Prinsip IV OECD

Prin Prinsi sip p IV: Peranan Stakeholders dalam Corporate Governance “Kerangka “Kerangka corporate governance harus mengakui mengakui hak stakeholders stakeholders yang dicakup oleh  perundang-undangan atau perjanjian (mutual agreements) dan mendukung secara aktif  kerjasama antara antara perusahaan dan stakeholders dalam menciptakan kesejahteraan, lapangan lapangan  pekerjaan, dan pertumbuhan yang bekesinambungan (sustainibilitas) dari kondisi keuangan  perusahaan yang dapat diandalkan”. diandalkan”. Perny Pernyataa ataan n di atas atas dapat dapat dijela dijelaska skan n sebagai sebagai beriku berikut: t: para para pemang pemangku ku kepenti kepentinga ngan n ( stakeholder   stakeholder ) sepert sepertii investo investor, r, karyawa karyawan, n, kredit kreditur ur dan pemaso pemasok k memili memiliki ki sumberd sumberdaya aya yang yang dibu dibutu tuhk hkan an oleh oleh peru perusa saha haan an.. Sumbe Sumberd rday ayaa yang yang dimi dimili liki ki oleh oleh  stakeholder tersebut harus dialokasikan secara efektif untuk meningkatkan efisiensi dan kompetisi perusahaan dalam jangka  panjang. lokasi yang efektif dapat dilakukan dengan cara memelihara dan mengoptimalkan kerja sama para  stakeholder dengan perusahaan. perusahaan. !al tersebut dapat tercapai tercapai dengan penerapan kerangka corporate governance dalam pengelolaan perusahaan yaitu dengan adanya jaminan dari  perusahaan tentang perlindungan kepentingan para pemangku kep entingan baik melalui  perundang"undangan maupun perjanjian. Selanjutnya Selanjutnya,, secara secara lebih rinci prinsip yang terkait terkait dengan Peranan Stakeho Stakeholde lders rs dalam orporate !overnance terbagi atas # (enam) subprinsip antara lain: A. ”Hak-hak pemangku kepentingan ( stakeholders) yang dicakup dicakup dalam dalam peru perunda ndangngundangan atau perjanjian ( mutual agreements) harus dihormati” $i semua negara ne gara anggota %&'$, prinsip yang memuat mengenai hak"hak stakeholders hak"hak stakeholders.. ika hak"hak hak"hak  stakeholder tidak dicakup dalam perundang"undangan di atas, maka perusahaan"  perusahaan akan memuat tambahan mengenai meng enai hal"hal yang berhubungan dengan komitmen  perusahaan terhadap  stakeholder dan reputasiny reputasinyaa khususnya khususnya terkait terkait dengan kepentingan  perusahaan dalam arti luas. . !"ika kepentingan stakeholder dilindun dilindungi gi oleh und undangang-unda undang# ng# maka stakeholders seharusnya memiliki kesempatan untuk menuntut ( redress) secara e$ekti$ atas hak-hak  yang dilanggar”. Subprinsip ini menyatakan bahwa kerangka dan proses hukum yang berlaku harus transparan dan tidak menghalangi menghalangi  stakeholder dalam mengkomunikasikan dan memperoleh hak untuk  menuntu menuntutt (redress) redress) apabila terjadi pelanggaran terhadap terhad ap hak"hak mereka. $engan kata lain subpri subprinsi nsip p kedua kedua ini merupakan merupakan hak perlindun perlindungan gan terhad terhadap ap  stakeholder apabila, hak"hak   stakeholder yang dicakup dalam subprinsip pertama tidak dapat berjalan dengan baik. %. !&ekanisme !&ekanisme peningkatan peningkatan kinerja 'agi partisipasi partisipasi karyaan harus diperkenankan diperkenankan untuk 'erkem'ang”. mplementa mplementasi si tingkat tingkat partisipas partisipasii karyawan karyawan dalam corporate corporate governance governance sangat bervariasi, hal ini tergantung dari perundang" undangan dan praktik yang ada disuatu negara dan juga kebijakan kebijakan perusahaan. perusahaan. Subprinsip Subprinsip ini akan memberikan memberikan manfaat manfaat bagi perusahaan perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung yaitu dengan adanya adanya komitmen kesiapan karyawan dalam menginvestasikan skill menginvestasikan skill yang dimilikinya dalam perusahaan. . !"ika Pemangku *epentingan *epentingan (stakeholders) (stakeholders) 'erpartisipasi 'erpartisipasi dalam proses proses %+# maka stakehol stakeholder der harus harus memiliki memiliki akses akses atas atas in$ormasi in$ormasi yang rele,a rele,an# n# memadai memadai dan dapat dapat diandalkan secara tepat aktu dan 'erkala”. $alam hal perundang"undangan dan praktik  !ood !ood orp orpor orat atee !overn !overnan ance ce (*'*) memberikan memberikan atau mensyaratka mensyaratkan n partisipas partisipasii  stakeholder   ma maka  stakeholder harus memiliki akses atas informasi penting secara akurat, tepat waktu dan berkala dalam rangka memenuhi

kewajibannya terhadap perusahaan. . !takeholders# termasuk didalamnya indi,idu karyaan dan serikat karyaan# seharusnya dapat secara 'e'as mengkomunikasikan kepedulian mereka terhadap praktik  ilegal atau tidak etis kepada ean komisaris# dan tindakan terse'ut seharusnya tidak  merpengaruhi hak- hak mereka”. +indakan manajemen perusahaan yang tidak etis dan illegal tidak hanya melanggar  hak" hak stakeholder akan tetapi juga akan menurunkan reputasi dan meningkatkan risiko keuangan dari perusahaan dan pemegang sahamnya dimasa yang akan datang. %leh karena itu sudah sewajarnya apabila perusahaan dan para pemegang saham menciptakan suatu  prosedur dan perlindungan terhadap komplain ("histle blo"er ) yang dilakukan oleh karyawan  perusahaan baik secara personal maupun melalui badan yang mewakilinya dan pihak  lain diluar   perusahaan yang memiliki kepedulian terhadap praktik tidak etis dan ilegal. /. ”*erangka %+ harus dilengkapi dengan kerangka insol,ency yang e$isien dan e$ekti$ serta penegakan hukum (en$orcement) yang e$ekti$ atas hak-hak kreditur”. Subprinsip ini berkaitan dengan hak"hak kreditur. Secara umum, perusahaan yang  beroperasi di negara dengan rating *'* yang baik akan memperoleh dana yang lebih besar  dan jangka waktu kredit yang lebih menguntungkan dibandingkan dengan perusahaan yang  beroperasi pada negara dengan rating *'* yang kurang baik. Selanjutnya, salah satu hak  kreditur adalah mendapatkan perlidungan khususnya pada saat suatu perusahaan (debitur) mengalami kesulitan keuangan yang berakibat kepada kemampuannya dalam memenuhi kewajiban keuangannya (insolvensi).