langkah berkaitan

kanal kontrol multi-bit yang dan/atau sirkuit atau chipset dengan perhitungan meliputi suatu kumpulan n tertentu) yang mengontrol dan penentuan dimana

n

adalah perlengkapan

untuk informasi yang

melakukan fitur-fitur yang diajukan dilakukan

pengontrol

lik

bilangan bulat,

tersebut didukung oleh perlengkapan oleh unit stasiun tersebut,

dikonfigurasikan,

menerima informasi

kanal setiap langkah

tersebut kontrol multi-bit yang terdiri dalam invensi Klaim

modulasi

dari

keduanya:

ep

dikonfigurasikan untuk tipe

pertama kumpulan

dari skema

informasi

modulasi pertama,

7

kumpulan (yaitu

bit harus dilakukan kode oleh UE penerima n sebagai

indikasi bit informasi kanal kontrol penggantinya.

modulasi dari informasi

multi-bit , dimana n=7 ) dan Spesifikasi Teknis

on

ng

memeriksa bit

untuk kanalisasi

dari

(i) suatu 19 paten Penggugat

es

jika peralatan

termasuk pangkalan. Namun,

ub

selanjutnya

R

ka

m

ah

bit,

In d

A

gu

Hal. 40 dari 136 Hal. Putusan Nomor 40 /Pdt.Sus-Paten/2021/PN Niaga Jkt. Pst.

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 40

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia skema 3GPP tidak

menentukan jika bit indikasi modulasi.

ng

modulasi

mengindikasikan skema

mendefinisikan

langkah-langkah

Jika UE dikonfigurasi untuk penerimaan untuk

modulasi kedua, pengontrol 64QAM (“Tipe selanjutnya pertama

gu

tersebut

pertama”), bit Selain itu,

skema Spesifikasi Teknis

modulasi mengindikasikan s

modulasi Xms,1Xms,1

kema modulasi kedua,

sesuai dengan “bit indikasi hanya

untuk menginterpretasikan

modulasi”) diperiksa untuk mendefinisikan

semua n bit dari kumpulan n menentukan bit kumpulan ( i ) Xms,1

kode kanalisasi atau,

(yang dan modulasi untuk

QPSK atau unit stasiun modulasi pangkalan. Namun,

ep

ah k

0

kedua”); atau (ii) Xms,1 = 1 invensi Klaim 19

modulasi tidak mengindikasikan skema

(yang

tidak

menunjukkan paten Penggugat

"skema modulasi kedua" - berfokus pada

R

modulasi kedua, untuk

=

menunjukkan

indikasi “skema

jika bit

apakah: skema pengkodean

menginterpretasikan yaitu,

tidak

menunjukkan interpretasi

(pendekodean) dari

sebagai bit kumpulan kode Dimana 64QAM

kumpulan n bit dan

A gu ng

n-m bit dari kumpulan n bit QPSK).

kanalisasi, dimana m adalah dikonfigurasi dan Xms,1= bilangan bulat,

(yang menunjukkan "skema yang diterima.

lebih

lanjut bit dari informasi kumpulan Setidaknya untuk kanalisasi

atau bit-bit yang tersisa dari Xccs,2,..., n

bit diinterpretasikan

mengindikasikan tipe modulasi skema

pertama

bit-bit

sebagai esensial terhadap

kumpulan

dari kanalisasi.

kode standar tersebut.

ub

kumpulan

(Xccs,1, alasan ini,

Xccs,1) Klaim 19 tidak

modulasi Dimana 64QAM

pertama atau tipe modulasi dikonfigurasi dan Xms,1=1

ep

lain dari skema modulasi (yang

modulasi

tersebut kedua") , hanya 6 dari 7 bit

ng

mendemodulasi sinyal yang informasi diterima

menunjukkan

dengan kanalisasi

kumpulan

es

peralatan

"skema

R

pertama,

tidak

kode

(Xccs,1Xccs,2,

on

m

ah

untuk menentukan jika bit kode

lik

dikonfigurasi

0 demodulasi sinyal

tersebut modulasi kedua"), semua 7

pengontrol

ka

In do ne si

am

bit sebagai

(yang 3GPP yang dikutip

ub lik

ah

skema

indikasi informasi

A

jika bit

modulasi penerima UE.

dari

modulasi

dikonfigurasikan,

In d

A

gu

Hal. 41 dari 136 Hal. Putusan Nomor 40 /Pdt.Sus-Paten/2021/PN Niaga Jkt. Pst.

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

informasi

R

kanal kontrol multi-bit untuk (ii) bit

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 41

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diperoleh

ketika diinterpretasikan

bit-bit dari kumpulan kode

ng

penginterpretasian dan

sebagai

penentuan.

kanalisasi

(n=7,

m=1

dimana 1 adalah bilangan

gu

bulat). Bit buatan (Xccs,dummy) tidak ditransmisikan pada

A

HS-SCCH. Sisa 1 dari 7 bit

ah

dari

informasi

kumpulan

kode

kanalisasi

(m=1)

ub lik

yang

Xccs,dummy)

R

informasi ...Xccs,6,

menggunakan

(Xccs,7)

digunakan

menunjukkan modulasi

am

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

64QAM

16

untuk

apakah

QAM

yang

atau

digunakan,

ep

dimana Xccs,6=1

ah k

menunjukkan 64QAM (yaitu

modulasi

R

skema

menunjukkan 64QAM (yaitu “tipe skema modulasi lain dari

ah

skema

modulasi

pertama”)

3GPP TS 25.212 (v7.12.0)

4.6

Pengkodean

Tipe 1HS-SCCH

untuk

ub

m

=0

lik

A gu ng

pertama”) dan Xccs,6

In do ne si

“tipe modulasi pertama dari

ka

4.6.1 Ikhtisar

ep

HS-SCCH adalah tipe 1 jika

ah

dua

kondisi

berikut

ini

- UE

tidak

dikonfigurasi

es

R

benar:

- kondisi untuk penggunaan

on

ng

M

dalam mode MIMO, dan

In d

A

gu

Hal. 42 dari 136 Hal. Putusan Nomor 40 /Pdt.Sus-Paten/2021/PN Niaga Jkt. Pst.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 1HS-SCCH

tidak

R

tipe

terpenuhi.

ng

Di bagian ini, istilah "HSSCCH"

dan

"tipe

1HS-

SCCH" digunakan secara

gu

bergantian. Informasi

berikut

A

ditransmisikan melalui kanal

ub lik

ah

fisik tipe 1 HS- SCCH.

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

- Informasi

kumpulan

kode kanalisasi (7 bit):

am

Xccs,1, Xccs,2, ..., Xccs,7

skema

ep

- Informasi

ah k

modulasi (1 bit):

Bidang

Informasi HS-SCCH 4.6.2.2 Pemetaan

Skema

Modulasi Nilai Xms,1

adalah berasal

dari modulasi dan diberikan sebagai berikut:

lik

Kumpulan

ep

ka

Kanalisasi

ub

m

4.6.2.3 Pemetaan

Bit-bit

kumpulan

ah

kanalisasi xccs,1,

R

xccs,7

kode

dikodekan

kode

xccs,2,

...,

sebagai

es

ah

A gu ng

4.6.2 Pemetaan

In do ne si

R

Xms,1

on

ng

M

berikut:

In d

A

gu

Hal. 43 dari 136 Hal. Putusan Nomor 40 /Pdt.Sus-Paten/2021/PN Niaga Jkt. Pst.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 43

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

Dengan mempertimbangkan (multi-)kode P mulai dari

ng

kode

dengan

memperhitungkan HS-SCCH

ketika

jumlah 64QAM

gu

dikonfigurasi untuk UE dan Xms,1=1, menghitung bidang

A

informasi

menggunakan

representasi

biner

yang

ub lik

ah

tidak ditandai dari bilangan bulat yang dihitung dengan

am

pernyataan,

Untuk tiga bit pertama

ep

(indikator kelompok

ah k

kode) dimana Xccs,1 adalah MSB: Xccs,1,

In do ne si

R

Xccs,2, Xccs,3 = min(P-

A gu ng

1,15-)

NON-ESENSIALITAS KLAIM 20

Karena Klaim 20 merupakan turunan dari Klaim 19 dan sepenuhnya mengutip

Klaim 19, maka analisis non-esensialitas yang dilakukan untuk Klaim 19 juga

berlaku sama untuk Klaim 20 yang merupakan Klaim turunan. Oleh karena itu, maka setidaknya dengan alasan ini Klaim 20 dapat dinyatakan dan dinilai tidak

Pada Klaim 19 Paten milik Penggugat, menyebutkan suatu peralatan yang terdiri atas pengontrol yang dikonfigurasi dengan penerima untuk menerima

ub

informasi kanal kontrol multi-bit. Sebagaimana telah jelas dari spesifikasi teknis 3GPP, 3GPP TS 25.212 V7.12.0, setiap satu langkah mengenai perhitungan dan penentuan informasi yang diajukan dilakukan oleh unit stasiun pangkalan.

ep

ka

m

29.

lik

ah

esensial terhadap UMTS.

Namun, setiap langkah yang diklaim pada Klaim 19 pada paten milik Penggugat, harus dilakukan oleh User Equipment (selanjutnya disebut sebagai

menentukan langkah penerimaan untuk penerima UE. Selain itu, Spesifikasi

ng

Teknis 3GPP yang dikutip hanya mendefinisikan suatu skema pengkodean dan

on

modulasi untuk unit stasiun pangkalan. Namun, Klaim 19 pada paten milik

es

R

“UE”) penerima sebagai penggantinya. Spesifikasi Teknis 3GPP sendiri tidak

In d

A

gu

Hal. 44 dari 136 Hal. Putusan Nomor 40 /Pdt.Sus-Paten/2021/PN Niaga Jkt. Pst.

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

0,

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 44

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

Penggugat berfokus pada suatu interpretasi (pendekodean) dari kumpulan n bit

dan demodulasi sinyal yang diterima. Setidaknya untuk alasan-alasan ini, Klaim

ng

19 dapatlah dikatakan tidak esensial terhadap standar tersebut;

Dari pembacaan sederhana elemen-elemen dalam Klaim 19, telah jelas bahwa

30.

Klaim 19 tidak lain merupakan suatu upaya penyusunan yang cerdik untuk

gu

membuat Klaim yang ditujukan ke penerima meskipun pensinyalan downlink HSDPA secara eksplisit ditentukan oleh Spesifikasi Teknis 3GPP yang akan

A

dilakukan

pada

pemancar

(transmitter).

Faktanya,

spesifikasi

paten

IDP000031184 berfokus secara eksklusif pada stasiun pangkalan dan paten

tersebut

dapat

membentuk

bit

pensinyalan

untuk

ub lik

ah

bagaimana

mentransmisikan informasi modulasi pada downlink. Tidak ada pengungkapan atau bahkan upaya apapun yang dilakukan untuk mengajarkan bagaimana

am

stasiun penerima akan menerima dan memanfaatkan informasi modulasi yang disinyalkan oleh stasiun pangkalan. Setidaknya untuk alasan ini, paten

ep

IDP000031184 diarahkan pada stasiun pangkalan dan bukan pada UE;

ah k

Dengan demikian, jelas bahwa dari segi pembuktian beserta segi teknis, paten Penggugat tidak esensial terhadap standar teknis 3GPP. Oleh karena itu,

In do ne si

dan/atau realme.

R

paten Penggugat tidak secara otomatis terimplikasi oleh produk ponsel OPPO

A gu ng

TIDAK ADA PELANGGARAN TERHADAP KLAIM 19 DAN KLAIM 20 PATEN PENGGUGAT

Selain Penggugat tidak dapat membuktikan secara riil bahwa produk-produk

31.

OPPO dan realme adalah produk yang melanggar klaim-klaim paten Penggugat, bukti-bukti juga menunjukkan bahwa semua Klaim paten Penggugat

(No. IDP000031184) tidak esensial terhadap standar UMTS 3GPP. Sehingga

lik

Realme Chongqing melanggar Klaim 19 dan 20 dari paten Penggugat, tanpa adanya suatu pembuktian langsung dan konkret;

ub

32.

produk yang Tergugat produksi di bawah pengawasan Guangdong OPPO dan

Bahwa untuk menentukan ada atau tidaknya suatu pelanggaran, Penggugat seharusnya dapat membuktikan bahwa langkah-langkah yang diungkapkan pada Klaim 19 dan Klaim 20 paten Penggugat dapat diterapkan dalam teknologi

ep

ka

m

ah

Penggugat tidak dapat serta merta mengambil jalan pintas untuk menuduh

produk-produk milik Guangdong OPPO dan Realme Chongqing yang diduga

patennya adalah esensial dan dengan cepatnya menuduh bahwa produk-produk

on

ng

bermerek OPPO dan realme telah melanggar klaim-klaim paten Penggugat;

es

R

sebagai hasil pelanggaran. Penggugat tidak bisa hanya mendalilkan bahwa

In d

A

gu

Hal. 45 dari 136 Hal. Putusan Nomor 40 /Pdt.Sus-Paten/2021/PN Niaga Jkt. Pst.

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 45

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Selanjutnya, bagan Klaim esensialitas sebagaimana diuraikan di atas tidak

R

33.

benar, cacat, dan menyesatkan, maka Penggugat berkewajiban untuk

ng

membuktikan dugaan pelanggaran tersebut secara langsung. Sehubungan dengan hal tersebut, penting untuk digarisbawahi bahwa Penggugat tidak

melakukan pengujian terhadap produk/peranti Tergugat untuk menunjukkan

gu

salah satu dari hal-hal berikut: i.

Pengujian langsung produk/peranti: Penggugat tidak dapat menetapkan

peranti/produk. Selanjutnya, Penggugat tidak melakukan atau memberikan pengujian produk/peranti untuk menunjukkan penerapan fitur standar yang

ub lik

ah

A

keberadaan setiap elemen Klaim 19 dan Klaim 20 dari patennya pada

diduga telah dipetakan patennya dan juga Penggugat tidak menunjukan ada laporan pengujian apapun terkait dengan hal ini. Dengan demikian, bukti-

am

bukti yang Penggugat sampaikan atau dalilkan dalam gugatan aquo adalah bukti-bukti

tidak

langsung

untuk

ah k

ii.

bahwa

telah

terjadi

ep

pelanggaran paten Penggugat;

menyatakan

Pengujian kesesuaian: Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa produkproduk telepon seluler OPPO dan realme beroperasi sesuai dengan Standar

In do ne si

R

teknis. Perlu Tergugat tegaskan bahwa Penggugat belum menunjukkan

bahwa produk-produk yang dituduh melanggar tersebut sesuai dengan

A gu ng

parameter kesesuaian yang ditetapkan oleh standar (misalnya, 3GPP TS

25.212 V7.12.0) dan Penggugat juga tidak berusaha untuk menampilkan

implementasi fitur paten miliknya pada produk-produk OPPO dan realme milik Guangdong OPPO dan Realme Chongqing tersebut;

Bahwa selain itu, paten Penggugat (No. IDP000031184), mengklaim prioritas

34.

dari paten Amerika Serikat No. US60855335P dimana klaim-klaim dalam

lik

dibandingkan dengan Klaim 19 pada paten Penggugat No. IDP000031184. Dalam dokumen prioritas tersebut, hanya satu perwujudan spesifik yang

ub

dijelaskan untuk mendukung resolusi dengan cakupan yang luas seperti dalam Klaim 19 pada paten Penggugat. Perlu diperhatikan bahwa resolusi yang ditentukan dalam Spesifikasi Teknis 3GPP UMTS berbeda dari apa yang

ep

dijelaskan dalam dokumen prioritas. Selanjutnya, resolusi tersebut diselesaikan setelah tanggal prioritas dan sebelum tanggal pengajuan paten IDP000031184. Penggugat

mengajukan

permohonan

PCT

No.

PCT/IB2007/003289 dengan klaim prioritas US60855335P, Penggugat diduga resolusi

relevan

yang

telah

diselesaikan

sebagaimana

on

ng

menambahkan

es

Saat

R

ka

m

ah

dokumen prioritas tersebut memiliki perlindungan yang lebih sempit apabila

In d

A

gu

Hal. 46 dari 136 Hal. Putusan Nomor 40 /Pdt.Sus-Paten/2021/PN Niaga Jkt. Pst.

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 46

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

ditentukan dalam Spesifikasi Teknis UMTS 3GPP ke dalam deskripsi permohonan PCT tersebut sebagai perwujudan baru;

ng

Bahwa deskripsi paten IDP000031184 identik dengan deskripsi permohonan PCT; dengan demikian, jelas bahwa perwujudan baru dalam deskripsi paten

IDP000031184 seharusnya tidak dapat mengklaim prioritas dari US60855335P

gu

dan yang telah diungkapkan oleh Spesifikasi Teknis UMTS 3GPP yang relevan.

Dengan demikian, cakupan perlindungan Klaim 19 hanya dapat didukung oleh

A

perwujudan khusus yang identik dengan dokumen prioritas. Saat membaca perwujudan spesifik yang dijelaskan dalam dokumen prioritas, jelas bahwa

ub lik

ah

sejumlah kekurangan dalam ekspresi xccs,4, xccs,5, xccs,6 = |O-1- P/8 *15|/2 akan mengarah pada perwujudan yang gagal mencapai resolusi yang dinyatakan dari paten IDP000031184, seperti, satu bit dihilangkan dari 7 bit CCS untuk

am

menunjukkan pilihan 16QAM/64QAM dan tidak memerlukan pengkodean yang berbeda untuk HS-SCCH ketika

penggunaan modulasi 64QAM diaktifkan.

ep

Misalnya, ekspresi di atas tidak memiliki operasi pembulatan ke bawah “ ”

ah k

untuk operasi pembagian “P/8” dan “|O-1- P/8 *15|/2”, hasil dari ekspresi tersebut mungkin berupa desimal, maka tidak mungkin untuk menghitung empat

subjek;

In do ne si

R

bit terakhir dari 7 bit CCS dan mencapai solusi teknis yang diduga dari paten

A gu ng

Di sisi lain, ketika membandingkan ekspresi di atas dengan ekspresi yang relevan mengenai perhitungan empat bit terakhir dari 7 bit CCS ketika

penggunaan modulasi 64QAM tidak diaktifkan, xccs,4, xccs,5, xccs,6, xccs,7 = |O-1P/8 *15|, jelas bahwa pengkodean untuk HS-SCCH harus diubah ketika menggunakan ekspresi yang disediakan dalam dokumen prioritas untuk

menghitung empat bit terakhir dari 7 bit CCS. Dengan demikian, cakupan Klaim

lik

prioritas dan sejumlah kekurangan yang ada dalam perwujudan khusus; dengan demikian, Klaim 19 hanya dapat mencakup namun tidak termasuk resolusi

ub

sebagaimana ditentukan dalam Spesifikasi Teknis UMTS 3GPP;

Berdasarkan hal-hal di atas, maka Tergugat berpendapat tidak ada pelanggaran paten yang terbukti karena Klaim 19 dan Klaim 20 pada paten Penggugat tidak esensial terhadap Spesifikasi Teknis UMTS 3GPP.

ep

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon Majelis Hakim berkenan memutus

DALAM EKSEPSI:

Menerima Eksepsi Tergugat;

ng

1.

es

R

sebagai berikut:

on

ka

m

ah

19 hanya dapat didukung oleh perwujudan yang identik dengan dokumen

In d

A

gu

Hal. 47 dari 136 Hal. Putusan Nomor 40 /Pdt.Sus-Paten/2021/PN Niaga Jkt. Pst.

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 47

Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvantkelijk

R

2.

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

verklaard);

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

ng

3.

DALAM POKOK PERKARA: Menolak gugatan Penggugat;

2.

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

gu

1.

ATAU

A

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

(Ex Aequo Et Bono).

ub lik

ah

Menimbang bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut Penggugat telah

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap Replik dari Penggugat tersebut

Tergugat telah mengajukan Duplik tanggal 30 September 2021;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah dibubuhi materai cukup dan

ep

ah k

am

mengajukan Replik tanggal 16 September 2021;

telah dicocokkan dengan surat aslinya, sebagian sesuai aslinya dan dan selebihnya berupa foto copy tanpa surat aslinya, yang selengkapnya sebagai berikut: Bukti P-1

Foto copy sesuai asli Petikan Resmi Daftar Perdagangan

In do ne si

R

1.

dari Kantor Pendaftaran dan Paten Finlandia berdasarkan

A gu ng

Kartu Identitas Usaha No. 2655044-9 atas nama Nokia Technologies Oy yang telah dinotarisasi dan dilegalisasi di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Finlandia.

2.

Bukti P-1A

Foto copy sesuai asli Terjemahan di bawah sumpah dalam Bahasa Indonesia untuk Bukti P-1.

3.

Bukti P-2

Foto copy sesuai asli Surat Pernyataan dari Notaris Publik

lik

Finlandia. Bukti P-2A

Foto copy sesuai asli Terjemahan di bawah sumpah dalam Bahasa Indonesia untuk Bukti P-2.

Bukti P-3

Foto copy dari Buku yang berjudul Finland Investment and Business

Guide

Volume

ep

5.

1

Strategic

and

Practical

Information Volume 1 Bukti P-3A

Foto copy sesuai asli Terjemahan di bawah sumpah dalam Bahasa Indonesia untuk Bukti P-3.

Bukti P-3B.

Foto copy Legalisir Sertifikat Paten No. IDP000031184

ng

7.

on

(“Paten”) milik Penggugat;

es

6.

R

ka

m

4.

dilegalisasi di Kedutaan Besar Republik Indonesia di

ub

ah

di Finlandia, Marjo Valkonen, yang telah dinotarisasi dan

In d

A

gu

Hal. 48 dari 136 Hal. Putusan Nomor 40 /Pdt.Sus-Paten/2021/PN Niaga Jkt. Pst.

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 48

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Bukti P-4

Foto copy sesuai asli Salinan sertifikat Paten No.

R

8.

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

IDP000031184 beserta deskripsi paten atas nama Nokia

ng

Corporation yang berjudul “Pensinyalan Informasi Modulasi

Tambahan Untuk Akses Paket Hubungan-Turun Kecepatan Tinggi” yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak

gu

Asasi Manusia c.q. Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual

telah

A

Finlandia.

Bukti P-5

dinotarisasi

dan

Foto copy sesuai asli Petikan Daftar Umum Paten Nomor:

ub lik

HKI.3-KI.05.07.23

tertanggal

29

Maret

2021

yang

dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia c.q. Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Indonesia,

am

menyatakan bahwa Pemegang Paten dari Paten No. IDP000031184 beserta deskripsi paten yang berjudul

ep

ah k

yang

dilegalisasi di Kedutaan Besar Republik Indonesia di

ah

9.

Indonesia,

“Pensinyalan Informasi Modulasi Tambahan Untuk Akses Paket Hubungan-Turun Kecepatan Tinggi” adalah Nokia

10. Bukti P-6

In do ne si

R

Technologies Oy.

Foto copy dari email Surat Pencatatan Perubahan Data

A gu ng

Paten No. IDP000031184 tertanggal 16 Juli 2021, yang

dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia c.q. Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Indonesia, yang menyatakan bahwa alamat dari Penggugat telah berubah dari:

11. Bukti P-7

Hasil cetak (print-out) yang diambil dari situs resmi 3rd Generation Partnership Project (3GPP) pada tautan

lik

https://www.3gpp.org/about-3gpp/about-3gpp

mengenai informasi lengkap mengenai 3GPP, yang dapat

ub

di akses di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

12. Bukti P-7A

Foto copy sesuai asli Terjemahan di bawah sumpah dalam Bahasa Indonesia untuk Bukti P-7.

Hasil cetak (print-out) yang diambil dari situs resmi 3rd

ep

13. Bukti P-8

Generation Partnership Project (3GPP) pada tautan

dan

https://www.3gpp.org/ftp/Inbox/2008_web_files/

R

berikut:

ng

M

https://www.3gpp.org/ftp/Inbox/2008_web_files/3GPP_Sco

on

peando310807.pdf mengenai informasi lengkap mengenai

es

ah

ka

m

ah

berikut:

In d

A

gu

Hal. 49 dari 136 Hal. Putusan Nomor 40 /Pdt.Sus-Paten/2021/PN Niaga Jkt. Pst.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 49

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

3GPP, yang dapat di akses di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

Foto copy sesuai asli Terjemahan di bawah sumpah dalam

ng

14. Bukti P-8A

Bahasa Indonesia untuk Bukti P-8.

15. Bukti P-9

Foto copy sesuai asli Hasil cetak (print-out) yang diambil

gu

dari situs resmi International Telecommunication Union (ITU)

tautan

A

berikut:

https://www.itu.int/en/ITU-

dan

https://www.itu.int/en/ITU-

R/Documents/ITU-R-FAQ-IMT.pdf, yang dapat di akses di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

ub lik

ah

Foto copy sesuai asli Terjemahan di bawah sumpah dalam Bahasa Indonesia untuk Bukti P-9.

17. Bukti P-10

Hasil cetak (print-out) yang diambil dari situs resmi International Telecommunication Union (ITU) pada tautan berikut: https://www.itu.int/rec/R-REC-M.1457, yang dapat

ep

di akses di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. 18. Bukti P-10A

Foto copy sesuai asli Terjemahan di bawah sumpah dalam

R

Bahasa Indonesia untuk Bukti P-10. 19. Bukti P-11

In do ne si

am

ah k

pada

R/Pages/default.aspx

16. Bukti P-9A

Hasil cetak (print-out) yang diambil dari situs resmi

A gu ng

International Telecommunication Union (ITU) pada tautan

berikut: https://www.itu.int/dms_pubrec/itu-r/rec/m/R-RECM.1457-15-202010-I!!PDF-E.pdf, yang dapat di akses di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

20. Bukti P-11A

Foto copy sesuai asli Terjemahan di bawah sumpah dalam Bahasa Indonesia untuk Bukti P-11.

21. Bukti P-12

Hasil cetak (print-out) Peraturan Menteri Komunikasi dan

lik

ah

Informatika No. 19 Tahun 2013 tentang Mekanisme dan Tahapan Pemindahan Alokasi Pita Frekuensi Radio pada

ub

m

Penataan Menyeluruh Pita Frekuensi Radio 2,1 Ghz (Permen No. 19 Tahun 2013) yang diunduh dari situs resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kominfo

ka

ep

https://jdih.kominfo.go.id/produk_hukum/view/id/86/t/peratur an+menteri+komunikasi+dan+informatika++nomor+19+tah

seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Hasil cetak (print-out) yang diambil dari situs resmi 3rd

ng

22. Bukti P-13

on

Generation Partnership Project (3GPP) pada tautan

es

R

un+2013+tanggal+16+mei+2013, yang dapat di akses di

In d

A

gu

Hal. 50 dari 136 Hal. Putusan Nomor 40 /Pdt.Sus-Paten/2021/PN Niaga Jkt. Pst.

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 50

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

berikut:

https://webapp.etsi.org/3gppmembership/Results.asp?Mem

ng

ber=ALL_PARTNERS&SortMember=Name&DirMember=A SC&SortPartner=Name&DirPartner=ASC&SortMarket=Na

me&DirMarket=ASC&SortObserver=Name&DirObserver=A

gu

SC&SortGuest=Name&DirGuest=ASC&Name=&search=S

earch mengenai informasi lengkap mengenai informasi

A

para anggotanya, yang dapat di akses di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

Foto copy sesuai asli Terjemahan di bawah sumpah dalam

ub lik

ah

23. Bukti P-13A

Bahasa Indonesia untuk Bukti P-13.

24. Bukti P-14

Hasil cetak (print-out) yang diambil dari situs resmi

https://www.etsi.org/membership

mengenai

informasi

lengkap mengenai informasi para anggotanya, yang dapat

ep

ah k

am

European Telecommunications Standards Institute (ETSI)

di akses di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

Asli

dari bukti ini diajukan sebagai bukti.

Bahasa Indonesia untuk Bukti P-14.

Hasil cetak (print-out) yang diambil dari situs resmi

A gu ng

26. Bukti P-15

In do ne si

Foto copy sesuai asli Terjemahan di bawah sumpah dalam

R

25. Bukti P-14A

European Telecommunications Standards Institute (ETSI) pada

tautan

berikut:

https://www.etsi.org/technologies/3gpp-telecom-

management mengenai informasi peran ETSI dalam kaitannya dengan penetapan standar telekomunikasi, yang dapat di akses di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

Foto copy sesuai asli Terjemahan di bawah sumpah dalam

lik

ah

27. Bukti P-15A

Bahasa Indonesia untuk Bukti P-15.

Hasil cetak (print-out) Peraturan Direktorat Jenderal

ub

m

28. Bukti P-16

Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika No. 5

ka

Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Alat Dan/Atau

ep

Perangkat Telekomunikkasi Bergerak Seluler (Perdirjen

ah

SDPPI No. 5 Tahun 2019) yang diunduh dari situs resmi

dan

Informatika

(SDPPI)

pada

tautan

berikut:

on

ng

M

https://www.postel.go.id/regulasi-peraturan-direktur-

es

Pos

R

Kominfo Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat

In d

A

gu

Hal. 51 dari 136 Hal. Putusan Nomor 40 /Pdt.Sus-Paten/2021/PN Niaga Jkt. Pst.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 51

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

jenderal-42, yang dapat di akses di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

Hasil cetak (print-out) Peraturan Pemerintah Republik

ng

29. Bukti P-17

Indonesia

No.

46

Tahun

2021

tentang

Pos,

Telekomunikasi, Dan Penyiaran (PP No. 46 Tahun 2021)

gu

yang diunduh dari situs resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi

Kominfo

pada

tautan

berikut:

A

uran+pemerintah+nomor+46+tahun+2021, yang dapat di

ub lik

akses di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

ah

Hasil cetak (print-out) yang diambil dari situs resmi Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) https://sertifikasi.postel.go.id/, yang dapat di akses di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

31. Bukti P-19

ep

am

ah k

Hukum

https://jdih.kominfo.go.id/produk_hukum/view/id/762/t/perat

30. Bukti P-18

Hasil cetak (print-out) yang diambil dari situs web pada tautan

berikut:

https://www.mobileworldlive.com/latest-

In do ne si

R

stories/fast-growing-indonesian-operators-prepare-for-lte-

rollout Mobile World Live pada tanggal 14 Oktober 2010

A gu ng

dengan judul “Fast-growing Indonesian operators prepare for LTE rollout”, yang dapat di akses di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

32. Bukti P-19A

Foto copy sesuai asli Terjemahan di bawah sumpah dalam Bahasa Indonesia untuk Bukti P-19.

33. Bukti P-20

Hasil cetak (print-out) dari situs resmi Kominfo tentang artikel

diambil

dari

tautan

berikut

lik

ah

ini:

senang-dapat-izin-3g-di-900-mhz/0/sorotan_media,

yang

34. Bukti P-21

ub

dapat diakses di seluruh dunia.

Hasil cetak (print-out) dari situs resmi Grup Axiata untuk Laporan Tahunan 20201 yang diunduh dari tautan berikut ini:

https://www.axiata.com/investors/2020/integrated-

ep

annual-report.html, yang dapat diakses di seluruh dunia. Foto copy sesuai asli Terjemahan di bawah sumpah dalam

R

35. Bukti P-21A

Bahasa Indonesia untuk Bukti P-21. Hasil cetak (print-out) dari situs resmi Indosat Ooredoo

ng

36. Bukti P-22

on

untuk Laporan Tahunan 20201 yang diunduh dari tautan

es

m

yang

https://www.kominfo.go.id/content/detail/2297/indosat-

ka

In d

A

gu

Hal. 52 dari 136 Hal. Putusan Nomor 40 /Pdt.Sus-Paten/2021/PN Niaga Jkt. Pst.

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 52

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

https://indosatooredoo.com/portal/en/corpannualreports,

ng

yang dapat diakses di seluruh dunia.

37. Bukti P-23

Hasil cetak (print-out) yang diambil dari situs resmi 3rd Generation Partnership Project (3GPP) pada tautan

gu

berikut:

A

yang dapat di akses di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

ub lik

ah

Foto copy sesuai asli Terjemahan di bawah sumpah dalam Bahasa Indonesia untuk Bukti P-23.

Hasil cetak (print-out) jurnal yang berjudul “Penggelaran

39. Bukti P-24

Teknologi HSPA+ di Indonesia” yang ditulis oleh Rahmad

am

Hidayat

dari

Manajemen

Telekomunikasi

Universitas

Mercubuana (publikasi Februari 2017) dan diunduh dari

ep

ah k

https://www.3gpp.org/technologies/keywords-

acronyms/99-hspa, mengenai Informasi tentang HSPA +,

38. Bukti P-23A

situs

web

R

gelaran_Teknologi_HSPA_di_Indonesia 40. Bukti P-25

In do ne si

https://www.researchgate.net/publication/314224278_Peng

Hasil cetak (print-out) dari situs resmi The European

A gu ng

Telecommunications Standards Institute (ETSI), mengenai Kebijakan Kekayaan Intelektual yang diunduh dari tautan berikut:

https://www.etsi.org/intellectual-property-rights,

yang dapat diakses di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

41. Bukti P-25A

Foto copy sesuai asli Terjemahan di bawah sumpah dalam Bahasa Indonesia untuk Bukti P-25. cetak

(print-out)

dari

situs

resmi

lik

Hasil

ah

42. Bukti P-26

European

Telecommunications Standards Institute (ETSI) untuk

ub

m

Pernyataan Informasi HKI dan Deklarasi Lisensi (tanggal 29 Maret 2010) kepada ETSI oleh Nokia Corporation berdasarkan Kebijakan HKI ETSI, diunduh dari tautan

ka

ep

berikut: https://ipr.etsi.org/, yang dapat diakses di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

Bahasa Indonesia untuk Bukti P-26. Hasil cetak (print-out) dari situs resmi 3rd Generation

ng

44. Bukti P-27

on

Partnership Project (3GPP) mengenai spesifikasi teknis

es

Foto copy sesuai asli Terjemahan di bawah sumpah dalam

R

43. Bukti P-26A

In d

A

gu

Hal. 53 dari 136 Hal. Putusan Nomor 40 /Pdt.Sus-Paten/2021/PN Niaga Jkt. Pst.

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

ini:

R

berikut

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 53

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

3GPP Technical Specification (TS) TS 25.212 (v7.5.0) yang diunduh

dari

tautan

berikut:

ng

https://portal.3gpp.org/desktopmodules/Specifications/Spec ificationDetails.aspx?specificationId=468,

yang

dapat

diakses di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

Foto copy sesuai asli Terjemahan di bawah sumpah dalam

gu

45. Bukti P-27A

Bahasa Indonesia untuk Bukti P-27.

Hasil cetak (print-out) dari situs resmi 3rd Generation

A

46. Bukti P-28

Partnership Project (3GPP) mengenai

ub lik

3GPP Technical Specification (TS) TS 25.212 (v7.12.0)

ah

yang

diunduh

dari

tautan

berikut:

https://portal.3gpp.org/desktopmodules/Specifications/Spec ificationDetails.aspx?specificationId=468,

yang

dapat

diakses di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. 47. Bukti P-28A

Foto copy sesuai asli Terjemahan di bawah sumpah dalam

ep

am

ah k

spesifikasi teknis

Bahasa Indonesia untuk Bukti P-28. 48. Bukti P-29

Hasil cetak (print-out) dari situs resmi 3rd Generation

In do ne si

R

Partnership Project (3GPP) bagian 4.6.2 Spesifikasi Teknis (TS) ETSI TS 125 212 (v8.8.0), (v9.6.0), (v10.5.0),

A gu ng

(v11.7.0), (v12.2.0), (v13.1.0) dan (v14.0.0) yang diunduh dari

tautan

berikut:

https://portal.3gpp.org/desktopmodules/Specifications/Spec ificationDetails.aspx?specificationId=468

yang

dapat

diakses di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

49. Bukti P-29A

Foto copy sesuai asli Terjemahan di bawah sumpah dalam Bahasa Indonesia untuk Bukti P-29.

Nang LAU

ub

Foto copy sesuai asli Terjemahan di bawah sumpah dalam Bahasa Indonesia untuk Bukti P-30.

52. Bukti P-31

Print out Presentasi Powerpoint yang dipersiapkan oleh Prof.

Kin

Nang

LAU

ep

–

berjudul

“Introduction

to

telecommunications standards” Foto copy sesuai asli Terjemahan di bawah sumpah dalam

R

53. Bukti P-31A

Bahasa Indonesia untuk Bukti P-31. Hasil cetak (print-out) dari situs resmi 3rd Generation

ng

54. Bukti P-32

on

Partnership Project (3GPP) untuk spesifikasi teknis 3GPP

es

m

51. Bukti P-30A

ka

lik

Foto copy sesuai asli Surat Pernyataan Ahli dari Prof. Kin

ah

50. Bukti P-30

In d

A

gu

Hal. 54 dari 136 Hal. Putusan Nomor 40 /Pdt.Sus-Paten/2021/PN Niaga Jkt. Pst.

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 54

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

Technical Specification (TS) TS 25.306 (v8.12.0) yang diunduh

dari

tautan

berikut:

ng

https://portal.3gpp.org/desktopmodules/Specifications/Spec ificationDetails.aspx?specificationId=1169,

yang

dapat

diakses di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

Foto copy sesuai asli Terjemahan di bawah sumpah dalam

gu

55. Bukti P-32A

Bahasa Indonesia untuk Bukti P-32.

Hasil cetak (print-out) dari situs resmi Bundesamt für

A

56. Bukti P-33

Kommunikation BAKOM (Kantor Federal Komunikasi di diunduh

dari

tautan

berikut:

ub lik

yang

https://www.bakom.admin.ch/dam/bakom/en/dokumente/fa ktenblatt_umts.pdf.download.pdf/factsheet.pdf, yang dapat diakses di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

57. Bukti P-33A

Foto copy sesuai asli Terjemahan di bawah sumpah dalam Bahasa Indonesia untuk Bukti P-33.

ep

ah k

am

ah

Switzerland)

58. Bukti P-34

Hasil cetak (print-out) dari situs resmi GSM Arena untuk produk Realme X3 SuperZoom yang diambil dari tautan

In do ne si

R

berikut: https://www.gsmarena.com/realme_x3_superzoom10250.php yang dapat diakses di seluruh dunia, termasuk

A gu ng

di Indonesia.

59. Bukti P-34A

Foto copy sesuai asli Terjemahan di bawah sumpah dalam Bahasa Indonesia untuk Bukti P-34.

60. Bukti P-35

Hasil cetak (print-out) putusan pengadilan pada Pengadilan

Banding Amerika Serikat untuk Sirkuit Federal dalam Godo Kaisha IP Bridge 1 v. TCL Communication Technology

Holdings Limited; referensi kasus - 2019-2215 yang

lik

ah

diunduh dari tautan ini: https://casetext.com/case/godokaisha-ip-bridge-1-v-tcl-commcn-tech-holdings-ltd-

ub

KAbn..D3KjHcSyLJL0KEmY-1633080184-0gqNtZGzNAmWjcnBszQiR, yang dapat diakses di seluruh

ep

dunia, termasuk di Indonesia. 61. Bukti P-35A

Foto copy sesuai asli Terjemahan di bawah sumpah dalam

62. Bukti P-36

Hasil cetak (print-out) putusan pengadilan pada Pengadilan Banding Amerika Serikat untuk Sirkuit Federal dalam

ng

on

Fujitsu Ltd. v. Netgear Inc., 620 F.3d 1321 yang diunduh

es

R

Bahasa Indonesia untuk Bukti P-35.

M

In d

A

gu

Hal. 55 dari 136 Hal. Putusan Nomor 40 /Pdt.Sus-Paten/2021/PN Niaga Jkt. Pst.

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ik

ah

ka

m

11?__cf_chl_jschl_tk__=pmd_3SNkMRFKlVKBIzcJb5BQB

Halaman 55

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tautan

ini:

https://casetext.com/case/fujitsu-ltd-v-

R

dari

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

netgear-

ng

inc?__cf_chl_jschl_tk__=pmd_fhypXyxW8R35ah.T8HmNl_ 1wQ_rd3AJxzgwuTuGjwDw-1633065302-0-

gqNtZGzNAjujcnBszQi9, yang dapat diakses di seluruh

gu

dunia, termasuk di Indonesia.

63. Bukti P-36A

Foto copy sesuai asli Terjemahan di bawah sumpah dalam

A

Bahasa Indonesia untuk Bukti P-36.

64. Bukti P-37

Hasil cetak (print-out) putusan oleh Pengadilan Tinggi di

Rajesh Bansal and Ors CS(COMM) 436/2017 yang diunduh

dari

tautan

ini:https://indiankanoon.org/doc/156062069/?__cf_chl_jschl

am

_tk__=pmd_ySNfm9cM8VIYKcLcskc2Kyj2J33qAgXqTD8F. UufeeE-1633064654-0-gqNtZGzNAiWjcnBszQjR,

yang

ep

dapat diakses di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

Foto copy sesuai asli Terjemahan di bawah sumpah dalam

R

65. Bukti P-37A

In do ne si

ah k

ub lik

ah

India dalam perkara Koninklijke Philips Electronics N.V. vs.

Bahasa Indonesia untuk Bukti P-37.

Foto copy sesuai asli Nota Faktur No. B51009441

A gu ng

66. Bukti P-38

tertanggal 14 Juli 2021 untuk pembelian Handphone

Realme X3 SUPER ZOOM (SN 860984040211355) seharga Rp 5,999,000 (lima juta sembilan ratus sembilan

puluh sembilan ribu rupiah) yang dikeluarkan Realme Store.

Barang bukti berupa Handphone Realme X3 SUPER PUTIH

ES

860984040211355

(RMX2086)

yang

dengan

diproduksi

oleh

nomor PT.

seri

Selalu

ub

Bahagia Bersama.

68. Bukti P-38B

Foto copy dari foto Handphone Realme X3 SUPER ZOOM WHITE (RMX2086) dengan nomor seri 860984040211355

ka

ep

yang diproduksi oleh PT. Selalu Bahagia Bersama, yang

ah

pada saat diaktifkan dan jaringan 3G dipilih dalam H+

R

pengaturan, indikasi H+ ditampilkan pada ponsel.

berarti HSPA+ atau HSPA yang ditingkatkan (vide Bukti P-

on

ng

M

38 dan P-38A).

es

m

ah

ZOOM

lik

67. Bukti P-38A

In d

A

gu

Hal. 56 dari 136 Hal. Putusan Nomor 40 /Pdt.Sus-Paten/2021/PN Niaga Jkt. Pst.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 56

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Hasil cetak (print-out) dari situs resmi GSM Arena untuk

R

69. Bukti P-39

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

produk OPPO Reno4 F yang diambil dari tautan berikut:

ng

https://www.gsmarena.com/oppo_reno4_f-10478.php yang dapat diakses di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

70. Bukti P-39A

Foto copy sesuai asli Terjemahan di bawah sumpah dalam

gu

Bahasa Indonesia untuk Bukti P-39.

71. Bukti P-39B

Hasil cetak (print-out) yang diambil dari situs resmi

A

Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) untuk produk OPPO Reno4 F

ub lik

diambil

dari

tautan

berikut:

https://sertifikasi.postel.go.id/sertifikat/index?key=brand&val ue=OPPO+Reno4+F&isberlaku=1 , yang dapat di akses di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

Hasil cetak (print-out) dari situs resmi OPPO untuk produk

ep

72. Bukti P-39C

OPPO Reno4 F yang diambil dari tautan berikut:

ah k

am

ah

yang diproduksi oleh PT. Selalu Bahagia Bersama yang

https://www.oppo.com/id/smartphones/series-

In do ne si

R

reno/reno4f/specs/ yang dapat diakses di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

Hasil cetak (print-out) dari situs resmi GSM Arena untuk

A gu ng

73. Bukti P-40

produk OPPO Reno4 PRO yang diambil dari tautan berikut: https://www.gsmarena.com/oppo_reno4_pro-10327.php

yang dapat diakses di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

74. Bukti P-40A

Foto copy sesuai asli Terjemahan di bawah sumpah dalam Bahasa Indonesia untuk Bukti P-40.

Hasil cetak (print-out) yang diambil dari situs resmi

lik

ah

75. Bukti P-40B

Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan

PRO yang diproduksi oleh PT. Selalu Bahagia Bersama

ka

yang

diambil

dari

tautan

berikut:

ep

https://sertifikasi.postel.go.id/sertifikat/index?key=brand&val ue=OPPO+Reno4+PRO&isberlaku=1 , yang dapat di akses

76. Bukti P-40C

Hasil cetak (print-out) dari situs resmi OPPO untuk produk OPPO Reno4 PRO yang diambil dari tautan berikut:

ng

on

https://www.oppo.com/id/smartphones/series-reno/reno4-

es

R

di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

M

In d

A

gu

Hal. 57 dari 136 Hal. Putusan Nomor 40 /Pdt.Sus-Paten/2021/PN Niaga Jkt. Pst.

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ik

ah

ub

m

Informatika (Ditjen SDPPI) untuk produk OPPO Reno4

Halaman 57

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

pro/specs/ yang dapat diakses di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

Hasil cetak (print-out) dari situs resmi GSM Arena untuk

ng

77. Bukti P-41

produk OPPO Reno4 yang diambil dari tautan berikut: https://www.gsmarena.com/oppo_reno4-10348.php

gu

dapat diakses di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

78. Bukti P-41A

Terjemahan di bawah sumpah dalam Bahasa Indonesia

A

untuk Bukti P-41.

79. Bukti P-41B

Hasil cetak (print-out) yang diambil dari situs resmi

ub lik

ah

Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan

Informatika (Ditjen SDPPI) untuk produk OPPO Reno4 yang diproduksi oleh PT. Selalu Bahagia Bersama yang diambil

am

dari

tautan

berikut:

https://sertifikasi.postel.go.id/sertifikat/index?key=brand&val ue=OPPO+Reno4+&isberlaku=1 , yang dapat di akses di

ep

seluruh dunia, termasuk di Indonesia. 80. Bukti P-41C

Hasil cetak (print-out) dari situs resmi OPPO untuk produk Reno4

R

OPPO

yang

diambil

dari

tautan

berikut:

In do ne si

ah k

yang

https://www.oppo.com/id/smartphones/series-

A gu ng

reno/reno4/specs/ yang dapat diakses di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

81. Bukti P-41D

Foto copy sesuai asli Terjemahan di bawah sumpah dalam Bahasa Indonesia untuk Bukti P-41C.

82. Bukti P-42

Hasil cetak (print-out) dari situs resmi GSM Arena untuk produk OPPO Reno3 PRO yang diambil dari tautan berikut: https://www.gsmarena.com/oppo_reno3_pro-10053.php

Indonesia.

ub

Foto copy sesuai asli Terjemahan di bawah sumpah dalam Bahasa Indonesia untuk Bukti P-42.

84. Bukti P-42B

Hasil cetak (print-out) video yang diunggah oleh pihak ketiga

iREDI Gadget , pada situs web YouTube untuk

ep

m

83. Bukti P-42A

produk OPPO Reno3 Pro yang menunjukkan bahwa ponsel

ah

ka

lik

ah

yang dapat diakses di seluruh dunia, termasuk di

tautan

berikut:

ng

M

https://www.youtube.com/watch?v=6O4CwIIw6XE

yang

on

dapat di akses di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

es

R

diproduksi oleh PT. Selalu Bahagia Bersama, diambil dari

In d

A

gu

Hal. 58 dari 136 Hal. Putusan Nomor 40 /Pdt.Sus-Paten/2021/PN Niaga Jkt. Pst.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 58

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Hasil cetak (print-out) dari situs resmi OPPO untuk produk

R

85. Bukti P-42C

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

OPPO Reno3 PRO yang diambil dari tautan berikut:

ng

https://www.oppo.com/id/smartphones/series-reno/reno3-

pro/specs/ yang dapat diakses di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

Foto copy sesuai asli Terjemahan di bawah sumpah dalam

gu

86. Bukti P-42D

Bahasa Indonesia untuk Bukti P-42C.

Hasil cetak (print-out) dari situs resmi GSM Arena untuk

A

87. Bukti P-43

produk OPPO Reno3 yang diambil dari tautan berikut:

dapat diakses di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

88. Bukti P-43A

Foto copy sesuai asli Terjemahan di bawah sumpah dalam Bahasa Indonesia untuk Bukti P-43.

89. Bukti P-43B

Hasil cetak (print-out) video yang diunggah oleh pihak

ep

ketiga Gadgetin, pada situs web YouTube untuk produk OPPO Reno3 yang menunjukkan bahwa ponsel diproduksi

ah k

am

yang

ub lik

ah

https://www.gsmarena.com/oppo_reno3-10125.php

oleh PT. Selalu Bahagia Bersama, diambil dari tautan

In do ne si

https://www.youtube.com/watch?v=TA7BrUKQVik

R

berikut:

yang dapat di akses di seluruh dunia, termasuk di

A gu ng

Indonesia.

90. Bukti P-43C

Hasil cetak (print-out) dari situs resmi OPPO untuk produk OPPO

Reno3

yang

diambil

dari

tautan

berikut:

https://www.oppo.com/id/smartphones/seriesreno/reno3/specs/

yang dapat diakses di seluruh dunia,

termasuk di Indonesia.

91. Bukti P-43D

Foto copy sesuai asli Terjemahan di bawah sumpah dalam

lik

ah

Bahasa Indonesia untuk Bukti P-43C.

92. Bukti P-44

Hasil cetak (print-out) dari situs resmi GSM Arena untuk

ub

https://www.gsmarena.com/oppo_reno2_f-9810.php

yang

dapat diakses di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Foto copy sesuai asli Terjemahan di bawah sumpah dalam

ep

93. Bukti P-44A

Bahasa Indonesia untuk Bukti P-44.

ketiga Gadgetin, pada situs web YouTube untuk produk OPPO

F yang menunjukkan

bahwa

ng

Reno2

ponsel

on

diproduksi oleh PT. Selalu Bahagia Bersama, diambil dari

es

Hasil cetak (print-out) video yang diunggah oleh pihak

R

94. Bukti P-44B

M

In d

A

gu

Hal. 59 dari 136 Hal. Putusan Nomor 40 /Pdt.Sus-Paten/2021/PN Niaga Jkt. Pst.

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ik

ah

ka

m

produk OPPO Reno2 F yang diambil dari tautan berikut:

Halaman 59

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

R

tautan

https://www.youtube.com/watch?v=JmCmM1zNnu4&t=128

yang dapat di akses di seluruh dunia, termasuk di

ng

s

Indonesia.

95. Bukti P-44C

Hasil cetak (print-out) dari situs resmi OPPO untuk produk

gu

OPPO Reno2 F yang diambil dari tautan berikut: https://www.oppo.com/id/smartphones/series-reno/reno2-f/

A

yang dapat diakses di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

Foto copy sesuai asli Terjemahan di bawah sumpah dalam

ub lik

ah

96. Bukti P-44D

Bahasa Indonesia untuk Bukti P-44C.

97. Bukti P-45

Hasil cetak (print-out) dari situs resmi GSM Arena untuk

berikut: https://www.gsmarena.com/oppo_reno_10x_zoom9654.php yang dapat diakses di seluruh dunia, termasuk di

ep

Indonesia. 98. Bukti P-45A

Foto copy sesuai asli Terjemahan di bawah sumpah dalam

R

Bahasa Indonesia untuk Bukti P-45. 99. Bukti P-45B

In do ne si

ah k

am

produk OPPO Reno 10x ZOOM yang diambil dari tautan

Hasil cetak (print-out) video yang diunggah oleh pihak

A gu ng

ketiga Telunjuk.com, pada situs web YouTube untuk produk OPPO Reno 10x ZOOM yang menunjukkan bahwa

ponsel diproduksi oleh PT. Selalu Bahagia Bersama, diambil

dari

tautan

berikut:

https://www.youtube.com/watch?v=yJ1VW6xSnOw&t=65s

yang dapat di akses di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

Hasil cetak (print-out) dari situs resmi OPPO untuk produk

lik

ah

100. Bukti P-45C

OPPO Reno 10x ZOOM yang diambil dari tautan berikut:

ub

10x-zoom-12gb/specs/ yang dapat diakses di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

Foto copy sesuai asli Terjemahan di bawah sumpah dalam

ep

101. Bukti P-45D

Bahasa Indonesia untuk Bukti P-45C.

produk OPPO A92 yang diambil dari tautan berikut: https://www.gsmarena.com/oppo_a92-10211.php

ng

yang

on

dapat diakses di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

es

Hasil cetak (print-out) dari situs resmi GSM Arena untuk

R

102. Bukti P-46

M

In d

A

gu

Hal. 60 dari 136 Hal. Putusan Nomor 40 /Pdt.Sus-Paten/2021/PN Niaga Jkt. Pst.

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ik

ah

ka

m

https://www.oppo.com/id/smartphones/series-reno/reno-

Halaman 60

Foto copy sesuai asli Terjemahan di bawah sumpah dalam

R

103. Bukti P-46A

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahasa Indonesia untuk Bukti P-46.

Hasil cetak (print-out) yang diambil dari situs resmi

ng

104. Bukti P-46B

Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) untuk produk OPPO A92 yang

gu

diproduksi oleh PT. Selalu Bahagia Bersama yang diambil dari

berikut:

A

ue=OPPO+A92&isberlaku=1, yang dapat di akses di

ub lik

seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

ah

Hasil cetak (print-out) dari situs resmi OPPO untuk produk OPPO

A92

yang

diambil

dari

tautan

berikut:

https://www.oppo.com/id/smartphones/series-a/a92/specs/ yang dapat diakses di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

ep

am

ah k

tautan

https://sertifikasi.postel.go.id/sertifikat/index?key=brand&val

105. Bukti P-46C

106. Bukti P-46D

Foto copy sesuai asli Terjemahan di bawah sumpah dalam Bahasa Indonesia untuk Bukti P-46C.

In do ne si

Hasil cetak (print-out) dari situs resmi GSM Arena untuk

R

107. Bukti P-47

produk OPPO A91 yang diambil dari tautan berikut:

A gu ng

https://www.gsmarena.com/oppo_a91-10000.php

yang

dapat diakses di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

108. Bukti P-47A

Foto copy sesuai asli Terjemahan di bawah sumpah dalam Bahasa Indonesia untuk Bukti P-47.

109. Bukti P-47B

Hasil cetak (print-out) yang diambil dari situs resmi Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) untuk produk OPPO A91 yang

lik

ah

diproduksi oleh PT. Selalu Bahagia Bersama yang diambil dari

tautan

berikut:

https://sertifikasi.postel.go.id/sertifikat/index?key=brand&val

ub

m

ue=OPPO+A91&isberlaku=1 , yang dapat di akses di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Hasil cetak (print-out) dari situs resmi OPPO untuk produk OPPO

A91

yang

diambil

dari

tautan

berikut: yang

R

https://www.oppo.com/id/smartphones/series-a/a91/ dapat diakses di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

Foto copy sesuai asli Terjemahan di bawah sumpah dalam

ng

111. Bukti P-47D

on

Bahasa Indonesia untuk Bukti P-47C.

es

110. Bukti P-47C

ep

ka

In d

A

gu

Hal. 61 dari 136 Hal. Putusan Nomor 40 /Pdt.Sus-Paten/2021/PN Niaga Jkt. Pst.

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 61

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Hasil cetak (print-out) dari situs resmi GSM Arena untuk

R

112. Bukti P-48

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

OPPO

A53

diambil

dari

tautan

berikut:

https://www.gsmarena.com/oppo_a53-10376.php

yang

ng

produk

dapat diakses di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

113. Bukti P-48A

Foto copy sesuai asli Terjemahan di bawah sumpah dalam

gu

Bahasa Indonesia untuk Bukti P-48.

114. Bukti P-48B

Hasil cetak (print-out) yang diambil dari situs resmi

A

Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) untuk produk OPPO A53 yang

ub lik

dari

tautan

berikut:

https://sertifikasi.postel.go.id/sertifikat/index?key=brand&val ue=OPPO+A53&isberlaku=1 , yang dapat di akses di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

Hasil cetak (print-out) dari situs resmi OPPO untuk produk OPPO

ep

115. Bukti P-48C

ah k

am

ah

diproduksi oleh PT. Selalu Bahagia Bersama yang diambil

A53

diambil

dari

tautan

berikut:

https://www.oppo.com/id/smartphones/series-a/a53/specs/

Indonesia.

Hasil cetak (print-out) dari situs resmi GSM Arena untuk

A gu ng

116. Bukti P-49

In do ne si

R

yang dapat diakses di seluruh dunia, termasuk di

produk OPPO A52 yang diambil dari tautan berikut: https://www.gsmarena.com/oppo_a52-10194.php

yang

dapat diakses di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

117. Bukti P-49A

Foto copy sesuai asli Terjemahan di bawah sumpah dalam Bahasa Indonesia untuk Bukti P-49.

118. Bukti P-49B

Hasil cetak (print-out) yang diambil dari situs resmi

lik

ah

Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) untuk produk OPPO A52 yang

dari

tautan

berikut:

ka

https://sertifikasi.postel.go.id/sertifikat/index?key=brand&val

ep

ue=OPPO+A52&isberlaku=1

, yang dapat di akses di

seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

OPPO

A52

yang

diambil

dari

tautan

berikut:

https://www.oppo.com/id/smartphones/series-a/a52/specs/

on

ng

es

Hasil cetak (print-out) dari situs resmi OPPO untuk produk

R

119. Bukti P-49C

M

In d

A

gu

Hal. 62 dari 136 Hal. Putusan Nomor 40 /Pdt.Sus-Paten/2021/PN Niaga Jkt. Pst.

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ik

ah

ub

m

diproduksi oleh PT. Selalu Bahagia Bersama yang diambil

Halaman 62

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

yang dapat diakses di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

Foto copy sesuai asli Terjemahan di bawah sumpah dalam

ng

120. Bukti P-49D

Bahasa Indonesia untuk Bukti P-49C.

121. Bukti P-50

Hasil cetak (print-out) dari situs resmi GSM Arena untuk

gu

produk OPPO A33 yang diambil dari tautan berikut: https://www.gsmarena.com/oppo_a33_(2020)-10474.php

A

yang dapat diakses di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

Foto copy sesuai asli Terjemahan di bawah sumpah dalam

ub lik

ah

122. Bukti P-50A

Bahasa Indonesia untuk Bukti P-50.

123. Bukti P-50B

Hasil cetak (print-out) yang diambil dari situs resmi

am

Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) untuk produk OPPO A33 yang

ep

diproduksi oleh PT. Selalu Bahagia Bersama yang diambil

ah k

dari

tautan

berikut:

https://sertifikasi.postel.go.id/sertifikat/index?key=brand&val

seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

Hasil cetak (print-out) dari situs resmi OPPO untuk produk

A gu ng

124. Bukti P-50C

In do ne si

R

ue=OPPO+A33&isberlaku=1 , yang dapat di akses di

OPPO

A33

yang

diambil

dari

tautan

berikut:

https://www.oppo.com/id/smartphones/series-a/a33// yang dapat diakses di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

125. Bukti P-51

Hasil cetak (print-out) dari situs resmi GSM Arena untuk produk OPPO A11k yang diambil dari tautan berikut: https://www.gsmarena.com/oppo_a11k-10694.php

lik

ah

dapat diakses di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Foto copy sesuai asli Sworn translation in Indonesian for

ub

Exhibit P-51. Terjemahan di bawah sumpah dalam Bahasa Indonesia untuk Bukti P-51.

127. Bukti P-51B

Hasil cetak (print-out) yang diambil dari situs resmi Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan

ep

m

126. Bukti P-51A

Informatika (Ditjen SDPPI) untuk produk OPPO A11k yang

ah

ka

yang

tautan

berikut:

on

ng

M

https://sertifikasi.postel.go.id/sertifikat/index?key=brand&val

es

dari

R

diproduksi oleh PT. Selalu Bahagia Bersama yang diambil

In d

A

gu

Hal. 63 dari 136 Hal. Putusan Nomor 40 /Pdt.Sus-Paten/2021/PN Niaga Jkt. Pst.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 63

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

ue=OPPO+A11k&isberlaku=1 , yang dapat di akses di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

Hasil cetak (print-out) dari situs resmi OPPO untuk produk

ng

128. Bukti P-51C

OPPO

A11k

yang

diambil

dari

tautan

berikut:

https://www.oppo.com/id/smartphones/series-a/a11k/specs/

gu

yang dapat diakses di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

Foto copy sesuai asli Terjemahan di bawah sumpah dalam

A

129. Bukti P-51D

Bahasa Indonesia untuk Bukti P-51C.

Hasil cetak (print-out) dari situs resmi GSM Arena untuk

ub lik

produk OPPO A12 yang diambil dari tautan berikut: https://www.gsmarena.com/oppo_a12-10171.php

yang

dapat diakses di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

131. Bukti P-52A

Foto copy sesuai asli Terjemahan di bawah sumpah dalam Bahasa Indonesia untuk Bukti P-52.

ep

ah k

am

ah

130. Bukti P-52

132. Bukti P-52B

Hasil cetak (print-out) yang diambil dari situs resmi Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan

In do ne si

R

Informatika (Ditjen SDPPI) untuk produk OPPO A12 yang diproduksi oleh PT. Selalu Bahagia Bersama yang diambil

A gu ng

dari

tautan

berikut:

https://sertifikasi.postel.go.id/sertifikat/index?key=brand&val

ue=OPPO+A12&isberlaku=1 , yang dapat di akses di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

133. Bukti P-52C

Hasil cetak (print-out) dari situs resmi OPPO untuk produk OPPO

A12

yang

diambil

dari

tautan

berikut:

https://www.oppo.com/id/smartphones/series-a/a12/specs/

Indonesia.

ub

Foto copy sesuai asli Terjemahan di bawah sumpah dalam Bahasa Indonesia untuk Bukti P-52C.

135. Bukti P-53

Hasil cetak (print-out) dari situs resmi GSM Arena untuk produk OPPO A31 yang diambil dari tautan berikut:

ep

ka

m

134. Bukti P-52D

https://www.gsmarena.com/oppo_a31-10083.php

yang

136. Bukti P-53A

Foto copy sesuai asli Terjemahan di bawah sumpah dalam Bahasa Indonesia untuk Bukti P-53.

on

ng

es

R

dapat diakses di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

M

In d

A

gu

Hal. 64 dari 136 Hal. Putusan Nomor 40 /Pdt.Sus-Paten/2021/PN Niaga Jkt. Pst.

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ik

ah

lik

ah

yang dapat diakses di seluruh dunia, termasuk di

Halaman 64

Hasil cetak (print-out) yang diambil dari situs resmi

R

137. Bukti P-53B

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan

ng

Informatika (Ditjen SDPPI) untuk produk OPPO A31 yang diproduksi oleh PT. Selalu Bahagia Bersama yang diambil dari

berikut:

gu

ue=OPPO+A31&isberlaku=1, yang dapat di akses di

A

seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

Hasil cetak (print-out) dari situs resmi OPPO untuk produk A31

yang

diambil

dari

tautan

berikut:

ub lik

OPPO

ah

https://www.oppo.com/id/smartphones/series-a/a31/specs/ yang dapat diakses di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

139. Bukti P-53D

Foto copy sesuai asli Terjemahan di bawah sumpah dalam Bahasa Indonesia untuk Bukti P-53D.

ep

am

ah k

tautan

https://sertifikasi.postel.go.id/sertifikat/index?key=brand&val

138. Bukti P-53C

140. Bukti P-54

Hasil cetak (print-out) dari situs resmi GSM Arena untuk produk OPPO A9 2020 yang diambil dari tautan berikut:

In do ne si

R

https://www.gsmarena.com/oppo_a9_(2020)-9819.php

yang dapat diakses di seluruh dunia, termasuk di

A gu ng

Indonesia.

141. Bukti P-54A

Foto copy sesuai asli Terjemahan di bawah sumpah dalam Bahasa Indonesia untuk Bukti P-54.

142. Bukti P-54B

Hasil cetak (print-out) yang diambil dari situs resmi

Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) untuk produk OPPO A9 2020

yang diproduksi oleh PT. Selalu Bahagia Bersama yang dari

tautan

lik

diambil

ah

berikut:

https://sertifikasi.postel.go.id/sertifikat/index?key=brand&val

ub

ue=OPPO+A9+2020&isberlaku=1 , yang dapat di akses di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

143. Bukti P-54C

Hasil cetak (print-out) dari situs resmi OPPO untuk produk OPPO

A9

2020

yang

ep

diambil dari

tautan

berikut:

https://www.oppo.com/id/smartphones/series-a/a9yang dapat diakses di seluruh dunia,

R

2020/specs/

termasuk di Indonesia. Foto copy sesuai asli Terjemahan di bawah sumpah dalam

ng

144. Bukti P-54D

on

Bahasa Indonesia untuk Bukti P-54C.

es

m ka

In d

A

gu

Hal. 65 dari 136 Hal. Putusan Nomor 40 /Pdt.Sus-Paten/2021/PN Niaga Jkt. Pst.

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 65

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Hasil cetak (print-out) dari situs resmi GSM Arena untuk

R

145. Bukti P-55

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

produk OPPO A5 2020 yang diambil dari tautan berikut:

ng

https://www.gsmarena.com/oppo_a5_(2020)-9883.php

yang dapat diakses di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

Foto copy sesuai asli Terjemahan di bawah sumpah dalam

gu

146. Bukti P-55A

Bahasa Indonesia untuk Bukti P-55.

Hasil cetak (print-out) yang diambil dari situs resmi

A

147. Bukti P-55B

Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan

ub lik

yang diproduksi oleh PT. Selalu Bahagia Bersama yang diambil

dari

tautan

berikut:

https://sertifikasi.postel.go.id/sertifikat/index?key=brand&val ue=OPPO+A5+2020&isberlaku=1 , yang dapat di akses di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

148. Bukti P-55C

ep

ah k

am

ah

Informatika (Ditjen SDPPI) untuk produk OPPO A5 2020

Hasil cetak (print-out) dari situs resmi OPPO untuk produk OPPO

A5

2020

yang

diambil dari

tautan

berikut:

In do ne si

R

https://www.oppo.com/id/smartphones/series-a/a5-

2020/specs/ yang dapat diakses di seluruh dunia, termasuk

A gu ng

di Indonesia.

149. Bukti P-55D

Foto copy sesuai asli Terjemahan di bawah sumpah dalam Bahasa Indonesia untuk Bukti P-55C.

150. Bukti P-56

Hasil cetak (print-out) dari situs resmi GSM Arena untuk produk Realme C17 yang diambil dari tautan berikut: https://www.gsmarena.com/realme_c17-10439.php

yang

dapat diakses di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

Foto copy sesuai asli Terjemahan di bawah sumpah dalam

lik

ah

151. Bukti P-56A

Bahasa Indonesia untuk Bukti P-56.

Hasil cetak (print-out) yang diambil dari situs resmi

ub

m

152. Bukti P-56B

Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan

ka

Informatika (Ditjen SDPPI) untuk produk Realme C17 yang

ep

diproduksi oleh PT. Selalu Bahagia Bersama yang diambil

ah

dari

tautan

berikut:

ue=REALME+C17&isberlaku=1 , yang dapat di akses di

on

ng

M

seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

es

R

https://sertifikasi.postel.go.id/sertifikat/index?key=brand&val

In d

A

gu

Hal. 66 dari 136 Hal. Putusan Nomor 40 /Pdt.Sus-Paten/2021/PN Niaga Jkt. Pst.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 66

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Hasil cetak (print-out) dari situs resmi Realme untuk produk

R

153. Bukti P-56C

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Realme

C17

yang

diambil

dari

tautan

ng

https://www.realme.com/id/realme-c17/specs

berikut:

yang dapat

diakses di seluruh dunia, termasuk di Indonesia

154. Bukti P-57

Hasil cetak (print-out) dari situs resmi GSM Arena untuk

gu

produk Realme 7 yang diambil dari tautan berikut: https://www.gsmarena.com/realme_7_(asia)-10416.php

A

yang dapat diakses di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

Foto copy sesuai asli Terjemahan di bawah sumpah dalam

ub lik

ah

155. Bukti P-57A

Bahasa Indonesia untuk Bukti P-57.

156. Bukti P-57B

Hasil cetak (print-out) yang diambil dari situs resmi

am

Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) untuk produk Realme 7 yang

ep

diproduksi oleh PT. Selalu Bahagia Bersama yang diambil

ah k

dari

tautan

berikut:

https://sertifikasi.postel.go.id/sertifikat/index?key=brand&val

In do ne si

R

ue=REALME%207&isberlaku=1&gvsf=brand&gvso=ASC ,

yang dapat di akses di seluruh dunia, termasuk di

A gu ng

Indonesia.

157. Bukti P-57C

Hasil cetak (print-out) dari situs resmi Realme untuk produk Realme

7

yang

diambil

dari

tautan

https://www.realme.com/id/realme-7/specs

yang

berikut:

dapat

diakses di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

158. Bukti P-58

Hasil cetak (print-out) dari situs resmi GSM Arena untuk produk Realme 7i yang diambil dari tautan berikut:

lik

ah

https://www.gsmarena.com/realme_7i-10430.php dapat diakses di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

ub

Foto copy sesuai asli Terjemahan di bawah sumpah dalam Bahasa Indonesia untuk Bukti P-58.

160. Bukti P-58B

Hasil cetak (print-out) yang diambil dari situs resmi Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan

ep

m

159. Bukti P-58A

Informatika (Ditjen SDPPI) untuk produk Realme 7i yang

ah

ka

yang

tautan

berikut:

on

ng

M

https://sertifikasi.postel.go.id/sertifikat/index?key=brand&val

es

dari

R

diproduksi oleh PT. Selalu Bahagia Bersama yang diambil

In d

A

gu

Hal. 67 dari 136 Hal. Putusan Nomor 40 /Pdt.Sus-Paten/2021/PN Niaga Jkt. Pst.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 67

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

ue=REALME+7i&isberlaku=1, yang dapat di akses di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

Hasil cetak (print-out) dari situs resmi Realme untuk produk

ng

161. Bukti P-58C

Realme

7i

yang

diambil

dari

tautan

https://www.realme.com/id/realme-7i/specs

yang dapat

gu

diakses di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

162. Bukti P-59

Hasil cetak (print-out) dari situs resmi GSM Arena untuk

A

produk Realme 6 PRO yang diambil dari tautan berikut:

https://www.gsmarena.com/realme_6_pro-10114.php yang

ub lik

ah

dapat diakses di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

163. Bukti P-59A

Terjemahan di bawah sumpah dalam Bahasa Indonesia untuk Bukti P-59.

164. Bukti P-59B

Hasil cetak (print-out) yang diambil dari situs resmi Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan

ep

Informatika (Ditjen SDPPI) untuk produk Realme 6 PRO yang diproduksi oleh PT. Selalu Bahagia Bersama yang

ah k

am

berikut:

diambil

dari

tautan

berikut:

In do ne si

R

https://sertifikasi.postel.go.id/sertifikat/index?key=brand&val

ue=REALME+6+pro&isberlaku=1 , yang dapat di akses di

A gu ng

seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

165. Bukti P-59C

Hasil cetak (print-out) dari situs resmi Realme untuk produk Realme

6

PRO

yang

diambil

dari

tautan

berikut:

https://www.realme.com/id/realme-6-pro/specs yang dapat diakses di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

166. Bukti P-60

Hasil cetak (print-out) dari situs resmi GSM Arena untuk produk Realme 6 yang diambil dari tautan berikut:

lik

ah

https://www.gsmarena.com/realme_6-10113.php dapat diakses di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

untuk Bukti P-60. 168. Bukti P-60B

ub

Terjemahan di bawah sumpah dalam Bahasa Indonesia

Hasil cetak (print-out) yang diambil dari situs resmi Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan

ep

m

167. Bukti P-60A

Informatika (Ditjen SDPPI) untuk produk Realme 6 yang

ah

ka

yang

tautan

berikut:

ng

M

https://sertifikasi.postel.go.id/sertifikat/index?key=brand&val

on

ue=REALME%206&isberlaku=1&gvsf=brand&gvso=ASC ,

es

dari

R

diproduksi oleh PT. Selalu Bahagia Bersama yang diambil

In d

A

gu

Hal. 68 dari 136 Hal. Putusan Nomor 40 /Pdt.Sus-Paten/2021/PN Niaga Jkt. Pst.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 68

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

yang dapat di akses di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

Hasil cetak (print-out) dari situs resmi Realme untuk produk

ng

169. Bukti P-60C

Realme

6

yang

diambil

dari

tautan

https://www.realme.com/id/realme-6/specs

yang

dapat

gu

diakses di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

170. Bukti P-61

Hasil cetak (print-out) dari situs resmi GSM Arena untuk

A

produk Realme C12 yang diambil dari tautan berikut: https://www.gsmarena.com/realme_c12-10369.php

yang

ub lik

ah

dapat diakses di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

171. Bukti P-61A

Foto copy sesuai asli Terjemahan di bawah sumpah dalam Bahasa Indonesia untuk Bukti P-61.

172. Bukti P-61B

Hasil cetak (print-out) yang diambil dari situs resmi Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan

ep

Informatika (Ditjen SDPPI) untuk produk Realme C12 yang diproduksi oleh PT. Selalu Bahagia Bersama yang diambil

ah k

am

berikut:

dari

tautan

berikut:

In do ne si

R

https://sertifikasi.postel.go.id/sertifikat/index?key=brand&val

ue=Realme+C12&isberlaku=1 , yang dapat di akses di

A gu ng

seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

173. Bukti P-61C

Hasil cetak (print-out) dari situs resmi Realme untuk produk Realme

C12

yang

diambil

dari

tautan

berikut:

https://www.realme.com/id/realme-c12/specs yang dapat diakses di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

174. Bukti P-62

Foto copy sesuai asli Laporan pengujian oleh Nokia Technologies Oy

Foto copy sesuai asli Terjemahan di bawah sumpah dalam

lik

Bahasa Indonesia untuk Bukti P-62.

Flash disk Rekaman video dari laporan pengujian

177. Bukti P-63A

Foto copy sesuai asli Terjemahan di bawah sumpah dalam

ub

176. Bukti P-63

Bahasa Indonesia untuk Bukti P-63. Print out Sketsa dari rekaman video

179. Bukti P-65

Print out Profil perusahaan dari PT Selalu Bahagia dikeluarkan

oleh

Direktorat

Jenderal

Administrasi Hukum Umum (AHU) di Kementerian Hukum

on

ng

M

dan Hak Asasi Manusia.

es

yang

R

Bersama

ep

178. Bukti P-64

ah

ka

m

ah

175. Bukti P-62A

In d

A

gu

Hal. 69 dari 136 Hal. Putusan Nomor 40 /Pdt.Sus-Paten/2021/PN Niaga Jkt. Pst.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 69

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Hasil cetak (print-out) penelusuran perusahaan OnePlus

R

180. Bukti P-66

Technology

(Shenzhen)

Co.,

Ltd

yang dapat diakses dari

ng

深圳市万普拉斯科技有限公司

seluruh dunia, termasuk di Indonesia dari tautan ini: http://www.gsxt.gov.cn/%7BADA478FCC585D92E36B2BF

gu

FFE7595B62E670D8C08016A820FCBC850197C431B5B8

2E9018C4842CDB3D04F315BDB01858E7E3584C936D25

A

19E75C407C827245824529452945824529543868046838 5404523E6E13432F7FB8D4A8B6E0B66EFCFEAD9E475

ub lik

ah

FE1E35E536A72DF8FDFA3F51CB443A50D9B99812C7C 107C107C10-1638960924748%7D

Foto copy sesuai asli Terjemahan di bawah sumpah dalam Bahasa Indonesia untuk Bukti P-66.

182. Bukti P-67

Hasil cetak (print-out) penelusuran perusahaan Guangdong

Branch

ep

OPPO Mobile Telecommunications Corp., Ltd. Shanghai

ah k

am

181. Bukti P-66A

OPPO广东移动通信有限公司上海分公司

yang

R

dapat diakses dari seluruh dunia, termasuk di Indonesia tautan

In do ne si

pada

A gu ng

ini:http://www.gsxt.gov.cn/%7BA3CA7692CBEBD74038DC B191E937550CE81ED6AE8E78A64EF2D28B6F99AA3FD

BB6409E76CAEA22B5336AFD7BB3DE1636E98D56229D 032B77E9324E128C1C4B56666A666A667B4B474B474B

474B474BE8DED2E2FFCFF9CFC3CFC3CFF95AE21072

4112ABD30D6FB2DF86FE330535291F965EC94F877113 6BA6969A969A969A-1638951953800%7D

Foto copy sesuai asli Terjemahan di bawah sumpah dalam

ah

183. Bukti P-67A

lik

Bahasa Indonesia untuk Bukti P-67.

Print out Petikan Resmi Laporan Tahunan dari Ascension

m

International Perseroan

Trading

Co,

Limited

ub

184. Bukti P-68

Daerah Administratif

dari

Pendaftaran

Khusus Hong Kong

ep

tertanggal 28 Oktober 2021, yang telah dinotarisasi dan

ka

legalisasi di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Hong Kong.

Bahasa Indonesia untuk Bukti P-68. Hasil cetak (print-out) penelusuran perusahaan Beijing

ng

186. Bukti P-69

on

OPPO Communications Co., Ltd 北京欧珀通信有限公司

es

Foto copy sesuai asli Terjemahan di bawah sumpah dalam

R

185. Bukti P-68A

In d

A

gu

Hal. 70 dari 136 Hal. Putusan Nomor 40 /Pdt.Sus-Paten/2021/PN Niaga Jkt. Pst.

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 70

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

yang dapat diakses dari seluruh dunia, termasuk di Indonesia

pada

tautan

ini:

ng

http://www.gsxt.gov.cn/%7B3811ED4950304C9BA3072A4

A72ECCED773C54D7515A33D95690910B40271A4002D9 B05AD5131B96EA8B166A028058DED7256CDF906D8B0

gu

AC72E9D5C917C7D0A0D09CD09CD078D0337F9CD033 431FD9A9F4B8805519552579BFCF3EF8C0681E201E43

A

0F376A92200271629BA33D1F82AFB68E0373035F29E06 8BF79F147655DD0A0ECA0ECA0EC-

Foto copy sesuai asli Terjemahan di bawah sumpah dalam Bahasa Indonesia untuk Bukti P-69.

188. Bukti P-70

Hasil cetak (print-out) penelusuran perusahaan Guangdong OnePlus

Mobile

Communications

Co.,

ep

Ltd广东万普拉斯移动通信有限公司 yang dapat diakses dari seluruh dunia, termasuk di Indonesia pada tautan ini:

ah k

am

187. Bukti P-69A

ub lik

ah

1638954573722%7D

http://www.gsxt.gov.cn/%7B4D74982C255539FED6625F2

In do ne si

R

F0789BBB206A0381060C648F01C6C65D17714D16558F

E70C82454CC0BDDD413C55D60F8880733B89C73BDC5

A gu ng

C9078CA0AC62A2A552A5F9A5F9A59C7D3067A2EE0F4

2326E0EF90E7E1E421E42321A461A463618306C207CB9 E5DC80E080CC2486B4D7D43D159BA924191038A5C5A 5E9A47DE522F46CCAF8D04D2D712D712D711638960059305%7D

189. Bukti P-71

Hasil cetak (print-out) penelusuran perusahaan Shenzhen OPPO

Software

Technology

Co.,

Ltd

lik

ah

深圳市欧珀软件科技有限公司 yang dapat diakses dari seluruh dunia, termasuk di Indonesia pada tautan ini:

ub

m

http://www.gsxt.gov.cn/%7B1D1AC842753B6990860C0F4 157E7EBDC56CE687E30A8189E4C0235BF277A810B089

ep

ka

020A6743A9C658DBA43AB0D0EA8E6575DE8F223D395 A757E2F0C232CCF53CF597F597F53CF597E486D8BAD 886E4BAE280DECE90F2ACDFBDE5BDE39046DAD68BB

ah

45A385A385A38-1638960180968%7D Foto copy sesuai asli Terjemahan di bawah sumpah dalam

ng

190. Bukti P-71A

on

Bahasa Indonesia untuk Bukti P-71.

es

R

66177C7CB787B4C5AF9A7F98BD334926B8325BDB1A70

In d

A

gu

Hal. 71 dari 136 Hal. Putusan Nomor 40 /Pdt.Sus-Paten/2021/PN Niaga Jkt. Pst.

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 71

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Hasil cetak (print-out) halaman website yang dapat diakses

R

191. Bukti P-72

dari seluruh dunia, termasuk di Indonesia pada tautan ini:

ng

https://www.realme.com/eu/legal/legal-notice

192. Bukti P-72A

Foto copy sesuai asli Terjemahan di bawah sumpah dalam Bahasa Indonesia untuk Bukti P-72.

Print out Profil perusahaan dari PT Bright Mobile

gu

193. Bukti P-73

Telecommunication yang dikeluarkan oleh

Direktorat

A

Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

ub lik

Hasil cetak (print-out) penelusuran perusahaan Guangdong

ah

194. Bukti P-74

OPPO

Mobile

Telecommunications

Corp.,

Ltd

OPPO广东移动通信有限公司 yang dapat diakses dari

am

seluruh dunia, termasuk di Indonesia pada tautan ini: http://www.gsxt.gov.cn/%7BDE4A0B12B66BAAC0455CCC

ep

1194B7288C959EAB2EF3F8DBCE8F52F6EFE42A425BC

ah k

BC0E3F6B76A5F354EEA80FBCE5E6BB6940D2BA2E083 56F794B23392F19C366C36C736C736D6C3991AFA0B63

In do ne si

R

A875F607F662BFE5BF72E63B5346D2BA671C9978264E 1084EC27EA7ED89D920DC36D29AC8F1030A00481B17

A gu ng

CB150B0C4F19BE0D5DE41C4F439C839C839C81638960389646%7D

195. Bukti P-74A

Foto copy sesuai asli Terjemahan di bawah sumpah dalam Bahasa Indonesia untuk Bukti P-74.

196. Bukti P-75

Hasil cetak (print-out) penelusuran perusahaan Dong Oplus

Guang

Holdings Ltd. 广东欧加控股有限公司 yang

ah

dapat diakses dari seluruh dunia, termasuk di Indonesia tautan

lik

dari

ini:

http://www.gsxt.gov.cn/%7B0F9FDAC767BE7B1594891DC

ub

m

44562F959444B7AFB222D0A1B5E87273A35FF938E1A15 322366BF8EE09F3F512E1F8BBA6345D8FA77315687224

ep

ka

567E2472049E7B9E712E712E7BD74F317688DF23BE21 7E2F3E23BF207F207DE5FAA5F964F30B17E8B7E12E77 7824B8267262DB67CD6961730AB8F1BBB3A0EC70EF00

ah

1638953827725%7D Foto copy sesuai asli Terjemahan di bawah sumpah dalam

ng

197. Bukti P-75A

on

Bahasa Indonesia untuk Bukti P-75.

es

R

575442A55646BF071458C798C798C79-

In d

A

gu

Hal. 72 dari 136 Hal. Putusan Nomor 40 /Pdt.Sus-Paten/2021/PN Niaga Jkt. Pst.

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 72

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Hasil cetak (print-out) penelusuran perusahaan Guangdong

R

198. Bukti P-76

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Oujia

Communications

Technology

Co.,

Ltd

ng

广东欧加通信科技有限公司 yang dapat diakses dari seluruh dunia,

termasuk

di

Indonesia

pada

tautan

ini:

http://www.gsxt.gov.cn/%7B47DA92822FFB3350DCCC558

gu

10D27B11C0C0E32BE6A68425E16C26F7F7DBADBCB52 507A662EFAC6A5D77A196B57CEF2260D9DB2327913C

A

F670D22AA02680CAFFCAF57AF57AFFCAF57BE46827A

8246BE7AB840840ECA32F632CA658CDB286462F43394

21AE21AE21A-1639039369766%7D

199. Bukti P-76A

Foto copy sesuai asli Terjemahan di bawah sumpah dalam Bahasa Indonesia untuk Bukti P-76.

200. Bukti P-77

Hasil cetak (print-out) penelusuran perusahaan Shenzhen Mingwang

ep

Zhongke

Communications

Co.,

Ltd

深圳市中科明望通信软件有限公司 yang dapat diakses dari

ah k

am

ub lik

ah

D9557FE9C059F478418541A96B162A493B0705931F26E

dunia,

termasuk

di

Indonesia

R

seluruh

pada

tautan

In do ne si

ini:http://www.gsxt.gov.cn/%7B9D1A4842F53BE990060C8

A gu ng

F41D7E76BDCD6CEE87EB0A8989ECC02B5BFA77A010

B8890A0A6F43A1C650DBAC3AB8D0E28E6D75D68F2A3 D315A7D7E270C2B2CC753C75977597753C7597648658

BA588664BA62805E17F565BD5F8172AA74E4B2AE22FF 421583B33F0C8F38AE8D538D7FA7C0E69FF7D1C945D 3F02ECC2ECC2ECC-1638953391181%7D

201. Bukti P-77A

Foto copy sesuai asli Terjemahan di bawah sumpah dalam

ah

Bahasa Indonesia untuk Bukti P-77.

Hasil cetak (print-out) penelusuran perusahaan Mobile

lik

202. Bukti P-78

Telecommunications

(Shenzhen)

Realme

Co.,

Ltd

ub

m

深圳市锐尔觅移动通信有限公司yang dapat diunduh dari tautan

ini:

ep

ka

http://www.gsxt.gov.cn/%7B22A4F7FC4A85562EB9B230F F6859D462697057C00F16272073BC0A0118C4BEB5372

ah

E1F184B84A3DBB2047C1532B0975868E3D74C1C6DAA

M

DB38DB04DD3EE1AD4EDF3CE33CCE8236A7F0ED60B

790B26D8E6D8E6D8E-1638953045917%7D

on

ng

C0056C1F07D4FCD7BECCE11CE3DE482A5DDB4938A0

es

R

19685CCF7C0D72CA82CA29CA29CA82CA29DB38DB38

In d

A

gu

Hal. 73 dari 136 Hal. Putusan Nomor 40 /Pdt.Sus-Paten/2021/PN Niaga Jkt. Pst.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 73

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Foto copy sesuai asli Terjemahan di bawah sumpah dalam

R

203. Bukti P-78A

Bahasa Indonesia untuk Bukti P-78.

Hasil cetak (print-out) penelusuran perusahaan Realme

ng

204. Bukti P-79

Chongqing

Mobile

Telecommunications

RealMe重庆移动通信有限公司yang

Ltd.

diakses

dari

gu

http://www.gsxt.gov.cn/%7BE265373D8A4496EF7973F03

A

EA89814A3A9B19701CFD7E7E1B37DCAC0D8057E74F7

EFDFD98B45631A72C5BCD4F2715799A822178DDCAC6 AD8A89D0FBDCDB30AF81AF81AF81AE80AE836E830E

ub lik

ah

E36D40A47A535ED58AB5811E33BD23B6D71FD209DCA 5C6CE0D350E771528C52A0781F3940280E169A0C2FF1 13F113F113-1638952971773%7D

205. Bukti P-79A

Foto copy sesuai asli Terjemahan di bawah sumpah dalam Bahasa Indonesia untuk Bukti P-79.

ep

am

ah k

dapat

Corp

seluruh dunia, termasuk di Indonesia pada tautan ini:

206. Bukti P-80

Foto copy sesuai asli Petikan Asli dari salinan pernyataan

R

Raya HP-2021-000022. 207. Bukti P-80A

In do ne si

saksi, Paul James Brown, dalam gugatan hukum di Inggris

Foto copy sesuai asli Terjemahan di bawah sumpah dalam

A gu ng

Bahasa Indonesia untuk Bukti P-80.

208. Bukti P-81

Foto copy sesuai asli Salinan gugatan hukum HP-2021000022

oleh

Tergugat

yang

menentang

yuridiksi

pengadilan Inggris, yang telah dinotarisasi dan dilegalisasi. Asli dari bukti ini ada pada kami.

209. Bukti P-81A

Foto copy sesuai asli Terjemahan di bawah sumpah dalam Bahasa Indonesia untuk Bukti P-81.

lik

Hasil cetak (print-out) yang diambil dari situs resmi

ah

210. Bukti P-82

Kementerian Industri dan Teknologi Informasi Tiongkok ponsel-ponsel

Technology

yang

diproduksi

ub

m

untuk

(Shenzhen)

berikut:

oleh

Co., diambil

OnePlus Ltd

dari

tautan

ep

ka

深圳市万普拉斯科技有限公司yang

https://jwxkjwgl.miit.gov.cn/internetService/CertificateQuery

ah

Indonesia.

Foto copy sesuai asli Terjemahan di bawah sumpah dalam

ng

211. Bukti P-82A

on

Bahasa Indonesia untuk Bukti P-82.

es

R

yang dapat di akses di seluruh dunia, termasuk di

In d

A

gu

Hal. 74 dari 136 Hal. Putusan Nomor 40 /Pdt.Sus-Paten/2021/PN Niaga Jkt. Pst.

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 74

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Foto copy sesuai asli Perkara Gugatan untuk Pelanggaran

R

212. Bukti P-83

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Paten No. EP 3 557 938 B1 yang diajukan di

ng

Jerman oleh Guangdong Oppo melawan Grup Nokia

213. Bukti P-83A

Foto copy sesuai asli Terjemahan di bawah sumpah dalam Bahasa Indonesia untuk Bukti P-83.

Foto copy sesuai asli Perkara Gugatan untuk Pelanggaran

gu

214. Bukti P-84

terhadap Paten No. EP 3 563 600 B1 diajukan di Jerman

A

oleh Guangdong Oppo melawan Grup Nokia

215. Bukti P-84A

Foto copy sesuai asli Terjemahan di bawah sumpah dalam

ub lik

ah

Bahasa Indonesia untuk Bukti P-84.

Print out Putusan Mahkamah Hukum Uni Eropa (CJEU) dalam Huawei v ZTE pada tautan berikut:https://eurlex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:62013CJ0170&from=EN 217. Bukti P-85A

Foto copy sesuai asli Terjemahan di bawah sumpah dalam

ep

ah k

am

216. Bukti P-85

Bahasa Indonesia untuk Bukti P-85. 218. Bukti P-86

Print out Putusan Mahkamah Agung Hukum Uni Eropa

https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-

In do ne si

R

(CJEU) dalam Sisvel v Haier pada tautan berikut:

A gu ng

bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid

=8640eb7ea5de7f7652ca0efefb680088&nr=107755&pos=0 &anz=1

219. Bukti P-86A

Foto copy sesuai asli Terjemahan di bawah sumpah dalam Bahasa Indonesia untuk Bukti P-86.

220. Bukti P-87

Hasil cetak (print-out) berita yang dipublikasikan oleh

cnnindonesia.com dari tautan tertanggal 2 Agustus 2021 Tuduhan Langgar Hak Paten”, yang dapat diakses di dunia,

termasuk

di

Indonesia:

ub

m

seluruh

https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/2021080211220992-675157/nokia-gugat-oppo-rp597-m-terkait-tuduhan-

ep

langgar-hak-paten 221. Bukti P-88

Hasil cetak (print-out) berita yang dipublikasikan oleh

ah

ka

lik

ah

yang berjudul “Nokia Gugat Oppo Rp597 M Terkait

berjudul “Bantu Tangani Covid-19, OPPO Indonesia

diakses

di

seluruh

dunia,

termasuk

di

Indonesia:

on

ng

M

Hibahkan 100 Unit Konsentrator Oksigen”, yang dapat

es

R

Suara.com dari tautan tertanggal 26 Agustus 2021 yang

In d

A

gu

Hal. 75 dari 136 Hal. Putusan Nomor 40 /Pdt.Sus-Paten/2021/PN Niaga Jkt. Pst.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 75

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

https://www.suara.com/tekno/2021/08/26/154812/bantutangani-covid-19-oppo-indonesia-hibahkan-100-unit-

ng

konsentrator-oksigen?page=all

222. Bukti P-89

Hasil cetak (print-out) berita yang dipublikasikan oleh Suara.com dari tautan tertanggal 25 Agustus 2021 yang

gu

berjudul “Penjelasan Nokia soal Gugatan Hukum ke Oppo

Indonesia”, yang dapat diakses di seluruh dunia, termasuk

A

di

https://www.suara.com/tekno/2021/08/25/143903/penjelasa

ub lik

ah

n-nokia-soal-gugatan-hukum-ke-oppo-indonesia?page=all

223. Bukti P-90

Hasil cetak (print-out) berita yang dipublikasikan oleh Newsbeezer.com dari tautan tertanggal 25 Agustus 2021 yang berjudul “Penjelasan Nokia soal Gugatan Hukum ke

am

Oppo Indonesia”, yang dapat diakses di seluruh dunia, termasuk

di

Indonesia:

ep

ah k

Indonesia:

https://newsbeezer.com/indonesia/penjelasan-nokiatentang-gugatan-ke-oppo-indonesia/ Hasil cetak (print-out) berita yang dipublikasikan oleh

In do ne si

R

224. Bukti P-91

Inet.Detik.com dari tautan tertanggal 25 Agustus 2021 yang

A gu ng

berjudul “Nokia Buka Suara Soal Gugatan Hukum Kepada Oppo” yang dapat diakses di seluruh dunia, termasuk di Indonesia:

https://inet.detik.com/law-and-policy/d-

5696589/nokia-buka-suara-soal-gugatan-hukum-kepadaoppo

225. Bukti P-92

Hasil cetak (print-out) berita yang dipublikasikan oleh HiTekno.com dari tautan tertanggal 25 Agustus 2021 yang Tawarkan Negosiasi” yang dapat diakses di seluruh dunia, di

Indonesia:

ub

m

termasuk

https://www.hitekno.com/gadget/2021/08/25/152500/sebelu

negosiasi 226. Bukti P-93

ep

m-gugat-oppo-ternyata-nokia-lebih-dulu-tawarkan-

Hasil cetak (print-out) berita yang dipublikasikan oleh Line

ah

ka

lik

ah

berjudul “Sebelum Gugat Oppo, Ternyata Nokia Lebih Dulu

berjudul “Sebelum Gugat Oppo, Ternyata Nokia Lebih Dulu

on

ng

M

Tawarkan Negosiasi” yang dapat diakses di seluruh dunia,

es

R

Today dari tautan tertanggal 25 Agustus 2021 yang

In d

A

gu

Hal. 76 dari 136 Hal. Putusan Nomor 40 /Pdt.Sus-Paten/2021/PN Niaga Jkt. Pst.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 76

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia di

Indonesia:

R

termasuk

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

https://today.line.me/id/v2/article/2xayKX

Hasil cetak (print-out) berita yang dipublikasikan oleh

ng

227. Bukti P-94

Tagar.id dari tautan tertanggal 21 Agustus 2021 yang berjudul “Nokia Gugat Oppo dan Realme Rp 2,38 Triliun

gu

Soal Hak Paten” yang dapat diakses di seluruh dunia,

termasuk di Indonesia: https://www.tagar.id/nokia-gugat-

A

oppo-dan-realme-rp-238-triliun-soal-hak-paten

228. Bukti P-95

Hasil cetak (print-out) berita yang dipublikasikan oleh

ah

cnnindonesia.com dari tautan tertanggal 19 Agustus 2021

Langgar Hak Paten”, yang dapat diakses di seluruh dunia, termasuk

am

di

Indonesia:

https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210819113115-

ep

92-682344/nokia-gugat-oppo-rp23-t-atas-tuduhanpelanggaran-hak-paten Print out Presentasi ahli-saksi

230. Bukti P-97

Foto copy sesuai asli Pendapat Hukum dari Ahli Hukum Acara Perdata

Foto copy sesuai asli Pendapat Hukum dari Ahli Hukum

A gu ng

231. Bukti P-98

In do ne si

229. Bukti P-96

R

ah k

ub lik

yang berjudul “Nokia Gugat Oppo Rp2.3 T Atas Tuduhan

Kekayaan Intelektual

232. Bukti P-99

Foto copy tanpa asli Laporan mengenai hubungan struktur korporasi dari PT Selalu Bahagia Bersama.

233. Bukti P-100

Print out Presentasi dari Ahli Teknik Asing.

234. Bukti P-100A

Foto copy sesuai asli Terjemahan di bawah sumpah dalam Bahasa Indonesia untuk Bukti P-100.

Teknik Asing dari Tergugat.

ub

Foto copy sesuai asli Terjemahan di bawah sumpah dalam Bahasa Indonesia untuk Bukti P-101. Print out Pendapat dari Ahli Teknik Lokal.

238. Bukti P-103

Print out Presentasi dari Ahli Teknik Lokal.

ep

237. Bukti P-102

Asli dari bukti

ini ada pada kami.

gugatan paten No.14/Rules/DHC tertanggal 24 Februari 2022,

diambil

dari

tautan

ng

yang

berikut:

on

https://delhihighcourt.nic.in/writereaddata/upload/Notificatio

es

Print out Aturan Pengadilan Tinggi Delhi yang mengatur

R

239. Bukti P-104

M

In d

A

gu

Hal. 77 dari 136 Hal. Putusan Nomor 40 /Pdt.Sus-Paten/2021/PN Niaga Jkt. Pst.

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ik

ah

ka

m

236. Bukti P-101A

lik

Foto copy sesuai asli Sanggahan terhadap pendapat Ahli

ah

235. Bukti P-101

Halaman 77

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

n/NotificationFile_WPGZPIF1R3R.PDF,yang dapat diakses di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

Foto copy sesuai asli Terjemahan di bawah sumpah dalam

ng

240. Bukti P-104A

Bahasa Indonesia untuk Bukti P-104;

Print out Pendapat tambahan dari Ahli Teknik Lokal

gu

241. Bukti P-105

Menimbang,

bahwa

Penggugat

selain

mengajukan

bukti-bukti

surat,

A

dipersidangan telah pula mengajukan 1 (satu) orang saksi fakta yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya

ub lik

ah

menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Ronald Aria Schwarze, di bawah sumpah saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

am

- Bahwa saksi direktur dan pemilik salah satu perusahaan survey dan penelitian yaitu PT Berlian Delta Plansearch. Perusahaan ini bergerak di

ep

bidang, antara lain, uji tuntas, profiling atau membuat profile dari entitas –

ah k

entitas di Indonesia;

- Bahwa dalam membuat profile dari entitas adalah untuk melihat atau

In do ne si

R

membuat struktur kepemilikan dari perusahaan – perusahaan. Keperluan hal

itu tentunya berbeda – beda, tapi dalam untuk pekerjaan ini, kebetulan itu

A gu ng

yang dicari adalah kepemilikan dari 2 entitas dari perusahaan di Indonesia dan hubungannya dengan perusahaan – perusahaan di luar negeri;

- Bahwa PT Berlian Delta Plansearch memberikan jasa itu ke banyak industry termasuk

perusahaan

atau

pengacara,

termasuk

BUMN,

termasuk

perbankan dan lain sebagainya. Jadi salah satu pengguna jasa kami antara lain, juga ada beberapa bank. Untuk di sektor energi ada PT Timah Industri,

lik

- Bahwa PT Berlian Delta Plansearch berdiri tahun 82, kalau saksi sendiri bergabung di perusahaan ini ditahun 94 atau 95, saksi sudah lupa;

ub

- Bahwa saksi sebut uji tuntas dan profiling sedangkan untuk saksi sendiri hadir dalam persidangan dengan beberapa kasus yang sifatnya lebih ke survey pasar;

ep

- Bahwa terkait perkara ini, secara mendetail sekali saksi tidak terlalu mengerti. Cuma intinya pada saat klien datang ke kami (Suryomucitro) tahun

ah

ka

m

ah

ada PT. Pertamina dan lain sebagainya;

M

ditanyakan juga kaitannya dengan perusahaan – perusahaan lain yang

on

kesitu;

ng

berada di luar negeri khususnya di Hong Kong dan Tiongkok, arahnya lebih

es

R

lalu itu keperluannya sebatas membuat profile dari 2 entitas asing dan

In d

A

gu

Hal. 78 dari 136 Hal. Putusan Nomor 40 /Pdt.Sus-Paten/2021/PN Niaga Jkt. Pst.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 78

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

- Bahwa dari Suryomucitro meminta membuatkan profile entitas lokal yaitu PT

Selalu Bahagia Bersama dan PT Bright Mobile Telecommunication dan

ng

secara rinci ditanya kaitannya dengan suatu entitas perusahaan yang ada di Tiongkok yaitu Guangdong OPPO Mobile Telecommunications, Corp.;

- Bahwa sebenarnya 2 entitas lokal ini sudah diberikan kepada kami dari klien.

gu

Cuma tentunya kami verifikasi lagi karena disitu kami mau mendapatkan informasi juga mengenai kepemilikan. Jadi di Indonesia sendiri ada yang bisa

A

diakses oleh publik yaitu AHU dan untuk di cross border atau di negara asing

itu kami melihat dari, kalau di luar negeri itu biasanya namanya system atau

ub lik

ah

Integrated System itu di Hong Kong. Jadi kalo di Hongkong itu nama link atau websitenya itu ICRIS dan kalau di Tiongkok sendiri GSXT. Dari situ

kami mencari informasinya. Nah, bagaimana cara mendapatkan nama –

am

nama perusahaannya, kalau di Indonesia itu kami ada Postel yang mengatur perizian. Kalau di Tiongkok itu ada yang namanya Access, intinya sama

ep

dengan Postel, Cuma ini di Tiongkok. Jadi dari situ kami cari nama

ah k

perusahaannya ditambah pencarian di Google dari situ baru kami cari ke GSXT untuk mendapatkan kepemilkan perusahaan;

In do ne si

R

- Bahwa di Indonesia itu perizinan dari telepon genggam yang terdaftar, nanti

disitu disebut produsennya siapa. Sama juga di Tiongkok. Jadi itu

A gu ng

menyangkut perizian dari atau untuk frekuensi dari telpon genggam;

- Bahwa di Indoneia secara umum public bisa mengakses, cuma aksesnya di Tiongkok sendiri ada dibutuhkan semacam nomor KTP local, jadi diantara

kami bergerak di bidang ini lama, relasi kami banyak jadi dibantu oleh relasi saksi di luar;

- Bahwa dari website itu mirip dengan AHU, kami mengunduh Salinan

lik

- Bahwa saksi dalam melakukan penelitian selain dari internet, selama proses penelitian ini dari klien Suryomurcito saksi minta dan saksi juga diberikan liputan – liputan di media local;

ub

Salinan dari gugatan yang terjadi di Inggris, di Britania Raya, juga melihat

ep

- Bahwa di Indonesia bisa kami mulai dari BMT dan SBB, mereka ini di TKDN, Tingkat Komponen Dalam Negeri dan di Postel itu terdaftar sebagai produsen dari Realme dan OPPO. Nah dari sini, kami ambil informasi

ah

ka

m

ah

informasi kepemilikan, pengurus dan sebagainya dari perusahaan tersebut;

M

bahwa ada seseorang bernama Wang Jun, jadi SBB itu mayoritas saham

ng

dimiliki oleh perusahaan di HK yang bernama Ascension International

on

Trading Limited. Nah, Ascension ini adalah pemilik 99% dari SBB, pemilik

es

R

mengenai kepemilikannya. Jadi dari informasi kepemilikan kami mengetahui

In d

A

gu

Hal. 79 dari 136 Hal. Putusan Nomor 40 /Pdt.Sus-Paten/2021/PN Niaga Jkt. Pst.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 79

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

dari Ascencion, itu 100% 1 orang bernama Wang Jun dan dia duduk sebagai

direktur. Orang yang sama, juga pemegang saham dari PT BMT. Jadi yang

ng

kami temukan antara SBB dengan BMT kesamaannya adalah satu orang bernama Wang Jun. Wang Jun ini kalau kami telusuri lebih jauh, dia itu

terdapat di 3 perusahaan di Tiongkok yaitu Guangdong OnePlus Mobile

gu

Communications, Shenzhen OPPO Software Technology Co., Ltd., dan Beijing OPPO Communications Co., Ltd. Dia duduk sebagai eksekutif

A

direktur atau direktur. Nah di tiga perusahaan ini, dimana Wang Jun duduk sebagai direktur memiliki posisi pentinglah kalau kami melihat dari posisinya,

ub lik

ah

itu ada satu orang lagi bernama Wang Ping yang sebenernya duduk sebagai supervisor. Wang Ping ini yang setelah kami telusuri lagi dia duduk selain di tiga perusahaan bersama Wang Jun, ada di 7 perusahaan lain yang

am

semuanya berhubungan dengan Realme dan OPPO;

- Bahwa Kepemilikan saham Wang Jun di BMT, dan dengan OnePlus terkait

ep

kepemilikan saham, saksi tidak menemukannya

ah k

- Bahwa terkait dengan Zang Yi, saksi melihatnya sebagai komisaris SBB dan Guangdong OPPO cabang Shanghai yang merupakan anak perusahaan dari

In do ne si

R

GD OPPO Mobile Telecommunication. Jadi dengan tujuan untuk membuat hubungan antara 2 entitas perusahaan di Indonesia ini dengan perusahaan

A gu ng

lain dari segi kepemilikan memang tidak ada tapi tadi segi kesamaan pejabat, kesamaan direktur itu ada;

- Bahwa saksi membenarkan ada dua orang yang ter-representasi pada perusahaan tersebut yaitu Wang Jun dan Wang Ping;

- Bahwa setelah bagan dibuat, satu konfirmasi lagi, sebenarnya dari Salinan

yang diberikan dari klien (salinan gugatan di Inggris) itu muncul juga

lik

Inggris. Jadi yang ingin saksi catat, bahwa staff hukum di Ascension itu juga mewakili beberapa perusahaan Realme dan OPPO lain di Tiongkok antara lain OnePlus Technology, GD OPPO Mobile Telecommunication, ini tujuan

ub

m

ah

beberapa perusahaan di bagan ini, jadi Ascension ini sebagai Tergugat di

dari penelitian kami, Realme Mobile Shenzen, Realme Mobile Chongqing. Itu

ka

staff hukumnya satu, artinya bisa dikatakan ada kordinasilah. Saksi tidak

ep

bilang itu satu perusahaan tapi minimal ada kordinasilah, karena staff hukum

ah

itu karyawan internal. Nah pengacara eksternal yang ditunjuk itu juga satu

on

orang;

ng

M

GD OPPO ini staff hukumnya satu dan pengacara yang ditunjuk juga satu

es

R

orang, yaitu Paul James Brown. Jadi 5 perusahaan termasuk Ascension dan

In d

A

gu

Hal. 80 dari 136 Hal. Putusan Nomor 40 /Pdt.Sus-Paten/2021/PN Niaga Jkt. Pst.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 80

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

- Bahwa dari salinan gugatan di Inggris tersebut, saksi melihat berdasarkan kepemilikan perusahaan dan kedudukan dari perorangan seperti direktur dan

ng

sebagainya, kami konsisten dengan ini. Kami juga temukan di Salinan

gugatan, perusahaan – perusahaan ini muncul dalam gugatan itu dan diwakili oleh satu orang. Ini berarti merupakan konfirmasi kalau ini semua

gu

memang kesatuan. Itu asumsi;

- Bahwa beberapa perusahaan ini memiliki keterkaitan antara lain selain dari

A

Wang Jun maupun Wang Ping ini juga termasuk dari staff hukumnya maupun lawyer mereka di luar negeri, yaitu staff hukumnya itu Jack Peng

ub lik

ah

mewakili 5 perusahaan Realme dan OnePlus dan Paul james brown yang eksternal;

- Bahwa selain itu, saksi melihat keberadaan OPPO di Indonesia ada

am

beberapa media yang saksi periksa kalau tidak salah dari Agustus 2021, ada dua yang dicatat disana, satu mengenai gugatan, dimana manager PR nya

ep

mengatakan bahwa OPPO akan menjawab melalui Pengadilan jadi asumsi

ah k

saksi dia berbicara dari atas nama OPPO Indonesia dan berbicara mengenai gugatan dimana gugatan itu notabenenya SBB dan BMT. Artinya OPPO

In do ne si

R

Mobile Indonesia adalah kedua entitas ini;

- Bahwa sepengatahuan saksi, secara kordinasi dan secara pemahaman ada

A gu ng

hubungan antara SBB dan BMT, intinya dari kedudukan personalia, dari staff hukum, dari pengacara yang ditunjuk, ada ya;

- Bahwa pemahaman yang saksi maksudkan itu memang terkordinir,

terkordinir itu gugatan yang di Inggris itu kelompok orang mewakili itu semua dan personalia yang muncul itu sama;

- Bahwa terkait profesi saksi sebagai seorang surveyor dan uji tuntas dan

profiling, saat ini belum ada sertifikasi, kalau uji tuntas bermunculan di

lik

untuk uji tuntas. Untuk standarisasi dari kualifikasi dan sertifikasi belum ada.

ub

Kalau di luar negeri kami lebih ke examiner tapi itu kurang relevan sih; - Bahwa informasi yang saksi buat itu bukan subjektif. Artinya objektif mengandalkan data – data dan informasi resmi yang selain saksi bisa akses

ep

dari Tergugat bisa akses juga. Jadi untuk verifikasi itu cukup mudah artinya informasi yang kami sajikan itu murni berdasarkan data resmi, intinya gitu;

jadi saksi selalu tekankan seharusnya dan asumsinya yaa. Karena secara

ng

pasti, saksi tidak bisa mengatakan, cuma faktanya ada beberapa orang yang

on

duduk di perusahaan ABC termasuk di Indonesia;

es

R

- Bahwa semua penilian dan summary yang saksi berikan berdasarkan data,

M

In d

A

gu

Hal. 81 dari 136 Hal. Putusan Nomor 40 /Pdt.Sus-Paten/2021/PN Niaga Jkt. Pst.

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ik

ah

ka

m

ah

Indonesia sejak pentingnya posisinya KPK, regulasi lain jadi relative baru

Halaman 81

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

- Bahwa untuk kualifikasi untuk uji tuntas. Sekarang ini mulai dipersyaratkan

beberapa sektor seperti sektor energi mengenai anti - bribery disitu ada

ng

persyaratan mengenai uji tuntas, jadi setiap persyaratan itu untuk uji tuntas.

Uji tuntas ada beberapa level yaitu yang sifatnya detail dan tidak detail. Bedanya

kami

mengandalkan

sumber

sumber

manusia

karena

gu

mengandalkan pencarian di mass media. Artinya kalau kami mencari profile

perusahaan itu jangan di forumnya, yang kami cari di media massa yang

A

sudah ada nama dan reputasi seperti Detik, Kompas plus mengandalkan informasi dari AHU. Jadi mengapa diperbolehkan karena mengandalkan

ub lik

ah

informasi public yang melakukan uji tuntas untuk mengumpulkan informasi tersebut;

- Bahwa di Tiongkok itu yaitu ada yang namanya semacam postel disini itu

am

yang melakukan perizinan untuk handphone device. Nah disitu kami lihat perusahan – perusahaannya dan emang itu Bahasa Tiongkok semua. Dari

ep

situ, nama – nama perusahaan yang kami kompilasi, dari situ kami masuk ke

ah k

GSXT, GSXT itu persamaan AHU di Indonesia kalau di Tiongkok ya GSXT, dan itu Resmi, resmi dia itu National System juga namanya. Jadi dia ada

In do ne si

R

Nasional ada juga Provinsi. Nah di GSXT ini, perusahaan – perusahaan itu kami cari, muncullah halaman pertama itu informasi umum, artinya cuma

A gu ng

didirikan kapan dan pengurusnya siapa. Untuk dapat mengakses informasi lebih jauh itu hanya dapat diakses oleh orang Tiongkok karena harus memasukan nomor KTP nya baru disitulah kami butuh bantuan orang luar;

- Bahwa apakah OPPO Mobile Indonesia adalah betul bagian dari SBB dan BMT. Disitu karena kami hanya mengandalkan informasi public, yang saksi lakukan dan yang kami lakukan di kantor, melakukan pencarian mengenai

lik

- Bahwa pihak yang saksi wawancarai salah satunya PR Manager dari Hubungan Masyarakat, tetapi saksi tidak ingat namanya;

ub

- Bahwa hubungan Guangdong OPPO Mobile Telecommunication dengan PT SBB dan BMT secara korporasi dan kepemilkan saham itu tidak ada, yang ada kepemilkan saham adalah dari berbagai orang yang duduk di berbagai

ep

ka

m

ah

apa yang menghubungkan SBB dan BMT;

perusahaan OPPO dan Realme di Tiongkok yang ternyata pemegang saham yang secara tidak langsung dari SBB, jadi hanya terhubung melalui posisi,

pemegang saham 99% di Asenscion;

ng

- Bahwa saksi tidak bisa menjelaskan kira-kira job description dari Wang Jun,

on

karena saksi tidak masuk ke ranah itu. Cuma yang saksi pelajari dari

es

R

Posisi kunci, seseorang yang memiiki posisi kunci di Tiongkok yang ternyata

In d

A

gu

Hal. 82 dari 136 Hal. Putusan Nomor 40 /Pdt.Sus-Paten/2021/PN Niaga Jkt. Pst.

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 82

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

dokumen yang saksi dapatkan, ini saksi melakukan konfirmasi ya dari

translasi penerjemahan dan rekan – rekan saksi yang ada di China karena

ng

yang saksi masukkan disini adalah direktur ekskutif dan saksi hanya

memastikan bawa memang di versi dokumennya, posisinya yang paling penting, saksi memastikan dua kata ini yang paling penting yaitu eksekutif

gu

dan direktur, itu sudah saksi pastikan;

- Bahwa faktanya yang saksi tarik dari dokumen adalah Wang Jun itu duduk

A

direktur eksekutif, di tiga perusahaan plus Ascension dan yang Namanya direktur dapat diasumsikan tidak mungkin tidak ada peran penting;

ah

- Bahwa Wang Jun bukan pemegang saham dari GD OPPO;

ub lik

- Bahwa terkait Wang Ping, secara korporasi kami tidak menemukan banyak informasi yang kami temukan adalah di tiga perusahaan dimana Wang Jun

am

duduk sebagai direktur kemudian muncul nama orang lain yaitu Wang Ping. Wang Ping ini ternyata muncul di 7 perusahaan lain yang semuanya adalah

ep

OnePlus, Oppo atau Realme;

ah k

- Bahwa terkait ada kordinasi dan kesamaan staff hukum, Jack Peng, saksi

R

menjelaskan yang Namanya staff hukum di perusaahaan itu kalau

In do ne si

perusahaannya gak berkaitan itu kecil kemungkinannya. Contoh bapak duduk sebagai Staff hukum di perusahaan A kemudian bapak juga duduk di

A gu ng

perusahaan yang satu industry Cuma di perusahaan B. Dalam hal ini Jack Peng ini duduk sebagai internal Asencion dan grup OPPO di 5 perusahaan jadi dia ini staff hukum di 5 perusahaan dan sebagainya;

- Bahwa Wang Jun karena posisi penting ya, kalau kami lihat SBB 99 Persen

assencion ini 100% pemegang saham tunggalnya Wang Jun. Jadi memang

Menimbang,

bahwa

Penggugat

selain

mengajukan

bukti-bukti

lik

ah

bisa dikatakan kuncinya ada di Wang Jun, itu hasil penelitian saya;

surat,

ub

keterangan dibawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

ep

1. Ahli M. Yahya Harahap, di bawah sumpah Ahli pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -

Bahwa yang dimaksud dengan keterangan ahli silahkan baca Pasal 181

yang jelas Ahli berada di daerah HIR karena Pasal 154 disitu sudah jelas

ng

dalam ayat 2 Pasal 154, Ahli lah yang memberikan laporan tertulis atau lisan,

on

yaitu written statement atau written exploration atau oral atau verbal

es

R

RBG, tapi Ahli bukan RBG. Karena itu silahkan baca Pasal 214 RV. Tapi

M

In d

A

gu

Hal. 83 dari 136 Hal. Putusan Nomor 40 /Pdt.Sus-Paten/2021/PN Niaga Jkt. Pst.

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ik

ah

ka

m

dipersidangan telah pula mengajukan 4 (empat) orang Ahli yang telah memberikan

Halaman 83

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

statement atau aspiration di depan persidangan dan untuk itu dia disumpah didepan hakim di persidangan untuk memberikan laporan apakah itu tertulis

ng

atau lisan sesuai dengan ilmu pengetahuan yang dimiliknya. Pengetahuan

yang dimilikinya itu bisa berdasarkan pengetahuan, berdasarkan training, berdasarkan pemahaman, itu semuanya menjadi satu kesatuan untuk

gu

seorang menjadi ahli, sehingga dia merupakan orang yang berada di luar

orang biasa tentang hal-hal yang bersangkutan dengan pendapat yang

A

diminta darinya itulah yang dimaksud dengan ahli.

-

Bahwa dalam perkara-perkara seperti perkara perdata khusus apalagi

ub lik

ah

perkara kekayaan intelektual Ahli mengerucut kepada perkara pelanggaran

paten tentu, paten sendiri kan isinya berupa, ada sebuah produk atau proses tertentu untuk mengarahkan pada tujuan khusus. Dalam suatu perkara di

am

pengadilan niaga, yaitu pelanggaran paten, diperlukan atau dibutuhkan suatu pendapat ahli khususnya di bidang tertentu itu tergantung kepada

ep

permintaan para pihak, itu kan permintaan dari para pihak atau secara ex

ah k

officio, hakim menentukan karena ada hal-hal yang perlu dijelaskan yang belum jelas oleh karena itu perlu dipersilahkan ahli yang mengetahui bidang

In do ne si

R

tertentu. Kalau itu di bidang teknis, dimintalah ahli teknis yang mengetahui

produksi, yang mengetahui produk oleh karena itu dia mengetahui peralatan,

A gu ng

mesin, formula dan sistem serta data-data yang berhubungan dengan produk di bidang industri yang bersangkutan. Kalau dia di bidang hukum, dia memahami

apa

yang

dimaksud

dengan

Undang-Undang.

Kalau

membicarakan tentang paten, dia memahami Undang-Undang Paten.

-

Bahwa keterangan Ahli bisa diadakan dari para pihak maupun dari majelis hakim tergantung, kalau dia meminta bisa. Tetapi tetap apakah hakim

lik

apabila harus ada yang perlu untuk dijelaskan oleh seorang ahli sehingga untuk itu hakim mendapat penjelasan pembicaraan dan pengungkapan tentang hal-hal yang belum jelas tersebut yang dapat dijadikan Hakim untuk

ub

m

ah

menyetujui itu terserah kepada kebijakan Hakim tapi bisa secara ex officio

membantu secara objektif menemukan kebenaran tetapi hal tersebut sudah

ka

diperingatkan oleh pasal 154 ayat 5 namun demikian apapun menurut

ep

pendapat ahli sepenuhnya tergantung kepada keyakinan Hakim untuk

ah

menerima apabila hakim meyakini pendapat yang dikemukakan ahli itu. Itu

dikatakan oleh ahli itu, yaitu pasal 154 ayat 4 HIR dan pasal 141 ayat 5 RBG

ng

M

sudah memperingatkan maupun pasal 114 RV bahwa apapun itu

on

sepenuhnya menjadi kehendak hakim untuk menerima atau menolak. Kalau

es

R

sudah diperlihatkan di dalam batasan sebagai patokan apapun yang

In d

A

gu

Hal. 84 dari 136 Hal. Putusan Nomor 40 /Pdt.Sus-Paten/2021/PN Niaga Jkt. Pst.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 84

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

itulah

dijadikan

R

dia menolak maka itu disingkirkan selesai. Tapi kalau dia menerima maka sebagai

landasan

pertimbangan

untuk

menemukan

ng

kebenaran objektif melalui alur yang bersangkutan. Undang-Undang sendiri telah memberikan batasan itu atau patokan itu. -

Bahwa

mengenai

yang

harus

diperhatikan

oleh

pengadilan

dalam

gu

menentukan adanya suatu pelanggaran atau tidak, dapat dijelaskan menurut

Undang-Undang Paten No. 13 itu sebenarnya sekaligus memberikan civil

A

dan criminal remedy jadi sekaligus diatur di dalam UU tersebut tuntutan

perdata civil remedy dan criminal remedy, untuk itu kalau civil remedy-nya

dapat

dipergunakan

ub lik

ah

diatur dalam Pasal 144 disitu landasan dasar fundamentum petendi yang oleh

penggugat

terhadap

siapa

saja

yang

mempergunakan dan memakai. Pasal 1 sudah ditentukan bahwa Paten itu

am

merupakan

hak

ekslusif,

exclusive

right,

untuk

memakai

dan

mempergunakan atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk

ep

memakainya, kemudian itulah dipraktekkan di dalam Pasal 19. Di dalam

ah k

Pasal 19 juga dinyatakan yaitu Paten adalah eksklusif dari hak eksklusif untuk memakai dan mempergunakan serta melarang orang lain, jadi

In do ne si

R

kalaupun untuk civil remedy untuk tuntutan perdata seperti hari ini landasan dasarnya adalah Pasal 143 jo. 19. dalilnya sudah dikemukakan di dalam

A gu ng

Pasal 153 ayat 1 yaitu orang yang dengan sengaja tanpa hak jadi berarti ada seseorang, sebenarnya kalau di dalam HAKI secara umum orang yang mempergunakan atau orang yang memakai hak Paten atau HAKI orang lain

itu selalu disebutkan sebagai Piracy atau pembajakan atau bisa dikatakan maleficus itu orang yang merusak hak orang lain sebab oleh karena itu di dalam Pasal 143 sudah dikatakan tuntutan perdata bisa diajukan tuntutan

lik

tanpa persetujuan dari padanya, jadi itu lah dengan sengaja tanpa hak, tanpa persetujuan atau belum dapat persetujuan atau tanpa sepengetahuan dari pihak yang berhak, maka dia dianggap telah melanggar Pasal 19 oleh

ub

m

ah

ganti rugi kepada pihak yang mempergunakan, memakai paten orang lain

karena itu Pasal 143 memberikan hak kepada si pemilik paten itu untuk

ka

mengajukan gugatan perdata menuntut ganti rugi terhadap pihak yang

ep

mempergunakan tanpa hak. Disitu ia mempergunakan, membuat, menjual,

ah

menyewakan, menyediakan untuk dijual disebut satu persatu, tindakan-

ayat 1 huruf b. Ayat 1 huruf a produk paten, kalau dia melanggar produk

ng

M

paten berarti dia mempergunakan, membuat, menjual, meggunakan,

on

menyewakan, menyediakan dst. Kalau yang dilanggar itu mengenai paten

es

R

tindakan yang dapat dikatakan melanggar Pasal 19 disitu ayat 1 huruf a dan

In d

A

gu

Hal. 85 dari 136 Hal. Putusan Nomor 40 /Pdt.Sus-Paten/2021/PN Niaga Jkt. Pst.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 85

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

proses, berarti dia mempergunakan proses invensi orang lain untuk

memproduksi suatu barang. Jadi, bahwa UU sekaligus mengatur civil remedy

ng

dan criminal remedy. Kalau criminal remedy diatur dalam Pasal 161, jadi kalau didalam pidananya, kalau dia melanggar Pasal 160, Pasal 160 itu persis sama isinya dengan Pasal 19;

Bahwa ada pasal 19 setiap orang tanpa persetujuan pemegang paten

gu

-

dilarang dalam dalam hal Paten-produk: membuat, menggunakan, menjual,

A

mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual

atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi Paten. Disini seperti

ub lik

Hukum ini sendiri dari list perbuatan-perbuatan ini diatur secara limitative, karena tindakan disitu dikatakan tidak ada kata “antara lain” atau kata “atau” atau dll. Oleh karena itu sekali lagi itu tindakan-tindakan yang bersifat limitative, jadi di luar itu silahkan dilakukan.

Bahwa Ahli akan lanjut membahas mengenai Pasal 143 UU Paten mengenai

ep

-

gugatan ganti rugi, ada frasa “tanpa hak” dan “ dengan sengaja” dua frasa,

ah k

am

ah

sangat jelas pembuat Undang-Undang menyebutkan poin-poin tersebut.

balik ke Pasal 19 mempergunakan tanpa persetujuan sebenernya Pasal 143

In do ne si

R

itu dengan sengaja tanpa hak berarti tanpa persetujuan, dia tau bahwa apa

yang digunakan jadi secara intentionally dia menyadari bahwa apakah itu

A gu ng

sistem, proses, alat, komposisi, data yang digunakan itu adalah sudah merupakan invensi yang diberikan kepada pemilik paten sebagai inventor daripada apakah itu komposisi, apakah itu alat, apakah itu sistem, dst. Jadi

disitu yang dimaksud dengan sengaja tanpa hak yaitu mempergunakan, melaksanakan, dia mempergunakan istilah “melaksanakan” kalau secara

umum, dikenal sebagai “piracy”, bahkan kalau di dalam HAKI selalu

lik

karena, sama dengan membajak milik orang lain. Maka itu disebutkan orang yang demikian sebenarnya bukan hanya di dalam HAKI namun bidang

ub

perdata pun setiap orang yang secara melawan hukum mempergunakan hak orang lain itu adalah tindakan unjust enrichment yaitu mencari atau memporelah kekayaan tanpa secara patut dan adil. Maka konsep unjust

-

ep

enrichment sudah merupakan istilah yang berlaku secara universal.

ah

ka

m

ah

disebutkan merupakan fraud upon the public yaitu menipu masyarakat

Bahwa kata “sengaja” dan kata- kata “menyadari” adanya maksudnya

memahami dan mengetahui bahwa dia tahu apa yang dipergunakannya itu

ng

M

adalah sudah menjadi milik orang lain. Milik itu sebenarnya diatur dalam

on

Pasal 58, 59, 60, disitu untuk memperoleh milik paten seorang untuk itu

es

R

“mengetahui” - intentionally kalau bahasa Indonesia dengan sadar

In d

A

gu

Hal. 86 dari 136 Hal. Putusan Nomor 40 /Pdt.Sus-Paten/2021/PN Niaga Jkt. Pst.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 86

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

harus ada permohonan atas permohonan itu dilakukan pemeriksaan substantial. Substantialnya sesuai dengan Pasal 3, Pasal 5, Pasal 4, Pasal 7

ng

dan Pasal 10 kalau sudah cocok, maka Menteri memberikan persetujuan. Dua bulan setelah persetujuan, maka dikeluarkan sertifikat. Dengan sertifikat

itu, maka dia sah sebagai pemilik, maka disitu dikatakan Pasal 59

gu

mengatakan apabila jadi sertifikat itu harus dicatat dan diumumkan, dipublikasi. Kemudian Pasal 59 mengatakan bagi seorang pemilik, maka itu

A

menjadi bukti hak kepemilikan. Jadi Ahli nyatakan kalau untuk itu dia sadar mengetahui bahwa itu telah dipublikasikan dan jauh disitu, sejauh mana

ub lik

ah

paten itu dikatakan dalam pasal 59 merupakan hak milik benda bergerak

tanpa fisik. Maka itu menurut pasal 60 untuk melindungi, sertifikat itu lah yang melindungi cakupan perlindungan yang diberikan kepada paten sesuai

am

dengan lingkup yang dikemukakan di dalam invensi yang dikemukakan di dalam klaim. Apabila yang disebutkan klaim adalah hal ini ini ini maka itu lah

ep

yang dilindungi sekarang mana yang dimaksud itu Ahli tidak tahu, jadikan

ah k

berarti bisa jadi yang dilindungi hanya satu invensi tetapi ada beberapa invensi... jadi kalau Ahli meminta permohonan yang Ahli kemukakan satu

In do ne si

R

invensi maka berarti yang dilindungi di dalam sertifikat paten itu hanya satu

invensi, tapi kalau ada beberapa invensi maka ada banyak invensi yang

A gu ng

dilindungi. Jadi untuk mengetahui itu dari mana,menurut Pasal 60 lihatlah sertifikat dan lampiran Klaim sertifikat tersebut.

-

Bahwa apabila ada orang yang dengan sengaja menggunakan paten tanpa

mendapatkan persetujuan jadi kalau tanpa persetujuan pemilik maka itu dipergunakan dengan sengaja tanpa hak. Maka dari itulah landasannya

perbuatan yang diatur dalam pasal 19. Ada yang menarik, dan mungkin dia

lik

Bahwa mengenai orang menggunakan paten yang diambil melakukan

berargumentasi bahwa sebenarnya buat produk ini yang melanggar paten dan ini sebenarnya atas suruhan dari pihak ketiga/ atas permintaan pihak

ub

m

-

ah

Pasal 143 jo. Pasal 19.

ketiga. Apakah hal ini ter-cover juga dalam Undang-Undang? Hal ini sudah

ka

lain masalahnya, itu sudah menyangkut masalah yang berhubungan dengan

ep

vicarious liability. Pada dasarnya dalam PMH kalau anda melakukan

ah

pembajakan terhadap HAKI orang lain, maka berarti anda telah melakukan

dalam paten maka Pasal 19 jo. Pasal 143, maka disitu berarti anda telah

ng

M

melakukan PMH terhadap pasal-pasal hak paten. Sekarang, kalau setiap

on

orang itu landasannya Pasal 1353 jo. Pasal 1365, siapa pelaku? setiap orang

es

R

PMH. Dalam hal ini, maka anda telah melanggar ketentuan pasal kalau di

In d

A

gu

Hal. 87 dari 136 Hal. Putusan Nomor 40 /Pdt.Sus-Paten/2021/PN Niaga Jkt. Pst.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 87

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

yang melakukan PMH maka dia yang bertanggung jawab. Sekarang kalau anda bilang kalau pelaku itu mengatakan bahwa Ahli disuruh, maka

ng

tengoklah Pasal 1367, di dalam Pasal 1367 sudah diatur beberapa vicarious liability, pertanggungjawaban perdata atas PMH yang dilakukan oleh orang.

Yang bagaimana? Anak dibawah umur, maka vicarious-nya adalah orang

gu

tuanya. Kalau dia guru, muridnya melakukan PMH, vicarious liability-nya

jatuh kepada guru. Kalau buruh, vicarious liability-nya jatuh kepada

A

majikannya. Kemudian kalau dia disuruh dan dalam kedudukannya sebagai slave and master dia adalah pejabat yang berada dalam subordination,

ub lik

ah

bahwa Ahli melakukan subordinasi, disuruh diperintah, kalau dia berada di

dalam struktur yang menyuruh itu dan itu dilakukannya sesuai dengan job deskripsi dan untuk itu di dalam struktur itu dia mendapatkan upah dan

am

dilakukan juga pada saat pekerjaan, maka itu disebut sebagai subordination maka disitu selain dia bertanggung jawab tetapi juga majikan juga

ep

bertanggung jawab. Maka berlakulah master dan slave, jadi berlakulah asas

ah k

bertanggung jawab terhadap bawahan. Kan tergantung Ahli tidak bisa mengatakannya jadi tergantung, apakah dia memang disuruh dalam struktur

*inaudible*, maka disitulah berlaku vicarious civil liability.

Bahwa Ahli sudah berikan patokannya, orang yang disebut subordination

A gu ng

-

In do ne si

R

suatu perusahaan atau struktur organisasi kalau itu artinya subordination

sehingga terhadap dirinya berlaku 1367 maka disitu patokan-patokannya ada didalam struktur organisasi perusahaan tersebut dan dia melaksanakan

sesuai dengan job deskripsinya, kemudian mendapatkan upah. Tapi bisa juga untuk satu pekerjaan dia disuruh dan diangkat juga bisa. Tetapi kalau itu berdasarkan perjanjian tidak bisa, itu berbeda. Kalau pada saat perjanjian

lik

orang yang sama-sama mempunyai kedudukan yang sama, mempunyai kehendak yang sama dan kalau di dalam Pasal 1320 ada proses offer and

-

ub

acceptance. Jadi kalau itu dilakukan dalam proses offer and acceptance, maka itu bukan di dalam subordinasi

Bahwa kalau misalnya untuk Ahli lihat menyuruh orang lain untuk melakukan

ep

perbuatan yang melanggar apakah ini masuk ke dalam perbuatan yang dilanggar sesuai dengan Undang-Undang Paten? Hal ini berarti overmacht

ah

ka

m

ah

setara sehingga sama-sama berdasarkan Pasal 1320, perjanjian adalah

dipertanggung jawabkan. Tidak seperti di perdata maka disitu berlaku Pasal

ng

M

1345 Ahli adalah berada didalam keadaan force majeure, tetapi itu

on

tergantung juga kalaupun dia menyatakan adalah force majeure itu

es

R

orang yang dipaksa, kalau di dalam pidana orang yang dipaksa itu tidak

In d

A

gu

Hal. 88 dari 136 Hal. Putusan Nomor 40 /Pdt.Sus-Paten/2021/PN Niaga Jkt. Pst.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 88

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

tergantung juga apakah force majure itu bersifat permanen atau temporer. Ini kalau mengkaji hukum ini tidak bisa begitu-begitu saja, jadi kalau anda

ng

mengatakan bahwa Ahli dipaksa, dipaksa itu sedemikian rupa paksaan itu

apakah memang sudah benar-benar force majeure sehingga kepada anda bisa dipersatukan pada Pasal 1345 dan juga harus diperhitungkan apakah

gu

persetujuan itu bersifat permanen sehingga anda dapat sedemikian rupa

dibuat permanen tidak bisa berkutik apa-apa. Apakah hal itu hanya bersifat

A

temporer kalau dia pergi kan bisanya bebas.

-

Bahwa bisa saja pemilik paten mengajukan penghentian pelanggaran

ub lik

ah

tersebut dalam Undang-Undang Paten. Kan sudah pelanggaran cuma disitu materi pokok gugatan itu adalah tuntutan ganti rugi sekaligus melakukan

wanprestasi apakah disebut disitu batalkan dulu atau tidak boleh. Disitu

am

tuntutan ganti rugi atas dasar wanprestasi yang dilakukan adalah ganti rugi materil, jadi pokoknya secara resmi ganti rugi tetapi sekaligus disitu itu

ep

sebenarnya juga pembatalan. Bahkan kalau di HAKI secara umum

ah k

disebutkan sebagai order of seizure. Kalau di dalam HAKI itu kalau Ahli membajak HAKI atau merek orang lain itu, maka order of seizure itu bisa

kalau begitu? boleh lagi beliau kembali memproduksi?

Bahwa kalau dalam suatu gugatan ganti rugi kemudian dalam dasar gugatan

A gu ng

-

In do ne si

R

dieksekusi terhadap semua. Untuk apa hanya untuk menuntut ganti rugi saja

ganti rugi tersebut berdasarkan dengan kehilangan biaya lisensi atau royalti

misalnya, kerugian lisensinya itu per hari ada sekian Rupiah yang kemudian dikalikan dengan masa pelanggaran. Mengenai apakah gugatan ganti rugi

tersebut bisa dianggap sebagai obscuur libel?, ini PMH kalau dalam gugatan PMH, itu kepada penggugat diberikan hak untuk menuntut ganti rugi yang

lik

ini PMH disinikan bukan wanprestasi kalau gugatan anda wanprestasi, itu hanya boleh menuntut ganti rugi materiil. karena disini PMH, maka sekaligus anda bisa menuntut atau si penggugat bisa menuntut ganti rugi materiil dan

ub

m

ah

komponennya terdiri dari ganti rugi material dan immateril. Jikalau di dalam

immateriil. Kalau untuk menuntut ganti rugi materiil itu sudah menjadi praktek

ka

pengadilan dan bukan hanya praktek peradilan di Indonesia, dimanapun itu

ep

untuk tuntutan ganti rugi material mesti dirinci satu persatu dan dibuktikan

ah

satu persatu di persidangan. Mesti dirinci satu perastu di dalam gugatan dan

daripada ganti rugi material bisa mulai dari costs, yang kedua merujuk pada

ng

M

peranalogian yaitu ganti rugi wanprestasi yang merupakan ganti rugi

on

kerugian yang Ahli alami, damage dan bunga atau profit loss, keuntungan

es

R

kemudian dibuktikan satu persatu di dalam persidangan. Komponen

In d

A

gu

Hal. 89 dari 136 Hal. Putusan Nomor 40 /Pdt.Sus-Paten/2021/PN Niaga Jkt. Pst.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 89

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

yang Ahli harapkan. Itu juga peranalogian Pasal 1246. Maka itu Ahli

tambahkan di dalam ganti rugi materiil, maka disitu ada komponen damage,

ng

cost, profit loss sebagaimana di dalam Pasal 1246. Tetapi dalam ganti rugi

imateriil karena ini PMH oleh karena pasal 1363, 1365 ia menuntut

bagaimana? bagaimana membuktikan? tadi kan kalau ganti rugi materil

gu

sudah jelas praktek peradilan

dan juga di dalam doktrin pun sudah

disebutkan harus membuktukan rincian satu persatu, tetapi kalau ganti rugi

A

immateril tidak diatur, maka dalam praktek peradilan di Indonesia khususnya

seperti juga di luar negeri pun demikian. Tetapi Indonesia yang jelas Ahli

ub lik

ah

ketahui, disitu sudah menjadi state decision Indonesia, landasan hukumnya adalah peranalogian Pasal 1372 yaitu sebab disitu dibuat batasan tuntutan ganti rugi atas pencemaran nama baik orang lain ialah sebesar sejauh mana

selalu diambil Pasal 1372 tetapi itu tidak perlu dirinci bahkan kalau anda tengok didalam putusan ada yang 1T sekian tapi semua itu nanti hakim akan

ep

ah k

am

pencemaran itu diderita oleh si korban. Maka itulah kalau boleh patokannya

menilai apakah itu remedy, pantaskah? Manusiawikah? -

Bahwa apabila material kehilangan lisensi itu salah satu sub komponen dari

In do ne si

R

ganti rugi material. Jadi komponen dari ganti rugi materiil adalah kerugian yang dialami, biaya, dan bunga atau keuntungan yang diharapkan.

Bahwa dasar dalam hukum, perdata - siapa yg mendalilkan dia yg

A gu ng

-

membuktikan. Kalau dia penggugat karena dia mengajukan gugatan maka dia harus membuktikan sebaliknya kalau tergugat mengajukan dalil apakah beban pembuktian, apabila contoh penggugat ini mengajukan gugatan paten ini

telah beritikad tidak baik, perlu dibuktikan juga dari sisi tergugat. Itu

sudah landasan umum “who asserts, must prove”, ini di dalam Pasal 1865,

lik

sebenarnya sudah diatur metode pembuktian di dalam Pasal 163, beban pembuktiannya maka disini disebutkan bahwa burden of proof dibebankan kepada si tergugat untuk membuktikan bahwa produk atau proses yang

ub

m

ah

kalau didalam HIR pasal 163 siapa yang mendalikan tetapi khusus paten

dipergunakan itu bukanlah mempergunakan paten orang lain tetapi demikian

ka

ayat 2 mengatakan namun demikian kepada hakim diperintahkan untuk lebih

ep

dahulu. Kalau disebutkan ayat 1 beban wajib bukti atas gugatan ganti atas

ah

melakukan paten orang lain dibebankan kepada pihak tergugat untuk

proses paten orang lain. Itu yang pertama. Oleh karena itu kalau ada sidang,

ng

M

maka hakim menyatakan burden of proof-nya untuk itu tidak berlaku “who

on

asserts, must prove”. Jadi anda yang mendalilkan, tapi oleh Undang-Undang,

es

R

membuktikan bahwa Ahli tidak mempergunakan atau tidak melakukan

In d

A

gu

Hal. 90 dari 136 Hal. Putusan Nomor 40 /Pdt.Sus-Paten/2021/PN Niaga Jkt. Pst.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 90

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

ini kan bahwa UU HAKI atau Paten merupakan lex specialis jadi tidak diatur secara lebih lanjut lagi. Namun khusus mengenai beban wajib bukti diatur

ng

secara khusus, oleh karena itu derogat lex generalis maka dikesampingkan ketentuan hukum yang diatur dalam KUHP, KUHPerdata dan IPR yang

mengatakan “siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan”. Itu yang

gu

pertama dimana harus dibebankan atau dibuktikan oleh si tergugat. Tapi ayat 2 menyatakan namun demikian harus lebih dulu diperintahkan kepada si

A

penggugat untuk menyerahkan salinan sertifikat tadi kan sudah Ahli katakan

pasal 59 dan pasal 60 menyatakan sertifikat adalah merupakan alat bukti hak

ub lik

ah

maka disitu pasal 60 perhitungan atas hak milik paten seseorang adalah

sertifikat untuk mengetahui siapa saja dan sejauh luas yang harus dilindungi menurut penjelasan pasal 90 lihatlah berapa luas cakupan invensi yang di

am

dalam klaim sertifikat tersebut, kalau cakupan klaimnya 10 maka itu yang harus dilindungi apakah itu mengenai alatnya, komposisinya, proses,

ep

mengenai formulasi, sistemnya Ahli tidak tahu. Kemudian baru ayat 2 nya

ah k

menyatakan namun demikian kepada si pengugat harus diperintahkan untuk menyerahkan sertifikat paten dan alat bukti awal, tetapi beban bukti ada

orang lain.

Bahwa potensi pendapatan itu salah satu yang Ahli katakan untuk

A gu ng

-

In do ne si

R

pada si tergugat untuk membuktikan kalau dia tidak melakukan paten milik

mengambil sub komponen dari ganti rugi material di dalam PMH maka Ahli

gunakan istilah peranalogian merujuk pada analogi kepada wanprestasi. Maka itu ganti rugi di dalam wanprestasi hal itu ditentukan di dalam Pasal

1243 jo 1267 jo 1246. Di dalam Pasal 1243 disitu dikatakan cost, damage, interest and profit loss tetapi kalau diluar itu adalah immaterial. Jadi hanya 4

Bahwa kerugian material memang perincian itu berarti kerugian masingmasing harus dirinci, misalnya apabila Ahli mengatakan Ahli mengalami profit

ub

m

-

termasuk ke dalam ganti rugi material

lik

ah

itu yang dikenal, tidak bisa ditambah hanya 4 sub komponen itulah yang

loss karena anda meninggalkan rumah Ahli bearti bisa Ahli nilai sehari segini,

ka

seminggu. Kalau misalnya Ahli sewakan. Misalnya anda merusak rumah

ep

Ahli, maka dikatakan ganti rugi yang Ahli alami akibat daripada ini selain

ah

daripada ganti rugi biaya ini ini juga ganti rugi profit loss. Maka itu Ahli

menyewakan itu atau sehari bisa Ahli uangkan segini, sebulan segini

on

ng

M

setahun segini, sudah berjalan 365 hari kali Rupiah.

es

R

katakan seandainya tidak dirusak maka berarti per hari atau sebulan bisa

In d

A

gu

Hal. 91 dari 136 Hal. Putusan Nomor 40 /Pdt.Sus-Paten/2021/PN Niaga Jkt. Pst.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 91

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Bahwa acuan untuk menentukan nilai profit loss tersebut itu nanti hakim yang

R

-

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai tidak dapat sewenang-wenang maka itu sudah diperingatkan dalam

ng

pasal 5 UU Kekuasaan kehakiman hakim harus mencari dan menggali dan

menemukan rasa-rasa keadilan di dalam hidup masyarakat, jadi kalau misalnya anda menuntut 10M

Bahwa ganti rugi material kan sering misalnya sewa rumah hanya 10rb tapi

gu

-

anda bilang 20rb maka disitu berlakulah bagi hakim market price, kan ada

A

patokan-patokan kelayakan. Atau mungkin rumah di cibinong harga sewa

rumah satu bulan 100jt? Pantas tidak mungkin maka ada market price. Maka

-

ub lik

hakim bisa mencari hal tersebut.

Bahwa berkaitan dengan vicarious liability, ilustrasi ada seseorang diberikan perintah kerja, surat perintah kerja dan semua pekerjaan yang dilakukan

am

ah

patokan kalau pengugat mengatakan 10jt tapi kalau market price menurut

sesuai dengan petunjuk atau manual book dari seseorang yang menyuruh

ep

melakukan itu. Mengenai pihak lain yang merasa dirugikan aturannya itu

ah k

adalah subordination maka berlaku vicarious liability, 1367. Itu tergantung Ahli tidak tahu. Kalau di dalam perjanjian kontrak kerja biasa itu, kontrak

In do ne si

R

kerja pemborongan itu kan sudah biasa, ada perintah kerja tapi kan perintah

kerja itu didasarkan pada apa? berdasarkan struktur? Jadi berarti orang itu

A gu ng

berada pada struktur.

-

Bahwa supaya seseorang terhadap dirinya bisa dibebankan vicarious liability sehingga bisa diterapkan dirinya 1367 kalau dia ada di dalam struktur

organisasi suatu badan dan apa yang dia kerjakan sesuai job deskripsi itu. Job deskripsi itu yang diperintahkan kepadanya dan mendapatkan upah.

Tapi kan di dalam kehidupan ini selalu ada hubungan didasarkan pada

-

lik

struktur, ada job deskripsi dia melakukan itu

Bahwa apabila ada yang menyuruh lakukan dan ada yang melaksanakan,

ep

merasa dirugikan harus menuntut dua-duanya majikan harus bisa digugat, kalau satu saja yang digugat maka berari gugatan itu error in personam Bahwa dalam salah satu rumusan salah satu pasal yaitu “dengan sengaja

ng

dan tanpa hak” kenapa dalam pasal ini dimuat unsur dengan sengaja, kalau

on

tidak sengaja maka dikaitkan dengan pasal 19 yaitu melarang, jadi kalau

es

-

R

dalam bentuk plurium litis consortium.

M

In d

A

gu

Hal. 92 dari 136 Hal. Putusan Nomor 40 /Pdt.Sus-Paten/2021/PN Niaga Jkt. Pst.

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ik

ah

Bahwa yang memerintahkan itu di dalam perintah kerja atau di dalam

kan ada dua orang ini. Untuk pertanggung jawaban atas hal, dari pihak yang

ka

m

-

kontrak kerja kan ada perintah kerja. Jadi ada progres progres kerja.

ub

ah

kontrak kerja. Kalau kontrak kerja itu beda bukan subordinasi, biasa di dalam

Halaman 92

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

melarang jadi tanpa persetujuan karena ketentuan pasal 143 dikaitkan

dengan pasal 19. Oleh karena itu kalau tanpa persetujuan si pemilik hak

ng

ekslusif untuk mempergunakan sendiri dan untuk memberikan persetujuan

kepada orang lain dan bisa dikatakan untuk melarang orang lain tanpa persetujuan. Oleh karena pasal 143 dikaitkan dengan pasal 19 yang

gu

dimaksudkan dengan sengaja tanpa hak apabila dia mempergunakan hal hal yang disebut pasal 19 tanpa persetujuan pemilik paten maka dia bisa disebut

Bahwa bentuk larangan yang disebutkan Ahli sampaikan

-

mempergunakan A mengenai paten produk membuat, menggunakan,

ub lik

-

menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan kemudian B menggunakan proses paten orang lain -

Bahwa untuk melarang pihak lain, cara pemegang paten melarang bisa dengan peringatan. Kemudian menggunakan kebiasaaan dalam bisnis selalu ada win win solutions

-

ep

ah k

am

ah

A

dengan sengaja tanpa hak.

Bahwa beban wajib bukti dibebankan hakim ke tergugat. Kemudian,

Bahwa untuk bukti awal tersebut kan memerlukan adanya ahli teknis yang mengetahui

paten

tersebut

bisa

In do ne si

-

R

pengugat wajib menyerahkan bukti awal gugatan

memberikan

penjelasan-penjelasan

A gu ng

mengenai produk, komposisi, barang, mesin, metode, formula.;

2. Ahli Prof. Dr. Henry Soelistyo Budi, SH.,LL.M., di bawah sumpah Ahli pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -

Bahwa Ahli tidak mengenal Penggugat, dalam hal ini Nokia Technology

beberapa hal antara lain metode pembuktian dalam standar esensi paten

-

Bahwa Ahli penugasan di Sekretariat Negara terlibat dalam penyusunan dan

lik

Bahwa Penggugat menghadirkan Ahli Henry Soelistyo ini guna membuktikan

serta beban pembuktian Tergugat yang mendalilkan mengenai itikad baik

ub

dari Penggugat

Latar

belakang

itu

ep

pembangunan sistem HAKI Nasional Ahli sejak tahun 87 sampai terakhir.

ka

m

-

ah

Bahwa Ahli tidak mengenal Tergugat PT. Bright Mobile Telecommunication;

mendorong

pimpinan

Sekretariat

Negara

untuk

ah

menugaskan Ahli untuk melanjutkan studi S2 dengan spesialisasi bidang

M

Gadjah Mada dengan spesialisasi masih di bidang HAKI. Dengan latar

ng

belakang ini, Ahli saat ini dipercaya sebagai ketua program studi magister

on

dan doktor hukum di UPH dengan latar belakang itu Ahli bilang Ahli layak

es

R

HAKI di Inggris. Sepulang dari sana, Ahli melanjutkan Pendidikan S3 di

In d

A

gu

Hal. 93 dari 136 Hal. Putusan Nomor 40 /Pdt.Sus-Paten/2021/PN Niaga Jkt. Pst.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 93

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

untuk memberikan pandangan – pandangan terkait dengan permasalahan HAKI dalam persidangan di hadapan persidangan.

Bahwa Indonesia merupakan anggota dari WTO, WTO ini Ahli mengenal ada

ng

-

perjanjian TRIPS, latar belakang persetujuan TRIPS ini sebagai bagian dari

dinamika Internasional yang berujung pada pembentukan persetujuan

gu

pendirian organisasi perdagangan dunia. Dalam lampiran 1 C, diatur secara

khusus mengenai Intellectual Property Related yang karena Indonesia telah

A

meratifikasi persetujuan pembentukan WTO tadi dengan Undang – Undang Nomor 7 tahun 94 termasuk lampiran persetujuan TRIPS, menjadikan

ah

Indonesia berkewajiban untuk mematuhi tiga hal, Yang Mulia, secara

ub lik

substantif wajib mempunyai peraturan perundang – undangan yang sesuai dengan standar dan norma - norma yang diatur dalam persetujuan TRIPS,

yang efektif dan efisien, yang ketiga penegakan hukum HAKI, juga harus efektif dan memadai. Terhadap tiga hal tadi, Indonesia, tidak lepas dari

ep

ah k

am

yang kedua sistem administrasi pengelolaan juga harus memberikan standar

komitmen untuk juga mematuhinya baik dari sisi regulasi, administrasi maupun penegak hukumnya.

In do ne si

Bahwa dalam dunia internasional tentu banyak norma – norma dan kasus –

R

-

kasus Internasional mengenai HAKI, terutama Paten. Indonesia harus sistem

hukum

A gu ng

mempunyai

regulasi

administrasi

dan

enforcement

sebagaimana dalam persetujuan TRIPS. Diantara negara – negara anggota, Ahli mempunyai perbandingan, kalau Ahli boleh mengatakan, semuanya berinduk kepada persetujuan TRIPS, tetapi level dari pembangunan sistem

HAKI nasional tiap negara berbeda. Yang ingin Ahli haturkan dengan latar belakang penalaran ini adalah Indonesia juga patut mempertimbangkan

lik

dan dalam pengaturan yang ditempuh oleh negara – negara lain termasuk khususnya negara – negara maju yang layak untuk Ahli pakai sebagai pedoman juga, karena umbrella-nya sama, payungnya sama, kalau Ahli

ub

m

ah

kemajuan – kemajuan dalam penegak hukum dalam peng-administrasian

mungkin karena belum setara dengan negara - negara maju, Ahli belum

ka

menghasilkan suatu pengaturan yang secara substantif tinggi seperti karena

ep

kemajuan digital technology, Ahli masih agak terlambat, juga dibidang

ah

penegak hukum, putusan – putusan pengadilan di negara – negara maju

bahwa merekapun mengadopsi dan tunduk pada persetujuan TRIPS. Itu

ng

M

sebabnya, Ahli dalam materi perkuliahan Ahli juga menggunakan refleksi

on

putusan – putusan pengadilan di negara – negara lain, tidak selalu harus

es

R

patut juga Ahli pertimbangkan sebagai bagian dari acuan dengan penalaran

In d

A

gu

Hal. 94 dari 136 Hal. Putusan Nomor 40 /Pdt.Sus-Paten/2021/PN Niaga Jkt. Pst.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 94

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

negara – negara maju tetapi putusan pengadilan di India, di Australia, di Amerika juga Ahli pakai sebagai refleksi untuk memberikan gambaran -

ng

tentang law enforcement.

Bahwa mengenai seberapa jauh kepatuhan Indonesia atas penegakan

hukum jika menggunakan putusan – putusan luar negeri yang menjadi

gu

referensi. Pandangan Ahli tidak berbicara bahwa Pengadilan Indonesia harus

tunduk atau mengikuti, tetapi sebagai satu penalaran, apa yang diputuskan

A

di negara maju dengan payung hukum yang sama itu layak Ahli pelajari dan

Ahli jadikan untuk studi. Tetapi pengadilan di negara manapun sifatnya

ub lik

ah

independen dan merdeka. Karenanya, tidak ada satu kekuasaan pun yang

mengharuskan dan logika apapun yang mengharuskan pengadilan di Indonesia untuk kemudian menggunakan putusan sebagai untuk di-copy

am

seperti apa adanya, tetapi Ahli ingin sampaikan adalah, penalaran hukumnya, itu yang layak Ahli pertimbangkan sebagai bagian dari

ep

harmonisasi pemahaman regulasi administrasi dan penegakan hukum. Akan

ah k

menjadi aneh apabila ada, satu kasus yang disidangkan di negara – negara yang berbeda dengan hasil putusan yang berbeda akan menjadi pertanyaan

Bahwa Hukum Paten diatur dalam Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2016

A gu ng

-

In do ne si

dipertanyakan.

R

dan itu akan menjadi secara akademik menjadi wacana yang sering

tentang Paten, sebagai seseorang apabila menerima hak sebagai pemegang

paten ada hak - hak yang harus diperoleh sebagai pemegang paten dan

sejauh mana akibatnya kepada pihak ketiga. UU Paten sebagai dasar bagi pemberian hak kepada seorang inventor atas hasil invensinya dibidang teknologi yang memenuhi tiga persyaratan dapat diterapkan di bidang

lik

memberikan paten kepada inventor tadi. Hak Paten yang diberikan oleh hukum dinyatakan sebagai hak eksklusif, hak khusus atau bahasa lugasnya, hak monopoli yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil

ub

m

ah

industri. Bila persyaratan itu dipenuhi maka wajib bagi kantor paten untuk

invensinya tadi. Apa rincian hak monopoli yang diberikan, diatur di dalam

ka

Pasal 19 UU 13/2016 tadi. Memakai, menggunakan, menyewakan,

ep

menyediakan untuk disewa, mengimpor, dirinci dalam pasal tadi. Hak yang

ah

sifatnya monopoli seperti tadi, kemudian dikokohkan di dalam Pasal 160 ini

19 tadi, melarang bagi siapapun yang secara tanpa izin, menggunakan,

ng

M

memakai, menyewakan, menyediakan untuk dijual. Aturan Pasal 160 ini,

on

menegaskan hubungan pemegang paten dengan pihak ketiga. Undang –

es

R

kaitannya dengan pihak ketiga. Dengan basis hak yang diatur di dalam Pasal

In d

A

gu

Hal. 95 dari 136 Hal. Putusan Nomor 40 /Pdt.Sus-Paten/2021/PN Niaga Jkt. Pst.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 95

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

undang membuat suatu pagar yang jelas, melarang siapapun yang tanpa persetujuan pemegang paten untuk menggunakan, memakai, menyewakan

ng

dan/atau untuk menyediakan untuk digunakan dan disewakan. Dua pasal ini,

Ahli bilang menjadi basis hak hukum pemilik paten sekaligus sebagai pagar bagi dirinya untuk melarang orang lain yang tanpa izin, lisensi atau

gu

persetujuannya kemudian menggunakan hak eksklusif yang menjadi monopoli.

Bahwa Pasal 160 UU Paten, disini kalau Ahli baca, “Setiap orang tanpa

A

-

persetujuan pemegang hak paten dilarang, dst. Ada perbuatan – perbuatan

ub lik

menyewakan, menyerahkan atau menyediakan. Apa yang dikatakan Undang – Undang mengenai limitative atau bukan, Ahli lebih ingin mengatakan ‘what’s the law said?’ Apa yang dikatakan Undang – Undang, itulah hukumnya. -

Bahwa hak monopoli dari pemegang Paten itu berdasarkan pada Pasal 19

ep

ah k

am

ah

yang diatur mengenai membuat, menggunakan, menjual, mengimpor,

dan Pasal 160. -

Bahwa apabila suatu produk dibuat berdasarkan perintah dari pihak lain,

In do ne si

R

mengenai pihak lain tersebut bisa dimasukkan ke dalam suatu gugatan paten ini, tidak ada dasar hukumnya. Kalau Ahli merujuk Pasal 19 ataupun Pasal

A gu ng

160, tidak ada satu katapun yang bisa dipakai dasar untuk menarik

perbuatan menyuruh, membuat, menggunakan, memakai itu sebagai orang yang bertanggungjawab dan dianggap sebagai melanggar paten. Apa yang

ditegaskan dalam Pasal 19, itu tegas dan secara terbatas mengatakan bahwa hak monopoli adalah hak pemegang paten untuk menggunakan,

memakai, membuat, menyediakan untuk menyewakan, mengimpor dan

lik

melibatkan orang kalau ada suatu peristiwa menyuruh lakukan seperti layaknya konsep hukum pidana dalam prinsip hukum paten Ahli tidak mengenal hal itu. Jadi apa yang dikatakan oleh UU Paten Pasal 19 dan

ub

m

ah

sebagainya. Tidak ada wording yang menjadi arah hak atau dasar untuk

larangan yang diatur Pasal 160 itulah pedoman kita. Dengan basis itu, maka sulit diterima di dalam penalaran hukum untuk mengikutsertakan pihak yang

ka

ep

menyuruh sebagai turut serta atau di dalam konsep hukum pidana yang tadi Ahli contohkan sebagai turut serta atau pernah juga turut bertanggungjawab,

yang menyuruh lakukan tidak bisa diturut sertakan di dalam gugatan. Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan dengan sengaja yang terdapat

ng

-

on

pada Pasal 143 dari UU Paten ini filter normatif di dalam UU Paten dan UU

es

R

turut bertanggungjawab, itu sebabnya Ahli ingin menyimpulkan bahwa pihak

In d

A

gu

Hal. 96 dari 136 Hal. Putusan Nomor 40 /Pdt.Sus-Paten/2021/PN Niaga Jkt. Pst.

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 96

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

HAKI yang lain. Frasa ‘tanpa hak’ menunjukkan bahwa seseorang tidak

memiliki alas hukum untuk melakukan Tindakan – Tindakan sebagaimana

ng

dimaksud dalam izin atau persetujuan dari pemilik paten untuk melakukan apa yang dideskripsikan dalam hak monopoli tadi. Sedangkan frasa yang

kedua? ‘dengan sengaja’ adalah satu asumsi hukum bahwa seseorang itu

gu

tahu bahwa ini ada hak hukum yang dimiliki oleh orang lain, yang dilindungi oleh negara, tetapi tetap saja dia melanggaranya, memakainya, secara tanpa

A

izin tadi. Jadi dua frasa itu, menjadi satu kata kunci untuk mengkonklusikan apakah perbuatan seseorang itu dilakukan tanpa hak dan dengan sengaja,

-

Bahwa mengenai penerimaan lisensi dan sebagainya, apakah pengetahuan akan dibutuhkannya suatu lisensi terhadap paten itu bisa dianggap sebagai perbuatan ‘dengan sengaja’, misalnya, jadi pihak yang sudah paham bahwa memang teknologi ini seharusnya dibutuhkan lisensi kemudian ternyata

ep

ah k

ub lik

pelanggaran.

am

ah

yang kalau dua duanya, ‘tanpa hak’ dan ‘dengan sengaja’ maka konklusif, itu

mereka membuatnya, itu dapat dianggap sebagai ‘dengan tanpa sengaja’. -

Bahwa mengenai lisensi, penerimaan lisensi bahwa harus memang

Bahwa memang teknologi ini dibutuhkan lisensi dari pihak lain, apakah

A gu ng

-

In do ne si

dengan hak.

R

dibutuhkan lisensi untuk dapat dianggap dengan menggunakan berdasarkan

pengetahuan ini sebenarnya bisa dianggap ‘dengan sengaja’? Jadi sebenarnya orang ini sebenarnya tahu bahwa memang teknologi yang digunakan itu harus membutuhkan lisensi dari orang lain tetapi dia tetap menggunakannya berarti is sudah ‘dengan sengaja’. Ada satu asas hukum

yang mengatakan bahwa dalam level pengetahuan hukum seseorang, maka

lik

mengetahui ini persoalan praktis, tetapi juga bisa dilogikakan ketika masalahnya menyangkut satu teknologi yang cukup tinggi, yang open hanya bisa deal dengan teknologi itu bila orang itu berpendidikan, bukan orang

ub

m

ah

ia punya apa yang disebut ‘duty of care’, kelayakan dan kepatutan untuk

sembarangan, orang yang mengetahui pengetahuan secara umum yang

ka

cukup tinggi levelnya. Maka pada takaran itu, dia sebetulnya juga terkena

ep

kewajiban untuk care, ‘duty of care’ tadi sepatutnya dia mengetahui atau

ah

mencari tahu bahwa teknologi ini bukan barang gratis, bukan barang cuma –

sebagai dasar untuk menyatakan

apakah

seseorang sudah

cukup

on

ng

M

melakukan kewajibannya untuk berhati – hati atau tidak.

es

R

cuma, pasti ada pemiliknya. Itu penalaran hukumnya yang Ahli kira dibangun

In d

A

gu

Hal. 97 dari 136 Hal. Putusan Nomor 40 /Pdt.Sus-Paten/2021/PN Niaga Jkt. Pst.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 97

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Bahwa pandangan berbasis praktis tetapi digunakan sebagai pedoman

R

-

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menilai atau mengukur atau menentukan ada tidaknya suatu

ng

pelanggaran, atau lebih konkrit, ini pelanggaran atau tidak. Ada dua

parameter, yang pertama melihat pada fakta hukumnya. Apakah ada Tindakan – Tindakan yang mengindikasikan bahwa Tindakan itu telah

gu

memakai hak monopoli yang dimiliki pemegang paten. Menggunakan,

memakai, memproduksi, mengimpor, menyewakan, menyediakan untuk

A

dijual, menyediakan untuk disewakan, ini menjadi ukuran yang pertama. Bila itu ada, maka Ahli sampai pada kesimpulan terjadi pelanggaran paten.

ub lik

ah

Parameter yang kedua, Yang Mulia, biasanya menggunakan satu komparasi,

perbandingan dengan melihat produk yang dihasilkan dari kegiatan produksi yang diduga melanggar paten. Produk ini dibandingkan dengan produk yang

am

dibuat

dengan

mendapatkan

komponen,

lisensi.

Jadi

elemen, produk

standard

yang

yang

esensial,

mendapatkan

lisensi,

yang bisa

ep

dioperasikan dan berfungsi untuk menjalankan fungsi lalu produk yang

ah k

diduga merupakan hasil pelanggaran tadi dibandingkan apakah produk ini juga bisa menjalankan fungsi yang sama seperti yang dijalankan oleh produk

In do ne si

R

yang berlisensi tadi. Kalau jawabnya sama, maka patut disimpulkan produk

ini menggunakan elemen, feature, standar atau unsur – unsur yang

A gu ng

dilindungi paten. Dua parameter itu yang dalam praktek lazim digunakan untuk menentukan pelanggaran.

-

Bahwa jika ada suatu paten yang kemudian ternyata mencakup suatu teknologi berdasarkan standar yang telah ditetapkan oleh internasional, kemudian ternyata ada pihak lain yang membuat suatu produk yang

menggunakan standar tersebut. Ahli ingin mengaitkan dengan batasan

lik

bentuknya standar, maka iya, penggunaan standar tadi, conclusively, merupakan pelanggaran paten bila tidak mendapatkan izin atau lisensi dari pemilik patennya. Dalam lingkup paten, sangat beragam. Ada teknologi

ub

m

ah

teknisnya, bila standar dimaksud adalah invensi yang dilindungi paten,

farmasi, ada teknologi elektronika, macam – macam sehingga Ahli mencoba

ka

mengikuti pemahaman Ahli tentang standar tadi, itu adalah salah satu dari

ep

karakteristik invensi teknologi di bidang tertentu yang disebutnya dengan

ah

standar. Seperti Ahli menghaturkan kalau mesin ATM, itu kartu ATMnya itu Ahli punya pin-nya. Kalau dibuat bermacam – macam, maka selain tidak

ng

M

efisien, itu juga akan bermasalah. Nah, dalam teknologi industri, industri ehh

on

produk – produk teknologi tertentu sering mengaplikasikan standar ini

es

R

dibuat standar, ukurannya standar jadi dipakai di manapun itu pasti bisa asal

In d

A

gu

Hal. 98 dari 136 Hal. Putusan Nomor 40 /Pdt.Sus-Paten/2021/PN Niaga Jkt. Pst.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 98

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

sebagai elemen untuk memfungsikan, mengoperasikan peralatan tadi. Ini

yang memerlukan kesepakatan dari organisasi profesi atau kalangan industri

ng

itu sendiri yang memastikan bahwa untuk supaya jaringan Ahli ini compatible satu dengan yang lain, maka Ahli bersepakat menggunakan ini sebagai

elemen standar bagi setiap peralatan teknologi untuk itu perlu menggunakan,

gu

nah ini yang Ahli bilang kalangan industri sendiri, kenapa standar itu yang

dipakai, mereka yang menentukan? ISO, itu juga merupakan satu

A

kelembagaan yang diberi otoritas untuk menentukan standar-standar ISO sekian sekian sekian untuk efisiensi dan harmonisasi di dalam kegiatan

ub lik

-

Bahwa kalau misalnya ada suatu paten yang memang sudah dianggap sebagai suatu standar kemudian ada pihak lain yang menggunakan berarti itu dimaksudkan sebagai pelanggaran Paten jika tidak mendapatkan lisensi ataupun umm otorisasi dari pemegang Paten

Bahwa mengenai apakah penggugat harus membukti, untuk mendukung

ep

-

klaim ganti rugi dan tidak menyatakan bukti tersebut akan menyebabkan

ah k

am

ah

industri dan perdagangan.

obscuur libel, menurut Ahli di dalam praktik ada tahapan di mana gugatan itu

In do ne si

R

sebatas pada pengajuan gugatan terlebih dahulu, di situ boleh dicantumkan tentang besaran ganti rugi yang digugat, pada tahap itu belum sepenuhnya

A gu ng

dibuktikan adanya serangkaian, belum dibutuhkan adanya serangkaian buktibukti pendukungnya. Pada tahap pembuktian di tahap itulah pihak yang

meng-klaim adanya kerugian boleh menyampaikan hitungan-hitungan dan data-data yang valid yang bisa meyakinkan kepada hakim untuk membentuk putusan hukum terhadap apa yang digugat tadi, ini ehhh pengaturan

mengenai gugatan ganti rugi. Namun apa relevansinya dengan obscuur

lik

tidak jelas”, “bila gugatan petitum melebihi posita gugatan”, ”bila dalil-dalil yang digunakan di dalam gugatan bertentangan satu dengan yang lain” itu

ub

obscuur libel. Dalam kaitannya dengan bukti tentang gugatan ganti rugi, penghitungan bukti-bukti yang diperlukan sebagai dasar untuk memberikan ehh pembenaran terhadap angka yang digugat itu merupakan memiliki

-

ep

tahapan-tahapan tersendiri dan itu yang berjalan selama ini. Bahwa pada saat gugatan diajukan penggugat tidak diwajibkan untuk

Bahwa jika pada akhirnya penggugat tidak mampu membuktikan kerugian

ng

dari yang telah disebutkan pada saat gugatan tersebut diajukan apakah

on

penggugat tetap berhak untuk mendapatkan perintah untuk penghentian

es

-

R

memberikan secara details dari dasar umm kerugian yang dimintakan.

M

In d

A

gu

Hal. 99 dari 136 Hal. Putusan Nomor 40 /Pdt.Sus-Paten/2021/PN Niaga Jkt. Pst.

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ik

ah

ka

m

ah

libel? Dalam pemahaman Ahli, obscuur libel itu terkait dengan “bila gugatan

Halaman 99

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

pelanggaran? Menurut Ahli bila gugatan ganti rugi sejumlah nilai tertentu

dengan besaran tertentu tidak diterima oleh Majelis Hakim, terhadap gugatan

ng

yang sama, ada di dalam gugatan yang sama ada gugatan permohonan untuk penghentian produksi untuk mencegah kerugian yang lebih besar bagi pemegang, yang Ahli maksudkan gugatan ganti rugi tidak akan mematahkan

gu

gugatan permohonan penghentian, dan otoritas majelis pengadilan yang akan

memutuskan

untuk

gugatan

yang

kedua

khususnya

tentang

A

penghentian atas kegiatan produksi yang dilakukan oleh orang yang diduga melakukan pelanggaran Paten tadi untuk tidak berlanjut, dasarnya berbeda,

ub lik

besar lagi yang akan diderita oleh pemegang Paten bila pengadilan tidak menstop, tidak menghentikan apa yang berlangsung sebagai hal yang diduga merupakan pelanggaran Paten. -

Bahwa mengenai Penggugat beritikad tidak baik pada saat pengajuan

ep

gugatan, beban pembuktian ini berada menurut asas hukum Actori incumbit probatio, “siapa yang mendalilkan dia yang harus membuktikan”, jawaban

ah k

am

ah

yang kedua ini dasarnya adalah upaya untuk mencegah kerugian yang lebih

Ahli terhadap pertanyaan ini adalah siapa yang mendalilkan dia yang harus

In do ne si

R

membuktikan terkait dengan apa yang menjadi isu tentang itikad tidak baik, bila seseorang mendalilkan orang lain melakukan tindakan yang tidak

A gu ng

beritikad baik dia harus mendalilkan dan membuktikannya.

-

Bahwa persetujuan TRIPS sesuai dengan judulnya, Trade-Related Aspects of Intellectual Property mengatur tujuh substansi bidang HAKI yang terkait dengan perdagangan. Ini menjadi pedoman bagi setiap negara anggota

WTO untuk menggunakannya sebagai acuan. Tadi Ahli haturkan ke Majelis

Hakim, ada tiga yang harus dipatuhi dari sisi regulasi dari sisi substansi,

lik

yang lengkap dan standar norma dan ketentuan – ketentuannya sesuai dengan persetujuan TRIPS. Yang kedua, sisi administrasi pengelolaan pengadministrasian tadi juga diatur disana dengan berpedoman pada

ub

m

ah

peraturan perundang – undangan anggota WTO wajib memiliki pengaturan

persetujuan ini. Yang ketiga, tentang penegakan hukum, yang terakhir ini

ka

Ahli kira Ahli masih relatif mempunyai banyak kekurangan terutama kalau

ep

diukur dari cara pandang negara maju. sampai saat ini menempatkan

ah

Indonesia sebagai negara yang layak diwaspadai, masuk dalam kategori

penegakan hukum Indonesia mengacu pada persetujuan TRIPS belum

ng

M

sesuai karenanya masih banyak kekurangan dan mendapatkan rapor merah.

on

Status priority watch list adalah status selayaknya rapor dengan nilai merah.

es

R

priority watch list artinya apa? Artinya pengaturan pengadministrasian dan

In d

A

gu

Hal. 100 dari 136 Hal. Putusan Nomor 40 /Pdt.Sus-Paten/2021/PN Niaga Jkt. Pst.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 100

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

Ini menunjukkan bahwa dalam takaran global, takaran internasional,

panduan persetujuan TRIPS ini dipakai sebagai dasar Bersama. Negara –

ng

negara yang sepertinya bisa cepat menyesuaikan dengan level yang sudah dicapai oleh negara – negara yang lain, begitu Ahli kira. -

Bahwa TRIPS ini kan pedoman, begitu saudara Ahli, tetapi pembuatan

gu

regulasinya diserahkan kepada masing – masing negara.

-

Bahwa factor yang bisa mempengaruhi pembentukan regulasi di masing –

A

masing negara ini ada dua hal, acceptancy atau penerimaan secara formal sudah Ahli lakukan dengan meratifikasi WTO Agreement dengan lampiran

ub lik

ah

persetujuan TRIPS tadi dengan Undang – Undang 7 Tahun 94 itu menjadi hukum positif di Indonesia. Penerimaan secara substantif diatur di dalam penormaan apa yang menjadi norma – norma yang ditentukan dalam

am

persetujuan TRIPS harus diadopsi di dalam sistem hukum nasional kita. Apakah Ahli loss – loss-an menerima begitu saja? Jawab Ahli, tidak. Ahli

ep

bertahun - tahun sebagai law maker di sekretariat negara dan Ahli terlibat di

ah k

dalam negosiasi perundingan TRIPS ini dan Ahli terlibat di dalam penyusunan Undang – Undang Hak Cipta, Paten, Merek, Desain Industri,

In do ne si

R

dan seterusnya. Ahli merasakan bahwa pemerintah ketika merancang UU HAKI Nasional kita, tidak begitu saja mengadopsi. Buktinya, Ahli punya

A gu ng

klausula -klausula di dalam persetujuan TRIPS dan di dalam UU Paten tentang (inaudible in English) tentang pemakaian Paten oleh Pemerintah,

kedua tentang lisensi wajib (inaudible in English), ketiga tentang (inaudible in English) penggunaan paten di negara Indonesia, yang terakhir kenapa Ahli membuat pengaturan seperti itu karena Ahli menginginkan agar paten asing

itu tidak hanya menikmati perlindungan hukum berdasarkan sistem hukum di

lik

pemegang paten wajib melaksanakan patennya di Indonesia. Dengan demikian ada investasi masuk, ada penyerapan tenaga kerja, ada awet teknologi. Yang kedua, government use, beberapa bulan yang lalu Ahli ribut

ub

m

ah

Indonesia tetapi tidak memberi benefit apa – apa terhadap kita. Karenanya

tentang menyangkut pengadaan vaksin. Ahli mencermati UU Paten kita, ada

ka

gak peraturan yang memungkinkan Ahli menggunakan paten pembuatan

ep

vaksin itu di dalam negeri sehingga Ahli bisa menyediakan vaksin untuk

ah

kebutuhan domestik tanpa terbebani dengan masa waktu, maaf, durasi yang

vaksin dalam negeri. Yang ketiga, lisensi wajib. Yang ingin Ahli tunjukkan

ng

M

adalah pemerintah melihat kepentingan nasional secara sepenuhnya dan

on

membela kepentingan rakyat melalui regulasi ini. Itu sebabnya salah satu

es

R

hanya valid 3 bulan setelah itu expired, supaya Ahli bisa menggenjot industry

In d

A

gu

Hal. 101 dari 136 Hal. Putusan Nomor 40 /Pdt.Sus-Paten/2021/PN Niaga Jkt. Pst.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 101

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

yang dicela oleh Amerika adalah masih belum patuhnya Indonesia di dalam

memenuhi standar dan level dari persetujuan TRIPS. Izin, ini semacam tarik

ng

ulur Ahli punya Pasal 21 UU Paten yang dulu melindungi industry farmasi nasional Ahli yang terancam betul bila sampai paten ini berlaku seperti

industry farmasi nasional Ahli yang mengimpor bahan baku bajakan produk

gu

copy, itu bisa merugikan semua. Penyediaan obat untuk BPJS, untuk obat generic menjadi sangat terganggu.

Bahwa kalau sumber hukum internasional yang tertulis seperti persetujuan

A

-

TRIPS, Konvensi Paris, Konvensi Berg, Traktat, itu memerlukan ratifikasi dan

ah

notifikasi kepada hukum. Kalau putusan – putusan pengadilan, Ahli harus

ub lik

hati – hati menghaturkan ya karena bukan dengan instrument ratifikasi apapun tetapi ini hanya untuk menunjukkan, melihat ke kanan dan ke kiri Ahli

berbeda. Jadi semacam hukum saja, jangan sampai untuk kasus yang sama, diputuskan di Australia bagaimana, diputuskan di Indonesia berbeda. Tetapi

ep

ah k

am

berada dimana, mereka berada dimana untuk supaya Ahli tidak menjadi

apabila hanya untuk memberikan semacam gambaran -

Bahwa menururt Ahli sistem hukum atau kebiasaan di Australia, di Amerika

In do ne si

R

atau kebiasaan di Indonesia, ada putusan yang berbeda Ahli kira harus lebih

focus dan Ahli ingin memberikan komen yang focus saja. Di negara

A gu ng

manapun ada yang Namanya common ground, satu landasan yang sama,

asas – asas hukum itu tidak karakteristik dari domestic tetapi itu international

standard. Nah kalau menyangkut norma – norma yang internasional standard, itu menjadi common ground maka tidak ada pilihan lain, Ahli harus comply dengan hal itu apalagi bila common ground itu sudah dikukuhkan di

dalam perjanjian Internasional. Tetapi kalau menyangkut mengenai masalah

lik

domestic, Ahli tetap melihat bahwa living to the national laws, tetap berpulang kepada masing – masing negara. Seperti tadi Ahli haturkan

ub

kepada pengadilan Ahli adalah independent, mandiri, tidak dipengaruhi oleh siapapun, bahwa pemikiran atau ratio decidendi yang dipakai oleh Majelis Hakim menggunakan referensi – referensi dari berbagai sumber termasuk sumber Internasional ini merupakan hal yang Ahli hargai.

-

ep

ka

m

ah

– masalah dengan korelasinya dengan budaya, korelasinya dengan isu – isu

Bahwa kemudian yang kedua ini mengenai Ahli tadi mengatakan tidak ada

Bahwa asas Vicarious Liability bagaimana diatur dalam Pasal 1367 KUHPer,

ng

pandangan Ahli

terkait pihak yang menyuruhlakukan adalah Indonesia

on

-

es

pelanggaran paten.

R

dasar untuk menarik pihak yang menyuruh lakukan dalam suatu gugatan

In d

A

gu

Hal. 102 dari 136 Hal. Putusan Nomor 40 /Pdt.Sus-Paten/2021/PN Niaga Jkt. Pst.

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 102

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

sebagai Civil Law mengakui bahwa hukum positif yang diberlakukan. Ahli tidak mengubah pikiran bahwa apa kata UU itu yang dikatakan. UU Paten

ng

Ahli tidak mengenal satu frasapun yang memberikan arahan atau peluang untuk memungkinkan pihak ketiga yang menyuruhlakukan atau yang turut serta itu bisa di tarik menjadi bagian dari sebagai pihak yang tergugat. Kalau

gu

di dalam teori hukum, kami bisa menilainya sebagai lex spesialis dan lex generalis. Kalau perdata, lex generalis dan UU Paten sebagai lex spesialis.

A

Dan apa yang dikatakan oleh UU Paten itu yang Ahli patuhi yang Ahli akui dalam penalaran hukum Ahli.

ub lik

Bahwa Vicarious Liability tidak dapat diterapkan dalam penanganan hukum paten

-

Bahwa apabila melanggar standar internasional maka ada indikasi pelanggaran menyangkut tentang hal – hal yang menyangkut tentang disiplin

am

ah

-

teknologi yang beragam. Untuk industry farmasi, yang Namanya teknologi itu

ep

menyangkut formula. Untuk teknologi elektronik, ada dikenal dengan standar

ah k

esensial. Yang tadi Ahli pahami, menanggapi pertanyaan dari rekan, adalah membayangkan bahwa yang dimaksud dalam isu yang dibahas dalam paten

In do ne si

R

ini, di luar kasus yang Ahli maksud, ya, itu bicara mengenai teknologi yang di standarkan, yang dipakai sebagai standar, mohon maaf Ahli koreksi. Kenapa

A gu ng

kartu ATM ditetapkan ukurannya segitu kemudian ketipisannya segitu

Panjang lebarnya segitu, itu kesepakatan dari industry paten internasional. Kenapa alat – alat elektronik harus menggunakan standar 200 Volt, itu kesepaktan

internasional.

Yang

Ahli

maksud

dengan

kesepakatan

internasional adalah kesepakatan yang dibangun oleh organisasi profesi atau

industry yang memang bergerak di bidang itu untuk supaya segala

lik

ada ukuran 8, 13, 17, velg mobil, ada ukuran 17, 15, itu standar, itu baku. Kalau masing – masing produsen mobil membuat mur, baut untuk velg nya sendiri – sendiri, maka pengadaan mur baut itu tidak bisa dipakai untuk

ub

m

ah

sesuatunya itu efisien. Kalau mur, baut, mohon maaf, contoh sederhana, itu

seragam bagi semuanya. Nah, mur, baut, kartu ATM tidak ada patennya,

ka

kalau Ahli bicara standar dalam konteks paten tadi, ini menyangkut suatu

ep

invensi yang oleh organisasi profesi dan industry di sepakati untuk di

ah

bahukan, untuk dipasang di dalam peralatan elektronik tadi, sehingga dengan GSM, kemudian dulu ada feature – feature yang sudah tidak Ahli

ng

M

pakai, itu sekarang Ahli seragam, mau menggunakan merek handphone

on

apapun, Ahli bisa berkomunikasi dengan satu dengan yang lain dengan

es

R

memungkinkan satu sama lain bisa berkomunikasi. Ahli punya pengalaman

In d

A

gu

Hal. 103 dari 136 Hal. Putusan Nomor 40 /Pdt.Sus-Paten/2021/PN Niaga Jkt. Pst.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 103

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

feature apapun yang ada disitu. Tidak ada satu produsen handphone yang punya uniqueness sendiri yang kemudian hanya bisa berinteraksi dengan -

ng

produk yang sama, itu pemahaman Ahli tentang international standard tadi.

Bahwa international standard tadi harus ditetapkan oleh organisasi profesi tadi atau disepakati komunal oleh internasional

Bahwa yang berwenang untuk menentukan standar internasional itu

gu

-

organisasi profesi atau disepakati oleh internasional ya, komunal ya

Bahwa seperti kartu ATM tidak dalam konteksnya, karena Kartu ATM kan

A

-

rata – rata bentuknya memang, semestinya kotak, tipisnya berapa, berarti

ub lik

-

Bahwa dari satu produk yang mengandalkan Ahli mau memfasilitasi masyarakat konsumen untuk bisa masuk ke dalam networking itu Ahli harus memproduksi dengan mengikuti standar itu tetapi kalau mau diluar itu ya gapapa.

-

Bahwa cara mengetahui pelanggaran paten terhadap suatu produk, dapat

ep

ah k

am

ah

ada Batman BCA itu bentuknya lingkar – lingkar, itu juga bisa dipakai.

dilakukan dengan perbandingan produk. Apabila produk itu sama fungsinya,

Bahwa contoh ini pulpen, ini yang satu dipencet lalu mencatat yang satu

In do ne si

-

R

itu dikatakan pelanggaran.

A gu ng

dicopot lalu mencatat, Ahli tidak mengatakan persamaan fungsi tetapi yang Ahli bayangkan ketika Ahli memberikan keAhlian dihadapan Yang Mulia

adalah tentang adanya elemen di dalam produk yang memungkinkan untuk

menjalankan fungsi yang sama dengan apa yang dijalankan oleh fungsi produk yang ada patennya

-

Bahwa tidak semata – mata hanya sama fungsinya dan Ahli tidak mengatakan fungsi tadi

-

lik

menyimpulkan ada tidaknya pelanggaran

Bahwa Komparatif berarti harus membandingkan produk yang diduga melanggar dengan produk yang memiliki invensi sebenarnya

Bhawa keduanya harus diujui siapa yang melanggar dan yang menguji, Ini

ep

masalah yang Ahli kira sebagai guidance bagaimana pengadilan dalam hal

ka

ini majelis hakim akan menerima bukti – bukti yang disajikan oleh para pihak

menggunakan

teknologinya

milik Penggugat

maka

Penggugat

akan

M

menunjukkan bukti – bukti itu. Tidak ada pihak ketiga independent yang

ng

kemudian dipercaya untuk memutuskan pembuktian itu, tetapi bagian dari

on

proses pembuktian itulah yang akan menentukan apakah majelis hakim

es

ah

ketika Penggugat mempunyai fakta hukum bahwa produknya Tergugat itu

R

m

-

Bahwa mengkomparasikan bahwa suatu produk ini sebagai satu cara untuk

ub

ah

-

In d

A

gu

Hal. 104 dari 136 Hal. Putusan Nomor 40 /Pdt.Sus-Paten/2021/PN Niaga Jkt. Pst.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 104

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia memiliki

pengetahuan

dan

fakta

hukum

yang

R

dapat

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup

untuk

memutuskan ini pelanggaran atau tidak. Yang Ahli sampaikan tadi, tidak -

ng

lebih adalah parameter, metode, melihat fakta – fakta.

Bahwa caranya mengetahui bahwa suatu produk ini melanggar invensi produk yang ini menurut Pengadilan di Luar Negeri, bukan tanggung jawab

gu

hakim untuk menggali tetapi tanggung jawab dari para pihak untuk

membuktikan dan membantahnya semua tersaji di dalam dokumen –

A

dokumen ketika proses pembuktian

-

Bahwa tidak sekedar fungsi yang harus dikomparasi tetapi produk – produk

Bahwa mengenai ganti rugi, menurut saudara Ahli, gugatan yang ditunjukkan atas pelanggaran paten, dalam hal ini gugatan perdata, kerugian yang dialami oleh penggugat itu bentuknya ganti rugi lazimnya meskipun ada juga yang mempersoalkan tetapi lazimnya, ganti rugi materil. Kalau dikaitkan

ep

dengan ganti rugi imateril, mungkin terkait dilution atau penghancuran reputasi itu;

Bahwa kalau ganti rugi materil, menurut Ahli itu kerugiannya itu sudah terjadi dan sudah ada nilainya.

-

In do ne si

-

R

ah k

ub lik

-

am

ah

itu harus dibandingkan.

Bahwa mengenai gugatan itu bukan hanya bisa sekedar ganti rugi dasar

A gu ng

hukum jelas, pasal 19 dan pasal 160. Pasal 19 mengukuhkan hak monopoli

pada pemegang paten artinya hanya ia yang boleh menggunakan,

menyewakan, mengimpor, ini absolut ground. Yang kedua, pasal 160 tegas

mengatakan tanpa persetujuan pemegang paten, siapapun dilarang menggunakan, memakai, memproduksi, menyewakan, itukan sudah bisa

menjadi legal ground yang sangat absolut untuk menuntut ‘hey kalian tidak berhak, yang berhak hanya Ahli, jadi please harus stop’

lik

Bahwa mengenai sanksi, memastikan bahwa ini lex spesialis, dua legal groundnya obvious, jelas, bahwa Ahli punya hak monopoli dan negara

ub

melarang orang lain untuk menggunakan maka satu satunya Lembaga yang berhak untuk melindungi Ahli adalah pengadilan.

Bahwa putusan asing itu hanya sebagai panduan, inspirasi untuk Ahli nilai

ep

-

dan pembelajaran bagi Ahli untuk membuat keputusan yang ... tetapi Ahli tidak kemudian detail untuk imparsial atau total Ahli tidak berbicara seperti

ah

ka

m

ah

-

M

karenanya logika yang dipakai di pengadilan di Australia, India, Amerika atau

on

ng

dimanapun pasti universal sama dengan Ahli disini

es

R

itu. Keyakinan Ahli bahwa hukum itu logika dan logika itu universal

In d

A

gu

Hal. 105 dari 136 Hal. Putusan Nomor 40 /Pdt.Sus-Paten/2021/PN Niaga Jkt. Pst.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 105

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Bahwa menurut Ahli, Majelis hakim sangat independent dan sangat tidak

R

-

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin dicampuri dengan Ahli sebagai negara civil law, apalagi, tidak -

ng

menganut presiden.

Bahwa cara penggugat untuk dapat membuktikan kerugian yang dialami perhitungan ganti rugi yang ditetapkan oleh UU itu tidak eksak tetapi di

gu

dasarkan pada norma – norma hukum yang salah satunya yang Ahli ingin pakai sebagai gambaran, yang Ahli temukan adalah kalau produksi dibuat

A

berdasarkan izin lisensi maka berapa besarnya royalty yang harus dibayarkan kepada pemegang lisensi. Kalau diproduksi tanoa lisensi maka

ub lik

ah

kerugian nilai royalty yang harusnya dibayarkan tetapi tidak dibayarkan karena dipakai tanpa izin. Yang kedua, menyangkut tentang opportunity tetapi ini debateable, yang eksak adalah besaran royalty, seberapa besar

am

royalty yang diperjanjian kepada pihak ketiga yang menggunakan paten yang sama, yang kedua, terkait dengan opportunity, ketika produk yang tanpa

ep

lisensi tanpa izin menggunakan paten ini dipasarkan ini mengganggu dari

ah k

produk yang anda pakai. Ukurannya apa seberapa besar penurunan omset itu bisa dikuantifikasi, dikalkulasi sebagai kerugian. Ini sekali lagi hanya rules,

In do ne si

R

pedoman Ahli pulangkan kepada masing – masing kasus apakah ini bisa ditempatkan pada kasus yang terjadi.

Bahwa mengenai royalty dari suatu lisensi artinya disinikan meskipun

A gu ng

-

perkara antara siapa dengan siapa berarti ada acuannya dari perjanjian lisensi paten. Karena ini menyangkut mengenai alat bukti Ahli kira pulang kepada para pihak untuk menentukan apakah itu akan di provide atau tidak,

dalam batas tertentu, banyak pelaku usaha yang mengkualifikasi dokumen – dokumen perjanjian lisensi itu sebagai confidential, mengapa? Karena ia

-

Bahwa untuk menentukan pelanggaran paten, hal tersebut tidak tertulis di

berikan kepada A,B,C itu confidential sifatnya, karena ini masalah prakteknya

ub

saja, how to get more itu hanya strategi marketing

ka

dalam UU paten di Indonesia. Ahli kehendaki ini sebagai satu parameter dari

ep

pengalaman praktek dan ini ... bagi pengadilan untuk membuat keputusan dalam memeriksa perkara yang diajukan kepada majelis hakim, ya tidak ada. ternyata di

teknologi AM ini yang punya hanya Toshiba kemudian suatu ketika Sony

ng

memiliki suatu radio, ia ingin, ia tahu bahwa ia hanya punya teknologi FM,

on

dan ia ingin mempunyai AM dan ia buat AM nya tanpa sepengetahuan

es

Bahwa contoh radio itu ada frekuensi AM dan FM, gitu ya

R

-

M

In d

A

gu

Hal. 106 dari 136 Hal. Putusan Nomor 40 /Pdt.Sus-Paten/2021/PN Niaga Jkt. Pst.

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ik

ah

lik

tetapi kepada B Ahli memberi lisensi 3% kepada C Ahli 8%, yang Ahli

m

ah

ingin membangun terhadap A Ahli memegang lisensi dengan royalty 5%

Halaman 106

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

Toshiba. Jadi ada di radionya, AM dan FM nya. Mengenai perbuatan dia

dalam membuat dan menjual itu melanggar paten frekuensi AM ada satu

ng

teknologi untuk menangkap sinyal itu dan yang punya Toshiba sebagai simulasi, Ahli ingin menggenapi kalau teknologi yang dilindungi paten maka itu terjadi pelanggaran.

Bahwa dengan analogi yang Ahli gambarkan tadi, artinya yang dilindungi

gu

-

paten dan kemudian digunakan oleh industry radio yang lain, maka iya, itu

A

ada pelanggaran paten.

-

Bahwa yang tadi Ahli simulasikan adalah suatu perbuatan, yang baru hanya

ub lik

ah

sebatas perbuatan, hanya menjual, membuat, namun Ahli menyebutnya

sebagai pelanggaran, berarti cukup hanya membuktikan perbuatannya saja, ahli bisa melihat bahwa memang ada pelanggaran paten. Basis Ahli adalah

paten adalah menggunakan, memakai, memproduksi, mengimpor, menjual, menyewakan dan menyediakan untuk disewakan, jadi sudah terjadi disitu;

ep

ah k

am

apa kata UU, hak monopoli yang diberikan oleh negara kepada pemegang

3. Ahli Professor LAU Kin Nang, di bawah sumpah Ahli pada pokoknya

In do ne si

-

R

menerangkan sebagai berikut:

Bahwa pentingnya perangkat telekomunikasi bagi produsen untuk mengikuti

A gu ng

standar seperti yang ditetapkan oleh 3GPP, karena Standar telekomunikasi menjelaskan secara rinci berbagai antarmuka di dalam sistem komunikasi

bergerak. Hal ini penting bagi produsen peralatan untuk mengikuti standar

agar dapat ber-interoperasi satu sama lain. Secara khusus, telepon seluler yang diproduksi oleh perusahaan A dapat berkomunikasi dengan stasiun

dasar yang diproduksi oleh perusahaan B jika perusahaan-perusahaan tersebut mengikuti standar yang sama.

lik

Bahwa latar belakang tentang 3GPP pada dasarnya adalah organisasi standardisasi internasional yang bertanggung jawab untuk menetapkan

ub

standar global untuk jaringan seluler bergerak. Ketika suatu teknologi diadopsi ke dalam suatu standar, semua perangkat seluler dan stasiun dasar dari sistem harus menerapkan teknologi sesuai dengan persyaratan standar

-

ep

tersebut.

ah

ka

m

ah

-

Bahwa Proyek Kemitraan Generasi ke-3 (3GPP) menyatukan tujuh

M

ETSI, TSDSI, TTA, TTC), yang dikenal sebagai “Mitra Organisasi” dan lingkungan

ng

menyediakan

yang

stabil

bagi

para

anggotanya

untuk

on

menghasilkan Laporan dan Spesifikasi yang mendefinisikan teknologi 3GPP.

es

R

organisasi pengembangan standar telekomunikasi (ARIB, ATIS, CCSA,

In d

A

gu

Hal. 107 dari 136 Hal. Putusan Nomor 40 /Pdt.Sus-Paten/2021/PN Niaga Jkt. Pst.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 107

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Bahwa Proyek 3GPP mencakup teknologi telekomunikasi bergerak,

R

-

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk akses radio, jaringan inti, dan kemampuan layanan, yang -

ng

memberikan deskripsi sistem lengkap untuk telekomunikasi seluler.

Bahwa organisasi ini merupakan anggota dari regional yang berbeda., ATIS (Amerika Utara), ETSI (Eropa), TTC (Jepang), ARIB (Jepang), TTA (Korea),

gu

CCSA (Tiongkok) dan TSDSI (India). (slide 4)

-

Bahwa standar telekomunikasi tersebut ditetapkan melalui Komite teknis di

A

3GPP akan menghasilkan spesifikasi teknis dan SSO individu akan mengadopsi spesifikasi teknis 3GPP dan mempublikasikannya sebagai

Bahwa mengenai kelompok kerja, pekerjaan teknis ditangani oleh Grup Spesifikasi Teknis (TSG) dan Kelompok Kerja (WG), masing-masing memfokuskan pada aspek berbeda pada sistem telekomunikasi bergerak. Kontribusi dari anggota-anggota 3GPP akan didiskusikan dalam kelompok kerja dan diadopsi menjadi spesifikasi teknis jika mereka menerima

ep

ah k

ub lik

-

am

ah

standar.

dukungan mayoritas.

Bahwa yang dimaksud dengan Paten Esensial Standar. Ketika suatu standar

R

-

In do ne si

ditetapkan, setiap teknologi yang dipatenkan yang dimasukkan ke dalam

standar tersebut harus digunakan jika standar tersebut akan dipraktikkan.

A gu ng

Paten semacam itu disebut SEP.

-

Bahwa implikasi etika suatu teknologi diterima sebagai bagian dari standar

berdasarkan 3GPP. Hal ini mengimplikasikan bahwa sistem telekomunikasi (termasuk telepon dan jaringan bergerak) harus mengimplementasikan teknologi sesuai dengan persyaratan standar untuk interkoneksi dan

interoperasi. Ya, seperti yang telah disebutkan, ketika suatu teknologi

lik

tersebut harus menggunakan teknologi tersebut. Sebaliknya, fitur-fitur yang diklaim dalam suatu Paten Esensial Standar dimasukkan ke dalam

ub

spesifikasi 3GPP. Karenanya, ketika suatu standar telah ditetapkan, teknologi yang dipatenkan manapun yang diadopsi menjadi suatu standar

-

ep

pastilah digunakan jika standar tersebut akan dipraktikkan. Bahwa arti dari UE adalah Peralatan Pengguna yang dapat berarti ponsel atau stasiun bergerak yang setara dalam konteks paten.

(High Speed Downlink Packet Access atau Akses Paket Hubungan Turun

on

ng

Kecepatan Tinggi) dalam UMTS yang diperkenalkan pada Rilis 7. Sebelum

es

Bahwa Paten Penggugat ini adalah tentang peningkatan prosedur HSDPA

R

-

M

In d

A

gu

Hal. 108 dari 136 Hal. Putusan Nomor 40 /Pdt.Sus-Paten/2021/PN Niaga Jkt. Pst.

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ik

ah

ka

m

ah

diterima sebagai bagian dari suatu standar, telepon yang memenuhi standar

Halaman 108

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

rilis 7, ada dua skema modulasi (PSK dan QAM) -- dan hanya dua jenis modulasi (16QAM/QPSK) untuk mengirim data ke UE.

Bahwa UE harus terlebih dahulu mendeteksi informasi tipe modulasi tersebut

ng

-

sebelum dapat mendeteksi paket data. Ini dilakukan dengan pensinyalan

eksplisit pada saluran kontrol (HS-SCCH) dari stasiun dasar ke UE

gu

menggunakan 1 bit indikasi modulasi.

-

Bahwa dalam rilis 7, jenis modulasi baru yang disebut 64QAM digunakan

A

untuk meningkatkan kecepatan data dari stasiun dasar ke stasiun bergerak.

-

Bahwa bersama dengan QPSK legacy dan modulasi 16QAM, ada 3 jenis

ub lik

ke UE. -

Bahwa Ponsel perlu mengetahui yang mana dari 3 jenis modulasi yang digunakan saat menerima paket data.

-

Bahwa stasiun dasar dapat memberikan sinyal kepada UE mengenai informasi jenis modulasi dengan sumber daya radio minimum.

-

ep

ah k

am

ah

modulasi yang dapat digunakan stasiun dasar untuk mengirimkan informasi

Bahwa satu pendekatan paksa (brute force) adalah dengan menggunakan bit

R

pensinyalan tambahan untuk menunjukkan penggunaan modulasi 64QAM.

In do ne si

Namun, ini tidak diinginkan karena menghabiskan sumber daya radio yang

A gu ng

berharga sebagai overhead di saluran kontrol. Paten ini mengusulkan solusi

untuk menyampaikan informasi tersebut dengan pengurangan overhead pensinyalan. Invensi ini juga memungkinkan pengenalan dari 64QAM dengan

cara

yang

memastikan

kompatibilitas

mundur

(backward

compatibility) dari pesan pensinyalan yang relevan dengan stasiun bergerak yang tidak mendukung 64QAM.

-

Bahwa HS-SCCH merupakan singkatan dari Kanal Kontrol Berbagi

lik

UE.

Bahwa skema modulasi merupakan proses untuk mengenkodekan bit-bit informasi ke dalam simbol-simbol. Terdapat tiga jenis modulasi yang

ep

diperkenalkan – QPSK, 16QAM, 64QAM. Satu simbol QPSK dapat membawa 2 bit informasi. Satu simbol 16QAM dapat membawa 4 bit informasi dan satu simbol 64QAM dapat membawa 6 bit informasi.

mendeteksi bahwa hubungan turun (downlink) berada pada modulasi 64

ng

QAM atau beberapa modulasi lainnya, alih-alih menambahkan bit informasi

on

modulasi lebih lanjut untuk menunjukkan kapan 64QAM digunakan, - -

es

Bahwa mengenai bagaimana invensi ini memungkinkan suatu UE untuk

R

-

M

In d

A

gu

Hal. 109 dari 136 Hal. Putusan Nomor 40 /Pdt.Sus-Paten/2021/PN Niaga Jkt. Pst.

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ik

ah

kanal pensinyalan bagi stasiun dasar untuk mengirimkan informasi kontrol ke

ub

-

ka

m

ah

Kecepatan Tinggi - High-Speed Shared Control Channel. Ini merupakan

Halaman 109

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

invensi ini mengusulkan solusi sebagai berikut – menggunakan kapasitas

yang ada di dalam HS-SCCH untuk menyampaikan informasi ini. Dalam HS-

ng

SCCH, terdapat tujuh bit kumpulan kode kanalisasi. Tujuannya adalah untuk menggunakan satu dari tujuh bit kumpulan kode kanalisasi untuk menyampaikan informasi ini pada skema modulasi baru ini. Secara spesifik,

gu

jika bit indikasi modulasi menunjukkan QPSK, maka QPSK digunakan dan 7

bit kumpulan kode kanalisasi diinterpretasikan sebagaimana mestinya. Jika

A

bit indikasi modulasi tidak menunjukkan QPSK, maka hanya 6 dari 7 bit yang

digunakan sebagai bit kumpulan kode kanalisasi. Sisa 1 dari 7 bit tersebut

ub lik

Dengan cara ini, tidak ada overhead tambahan yang timbul untuk mengindikasikan jenis modulasi 64QAM/16QAM/QPSK. -

Bahwa berdasarkan Paten milik Penggugat, klaim mana dalam Paten yang relevan dengan suatu UE. Klaim 19 sebagai klaim mandiri dan klaim 20 sebagai klaim turunan.

-

ep

ah k

am

ah

akan digunakan untuk mengindikasikan penggunaan 16QAM atau 64 QAM.

Bahwa invensi ini diterapkan dalam spesifikasi teknis 3GPP. Fitur dari klaim 19 dan 20 dapat dipetakan pada spesifikasi teknis 3GPP 25.212 (v7.12.0)

In do ne si

-

R

sebagaimana diatur dalam Lampiran B dari pernyataan ahli Ahli.

Bahwa mengenai pemetaan Spesifikasi Teknis 3GPP untuk klaim dalam

A gu ng

paten berarti ada kesesuaian antara fitur-fitur klaim dan persyaratan di 3GPP TS.

-

Bahwa untuk dapat lebih memahami pemetaan, Ahli akan pertama-tama menjelaskan fitur-fitur dari klaim 19.

-

Bahwa paten ini mengggunakan (1) 7 bit kumpulan kode kanalisasi dan (2) 1 bit indikasi modulasi dalam HS-SCCH bagian satu untuk mengindikasikan

lik

menyebutkan “informasi kanal kontrol multi-bit“ (Oranye), yang terdiri dari (1) n bit (Kuning), (2) bit indikasi modulasi (Hijau), sebagaimana ditunjukkan di

ub

dalam bagian bawah dari slide 15. Selain itu, klaim 19 menyebutkan skema modulasi kedua (QPSK), dan skema modulasi pertama (QAM) yang terdiri

ep

dari tipe pertama (64QAM) dan tipe lain (16QAM), sebagaimana ditunjukkan di dalam bagian bawah slide 15. -

Bahwa Ahli akan menjelaskan Bagaimana “informasi kanal kontrol multi-bit“

R

terhubung dengan “skema-skema modulasi atau jenis-jenis modulasi“ melalui

on

ng

es

fitur-fitur 19-2, 19-3, 19-4, dan 19-5.

M

In d

A

gu

Hal. 110 dari 136 Hal. Putusan Nomor 40 /Pdt.Sus-Paten/2021/PN Niaga Jkt. Pst.

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ik

ah

ka

m

ah

jenis modulasi. Sebagaimana ditunjukkan di dalam klaim 19, klaim 19

Halaman 110

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Fitur 19-2 berhubungan dengan informasi kanal kontrol multi-bit – dan

R

-

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini termasuk kumpulan bit-bit n sebagaimana diilustrasikan di dalam -

ng

Slide 15.

Fitur 19-3 berhubungan dengan "mengeksaminasi bit indikasi modulasi"

dari informasi saluran kontrol multi-bit untuk menentukan jika hal

gu

tersebut menunjukkan skema modulasi kedua (misal, QPSK).

-

Fitur 19-4 berhubungan dengan "menginterpretasikan n bit sebagai bit-

mengindikasikan skema modulasi ke-2 (misal, QPSK). -

Fitur 19-5 berhubungan dengan kondisi dimana bit indikasi modulasi

ub lik

ah

A

bit kumpulan kode kanalisasi" apabila bit indikasi modulasi tersebut

tidak menunjukkan skema modulasi kedua (misal, QPSK) (1) menginterpretasikan n-m bit dari n bit sebagai bit kumpulan kode

am

kanalisasi; (2) mengeksaminasi m dari n bit dan menentukan jika m dari n bit menunjukkan tipe modulasi pertama (misal. 64QAM) atau tipe

ah k

-

ep

modulasi lainnya (misal, 16QAM) dari skema modulasi pertama. Fitur 19-6 berkaitan dengan mendemodulasi sinyal yang diterima menggunakan

informasi

yang

R

dengan

Ahli dapat melihat klaim 19 mengungkapkan prosedur bagan alir dalan

A gu ng

-

RHS.

-

saat

In do ne si

menginterpretasikan dan menentukan.

diterima

Fitur 19-2 berkaitan dengan informasi kanal kontrol multi-bit – dan ini termasuk kumpulan n bit sebagaimana diilustrasikan di dalam Slide 15.

Hal ini dapat dipetakan pada spesifikasi teknis 3GPP sebagai berikut – informasi kumpulan kode kanalisasi (n=7 bit).

-

Fitur 19-3 berkaitan dengan “mengeksaminasi bit indikasi modulasi“

-

ini

lik

mengindikasikan skema modulasi kedua.

Hal ini dapat dipetakan pada spesifikasi teknis 3GPP dengan cara sebagai berikut. Pertama bit indikasi modulasi =

ub

m

ah

dari informasi kanal kontrol multi-bit untuk menentukan jika hal

informasi skema

modulasi Xms,1. Kedua, skema modulasi kedua dapat dipetakan pada -

ep

ka

QPSK. Xms,1 = 0 akan menunjukkan QPSK (skema modulasi kedua). Fitur 19-4 berhubungan dengan “menginterpretasikan n bit sebagai bit

ah

kumpulan kode kanalisasi" apabila bit indikasi modulasi tersebut

Ini dapat dipetakan ke spesifikasi teknis 3GPP dimana n=7 bit informasi

ng

kumpulan kode kanalisasi akan diinterpretasikan sebagai kumpulan

on

kode kanalisasi reguler ketika Xms,1 = 0 (menunjukkan skema

es

M

-

R

mengindikasikan skema modulasi ke-2.

In d

A

gu

Hal. 111 dari 136 Hal. Putusan Nomor 40 /Pdt.Sus-Paten/2021/PN Niaga Jkt. Pst.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 111

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

modulasi kedua (QPSK)). Hal ini ditunjukkan dalam bingkai Biru pada teks 3GPP pada bagian sisi kanan dari slide ini.

Fitur 19-5 berhubungan dengan “menginterpretasikan n-m bit dari n bit

ng

-

sebagai bit kumpulan kode kanalisasi“ saat bit indikasi modulasi tidak menunjukkan skema modulasi kedua.

Hal ini dapat dipetakan pada spesifikasi teknis 3GPP dimana n=7 dan

gu

-

n-m bit adalah {Xccs,1 …. Xccs,6} - - dan m=1 bit adalah Xccs,7.

-

Saat Xms,1 = 1 (ini berarti bahwa hal ini tidak menunjukkan QPSK

(skema modulasi kedua), 6 bit {Xccs,1 …. Xccs,6} diinterpretasikan

ub lik

ah

A

m=1.

sebagai bit kumpulan kode kanalisasi, sebagaimana ditunjukkan di dalam bingkai-bingkai Merah pada teks 3GPP di bagian sisi kanan dari

menunjukkan 64QAM atau 16QAM, yang merupakan jenis modulasi pertama dan jenis modulasi kedua dari skema modulasi pertama,

ep

masing-masing. -

Maka, seluruh fitur klaim dapat dipetakan pada spesifikasi teknis 3GPP.

R

-

Bahwa setelah suatu standar ditetapkan, setiap teknologi yang dipatenkan

In do ne si

ah k

am

slide ini (juga ditunjukkan di dalam slide 21). - - Xccs,7 digunakan untuk

A gu ng

yang dimasukkan ke dalam standar tersebut harus selalu digunakan jika

standar tersebut akan dipraktikkan. Setiap paten yang berkaitan dengan

teknologi yang disertakan ke dalam suatu standar disebut Paten Esensial Standar.

-

Bahwa invensi ini esensial untuk suatu telepon yang dapat menerima pada

64 QAM, setiap peralatan pengguna yang sesuai dengan HSDPA (seperti telepon seluler) yang mendukung 64QAM harus memenuhi persyaratan

Bahwa untuk dapat mengetahui apakah suatu telepon dapat mendukung 64 QAM dapat dilihat Tabel 5.1a dari Spesifikasi Teknis 3GPP 25.306 (untuk

ub

m

-

dalam klaim 19 dan 20 Paten.

lik

ah

dalam spesifikasi teknis 3GPP, dan karena itu akan menyertakan semua fitur

Rilis 7 dan seterusnya) menunjukkan berbagai kategori yang berbeda dari

ep

ka

peralatan pengguna HSDPA dan format modulasi terkait yang didukung. Misalnya, 64QAM didukung oleh peralatan pengguna yang memenuhi persyaratan HSDPA dari kategori 13, 14, 17 hingga 20. Dengan memeriksa

ah

mendukung 64QAM atau tidak.

Bahwa 3GPP itu menentukan standar teknologi, apakah ada badan

ng

-

on

independen yang memiliki kewenangan untuk mensertifikasi bahwa suatu

es

R

kategori dari ponsel, kami dapat mengatakan jika telepon tersebut

In d

A

gu

Hal. 112 dari 136 Hal. Putusan Nomor 40 /Pdt.Sus-Paten/2021/PN Niaga Jkt. Pst.

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 112

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

paten merupakan standar esensial pada suatu teknologi kepada teknologi tertentu, Ahli tidak mengetahui mengenai ada keberadaan suatu Lembaga

ng

independen atau berdiri sendiri yang memberikan layanan seperti itu. Dan

jika biasanya untuk mengetahui suatu Paten itu adalah suatu paten esensial

standard. Biasanya itu hanya menghubungi atau mengontak pakar – pakar

gu

yang independent yang berdiri sendiri saja biasanya.

-

Bahwa tidak ada perusahaan atau Lembaga yang menyediakan sertifikasi

A

bahwa suatu paten itu adalah suatu paten standard paten essensial tetapi biasanya berdasarkan pengalaman Ahli biasanya seorang ahli bisa

ub lik

ditanyakan itu adalah orang yang merupakan ahli dalam bidangnya atau di dalam bidang tersebut. Ahli harus mengetahui tentang standar teknologi dan juga standar paten teknologi standar yang digunakan di dalam bidang tersebut.

Bahwa Ahli bukan ahli hukum jadi Ahli tidak bisa menjawab apakah ada

ep

-

hukum internasional yang terkait dengan keharusan mengikuti standar

ah k

am

ah

memberikan informasi mengenai hal tersebut dan tentu saja orang yang

spesifikasi teknis 3GPP ini. Namun Ahli akan dari segi teknis misalnya, ketika

In do ne si

R

suatu perusahaan atau produsen ponsel memilih untuk tidak mengikuti standard LTE, maka ponsel itu tidak akan bisa beroperasi dengan ponsel –

A gu ng

ponsel lain yang menggunakan standar dari LTE itu. Ahli merasa bahwa

situasi seperti itu tidak mungkin terjadi. Karena hal ini akan mengurangi secara signifikan kegunaan dari ponsel tersebut

-

Bahwa 3GPP ada versi – versinya. Ada beberapa versi yang disebutkan dalam perkara ini. Ada perubahan versi karena 3GPP itu adalah standar

yang bisa terus berubah seiring perkembangan teknologi akan ada versi –

lik

ah

versi yang baru.

-

ub

pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Ahli adalah Gunawan Wibisono, lahir di Tegal, 22 Februari 1966. Memperoleh gelar S1 bidang telekomunikasi dari department Teknik Elektro

ka

m

4. Ahli Ir. Gunawan Wibisono, M.Sc., Ph.D., di bawah sumpah Ahli pada

ep

Universitas Indonesia, Depok. Ahli melanjutkan S2 dan S3, dua duanya

ah

dibidang Teknik Telekomunikasi di Jepang ditahun ’93 dan ’98. Kemudian

M

desc utama para dosen adalah pertama dalam melakukan pendidikan yaitu

ng

dengan pengajaran. Pengajaran kami pengajar di S1 itu untuk mata kuliah

on

Teknik Telekomunikasi dan lain – lain. Ahli juga mengajar di pasca sarjana

es

R

Ahli bergabung di Universitas Indonesia sejak tahun ’91 sebagai dosen. Job

In d

A

gu

Hal. 113 dari 136 Hal. Putusan Nomor 40 /Pdt.Sus-Paten/2021/PN Niaga Jkt. Pst.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 113

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

yang

R

Department Teknik Elektro, Universitas Indonesia. Ada dua kekhususan Ahli

tangani

yaitu

Teknik

Telekomunikasi

dan

Menejemen

ng

Telekomunikasi. Ahli sebagai seorang dosen Ahli juga menghasilkan

beberapa karya dalam bentuk buku yang diterbitkan dan dijual di luar. Ada beberapa karya kami, kurang lebih delapan buku yang mencakup terutama

gu

untuk teknologi wireless komunikasi, teknologi optical, coding dan modulasi. Jadi bidang research Ahli berorientasi pada coding dan modulasi. Ahli juga

A

sebagai paten review IPAC yaitu paten yang ada di Indonesia, Ahli juga

pernah menjadi Ahli ahli untuk perkara perobohan tower WTS di Bandung

ub lik

dimiliki, kami merasa memiliki kompetensi yang sesuai dengan perkara ini, terima kasih. -

Bahwa QAM, Quadratur Amplitude Modulation yaitu suatu jenis modulasi. Karena modulasi itu ada bermacam - macam salah satunya Quadratur

ep

Amplitude Modulation yang dimana representasi sinyal ini dinyatakan dengan amplitudo atau power dan komponen … Dengan menggunakan Quadratur

ah k

am

ah

pada tahun 2012 yang lalu. Jadi dengan pengalaman dan keahlian yang

Amplitude Modulasi, maka bandwith, artinya bandwith adalah kapasitas yang sebuah

system

untuk

mentransmisikan

data

dengan

In do ne si

oleh

R

dimiliki

menggunakan QAM, bandwith itu akan lebih efisien atau katakan dengan

A gu ng

modulasi QAM, efisiensi bandwith meningkat. Kemudian, ada bermacam macam jenis modulasi QAM, QAM ini adalah basicnya sedangkan kategorisasinya itu tergantung pada banyaknya bit yang ditransmisikan untuk setiap symbol. Kalau QPSK itu bahasa lain dari 4 QAM artinya ada 4 simbol

yang dimana direpresentasikan oleh masing – masing 2 bit. Kalau 16 QAM ada 16 simbol yang masing – masing direpresentasikan atas 4 simbol, kalau

lik

skema modulasi yang makin tinggi, memberikan kecepatan transfer bit yang makin baik. Awalnya bahwa yang digunakan di dalam UMTS itu baru QPSK

ub

dan 16 QAM. Kemudian yang terbaru digunakannya 64 QAM untuk hubungan downlink yang memungkinkan kecepatan maksimal transmisi data sebesar 42 MBPS.

Bahwa dalam modulasi yang digunakan pada UMTS dimana standar 3GPP

ep

-

TS 25.212 itu ada 3 jenis modulasi. Tadi QPSK, 16 QAM, 64 QAM.

ah

ka

m

ah

64 QAM ada 64 simbol dimana ini berarti 6-bit yang digunakan. Dengan

sebuah WTS itu ditempatkan pada sebuah kanal kontrol berbagi kecepatan

ng

M

atau high-speed control channel dimana high-speed control channel ini

on

adalah sebuah pensinyalan. Jadi kalau dalam sebuah telekomunikasi, sistem

es

R

Kemudian bagaimana modulasi itu akan diketahui ketika dipraktisikan oleh

In d

A

gu

Hal. 114 dari 136 Hal. Putusan Nomor 40 /Pdt.Sus-Paten/2021/PN Niaga Jkt. Pst.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 114

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

WTS mirip operator dan sebuah perangkat user kita, HP Ahli akan melakukan pensinyalan sebelum bisa berkomunikasi. Jadi apa yang ada di

ng

WTS tersebut dan apa yang bisa dioper ke perangkat user. Dalam ini, maka HSCC akan menginformasikan skema modulasi yang bisa digunakan oleh sebuah WTS yang diberikan kepada UE. Dalam hal ini, sehingga UE itu

gu

harus mengetahui juga modulasi apa yang digunakan oleh WTS. Di dalam kanal HSCC ini, itu pada sisi pengirim oleh WTS, itu akan disusun sebuah

A

formasi tentang modulasi yang digunakan. Oleh UE, sisi penerima itu akan digunakan untuk mengetahui, untuk mendapatkan informasi yang relevan

ub lik

TS 25.212 ini menyatakan bahwa HSCC ini yang menjadi jembatan antara transmitter dengan receiver dimana modulasi yang digunakan. Jadi dalam hal ini, pada bagian 4.6.2 bahwa transmitter dan juga receiver harus sama – sama memiliki kesamaan modulasi yang digunakan dalam suatu saat berkomunikasi. -

ep

ah k

am

ah

mengenai skema modulasi yang ada di kanal kontrol HSCC ini. Dalam 3GPP

Bahwa yang dimaksud dengan UE itu perangkat handphone dari pengguna.

-

R

antenna yang ada di pemancar, di tower milik operator.

Bahwa artinya WTS itu adalah transmitter dan UE itu adalah Handphone-

A gu ng

nya.

-

In do ne si

Sedangkan WTS adalah perangkat tower milik operator. Jadi istilahnya

Bahwa adalah sangat tidak mungkin

merancang telepon yang mampu

menggunakan tadi seperti yang ahli bilang 64 QAM pada hubungan turun

tanpa mempertimbangkan bagian 4.6.2 dari 3GPP TS 25.212 ini. Karena sebuah perangkat UE itu Ahli rancang tanpa mengacu atau menggunakan

beberapa komponen dalam kanal penyisalan yaitu ada 7 tapi bagian yang paling penting adalah kumpulan kode kanalisasi dan skema modulasi

ub

sedangkan formulasi yang lain ini memang dibutuhkan tetapi untuk kasus ini 2 poin inilah yang penting. Bagaimana pemetaannya, adalah demikian. Bahwa di dalam HSSCH ini, kami hanya mengambil 2 komponen saja yaitu

ep

-

informasi skema modulasi hanya 1 bit. Apa itu bit? Adalah suatu istilah yaitu satuan yang biasa digunakan dalam komunikasi ataupun teknik komputer

ah

ka

lik

Bahwa susunan pemetaan dari 3GPP TS 25.212 itu ada beberapa ada

m

-

ah

standar paten yang ada di dalam TS 25.212.

M

1 atau bernilai 0. Bit akan bernilai 1 atau bernilai 0 untuk menyatakan QPSK

ng

atau ia lainnya. Kalau disini dia 0, maka disini menujukkan modulasi yang

on

digunakan oleh transmitter itu adalah QPSK.

es

R

yaitu ukuran informasi yaitu 0 atau 1. Formasi hanya 1-bit dia hanya bernilai

In d

A

gu

Hal. 115 dari 136 Hal. Putusan Nomor 40 /Pdt.Sus-Paten/2021/PN Niaga Jkt. Pst.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 115

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Bagaimana kalau bit modulasinya ini adalah 1. Maka hanya ada satu, kami

R

-

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebut sebagai bukan QPSK atau modulasi QAM yang lain. Untuk bisa

ng

memasukkan modulasi 16 QAM atau 64 QAM maka kanal ini mengalami

modifikasi. Kalau disini adalah kanal untuk downlink tetap. Tetapi kami hanya menggambil disini 1 kanal untuk menyatakan bit yang digunakan itu sebagai

gu

muatan modulasi yang digunakan apakah 16 QAM atau 64 QAM. Jadi disini sebelum adanya paten dari NOKIA, hanya ada 2 modulasi yang digunakan

A

sedangkan dimungkinkan adanya 3 modulasinya. Jadi ini yang kami tunjukkan diatas, ini adalah sebelum 64 QAM dan yang di bawah adalah opsi

ub lik

paten penggugat. -

Bahwa bit adalah satuan di dalam sistem komunikasi untuk pengiriman sinyal digital yaitu sinyal itu ada bisa dinyatakan sebagai bit 1 atau sinyal itu bisa

am

ah

64 QAM yang ini merupakan standar dari 3GPP TS 25.212 yang merupakan

dinyatakan sebagai bit 0, direpresentasikan dengan amplitudonya 1 atau

ep

amplitudonya 0. Bit juga biasanya untuk menyatakan ukuran atau kapasitas

ah k

sebuah sistem dan ini pula yang akan digunakan untuk menyatakan sebuah nilai sehingga Ahli harus mengetahui apa nilainya dan dimana nilai itu

In do ne si

R

berada, seperti yang sudah kami disebutkan, di bit informasi modulasi itu

adalah 0 dan 1 tapi juga di bit kanalisasi yang nomor 7 itu juga memiliki nilai

A gu ng

bit informasi 0 dan 1 dengan adanya penggunaan bit tadi ini maka yang

berkomunikasi adalah mesin. Maka dengan adanya penggunaan bit ini menjadi proses pemanfaatan modulasi 64 QAM jadi bisa terakomodasi.

-

Bahwa yang harus di re-check klaim 19 dari paten penggugat itu mencakup susunan

pemetaan

yang

diimplentasikan

oleh

UE

untuk

dapat

mengkonfigurasikan sesuai dengan skema modulasi adalah bit modulasinya.

lik

selain yang diharapkan maka berarti jenis modulasi yang lain harus diperiksa disini selanjutnya harus menjadi, seperti yang tadi sudah disebut bit kanalisasi, bit kanalisasi nomor 7, untuk mengetahui jenis modulasi yang

ka

kedua dan ketiga. Kalau 0 maka digunakan 16 QAM. Maka disini dari

ep

modulasi pertama dari skema modulasi adalah 64 QAM. Jadi menurut kami, klaim paten dari pemilik klaim paten 19 itu adalah sesuai dengan skema

Bahwa harus ada kompatibilatas antara WTS dan user pengguna, tidak bisa

ng

hanya dari WTS nya saja tapi harus ada UE nya itu harus bisa menerima

on

informasi itu untuk dapat berkomunikasi, diantara WTS dan UE itu harus

es

-

R

pemetaan modulasi yang ada pada 3GPP TS 25.212 pada bagian 4.6.2.

M

In d

A

gu

Hal. 116 dari 136 Hal. Putusan Nomor 40 /Pdt.Sus-Paten/2021/PN Niaga Jkt. Pst.

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ik

ah

pertama yaitu digunakan QPSK. Bila pada bit modulasinya adalah nilainya

ub

m

ah

Kalau ia bit modulasinya bernilai 0 maka ia akan menyatakan modulasi jenis

Halaman 116

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

sama – sama mengetahui jenis modulasi yang Ahli digunakan. Kalau

dianalogikan bahwa Bahasa yang kami gunakan misalnya kalau 16 QAM

ng

adalah Bahasa Inggris dan kalau QPSK adalah Bahasa Indonesia, maka Ahli

sama – sama mengetahui, jangan sampai Ahli berbicara Bahasa Indonesia

dan disana berbicara pakai Bahasa Inggris, itu tidak match. Jadi harus sama

gu

– sama antara WTS dan UE harus sama persis atau kami bisa menyebut

kalau di dalam Teknik Telekomunikasi bahwa informasi itu kumpulan data,

A

kalau Ahli datang maka ‘kendaraan’ yang harus digunakan itu harus sama. Tetapi ketika paket yang datang dalam ukuran yang lebih kecil tapi kalau

ub lik

semakin besar maka kami butuh ‘kendaraan’ yang semakin besar. Kalau 64 QAM akan dibawa oleh QPSK atau lainnya. -

Bahwa 64 QAM ini berada pada HSPA+ karena adalah standar HSPA yang memungkinkan

penggunaan

dari teknologi modulasi 64

QAM bisa

ep

digunakan. Jadi bagaimana Ahli mengecek penggunaan suatu perangkat UE itu menggunakan teknologi HSPA adalah biasanya kalau di dalam

ah k

am

ah

ukuran datanya, tadi kalau QPSK hanya 2 bit, 16 QAM 4 bit, ukurannya

handphone kami. (Ahli mengeluarkan HP Ahli dan kemudian menujukkan

In do ne si

R

beberapa bagian pada HP) Akan ada di kanan atas, ini ada 2 indikator yang

biasa digunakan handphone kami yaitu ada indikator baterai, kemudian ada

A gu ng

tingkatan daya yang diterima perangkat user kalau dekat dengan WTS barnya jadi 4 atau 5, kemudian ada tulisan mungkin 3G, H+, atau 4G. Itu

menujukkan teknologi yang di-provide atau disediakan oleh operator UE. Operatornya dari UE, kalau Ahli Indosat maka Indosat yang punya teknologi H+ yang beroperasi difrekuensi 2.31 dari sini kebetulan ketika kami melakukan ini, keluar H+ dan H+ ini dalam masuk pada standar 3GPPnya,

lik

category di dalam 3GPP TS 25.306 yaitu Category 24 ini adalah jenis modulasi yang bisa digunakan. Kami melihat juga kami mungkin tidak

ub

menyebut produk tapi dapat dikatakan bahwa ada Category 24 yang mensupport HSDPA. Jadi kami katakan, produk – produk ini telah mengadopsi standar 3GPP TS 25.212 yang dimiliki patennya oleh pihak NOKIA. Bahwa kecepatan maksimum menurut perhitungan adalah mencapai 42

ep

-

megabyte/s. Jadi menurut Ahli tidak ada perbedaan antara Klaim 19 dengan

Bahwa di sebelah kanan HP ada 4G/3G/2G, ada beberapa jaringan, Ahli cek di hp OPPO juga ada. Apa yang ada di dalam HP ini adalah kapabilitas.

ng

on

Kemampuan yang dimiliki HP itu untuk beroperasi pada jaringan 2G, 3G atau

es

-

R

bagian 4.6.2 pada 3GPP TS 25.212 karena semua pemetaan sesuai;

M

In d

A

gu

Hal. 117 dari 136 Hal. Putusan Nomor 40 /Pdt.Sus-Paten/2021/PN Niaga Jkt. Pst.

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ik

ah

ka

m

ah

penggunaan 64 QAM ditemukan dalam ponsel – ponsel yang masuk dalam

Halaman 117

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

4G. Tinggal Ahli sebagai user itu adalah mengaktifkan sesuai dengan jaringan yang tersedia atau disediakan oleh operator yang Ahli langganan.

ng

Mungkin ada operator, Ahli belinya terlalu canggih, ada 5G tapi operatornya

belum punya layanan atau fasilitas 5G jadi kalaupun Ahli aktifkan Ahli tidak akan bisa menerima layanan itu karena memang operatornya tidak memiliki

gu

atau belum mengoperasikannya. Jadi kalau ini tadi 2G, 3G atau 4G adalah opsi Ahli untuk mengatur jadi Ahli yang mengatur kapan.

Bahwa H+ ini ada di jaringan 3G. HSPA itu adalah, ini cerita tentang

A

-

teknologi wireless atau teknologi seluler. Jadi HSPA adalah teknologi yang

ub lik

sebut 3.5 tapi tidak nyampe ke-4, padahal di perangkat user itu tidak ada juga yang 3.5. Dalam kategorisasi, HSPA itu bisa dikategorikan sebagai teknologi 4G. Jadi bisa beroperasi ketika Ahli mengaktifkan layanan yang di atas, kalau Ahli mengaktifkan layanan yang di bawah, hanya 2G dan 3G, kemungkinan layanan HSPA tidak dapat beroperasi. -

ep

ah k

am

ah

dikeluarkan oleh UMTS, teknologi generasi ke, angkanya nanti ada yang

Bahwa Ahli sudah membaca Paten Penggugat ya mengenai “Metode dan Apparatus untuk Menyampaikan Konfigurasi Antena”. Dalam paten ini, itu

In do ne si

R

akan membantu, jadi paten ini akan diterapkan pada Long Term Evolution

adalah satu istilah teknologi seluler atau wireless, ini sebenarnya teknologi

A gu ng

4G juga, hanya namanya sajalah. Kalau kami lebih laku jualannya 4G maka disebut sebagai 4G dan sekarang namanya adalah LTE ada konfigurasi antenna yang bisa digunakan oleh WTS dan UE. Ada satu antena tunggal,

streamnya satu semuanya sama atau konfigurasi 2 antena yaitu streamnya

dua masing – masing memiliki carrier atau memiliki frekuensi yang berbeda atau antena ini berbeda. Penggunaan ini tujuannya adalah untuk

lik

ya berarti 16 detik, kalau menggunakan dua antena, kalau Ahli bagi dua bisa 8 detik dan kalau dengan 4 antenna bisa jadi 4. Jadi kecepatan transmisinya

ub

juga berbeda – beda. Disini adalah paten yang digunakan untuk disisi transmitter.

-

Bahwa metode yang diterapkan oleh Paten Penggugat antara WTS dan UE

ep

perlu disinkronisasi atau perlu dilakukan setting atau inisialisasi untuk menyatakan bahwa transmitter dan receiver sudah siap untuk digunakan

ah

ka

m

ah

mempercepat transmisi data. Kalau Ahli punya 16, kalau 1-bit adalah 1 detik,

menunjukan kata kode ini untuk menunjukan representasi dari antena yang

ng

M

digunakan dari sisi transmitter. Kemudian kalau menggunakan modulasi

on

WTS dan UE maka harus menggunakan modulasi yang sama. Disini juga

es

R

yaitu di sini disisi transmitter maka ada menggunakan 3 kata kode untuk

In d

A

gu

Hal. 118 dari 136 Hal. Putusan Nomor 40 /Pdt.Sus-Paten/2021/PN Niaga Jkt. Pst.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 118

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

ketika menggunakan antena, itu juga harus menggunakan konfigurasi yang sama antara UE dan WTS. Disini, maka UE akan sama juga memilih 3 kata

ng

kode tadi, kemudian melakukan de mask untuk menentukan jenis konfigurasi

antena yang digunakan atau yang diperintahkan oleh WTS. Kalau ini adalah bit masknya, kami menyebut sebagai bit mask, kalau bit 0 berarti hanya 1

gu

antena, kalau semua bit-nya adalah 1 berarti 2 antena dan kalau bit masknya 0101 maka dan pemetaan ini ada di dalam TS 36.212 bagian 5.3.1.1. Jadi

A

dari sini, bit mask ini digunakan oleh transmitter untuk mengetahui antena yang digunakan. Bit mask juga digunakan oleh UE untuk mengetahui antena

ub lik

sesuai. -

Bahwa pemancar atau UE, kalau Ahli menyatakan ada kata ‘kode’ itu adalah suatu kata dimana UE dan UE itu saling berkomunikasi. Kata ‘kode’ tersebut adalah bit mask yang untuk mewakili konfigurasi antena tertentu. Kalau bitmask nya 000 berarti antenanya 1, dan sebagainya.

-

ep

ah k

am

ah

yang benar dan tepat sama dengan transmitter. Jadi bitmask ini sangat

Bhwa mask bit itu adalah kunci untuk mengacak pada pemancar dan juga kunci untuk mengungkap informasi yang dilakukan mask atau mask

In do ne si

R

information. Pada bit mask ini, dia akan mengacak CLC untuk sisi transmitter kemudian pada sisi receiver untuk mendapatkan bitmask yang asli

A gu ng

disesuaikan antara transmitter dan receiver.

-

Bahwa dalam merancang suatu UE atau handphone itu yang sesuai dengan LTE itu perlu mempertimbangkan 3GPP 36.212 ini.

-

Bahwa kalau misalnya, ada yang berargumen bahwa 3GPP TS 36.212

terbatas pada pengkodean pada sisi pemancar itu menurut Ahli Tidak hanya

di sisi transmitter tapi juga harus diterapkan pada sisi receiver, seperti tadi

lik

harus mengetahui bit mask yang akan digunakan yang sesuai, yang comply dengan TS 36.212

Bahwa Ahli setuju bahwa UE membutuhkan spesifikasi teknis 3GPP TS

ub

-

36.212 ini untuk mengetahui konfigurasi antena bit mask tadi sebagai kata

ep

kunci dan bit mask itu adalah ada di dalam 3GPP TS 36.212 maka sudah pasti UE juga comply dengan TS 36.212 -

Bahwa ada metode lain bagaimana cara UE menginterpretasikan konfigurasi “Mobile Terminal Receiver Design” sebagai referensi mahasiswa S2 pada

ng

halaman 116 dan 117 disana ditemukan untuk penerapannya disisi UE.

on

Didapatkan CLC bit mask-nya itu adalah disisi UE, sama persis dengan apa

es

R

antena selain yang dijelaskan dari TS 36.212 bagian 5.3.1.1. Dalam buku,

M

In d

A

gu

Hal. 119 dari 136 Hal. Putusan Nomor 40 /Pdt.Sus-Paten/2021/PN Niaga Jkt. Pst.

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ik

ah

ka

m

ah

yang sudah dikatakan bahwa tidak benar atau salah jadi pada pemancar

Halaman 119

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

yang ada pada 3GPP TS 36.212. Jadi ini ada diterapkan juga, jadi sudah

pasti bahwa metode, pengimplementasiian bitmask digunakan pada

ng

transmitter dan juga pada receiver. -

Bahwa setahu Ahli tidak ada metode lain

-

Bahwa jika suatu ponsel dapat terhubung ke jaringan LTE itu artinya ponsel

gu

tersebut sudah pasti memenuhi standar LTE yang di dalam jaringan LTE itu terdapat lebih dari satu konfigurasi antenna.

Bahwa kalau sudah standar LTE dan menerapkan 3GPP TS 36.212, maka

A

-

UE dapat langsung mengasumsikan diversitas antena mana yang dapat

ub lik

36.212 maka UE tidak mungkin. Jadi dalam hal ini UE tetap perlu diinformasikan atau ada atau tidak adanya diversitas tersebut. -

Bahwa peralatan pengguna atau UE yang sesuai dengan LTE harus memenuhi persyaratan setidaknya pada bagian 5.3.1.1 dari TS 36.212 ini.

-

Bahwa jika terdapat suatu paten yang mana klaimnya masuk ke dalam

ep

ah k

am

ah

digunakan untuk konfigurasi antena. Tetapi kalau tidak comply dengan TS

standar teknis dapat disimpulkan bahwa paten tersebut esensial juga

R

terhadap standar. Biasanya sebuah paten yang sudah masuk dalam suatu

Bahwa kalau dilihat disini kan juga sudah ada tulisan ya bahwa standarnya

A gu ng

-

In do ne si

rekomendasi itu adalah merupakan paten esensial dalam LTE.

itu kalau misalnya LTE bisa masuk dan kalau sudah bisa masuk ke dalam jaringan berarti sudah sesuai dengan standar LTE tersebut.

-

Bahwa cat 24 yang tadi Ahli sampaikan adalah Standard menurut 3GPP 25.306 tidak ada perbedaannya dengan TS 25.212. Ini adalah kategorisasi

sedangkan ini adalah jenis modulasinya. TS 25.212 adalah Technical Spesification. 25.306. 25.306 adalah jenis, ada beberapa spesifikasi, ini

-

Bahwa kategori 21 maka kecepatan maksimum dari sebuah perangkat yang

mekanisme

pemanfaatan

sedangkan TS 25.306 adalah bagian.

modulasi

di

dalam

tekniknya.

ub

bagaimana

lik

transmisi. Perbedaan TS 25.306 dengan TS 25.212 yaitu 25.212 adalah

Ahli sebut sebagai kategori adalah kelas – kelas. Maka kecepatan

ep

ka

m

ah

kalau tidak salah ada ukuran bit apa gitu ya kemudian kapasitas maksimum

maksimumnya adalah ini. Kemudian modulasi yang digunakan, adalah ini.

ah

Jadi ini, di TS 25.212 adalah modulasi teknis spesifikasi modulasi yang harus

M

Jadi, ini adalah 3GPP TS 25.306 ini hanya menunjukkan jenis produk yang

ng

dihasilkan oleh sebuah pabrik, ia masuk kategori mana, lalu teknologi apa

on

yang bisa di-support. Dalam teknologi itu ada yang namanya modulasi yang

es

R

digunakan. Kemudian untuk produknya, maka terlihat dari kategorisasinya.

In d

A

gu

Hal. 120 dari 136 Hal. Putusan Nomor 40 /Pdt.Sus-Paten/2021/PN Niaga Jkt. Pst.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 120

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

digunakan. Tidak sebuah Technical Spesification akan menyangkut A-Z, akan dibagi. Bagian pada 25.212 adalah bagaimana jenis – jenis modulasi

ng

yang digunakan ada 3 modulasi yang digunakan, QPSK, 16 QAM dan 64

QAM. Kemudian modulasi ini digunakan pada sebuah perangkat dari produk menjadi sebuah produk seluler, UE, maka kemudian dicek kalau perangkat

gu

TS 25 kategorisasi saja, kategorisasi 24

maka modulasi yang bisa atau

terakomodir di dalamnya adalah modulasi QPSK, 16 QAM, 64 QAM jadi

A

sebuah TS 3GPP itu mendetail sekali dari perangkat devicenya, dari sistemnya, dari networknya. Karena tidak mungkin sebuah aturan menjadi

ub lik

-

Bahwa Technical Spesification itu terdiri dari beberapa modulasi. Modulasi TS 25.306 ini hubungannya dengan 25.212 setelah jadi produk, bukan apple to apple, untuk mengetahui dimana sebuah produk menerapkan modulasi ini. Jadi itu yang bisa kasat mata, jadi kalau Ahli mengecek di kominfo. Bahwa Ahli bisa memastikan Paten Penggugat itu dikandung dalam

ep

-

Handphone. Jadi, penggunaan HSPA diindikasikan di dalam label yang

ah k

am

ah

besar sekali maka akan dipilah-pilah.

terlihat. Inipun sangat tergantung dari kemampuan operator. Bisa saja

In do ne si

R

operator tidak menjalankan ini, missal Operator A, kalau kami menyebut,

AXIS itu tidak punya, tidak menjalankan HSPA karena hanya sampai 3G

A gu ng

kemudian dibeli oleh XL. Ketika menjadi XL, baru HSPA ini ada. Jadi apa yang ada disini kemampuan dari perangkat yang dimiliki. Jadi kalau boleh

Ahli lihat, apabila membeli produk yang baru, akan muncul 5G. Kalau Ahli beli 5G, operator Ahli masih Indosat layanan 5G belum ada, itu tidak aktif.

Jadi Ahli harus mengujinya, tetapi Ahli harus sama – sama menggunakan

HSPA, adalah sangat tidak mungkin Ahli untuk menikmatinya walaupun mungkin kemampuan perangkat Ahli itu layanan HSPA. Jadi itu yang bisa

ub

Ahli lihat secara kasat mata karena ini adalah Teknik modulasi, ketika bisa dilakukan uji di laboratorium. Sangat tidak mungkin Ahli sebagai user itu tapi ia sudah masuk ke penggunaan HSPA.

Bahwa paten yang direkomendasi, paten essensial yang bisa menilai suatu

ep

-

paten itu essensial dengan standar itu dapat Ahli jelaskan standard dunia

ah

ka

lik

Bahwa akan diketahui kalau operator tersebut tidak men-provide layanan

m

-

ah

operatornya yang mengoperasikan layanan ini.

M

dan Amerika, UMTS itu standar Eropa. Kemudian karena ini adalah program

ng

yang merupakan kerja sama bersama maka yang sekarang berlaku adalah

on

3GPP. 3GPP adalah project partnership antara beberapa operator yang

es

R

ada 3 – Amerika, Eropa dan bukan keduanya. Sekarang hanya ada 2, Eropa

In d

A

gu

Hal. 121 dari 136 Hal. Putusan Nomor 40 /Pdt.Sus-Paten/2021/PN Niaga Jkt. Pst.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 121

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

berbasis pada perkembangan teknologi, sekarang masuk pada fase

teknologi 3G, makanya namanya 3GPP. Jadi standar dunia adalah

ng

kesepakatan para pemilik teknologi.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat

gu

telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah dibubuhi materai cukup

dan telah dicocokkan dengan surat aslinya, sebagian sesuai aslinya dan dan

A

selebihnya berupa foto copy tanpa surat aslinya, yang selengkapnya sebagai berikut: Bukti T-1

Foto copy sesuai asli Letter of appointment (surat penunjukan) dari Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp., Ltd.

ub lik

(“Guangdong OPPO”) tertanggal 18 Februari 2014.

2.

Bukti T-1a

Foto copy sesuai asli Terjemahan tersumpah bukti T-1.

3.

Bukti T-2

Foto copy sesuai asli Letter of appointment (surat penunjukan) dari Realme Chongqing Mobile Telecommunications Corp., Ltd. (“Realme Chongqing”) tertanggal 17 Agustus 2018.

ep

4.

Bukti T-2a

Foto copy sesuai asli Terjemahan tersumpah bukti T-2.

5.

Bukti T-3

Foto copy sesuai asli Sertifikat pendaftaran merek OPPO No.

6.

Bukti T-4

R

Daftar IDM000887173.

Foto copy sesuai asli Sertifikat pendaftaran merek realme No.

A gu ng

Daftar IDM000704587.

7.

Bukti T-5

Print out Artikel dengan judul: “Nokia Gugat Oppo Rp2,3 T Atas Tuduhan Pelanggaran Hak Paten”.

8.

Bukti T-6

Print out Artikel dengan judul: ”Nokia Gugat Oppo Terkait Pelanggaran Hak Paten”.

Bukti T-7

Print out Artikel dengan judul: “Digugat Nokia Rp 2,38 Triliun, Ini

Oppo

dan

Realme”.(Sumber:

lik

ah

https://www.tagar.id/digugat-nokia-rp-238-triliun-ini-tanggapanoppo-dan-realme).

m

10. Bukti T-8

Print out Artikel dengan judul: “Ini Alasan Nokia Gugat Oppo”. (Sumber:

https://www.hitekno.com/gadget/2021/07/11/110000/ini-alasannokia-gugat-oppo).

Print out Artikel dengan judul: “Nokia sues Chinese smartphone OPPO

for

patent

infringement”.

R

maker

(Sumber:https://www.gizmochina.com/2021/07/12/nokia-sues-

Foto copy sesuai asli Terjemahan tersumpah bukti T-9.

on

12. Bukti T-9a

ng

oppo-patent-infringement/).

es

11. Bukti T-9

ep

ka

Tanggapan

ub

9.

In do ne si

ah k

am

ah

1.

ah

In d

A

gu

Hal. 122 dari 136 Hal. Putusan Nomor 40 /Pdt.Sus-Paten/2021/PN Niaga Jkt. Pst.

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 122

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Print out Artikel dengan judul: “NOKIA SUES OPPO FOR

R

13. Bukti T-10

PATENT INFRINGEMENT, OPPO CALLS IT SHOCKING”.

ng

(Sumber:https://nokiamob.net/2021/07/09/nokia-sues-oppo-forpatent-infringement-oppo-calls-it-shocking/).

Foto copy sesuai asli Terjemahan tersumpah bukti T-10.

15. Bukti T-11

Print out Artikel dengan judul: “Nokia files multiple patent

A

gu

14. Bukti T-10a

cases

against

Oppo

in

Europe,

Asia”.

(Sumber:https://www.indiatoday.in/technology/news/story/nokia -files-multiple-patent-infringement-cases-against-oppo-in-

ub lik

europe-asia-1827023-2021-07-12).

ah

16. Bukti T-11a

Foto copy sesuai asli Terjemahan tersumpah bukti T-11.

17. Bukti T-12

Print out Artikel dengan judul: “Nokia v Oppo clash brings a bigticket patent battle to Indonesia” (Sumber:https://www.iammedia.com/frandseps/nokia-launches-patent-litigation-againstoppo).

ep

18. Bukti T-12a

Foto copy sesuai asli Terjemahan tersumpah bukti T-12.

19. Bukti T-13

Foto copy sesuai asli Sertifikat Postel No. 67620/SDPPI/2020

20. Bukti T-14

R

(tanggap terbit 2 April 2020).

Foto copy sesuai asli Perjanjian pemakaian mesin dan

A gu ng

21. Bukti T-15

Foto copy sesuai asli Perjanjian Pengalihan Hak Sewa No. 14 tanggal 9 Maret 2021.

22. Bukti T-16

In do ne si

am

ah k

infringement

karyawan No. 15 tanggal 9 Maret 2021.

Foto copy sesuai asli Statement Letter (Surat Pernyataan) dari

Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp., Ltd. (“Guangdong OPPO”) tertanggal 19 Oktober 2021.

Foto copy sesuai asli Terjemahan tersumpah bukti T-16.

24. Bukti T-17

Foto copy sesuai asli Statement Letter (Surat Pernyataan) dari

lik

23. Bukti T-16a

ah

Realme Chongqing Mobile Telecommunications Corp., Ltd.

ub

(“Realme Chongqing”) tertanggal 19 Oktober 2021.

25. Bukti T-17a

Foto copy sesuai asli Terjemahan tersumpah bukti T-17.

26. Bukti T-18

Foto copy sesuai asli Laporan Ahli (Expert Report) yang dibuat

ep

oleh Professor Zhi Ding, Ph.D. 27. Bukti T-18a

Foto copy sesuai asli Terjemahan tersumpah bukti T-18.

28. Bukti T-18b

Print out Riwayat Hidup (Curriculum Vitae) dari Professor Zhi

R

m ka

Foto copy sesuai asli Terjemahan tersumpah bukti T-18b.

on

ng

29. Bukti T-18c

es

Ding, Ph.D.

In d

A

gu

Hal. 123 dari 136 Hal. Putusan Nomor 40 /Pdt.Sus-Paten/2021/PN Niaga Jkt. Pst.

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 123

Print out Salinan Kesaksian ahli (Expert Testimony Slide) yang

R

30. Bukti T-19

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh Professor Zhi Ding, Ph.D.

Foto copy sesuai asli Terjemahan tersumpah Bukti T-19

ng

31. Bukti T-19A

Menimbang bahwa selain alat bukti surat diatas, Tergugat telah pula

gu

menghadirkan 1 (satu) orang Ahli dipersidangan, yaitu DR. Zhi Ding dan dibawah sumpah/ janji telah memberikan pendapatnya yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa Proyek mitra generasi ke-3/3rd generation partner project (3GPP)

A

-

merupakan organisasi mitra dari 7 SSO, yaitu: ARIB, TTC (Jepang), ATIS

ub lik

ah

(AS), CCSA (Tiongkok), ETSI (Eropa), TSDSI (India), TTA (Korea Selatan).

Pada awalnya dibentuk untuk tujuan suksesnya peralihan dari 2G ke 3G dan kompatibilitasnya, 3GPP telah mengembangkan standar-standar 3G

besar. 3GPP telah menjadi organisasi standar global secara de facto. Para anggota dan banyak negara non-anggota memilih untuk memakai standar-

ep

ah k

am

(UMTS), 4G (LTE), dan 5G (NR). ETSI menyimpan pangkalan data paling

standar 3GPP. -

Bahwa beberapa aspek dari sistem 3GPP dilindungi oleh Hak Kekayaan

In do ne si

R

Intelektual yang esensial – yaitu, teknologi yang telah dipatenkan yang

tanpanya peralatan tidak dapat dijalankan. Paten-paten dimiliki oleh

A gu ng

perusahaan-perusahaan secara sendiri-sendiri, bukan oleh 3GPP sendiri atau para mitra 3GPP. Guna menghindari pembajakan secara teknis, 3GPP mewajibkan FRAND.

-

Bahwa Pasal 55 Tata/Prosedur Kerja 3GPP: Anggota Individual harus membuat pernyataan “sesegera mungkin, setiap HAKI yang mereka percaya esensial, atau sangat mungkin esensial, untuk setiap pekerjaan yang sedang

-

Bahwa pernyataan HAKI tidak diverifikasi “esensialitas”nya oleh setiap

lik

setiap satu organisasi mitra (PO). Sebagian besar perusahaan menyatakan HAKI mereka yang sangat mungkin esensial kepada ETSI (yang memiliki

ub

pangkalan data terbaik).

organisasi. Tidak ada kerugian karena pernyataan secara berlebihan.

ka

ep

Mungkin ada risiko karena kurang pernyataan. Ada lebih banyak paten yang dinyatakan daripada jumlah paten esensial yang sebenarnya. Bahwa standar Industri menurut pengertian 3GPP: teknologi yang telah dipatenkan yang tanpanya peralatan tidak dapat dijalankan. Bahwa cara menilai esensialitas suatu paten terhadap standar industri

ng

-

on

adalah sebagai berikut:

es

-

R

m

ah

berlangsung dalam 3GPP". Pernyataan Sedemikian dapat dibuat kepada

In d

A

gu

Hal. 124 dari 136 Hal. Putusan Nomor 40 /Pdt.Sus-Paten/2021/PN Niaga Jkt. Pst.

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 124

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Pembandingan elemen demi elemen dari klaim dengan Spesifikasi

R

-

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknis 3GPP.

Setiap langkah/elemen/fitur harus cocok untuk satu klaim untuk menjadi

ng

-

esensial. -

Apabila sekurang-kurangnya satu klaim cocok dengan persyaratan

gu

teknis dalam Spesifikasi Teknis 3GPP, sehingga klaim adalah esensial

standar, dan keseluruhan paten merupakan satu paten esensial

-

Apabila sekurang-kurangnya satu elemen tunggal dari satu klaim tidak diwajibkan

oleh

Spesifikasi

Teknis

3GPP

untuk

menjalankan

ub lik

ah

A

standar (SEP)

persyaratan teknisnya, maka keseluruhan klaim adalah tidak esensial. -

Apabila

satu

klaim

independen

tidak

esensial,

maka

klaim

am

dependennya juga tidak esensial. -

Apabila tidak ada klaim independen atas satu paten bersifat esensial,

ah k

-

ep

maka keseluruhan paten tidak esensial.

Klaim independent 19 dalam paten No. IDP000031184 tidak esensial

hal berikut:

Observasi A: Penerimaan HS-SCCH oleh Perangkat Pengguna (UE)

A gu ng

-

In do ne si

R

terhadap penerapan spesifikasi teknis 3GPP 25.212 (v7.12.0), karena

tidak distandardisasi berdasarkan Spesifikasi Teknis 3GPP.

-

Observasi B: Spesifikasi Teknis 3GPP tidak mensyaratkan (19b) “untuk memeriksa bit indikasi modulasi dari informasi saluran kendali multibit untuk

menentukan

apakah

bit

indikasi

modulasi

mengindikasikan skema modulasi kedua”.

-

tersebut

Kondisi dalam (19b) “apabila perangkat dikonfigurasikan untuk jenis

-

lik

Penggugat.

Observasi C: Elemen Klaim (19c) tidak sesuai dengan standar UMTS: “menafsirkan n bit dari set n bit sebagai bit-bit code-set penyaluran”,

ub

m

ah

modulasi pertama dari skema modulasi pertama” tidak ditangani oleh

“menafsirkan semua n bit dari set n bit sebagai bit-bit code-set -

Observasi D: Elemen Klaim (19d) tidak sesuai dengan standar UMTS: “tentukan

ah

ep

ka

penyaluran” tidak disyaratkan dalam Spesifikasi Teknis 3GPP. apabila

bit

atau

bit-bit

selebihnya

dari

set

n

bit

M

atau jenis modulasi lainnya dari skema modulasi pertama”. “Bit atau bit-

on

ng

bit selebihnya” tidak ditentukan dan tidak jelas.

es

R

mengindikasikan jenis modulasi pertama dari skema modulasi pertama

In d

A

gu

Hal. 125 dari 136 Hal. Putusan Nomor 40 /Pdt.Sus-Paten/2021/PN Niaga Jkt. Pst.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 125

Bahwa karena Klaim independen 19 dalam paten No. IDP000031184 tidak

R

-

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

esensial terhadap penerapan spesifikasi teknis 3GPP 25.212 (v7.12.0),

ng

sehingga otomatis klaim 20 sebagai Klaim dependennya juga tidak esensial.;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugattelah mengajukan kesimpulan

gu

masing-masing pada tanggal 31 Mei 2022;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita

A

acara persidangan perkara ini dan untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

ub lik

ah

Menimbang bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuaraikan diatas;

ep

ah k

am

yang diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak dalam perkara ini adalah mengenai pelanggaran Paten yang dilakukan oleh Tergugat

In do ne si

R

terhadap Paten milik Penggugat dengan Nomor pendaftaran IDP000031184 berjudul

“Pensinyalan Informasi Modulasi Tambahan Untuk Akses Paket Hubungan-

A gu ng

Turunan Kecepatan Tinggi” dengan memproduksi, menjual dan/atau menyediakan untuk dijual Produk-Produk Tergugat yang menggunakan Paten Penggugat secara sengaja dan tanpa hak;

Dan oleh karenanya Penggugat menuntut supaya Tergugat menghentikan

pembuatan, penjualan dan/atau menyediakan untuk dijual Produk-Produk Tergugat yang mengandung Paten Penggugat, khususnya semua ponsel yang menggunakan

merek OPPO dan REALME yang mengimplementasikan HSDPA dengan dukungan

lik

ah

untuk 64QAM (yang merupakan fitur dari HSPA+ dan biasanya ditandai dengan H+

ub

Serta menuntut kepada Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar

Rp597.300.000.000,00 atas kerugian material yang diderita Penggugat akibat perbuatan pelanggaran paten yang dilakukan oleh Tergugat;

ep

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai apakah benar Tergugat telah melakukan pelanggaran paten milik Penggugat sebagaimana yang dalam

dalil

gugatannya,

Majelis

Hakim

terlebih

dahulu

akan

mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagaimana dalam

on

DALAM EKSESPI

ng

jawaban atas gugatan Penggugat, yang pada pokoknya sebagai berikut:

es

diuraikan

R

ka

m

pada ponsel);

In d

A

gu

Hal. 126 dari 136 Hal. Putusan Nomor 40 /Pdt.Sus-Paten/2021/PN Niaga Jkt. Pst.

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 126

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya selain mengajukan jawaban atas pokok perkara juga mengajukan eksepsi sebagai berikut:

ng

1. Gugatan Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium);

Bahwa Tergugat adalah perusahaan manufaktur yang ditunjuk oleh

Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp., Ltd. (selanjutnya disebut

gu

“Guangdong OPPO”) pada tahun 2014 dan oleh Realme Chongqing Mobile

Telecommunications Corp., Ltd. (selanjutnya disebut “Realme Chongqing”) pada

A

tahun 2018, dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya terkait pemberdayaan sumber daya manusia, alih teknologi, dan

ub lik

komunikasi;

Bahwa berdasarkan Surat Penunjukan (Letter of Appointment) dari Guangdong OPPO dan Realme Chongqing, Tergugat hanya berperan sebagai perakit peralatan komunikasi (mobile assembling) sesuai pesanan dan spesifikasi yang seluruhnya ditentukan/disediakan oleh Guangdong OPPO dan

ep

ah k

am

ah

pemenuhan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dalam industri peralatan

Realme Chongqing;

Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan teknologi telepon

In do ne si

R

seluler OPPO dan Realme di Indonesia diduga telah melanggar paten milik

Penggugat. Selain itu Penggugat juga mendalilkan “telepon seluler dengan merek

A gu ng

OPPO dan REALME (diproduksi di Indonesia oleh Tergugat) berada di bawah

lisensi yang diberikan oleh Penggugat ke Guangdong OPPO”, sebagaimana dalil gugatan Penggugat Angka 41 dan Angka 53;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat berpendapat

seharusnya Penggugat menarik Guangdong OPPO dan Realme Chongqing sebagai pihak dalam perkara aquo dengan pertimbangan sebagai berikut:

Tergugat hanya berperan sebagai perakit bukan sebagai penentu/penyedia

lik

teknologi maupun komponen-komponen yang digunakan terkait klaim pelanggaran paten yang didalilkan oleh Penggugat; 

Sebelum gugatan aquo diterima oleh Tergugat, Tergugat sama sekali tidak

ub

m

ah



mengetahui adanya perjanjian lisensi antara Penggugat dengan Guangdong OPPO ataupun Realme Chongqing. Selain itu, Tergugat juga tidak

ka

ep

mengetahui detail perjanjian tersebut termasuk berapa lama jangka waktu perjanjian dan kapan perjanjian tersebut berakhir karena hal tersebut

bukanlah pihak dalam perjanjian;

Dalam gugatannya terlihat jelas bahwa Penggugat banyak mengaitkan

ng



on

perkara aquo dengan pemberian lisensi atau negosiasinya dengan pihak

es

R

merupakan ranah privat antara para pihak dalam perjanjian, dan Tergugat

In d

A

gu

Hal. 127 dari 136 Hal. Putusan Nomor 40 /Pdt.Sus-Paten/2021/PN Niaga Jkt. Pst.

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 127

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

Guangdong OPPO sedangkan Tergugat bukanlah pihak dalam perjanjian

tersebut. Sehingga jelas masalah yang timbul dalam perkara aquo adalah 

ng

antara Penggugat dan Guangdong OPPO, dan bukan dengan Tergugat;

Tergugat merupakan perusahaan yang beriktikad baik dalam menjalankan

usahanya dengan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku

gu

dalam rangka mendukung perkembangan ekonomi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam negeri;

A

Bahwa menurut Yahya Harahap S.H., dalam bukunya “Hukum Acara

Perdata”, suatu gugatan dinyatakan mengandung cacat plurium litis consortium,

ub lik

pihak dalam perkara akan mengakibatkan sengketa yang dipersoalkan tidak dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh. Berdasarkan hal tersebut setiap gugatan yang kurang pihak harus dinyatakan tidak dapat diterima; Bahwa oleh karena Penggugat tidak menarik Guangdong OPPO dan Realme Chongqing sebagai pihak dalam gugatannya, maka pemeriksaan

ep

ah k

am

ah

apabila pihak yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap. Ketidaklengkapan

perkara aquo tidak akan dapat mendudukkan substansi/pokok perkara secara terang benderang sehingga Tergugat berpendapat gugatan Penggugat kurang

In do ne si

R

pihak;

A gu ng

2. Gugatan Penggugat kabur (obscuur libel)

Bahwa dalil-dalil Penggugat terkait dugaan pelanggaran paten sangatlah

menyesatkan dan membingungkan karena Penggugat membandingkan paten

No. IDP000031184 dengan standar teknis 3GPP, dan bukan dengan produk yang diproduksi oleh Tergugat (gugatan Angka 51);

Bahwa Pasal 143 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016

tentang Paten (selanjutnya disebut “UU Paten”) menuliskan: “Gugatan ganti rugi

lik

ah

yang diajukan terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diterima jika produk atau proses itu terbukti dibuat dengan menggunakan

ub

klaim-klaim IDP000031184 dengan produk Tergugat; namun Tergugat tidak memiliki produk apapun dan Tergugat hanyalah perakit produk yang dirancang dan dimiliki oleh pihak lain, yaitu Guangdong OPPO. Dalam perkara aquo,

ep

ka

m

Invensi yang telah diberi Paten.” Artinya Penggugat seharusnya membandingkan

Penggugat seharusnya membandingkan klaim-klaim patennya dengan produk

Bahwa oleh karena Penggugat tidak memiliki bukti konkret mengenai

ng

adanya dugaan pelanggaran, maka Penggugat mencoba mendalilkan secara

on

tidak langsung bahwa telah terjadi dugaan pelanggaran paten, misalnya pada

es

R

yang dimiliki oleh Guangdong OPPO dan/atau Realme Chongqing;

In d

A

gu

Hal. 128 dari 136 Hal. Putusan Nomor 40 /Pdt.Sus-Paten/2021/PN Niaga Jkt. Pst.

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 128

48

dimana

Penggugat

R

Angka

mengimplementasikan

HSDPA

menyatakan:

dengan

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

“Produk

dukungan

Tergugat

64QAM

yang

haruslah

ng

menggunakan Paten Penggugat.” Namun, sebagaimana diakui oleh Penggugat

pada Angka 37, seluruh bukti-bukti Penggugat yang menyatakan paten IDP000031184 penting untuk standar teknis 3GPP ternyata difokuskan pada

gu

3GPP TS 25.212 (v7.5.0), bukan 3GPP TS 25.212 (v7.12.0) yang merupakan standar teknis yang digunakan saat ini.

A

Penggugat kemudian mendalilkan bahwa “namun secara substansi tidak

terdapat banyak perbedaan” antara kedua versi tersebut. Dalil tersebut sama

ub lik

karena itu, Tergugat berpendapat dalil-dalil Penggugat tidak dapat membuktikan adanya suatu pelanggaran paten, dan karenanya tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) UU Paten. Selanjutnya, Penggugat juga menuliskan dalam gugatan Angka 32 s/d 37 bahwa Deklarasi Lisensi HKI dari tahun 2010 hanya mempertimbangkan 3GPP TS 25.212 (v7.5.0), bukan 3GPP TS 25.212 (v7.12.0).

ep

ah k

am

ah

sekali tidak didukung oleh bukti apapun dan sebatas asumsi Penggugat. Oleh

Terlebih lagi, Penggugat harus dapat membuktikan secara riil bahwa klaim-klaim dalam patennya secara aktual memang diimplementasikan dalam

In do ne si

R

standar sistem komunikasi oleh para penyedia jaringan di Indonesia sebelum

secara sepihak mengklaim bahwa setiap produk telepon seluler yang

A gu ng

menggunakan standar 3GPP TS 25.212 (v7.12.0) otomatis menggunakan teknologi dalam paten Penggugat. Faktanya, beberapa negara di dunia

memberikan kesempatan penyedia jaringan untuk hanya mengadopsi sebagian dari standar 3GPP tersebut.

Dengan demikian, Tergugat berpendapat Penggugat telah memberikan

informasi yang simpang siur dan membingungkan terkait dengan versi standar teknis yang relevan. Selain itu, Tergugat justru berfokus pada suatu analisa

lik

ah

standar teknis, bukan dengan produk Tergugat jika memang benar produk tersebut telah melanggar paten milik Penggugat. Dengan demikian, jelas gugatan

ub

Menimbang bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat diatas, Penggugat dalam Repliknya menanggapi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa dalil Tergugat yang menyatakan Gugatan Penggugat Kurang Pihak

ep

ka

m

Penggugat kabur dan seharusnya tidak dapat diterima.

sepatutnya ditolak dengan merujuk kepada Pasal 19 ayat (1) huruf a dari Undang-

Pemegang Paten untuk melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya: membuat,

on

ng

menjual dan/atau menyediakan untuk dijual.

es

R

Undang No. 13 Tahun 2016 (“Undang-Undang Paten”) mengenai hak eksklusif

In d

A

gu

Hal. 129 dari 136 Hal. Putusan Nomor 40 /Pdt.Sus-Paten/2021/PN Niaga Jkt. Pst.

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 129

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

Majelis Hakim Terhormat perlu memperhatikan informasi yang tertera di

bagian belakang kemasan Produk Tergugat yang tertulis “Diproduksi Oleh: PT

melawan

ng

Selalu Bahagia Bersama”, sehingga sepatutnya Gugatan perkara a quo diajukan Tergugat

dan

tanpa

mengikutsertakan

Guangdong

Oppo

Mobile

Telecommunications Corp., Ltd. ("Guangdong Oppo") ataupun Realme Chongqing

gu

Mobile Telecommunications Corp., Ltd. (“Realme Congqing”), oleh karena itu

sepatutnya Eksepsi Tergugat yang menyatakan Gugatan Penggugat Kurang Pihak

A

Ditolak.

Bahwa dalil Tergugat yang menyatakan Gugatan Penggugat Kabur juga

ub lik

ah

sepatutnya ditolak, karena telah masuk membahas mengenai Pokok Perkara. Dalil tersebut sepatutnya diajukan dalam Pokok Perkara, bukan pada Eksepsi. Penggugat

Tergugat tersebut Ditolak.

Menimbang bahwa selanjutnya dengan memperhatikan gugatan Penggugat, jawaban, replik dan duplik dari para pihak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan

ep

ah k

am

Kembali memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan Eksepsi

eksepsi dari Tergugat diatas sebagai berikut:

Menimbang bahwa mengenai eksepsi yang pertama yakni Gugatan

gugatan

Penggugat

kurang

pihak,

In do ne si

bahwa

R

Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium), dimana Tergugat menilai seharusnya

Penggugat

menarik

A gu ng

Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp., Ltd. (selanjutnya disebut

“Guangdong OPPO”) dan Realme Chongqing Mobile Telecommunications Corp., Ltd. (selanjutnya disebut “Realme Chongqing”), sebagai pihak dalam perkara ini, dengan alasan bahwa: 

Bahwa Tergugat adalah perusahaan manufaktur yang ditunjuk oleh Guangdong

OPPO Mobile Telecommunications Corp., Ltd. (selanjutnya disebut “Guangdong OPPO”)

pada

tahun

2014

dan

oleh

Realme

Chongqing

Mobile

lik

ah

Telecommunications Corp., Ltd. (selanjutnya disebut “Realme Chongqing”) pada tahun 2018, dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan

ub

pemenuhan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dalam industri peralatan komunikasi; 

Bahwa berdasarkan Surat Penunjukan (Letter of Appointment) dari Guangdong

ep

ka

m

khususnya terkait pemberdayaan sumber daya manusia, alih teknologi, dan

OPPO dan Realme Chongqing, Tergugat hanya berperan sebagai perakit

seluruhnya ditentukan/ disediakan oleh Guangdong OPPO dan Realme

on

ng

Chongqing;

es

R

peralatan komunikasi (mobile assembling) sesuai pesanan dan spesifikasi yang

In d

A

gu

Hal. 130 dari 136 Hal. Putusan Nomor 40 /Pdt.Sus-Paten/2021/PN Niaga Jkt. Pst.

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 130

Sebelum gugatan aquo diterima oleh Tergugat, Tergugat sama sekali tidak

R



In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui adanya perjanjian lisensi antara Penggugat dengan Guangdong

ng

OPPO ataupun Realme Chongqing. Selain itu, Tergugat juga tidak mengetahui detail perjanjian tersebut termasuk berapa lama jangka waktu perjanjian dan

kapan perjanjian tersebut berakhir karena hal tersebut merupakan ranah privat

gu

antara para pihak dalam perjanjian, dan Tergugat bukanlah pihak dalam perjanjian;

Dalam gugatannya terlihat jelas bahwa Penggugat banyak mengaitkan perkara

A



aquo dengan pemberian lisensi atau negosiasinya dengan pihak Guangdong

ub lik

jelas masalah yang timbul dalam perkara aquo adalah antara Penggugat dan Guangdong OPPO, dan bukan dengan Tergugat; Menimbang

bahwa

sebagaimana

didalilkan

oleh

Penggugat

dalam

gugatannya, dimana telepon seluler OPPO dan Realme di Indonesia diduga telah melanggar paten milik Penggugat. Selanjutnya, Penggugat juga mendalilkan “telepon

ep

ah k

am

ah

OPPO sedangkan Tergugat bukanlah pihak dalam perjanjian tersebut. Sehingga

seluler dengan merek OPPO dan REALME (diproduksi di Indonesia oleh Tergugat) berada di bawah lisensi yang diberikan oleh Penggugat ke Guangdong OPPO”,

In do ne si

berbunyi sebagai berikut:

R

sebagaimana dalil gugatan Penggugat Angka 41 dan Angka 53, yang selengkapnya

A gu ng

Angka 41:

“Sebagai cara untuk melaksanakan komitmen lisensi FRAND, Penggugat telah memberikan lisensi ke banyak perusahaan/manufaktur ponsel dan

perangkatnya, antara lain, Samsung, Huawei, Xiaomi, Apple, dan perusahaan Indonesia penerima lisensi (yaitu, PT Tata Sarana Mandiri and PT Hartono

Istana Teknologi) untuk menggunakan Paten Penggugat sesuai dengan

lik

lebih dari 200 pemegang lisensi di seluruh dunia termasuk di Indonesia untuk

ub

portofolio SEP-nya.

Sampai baru-baru ini, telepon seluler dengan merek OPPO dan REALME (diproduksi di Indonesia oleh Tergugat) berada di bawah lisensi yang

ep

diberikan oleh Penggugat ke Guangdong Oppo; dan sangat disayangkan

Angka 53:

menggunakan

merek

ini

terlingkupi

dalam

perjanjian

lisensi

antara

on

ng

“Tergugat menggunakan merek OPPO dan REALME. Ponsel yang

es

negosiasi untuk melanjutkan jangka waktu lisensi tidak dapat disepakati.”

R

ka

m

ah

syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Penggugat. Penggugat memiliki

In d

A

gu

Hal. 131 dari 136 Hal. Putusan Nomor 40 /Pdt.Sus-Paten/2021/PN Niaga Jkt. Pst.

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 131

Oppo

dengan

Penggugat,

untuk

menggunakan

R

Guangdong

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

ng

Penggugat, yang mana perjanjian tersebut telah berakhir.

Paten

Lebih dari satu tahun sebelum berakhirnya Perjanjian Lisensi Paten, Penggugat dan Guangdong Oppo telah memulai negosiasi pembaruan

gu

lisensi, tetapi Guangdong Oppo, menolak persyaratan yang ditawarkan oleh

A

Penggugat.

Dengan demikian, pelanggaran lebih lanjut terhadap Paten Penggugat,

Selanjutnya

dalam

ub lik

ah

dilakukan dengan sengaja.” RINGKASAN

EKSEKUTIF

GUGATAN

angka

2,

dengan merek OPPO dan REALME, Tergugat membuat, menjual dan/atau menyediakan untuk dijual ponsel OPPO dan REALME ke berbagai pedagang eceran di Indonesia.

ep

ah k

am

Penggugat membenarkan jika Tergugat adalah perusahaan manufaktur untuk ponsel

Menimbang bahwa dari rangkaian fakta diatas dapat diketahui Penggugat mengakui jika telepon seluler dengan merek OPPO dan REALME yang diproduksi di

In do ne si

R

Indonesia oleh Tergugat berada di bawah lisensi yang diberikan oleh Penggugat ke Guangdong Oppo dan Tergugat menggunakan merek OPPO dan REALME. Ponsel

A gu ng

yang menggunakan merek ini terlingkupi dalam perjanjian lisensi antara Guangdong Oppo dengan Penggugat, untuk menggunakan Paten Penggugat ….dst;

Menimbang bahwa sedangkan dalam dalil eksepsi dari Tergugat bahwa

Tergugat adalah perusahaan manufaktur yang ditunjuk oleh Guangdong OPPO

Mobile Telecommunications Corp., Ltd. pada tahun 2014 dan oleh Realme Chongqing Mobile Telecommunications Corp., Ltd. pada tahun 2018, dalam

rangka memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya terkait

lik

ah

pemberdayaan sumber daya manusia, alih teknologi, dan pemenuhan tingkat

ub

Sehingga berdasarkan Surat Penunjukan (Letter of Appointment) dari

Guangdong OPPO dan Realme Chongqing, tersebut Tergugat hanya berperan sebagai perakit peralatan komunikasi (mobile assembling) sesuai pesanan dan spesifikasi yang seluruhnya ditentukan/ disediakan oleh Guangdong OPPO dan

ep

ka

m

komponen dalam negeri (TKDN) dalam industri peralatan komunikasi;

Realme Chongqing;

peerkara a quo, yang hanya ditunjuk berdasarkan Surat Penunjukan (Letter of

ng

Appointment) oleh Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp., Ltd.

on

dan Realme Chongqing Mobile Telecommunications Corp., Ltd., dimana

es

R

Menimbang bahwa dengan memperhatikan keberadaan Tergugat dalam

In d

A

gu

Hal. 132 dari 136 Hal. Putusan Nomor 40 /Pdt.Sus-Paten/2021/PN Niaga Jkt. Pst.

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 132

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

Tergugat hanya berperan sebagai perakit peralatan komunikasi (mobile assembling) sesuai pesanan dan spesifikasi yang seluruhnya ditentukan/ disediakan oleh

ng

Guangdong OPPO dan Realme Chongqing, sedangkan Guangdong OPPO Mobile Telecommunications

Corp.,

Ltd.

dan

Realme

Telecommunications Corp., Ltd. menunjuk Tergugat

Chongqing

Mobile

sebagai perakit peralatan

gu

komunikasi (mobile assembling) tersebut atas dasar adanya perjanjian pemberian lisensi dengan Penggugat untuk menggunakan paten Penggugat;

A

Sehingga untuk dapat menilai Tergugat sebagai perusahaan manufaktur untuk

ponsel dengan merek OPPO dan REALME. yang ditunjuk oleh Guangdong OPPO

ub lik

ah

Mobile Telecommunications Corp., Ltd. dan Realme Chongqing Mobile

Telecommunications Corp., Ltd., apakah Tergugat dalam membuat, menjual

pedagang eceran di Indonesia tersebut, telah melanggar Paten Penggugat ataukah tidak, dan apakah Tergugat dalam melakukan perakitan peralatan komunikasi (mobile assembling) telah sesuai dengan pesanan dan spesifikasi yang telah

ep

ah k

am

dan/atau menyediakan untuk dijual ponsel OPPO dan REALME ke berbagai

ditentukan/ disediakan oleh Guangdong OPPO dan Realme Chongqing, maka menurut Majelis Hakim Penggugat seharusnya melibatkan pihak Guangdong OPPO

In do ne si

R

Mobile Telecommunications Corp., Ltd. dan Realme Chongqing Mobile Telecommunications Corp., Ltd., sebagai pihak dalam perkara ini, yang kedua

A gu ng

perusahaan tersebut memperoleh Lisensi dari Penggugat untuk menggunakan Paten

milik Penggugat melalui Perjanjian Lisensi yang telah dibuat dan disepakati sebelumnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim

sependapat dengan Tergugat sebagaimana dalam eksepsinya yang menilai bahwa gugatan

Penggugat

kurang pihak,

dimana

Penggugat

seharusnya

menarik

Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp., Ltd. dan Realme

lik

ah

Chongqing Mobile Telecommunications Corp., Ltd., sebagai pihak dalam perkara ini, oleh karena dalam gugatannya Penggugat banyak mengaitkan perkara aquo

ub

sedangkan Tergugat bukanlah pihak dalam perjanjian pemberian lisensi tersebut. Sehingga menurut Majelis Hakim persengketaan yang terjadi dalam perkara ini tidak bisa dilepaskan dari permasalahan antara Penggugat dengan Guangdong OPPO

ep

ka

m

dengan pemberian lisensi atau negosiasinya dengan pihak Guangdong OPPO

Mobile Telecommunications Corp., Ltd. dan Realme Chongqing Mobile

untuk menggunakan paten milik Penggugat, disamping itu Tergugat sebagai pihak

ng

yang ditunjuk oleh Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp., Ltd. dan

on

Realme Chongqing Mobile Telecommunications Corp., Ltd., berkaitan dengan

es

R

Telecommunications Corp., Ltd., terutama dalam perjanjian pemberian Lisensi

In d

A

gu

Hal. 133 dari 136 Hal. Putusan Nomor 40 /Pdt.Sus-Paten/2021/PN Niaga Jkt. Pst.

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 133

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

perjanjian pemberian Lisensi paten milik Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengetahui keberadaannya serta detail perjanjian tersebut termasuk berapa lama

ng

jangka waktu perjanjian dan kapan perjanjian tersebut berakhir karena Tergugat tidak terlibat dan bukan sebagai pihak dalam perjanjian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim

gu

menilai, eksepsi yang pertama berkaitan dengan Gugatan Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium), beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

A

Menimbang bahwa dengan telah dikabulkannya eksepsi dari Tergugat yang

pertama sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka Majelis Hakim menilai

ub lik

ah

tidak perlu lagi mempertimbangkan eksepsi Tergugat selebihnya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti

yang telah diuraikan dibagian atas putusan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dimana Majelis Hakim menilai dan berpendapat eksepsi dari Tergugat beralasan hukum dan

ep

ah k

am

DALAM POKOK PERKARA

dikabulkan, oleh karenanya mengenai pokok perkara dalam perkara a quo tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dan sudah cukup bagi Majelis Hakim untuk menyatakan

verklaard);

In do ne si

R

gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet on vankelijke

A gu ng

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat

diterima (niet on vankelijke verklaard), sehingga Penggugat dalam sebagai pihak yang kalah maka Penggugat harus dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini; Memperhatikan

ketentuan-ketentuan

dalam

HIR

(Herzeine

Inlandsch

Reglement) dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dan

MENGADILI :

Mengabulkan eksepsi dari Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet on vankelijke

ep

-

verklaard);

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditaksir sejumlah

R

-

ub

-

on

ng

es

Rp1.980.000,00 (Satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);

M

In d

A

gu

Hal. 134 dari 136 Hal. Putusan Nomor 40 /Pdt.Sus-Paten/2021/PN Niaga Jkt. Pst.

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ik

ah

ka

m

DALAM EKSEPSI

lik

ah

peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 134

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia diputuskan

dalam

rapat

permusyawaratan

R

Demikian

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis

Hakim

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Senin, tanggal 27

ng

Juni 2022, oleh kami, Mochammad Djoenaidie, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua,

Kadarisman Al Riskandar, S.H.,M.H. dan Heru Hanindyo, S.H., M.H., LLM masingmasing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan

gu

Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor 40/Pdt.Sus-Paten/2021/PN Niaga Jkt.Pst tanggal 02 Juli 2021, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa,

A

tanggal 05 Juli 2022 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Agnasia Marliana Tubalawony,

ub lik

ah

S.H. Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat serta Kuasa Tergugat.

Hakim Ketua,

ep

ah k

am

Hakim Anggota,

Mochammad Djoenaidie, S.H.,M.H.

In do ne si

A gu ng

R

Kadarisman Al Riskandar, S.H.,M.H.

Heru Hanindyo, S.H., M.H., LLM

ub

m

lik

ah

Panitera Pengganti,

es on

ng

M

R

ah

ep

ka

Agnasia Marliana Tubalawony, S.H..

In d

A

gu

Hal. 135 dari 136 Hal. Putusan Nomor 40 /Pdt.Sus-Paten/2021/PN Niaga Jkt. Pst.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 135

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ng

R

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

: Rp40.000,00

2. Biaya Proses

: Rp150.000,00

A

1. PNBP

: Rp1.750.000,00

4. PNBP Panggilan

: Rp20 .000,00

5. Materai

: Rp10.000,00

6. Redaksi

: Rp10.000,00

Jumlah

: Rp1.980.000,00

ep

(Satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);

es on

ng

M

R

ah

ep

ka

ub

m

lik

ah

A gu ng

In do ne si

R

ah k

am

ah

3. Biaya Panggilan

ub lik

gu

Perincian Biaya:

In d

A

gu

Hal. 136 dari 136 Hal. Putusan Nomor 40 /Pdt.Sus-Paten/2021/PN Niaga Jkt. Pst.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 136