Power Point Kwn 4

“ Nilai

dan Norma Konstitusional UUD  NRI 1945 dan Konstitusionalitas Ketentuan Perundang-Undangan Dibawah  UUD”

Kelo Kelomp mpok ok I

NILAI Lorens Bagus (2002) dalam bukunya Kamus Filsafat menjelaskan tentang nilai yaitu sebagai berikut: •

•

•

Nilai dalam dalam bahasa Inggris value, value, bahasa Latin valere valere (berguna,mampu akan, berdaya, berlaku, kuat). Nilai ditinjau dari segi Harkat Harkat adalah adalah kualitas suatu hal yang menjadikan hal itu dapat disukai, diinginkan, berguna, atau dapat menjadi objek kepentingan. kepentingan. Nilai ditinjau dari segi Keistimewaan Keistimewaan adalah apa yang yang dihargai, dihargai, dinilai tinggi atau dihargai sebagai sesuatu kebaikan. Lawan dari suatu nilai positif adalah “tidak bernilai ” atau “nilai negative”. Baik akan menjadi suatu nilai dan lawannya (jelek, buruk) akan menjadi suatu “nilai negative” atau “tidak bernilai”.

Nilai ditinjau dari sudut Ilmu Ekonomi yang bergelut dengan kegunaan dan nilai tukar benda-bendsa material, pertama kali mengunakan secara umum kata „nilai‟. •

HAKIKAT NILAI •

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat dikemukakan kembali bahwa nilai itu adalah rujukan dan keyakinan dalam menentukan pilihan. Sejalan dengan dengan definisi itu maka yang dimaksud dengan dengan hakikat dan makna nilai adalah berupa norma, etika, peraturan, undang-undang, adat kebiasaan, aturan agama dan rujukan lainnya yang memiliki harga dan dirasakan berharga bagi seseorang. Nilai bersifat abstrak, berada dibalik fakta, memunculkan tindakan, terdapat dalam moral seseorang, muncul sebagai ujung proses psikologis, dan berkembang kearah yang lebih kompleks.

NORMA •

Kata norma berasal dari bahasa Belanda "norm"

yang berarti pokok kaidah, patokan atau pedoman. Dalam Kamus Hukum Umum, kata norma atau norm diberikan pengertian sebagai kaidah yang menjadi petunjuk, pedoman bagi seseorang untuk berbuat atau tidak berbuat, dan bertingkah laku dalam lingkungan masyarakatnya, misalnya norma kesopanan, norma agama, dan norma hukum. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa istilah norma berasal dari  bahasa latin, mos yang merupakan bentuk jamak dari mores, artinya adalah kebiasaan, tata kelakuan, atau ada istiadat.

MACAM-MACAM NORMA •

•

•

Norma Agama, yaitu bersifat mutlak dan tidak dapat ditawar di tawar.. Norma Norma agama ditentukan oleh tiap-tiap agama dan kepercayaan. Pelanggaran terhadap norma agama dikatakan sebagai dosa dan hukumannya neraka. Norma Kesusilaan merupakan yang paling halus, dimana dibuat untuk menghargai harkat dan martabat seseorang. Norma ini bersumber dari perasaan manusia. Norma Kesopanan , yaitu peraturan sosial yang mengarah pada hal-hal yang berkenaan dengan cara seseorang bertingkah bertingkah laku wajar. wajar. Norma ini bersumber dari perasaan manusia.

Norma Kebiasaan ialah sekumpulan peraturan sosial yang berisi petunjuk atau peraturan peraturan yang dibuat dibuat secara sadar maupun tidak. Perilaku ini dilakukan berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan. aturan sosial Norma Hukum adalah aturan dimana dibuat oleh lembaga-lembaga tertentu, pemerintah, sehingga sanksi pelanggaran ini tegas dan jelas. •

•

FUNGSI NORMA •

Norma berfungsi berfungsi sebagai sebagai suatu pedoman orientasi kehidupan warga masyarakat dalam proses sosialisasi yaitu suatu proses seseorang individu dalam masy m asyarak arakat at belajar berbagai hal yang dibutuhkan dalam hidupnya. Norma yang telah dipelajari setiap warga masyarakat dalam proses sosialiasasi menentukan bagaimana tingkah laku dari individu pendukung nilai tersebut. tersebut.

KONSTITUSI •

Istilah konstitusi konstitusi dikenal dikenal dalam sejumlah bahasa, misalnya dalam bahasa Prancis dikenal dengan istilah constituer, dalam bahasa Latin/Italia digunakan istilah constitutio, dalam bahasa Inggris digunakan istilah constitution, dalam bahasa Belanda digunakan istilah constitutie, dalam bahasa Jerman dikenal dengan istilah verfassung, sedangkan dalam bahasa Arab digunakan istilah masyrutiyah. Constituer (bahasa Prancis) berarti membentuk, pembentukan. Yang dimaksud dengan dengan membentuk di sini adalah membentuk suatu negara

•

 Secara umum, konstitusi berarti seperangkat peraturan atau hukum yang berisi tentang bagaimana suatu pemerintahan akan dijalankan. Kontitusi mengandung permulaan dari segala peraturan peraturan mengenai suatu negara atau dengan kata lain bahwa konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan peraturan mengenai negara, pembentukan suatu negara negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara, dan sebagai peraturan dasar mengenai pembentukan negara

TUJUAN KONSTITUSI •

•

•

•

Tujuan-tujuan ujuan-tujuan adanya adanya konstitusi konstitusi secara ringkas dapat diklasifikasikan menjadi tiga. Tujuan konstitusi adalah sebagai berikut : Konstitusi bertujuan bertujua n untuk memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik Konstitusi bertujuan untuk melepaskan kontrol kontrol kekuasaan dari penguasaan sendiri Konstitusi bertujuan bertujua n memberikan batasanbatasan ketetapan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaannya.

MACAM-MACAM KONSTITUSI

•

•

Konstitusi Konstitusi memiliki berbagai jenis atau macammacam konstitusi baik itu macam-macam konstitusi secara umum atau macam-macam konstitusi menurut para ahli. Macam-macam konstitusi adalah sebagai berikut : Konstitusi Tertulis : Pengertian Konstitusi tertulis (dokumentary (dokumentary constitution/ writen constitution) adalah suatu peraturan yang dituangkan dalam suatu dokumen tertentu. Konstitusi Tidak Tertulis Tertulis : Pengertian Konstitusi tidak tertulis (non documentary constitution) adalah suatu peraturan yang tidak diterangkan dalam suatu dokumen tertentu yang terpelihara dalam ketat ketatanegar anegaraan aan suatu negara. negara.

FUNGSI KONSTITUSI •

•

Konstitusi berfungsi sebagai sebagai landasan kontitusionalisme. kontitusionalisme. Landasan konstitusionalisme konstitusionalisme adalah lndasan berdasarkan konstitusi, baik konstitusi dalam arti luas maupun konstitusi dalam arti sempit. Konstitusi dalam arti luas meliputi undang-undang dasar, dasar, undang-undang undang -undang organik, peraturan perundang-undangan lain, dan konvensi. Konstitsi dalam arti sempit s empit berupa Undang Undang Dasar (Astim Riyanto, Riyanto, 2009). Konstitusi berfungsi untuk membatasi membatasi kekuasaan kekuasaan pemerintah pemerintah sedemikian rupa, sehingga sehing ga penyelenggaraan penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat bersifat sewenangwenang. Dengan demikian, diharapkan hak-hak warganegara warganegara akan lebih terlindungi. Gagasan ini dinamakan konstitusionalisme, yang oleh Carl Joachim Friedrich dijelaskan sebagai gagasan bahwa pemerintah merupakan suatu kumpulan kegiatan yang diselenggarakan diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat, tetapi yang dikenakan dikenakan beberapa pembatasan yang diharapkan akan menjamin bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintahan itu tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah memerintah (Thaib dan Hamidi, 1999).

Konstitusi Konstitusi berfungsi: berfungs i: (a) membatasi memb atasi atau mengendalikan kekuasaan kekuasaan penguasa penguas a agar dalam menjalankan kekuasaannya kekuasaannya tidak sewenangwenang terhadap rakyatny rakyatnya; a; (b) memberi suatu rangka rangka dasar hukum bagi perubahan masyarak masyarakat at yang dicitacitakan tahap berikutnya; (3) dijadikan landasan penyelenggaraan penyelenggaraan negara negara menurut suatu sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga warga negaranya; negaranya; (d) nenjamin hak-hak asasi warga negara. negara. •

PENTINGNYA KONSTITUSI Konstitusi adalah hukum tertinggi suatu negara, negara, tanpa konstitusi negara tidak mungkin m ungkin terbentuk, dengan demikian konstitusi menempati posisi yang sangat s angat vital dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara. Sehingga dalam hierarki perundang-undangan konstitusi menempati urutan teratas (gundnorm) dalam segitiga atau lebih dikenal dengan teori Stufenbau des recht.

Seorang ahli konstitusi berkebangsaan Jepang Naoki Kobayashi Kobayashi mengemukakan bahwa undang-undang dasar membatasi dan mengendalikan kekuasaan politik untuk menjamin menjam in hak-hak rakyat. Melalui fungsi ini undang-undang dasar dapat memberi sumbangan kepada perkembangan dan pembinaan tatanan politik yang demokratis Dari materi muatan yang tereduksi dalam konstitusi konstitusi atau undang-undang diatas, menunjukan arti art i pentingnya konstitusi konstitusi bagi suatu negara. Karena konstitusi menjadi barometer kehidupan bernegara dan berbangsa yang sarat dengan bukti sejarah perjuangan para pendahulu, sekaligus ide-ide dasar yang digariskan digariskan oleh the founding fathers, serta memberikan arahan kepada generasi generasi penerus bangsa dalam mengemudikan suatu negara negara yang mereka pimpin. Semua agenda penting kenegaraan kenegaraan ini telah terdapat dalam konstitusi. konstitusi. Sehingga benarlah kalau konstitusi konstitusi merupakan cabang yang utama dalam Studi Ilmu Hukum Tata Tata

KONSTITUSI INDONESIA Perubahan-perubahan pada UUD UU D NRI A. Perubahan-perubahan Pada pertengahan 1997, negara Indonesia dilanda krisis ekonomi dan moneter yang sangat hebat. Kala itu, krisis ekonomi dan moneter menjadi suatu tantangan tantangan yang sangat berat. Akibat krisis tersebut adalah harga-harga harga-harga melambung tinggi, sedangkan daya beli masyarakat masyarakat terus menurun.

Pada awal era reformasi (pertengahan 1998), muncul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat. Tuntutan tersebut disampaikan oleh berbagai komponen bangsa, terutama oleh mahasiswa dan pemuda. Ada beberapa tuntutan reformasi, salah satunya adalah tuntutan untuk mengamandemen UUD NRI 1945.

Tuntutan perubahan perubaha n UUD NRI 1945 merupakan suatu terobosan yang sangat besar karena karena pada era sebelumnya sebelumnya tidak dikehendaki dikehendaki adanya adanya perubahan perubaha n tersebut. Sikap politik pemerintah yang diperkuat oleh MPR tidak menghendaki perubahan UUD NRI 1945. Apabila hendak mengubah UUD NRI 1945, terlebih dahulu harus dilakukan dilakukan referendum referendum (meminta pendapat rakyat) dengan persyaratan yang sangat ketat. Karena persyaratannya yang sangat ketat itulah maka kecil kemungkinan untuk berhasil melakukan perubahan UUD NRI 1945.

UUD NRI 1945 sebagai konstitusi konstitusi negara Indonesia memiliki kedudukan sebagai hukum tertinggi dan hukum dasar negara. Sebagai hukum dasar dan hukum tertinggi negara, maka peraturan perundangan di bawah UUD NRI 1945, isinya isinya bersumber dan tidak boleh bertentangan bertentangan dengannya. dengannya. Misal isi norma suatu pasal dalam undang-undang, tidak boleh bertent ber tentangan angan dengan UUD NRI. Dengan demikian UUD NRI 1945 sebagai konstitusi konstitusi negara menjadi dasar acuan apakah isi peraturan di bawahnya bertentangan atau tidak. Undang-undang pada dasarnya adalah pelaksanaan daripada normanorma yang terdapat dalam undang-undang dasar.

Oleh karena secara normatif undangundang tidak boleh bertentangan dengan UUD NRI 1945, maka jika ditemukan ditemukan suatu su atu norma dalam undang-undang bertentangan dengan UUD NRI 1945 maka dapat melahirkan persoalan konstitusionalitas konstitusionalitas undang-undang undang-un dang tersebut tersebut terhadap UUD NRI 1945. Dalam sistem hukum di Indonesia, lembaga negara negara yang berwenang menguji konstitusionalitas Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945 adalah Mahkamah Konstitusi.

PENERAPAN NILAI-NILAI KONSTITUSI Menurut Karl Lowenstein setiap konstitusi selalu terdapat dua aspek penting, yaitu sifat idealnya sebagai teori (das sollen) dan sifat nyatanya sebagai praktik ( das sein). Suatu konstitusi yang mengikat itu bila dipahami, diakui, diterima, dan dipatuhi oleh masyarakat bukan hanya berlaku dalam arti hukum, akan tetapi juga merupakan suatu kenyataan yang hidup dalam arti sepenuhnya diperlukan dan efektif, maka konstitusi tersebut dinamakan konstitusi yang mempunyai nilai normatif. Namun bila suatu konstitusi sebagian atau seluruh materi muatannya, dalam kenyataannya tidak dipakai atau pemakaiannya kurang sempurna dalam kenyataan. Dan tidak dipergunakan sebagai rujukan atau pedoman dalam pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan kegiatan bernegara, maka dapat dikatakan konstitusi tersebut bernilai nominal.

Berbicara konstitusi Indonesia tidak terlepas dari konstitusi tertulisnya yakni, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. UUD 1945 sebelum amandemen memiliki kecenderungan bersifat konstitusi yang bernilai semantik. Contohnya UUD 1945 pada zaman Orde baru dan Orde lama pada waktu itu berlaku secara hukum, tetapi dalam praktiknya keberlakuan itu semata-mata hanya untuk kepentingan penguasa saja dengan dalih untuk melaksanakan Undang-Undang dasar 1945. Kenyataan itu dapat kita lihat dalam masa Orde Lama ikut campur penguasa penguasa dalam hal ini esekutif (Presiden) (Presiden) dalam bidang peradilan, peradilan, yang yang sebenarnya sebenarnya dalam pasal 24 dan 25 UndangUndang dasar 1945 harus bebas dan tidak memihak, hal tersebut dapat terlihat dengan adanya Undang-undang No. 19 tahun 1965.