Pt Indofarma Tbk

PT INDOFARMA Tbk

LATAR BELAKANG

PT. INDOFARMA merupakan pabrik obat yang didirikan pada tahun 1918 dengan nama Pabrik Obat Manggarai. Pada tahun 1950, Pabrik Obat Manggarai ini diambil alih oleh Pemerintah Republik Indonesia dan dikelola oleh Departemen Kesehatan. Pada tahun 1979, nama pabrik obat ini diubah menjadi Pusat Produksi Farmasi Departemen Kesehatan. Kemudian, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) No. 20 tahun 1981, Pemerintah menetapkan Pusat Produksi Farmasi Departemen Kesehatan menjadi Perusahaan Umum Indonesia Farma (Perum Indofarma). Selanjutnya pada tahun 1996, status badan hukum Perum Indofarma diubah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) berdasarkan PP No. 34 tahun 1995. Kasus Indofarma ini bermula saat perusahaan yang memproduksi 80% (delapan puluh persen) obat generik itu mengalami kerugian sebesar Rp. 20,097 (dua puluh koma sembilan puluh tujuh) miliar pada akhir tahun 2002. Padahal hingga kuartal in tahun yang sama, laba bersih Indofarma mencapai Rp. 88,57 (delapan puluh delapan koma lima puluh tujuh) miliar.1 Kerugian ini sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari kekeliruan yang dilakukan oleh manajemen padatahuntahun sebelumnya yang pada akhirnya berdampak pada tahun-tahun berikutnya.

Faktor penyebab kerugian itu menurut manajemen Indofarma: 

Adanya perubahan regulasi pemerintah,yaitu:



sejak dihapuskannya subsidi pengadaan obat generik yang diberlakukan secara efektif sejak tahun 2001.



penerapan Undang-undang Otonomi Daerah yang mengharuskan tender pengadaan obat generic dilakukan secara desentralisasi di tingkat Kabupaten dan Kota atau hilangnya captive market.



Persaingan yang semakin ketat antar produsen obat dan mengarah pada terjadinya perang harga dengan memberikan diskon yang pada akhirnya mengakibatkan beban pokokpenjualan meningkat.



Komposisiportofolioprodukyang sangat bergantung pada obat generik yang saat ini mencapai lebih dari 80% (delapan puluh person) dari total penjualan dan penjualan obatgenerik ini menurun sejalan adanya pe-rubahan regulasi pemerintah ditambah dengan kondisi pasar yang over supply  selama tahun 2003.



Pengembangan 40 (empat puluh) jenis obat-obat ethical yang berharga murah dengan merek (low-price branded generic) sampai sekarang belum membuahkan hasil yang maksimal.



Inefisiensi produksi yang disebabkan oleh kapasitas menganggur (idle cpacity)   dari fasilitas produksi, adanya kapasitas menganggur karena penambahan fasilitas produksi tanpamemperhatikan kebutuhan riil pasar dengan sangat besamya fasilitas produksi yang tidak didukung oleh daya serap pasar mengakibatkan utilisasi fasilitas produksi menjadi sangat rendah dan bahkan sampai dibawah 10%  (sepuluh persen). Dengan demikian maka harga pokok produk menjadi tinggi karena overhead cost-  nya  sangat tinggi;



Sejak tahun 2000 Perusahaan mendirikan anak perusahaan yaitu PT. Indofarma Global Medika(IGM) yang menjadi distributor untuk semua produk Indofarma. Pendirian IGM ini dengan investasi yang sangat tinggi seperti pergudangan, sarana trans-portasi, SDM, teknologi infpormasi dan Iain-lain. Tetapi harga produk sudah ditentukan oleh pemerintah mang-akibatkan marjin keun-tungan yang diperoleh IGM ini sangat kecil dan ini yang mengakibat-kan rendahnya tingkat pengembalian investasi;



Adanya Peningkatan persediaan (obat jadi, bahan baku, alat-alat kesehatan dan Iain-lain) tapi tidak melalui perencanaan yang baik dan juga tidak didukung oleh kebutuhan atau daya serap pasar khususnya alat-alat kesehatan. Yang pada akhirnya overstock  barang menjadi rusak karena terlalu lama dalam gudang dan 8. akhirnya tidak dapat dijual. Memasuki akhir tahun 2003 manajemen menemukan over stock   tersebut yang keadaannya masuk dalam kategori rusak, kadaluarsa, tidak dapat dipakai, tidak bergerak dan tidak dapat diserap pasar. Untuk itu diputuskan untuk melakukan penghapus bukuan (write off). Setelah dihitung over stock   tersebut mencapai angka sebesar Rp. 80,04 (delapan puluh koma nol empat) miliar dan ini secara otomatis berdampak pada kenaikan biaya yang diperhitungkan dalam cadangan penyisihan nilai persediaan.



Beban usaha mengalami peningkatan sebesar Rp. 183,88 (seratus delapan puluh tiga koma delapan puluh delapan) miliar yang juga mendorong meningkatnya kerugian ditambah dengan beban bungan pinjaman sebesar Rp. 40,95 (empat puluh koma sembilan puluh lima) miliar.

Deskripsi

TABEL 1

1999

2000

2001

2002

2003

Penjualan bersih

392,02

493,37

615,43

687,98

498,21

Laba kotor

182,06

272,54

393,79

123,16

136,84

Laba (rugi) usaha

125,92

182,07

172,33

(52,26)

(47,05)

Laba (rugi) bersih

117,01

110,29

122,54

(59,82)

(129,05)

Total aktiva

487,51

538,17

811,62

810,03

635,96

Aktiva lancer

421,71

432,79

688,96

647,16

443,65

Aktiva tidak lancer

65,80

105,38

122,66

162,87

192,96

Total kewajiban

239,92

245,61

294,19

412,03

368,01

Kewajiban lancer

239,92

245,61

289,76

373,22

343,16

-

-

4,43

38,81

24,85

247,59

292,57

510,84

390,43

260,86

Kewajiban tidak lancer Ekuitas

Anak Perusahaan

Aktivitas Utama

Presentase Pemilikan sampai 2003

TABEL 2

Pemilikan Langsung

PT. Indofarma Global Medika (IGM)

Distribusi farmasi

dan

pedagangan

PT. Riasima Abadi Farma

Produsen bahan baku obat

99,97% 57,79%

Pemilikan Tidak Langsung

PT. Rima Mega Trading Ekspor impor bahan baku obat, (anak perusahaan PT. Riasima hasil pertanian dan perkebunan

51%



Sesuai dengan Laporan Keuangan tahun 2001, Indofarma masih memperoleh subsidi dari pemerintah untuk impor bahan baku obat  exencial generic  untuk pelayanan kesehatan disamping bahan-bahan pelayanan gawat darurat rumah sakit dan keluarga berencana. Subsidi berakhir pada tahun 2000 dan masih ada sisa subsidi yang dibawa ke tahun 2001. Dimana tentunya ini menjadi inventori berupa barang jadi yang bisa dijual dan masuk dalam penjualan tahun 2001.



Dengan demikian adanya kemungkinan terjadinya   mark up   dalam   Work in Process   pada Laporan Keuangan tahun 2001. Secara umum terdapatnya 2 (dua) faktor yang menyebabkan Indofarma rugi, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal merupakan faktor obyektif dari persaingan industri farmasi Indonesia saat ini, seperti pasar institusi (pemerintah kabupaten dan kota) untuk obat generik yang terfragmentasi akibat kebijakan otonomi daerah dan kegagalan Indofarma dalam bersaing dengan sesama produsen obat generik. Sedangkan faktor internal merupakan kesalahan yang dilakukan baik oleh dewan Direksi selaku pelaksana kebijakan perusahaan maupun dewan komisaris selaku pengawas.



Setidaknya terdapat 4 (empat) kesalahan Direksi Indofarma. Pertama, membeli alat kesehatan yang kemudian tidak laku sehingga menyebabkan stok mati  (deadstock). Kedua, ikut dalam persaingan obat generik di pasar regular. Ketiga, melakukan diversifikasi produk dengan memproduksi dan memasarkan obat ethical branded. Keempat, melakukan ekspansi usaha di bidang ritel (apotek) yang pasarnya tidak dikuasai perseroan. Akibat terjadinya kerugian selama 2 (dua) tahun berturut-turut yaitu tahun 2002 dan 2003, BEJ menjatuhkan sanksi penghentian sementara (suspesi) perdagangan saham perusahaan farmasi tersebut sejak 25 Maret 2004.



Pada tanggal 17 Mei 2004 BEJ mencabut suspen dan memperdagangkan kembali saham Indofarma. Hal ini dikarenakan pada tanggal 14 Mei 2003 manajemen Indofarma telah menyampaikan penegasan mengenai data Laporan Keuangan per 30 Juni 2003 dan per 39 September 2003. Selain itu, pada 13 Mei 2004 Indofarma telah menyampaikan penjelasan sebagai tidak lanjut dengan pendapat yang dilakukan di BEJ tentang penghapus bukuan (write off).



Perusahaan Itu dalam Laporan Keuangan 2001 menyajikan nilai barang yang lebih tinggi dari seharusnya   (overstated)   Dalam persediaan barang Dalam proses senilai Rp.28,87 (dua Puluh delapan koma delapan puluh tujuh) miliar  Overstated   Persediaan itu mempengaruhi harga pokok penjualan sehingga laba bersih mengalami penilaian lebih tinggi dengan nilai serupa Rp. 28,87 (dua puluh delapan koma delapan puluh tujuh) miliar. Dengan demikian berdasarkan hasil pemeriksaan Bapepam tersebut ditemukan bahwa Indofarma terbukti melakukan pelanggaran terhadap beberapa ketentuan, yaitu:



Pasal 69 UUPM



Angka 2 huruf a Peraturan Bapepam Nomor VIII.G7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan



  Pedoman Standar Akuntan Publik (PSAK) Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Kueuangan berkaitan dengan materialitas (paragraf 30)



Pedoman Standar Akuntan Publik (PSAK) kerangka dasar pe-nyusunan dan penyajian Laporan Keuangan khususnya berkaitan dengan keandalan (paragraf 31)



Pedoman Standar Akuntan Publik (PSAK) Nomor 1 paragraf 10.

Oleh karenanya Bapepam memberikan sanksi kepada Direksi yang menjabat pada periode terbitnya Laporan Keuangan Tahunan periode 2001 diberikan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan memerintahkan kepada Direksi Indofarma untuk: 

  Segera membenahi dan atau menyusun sistem pengendalian internal dan sistem akuntansi perusahaan yang memadai untuk menghindari timbulnya permasalahan yang sama dikemudian hari. Pembenahan dan atau penyusunan sistem pengendalian internal Dan sistem akuntasi perusahaan yang memadai tersebut sudah hams diselesaikan selambat-lambatnya Pada akhir semester I tahun Buku 2005.



Menyampaikan laporan perkembangan atas pembenahan dan atau penyusunan sistem pengendalian internal dan sistem akuntansi perusahaan tersebut secara berkala setiap akhir bulan kepada Bapepam.



Menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di Bapepam untuk melakukan audit khusus untuk melakukan penilaian atas sistem pengendalian internal dan sistem akuntasi tersebut apabila perusahaan telah selesai melakukan pembenahan dan atau penyusunan sistem pengendalian internal dan sistem akuntansi perusahaan. Hasil audit khusus tersebut wajib disampaikan ke Bapepam



Analisis Kasus

Pada dasarnya kasus Indofarma ini tidak jauh berbeda dengan kasus Kimia Farma yang pada intinya telah terjadi misleading information  dengan melakukan mark up terhadap Laporan Keuangan periode 2001. Awal mula dari kasus ini karena selama 2 (dua) tahun berturut-turut Indofarma mengalami kerugian yaitu pada tahun 2002 dan 2003. Padahal tahun 2001 perusahaan farmasi tersebut meraih laba yang cukup besar (lihat tabel 1). Setelah dilakukan pemeriksaan oleh Bapepam ternyata telah adanya kesalahan dalam penyajian informasi di dalam Laporan Keuangan 2001. Kejadian ini merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap ketentuan Pasar Modal (UUPM dan peraturan Bapepam) dan Pedoman Standar Akuntan Publik (PSAK). Bahwa di dalam ketentuan Pasar Modal yaitu yang terdapat dalam Pasal 69 ayat (l) UUPM: "Laporan Keuangan yang disampaikan kepada Bapepam wajib disusun Berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku  umum”. Dalam hal ini terkait dengan adanya kesalahan penilaian terhadap barang-barang di dalam kategori  Work in Process. Barang-barang tersebut dinilai lebih tinggi dari nilai yang seharusnya pada proses buku tahun 2001. Dengan demikian berakibat meningkatnya laba bersih. Kesalahan penyajian tersebut merupakan fakta materiil yang dapat mempengaruhi keberadaan Laporan Keuangan yang pada akhirnya akan mempengaruhi harga efek di bursa. Dengan adanya penyampaian informasi materiil yang tidak benar atau tidak diungkapkan merupakan suatu pelanggaran terhadap Pasal 90 huruf c UUPM. Bahwa kejadian ini sebelumnya tidak diungkapkan kepada publik maka pihak-pihak yang mengetahui dapat dikenakan sanksi yang terdapat pada Pasal 107 UUPM karena ada sesuatu yang disembunyikan tapi tidak diungkapkan. Atas kejadian ini berdasarkan peraturan Bapepam Nomor VIII. G7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan yang bertanggung jawab dalam penyajian Laporan Keuangan adalah manajemen dari Emiten atau Perusahaan Publik (Direksi). Oleh karenanya tindakan ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab dari Direksi yang menjabat pada saat Laporan Keuangan tersebut dikeluarkan. Sanksi yang diberikan oleh Bapepam Merupakan kewajiban dari Direksi yang menjabat pada waktu itu secara bersama-sama (tanggung renteng).

Tidak jelas apa yang menjadi latar belakang dari BAPEPAM hanya memberikan sanksi administratif  berupa membayar denda pada kasus ini. Dalam press releasenya BAPEPAM hanya menyebutkan bahwa telah terjadi penilaian barang yang lebih tinggi dari harga seharusnya. Dengan demikian tidak diketahui apakah tindakan tersebut merupakan suatu kesengajaan atau tidak dari manajemen untuk memberikan Laporan Keuangan dengan kinerja yang bagus kepada publik. Sehingga publik akan menanamkan atau tidak modalnya terhadap perusahaan farmasi tersebut. Kalau tindakan ini merupakan satu hal yang disengaja dan diketahui oleh manajemen Indofarma jelas merupakan suatu kejahatan di Pasar Modal. Untuk itu dapat ditindak lanjuti dengan proses pidana dengan mencari bukti-bukti yang kuat sehubungan dengan tindakan tersebut. Lain halnya jika tindakan tersebut bukan merupakan suatu unsur kesengajaan dari manajemen Indofarma. Maka BAPEPAM sesuai dengan kewenangan-nya berdasrkan Pasal 102 UUPM dapat memberikan sanski administratif kepada Direksi Indofarma. Seharusnya agar dapat menciptakan Pasar Modal yang aman dan tertib pengenaan sanksi tidak terbatas pada sanksi denda saja tetapi sanksi pidana penjara. Hal ini untuk memberikan  shock therapy  kepada Emiten atau perusahaan publik agar tidak main-main dalam menyajikan Laporan Keuangannya.

   KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kerangka konseptual dan pelaporan keuangan dapat diringkas dalam bagan yang menjelaskan 3 level dalam yaitu  First Level merupakan basic objective, Second Level merupakan karakteristik keuangan dan Unsur Iaporan keuangan,   Third Level   merupakan   Recognition,   measurement, and   disclosure concepts. Pilihan metode akuntansi yang secara sengaja dipilih oleh manajemen untuk tujuan tertentu dikenal dengan sebutan manajemen laba. Tiga alasan manajer melakukan manajemen laba adalah meningkatkan kepercayaan pemegang saham terhadap manajer, Manajemen laba dapat memperbaiki hubungan dengan pihak kreditor, menarik investor untuk menanamkan modalnya terutama pada perusahaan  go publik pada saat IPO. Hal ini dapat tercermin dalam kasus yang pernah terjadi pada PT. Indofarma, Tbk. Teori economic consequences sebagai dampak laporan akuntansi terhadap perilaku pengambilan keputusan bisnis, pemerintah, dan kreditor.   Economic consequences   muncul karena perusahaan melakukan kontrak seperti kompensasi eksekutif (executive compensation) dan kontrak utang (debt contract).