PROBLEMATIKA NILAI

MANUSIA, NILAI, MORAL, DAN HUKUM A. HAKIKAT, FUNGSI, DAN PERWUJUDAN NILAI, MORAL, DAN HUKUM 1. Hakikat nilai dan moral Pembahasan menganai nilai termasul dalam kawasan etika. Ada tiga jenis makna etika yaitu a. Etika berarrti nilai – nilai atau norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau kelompok dalam mengatur tingkah lakunya b. Etika berarti kumpulam asas atau nilai moral, etika yang dimaksud adalah kode eotik c. Etika berarti olmu tentang baik dan buruk. Etika yanf dimaksud sama dengan istilah fisafat moraal. Dalam kehidupan sehari – manusia selalu berkaitan dengan nilak=i. Misalkan kita mengatakan h=bahwa orang itu baik atau lukisan itu indah. Berarti kita melakukan penilaian terhadap objek. Istiah nilai (value) menurut Kamus Poerwodarminto diartikan sebagai berikut a. b. c. d. e.

Harga dalam arti taksiran, Harga sesuatu Angka Kadar Sifat – sifat atau hal penting bagi kemanusiaan

Beberapa pendapat tentang pengertian dapat diuraikan sebagi berikut: a. Menurut Bambang Daroeso, nilai adalah kualitas atau penghargaan terhadap seustau yang menjadi dasar penentu tingkah lakumseseorang b. Menurut darji darmodihardjo adalah kualitas atau keadaan yang bermanfaat bagi manusia baik lagir ataupu batin Sesuatu dianggap bernilai apabila sesuatu itu memiliki sifat sevagai berikut a. b. c. d. e. f.

Menyenangkan Berguna Memuaskan Menguntungkan Menarik Keyakinan

Ada dua pendapat mengenai nilai. Pendapat pertama mengatakan bahwa nilai itu objektif, sedangkan kedua adalah nilai itu subjektif. Menurut aliran idealisme, nilai itu objektif, ada pada setiap sesuatu. Tidak ada yang diciptakan di dunia tanpa ada

suatu nilau yang melekat di dalamnya. Dengan demikian, segala sesuatu ada nilainya dan bernilai bagi setiap manusia. Pendapat lain menyatakan bahwa nilai suatu bjek terletak pada subjek yang menilainya. Misalnya, air menjadi sangat bernilai daripada emas ketika seseorang tengah terjebak di padang pasir yang tandus. Diluar kedua pendapat itu, ada pendapat lain yang menyatakan adanya nilai ditentukan oleh subjek yang menilai dan ibjek yang dinilai. Sebelum ada subjek yang menilai onjek itu tidak bernilai. Inilah ajaran yang berusaha menggabungkan antara aliran subjektivisme dan objetivisme. Menurut Bambang Daroeso, nilai memiliki ciri sebagai berikut: a. Suatu realitas yang abstrak b. Normatif c. Berfungsi sebagai daya dorong manusia Nilai itu ada atau riil dalam kehidupan manusia. Misal manusia mengakui ada keindahan. Akan tetapi keindahan sebagai nilai adalah abstrak yang dapat diindra adalah onjekyang memiliki nilai keindahan itu Nilai merupakan sesuatu yang diharapkan oleh manusoa. Nilai meripakan sesuatau yang baik yang dicitakan manusia. Contoh, semua manusia mengharapkan keadilan. Keadilan bersifat normatif. Nilai menjadikan manusia terdorong untuk melakukan tindakan agar harapan itu terwujud dalam kehidupannya. Nilai diharapkan manusia sehingga terdorong manusia berbuatnya. Misal siswa menginginkan kepandaian. Maka siswa melakukan berbagai kegiatan agar menjadi pandai. Contoh nilai adalah keindahan, keadilan, kemanusiaan, kesejahteraan, kearifan, keagungan, kebersihan,kerapian, keselamatan, dan sebaginya. Dalam kehidupan ini banyak sekali nilau yang melingkupi kita. Nilai yang beragam dapat diklasifikasikan ke dalam macam atau jenis nilai. Ada tigga macam nilai yaitu: a. Nilai materil yaitu sesuatu yang berguna bagi jasmani manusia b. Nilai vital yakni sesuatu yang berguna bagi manusia unguk dapat melaksanakan kegiatan c. Nilai kerohanian: 1) Nilai kebenaran bersumber pada akal pikir manusia

2) Nilai estetika 3) Nilai kebaikan atau moral bersumber pada kehendak keras 4) Nilai religius Moral berasal dari kata latin mores yang berarti adat kebiasaan. Kata mores ini mempunyai sinonim mos, moris, manner mores, atau manners, morals. Dalam bahasa indonesia, kata moral berarti akhlak (Bahasa Arab) atau kesusilaan yang mengandung makna tatatertib batik atau tata tertib hati nurani yang menjadi pembimbing tingkkah laku batin dalam hidup. Kata moral ini dalam bahasa Yunani sama dengan ethos yang menjadi etika. Secara etimologis, etika adalah ajaran tentang baik buruk yang diterima masyarakat umum tentang sikap, perbuatan, kewajiban, dan sebagainya Dari berberapa pendapat diatas, istilah moral dapat dipersamakan dengan istilah etika, etik, akhlak, kesusilaan, dan budi pekerti.. Dalam filsafat nilai secara sederhana dibedakan menjadi 3 jenis a. Nilai logika b. Nilai etika c. Nilai estetika Nilai etik adalah nilai tentang baik buruk yang berkaitan dengan perilaku manusia. Jadi, kalau kita mengatakan etikaorang itu buruk, bukan berarti wajahnya buruk, tetapi memnunjukan perilaku orang itu buruk Selain etika, kita mengenal pula estetika. Estetika merupakan nilai yang berkaitan dengan keindahan , penampilan fisik, dan keserasian dalam hal penampilan. 2. Norma sebagi perwujudan dari nilai Nilai penting bagi kehidupan manusia, sebab nilai bersifat normati dan menjadi motivator tindakan manusia. Namun demikian, nilai belum dapat berfungsi secara praktis sebagai penuntun perilaku manusia itu sendiri. Nilai sendiri masih bersifat abstrak sehingga butuk konkretisasi atas nilai tersebut Setiap norma pasti terkandung nilai di dalamnya. Nilai sekaligus menjadi sumber bagi norma. Tanpa ada nilai tidak mungkin terwujud norma. Sealiknya tanpa dibuatkan norma maka nilai yangnhendak dijalankan otu mustahil diwujudlkan. Norma atau kaidah adalah ketentuan – ketentuan yang menjadi pedoman dan panduan dalam bertingkah laku di kehidupan masyarakat. Norma berisi anjuran

untuk berbuat baik dan larangan untuk berbuat buruk. Norma adalah kaidah, ketentuan, aturan oleh warga di dalam berbuat, dan bertingkah laku. Disamping sebagi pedoman atau panduan berbuat atau bertingkah laku, norma juga dipakai sebagi tolak ukut di dalam mengevaluasi suatu keadaan yang dikenakan kepada si penlanggar norma. Sipelanggar norma harus menjalani sanksi sebagai akibat atau tanggung jawabnya atas yang diperbuat. Norma- norma yang berlaku dimasyarakat ada beberapa macam yaitu a. Norma agama b. Norma moral c. Norma kesopanan d. Norma hukum Macam norma diatas dapat diklasifikasikan pula sebagai berikut a. Norma agama b. Norma moral Norma yang berkaitan dengan aspek kehidpupan antar pribadi yaitu a. Norma adat b. Norma hukum Norma agama adalah norma, atau peraturan hidup yang berasal dari tuhan yang diberlakukan bagi manusia melaluo perantara. Pelanggaran terhadap norma agama berupa sanksi di dunia dan akhirat. Norma mmoraladalah norma yang hidup dalam masyarakan yangdianggap sebagai peraturan dan dijadikan pedoman dalam bertingkah laku. Norma kesusilaan dipatuhi oleh seseorang agar terbentuk akhlak pribadi yang mulia. Pelanggaran atas norma moral ada sanksinya yang bersumber dalam diri pribadi. Jika melanggar akan merasa bersalah. Norma kesopananadalah norma yang timbul dari kebiasaan pergaulan sehari – hari untuk daerah tertentu. Norma kesopanan disebut juga norma adat. Karena sesuai dengan adat yang berlaku dalam suatu wilayah tertentu. Namun ada pendapat pula yang membedakan antara norma kesopanan dengan adat istiadat. Apa yang dianggap sopan distuatu daerah belum tentu dianggap sopan di daerahlainnya. Norma hukum adalah norma atau peraturan yang timbul dari hukum yang berlaku. Norma hukum perluu ada untuk mengatur kepentingan manusia dalam masyarakat agar memperoleh kehidupan yang tertib.

3. Hukum sebagai norma Berdasarkan pada uraian sebelumnya, hukum pada dasrua adalah bagian dari norma. Jadim kita berbicara mengenai hukum yang dimaksudkan adalah norma hukum. Hukum sebagai normaberbeda dengan ketiga norma sebelumnya (agama, kesusilaann, kesopanan) perbedaan norma hukum dengan norma lainnya adalah sebagai berikut. a. Norma hukum datangnya dari luar b. Norma hukum dilekati sanksi pidana atau fisik c. Sanksi pidana atau fisik dilaksanakan oleh aparat negara Bagi orang – orang yang tidak patuh kepada norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma agama dapat menimbulkan ketidaktertiban dalam kehidupan bersama sehinggal perlu memperoleh sanksi yang bersifat memaksa. Jadi, meskipun telah ada norma agama, kesusilaan, dan kesopanan, namun dalam kehidupan bernegara tetap membutuhkan norma hukum. Norma hukum dibedakan karena 2 hal yaitu a. Karena bentuk nsanksi dari kektiga norma belum cukup memuaskan dan efektif untuk melindungi keteraturan dan ketertiban masyarakat b. Masih ada perilaku yang perlu diatur di luar ketiga norma diatas Norma hukum berasal dari norma agama, kesusilaan, dan kesopanan. Isi ketiga norma tersebut dapat diangkat sebagi norma hukum. Disampingitu norma dapat menciptakan sendiri isi norma tersebut. B. KEADILAN , KETERTIBAN, DAN KESEJAHTERAAN 1. Makna keadilan Keadilan berasal dari bahasa arab adil yang artinya tengah. Keadilan berarti menempatkan sesuatu di tengah – tengah, tidak berat sebelah, atau dengan kata lain keadilan berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya. Berikut beberapa pengertia keadilan a. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti (sifat perbuatan, perlakuan) yang adil. Keadilan berarti perilaku atau perbuatan yang dalam pelaksanaannya memberikan kepada pihak lain sesuatu yang semestinya harus diteruma oleh pihak lain b. Menurut W.J.S. Poerwodarminto, keadilan berarti tidak berat sebelah, sepatutnya, tidak sewenang – weanang. Jadi, dalam pengertian adil termasuk di dalamya tidak terdapat kesewenang – wenangan

Mengenai macam keadilan Aristoteles memmbedakan dua macam keadilan, yaitu komutatif dan keadilan distributif. Sedangkan Plato, guru Aristoteles, menyebutkan ada tiga maca yaitu: a. Keadilan komutatif adalah keadilan yang memberikan kepada setiap orang yang sama banyaknya b. Keadilan distributif adalah keadilan yang memberikan hak atau jatah kepada setiap orang menurut jasa – jasa yang telah diberikan. Disni keadilan tidak menuntut pembagian yang sama bagi setiap orang c. Keadilan legal, keadilan yang mengikuti penyesuaian atu pemberian tempat seseorang dalam masyarakat sesuai dengan kemampuannya Adalah menjadi tugas penyelenggara negara untuk menciptakan keadilan. Tujuan bernegara Indonesia adalah terpenuhnya keadilan bagi seuluruh masyarakat Indonesia. Hal ini dapat diketahui baik dalam pembukaan UUD 1945 maupun Pancasila. Sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 maka negara yang hendak didik=rikan adalah negara Indonesia yang adil dan bertujuan menciptakan keadilan sosial. Pesan terkandung dala Pembukaan UUD 1945 itu hendaknya menjadi pedoman dan semangat bagi penyelenggara negara bahwa tugas utama pemerintah adalah menciptakan keadilan. Sesuai dengan sila kelima Pancasila maka keadilan harus terwujud dalam kehidupan bangsa yaitu: a. Keadilan distributif. Yaitu hubungan adil antara negara dengan warganya. Dalam artian keadilan membagim keadilan dalam bentuk kesejahteraan b. Keadilan legal. Hubungan yang adil antara negara dengan warganya. Dalam artian warga negara wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku c. Keadilan komutatif, hubungan adil dan sama antar warga negara secara timbal balik. 2. Fungsi dan Tujuan Hukum dalam Masyarakat Ada empat fungsi hukum dalam masyarakat yaitu sebagai berikut: a. Sebagai Alat Pengatur Tertib Hubungan Masyarakat Hukum sbagai norma merupakan petunjuk untuk kehidupan.nhukum menunjukan mana yag baik dan mana yan buruk. Hukum juga memberi petunjuk pa yang harus diperbuat dan mana yang tidak boleh. Kesemuanya itu dapat dimungkinkan

karena hukum bersifat mengatur tingkah laku manusia serta mempunyai ciri memerintah dan melarang. b. Sebagai Sarana untuk Mewujudkan Keadilan Sosial - Hukum mempunyai ciri memerinntah dan melarang - Hukum mempunyai sifat memaksa - Hukum mempunyai daya yang mengikat secara ppsikis dan fisik Karena hukum mempunyai sifat, ciri, dan daya mengikat tersebut maka hukum dapat memberi keadilan, yaitu menentukan siapa yang salah siapa yang benar. Hukum dapat menghukum siapa yang salah, hukum da[at memaksa agar peraturan ditaati dan siapa yang melanggar diberi sanksi hukuman. c. Sebagai Penggerak Pembangunan Daya mengikat dan memaksa dari hukum dapat digunakan atau didayagunakan untuk menggerakkan pembangunan. Hukum dijadikanalat untuk membawa masyarakat ke arah yang lebih maju dan lebih sejahtera d. Fungsi Kritis Hukum Dewasa ini, sering berkembang suatu pandangan bahwa hukum mempunyai fungsi kritis, yaitu daya kerja hukum tidak semata – mata melakukan pengawsan pada aperatur pengawasan saja. Tetapi aperatur penegak hukum termasuk di dalamnya. Hukum bertujuan menjamin kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus bersendikan pada rasa keadilan di masyarakat, dalam literatur ilmu hukum dikenal dua teori tentang tujuan hukum yaitu etis dan utilities. Teori etis mendasarkan padaetika, hukum bertujuan semata – mata mencapai keadilan. Hukum tidak identik dengan keadilan. Peraturan hukum tidaklah selalu utnuk mewujudkan keadilan Menurut teori utilities, hukum bertujuan utnuk memberukan faedah bagi sebanyak – banyaknya orang dalam masyarakat. Pada hakikatnya tujuan hukum adalah memberikan kebahagiaan atau kenikmatan besar bagi jumlah yang terbesar. Selanjutnya muncul teori campuran. Menurut teori ini tujuan pokok hukum adalah ketertiban. Kebutuhan akan ketertiban adalah syarat mutlak bagi masyarakat yang teratur. Di samping itu tujuan lain dari hukum adlaah tercapainya keadilan yang isi dan ukurannya berbeda menurut masyarakat dan zamannya. Agar tujuan kaidah hukum itu dapat terwujud dengan semestinya atau sesuai dengan harapan seluruh anggotoa masyarakat maka harus ada patuhan tkepada kaidah hukum tersebut. Masyarakat perlu patuh dan menerima secara positif adanya kaidah ukum tersebut.

Faktor faktor penyebab pada anggota masyarakan mematuhi hukum adalah a. Kepentingan – kepentingan para anggota masyarakat yang terlindungi oleh hukum b. Complience atau pemenuhan keinginan. Orang akan patuh pada hukum karena didasarkan pada harapan akan suatu imbalan atau sebagai usaha untuk menghindarkan diri dari sanksi yang dujatuhkan c. Indetification. Dalam hal ini seseorang mematuhi hukum karena identifikasi. Pematuhan akan kaidah hukum itu buka keinginannya yang sesungghnya dari kaedah tersebut. Melainkan karena keinginnanya untuk memelihara hubungan yang sebaik – baiknya dengan para angota masyarakat lainnya ayang sekelompok atau segolongan dengan para pemimpin kelompok, d. Intenalization atau internalisasi. Bahwa kepatuhan manusia/anggota masyarakat kepada hukum karena kaidah – kaidah yhukum tersebut ternyata sesuai dengan nilai – nilai yang menjadi pegangan sebagian besar para anggota masyarakat. C. PROBLEMATIKA NILAI, MORAL, DAN HUKUM DALAM MASYARAKAN DAN NEGARA Moral adalah salah satu bagian dari nilai, yaitu nilai moral. Moral berkaitan dengan nilai bbaik – buruk perbuatan manusia. Pada dasarnya, manusia yang bermoral tindakannya senantiasa didasari nilai – nilai moral. Manusua tersebut melakukan perbuatan atau tidakan moral. Nilai moral diwujudkan dalam norma moral. Norma moral adalah peraturan/kaidah hidup yang bersumber dari hati nurani dan merupakan perwujudan nilai – nilai moral yang mengikat manusia. Perilaku yang baik adalah perilaku yang sesuai dengan norma – nomrma moral. Pada dasarnya hukum adalah norma yang merupakan perwujudan dari nilai, temasil nilai moral. Terdapat perbedaan antara norma moral dengan norma hukum. Pertama norma hukum berdasarkan yuridi dan konsensus sedangkan norma moral berdasarkan hukum alam. Kedua, norma hukum bersifat heteronomi, yaitu datang dari luar diri; sedangkan moral dari dalam diri. Ketiga, dari sisi pelaksanaan, hukum dilaksanakan secara paksaan dan lahiriah; sedangkan moral tidak dapat dipaksakan. Keempat, dari sanksinya, sanksi hukum bersifat lahiriah; sedangkan moral bersifat batiniah. Kelima, dilihat dari tujuannya, hukum mengatur tertib hidup masyarakat bernegara; sedangkan moral mengatur perilaku manusia sebagai manusia. Keenam, hukum bergantung pada tempat dan waktu; sedangkan moral secara relatif tidak bergantung tempat dan waktu. Antara hukum dan moral berkaitan. Hukum harus merupakan perwujudan dari moralitas. Hukum sebagai norma harus berdasarkan pada nilai moral. Apa artinya undang – undang jika tidak disertai moralitas. Tanpa moralitas, hukum tampak kosong dan hampa. Norma

moral adalah norma paling dasar. Norma moral menentukan bagaimana kita menilai seseorang. Suatu hukum yang bertentangan dengan norma moral kehilangan kekuatannya, demikian kata Thomas Aquinas. Perilaku atau perbuatan manusia, baik secara pribadi maupun hidup bernegara terikat pada norma moral dan norma hukum. Secara ideal, seharusnya manusia taat pada norma moral dan norma hukum yang tumbuh dan tercipta dalam hidup sebagai upaya mewujudkan kehidupan yang damai, tertib, aman, dan sejahtera. Namun, dalam kenyataan terjadi pelanggaran, baik terhadap norma moral maupun norma hukum. Pelanggaran norma moral merupakan suatu pelanggaran etik, sedangkan pelanggaran terhadap norma hukum merupakan pelanggaran hukum. 1. Pelangaran Etik Kebutuhan akan norma etik oleh manusia diwujudkan dengan membuat serangkaian norma etik untuk suatu kegiatan atau profesi. Rangkaian norma moral yang terhimpin ini bisa disebut kode etik. Kode etik merupakan bentuk aturan (code) tertulis secara sistematik sengaja dibuat berdasarkan prinsip – prinsip moral yang ada. Masyarakat profesi secara berkelompok membentuk kode etik profesi. Contohnya, kode etik guru, kode etik insinyur, kode etik wartawan, dan sebagainya. Kode etik profesi berisi ketentuan – ketentuan normatif etik yang seharusnya dilakukan oleh anggota profesi. Kode etik profesi diperlukan untuk menjaga martabat serta kehormatan profesi, dan sisi lain melindungi masyarakat dari segala bentuk penyimpangan maupun penyalahgunaan keahlian. Tanpa etika profesi, apa yang semula dikenal sebagai sebuah profesi yang terhormat akan segera jatuh terdegradasi menjadi sebuah pekerjaan pencarian nafkah biasa (okupasi) yang sedikit pun tidak diwarnai dengan nilai – nilai idealisme, dan ujungnya akan berakhir dengan tidak adanya lagi respek maupun kepercayaan yang pantas diberikan kepada para elite profesional tersebut. Meskipun telah memiliki kode etik, masih terjadi seseorang melanggar kode etik profesinya sendiri. Contohnya, seorang dokter melanggar kode etik dokter. Pelanggaran kode etik tidak akan mendapatkan sanksi lahiriah atau yang bersifat memaksa. Pelanggaran etik biasanya mendapat sanksi etik, seperti menyesal, rasa bersalah, dan malu. Bila seorang profesi melanggar kode etik profesinya maka ia akan mendapat sanksi etik dari lembaga profesi, seperti teguran, dicabut keanggotaannya, atau tidak diperbolehkan lagi menjalani profesi tersebut. 2. Pelanggaran Hukum Kesadaran hukum adalah kesadaran diri sendiri tanpa tekanan, paksaan, atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku. Dengan berjalannya kesadaran

hukum di masyarakat maka hukum tidak perlu menjatuhkan sanksi. Sanksi hanya dijatuhkan pada warga yang benar – benar terbukti melanggar hukum. Hukum berisi perintah dan larangan. Hukum memberitahukan kepada kita mana perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang bila dilakukan akan mendapat ancaman berupa sanksi hukum. Terhadap perbuatan yang bertentangan dengan hukum tentu saja dianggap melanggar hukum sehingga mendapat ancaman hukuman. Problema hukum yang berlaku dewasa ini adalah masih rendahnya kesadaran hukum masyarakan. Akibatnya, banyak terjadi pelanggaran hukum. Bahkan, pada hal – hal kecil yang sesungguhnya tidak perlu terjadi. Misalnya, seara tidak sengaja tidak membawa SIM dengan alasan hanya untuk sementara waktu. Pelanggaran hukum dalam artu sempit berarti pelanggaran terhadap peraturan perundang – undangan negara, karena hukum oleh negara dimuatkan dalam peraturan perundangan. Kasus tidak membawa SIM berarti melanggar peraturan,, yaitu Undang – Undang No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas. Kasus – kasus pelanggaran hukum banyak terjadi di masyarakat kita mulai dari kasus kecil seperti pencurian dan perjudian sampai kasus besar seperti korupsi dan aksi teror. Pelanggaran hukum berbeda dengan pelanggaran etik. Sanksi atas pelanggaran hukum adalah sanksi pidana dari negara yang bersifat lahiriah dan memaksa. Masyarakat secara resmi (negara) berhak memberikan sanksi bagi warga negara yang melanggar hukum. Negara tidak berwenang menjatuhi hukuman pada pelaku pelanggaran kode etik, kecuali pelanggaran itu sudah merupakan pelanggaran hukum. Problema hukum yang lain adalah hukum dapat digunakan sebagai alat kekuasaan. Dalam negara, sesungguhnya hukumlah yang menjadi panglima. Semua institusi dan lembaga negara tunduk pada hukum yang berlaku. Namun, dapat terjadi hukum dibaut justru untuk melayani kekuasaan dalam negara. Dengan alih – alih telah berdasarkan hukum tetapi peraturan yang dibuat justru menyengsarakan rakyat, menciptakan ketidakadilan dan menumbuh suburkan KKN.