PROSEDUR MUTASI JABATAN NEW

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MARKAS BESAR

LAMPIRAN V KEPUTUSAN KAPOLRI NOMOR POL : KEP/ /IX/2010 TANGGAL : SEPTEMBER 2010

PROSEDUR MUTASI JABATAN ANGGOTA POLRI DENGAN LEVEL KEPANGKATAN PERWIRA TINGGI, KOMBES POL, AKBP MANTAP DAN AKBP PROMOSI (KAPOLRES)

I

PENDAHULUAN. 1.

Tujuan Sebagai Prosedur bagi anggota Polri di Bagian Mutjab Biro Binkar As SDM Polri dalam melakukan proses mutasi jabatan anggota Polri dengan level kepangkatan Perwira Tinggi, Kombes Pol, AKBP mantap dan AKBP promosi (Kapolres).

2.

Ruang Lingkup Prosedur ini berlaku untuk pelaksanaan mutasi jabatan anggota Polri yang dilakukan oleh As SDM Polri dengan level kepangkatan Perwira Tinggi, Kombes Pol, AKBP mantap dan AKBP promosi (Kapolres).

3.

Pengertian a. Anggota Polri adalah Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. b. Satuan Induk Organisasi adalah Satuan Organisasi yang membawahi Satuan Organisasi lainnya sesuai lingkup tugas dan tanggung jawabnya di lingkungan Mabes Polri atau tidak membawahi Satuan Organisasi lainnya di lingkungan Mabes Polri namun mendapat pelimpahan untuk mengatur Pembinaan Sumber Daya Manusia Polri pada Satuan Organisasi tersebut. c. Mutasi adalah pemindahan personel Polri dari suatu jabatan ke jabatan lain atau antar daerah. d. Mutasi jabatan adalah pemindahan anggota Polri dari suatu jabatan ke jabatan yang lain, baik yang sifatnya meningkat/promosi, setara maupun demosi. e. Mutasi antar daerah adalah pemindahan anggota Polri antar Polda atau antar Satuan Induk Organisasi di lingkungan Mabes Polri atau dari Polda ke Mabes Polri atau sebaliknya tanpa menunjuk jabatan.

32

LAMPIRAN V KEPUTUSAN KAPOLRI NOMOR : KEP/ /IX/2010 TANGGAL : SEPTEMBER 2010

f. Mutasi jabatan bersifat promosi adalah pemindahan anggota Polri yang dilakukan dari suatu jabatan ke jabatan lain yang tingkatannya lebih tinggi. g. Mutasi jabatan bersifat setara adalah pemindahan anggota Polri yang dilakukan dari suatu jabatan ke jabatan lain yang tingkatannya sejajar. h. Dewan Pertimbangan Karier Polri adalah Badan yang bersifat non struktural, keanggotaannya terdiri dari pejabat struktural yang ditunjuk dan bertugas memberikan saran serta pertimbangan berkaitan dengan pembinaan karier anggota Polri. i. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang anggota Polri dalam Organisasi Polri. j. Catatan Personel adalah hasil yang didapat oleh setiap anggota Polri atas penghargaan/prestasi atau perbuatan pelanggaran disiplin, kode etik dan tindak pidana yang telah dilakukan oleh personel Polri. k. MDP adalah Masa Dinas Perwira l. MDDP adalah Masa Dinas Dalam Pangkat.

II

PELAKSANAAN MUTASI JABATAN ANGGOTA POLRI. 1. Syarat Administrasi Mutasi Jabatan a.

Syarat penempatan dalam jabatan personel Polri dengan kepangkatan Perwira Tinggi sebagai berikut : 1)

Memperhatikan usulan dari Kasatker.

2)

Memperhatikan persyaratan jabatan yang meliputi kepangkatan, eselonisasi, nivellering, pendidikan pengembangan dan pendidikan umum, kompetensi, spesialisasi, pengalaman penugasan, TMT jabatan dan catatan personel.

3)

Catatan personel diperoleh dengan menyusun, menganalisa, mengevaluasi dan menentukan parameter konversi penilaian kualitatif menjadi kuantitatif, hal ini mencakup : a)

Prestasi personel.

b)

Kecenderungan minat dan bakat. Draft MUTASI JABATAN KAPOLRES AKBP Promosi (Eselon IIIB)

33

c) 4)

LAMPIRAN V KEPUTUSAN KAPOLRI NOMOR : KEP/ /IX/2010 TANGGAL : SEPTEMBER 2010

Tingkat stabilitas mental, dan sebagainya.

Mengukur hasil penilaian yang ditinjau berdasarkan aspek-aspek sebagai berikut : a)

Memperhatikan kepentingan individu

dengan melihat

pengalaman

penugasan pada jabatan manajerial dan non manajerial Polri secara berkeadilan.

5)

b)

Melihat hasil sosiometri individu, serta

c)

Melihat hasil assesment individu.

Memperhatikan senioritas dengan mengutamakan calon pejabat yang paling senior dalam hal pendidikan pertama, namun tetap dilandaskan pada prinsip menunjuk personel yang terbaik dari yang baik.

b.

Prosedur mengenai persyaratan khusus untuk menduduki jabatan 1)

Jabatan Perwira Tinggi Polri, Kombes Pol, AKBP Mantap & AKBP Promosi (Kapolres) Setiap ruang jabatan bagi personel dengan level kepangkatan Perwira Tinggi, Kombes Pol, AKBP Mantap dan AKBP Promosi (Kapolres) harus diisi oleh personel yang memenuhi syarat jabatan. Untuk itu berikut ini diuraikan mengenai persyaratan jabatan secara spesifik sebagai prosedur untuk memperoleh personel terbaik dari yang baik dan memenuhi syarat administrasi. a) Jabatan Perwira Tinggi Polri (1) Jabatan dengan level kepangkatan Komjen Pol (Eselon IA) Ruang jabatan bagi personel dengan level kepangkatan Komjen Pol Eselon IA dapat diduduki oleh personel Polri dengan kualifikasi sebagai berikut : (a) Perwira Tinggi Polri berpangkat Komjen Pol, yang menduduki jabatan Perwira Tinggi Bintang Tiga di struktur Polri atau diluar struktur Polri. (b) Perwira Tinggi Polri berpangkat Irjen Pol, yang menduduki jabatan Perwira Tinggi Bintang Dua di struktur Polri atau diluar struktur Polri

Draft MUTASI JABATAN KAPOLRES AKBP Promosi (Eselon IIIB)

34

LAMPIRAN V KEPUTUSAN KAPOLRI NOMOR : KEP/ /IX/2010 TANGGAL : SEPTEMBER 2010

dan diutamakan yang pernah atau sedang menjabat sebagai Deputi atau Kapolda type A. (c) Dalam menempatkan personel pada ruang jabatan dengan level kepangkatan Komjen Pol tetap mempertimbangkan kompetensi yang sesuai dengan jabatan yang akan diduduki. (d) Mengutamakan personel yang paling senior dalam hal pendidikan pertama serta memiliki spesialisasi yang sesuai dengan 3 jabatan sebelumnya. (2) Jabatan dengan level kepangkatan Irjen Pol (Eselon IA) Ruang jabatan bagi personel dengan level kepangkatan Irjen Pol eselon IA dapat diduduki oleh personel dengan kualifikasi sebagai berikut : (a) Perwira Tinggi Polri berpangkat Irjen Pol yang menduduki jabatan Pati Bintang Dua di struktur Polri atau diluar struktur Polri. (b) Memiliki latar belakang pendidikan Lemhannas RI/Sesko ABRI/ Sespati Polri (c) Memiliki latar belakang penugasan dan pendidikan yang sesuai dan mendukung untuk menduduki jabatan tersebut. (d) Diutamakan personel yang menguasai salah satu bahasa asing (min bahasa Inggris) serta memiliki pendidikan S2/S3 yang diakui oleh Depdiknas. (e) Mengutamakan personel yang paling senior dalam hal pendidikan pertama serta memiliki spesialisasi yang sesuai dengan 3 jabatan sebelumnya. (3) Jabatan dengan level kepangkatan Irjen Pol (Eselon IB) Ruang jabatan bagi personel dengan level kepangkatan Irjen Pol eselon IB dapat diduduki oleh personel dengan kualifikasi sebagai berikut : (a) Perwira Tinggi Polri berpangkat Irjen Pol yang menduduki jabatan Pati Bintang Dua di struktur Polri atau diluar struktur Polri. (b) Perwira Tinggi Polri berpangkat Brigjen Pol dengan Eselon IIB1.

Draft MUTASI JABATAN KAPOLRES AKBP Promosi (Eselon IIIB)

35

LAMPIRAN V KEPUTUSAN KAPOLRI NOMOR : KEP/ /IX/2010 TANGGAL : SEPTEMBER 2010

(c) Memiliki latar belakang pendidikan Lemhannas RI/Sesko ABRI/ Sespati Polri. (d) Memiliki latar belakang penugasan dan pendidikan yang sesuai dan mendukung untuk menduduki jabatan tersebut. (e) Diutamakan personel yang menguasai salah satu bahasa asing (min bahasa Inggris) serta memiliki pendidikan S2/S3 yang diakui oleh Depdiknas. (f) Mengutamakan personel yang paling senior dalam hal pendidikan pertama serta memiliki spesialisasi yang sesuai dengan 3 jabatan sebelumnya. (4) Jabatan dengan level kepangkatan Brigjen Pol (Eselon IIA) Ruang jabatan bagi personel dengan level kepangkatan Brigjen Pol Eselon IIA dapat diduduki oleh personel dengan kualifikasi sebagai berikut : (a) Perwira Tinggi Polri berpangkat Brigjen Pol yang menduduki jabatan Perwira Tinggi Bintang Satu di struktur Polri atau diluar struktur Polri. (b) Perwira Menegah Polri berpangkat Kombes Pol dengan Eselon IIB1. (c) Memiliki latar belakang pendidikan Lemhannas RI/Sesko ABRI/ Sespati Polri (d) Memiliki latar belakang penugasan dan pendidikan yang sesuai dan mendukung untuk menduduki jabatan tersebut. (e) Diutamakan personel yang menguasai salah satu bahasa asing (min bahasa Inggris) serta memiliki pendidikan S2/S3 yang diakui oleh Depdiknas. (f) Dalam menempatkan personel calon pejabat harus mengutamakan personel yang paling senior dalam hal pendidikan pertama serta memiliki spesialisasi yang sesuai dengan 3 jabatan sebelumnya. b) Jabatan Personel Perwira Menegah (1) Jabatan dengan level kepangkatan Kombes Pol

Draft MUTASI JABATAN KAPOLRES AKBP Promosi (Eselon IIIB)

36

LAMPIRAN V KEPUTUSAN KAPOLRI NOMOR : KEP/ /IX/2010 TANGGAL : SEPTEMBER 2010

Ruang jabatan bagi personel dengan level kepangkatan Kombes Pol dengan nivellering IIA, IIB1, IIB2 dan IIB3 persyaratannya diuraikan sebagai berikut : (a) Kombes Pol Nivellering IIA Ruang jabatan bagi personel dengan level kepangkatan Kombes Pol Nivellering IIA dapat diduduki oleh personel dengan kualifikasi sebagai berikut :  Perwira Menengah Polri berpangkat Kombes Pol dengan Nivellering IIB1.  Memiliki latar belakang pendidikan Lemhannas RI/Sesko ABRI/ Sespati Polri  Memiliki latar belakang penugasan dan pendidikan yang sesuai dan mendukung untuk menduduki jabatan tersebut.  Diutamakan personel yang memiliki penguasaan salah satu bahasa asing (min bahasa Inggris), serta memiliki pendidikan S2/S3 yang diakui oleh Depdiknas. (b) Kombes Pol Nivellering IIB1 Ruang jabatan bagi personel dengan level kepangkatan Kombes Pol eselon IIB1 dapat diduduki oleh personel dengan kualifikasi sebagai berikut :  Perwira Menengah Polri berpangkat Kombes Pol dengan Nivellering IIB1 dan IIB2.  Memiliki latar pendidikan Sespim Polri dan mengutamakan personel yang telah mengikuti pendidikan Sespati Polri atau Lemhannas RI.  Mempertimbangkan personel yang memiliki pendidikan umum S2/ S3 yang diakui oleh Depdiknas.  Memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dan mendukung untuk menduduki jabatan tersebut. (c) Kombes Pol Nivellering IIB2 Draft MUTASI JABATAN KAPOLRES AKBP Promosi (Eselon IIIB)

LAMPIRAN V KEPUTUSAN KAPOLRI NOMOR : KEP/ /IX/2010 TANGGAL : SEPTEMBER 2010

37

Ruang jabatan bagi personel dengan level kepangkatan Kombes Pol Nivellering IIB2 dapat diduduki oleh personel dengan kualifikasi sebagai berikut :  Perwira Menengah Polri berpangkat Kombes Pol dengan Nivellering IIB Mantap 2 atau IIB promosi.  Memiliki latar pendidikan Sespim Polri dan mengutamakan personel yang telah mengikuti pendidikan Sespati Polri atau Lemhannas RI.  Mempertimbangkan personel yang memiliki pendidikan umum S2/S3 yang diakui oleh Depdiknas.  Memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dan mendukung untuk menduduki jabatan tersebut. (d) Kombes Pol Nivellering IIB3 (Kombes Pol Promosi) Ruang jabatan bagi personel dengan level kepangkatan Kombes Pol promosi Nivellering IIB3 membutuhkan syarat administrasi sebagai berikut :  Perwira Menengah Polri berpangkat Kombes Pol dengan Nivellering IIB Promosi.  Perwira Menengah Polri berpangkat AKBP dengan Nivellering IIIA Mantap  Memiliki

latar

belakang

pendidikan

Sespim

Polri

serta

mengutamakan personel yang memiliki pendidikan umum S2/S3 yang diakui oleh Depdiknas.  Memenuhi persyaratan MDP (Masa Dinas Perwira) 20 tahun bagi personel yang memiliki pendidikan pengembangan dan 25 tahun bagi personel yang tidak memiliki pendidikan pengembangan.  Memenuhi persyaratan MDDP (Masa Dinas Dalam Pangkat).  Memiliki latar belakang penugasan yang menjadi dasar pertimbangan dalam jabatan tersebut.

Draft MUTASI JABATAN KAPOLRES AKBP Promosi (Eselon IIIB)

38

LAMPIRAN V KEPUTUSAN KAPOLRI NOMOR : KEP/ /IX/2010 TANGGAL : SEPTEMBER 2010

 Memiliki latar belakang pendidikan yang mendukung jabatan tersebut seperti Dikjur/pendidikan lainnya baik dalam maupun luar negeri.

(2) Jabatan dengan level kepangkatan AKBP Mantap (Nivellering IIIA) Ruang jabatan bagi personel dengan level kepangkatan AKBP Mantap dengan nivellering IIIA persyaratannya sebagai berikut : (a) Perwira menengah dengan level kepangkatan AKBP IIIA atau AKBP Promosi (IIIB). (b) Memiliki latar belakang pendidikan Sespim Polri/ Diklat Pim Tk II serta diutamakan memiliki pendidikan umum terakhir setingkat S2/ S3 yang diakui Depdiknas. (c) Memiliki latar belakang pendidikan (Dikjur) dan penugasan (penugasan dalam/luar negeri) yang menjadi dasar pertimbangan untuk menduduki jabatan tersebut. (3) Jabatan dengan level kepangkatan AKBP Promosi (Kapolres) Ruang jabatan dengan level kepangkatan AKBP Promosi (Kapolres) membutuhkan persyaratan administrasi sebagai berikut : (a) Perwira menegah berpangkat AKBP Promosi dengan nivellering IIIB. (b) Memiliki latar belakang pendidikan pengembangan PTIK, Selapa dan Sespim Polri dan telah mengikuti Assessment serta Susjab Kapolres, serta telah memenuhi seluruh persyaratan administrasi jabatan pendukung lainnya. (c) Memenuhi persyaratan MDP (Masa Dinas Perwira) 16 tahun bagi personel yang memiliki pendidikan pengembangan dan 18 tahun bagi personel yang tidak memiliki pendidikan pengembangan. (d) Memiliki latar belakang pendidikan (Dikjur) dan penugasan (penugasan dalam/ luar negeri) yang menjadi dasar pertimbangan untuk menduduki jabatan tersebut.

Draft MUTASI JABATAN KAPOLRES AKBP Promosi (Eselon IIIB)

39

LAMPIRAN V KEPUTUSAN KAPOLRI NOMOR : KEP/ /IX/2010 TANGGAL : SEPTEMBER 2010

2. Prosedur Mutasi Jabatan Anggota Polri Dengan memperhatikan kebijakan mutasi dan tataran kewenangan, maka proses pelaksanaan mutasi jabatan bagi personel dengan level kepangkatan Perwira Tinggi Polri, Kombes Pol, AKBP Mantap dan AKBP Promosi (Kapolres) dilakukan dengan menerapkan prosedur sebagai berikut : a. Prosedur pengusulan mutasi jabatan personel dengan level kepangkatan Perwira Tinggi Polri, Kombes Pol, AKBP Mantap dan AKBP Promosi (Kapolres). 1) Mutasi didasarkan atas usul dari Kepala Satuan Induk Organisasi Mabes Polri/Kapolda dengan tetap memProseduri persyaratan administrasi, dan yang berhak menandatangani adalah Kepala Satuan Induk Organisasi Mabes Polri/Kapolda. 2) Usulan mutasi Kasat Induk Organisasi Mabes Polri/Kapolda berdasarkan usulan secara berjenjang dari Kasatuan dibawahnya. 3) Dalam mengajukan usulan mutasi jabatan khususnya sebagai Kasatwil, disamping mempertimbangkan kelengkapan persyaratan administrasi jabatan, Kasatker juga harus mempertimbangkan kesesuaian antara kondisi sosial masyarakat di suatu wilayah dengan calon personel yang diajukan untuk menduduki jabatan pada wilayah tersebut. 4) Untuk menjaring personel Polri yang terbaik dari yang baik guna menduduki suatu jabatan, Kasatker berkewajiban untuk mengaplikasikan metode fit and proper test (uji kelayakan dan uji kepatutan) terhadap calon yang akan diajukan, terutama terhadap personel yang akan diajukan sebagai calon Kasatwil. b. Proses surat usulan mutasi personel Perwira Tinggi Polri, Kombes Pol, AKBP Mantap dan AKBP Promosi (Kapolres) dari Kasatker. Mekanisme distribusi usulan mutasi personel dari Kasatker dilaksanakan secara berjenjang dengan tahapan sebagai berikut : 1) Usulan mutasi personel dari Kasat Induk Organisasi Mabes Polri/Kapolda diajukan langsung kepada Kapolri. 2) Kapolri mendelegasikan usulan yang diajukan oleh Kasat Induk Organisasi Mabes Polri/ Kapolda kepada As SDM Kapolri guna dilakukan penelitian dan mengajukan Draft MUTASI JABATAN KAPOLRES AKBP Promosi (Eselon IIIB)

40

LAMPIRAN V KEPUTUSAN KAPOLRI NOMOR : KEP/ /IX/2010 TANGGAL : SEPTEMBER 2010

kembali personel yang telah memenuhi syarat jabatan untuk diproses melalui sidang Wanjak/DPK. 3) As SDM Kapolri memerintahkan Karo Binkar untuk menindak lanjuti usulan dari Kasat Induk Organisasi Mabes Polri/Kapolda guna memeriksa kesesuaian syarat jabatan dengan personel yang diajukan. Dalam hal ini Karo Binkar melakukan seleksi terhadap berkas usulan mutasi jabatan personel yang diajukan oleh satuan kewilayahan maupun Satker Mabes Polri. 4) Karo Binkar memerintahkan Kabag Mutjab yang dibantu oleh staf Pamenti untuk memeriksa data personel yang diusulkan meliputi kepangkatan, eselonisasi, nivellering, pendidikan pengembangan dan pendidikan umum, kompetensi, spesialisasi, pengalaman penugasan, TMT jabatan dan catatan personel, sebagai dasar pertimbangan untuk melihat kesesuaian dengan persyaratan Jabatan yang diperlukan, serta melakukan entri data mengenai personel yang diusulkan oleh Kasatker sebagai bahan dalam penyusunan rencana mutasi jabatan. c. Prosedur penyusunan rencana mutasi jabatan Perwira Tinggi Polri, Kombes Pol, AKBP Mantap dan AKBP Promosi (Kapolres). Usulan mutasi personel dari Kasatker yang akan diajukan ke Sidang Pra Wanjak maupun Sidang Wanjak/DPK, diawali dengan menyusun rencana mutasi oleh As SDM Kapolri bersama Karo Binkar dan Kabag Mutjab beserta staf Pamenti melalui prosedur sebagai berikut : 1) Melakukan pemeriksaan/pengecekan terhadap usulan mutasi personel Perwira Tinggi, Kombes Pol, AKBP Mantap dan AKBP Promosi (Kapolres), untuk mengetahui apakah usulan yang diajukan Kasat Induk Organisasi Mabes Polri/Kapolda telah sesuai dengan persyaratan jabatan yang dipersyaratkan. Persyaratan jabatan tersebut mencakup : a)

Persyaratan kepangkatan, eselonisasi, nivellering, latar belakang pendidikan pengembangan dan pendidikan umum, kompetensi, spesialisasi, pengalaman penugasan, TMT jabatan dan catatan personel.

b)

Penilaian terhadap prestasi personel, kecenderungan minat dan bakat. tingkat stabilitas mental dan kepribadian, dan sebagainya.

Draft MUTASI JABATAN KAPOLRES AKBP Promosi (Eselon IIIB)

41

c)

LAMPIRAN V KEPUTUSAN KAPOLRI NOMOR : KEP/ /IX/2010 TANGGAL : SEPTEMBER 2010

Mengukur hasil penilaian dengan meninjau aspek-aspek yang terdiri dari, pengalaman penugasan pada jabatan manajerial dan non manajerial Polri, hasil sosiometri individu, hasil assesment individu, senioritas personel yang dilihat dari kelulusan pendidikan pembentukan pertama.

2) Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap data personel yang diusulkan oleh Kasat Induk Organisasi Mabes Polri/Kapolda maka personel yang dinilai telah memenuhi persyaratan jabatan akan dimasukan dalam susunan rencana mutasi personel Polri untuk kemudian diajukan ke sidang Pra Wanjak dan Sidang Wanjak. 3) Sedangkan bagi personel yang diusulkan oleh Kasat Induk Organisasi Mabes Polri/ Kapolda namun dinilai tidak memenuhi persyaratan jabatan, maka As SDM Kapolri berkewajiban untuk mengkomunikasikan hal tersebut kapada Kasatker yang mengusulkan. 4) Untuk menghindari terjadinya penyimpangan kewenangan dalam proses mutasi jabatan, khususnya mutasi personel yang dikarenakan adanya atensi, maka Kabag Mutjab berkewajiban untuk mencatat dan melaporkannya pada saat pelaksanaan sidang Pra Wanjak. 5) Jika calon yang diajukan oleh Kasat Induk Organisasi Mabes Polri/Kapolda untuk suatu jabatan hanya terdiri dari satu orang calon, maka As SDM Kapolri dapat menyertakan calon alternatif hingga mencapai 3 (tiga) orang calon yang telah memenuhi persyaratan jabatan berdasarkan penilaian yang objektif dari As SDM Kapolri. 6) Untuk menjaga objektifitas As SDM Kapolri dalam memilih calon alternatif yang terbaik dari yang baik, guna mendampingi calon tunggal yang diusulkan oleh Kasatker, maka wajib melakukan penilaian terhadap unsur persyaratan administrasi jabatan secara lebih spesifik dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut : a)

Melihat peringkat yang dicapai personel dalam pendidikan pembentukan pertama (Akpol, PPSS, Secapa, Dsb).

b)

Melihat peringkat yang dicapai personel dalam pendidikan pengembangan (Sespim Polri, Sespati Polri, PTIK, Selapa, Dsb)

c)

Melihat peringkat hasil penilaian sosiometri yang diikuti personel baik pada saat mengikuti pendidikan pembentukan maupun pendidikan pengembangan. Draft MUTASI JABATAN KAPOLRES AKBP Promosi (Eselon IIIB)

42

LAMPIRAN V KEPUTUSAN KAPOLRI NOMOR : KEP/ /IX/2010 TANGGAL : SEPTEMBER 2010

d)

Melihat peringkat hasil penilaian assessment personel.

e)

Melihat latar belakang pendidikan umum personel dengan memperhatikan pendidikan umum terakhir S1, S2 atau S3. Sebagai tolak ukur penilaian dalam memilih calon alternatif, maka As SDM

Kapolri berkewajiban memilih personel yang memiliki rangking terbaik dalam pendidikan pembentukan, pendidikan pengembangan serta hasil penilaian sosiometri dan assessment serta mapping psikologi. Dalam kondisi tertentu pertimbangan As SDM Kapolri dalam memilih calon alternatif juga dapat didasarkan pada asas keadilan, namun hal ini hanya dapat dilakukan jika personel tersebut telah memenuhi syarat administrasi jabatan secara lengkap. 7) Berdasarkan hasil dari pemeriksaan data personel yang diusulkan oleh Kasatker serta mempertimbangkan ruang jabatan yang tersedia, maka As SDM Kapolri merumuskan rencana mutasi jabatan personel Perwira Tinggi Polri, Kombes Pol, AKBP Mantap dan AKBP Promosi (Kapolres) yang akan diajukan ke Sidang Pra Wanjak dan Sidang Wanjak. 8) Untuk mendukung pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kegiatan penyusunan rencana mutasi jabatan oleh As SDM Kapolri, maka kegiatan ini harus disertai dengan adanya pencatatan notulen sidang secara komprehensif. 9) Setelah rencana mutasi jabatan tersusun, selanjutnya nama-nama yang tercantum dalam susunan rencana tersebut diajukan ke Div Propam Polri untuk dilakukan penelitian guna mengetahui catatan personel, khususnya catatan negatif dari personel. 10) Berdasarkan hasil penelitian mengenai catatan personel yang dilakukan oleh Div Propam Polri, maka As SDM Kapolri dapat mengajukan nama-nama personel yang tidak memiliki catatan negatif ke sidang Pra Wanjak. d. Prosedur pelaksanaan sidang Pra-Wanjak bagi personel dengan level kepangkatan Perwira Tinggi, Kombes Pol, AKBP Mantap dan AKBP Promosi (Kapolres). Rencana mutasi jabatan personel dari As SDM Kapolri selanjutnya diajukan ke Sidang Pra Wanjak yang pelaksanaannya dilakukan dengan prosedur sebagai berikut : Draft MUTASI JABATAN KAPOLRES AKBP Promosi (Eselon IIIB)

43

LAMPIRAN V KEPUTUSAN KAPOLRI NOMOR : KEP/ /IX/2010 TANGGAL : SEPTEMBER 2010

1) Pelaksanaan sidang Pra-Wanjak dipimpin oleh Wakapolri dan dihadiri oleh Irwasum Polri, Kadiv Propam Polri, As SDM Kapolri dan Karo Binkar Polri. 2) Dalam menentukan kebijakan pada sidang Pra Wanjak, Wakapolri berperan untuk memilih calon yang terbaik dari yang baik serta telah memenuhi persyaratan administrasi jabatan dari beberapa calon yang diajukan oleh As SDM Kapolri. 3) Pelaksanaan sidang Pra-Wanjak bertujuan untuk menentukan kebijakan awal atas susunan rencana mutasi jabatan personel yang dibuat oleh As SDM Kapolri dengan mempertimbangkan masukan dari seluruh peserta sidang. Hasil keputusan yang diperoleh melalui sidang Pra-Wanjak akan diajukan pada Sidang Wanjak/DPK. 4) Dalam sidang Pra-Wanjak juga dilakukan pemeriksaan terhadap laporan Kabag Mutjab terkait usulan mutasi jabatan personel yang memperoleh atensi. Dalam hal ini Sidang Pra-Wanjak senantiasa menegakkan komitmen tentang pemenuhan kelengkapan persyaratan administrasi jabatan sebagai syarat utama dalam menentukan personel yang terpilih untuk diajukan pada sidang Wanjak/DPK. 5) Dalam mengambil keputusan mengenai calon personel yang akan diajukan pada sidang Wanjak/DPK, Wakapolri senantiasa mempertimbangkan asas keadilan dengan tetap berpegang pada komitmen mengenai terpenuhinya persyaratan administrasi jabatan oleh seluruh calon sebagai syarat utama. 6) Apabila seluruh calon yang diajukan oleh As SDM Kapolri untuk menduduki suatu jabatan ditolak oleh peserta sidang Pra-Wanjak, maka Wakapolri dapat memilih calon pengganti. Dalam hal ini calon pengganti harus tetap memenuhi syarat administrasi jabatan yang telah ditentukan. Dalam memilih calon pengganti mengutamakan personel yang memiliki rangking terbaik dalam pendidikan pembentukan, pendidikan pengembangan serta hasil penilaian sosiometri dan assessment serta mapping psikologi. 7) Apabila Kapolri berhalangan, sidang Pra-Wanjak juga dapat berfungsi sebagai Sidang Wanjak/DPK untuk memutuskan mutasi jabatan yang bersifat sebagai berikut : a) Memutuskan mutasi personel Polri yang akan memasuki masa pensiun/ mutasi dalam rangka pensiun, namun tidak dirangkai dengan pengambilan keputusan untuk menentukan calon penggantinya.

Draft MUTASI JABATAN KAPOLRES AKBP Promosi (Eselon IIIB)

44

LAMPIRAN V KEPUTUSAN KAPOLRI NOMOR : KEP/ /IX/2010 TANGGAL : SEPTEMBER 2010

b) Memutuskan mutasi personel Polri yang pejabatnya mengikuti pendidikan/ mutasi dalam rangka pendidikan (Lemhannas RI, Sespati Polri, Sespim Polri, Dsb) namun tidak dirangkai dengan pengambilan keputusan untuk menentukan calon penggantinya. c) Untuk memproses usulan mutasi jabatan yang diajukan oleh Kasatker terhadap personel yang memiliki kualifikasi khusus (kedokteran, keuangan, identifikasi, laboratorium forensik, psikologi dan lain-lain). Hal ini bertujuan agar proses mutasi personel dengan kualifikasi khusus dapat direalisasikan tidak lebih dari 2 bulan setelah usulan diajukan. 8) Untuk mendukung pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kegiatan Sidang Pra-Wanjak, maka kegiatan ini harus disertai dengan adanya pencatatan notulen sidang secara komprehensif. e. Prosedur Pelaksanaan Sidang DPK bagi personel dengan level kepangkatan Perwira Tinggi, Kombes Pol, AKBP Mantap dan AKBP Promosi (Kapolres). Hasil keputusan sidang Pra-Wanjak yang dipimpin oleh Wakapolri akan diajukan ke sidang Wanjak/DPK yang dipimpin langsung oleh Kapolri untuk menentukan keputusan akhir dalam pembinaan karier personel Polri. Hal ini dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut : 1) Pelaksanaan sidang Wanjak/DPK dipimpin langsung oleh Kapolri dan dihadiri oleh Wakapolri, Irwasum Polri, Kadiv Propam Polri, As SDM Kapolri dan Karo Binkar Polri. 2) Dalam menentukan keputusan akhir pada sidang Wanjak/DPK, Kapolri berperan untuk memilih calon yang terbaik dari yang baik, serta telah memenuhi persyaratan administrasi jabatan, berdasarkan hasil keputusan sidang Pra-Wanjak. 3) Sebagai pemegang hak prerogatif Kapolri dapat menerima atau menolak hasil sidang Pra Wanjak dan dapat menetapkan keputusan untuk memilih calon lain. Calon pengganti harus tetap memenuhi syarat administrasi jabatan yang telah ditentukan. Selain itu calon pengganti juga diutamakan memilih personel yang memiliki rangking 10 besar terbaik dalam pendidikan pembentukan, pendidikan pengembangan serta hasil penilaian sosiometri dan assessment serta mapping psikologi. Draft MUTASI JABATAN KAPOLRES AKBP Promosi (Eselon IIIB)

45

LAMPIRAN V KEPUTUSAN KAPOLRI NOMOR : KEP/ /IX/2010 TANGGAL : SEPTEMBER 2010

4) Pelaksanaan sidang Wanjak/DPK bertujuan untuk menentukan keputusan akhir dalam rangkaian mutasi jabatan personel di lingkungan organisasi Polri dengan mempertimbangkan masukan dari seluruh peserta sidang Wanjak. 5) Dalam mengambil kebijakan pada sidang Wanjak/DPK, Kapolri juga dapat mempertimbangkan asas keadilan namun tetap berpegang pada komitmen mengenai terpenuhinya persyaratan administrasi jabatan oleh seluruh calon sebagai syarat utama. 6) Untuk mendukung pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kegiatan Sidang Wanjak/DPK, maka kegiatan ini harus disertai dengan adanya pencatatan notulen sidang secara komprehensif. 7) Sebagai bentuk otentifikasi terhadap hasil keputusan sidang Wanjak/DPK, maka surat keputusan Kapolri mengenai rangkaian mutasi jabatan personel di lingkungan Polri harus dilengkapi oleh adanya paraf dari seluruh peserta sidang Wanjak/DPK. Hal ini untuk memastikan bahwa seluruh peserta sidang Wanjak/DPK telah menyetujui proses mutasi tersebut. f. Prosedur penyusunan Surat Keputusan Kapolri Mengenai Hasil Sidang Wanjak/DPK. Dalam tahap ini hasil keputusan sidang Wanjak/DPK ditindak lanjuti dengan mekanisme sebagai berikut : 1) As SDM Kapolri bertanggung jawab untuk menyusun kembali hasil keputusan sidang Wanjak/DPK sebagai dasar dalam pembuatan Surat Keputusan Kapolri mengenai rangkaian mutasi jabatan personel Polri. 2) As SDM Kapolri bertanggung jawab untuk membuat Surat Keputusan Kapolri sesuai dengan hasil keputusan Sidang Wanjak. 3) Sebelum Surat Keputusan hasil sidang Wanjak/DPK ditandatangani oleh Kapolri maka terlebih dahulu dimintakan otentifikasi kepada seluruh peserta sidang Wanjak/DPK berupa paraf. Hal ini untuk memastikan bahwa seluruh peserta sidang Wanjak/DPK telah menyetujui proses mutasi tersebut. 4) Setelah seluruh peserta sidang Wanjak/DPK memberikan otentifikasi/paraf terhadap hasil keputusan sidang, selanjutnya Kapolri menandatangani Surat Keputusan

Draft MUTASI JABATAN KAPOLRES AKBP Promosi (Eselon IIIB)

46

LAMPIRAN V KEPUTUSAN KAPOLRI NOMOR : KEP/ /IX/2010 TANGGAL : SEPTEMBER 2010

tersebut sebagai bentuk legalitas terhadap rangkaian mutasi personel di lingkungan Polri. 5) Surat Keputusan Kapolri tentang rangkaian mutasi jabatan personel di lingkungan Polri menjadi dasar bagi proses penyusunan surat telegram Kapolri. g. Prosedur Penyusunan Surat Telegram Kapolri Setelah pelaksanaan sidang Wanjak/DPK memperoleh keputusan dengan dikeluarkannya surat keputusan Kapolri, maka hal ini ditindak lanjuti dengan menyusun surat telegram Kapolri dengan mekanisme sebagai berikut : 1) Membuat surat telegram Kapolri mengenai rangkaian mutasi jabatan personel di lingkungan Polri yang ditandatangani oleh As SDM Kapolri. 2) Setelah surat telegram Kapolri ditandatangani oleh As SDM Kapolri, maka dilakukan audit terhadap rangkaian mutasi jabatan tersebut untuk memastikan tidak terjadinya kesalahan dalam rangkaian mutasi, yang antara lain : 1) Memastikan tidak adanya satu ruang jabatan yang diduduki oleh 2 personel yang berbeda. 2) Memastikan tidak adanya satu orang personel yang menduduki lebih dari satu ruang jabatan. 3) Memastikan tidak adanya kesalahan dalam penulisan jabatan atau kesalahan dalam penulisan nama personel yang menduduki suatu jabatan. 3) Setelah terlaksananya proses audit terhadap surat telegram Kapolri maka jika ditemukan adanya kesalahan dalam rangkaian mutasi jabatan personel, hal ini akan dilaporkan secara berjenjang dari mulai As SDM Kapolri hingga ke Kapolri untuk dilakukan perbaikan. 4) Jika tidak ditemukan adanya kesalahan dalam rangkaian mutasi jabatan personel, selanjutnya surat telegram Kapolri akan diparaf oleh Kabag Mutjab sebagai bentuk otentifikasi bahwa proses audit telah dilaksanakan. 5) Dengan selesainya proses otentifikasi tersebut, selanjutnya surat telegram siap untuk didistribusikan kepada masing-masing Kasatker. 6) Selanjutnya petikan Surat Keputusan didistribusikan kepada personel yang dimutasikan. Draft MUTASI JABATAN KAPOLRES AKBP Promosi (Eselon IIIB)

47

LAMPIRAN V KEPUTUSAN KAPOLRI NOMOR : KEP/ /IX/2010 TANGGAL : SEPTEMBER 2010

h. Prosedur pengawasan internal terhadap seluruh tahapan mutasi jabatan dari mulai usulan Kasatker sampai dengan pendistribusian TR Kapolri. Guna menjaga agar pelaksanaan seluruh tahapan mutasi jabatan personel Polri dapat terselenggara sesuai kaidah-kaidah dan norma mutasi jabatan yang ditetapkan, maka konsistensi serta komitmen dalam pelaksanaannya harus dijaga dengan adanya mekanisme pengawasan. Untuk itu melalui peran Irwasum Polri mekanisme pengawasan internal dilaksanakan dengan prosedur berikut ini : 1) Pengawasan internal pada tahap penyusunan rencana mutasi jabatan personel Polri. Prosedur pengawasan internal pada tahap penyusunan rencana mutasi jabatan adalah sebagai berikut : a)

Irwasum Polri melaksanakan pengawasan terhadap proses tindak lanjut usulan mutasi jabatan yang masuk ke As SDM Polri, dalam hal ini dilakukan pengawasan untuk mengetahui apakah prosedur penyusunan rencana mutasi jabatan telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan.

b)

Jika dalam proses pengawasan ditemukan adanya ketidaksesuaian, maka tim pengawas berkewajiban untuk menemukan penyebabnya dan melaporkan hasil temuan kepada pimpinan, serta memberikan masukan mengenai solusi penyelesaiannya.

2) Pengawasan internal terhadap proses sidang Pra-Wanjak Prosedur pengawasan internal pada sidang Pra-Wanjak adalah sebagai berikut : a) Melaksanakan pengawasan terhadap usulan rencana mutasi yang diajukan As SDM Kapolri ke sidang Pra Wanjak, untuk melihat konsistensi dalam pemenuhan syarat administrasi jabatan sebagai pertimbangan utama. b) Melaksanakan pengawasan dalam penerapan prosedur pengajuan calon alternatif untuk menduduki suatu jabatan tertentu guna memastikan calon yang dipilih merupakan calon terbaik dari yang baik. 3) Pengawasan internal terhadap hasil sidang Wanjak/DPK Prosedur pengawasan internal terhadap hasil sidang Wanjak/DPK meliputi langkah sebagai berikut :

Draft MUTASI JABATAN KAPOLRES AKBP Promosi (Eselon IIIB)

48

LAMPIRAN V KEPUTUSAN KAPOLRI NOMOR : KEP/ /IX/2010 TANGGAL : SEPTEMBER 2010

a) Melakukan pemeriksaan internal untuk melihat jumlah usulan mutasi jabatan dari para Kasatker yang telah terealisasi. b) Melaksanakan survey terhadap personel Polri yang dimutasikan melalui hasil sidang Wanjak/DPK untuk melihat tingkat kepuasan stake holder terhadap hasil keputusan mutasi jabatan. c) Melakukan pemeriksaan terhadap nilai manfaat yang diperoleh organisasi atas penempatan personel pada suatu jabatan. i. Mekanisme Konseling Mutasi Jabatan Personel Keputusan yang dihasilkan melalui mekanisme Sidang DPK terkait mutasi jabatan personel dengan level kepangkatan, Perwira Tinggi, Kombes Pol, AKBP Mantap dan AKBP Promosi (Kapolres), seringkali bertentangan dengan harapan stake holder baik Kasatker yang mengusulkan, Kasatker yang menjadi tujuan mutasi maupun personel yang dimutasikan. Oleh karena itu perlu diterapkan prosedur konseling mutasi jabatan untuk memberikan klarifikasi kepada seluruh pihak dengan mekanisme sebagai berikut : 1) Karo Binkar Polri berkewajiban untuk memberikan konseling terhadap Kasatker yang usulan mutasinya tidak terealisasi karena tidak lengkapnya syarat administrasi jabatan yang dipersyaratkan untuk menduduki suatu jabatan. 2) Karo Binkar Polri juga berkewajiban untuk memberikan konseling kepada Kasatker yang mengajukan keberatan atas putusan mutasi jabatan yang menempatkan personel pada satuan yang dipimpinnya. 3) Kabag Mutjab berkewajiban untuk memberikan konseling terhadap personel yang usulan mutasinya tidak terealisasi karena tidak lengkapnya syarat administrasi jabatan yang dipersyaratkan untuk menduduki suatu jabatan. 4) Salah satu Kabag pada Div Propam Polri berkewajiban untuk memberikan konseling terhadap Kasatker atau personel yang ditolak usulan mutasinya karena adanya catatan personel. 5) Untuk memberikan konseling terhadap personel maupun Kasatker yang usulan mutasinya tidak terealisasi, maka selain diberikan penjelasan oleh Kabag Mutjab dan Div Propam Polri terkait masalah administrasi, Irwasum Polri juga berperan

Draft MUTASI JABATAN KAPOLRES AKBP Promosi (Eselon IIIB)

49

LAMPIRAN V KEPUTUSAN KAPOLRI NOMOR : KEP/ /IX/2010 TANGGAL : SEPTEMBER 2010

memberikan penjelasan mengenai prosedur teknis pengambilan keputusan mutasi jabatan personel.

III

PENUTUP Prosedur ini pelaksanaan mutasi jabatan anggota Polri yang dilakukan oleh As SDM Polri dengan level kepangkatan Perwira Tinggi, Kombes Pol, AKBP mantap dan AKBP promosi (Kapolres) ini untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta pada tanggal :

September

2010

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA As SDM

Drs. EDY SUNARNO INSPEKTUR JENDERAL POLISI

Draft MUTASI JABATAN KAPOLRES AKBP Promosi (Eselon IIIB)