Proses Masuknya Negara Menjadi Anggota Pbb

PROSES MASUKNYA NEGARA MENJADI ANGGOTA PBB PENDAHULUAN Partisipasi Negara di dalam kegiatan-kegiatan organisasi internasional adalah ikutsertanya Negara itu sebagai anggota dalam perdebatan dan pembicaraan, tetapi tidak selalu ikut memberikan suaranya dalam pemungutan suara. Suatu Negara anggota PBB misalnya, dapat pula tidak diperkenankan untuk bersuara didalam persidangan majelis umum PBB karena telah menunggak pembayaran kontribusinya bagi badan tersebut selama dua tahun atau lebih.

1

Sebaliknya partisipasi Negara bukan anggota PBB juga dimungkinkan jika Negara itu menjadi salah satu pihak yang berselisih dan perselisihan itu dibicarakan oleh dewan keamana. Namun partisipasi itu hanya terbatas pada kesempatan mengemukakan dan menjelaskan persoalannya, tanpa ikut sertadalam pemungutan suara. PEMBAHASAN Masalah keanggotaan dalam suatu organisasi internasional merupakan hal yang sangat penting dan bahkan dianggap sebagai masalah konstitusional yang pokok. Hal ini tercermin dalam konferensi mengenai Organisasi Internasional (UNCIO) di San Francisco pada tahun 1945 ketika diadakan perundingan mengenai siapa yang menjadi anggota utama (original membership) dan perumusan pasalpasal Piagam mengenai keanggotaan PBB. Dalam rangka itu pula kemudian ditetapkan ketentuanketentuan dan persyaratan masuknya negara-negara baru, pembekuan dan pengusiran (explusion) keanggotaan suatu Negara yang semuanya itu tidak saja memerlukan rekomendasi Dewan Keamanan, tetapi juga harus diputuskan oleh Majelis Umum dengan dua pertiga suara. Karena itu hakikatnya yang paling penting adalah adanya rekomendasi positif dari segenap anggota tetap Dewan Keamanan. Itulah sebabnya dikatakan bahwa masuknya negara-negara baru itu bukan semata-mata telah memenuhi ketentuan yang termuat dalam pasal-pasal Piagam (pasal 4 jo. Pasal 18), tetapi sangat bersifat politis,khususnya yang menyangkut rekomendasi Dewan Keamanan.

Persyaratan Keanggotaan PPB membedakan antara anggota asli (original member) dan anggota yang akan dating (admitted member). Pasal 3 piagam PBB menentukan nagara mana yang dapat ditetapkan sebagai Negara anggota asli (original member). Pasal 3 tersebut berbunyi : The original Members of the United Nations shall be the states which, having participated in the United  Nations Conference on International Organization at San Francisco, or having previously signed the

1

Charter of the United Nations and Statute of the International Court of Justice.

Declaration by United Nations of 1 January 1942, sign the present Charter and ratify it in accordance with Article 110.

Berdasarkan pasal ini, yang menjadi anggota asli adalah yang memenuhisyarat : a.

Negara yang berpartisipasi dalam konferensi PBB di San Fransisco, tanggal 25 April 1945

b. Telah menandatangani deklarasi PBBtanggal 1 januari 1942. Persyaratan keanggotaan baru PBB harus memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4(1) dan Pasal 4(2) dan Pasal 18(2) Piagam PBB. Pasal 4(1) menentukan: Membership in the United Nations is open to all other peace-loving states which accept the obligations contained in the present Charter and, in t he judgment of the Organization, are able and willing to carry out these obligations. Pasal 4(2) menentukan: The admission of any such state to membership in the United Nations will be effected by a decision of the General Assembly upon the recommendation of the Security Council. Pasal 18(2) menentukan: Decisions of the General Assembly on important questions shall be made by a two-thirds majority of the members present and voting. These questions shall include: recommendations with respect to the maintenance of international peace and security, the e lection of  the non-permanent members of the Security Council, the e lection of the members of the Economic and Social Council, the election of members of the Trusteeship Council in accordance with paragraph 1 (c) of  Article 86, the admission of new Members to the United Nations. a.

Negara Cinta Damai

Syarat ini ditetapkan berdasarkan pemikiran pada saatpiagam dibuat, yakni bahwa PBB hanya akan menerima keanggotaan untuk Negara yang cinta damai. Hal ini disebabkan pengalaman perang dunia 1 dan 2. b. Menerima kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam piagam. Persyaratan untuk menerima kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam piagam harus dinyatakan dalam pernyataan resmi secara tertulis yang ditujukan kepada sekertaris jendral (sekjen PBB) pada waktu Negara bersangkutan mengajukan permohonan untuk menjadi anggota PBB (pasal 134 Rules of  procedure of the general assembli dan pasal 58 rules of procedure of the security council) c.

Mampu dan ingin melaksanakan kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam piagam

Syarat ini sebetulnya menimbulkan masalah bagi Negara-negara netral seperti swiss (pada tahun 2002 telah menjadi anggota PBB) . bagi Negara netral, karena kenetralannya kalau mereka menjadi anggota PBB akan sangat sulit untuk melaksanakan keputusan-keputusan dewan keamanan mengenai sanksisanksi ekonomi dan militer. Karena untuk mempertahankan kenetralannya maka Negara netral tadi mempunyai alas an kuat untuk tidak bergabung dengan PBB.

d. Permohonan untuk menjadi anggota PBB diputuskan oleh majlis umum atas rekomendasi dewan keamanan. Dalam kovenen liga bangsa-bangsa, keputusan untuk diterima sebagai anggota baru ditetapkan oleh majlis umum; sedangkan dalam PBB ke putusan untuk menjadi anggota diputuskanoleh majlis umum atas rekomendasi dewan keamanan. Majlis umum PBB belum akan memutuskan untuk penerimaan anggota baru sebelum menerima rekomendasi dewan keamanan. Jadi kebijaksanaan dewan keamanan dan majlis umum PBB yang menentukanapakah suatu calon anggota baru yang telah memenuhu syarat : negara cinta damai, menerima kewajiban yang ditetapkan dalam piagam, mampu dan ingin melaksanakan kewajiban yang ditentukandalam piagam akan diterima dan ditolak menjadi anggota. Kebijaksanaan ini tidak ada pembatasannya dalam piagam. Dalam praktiknya, rekomendasi dewan keamanan merupakan suatu keputusan (decision) yang berdasarkan pasal 27 ayat 3 piagam PBB. Keputusan suatu Negara menjadi anggota PBB ditetapkan oleh dewan keamanan.

2

e. keputusan untuk menjadi anggota baru akan diputuskanoleh majlis Umum dengan dua per tiga 2/3 anggota yang hadir dan memberikan suaranya. Setelah menerima rekomendasi positif dari dewan keamanan tentang calon anggota, majlis umum akan mengambil keputusan berdasarkan pasal 18 ayat 2 Piagam PBB.

Masuknya Indonesia dalam PBB Indonesia masuk menjadi anggota PBB pada tanggal 28 September 1950 degan tujuan dikarenakan PBB merupakan lembaga yang mefasilitasi dalam bidang hukum internasional , keamanan internasional , dan bidang perekonomian juga sosial . Tujuan terpentingnya adalah dimana Indonesia ingin mendapatkan pengakuan keberadaannya di mata dunia. Setelah menjadi anggota PBB , indonesia juga pernah menyatakan atas pengeluaran dirinya sebagai ke anggotaan karena adanya konfrontasi dengan Malaysia , secara mengejutkan negara Malaysia

dicalonkan sebagai anggota tidak tetap Dewan keamanan PBB. Indonesia jelas tidak menerima dan tidak menyetujui pencalonan itu. Dalam pidatonya pada tanggal 31 Desember 1946, Bung karno menyatakan ketidak setujuannya atas pencalonan Malaysia. Pernyataan presiden Soekarno ini disertai ancaman akan keluar dari keanggotaan PBB seandainya PBB menerima malaysia menjadi anggota tidak tetap Dewan keamanan PBB.

2

Iqbal darmawan, “masalah hukum keanggotaan RRC di WTO, ‘skripsi fakultas hukum Universitas Indonesia, depok 2002.

Pada hari yang sama, kepala perutusan tetap Republik Indonesia untuk PBB menyampaikan isi pidato presiden Republik Indonesia kepada sekretaris jenderal PBB U Thant. Berikut isi pidato tersebut ,adalah 1. Agar para anggota PBB tidak mendukung masuknya malaysia kedalam PBB 2. Agar anggota-anggota PBB lebih memilih tetap tinggalnya Indonesia dalam PBB

daripada mendukung masuknya malaysia kedalam Dewan keamanan PBB 3. Memperingatkan PBB bahwa Indonesia bersungguh-sungguh akan melaksanakan Niatnya. Pada kenyataanya, Indonesia tidak memperoleh hasil yang diharapkan. Seminggu setelah keluar ancaman Indonesia, malaysia terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan keamanan PBB. Dalam menyikapi kenyataan ini, pada rapat umum Anti pangkalan Militer Asing di kalarta, Presiden republik Indonesia Ir. Soekarnomenyatakan Indonesia keluar dari Perserikatan bangsa-bangsa (PBB) sejak tanggal 7 januari 1965. Peristiwa keluarnya Indonesia dari PBB merupakan puncak keterkucilan Indonesia dari pergaulan internasional yang didominasi Amerika Serikat, tapi keluarnya Indonesia dari PBB juga sekali lagi menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia tidak mau dipandang sebelah mata atau dilecehkan eksistensinya sebagai negara yang berdaulat. Indonesia kembali menjadi anggota PBB dikarenakan adanya desakan dari komisi bidang pertahanan keamanan dan luar negeri DPR GR terhadap pemerintah Indonesia. Pada tanggal 3 Juni 1966 akhirnya disepakati bahwa Indonesia harus kembali menjadi anggota PBB dan badan-badan internasional lainnya dalam rangka menjawab kepentingan nasional yang semakin mendesak. Keputusan untuk kembali ini dikarenakan Indonesia sadar bahwa ada banyak manfaat yang diperoleh Indonesia selama menjadi anggota PBB pada tahun 1950-1964. Indonesia secara resmi akhirnya kembali menjadi anggota PBB sejak

tanggal

28

Desember

1966.

Kembalinya Indonesia mendapat sambutan baik dari sejumlah negara Asia bahkan dari pihak PBB sendiri hal ini ditunjukkan dengan ditunjuknya Adam Malik sebagai Ketua Majelis Umum PBB untuk masa sidang tahun 1974. Kembalinya Indonesia menjadi anggota PBB dilanjutkan dengan tindakan pemulihan hubungan dengan sejumlah negara seperti India, Filipina, Thailand, Australia, dan sejumlah negara lainnya yang sempat remggang akibat politik konfrontasi Orde Lama.

Keanggotaan Taiwan dalam PBB

Taiwan belum terdaftar sebagai anggota PBB sampai saat ini , dikarenakan Bersamaan dengan berkembangnya ekonomi dan kekuatan militer China, pemerintah negara di dunia, dan para pejabat organisasi internasional tak berdaya di bawah tekanan RRC (China). China menyatakan bahwa Taiwan adalah satu bagian dari provinsinya, oleh sebab itu Taiwan tidak diizinkan menjadi anggota organisasi internasional atas nama negara.

Oleh karena alasan-alasan ini, menunjukkan fakta bahwa Taiwan tidak bermaksud untuk bersaing dengan pemerintah China, yang mana mengajukan permohonan kepada PBB untuk mengizinkan Taiwan masuk menjadi anggota PBB atas nama Taiwan, bukan memakai nama Republik Of China (ROC) yang selama ini menjadi nama resmi dari negara Taiwan untuk masuk ke organisasi PBB lainnya. Dengan pertimbangan atas kondisi-kondisi yang telah disebutkan di atas, Presiden Chen Shuibian mengirim surat permohonan yang kedua kalinya ke kantor Sekretaris Jenderal Ban Kimoon, yang isi suratnya berisis klarifikasi atas fakta-fakta pengajuan aplikasi Taiwan, peraturan yang harus dipatuhi sekretariat PBB, sesuai dengan peraturan prosedur PBB aplikasi tersebut harus diserahkan kepada Dewan Keamanan.

Keanggotaan Kosovo dalam PBB

Daftar Pustaka Sri Setianingsih Suryadi. Pengantar Hukum Organisasi Internasional. Jakarta. UI Press. 2004 Sumaryo Suryokusumo. Hukum Organisasi Internasional. Jakarta. UI-Press, 1990 Prof. Dr. Sumaryo Suryokusumo. Studi Kasus Hukum Organisasi Internasional (Edisi II). Bandung. Alumni 2004.