PPH OP1 PDF

PPh Orang Pribadi  

Dasar Hukum UU No. 6 tahun 1983 1983 sebagaimana sebagaimana telah tel ah diubah terakhir dengan UU No. 28 tahun t ahun 2007 2007 tentang tentang Ketentuan Umum Perpajakan    Pasal 2 ayat (1): Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan persyaratan subjektif dan objektif sesuai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan perpa jakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya kerjanya meliputi tempat te mpat tinggal tinggal atau tempat kedudukan ked udukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

 

Nomor Pokok W Wajib ajib Paj Pajak ak (NPW (NPWP) P) Definisi sesuai Pasal 1 butir 6 UU KUP adalah nomor nomo r yang diberikan diberikan kepada Wajib Wa jib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak Paja k dalam melaksanakan hak dan kewajiban kew ajiban perpajakannya. perpajakannya. FUNGSI NPWP  Sarana dalam administrasi administrasi perpajakan sebagai tanda pengenal pe ngenal diri atau identitas WP dalam dalam melaksanakan m elaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya kete rtiban dalam dalam pembayaran pajak dan pengawasan  Menjaga ketertiban administrasi perpajakan  Untuk mendapatkan me ndapatkan pelayanan dari instansi instansi tertentu yang y ang mewajib mew ajibkan kan mencantum me ncantumkan kan NPWP, NPWP, misal m isal dokumen PIB / PEB

Dasar Hukum (lanjutan) 

Pasal 3 ayat (1) UU KUP: Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan d an jelas, dalam bahas bahasa a Indonesia dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Fungsi Fung si SPT Sebagai sarana WP untuk melaporkan dan memper mem pertanggun tanggung-j g-jawabkan awabkan penghitun penghitungan gan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan melaporkan: a. Pembayaran pajak yang telah dilaksanakan sendiri

atau melalui pemotongan p emotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu Tahun Pajak. b. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak. c. Harta dan kewajiban.