PRRI PERMESTA

LATAR BELAKANG PRRI Pemberontakan PRRI dan Permesta terjadi karena adanya ketidakpuasan beberapa daerah di Sumatra dan Sulawesi terhadap alokasi biaya pembangunan dari pemerintah pusat. Ketidakpuasan tersebut didukung oleh beberapa panglima militer. Selanjutnya mereka membentuk dewan-dewan militer daerah, yaitu:

DEWAN – DEWAN MILITER 1.Dewan Banteng di Sumatra Barat dipimpin oleh Kolonel Achmad Husein (Komandan Resimen Infanteri 4) dibentuk pada 20 Desember 1956 KOLONEL ACHMAD HUSEIN

DEWAN – DEWAN MILITER 2.Dewan Gajah di Medan dipimpin oleh Kolonel Maludin Simbolon, Panglima Tentara dan Teritorium I (TTI) pada tanggal 22 Desember 1956.

DEWAN – DEWAN MILITER 3.Dewan Garuda di Sumatra Selatan dipimpin oleh Letkol Barlian

DEWAN – DEWAN MILITER 4.Dewan Manguni di Maanado dipimpim oleh Letkol Ventje Sumual, pada tanggal 18 februari 1957.

DEWAN BENTENG Pembentukan Dewan Benteng dilaksanakan setelah berlangsungnnya reuni ex-Divisi Benteng di kota Padang yang berlangsung tanggal 20 – 25 november 1956. inti dari rapat ini adalah untuk menggali kegiatan otonomi seluas – luasnya dan dihapuskan sistem sentralisasi. Dalam bidang pertahanan disusulkan agar dibentuk Komando Pertahanan Daerah, juga diusulkan agar ex-Divisi Benteng dijadikan suatu korp dalam Angkatan Darat. Hasil pertemuan ini disampaikan ke Jakarta ke Perdana Menteri saat itu, Ali Sastromijoyo lalu Moh. Hatta dan Mr. A. G. Pringgodigdo. Sementara itu Kolonel Achmad Husein selaku Ketua Dewan Benteng mengambil alih pemerintah daerah di Sumatera Tengah dari Gubernur Ruslan Muljohardjo. Hal ini yang dianggap pemerintah pusat Kolonel Achmad Husein telah menyalahi hukum.

DEWAN GAJAH Dewan Gajah dibentuk di Sumatera Utara dengan alasan bahwa Kolonel Maludin Simbolon menyatakan bahwa kondisi di SUMUT saat itu sedang kritis, bangsa dan negara dalam keadaan kacau, padahal apa yang telah dia perbuat malah menambah kekacauan yang ada. Pada akhirnya Kolonel Maludin Simbolon dipecat oleh Kabinet Ali Sastromijoyo dari Kepala Staf TT I tanggal 27 Desember 1956 dan digantikan oleh Letkol Djamin Gintings.

DEWAN GARUDA Dewan Garuda dibentuk dikarenakan tuntutan kepada pemerintah pusat agar Sumatera Selatan diberikan otonomi seluas – luasnya dan menuntut disatukannya kembali Dwitunggal Soekarno-Hatta disatukan kembali. Lalu dengan dallih kepentingan keamanan, Letkol Barlian meminta Gubernur SUMSEL untuk menyerahkan kekuasaan pemerintahan demi memperlancar pembangunan di SUMSEL.

PEMBENTUKAN PERMESTA Sementara itu di Indonesia bagian timur juga terjadi pergolakan. Tanggal 2 Maret 1957 di Makassar, Panglima TT VII Letkol Ventje Sumual memproklamasikan Piagam Perjoangan Rakyat Semesta (Permesta). Piagam tersebut ditandatangani oleh 51 tokoh. Wilayah gerakannya meliputi Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku. Untuk memperlancar gerakannya dinyatakan bahwa daerah Indonesia bagian timur dalam keadaan bahaya. Seluruh pemerintahan daerah diambil alih oleh militer pemberontak.

RESPON PEMERINTAH PUSAT Untuk meredakan pergolakan di daerah maka pada tanggal 14 September 1957 dilaksanakan Musyawarah Nasional (Munas) yang membicarakan mengenai masalah pemerintahan, masalah daerah, ekonomi, keuangan, angkatan perang, kepartaian, serta masalah dwitunggal Soekarno-Hatta. Setelah itu dilaksanakan Musyawarah Nasional Pembangunan (Munap) yang bertempat di Gedung Olah raga Medan Merdeka Selatan Jakarta sebagai tindak lanjut Munas. Di Munap ini untuk menangani persoalan AD dibentuklah Panitia Tujuh. Tetapi sebelum panitia tujuh mengumumkan hasil pekerjaannya terjadilah Peristiwa Cikini.

RESPON PEMERINTAH PUSAT Peristiwa Cikini ini semakin memperburuk keadaan di Indonesia. Daerah-daerah yang bergejolak semakin menunjukkan jati dirinya sebagai gerakan melepaskan diri dari pemerintah pusat. Bahkan pada tanggal 9 Januari 1958 diselenggarakan pertemuan di Sumatra Barat yang dihadiri tokoh-tokoh sipil dan militer daerah. Pada 10 Januari 1958 diselenggarakan rapat raksasa di Padang. Dalam pidatonya, Ketua Dewan Banteng, Achmad Husein menyampaikan ultimatum kepada pemerintah pusat yang berisi :

ULTIMATUM 1.Dalam waktu 5 x 24 jam kabinet Djuanda menyerahkan mandat kepada presiden. 2.Presiden menugaskan kepada Moh. Hatta dan Sultan Hamengkubuwono IX untuk membentuk Zaken Kabinet. 3.Meminta presiden kembali kepada kedudukannya sebagai Presiden Konstitusional.

KABINET PRRI PERMESTA NAMA MENTERI

JABATAN

Mr. Sjafruddin Prawiranegara

Perdana Menteri merangkap Menteri Keuangan

Mr. Assaat Dt. Mudo

Menteri Dalam Negeri

Maluddin Simbolon

Menteri Luar Negeri

Prof. Dr. Soemitro Djojohadikoesoemo

Menteri Perhubungan dan Pelayaran

Muhammad Sjafei

Menteri PPK dan Kesehatan

J.F. Warouw

Menteri Pembangunan,

Saladin Sarumpaet

Menteri Pertanian dan Perburuhan

Muchtar Lintang

Menteri Agama

Saleh Lahade

Menteri Penerangan

Ayah Gani Usman

Menteri Sosial

Dahlan Djambek

Menteri Pos dan Telekomunikasi

OPERASI MILITER Untuk memulihkan keamanan Negara, pemerintah pusat bersama dengan KSAD memutuskan untuk melakukan operasi militer, yaitu:

OPERASI 17 AGUSTUS Untuk memulihkan keamanan Negara, pemerintah bersama dengan KSAD memutuskan untuk melakukan operasi militer. Operasi gabungan AD-AL-AU terhadap PRRI ini diberi nama Operasi 17 Agustus yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Ahmad Yani. Operasi pertama kali ditujukan ke Pekanbaru untuk mengamankan sumber-sumber minyak. Pada tanggal 14 Maret 1958 Pekanbaru berhasil dikuasai. Operasi militer kemudian dikembangkan ke pusat pertahanan PRRI. Pada tanggal 4 Mei 1958 Bukittinggi berhasil direbut kembali. Selanjutnya, pasukan TNI membersihkan daerah-daerah bekas kekuasaan PRRI. Banyak anggota PRRI yang melarikan diri ke hutan-hutan.

OPERASI MERDEKA Untuk mengatasi pemberontakan PERMESTA, KSAD sebagai Penguasa Perang Pusat memecat Kolonel Somba dan Mayor Runturambi, sedangkan Batalion yang berada di bawah KDMSUT diserahkan kepada Komando Antardaerah Indonesia Timur. Untuk menumpas aksi Permesta, pemerintah melancarkan operasi gabungan yang disebut Operasi Merdeka yang dipimpin oleh Letkol Rukminto Hendraningrat pada bulan April 1958. Gerakan Permesta diduga mendapat bantuan dari petualang asing terbukti dengan jatuhnya pesawat yang dikemudikan oleh A.L. Pope (seorang warganegara Amerika) yang tertembak jatuh di Ambon pada 18 Mei 1958. Pada 29 Mei 1961, Achmad Husein menyerahkan diri. Pada pertengahan tahun 1961 tokoh-tokoh Permesta juga menyerahkan diri.