PPT kel 4 SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN PUSAT DAN DAERAH

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN PUSAT DAN DAERAH

DIAN ANITA HESYANDI RIVAN TIENE

Sistem Akuntansi PemerintahPusat (SAPP)

Sistem akuntansi yang mengolah semua transaksi keuangan, aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah pusat, yang menghasilkan informasi akuntansi dan laporan keuangan yang tepat waktu dengan mutu yang dapat diandalkan, baik yang diperlukan oleh badan-badan di luar  pemerintah pusat seperti DPR, maupun oleh berbagai tingkat manajemen pada

Standar Akuntansi Pemerintahan

 A. Kedudukan SAP

Sesuai dengan UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, SAP ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Setiap entitas pelaporan pemerintah pusat dan daerah wajib menerapkan SAP

B. Ruang Lingkup  SAP diterapkan dilingkup pemerintah, yaitu pusat, daerah, dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan  Keterbatasan dari penerapan SAP akan dinyatakan secara eksplisit pada setiap standar yang diterbitkan

KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Tujuan Tujuannya adalah sebagai acuan bagi: a) Penyusunan standar akuntansi pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya b) Menyusun laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar c) Pemeriksaan dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan SAP d) Para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan SAP 

Sistem Akuntansi Pemerintahan



GAMBARAN UMUM SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN PUSAP merupakan landasan bagi pemerintah di dalam menetapkan sistem akuntansi pemerintahan khususnya BAS (Bagan Akun Standar) baik di lingkungan pemerintah pusat maupun pemda. Sistem akuntansi di lingkungan pemerintah pusat diatur dengan PMK (Peraturan Menteri Keuangan) sedangkan sistem akuntansi di lingkungan pemda diatur dengan Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota yang mengacu kepada PerMendagri



KETENTUAN LAIN-LAIN

PUSAP secara periodik akan dievaluasi dan disesuaikan denga n perkembangan proses bisnis, ketentuan PSAP, ketentuan pe merintahan, dan ketentuan lainnya yang terkait dengan akuntan si dan pelaporan keuangan pemerintah

Penerapan Sistem Akuntansi Pernerintah Pusat (SAPP) untuk unit-unit organisasi pemerintah pusat yang keuangannya dikelola langsung oleh  pemerintah pusat, seperti lembaga tertinggi  Negara (MPR), lembaga tinggi negara (DPR, DPA, MA), departemen atau lembaga nondepartemen, Sedangkan SAPP tidak diterapkan untuk pemerintah daerah, BUMN/BUMD bank pemerintah, dan lembaga keuangan milik pemerintah



Ciri ciri sistem Akuntansi Pemerintahan Pusat  Sistem

yang terpadu;

 Akuntansi  Sistem  Basis

Anggaran;

tata buku berpasangan;

kas untuk pendapatan dan belanja;

 Standar

dan prinsip akuntansi;

 Desentralisasi  Perkiraan

pelaksanaan akuntansi;

standar yang seragam.

Dasar Hukum 

UU No. 17 thn 2003 ttg Keuangan Negara



UU No. 1 thn 2004 ttg Perbendaharaan Negara



PMK No. 171/PMK.05/2007 ttg Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat



PMK No. 196/PMK.05/2008 ttg Tata Cara Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain pada Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan



PMK No. 191/PMK.05/2011 ttg Mekanisme Pengelolaan Hibah



PMK No. 230/PMK.05/2011 ttg Sistem Akuntansi Hibah



PMK No. 233/PMK.05/2011 ttg Perubahan atas PMK No. 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat

Tujuan SAPP 

untuk menyediakan informasi keuangan yang diperlukan dalam hal



 perencanaan,



 penganggaran,



 pelaksanaan,



 penatausahaan,



 pengendalian anggaran,



 perumusan kebijaksanaan,



 pengambil keputusan dan penilaian kinerja pernerintah

Klasifikasi Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat

1. Sistem Akuntansi Pusat (SiAP) 

Sistem Akuntansi Kas Umum Negara



Sistem Akuntansi Umum

2. Sistem Akuntansi Instansi (SAI)

Tujuan PUSAP Ketentuan PUSAP bertujuan untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah dalam rangka : 

penyusunan Sistem Akuntansi Pemerintahan yg mengacu pada SAP berbasis Akrual; dan



penerapan statistik keuangan Pemerintah utk pe nyusunan konsolidasi fiskal dan statistik keuangan Pemerintah secara nasional.

Perkembangan SAP di Indonesia 

Ditetapkannya tiga paket UU yang mengatur Keuangan Negara



Ditetapkannya UU tentang pemerintahan daerah dan UU tentang penmbangan antara keuangan pemerintah pusat dan daerah



Profesi akuntansi



Birokrasi.



Masyarakat (LSM dan wakil rakyat).



Sektor Swasta



Akademisi



Dunia Internasional



Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Sistem Akuntansi Instansi (Sai) Adalah Serangkaian Prosedur Manual Maupun Yang Terkomputerisasi Mulai Dari Pengumpulan Data, Pencatatan Dan Pengikhtisaran Sampai Dengan Pelaporan Posisi Keuangan Dan Operasi Keuangan Pada Kementerian Negara/Lembaga.

 Sistem 

Akuntansi Keuangan (Sak)

Sistem Informasi Manajemen Dan Akuntansi Barang Milik Negara(SimakBmn).

3. LAPORAN

KEUANGAN

PEMERINTAH

1) Laporan Realisasi Anggaran 2)  Neraca 3) Laporan Arus Kas 4) Catatan Atas Laporan Keuangan 5) Laporan Kinerja keuanga n

6) Laporan Perubahan ekuitas

PUSAT

Pengelolaan keuangan Daerah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan daerah sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya yang meliputi kegiatan  perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan  pertanggungjawaban



Acuan dalam suatu sistem pengelolaan daerah meliputi 1. Pengelolaan keuangan daerah harus bertumpu pada kepentingan

 publik. 2. Kejelasan mengenai misi pengelolaan keuangan daerah pada umumnya

dan anggaran daerah pada khususnya; 3. Kejelasan peran partisipasi; 4. Kerangka hokum dan administrasi bagi pembiayaanKetentuan tentang

 bentuk dan struktur anggaran, anggaran kinerja dan anggaran multi tahunan; 5. Prinsip pengadaan dan pengelolaan barang daerah yang professional; 

Prinsip akuntansi pemerintah daerah laporan keuangan, peran DPRD



Terima Kasih