Pedoman Tata Kerja PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI Nomor PTK-007/SKKO0000/2015/S0 Buku Kesatu Revisi 02 Buku Kedua Revisi 03
18 Februari 2015
Sosialisasi kepada Asosiasi Usaha
Disclaimer
Materi presentasi ini disusun dengan tujuan untuk mempermudah pemahaman. Apabila terdapat keputusan keputusan yang berdampak berdampak hukum hukum mak maka a yang berlaku adalah materi yang tercantum pada buku pedoman Nomor PTK-007/SKKO0000/2015/S0 Buku Kesatu Revisi 02 dan Buku Kedua Revisi 03.
2/20/2015
2
Tujuan Penyusunan PTK007 Rev.03
1. Percepatan & Penyederhanaan Proses Tender 2. Peningkatan Keutamaan Penggunaan Sumber Daya Dalam Negeri 3. Penerapan Sistem Akuntabilitas Pelaku Pengadaan Barang/Jasa
2/20/2015
3
2/20/2015
4
Kebijakan Umum
Mengutamakan penggunaan barang/jasa Produksi Dalam Negeri
Mengutamakan keik keikutsertaan utsertaan Perusahaan Dalam Negeri
Mengutamakan pelaksanaan pekerjaan dilakukan di dalam wilayah wilaya h negar negara a Republik Indonesia.
2/20/2015
-paa-
5
Ketentuan Umum - Mengacu Pada Instansi Pemerintah Membidangi Industri Minyak Dan Gas Bumi
Nilai TKDN
Tata cara perhitungan TKDN barang dan jasa mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh instansi pemerintah yang membidangi industri minyak dan gas bumi.
Buku APDN
Mewajibkan KKKS untuk menggunakan Buku APDN sebagai acuan untuk menetapkan strategi pengadaan serta menetapkan persyaratan dan ketentuan pengadaan.
AML Approved Manufacturer List
Kontraktor KKS dan Penyedia Barang/Jasa harus mengacu Buku APDN dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa, termasuk namun tidak terbatas pada penyusunan Approved Manufacturer List (AML).
SNI
KKKS harus menggunakan SNI untuk barang atau peralatan yang sudah diberlakukan secara wajib oleh instansi pemerintah yang membidangi industri minyak dan gas bumi
Preferensi Harga
dihitung secara proporsional berdasarkan komitmen pencapaian TKDN disesuaikan dengan peta jalur (roadmap) pencapaian target TKDN.
2/20/2015
-paa-
6
Perubahan Ketentuan NO
Ketentuan
Kriteria
Pengecualian
I.
Penggunaan Barang/Jasa Dalam Negeri
Mengacu pada Permen ESDM NO. 15 Tahun 2013
Kriteria Perusahaan Dalam Negeri
1) Kualitas. Buku APDN SNI Berlaku juga untuk Peserta Tender Kualifikasi Tenaga Kerja minimum & SKKNI
2) Jumlah Sesuai kebutuhan/jadwal kebutuhan 3) Waktu Waktu penyerahan yang wajar 4) Harga Wajar dengan memasukkan Preferensi Barang/Jasa Dalam Negeri & Status Perusahaan Dalam Negeri 2/20/2015
-paa-
K3S dapat melakukan asesmen/uji produk lapor SKK Migas, dan Persetujuan Fungsi Teknis SKK Migas
Bukti dari Tender; Lembaga Survei Independen; atau Laporan Asosiasi Harga Penawaran setelah negosiasi > OE/OE Koreksi
7
Status Perusahaan Perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia
Perusahaan Dalam Negeri (PDN)
Perusahaan Nasional (PN) Perusahaan Asing (PA) 2/20/2015
Minimal 51% dari saham yang memiliki hak suara (voting right ), hak dividen dan hak Kendali Manajemen dimiliki oleh perseorangan Warga Negara Indonesia, BUMN/D, pemerintah daerah dan/atau Negara RI. Minimal 2/3 anggota direksi, termasuk pimpinan tertinggi perusahaan dan anggota direksi yang bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan dan strategi bisnis, adalah Warga Negara Indonesia. Perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia namun tidak memenuhi persyaratan sebagai PDN. perusahaan yang didirikan bukan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia. -paa-
8
Sekilas Ketentuan Keberpihakan Dalam Negeri
2/20/2015
9
Komponen Dalam Negeri Komponen Dalam Negeri Barang : Di lakukan proses akhir fabrikasi sebahagian/ Komponen Dalam Negeri Barang
Komponen nonbiaya barang
keseluruhan di Indonesia Komponen biaya barang: dihitung sampai lokasi pengerjaan (pabrik/workshop), merupakan biaya untuk memproduksi barang ( biaya material langsung, tenaga kerja langsung, factory overhead ) Komponen biaya pendukung: transportasi, handling, dan instalasi
Keuntungan, biaya tidak langsung perusahaan (company overhead ), dan pajak keluaran dalam rangka penyerahan barang Jasa
Komponen Dalam Negeri Jasa
Komponen nonbiaya jasa 2/20/2015
: Akhir Pengerjaan dilakukan sebahagian/ keseluruhan di Indonesia
B a b I I I 2 . & 3 .
Komponen biaya: dihitung sampai di lokasi pengerjaan (on site), merupakan biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan jasa (biaya barang/peralatan tepasang/material, jasa tenaga kerja dan konsultan, jasa alat kerja/fasilitas kerja, jasa umum.
Keuntungan, biaya tidak langsung perusahaan ( company overhead ), dan pajak keluaran -paa-
10
Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) TKDN
=
nilai biaya komponen dalam negeri B a b I I I 3 .
nilai komponen biaya
2/20/2015
11
Buku APDN Barang Berdasarkan SKUP Migas, Ditjen Migas menerbitkan buku Apresiasi Produksi Dalam Negeri (APDN), yang meliputi Daftar Barang Diwajibkan, Dimaksimalkan dan Diberdayakan sebagai acuan pengendalian impor barang operasi dan pengadaan barang dan jasa : Daftar Barang Diwajibkan Memenuhi persyaratan kualitas (memiliki sertifikat produk dan sertifikat sistem manajemen) dan memiliki nilai TKDN + BMP ≥ 40% dan TKDN barang ≥ 25 %. Daftar Barang dimaksimalkan Memenuhi persyaratan kualitas (memiliki sertifikat produk dan sertifikat sistem manajemen) dan memiliki nilai TKDN + BMP < 40% dan TKDN barang ≥ 25 %. Daftar Barang Diberdayakan Memenuhi persyaratan kualitas dan memiliki nilai TKDN barang < 25 %. 2/20/2015
12
Buku APDN Jasa Buku APDN Jasa adalah buku acuan penggunaan produksi dalam negeri pada kegiatan usaha hulu migas yang berisi Daftar Jasa Diutamakan, Daftar Jasa Dimaksimalkan dan Daftar Jasa Diberdayakan serta Daftar Kemampuan Produsen Dalam Negeri yang telah memiliki Surat Kemampuan Usaha Penunjang (SKUP) Migas. KELOMPOK Diutamakan
KONDISI 1.*** 2.Kebutuhan Utama 3.Keberpihakan DN (T)
Dimaksimalkan 1.*** 1.*** 1.** 2.Kebutuhan 2.Kebutuhan 2.Kebutuhan Pendukung Utama Utama 3.Keberpihakan 3.Keberpihakan 3.Keberpihakan DN (T) DN (R) DN (T) Diberdayakan
ACUAN
2/20/2015
1.*** 1.** 1.* 2.Kebutuhan 2.Kebutuhan 2.Kebutuhan Pendukung Utama Utama/Pendu 3.Keberpihakan 3.Keberpihakan kung DN (R) DN (R) 3.Keberpihakan DN (T)
13
Perhitungan TKDN Alat Kerja PTK 007 Rev II Asal Alat Kerja
DN
LN
2/20/2015
Kepemilikan
Nilai TKDN
PTK 007 Rev.03 Kepemilikan
Nilai TKDN
Perusahaan Dalam Negeri
100 %
Perusahaan Dalam Negeri
100 %
Perusahaan Nasional / Asing
75 %
Perusahaan Nasional
75 %
Perusahaan Asing
50%
Perusahaan Dalam Negeri
100 %
Perusahaan Dalam Negeri
75 %
Perusahaan Nasional / Asing
0%
Perusahaan Nasional
50%
Perusahaan Asing
0%
14
Target Capaian TKDN Dalam mendukung kebijakan penggunaan Produk Dalam Negeri, ditetapkan target TKDN pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi:
BARANG No
KOMODITAS
JASA No.
Target Capaian TKDN (%) Jangka Pendek
Jangka Menengah
Jangka Panjang
(20132016)
(2017-2020)
(20212025)
1.
Fuel
60
75
95
2.
Pelumas
50
60
70
3.
Pipa Pemboran (OCTG) - Hi Grade - Low Grade
25 15
40 25
55 40
4.
Pipa Penyalur (linepipe)
50
65
80
5.
Lumpur pemboran, semen, dan bahan kimia
40
60
80
3.
Jasa Perkapalan
6.
Electrical Submersible Pump
15
30
50
4.
Jasa Pesawat Udara
7.
Pumping Unit
40
55
70
5.
8.
Machinery & Equipment
20
30
50
9.
Wellhead dan Xmas tree -Darat -Laut
40 15
60 35
80 50
Jasa Survei, Seismik, dan Studi Geologi -Darat -Laut
Lain-lain
15
25
40
10.
2/20/2015
1.
2.
-paa-
Target Capaian TKDN (%)
KOMODITAS
Jasa Pemborongan EPCI -Darat -Laut Jasa Pemboran - Darat - Laut
Jangka Pendek
Jangka Menengah
Jangka Panjang
(20132016)
(2017-2020)
(2021-2025)
50 35
70 45
90 55
55 35
75 45
95 55
75
85
95
80
90
100
60 15
75 25
90 35
6.
Jasa FEED
60
70
80
7.
Lain-lain
40
60
80
15
Pengawasan KKKS wajib melakukan monitoring dan verifikasi realisasi nilai
TKDN, komitmen lokasi pengerjaan di wilayah Republik Indonesia, komitmen pengerjaan oleh Perusahaan Dalam Negeri serta kerja sama dengan usaha kecil/koperasi kecil sesuai Kontrak. Kontraktor KKS bertanggung jawab untuk mengawasi dan memastikan pencapaian nilai TKDN oleh Pelaksana Kontrak.. Verifikasi realisasi nilai TKDN wajib dilakukan oleh Kontraktor KKS merujuk pada ketentuan yang diterbitkan oleh Kementerian yang membidangi kegiatan Hulu Migas. Pelaksana
Kontrak
wajib memenuhi besaran pernyataan/komitmen TKDN sesuai dengan yang telah tercantum dalam Kontrak. Pelaksana Kontrak pada saat serah terima barang harus dapat membuktikan bahwa barang yang diserahkan benar-benar diproduksi di dalam negeri sebagaimana dinyatakan dalam Kontrak. Pelaksana Kontrak wajib melaporkan capaian nilai TKDN kepada Kontraktor KKS secara berkala sesuai tahapan yang disepakati dalam Kontrak dan/atau pada akhir masa Kontrak.
2/20/2015
16
2/20/2015
17
Perubahan Ketentuan NO
Topik
Ketentuan
1.
Kewenangan Pengelola Pengadaan
Melakukan Tender dengan nilai sampai dengan Rp2.500.000.000 ,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) Atau US$250,000.00 (dua ratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) dengan kewenangan dan tanggung jawab yang sama seperti pada Panitia Tender.
2.
Pengadaan barang/jasa dengan cara penunjukan langsung
Dapat dilaksanakan oleh KKKS afiliasi BUMN kepada Penyedia Barang/Jasa Afiliasi BUMN Kegiatan Usaha Hulu Migas
2/20/2015
-paa-
18
Perubahan Ketentuan (lanjutan)
No 3.
Topik KKKS Afiliasi BUMN
2/20/2015
Ketentuan
Penjelasan
Kriteria: a. 100% sahamnya dimiliki oleh BUMN atau dimiliki oleh anak perusahaan BUMN atau gabungan BUMN dengan anak perusahaan BUMN;
Anak Perusahaan BUMN adalah perusahaan yang mengikuti ketentuan mengenai anak perusahaan BUMN sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-15/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik b. Bertindak sebagai Negara Nomor PER-05/MBU/2008 operator pada Wilayah tentang Pedoman Umum Kerja yang bersangkutan. Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara, atau perubahannya.
-paa-
19
Perubahan Ketentuan (lanjutan)
No
Topik
Ketentuan
4.
Penyedia Barang/Jasa Afiliasi BUMN Kegiatan Usaha Hulu Migas
Penyedia Barang/Jasa Afiliasi BUMN Kegiatan Usaha Hulu Migas adalah Penyedia Barang/Jasa yang menyediakan jasa yang termasuk dalam kategori jasa kebutuhan utama KUH Migas dengan memenuhi persyaratan: 1. 100% (seratus persen) sahamnya dimiliki secara langsung oleh negara Republik Indonesia; atau 2. 100% (seratus persen) sahamnya dimiliki secara langsung oleh gabungan antara negara Republik Indonesia dan/atau BUMN dan/atau anak perusahaan BUMN yang 100% sahamnya dimiliki oleh BUMN atau gabungan BUMN.
2/20/2015
-paa-
Penjelasan
Untuk mengoptimalisasi peralatan/aset milik Negara RI. Pembuktian:
Akte Notaris; atau
Akte Pendirian & Perubahan Terakhir dari Perusahaan & Perusahaan induknya.
20
Ketentuan Audit Tipikor BAB VIII Dokumen Pemilihan PBJ Hal. 71 2.4 Dokumen pendukung kualifikasi ....: 2.4.1 Surat Pernyataan di ttd Pimpinan Tertinggi ...: 2.4.1.7. Kesediaan untuk dilakukan pemeriksaan kepatuhan terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), dan/atau Anti- Bribery and Corruption (ABC) oleh auditor independen yang ditunjuk oleh KKKS dan/atau SKK Migas, berdasarkan data hardcopy dan data digital
2/20/2015
Bab XII Kontrak
BAB XIII Penilaian Kinerja
BAB XIV Pengelolaan PBJ
Hal. 195
Hal. 206
Hal. 214
2. Pengawasan 2.1 Pengawasan terhadap pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa termasuk kepatuhan terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), dan/atau Anti- Bribery and Corruption (ABC) kepada KKKS berdasarkan data hardcopy dan data digital . Pengawasan ini dapat dilakukan secara pre, current dan post audit : 2.1.1 Pengawasan internal: KKKS dan/atau SKK Migas atau auditor yang ditunjuk SKK Migas, dan 2.1.2 Pengawasan eksternal: auditor pemerintah dan eksternal lainnya
5.3 Kategori Hitam 5.3.2 Siapapun yang untuk dan atas nama Penyedia Barang/Jasa terbukti melakukan tindakan perbuatan penyuapan kepada pekerja KKKS atau melakukan perbuatan kolusi dan/atau nepotisme kepada pekerja KKKS berdasarkan hasil pemeriksaan auditor atau fungsi internal lain di KKKS.
2. Isi Kontrak 2.27 Ketentuan mengenai hak KKKS dan SKK Migas atau auditor independen yang ditunjuk oleh KKKS dan/atau SKK Migas untuk melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan Kontrak termasuk kepatuhan terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), dan/atau Anti- Bribery and Corruption (ABC) kepada perusahaan Pelaksana Kontrak . Pelaksana Kontrak wajib menyampaikan data hardcopy dan data digital kepada auditor independen yang ditunjuk oleh KKKS dan/atau SKK Migas.
21
Perubahan Ketentuan (lanjutan)
No 8.
Topik
Ketentuan
Masa Berlaku Surat/Sertifikat Pelaku Pengadaan Dianggap masih berlaku dengan bukti tanda terima dokumen Barang/Jasa perpanjangan yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah atau
badan yang berwenang, dengan ketentuan: 1. Tanggal tanda terima dokumen perpanjangan harus sebelum tanggal habisnya masa berlaku surat maupun sertifikat; dan 2. Untuk surat-surat dianggap berlaku sampai dengan masa penyampaian: a. Sistem satu sampul dan dua sampul disampaikan dalam dokumen penawaran; atau b. Sistem dua tahap disampaikan dalam dokumen penawaran tahap-II (kedua); atau 3. Untuk sertifikat Panitia Tender berlaku sampai dengan diperolehnya hasil dari proses perpanjangan.
2/20/2015
-paa-
22
Perubahan Ketentuan (lanjutan)
No 9.
10.
11.
Topik
Ketentuan
Metode Tender Menara pengeboran laut lepas pantai (offshore & swamp ) beserta jasa pendukungnya. Perawatan dan pembuatan FPSO, FPU, dan yang sejenis. Survei seismik (offshore & swamp ) Pelelangan Terbatas
Metode Tender EOR (Enhanced Oil Recovery EOR)
Laboratory-test , field test hingga pilot project bekerjasama dengan lembaga penelitian nasional dan/atau perguruan tinggi. Dapat dilakukan penunjukan langsung. Tidak memerlukan HPS/OE. Pelaksanaan mengacu pada anggaran Kontrak implementasi proyek EOR menggunakan kontrak -paa- multi years 23
2/20/2015
Menara Pengeboran Laut & Pendukungnya, Jasa Seismik (offshore & swamp) Pemilihan Langsung/ Penunjukan Langsung Perpanjangan Sewa FSO/FPSO/FPU Penunjukan Langsung Menara Pengeboran Darat & Pendukungnya, EPC (offshore & swamp) /Sewa FSO/FPSO/FPU Pelelangan Terbatas
Bila lelang pertama gagal: Pemilihan Langsung/Penunjukan Langsung yg lulus PQ Karena harga > OE, Peserta menawarkan harga baru
Perubahan Ketentuan (lanjutan)
No
Topik
12.
Batasan Perubahan Lingkup Kerja
13.
14.
Ketentuan
Nilai PLK disebabkan aspek teknis/operasional tidak dibatasi besarannya (sesuai kebutuhan operasi) Nilai PLK disebabkan proses Tender dibatasi maksimal: 10% untuk non-drilling/non-konstruksi terintegrasi; dan 25% untuk drilling/konstruksi terintegrasi Tetap mengacu pada Ketentuan PP79 HPS/OE Setelah negosiasi bersamaan HPS/OE dapat direvisi maksimal 10% dari nilai HPS/OE awal. Khusus offshore & swamp untuk rig pengeboran dan jasa pendukungnya, serta pekerjaan EPC: HPS/OE dapat direvisi maksimal 30% dari nilai HPS/OE awal. Sanski Kuning: kepada Peringatan 6-bln + “masa pembuktian 6- bln” Penyedia Merah: Barang/Jasa Skorsing 1-thn + “masa pembuktian 1- thn” Hitam: Skorsing-I di KKKS bersangkutan 2-thn + “masa pembuktian 1- thn” Skorsing-II di semua KKKS 1-thn + “masa pembuktian 1- thn” Kesalahan oleh sub-kontraktor Pelaksana kontrak dikenakan sanksi 1tingkat lebih rendah. Untuk Penyedia Barang/Jasa Konsorsium, Sanksi dikenakan kepada semua anggota Konsorsium
2/20/2015
-paa-
24
Perubahan Ketentuan (lanjutan)
No 15.
Topik Lokasi Pelaksanaan Pengadaan
Ketentuan Kebijakan Umum Bagi KKKS dalam tahap Eksploitasi, Proses Tender untuk paket Tender Kebutuhan penunjang operasi lapangan dengan nilai perkiraan paket Tender sampai dengan Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau sampai dengan US$500,000.00 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) wajib diselenggarakan di wilayah provinsi daerah operasi utama KKKS.
2/20/2015
KKKS dapat melakukan kebijakan ini secara bertahap sesuai Kemampuan Penyedia Barang/Jasa di provinsi daerah operasi utama KKKS.
-paa-
25
Jenis Pengadaan
Rev III
Jenis Pengadaan
2/20/2015
Rev II
Pengadaan Barang
Pengadaan Barang
Pengadaan Pekerjaan Konstruksi
Pengadaan Pekerjaan Pemborongan
Pengadaan Jasa Lainnya
Pengadaan Jasa Lainnya
Pengadaan Jasa Konsultansi
Pengadaan Jasa Konsultansi
26
Batasan Nilai Metode Pengadaan dan Golongan Usaha Usaha Besar
US$1 Jt
US$1 Jt Kondisi Khusus
Kondisi Khusus
Kondisi Khusus Usaha Menengah
US$500 Rb
US$250 Rb Usaha Kecil
US$20 Rb PELELANGAN UMUM/TERBATAS 2/20/2015
PELELANGAN SEDERHANA
PEMILIHAN LANGSUNG
PENUNJUKAN LANGSUNG 27
Proses Tender Yang Memerlukan Persetujuan SKK Migas TAHAP EKSPLORASI 1. Berwenang melaksanakan & mengambil keputusan dalam kegiatan pengadaan barang/jasa. 2. Tatacara pengadaan harus mengikuti tatacara yang diatur dalam pedoman ini. 3. Melaporkan Rencana Tender menara pengeboran sebelum dilaksanakan proses Tender 28 2/20/2015
TAHAP EKSPLOITASI Tahap Pengadaan Rencana Tender Hasil Pelaksanaan Tender
Nilai Rp.
Jenis Kegiatan
US$ Semua Nilai
> Rp.50,-miliar
> US$5 juta
> Rp.200,-miliar
> US$20 juta
FPCI
Semua Jenis Kegiatan
Proyek Konstruksi terintegrasi ( EPC/EPCI/FPCI) atau Pemboran (Drilling) & Pendukungnya Penambahan Lingkup Kerja/ Perpanjangan Jangka Waktu Kontrak
> 10% dari kontrak awal > Rp.200,-miliar
> US$20 juta Semua Jenis Kegiatan
(PLK / PJWK)
Nilai Kontrak Menjadi > Rp.200,-miliar Pembatalan Tender dan/atau pemutusan dini Kontrak
Nilai awal Kontrak > Rp. 200,-miliar atau > US$ 20 juta
•
> US$20 juta
•
Nilai awal Kontrak ≤ Rp. 200,-miliar atau ≤ US$ 20 juta
Nilai Kontrak > Rp.200,-miliar
> US$ 20 juta
Semua Jenis Kegiatan
Batasan Minimal TKDN Pada Tender Barang
KATEGORI TENDER BARANG
2/20/2015
Tender barang wajib
15%
Tender barang non-wajib
5%
Tender barang non-APDN
0%
29
Tender Barang Wajib
Non-Wajib
Non-APDN
Kategori Dalam Buku APDN
Diwajibkan
Nilai Tender
Semua Nilai
≤ Rp2,5M (US$250rb)
> Rp2,5M (US$250rb)
≤ Rp2,5M (US$250rb)
> Rp2,5M (US$250rb)
Metode
Pelelangan Terbatas
Pelelangan Umum
Pelelangan Terbatas
Pelelangan Umum
Pelelangan Umum
• •
Dimaksimalkan Diberdayakan
Peserta Tender
• Pabrikan
• Penyedia
• Pabrikan
dalam negeri • Agen Pabrikan dalam negeri • TKDN ≥ 15% • Sertifikat TKDN
Barang/ Jasa • Tanpa batasan TKDN
dalam negeri • Agen Pabrikan dalam negeri • TKDN ≥ 5%
Evaluasi Harga
Memperhitungkan preferensi
Tidak memperhitungkan preferensi
Memperhitungkan preferensi
2/20/2015
-paa-
Tidak terdapat dalam Buku APDN
• Penyedia
Barang/Jasa • Tanpa batasan TKDN
Tidak memperhitungkan preferensi
Memperhitungkan preferensi
BAB 30 X- 9
Pernyataan TKDN Jasa Form SC-12B
2/20/2015
31
Tender Barang Kategori Wajib
Barang Wajib
Kategori Diwajibkan dalam Buku APDN
N
Y
NonWajib
1
2
3
2/20/2015
• •
Pelelangan Terbatas Batasan TKDN 15% Dibuktikan dalam Buku APDN atau Sert. TKDN
Pelelangan Terbatas Ulang • Batasan TKDN 5% • Dibuktikan dalam Buku APDN atau Sert. TKDN
•
Pelelangan Umum Tanpa batasan nilai TKDN
N
N1
Penawaran ≥ 1 atau Lulus Teknis ≥ 1 atau Penawaran ≤ HPS/OE
N2
Y
N3
Lelang Batal
Penunjukan Pemenang 32
Tender Barang Kategori Non-Wajib NonWajib Kategori Dimaksimalkan atau Diberdayakan dalam Buku APDN
N
NonAPDN
Y 1
2/20/2015
Pelelangan Terbatas Batasan TKDN 5%
2
Pelelangan Umum Tanpa batasan nilai TKDN
3
Pemilihan Langsung Tanpa batasan nilai TKDN
N
N1
Penawaran ≥ 1 atau Lulus Teknis ≥ 1 atau Penawaran ≤ HPS/OE
N2
Y
N3
Lelang Batal
Penunjukan Pemenang 33
Tender Barang Kategori Non-APDN NonAPDN Pelelangan Umum Tanpa batasan nilai TKDN
Penunjukan Pemenang Penawaran ≥ 3 atau Lulus Teknis ≥ 1 1 atau Penawaran ≤ HPS/OE
N
Y
N 1
Pelelangan Ulang
Pelelangan Umum Tanpa batasan nilai TKDN N1
2
2/20/2015
Y
Penawaran ≥ 1 atau Lulus Teknis ≥ 1 atau Penawaran ≤ HPS/OE
Pemilihan Langsung Tanpa batasan nilai TKDN
N2
Lelang Batal 34
Tender Jasa Jenis Tender
Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi
Nilai Tender
≤ Rp200M (US$20jt)
> Rp200M (US$20jt) PDN • PN • PDN-PDN • PDN-PN • PDN-PA • PDN-PN-PA •
PDN • PN • PDN-PDN • PDN-PN •
Peserta Tender
Pemuka Konsorsium Porsi Min PDN *
Porsi Maks PA * Pelaksanaan Jasa
PDN
PDN/PN
•
50% Nilai Kontrak
•
30% Nilai Kontrak
•
50% Nilai Jasa
•
30% Nilai Jasa
•
30% apabila sbg anggota konsorsium
•
15% apabila sbg anggota konsorsium
25% sbg subkontraktor
30% sbg subkontraktor & anggota Konsorsium
50% dilaksanakan di dalam negeri
30% dilaksanakan di dalam negeri
* Dikecualikan untuk pengadaan menara pengeboran lepas pantai (offshore dan swamp) 2/20/2015
35
Tender Jasa
(lanjutan)
Jenis Tender
Pekerjaan Konstruksi Onshore ≤ Rp2000M (US$200jt)
Nilai Tender
Pekerjaan Konstruksi Offshore & Swamp
> Rp2000M (US$200jt) PDN • PN • PDN-PDN • PDN-PN • PDN-PA • PDN-PN-PA
≤ Rp200M (US$20jt)
•
PDN • PN • PDN-PDN • PDN-PN •
Peserta Tender
Leadfirm Porsi Min PDN
Porsi Maks PA Pelaksanaan 2/20/2015
PDN
Rp200M (US$20jt) Rp2000M (US$200jt) PDN • PN • PDN-PDN • PDN-PN • PDN-PA • PDN-PN-PA •
PDN • PN • PDN-PDN • PDN-PN •
PDN/PN
PDN
> Rp2000M (US$200jt)
PDN • PN • PDN-PDN • PDN-PN • PDN-PA • PDN-PN-PA •
PDN/PN
PDN/PN
•
50% Nilai Kontrak
•
30% Nilai Kontrak
•
50% Nilai Kontrak
•
30% Nilai Kontrak
•
15% Nilai Kontrak
•
50% Nilai Jasa
•
30% Nilai Jasa
•
50% Nilai Jasa
•
30% Nilai Jasa
•
15% Nilai Jasa
•
30% apabila sbg anggota konsorsium
•
20% apabila sbg anggota konsorsium
•
20% apabila sbg anggota konsorsium
•
20% apabila sbg anggota konsorsium
•
10% apabila sbg anggota konsorsium
25% sbg subkontraktor
50% sbg subkontraktor
50% sbg subkontraktor
50% sbg subkontraktor
50% dilaksanakan di dalam negeri
50% sbg subkontraktor 36
Batasan Minimal TKDN Tender Jasa 100%
Ketentuan Awal
Penentuan lebih tinggi/rendah tetap mempertimbangkan prinsip dasar rantai suplai dengan ketentuan: 1. Sesuai batasan minimal TKDN dalam Daftar Pengadaan (Procurement List ); 2. Berdasarkan daftar kemampuan pencapaian minimum TKDN yang dikeluarkan oleh SKK Migas; 3. Historical data; atau 4. Sesuai dengan kondisi kemampuan pasar dengan syarat memenuhi kriteria bahwa di dalam negeri:
35%
5%
2/20/2015
Tidak tersedia fasilitas atau peralatan utama yang diperlukan Tidak ada satupun perusahaan yang mampu atau memiliki teknologi; Tidak ada perusahaan yang memiliki lisensi atau hak paten; atau Tidak ada tenaga kerja yang dibutuhkan. 37
Tender Jasa Pengadaan Jasa
Batasan TKDN awal ditetapkan ≥ 30%
• • • •
Penawaran
TKDN dari 3 Penawaran yg lulus teknis > 30% Pelelangan Ulang
≥3
atau
Lulus Teknis ≥ 1
N
Y
Pelelangan Umum Batasan TKDN 35% atau berdasarkan: Procurement List Data SKK Migas Data KKKS Kemampuan pasar
A
N
Y
N
Pelelangan Umum Batasan TKDN sesuai yg terendah dpt dicapai pd penawaran lelang sblmnya
Pelelangan Umum Batasan TKDN 30%
atau
Penawaran ≤ HPS/OE 1 Y 2/20/2015
Penunjukan Pemenang
1
B 38
Tender Jasa B
(Lanjutan)
A
1 2
Penawaran
≥1
atau
Lulus Teknis ≥ 1 atau
Y
Penawaran ≤ HPS/OE
TKDN dari 3 Penawaran yg lulus teknis > 5%
Y
N
3 N
Pelelangan Umum Batasan TKDN 5%
N1
Pemilihan Langsung Batasan TKDN 15% Pemilihan Langsung Tanpa Batasan TKDN
2/20/2015
N3 N2
Lelang Batal
Pelelangan Umum Batasan TKDN sesuai yg terendah dpt dicapai pd penawaran lelang sblmnya
Penunjukan Pemenang 39
Preferensi Harga – Barang
Preferensi TKDN Syarat
Besaran Preferensi
2/20/2015
TKDN ≥ 25%
Preferensi maksimal 15% Perhitungan proporsional berdasarkan pernyataan TKDN dibandingkan dengan target TKDN (roadmap permen 15)
Preferensi Status Perusahaan
TKDN ≥ 25%
Status Perusahaan : Perusahaan Dalam Negeri
Preferensi = 2,5%
40
Preferensi Harga Jasa
Preferensi TKDN Syarat
TKDN ≥ 30%
Preferensi Status Perusahaan
TKDN ≥ 30%
Status Perusahaan : Perusahaan Dalam Negeri Porsi pelaksana pekerjaan oleh PDN minimal 50% Porsi pelaksanaan pekerjaan di wilayah Indonesia min 50%
Besaran Preferensi
2/20/2015
Preferensi maksimal 7,5% Perhitungan proporsional berdasarkan pernyataan TKDN dibandingkan dengan target TKDN (roadmap permen 15)
Preferensi =
7,5% (untuk PDN atau Konsorsium(PDN-PDN)) 5% (Konsorsium (PDN-PN-PA) dengan pemuka PDN) (Pembobotan sesuai dengan kategori perusahaan dalam buku APDN Jasa.) 41
Bobot Normalisasi Kategori Penyedia Jasa Berdasarkan Buku APDN Jasa
Bobot No
Kategori Dalam APDN Jasa
Perusahaan DN (7,5%)
Konsorsium Dengan Perusahaan DN Sebagai Leader (5%)
100%
100%
1
Diutamakan
2
Dimaksimalkan
75%
75%
3
Diberdayakan
50%
50%
4
Non-APDN
25%
25%
Bobot Normalisasi diberlakukan kepada Preferensi Status Perusahaan
2/20/2015
42
Preferensi Barang/Jasa Preferensi Barang
PTK 007 Revisi 2
PTK 007 Revisi 3 TKDN
TKDN x 15%
Target TKDN
x15%
Preferensi barang maksimal : 15%
Jasa
TKDN
TKDN x 7,5%
Target TKDN
x7,5%
Preferensi jasa maksimal : 7,5%
PTK 007 Revisi 2
PTK 007 Revisi 3
Persentase TKDN
32%
32%
32%
Target TKDN*
25 %
25%
40%
32 % x 15%
32%/25% x 15%
32%/40% x 15%
3,2%
15%
12%
Preferensi Barang
*Target TKDN mengacu pada Permen ESDM No 15 tahun 3013 * 2/20/2015 Target TKDN unsur Barang pada Kontrak Jasa mengacu pada Target TKDN Jasanya
43
Percepatan Tahapan Proses Tender Tender Barang Wajib
Barang NonWajib
Barang NonAPDN
Jasa Lainnya, Konsultansi, Pekerjaan Konstruksi
Metode Tender Syarat Min TKDN Metode Tender
Lelang Awal
Lelang Ulang
Proses Lanjutan *
Lelang Terbatas
Lelang Terbatas
Lelang Umum Semua nilai
15%
5%
0%
Lelang Terbatas
Lelang Umum
Pemilihan Langsung
Syarat Min TKDN
5%
0%
0%
Metode Tender
Lelang Umum
Lelang Umum
Pemilihan Langsung
Syarat Min TKDN Metode Tender Syarat Min TKDN
Preferensi TKDN
0%
0%
0%
Lelang Umum
Lelang Umum
Pemilihan Langsung
35% atau sesuai kondisi tertentu min 5%
• • •
30%; 5%; atau Sesuai min 3 Penaw. Teknis
• •
US$250 ribu atau Rp 2,5 miliar ≥
15% atau 0%
*Berlaku apabila dalam lelang ulang tidak ada penawaran yang masuk atau tidak ada yang lulus teknis, atau tidak ada kesepakatan harga 2/20/2015 44
Harga Penawaran 80% di Bawah HPS/OE
Panitia Tender melakukan Klarifikasi dan verifikasi
Tenaga Kerja /Jasa Boga
T
Y T
Tidak Lulus/ Diskualifikasi
Sesuai Kesesuaian penawaran harga dengan Lingkup Kerja Y atau spesifikasi Peserta Tender Membuat Surat Pernyataan
Penunjukan Pemenang
T Sanksi Hitam
2/20/2015
Pekerjaan Selesai
Y
Selesai
45
Sanksi Kepada Penyedia Barang/Jasa
Sanksi diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa dalam rangka pembinaan. Dalam hal Peserta Tender atau Pelaksana Kontrak berbentuk Konsorsium , maka sanksi berlaku kepada semua anggota Konsorsium.
V I X B A B
2/20/2015
-paa-
46
Surat Keputusan Nomor KEP-0018/SKKO0000/2015/S0
Surat Keputusan ini mulai berlaku 60 (enam puluh) hari sejak tanggal ditetapkan, kecuali beberapa ketentuan dalam PTK Pengelolaan Rantai Suplai Nomor PTK007/SKKO0000/2015/S0 Buku Kesatu Revisi 02 tentang Ketentuan Umum dan Buku Kedua Revisi 03 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, yang diberlakukan lebih awal melalui surat terpisah dari Kepala SKK Migas.
2/20/2015
47
Surat Edaran Nomor EDR-0001/SKKO0000/2015/S0
2/20/2015
48
Surat Edaran Nomor EDR-0001/SKKO0000/2015/S0 Bab II
3. Keadaan Khusus Apabila terjadi suatu keadaan tidak normal, misalnya akibat perubahan harga minyak mentah dunia atau keadaan lain yang dapat dianggap sebagai suatu keadaan yang tidak normal, SKK Migas dapat menerbitkan ketentuan khusus mengenai, antara lain, negosiasi atas harga penawaran atau negosiasi harga Kontrak, melalui surat edaran Kepala SKK Migas.
2/20/2015
49
Surat Edaran Nomor EDR-0001/SKKO0000/2015/S0 Bab XI 10. Negosiasi Harga Penawaran …………..
10.6. Pelaksanaan Negosiasi Pada Keadaan Khusus Dalam hal SKK Migas menerbitkan surat edaran tentang keadaan tidak normal, mengacu pada Bab II angka 3., maka KKKS dapat melakukan negosiasi kepada Peserta Tender dengan ketentuan sebagai berikut: 10.6.1. Tender dalam tahapan sebelum penyampaian dokumen penawaran harga: 10.6.1.1. KKKS melakukan penyesuaian HPS/OE berdasarkan kondisi khusus pada surat edaran SKK Migas. 10.6.1.2. Proses dilanjutkan sesuai ketentuan pada pedoman ini menggunakan HPS/OE yang telah disesuaikan (apabila ada).
2/20/2015
50
Surat Edaran Nomor EDR-0001/SKKO0000/2015/S0 Bab XI (lanjutan…) 10. Negosiasi Harga Penawaran …………..
10.6. Pelaksanaan Negosiasi Pada Keadaan Khusus ………..
10.6.2. Tender dalam tahapan setelah penyampaian dokumen penawaran harga: 10.6.2.1. KKKS melakukan penyesuaian HPS/OE berdasarkan kondisi khusus pada surat edaran SKK Migas; 10.6.2.2. Apabila telah melalui tahap pembukaan penawaran harga namun belum dilakukan negosiasi harga, maka KKKS wajib memberitahukan secara tertulis HPS/OE yang disesuaikan tersebut kepada semua Peserta Tender, proses dilanjutkan sesuai ketentuan pada pedoman ini menggunakan HPS/OE yang telah disesuaikan (apabila ada); 10.6.2.3. Apabila sedang dalam tahapan negosiasi harga, maka dilakukan negosiasi bersamaan kepada peringkat pertama s.d ketiga dengan menggunakan HPS/OE yang telah disesuaikan. 2/20/2015
51
Surat Edaran Nomor EDR-0001/SKKO0000/2015/S0 Bab XI (lanjutan…) 10. Negosiasi Harga Penawaran …………..
10.6. Pelaksanaan Negosiasi Pada Keadaan Khusus ………..
10.6.3. Tender dalam tahapan setelah diperoleh calon pemenang Tender berupa konfirmasi tertulis atas hasil negosiasi dari calon pemenang Tender: 10.6.3.1. KKKS melakukan penyesuaian HPS/OE berdasarkan kondisi khusus pada surat edaran SKK Migas. 10.6.3.2. KKKS wajib memberitahukan secara tertulis HPS/OE yang disesuaikan tersebut kepada semua Peserta Tender. 10.6.3.3. KKKS melakukan negosiasi kembali pada calon pemenang Tender. Sebelum negosiasi harga dapat dilakukan Klarifikasi dan negosiasi aspek lainnya sejauh tidak mengubah sasaran pekerjaan. 10.6.3.4. Apabila negosiasi gagal, maka KKKS melakukan negosiasi bersamaan kembali kepada peringkat pertama s.d. ketiga dengan menggunakan HPS/OE yang disesuaikan. 2/20/2015
52
Surat Edaran Nomor EDR-0001/SKKO0000/2015/S0 Bab XII 5. Manajemen Kontrak ……………………….
5.5. Pelaksanaan Negosiasi Pada Keadaan Khusus. Dalam hal SKK Migas menerbitkan surat edaran tentang keadaan tidak normal mengacu pada Bab II angka 3., maka KKKS dapat melakukan negosiasi kepada Pelaksana Kontrak dengan ketentuan sebagai berikut: 5.5.1. KKKS melakukan penyesuaian HPS/OE berdasarkan kondisi khusus pada surat edaran SKK Migas. 5.5.2. HPS/OE yang disesuaikan tersebut diberitahukan kepada Pelaksana Kontrak. 5.5.2.1. KKKS melakukan negosiasi kembali pada Pelaksana Kontrak. Sebelum negosiasi harga dapat dilakukan Klarifikasi dan negosiasi aspek lainnya sejauh tidak mengubah sasaran pekerjaan. 5.5.2.2. Perubahan nilai Kontrak berlaku untuk sisa periode Kontrak. 5.5.2.3. Apabila negosiasi gagal, maka KKKS dapat melakukan melakukan pemutusan dini Kontrak tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada pedoman ini. 2/20/2015
53
Penutup
Pedoman ini mulai berlaku tanggal 28 Maret 2015
Proses Tender yang telah melewati tahap rapat penjelasan, atau bila proses Tender tidak melakukan rapat penjelasan tetapi telah melewati masa lima hari kerja sebelum tanggal penyampaian dokumen penawaran, dilanjutkan dengan mengacu pada Buku Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 007 REVISI-II/PTK/I/2011. Ketentuan ini tidak berlaku untuk batas kewenangan KKKS dalam tahap Eksplorasi dan KKKS dalam tahap Eksploitasi sebagaimana dimaksud pada Bab II angka 1. dan 2.
2/20/2015
54
Help Desk dan Laman
Dino Andrian (
[email protected]) • Irvan M. Idris (
[email protected]) • Kunto Purbono (
[email protected]) •
Help Desk
Laman
2/20/2015
•
www.skkmigas.go.id
55
