Politik Hukum Agraria

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Undang Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) Pasal 33 ayat (3) sebagaimana yang dinyatakan dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA) Pasal 2 ayat (1), yaitu menyatakan “Atas dasar ketentuan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat”. UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) merupakan landasan konstitusional bagi pembentukan politik dan Hukum Agraria nasional, yang berisi perintah kepada negara agar bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang diletkkan dalam penguasaan negara itu digunakan untuk mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Tanah merupakan sarana vital bagi hidup dan kehidupan manusia. Oleh karena itu, tanah telah diatur di dalam UUPA Pasal 9 ayat (2) yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara baik pria maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas

1

tanah serta untuk mendapatkan manfaat dan hasilnya bagi diri sendiri maupun keluarganya. Politik menentukan

hukum

berhubungan

kaidah-kaidah

hukum

dengan yang

kebijaksanaan

sesuai

dengan

untuk ideologi

penguasa. Oleh karena itu banyak istilah yang digunakan untuk politik hukum

seperti:

pembangunan

hukum,

pembaharuan

hukum,

pembentukan hukum dan perubahan hukum. Sedangkan masalah yang dikaji dalam politik hukum menurut Rahardjo : a) tujuan yang hendak dicapai; b) cara apa yang dipakai untuk mencapai tujuan tersebut dan cara mana yang paling baik untuk mencapai tujuan tersebut; c) mengapa hukum itu perlu diubah dan apa dampaknya; d) cara bagaimanakah perubahan itu sebaiknya dilakukan. Politik hukum pertanahan merupakan kebijakan pemerintah di bidang pertanahan yang ditujukan untuk mengatur penguasaan/pemilik tanah, peruntukan dan penggunaan tanah untuk lebih menjamin perlindungan hukum dan peningkatan kesejahteraan serta mendorong kegiatan ekonomi melalui pemberlakuan undang-undang pertanahan dan peraturan pelaksanaannya. Jadi politik hukum pertanahan harus dilandasi dengan itikad baik pemerintah dan pejabat/aparatnya untuk mencapai tujuan yang baik pula, baik pada saat ini maupun pada saat mendatang.

2

Dengan diundangkannya UUPA, terjadi perombakan Hukum Agraria di Indonesia, yaitu penjebolan Hukum Agraria kolonial dan pembangunan Hukum Agraria nasional. Dengan diundangkannya UUPA, Bangsa Indonesia telah mempunyai Hukum Agraria yang sifatnya nasional, baik ditinjau dari segi formal maupun dari segi materilnya. Sifat nasional UUPA dari segi formalnya dapat dilihat dalam Konsiderannya di bawah perkataan “menimbang” yang menyebutkan tentang keburukan dan kekurangan dalam Hukum Agraria yang berlaku sebelum UUPA. Segi materiilnya, Hukum Agraria yang baru harus bersifat nasional pula, artinya berkenan dengan tujuan, asas-asas dan isinya harus sesuai dengan kepentingan nasional. Dalam hubungan ini UUPA menyatakan

pula

dalam

Konsiderannya

di

bawah

perkataan

“berpendapat” salah satunya yakni bahwa Hukum Agraria yang baru harus didasarkan atas hukum adat tentang tanah. Dengan dicabutnya peraturan dan keputusan agraria kolonial, maka tercapailah unifikasi (kesatuan) Hukum Agraria yang berlaku di Indonesia, yang sesuai dengan kepribadian dan persatuan Bangsa Indonesia. Dalam rangka mewujudkan unifikasi hukum tersebut, Hukum Adat tentang tanah dijadikan dasar pembentukan Hukum Agraria nasional. Hukum Adat dijadikan dasar dikarenakan hukum tersebut dianut oleh sebagian besar rakyat Indonesia sehingga Hukum Adat tentang tanah mempunyai kedudukan yang istimewa dalam pembentukan Hukum Agraria nasional. 3

Hukum Adat sebagai dasar pembentukan Hukum Agraria nasional memang menghadapi kesulitan-kesulitan tertentu. Kesulitan tersebut berkaitan dengan sifat pluralisme Hukum Adat itu sendiri, masing-masing masyarakat hukum adat mempunyai Hukum Adatnya sendiri-sendiri yang tentunya terdapat perbedaan. Perbedaan tersebut kesimpangsiuran pemahaman mengenai posisi hukum-hukum dan hak-hak adat kelompok-kelompok penduduk asli atas tanah

dan

sumber-sumber

agraria

secara

tidak

langsung

telah

menghambat penentuan sikap di kalangan penduduk asli setempat mengenai

sengketa-sengketa

penguasaan

tanah

yang

melibatkan

kepentingan mereka. Salah satu bentuk kebimbangan yang mereka nyatakan selama ini, misalnya: apa bedanya tanah-tanah hak adat dan tanah Negara. Erat hubungannya dengan apa yang dipaparkan sebelumnya, maka dalam pembahasan makalah ini kami tertarik untuk membahas mengenai PERSPEKTIF POLITIK HUKUM TANAH TERHADAP HAK NEGARA DAN HAK ADAT ATAS TANAH. B. Rumusan Masalah Untuk menghindari tejadinya pembahasan yang simpang siur dan guna memberikan pemecahan pokok masalah dari uraian teori secara sistematis sebagai suatu konsepsi yang utuh dalam suatu pemahaman

4

tentang materi pokok dari kajian ini, maka kami membatasi rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana bentuk sengketa yang timbul sebagai akibat pertentangan hak adat dengan hak negara atas tanah? 2. Bagaimana cara penyalesaian sengketa yang timbul sebagai akibat pertentangan hak adat dengan hak negara atas tanah? C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan Sebagaimana layaknya suatu karya ilmiah, maka makalah ini pun mempunyai tujuan dan kegunaan yang ingin dicapai, sehingga dalam pembahasannya menjadi sistematis dan terpola. 1. Penulisan ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut: a. Untuk mengetahui bentuk sengketa yang timbul sebagai akibat pertentangan hak adat dengan hak negara atas tanah. b. Untuk mengetahui cara penyalesaian sengketa yang timbul sebagai akibat pertentangan hak adat dengan hak negara atas tanah. 2. Kegunaan penulisan diharapkan dapat memberikan sumbangsi antara lain:

5

a. Sebagai referensi bagi pihak yang membutuhkan dan yang berkepentingan dalam disiplin ilmu hukum yang menyangkut tentang pertanahan. b. Sebagai perbandingan dalam melakukan analisis terhadap masalah pertanahan di Indonesia khususnya mengenai perspektif politik hukum tanah terhadap hak negara dan hak adat atas tanah.

6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Pengertian Politik Hukum Nasional 1. Politik Menurut Black politik adalah hal-hal yang berhubungan dengan kebijakan atau administrasi pemerintah, Negara dan bangsa, atau juga hal-hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan pelaksanaan fungsi-fungsi penyelenggaraaan pemerintah, atau mengatur urusan pemerintah. Menurut Badudu-Zain dalam “Kamus Umum Bahasa Indonesia” politik didefinisikan dengan segala macam urusan ketatanegaraan yang menyangkut pengaturan pemerintahan yang di dalamnya termasuk system, kebijaksanaan, serta siasat baik terhadap urusan dalam negeri maupun luar negeri 2. Hukum Definisi hukum memiliki banyak arti. Namun dalam kaitannya dengan masalah ini, Prof. Purnadi Purbacaraka dan Prof. Dr. Soerjono Soekanto S.H.,M.H., antara lain mengemukakan bahwa: a) Hukum sebagai kaidah atau norma; b) Hukum sebagai tindak yang ajeg atau teratur. 7

Ter

Haar

Bzn

dalam

teorinya

yakni

“beslissingenleer”

mengemukakan bahwa hukum sebagai keputusan penguasa. CJM Schuyt memberikan definisi hukum sebagai jalinan nilai-nilai. Menurut Prof. Dr. Mertokusumo, S.H., berbicara hukum pada umumnya yang daimaksudkan adalah keseluruhan kumpulan peraturan atau kaidah dalam suatu kehidupan bersama. Keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama. Hukum bukanlah sebagai tujuan, tetapi sarana atau alat untuk mencapai tujuan yang sifatnya non-yuridis dan berkembang karena rangsangan dari luar hukum. 3. Tanah Nasional Dalam lingkup agraria, tanah merupakan bagian dari bumi. Tanah yang dimaksudkan disini bukan mengatur dalam segala aspeknya, melainkan hanya mengatur salah satu aspeknya, yaitu tanah dalam pengertian yuridis yang disebut hak. Tanah sebagai bagian dari bumi disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA dinyatakan bahwa “hak menguasai negara dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersamasama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum”. Dengan demikian, jelaslah bahwa tanah dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi, sedangkan hak atas tanah adalah hak atas sebagian

8

tertentu permukaan bumi, yang berbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar. Urip Santoso ( 2005:10). Boedi Harsono (2003:18) menjelaskan: mengenai hak atas tanah, yang berarti hak atas sebagian tertentu permukaan bumi, yang berbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar. Tanah diberikan kepada dan dipunyai oleh orang dengan hak-hak yang disediakan oleh UUPA, adalah untuk digunakan dan dimanfaatkan. Kemudian dalam Pasal 4 ayat (2) UUPA dinyatakan, bahwa hak-hak atas tanah bukan hanya memberikan wewenang untuk mempergunakan sebagian tertentu permukaan bumi yang bersangkutan, yang disebut tanah, tetapi juga tubuh bumi yang ada di bawahnya dan air serta ruang yang ada di atasnya. 4. Politik Hukum Tanah nasional Menurut B. Hukum Adat 1. Pengertian Menurut Maria R. Ruwiastuti (…) menyatakan bahwa Hukum Adat adalah hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat, tumbuh dari kesadaran hukum, menjelmakan rasa hukum yang nyata dari rakyat serta pembentukan norma tidak bergantung pada penguasa rakyat. 2. Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat UUPA Pasal 3 (Urip Santoso, 2005:79)menyatakan bahwa:

9

Dengan mengingat ketentuan-ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 pelaksanaan hak ulayat dan pelaksanaan hak-hak serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataan masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi. Boedi Harsono (2005: 185-186) mengatakan bahwa yang dimaksud dengan hak ulayat masyarakat hukum adat adalah serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya. C. Tanah Negara Menurut Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan, Pasal 1 Angka (2) menyebutkan bahwa Tanah Negara adalah tanah yang langsung dikuasai oleh negara sebagaimana dimaksud dalam UUPA.

10

BAB III PEMBAHASAN A. Bentuk Sengketa Yang Timbul Sebagai Akibat Pertentangan Hak Adat Dengan Hak Negara Atas Tanah Istilah "Masyarakat Hukum Adat" dan "Hak Ulayat" untuk pertama kali digunakan oleh Pembuat Undang-undang pada 1960 dalam UUPA Pasal 3. Inti dari UUPA Pasal 3 adalah bahwa pelaksanaan Hak Ulayat atau hak-hak serupa itu dari Masyarakat Hukum Adat harus sesuai dengan kepentingan bangsa dan negara. Tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan "Masyarakat Hukum Adat" baik dalam UUPA Pasal 3 maupun Penjelasan Umum/Khusus yang merupakan tafsir resmi dari Pembuat Undang-undang. Mengenai Hak Ulayat dikatakan bahwa yang dimaksud adalah apa yang selama ini dikenal sebagai "beschikkingsrecht" dalam kepustakaan hukum Adat. Artinya dalam hal inipun Pembuat Undang-undang tidak menciptakan

istilah

baru

melainkan

hanya

menerjemahkan

kata

"beschikkingsrecht" ke dalam sebuah kata Indonesia: Hak Ulayat. Di kemudian hari pengambilalihan konsep "beschikkingsrecht" ke dalam UUPA itu menimbulkan masalah sebab, walaupun oleh Van Vollenhoven dikatakan bahwa konsep "beschikkingsrecht" dikenal luas hampir di

11

semua tempat di seluruh Nusantara, belum tentu pernyataan itu cocok dengan kenyataan di lapangan. Suatu beschikkingsrecht meliputi berbagai kewenangan seperti: mengambil hasil-hasil alami dari hutan, berburu binatang-binatang liar, mengambil untuk memiliki pohon-pohon tertentu dalam hutan, dan membuka tanah dalam hutan dengan izin kepala persekutuan hukum Adat. Dalam rangka “beschikkingsrecht” dapat terjadi hak-hak perorangan atas tanah-tanah yang sudah dibuka dan diusahakan terus-menerus; tapi ketika tanah itu ditelantarkan maka hak-hak perorangan itu akan lenyap dan tanahnya kembali menjadi “beschikkingsrecht” persekutuan. Pembuat UUPA sendiri tidak menyediakan jawaban dalam tafsir resminya yang termuat dalam Penjelasan Umum/Khusus, tapi praktik sehari-hari Pemerintah selaku Pelaksana Undang-undang telah memukul rata penamaan "Hak Ulayat" itu terhadap semua hak-hak Adat yang terdapat pada kelompok-kelompok Penduduk Asli setempat. Dalam praktik, semua tanah dan sumber-sumber agraria yang dikuasai secara bersama-sama dalam kelompok (entah klan entah gabungan dari beberapa klan) dianggap sebagai tanah-tanah Hak Ulayat. Penganggapan adanya Hak Ulayat oleh Pemerintah mengandung konsekuensi tertentu yang sulit dipahami oleh kelompok-kelompok Penduduk Asli setempat karena tanah-tanah yang dianggap sebagai tanah Hak Ulayat itu secara otomatis masuk kategori tanah-tanah Negara. 12

Mengenai hal ini Aparatus Pemerintah sering berlindung di balik ketentuan UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) dan menyimpulkan bahwa dengan demikian maka semua tanah di seluruh negeri ini adalah tanah negara, termasuk disitu tanah-tanah Hak Ulayat. Iman

Soetiknjo,

salah

seorang

tokoh

pemrakarsa

UUPA,

mengatakan bahwa Hak Ulayat (beschikkingsrecht) sendiri merupakan hak-hak yang bersifat publik yang dimiliki oleh Persekutuan-persekutuan Hukum Adat sebagai satuan-satuan politik terkecil yang terdapat di wilayah Negara. Dengan kata lain Hak Ulayat merupakan Hak Negara sehingga tanah-tanah yang dikuasai berdasarkan hak ini statusnya sama dengan tanah-tanah negara. Dalam tafsir resminya Pembuat Undang-undang mengatakan bahwa di atas tanah-tanah Hak Ulayat itu Pemerintah berwenang menerbitkan hak-hak baru seperti HGU. Padahal suatu HGU hanya bisa diberikan di atas tanah-tanah yang langsung dikuasai oleh Negara (atau disebut tanah negara). Berarti bahwa tanah-tanah Hak Ulayat dianggap sama nilainya dengan tanah-tanah negara. Jelas hal ini merupakan kerugian bagi kelompok-kelompok Penduduk Asli setempat kalau tanah-tanah mereka dikategorikan sebagai tanah-tanah negara. Menurut Boedi Harsono, pakar hukum agraria, kelompok-kelompok Penduduk Asli yang tanahnya diserahkan kepada pemegang HGU tidak selalu harus menyerahkan Hak Ulayatnya kepada Negara. Artinya, Hak 13

Ulayat mereka bisa tetap hidup di atas tanah-tanah yang telah dibebani HGU itu. Keterangan semacam ini hanya ingin menghindar secara halus dari persoalan yang sesungguhnya. Bagaimanapun, di atas areal tanah yang sama tidak mungkin hidup dua hak sekaligus yaitu Hak Ulayat dan HGU, kecuali kalau Hak Ulayat itu dianggap sama nilainya dengan Hak Negara. Kalau Hak Ulayat sama harganya dengan Hak Negara maka kelompok-kelompok Penduduk Asli setempat yang dianggap mempunyai Hak Ulayat tersebut akan dirugikan sebab dengan demikian mereka akan kehilangan semua hak-hak Adatnya untuk mengurus dan mengatur pemanfaatan tanah-tanah dan sumber-sumber agraria tersebut. Dengan menganggap bahwa tanah-tanah Penduduk Asli setempat itu adalah tanah-tanah Hak Ulayat yang masuk kategori tanah negara, maka negara mengambil alih semua wewenang untuk mengatur, mengurus dan mengadakan

hubungan-hubungan

hukum

(antara

lain

membuat

perjanjian-perjanjian penggunaan tanah) dengan pihak ketiga. Dapat dipastikan bahwa sengketa-sengketa struktural penguasaan tanah yang telah terjadi di kalangan Penduduk Asli setempat selama ini merupakan akibat logis dari penganggapan bahwa tanah-tanah kelompok Penduduk Asli setempat itu adalah tanah-tanah Hak Ulayat. Berikut ini beberapa contoh yang dapat dilihat. Kemarahan orangorang Asmat di Sawa Erma terhadap praktik PT. Artika Optima Inti yang 14

mengambil kayu-kayu di dusun-dusun sagu mereka tanpa izin para pemilik dusun membuktikan tiadanya otonomi untuk berunding dengan pihak perusahaan. Begitu pula dengan tuntutan-tuntutan orang-orang Amungme di Kwamki Lama untuk diikutsertakan dalam perundingan dan pembuatan perjanjian penyewaan tanah dengan PT. Freeport Indonesia, dengan jelas menunjukkan bukti bagaimana otonomi mereka untuk membuat hubungan-hubungan hukum dengan pihak ketiga mengenai penggunaan tanah-tanah dan sumber-sumber agraria sesungguhnya telah beralih (tanpa mereka sadari) kepada negara. Strategi

membatasi

dan

mengurangi

tidak

pernah

berubah

sungguhpun kemudian ditambahkan kata pemanis "diakui" dalam Penjelasan Umum undang-undang itu, sebab pengakuan semacam itu tidak punya implikasi juridis apapun manakala Pembuat undang-undang sendiri dalam tafsir resminya secara tersirat menempatkan Hak Ulayat senilai dengan hak negara. Selain mengakui Hak Ulayat agar dapat memasukkannya ke dalam kategori hak negara, Pembuat UUPA mengakui juga adanya suatu Hak Milik Adat sebagai hak-hak perdata biasa yang dapat dipunyai oleh Penduduk Asli setempat. Istilah "Hak Milik Adat" secara tersurat tidak digunakan dalam teks undang-undang itu, tapi secara tak langsung rumusan Pasal II Ketentuan-ketentuan Konversi itu mengisyaratkan adanya pengakuan tersebut: "Hak-hak atas tanah yang memberi 15

wewenang sebagaimana atau mirip dengan Hak Milik yang dimaksud oleh undang-undang ini, seperti: Hak Agrarisch Eigendom, Milik, Yasan, Andarbeni, Druwe, Druwe Desa, Pesini dan lain-lain hak dengan nama apapun yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria, sejak saat diberlakukannya undang-undang ini akan dikonversi menjadi Hak Milik...". Istilah "Hak Milik Adat" digunakan untuk menyebut bermacammacam hak milik atas tanah baik yang timbul dari tindakan membuka hutan yang diakui dan dijamin dalam hukum-hukum Adat setempat, yang diberikan oleh Penguasa-penguasa Pribumi setempat maupun yang diciptakan oleh Penguasa Hindia Belanda bagi Penduduk Asli dan orangorang Timur Asing. Pengakuan tak langsung akan adanya Hak Milik yang timbul dari pembukaan hutan primer yang dijamin oleh hukum-hukum Adat setempat dapat diketahui dari rumusan pasal 22 UUPA. Nama Hak Yasan hanyalah salah satu contoh yang sudah dikenal oleh Pembuat Undang-undang. Dalam tradisi masyarakat desa di Jawa Tengah, kalau petani-petani Jawa membuka hutan primer untuk berladang disitu maka mereka akan memperoleh Hak Milik atas tanah-tanah yang dibukanya; inilah yang mereka sebut Hak Yasan. Pembuat UUPA memberi kesempatan bagi setiap orang yang memegang Hak Milik Adat di seluruh Indonesia untuk mendaftarkan haknya dan akan memperoleh sertifikat Hak Milik melalui prosedur 16

Konversi Hak Adat. Di pulau Jawa, prosedur Konversi Hak Adat dilaksanakan sebagaimana mestinya hingga saat ini. Tapi hal ini tidak lagi diindahkan sesudah tahun 1990 di daerah-daerah luar Jawa seperti di Tinombo, Tomini dan Galela. Dalam keadaan tanpa keterangan-keterangan tertulis maka perlu dilakukan suatu tahapan yang disebut "Pengakuan Hak Adat" yang partisipatif mendahului prosedur Konversi Hak Adat tersebut. Praktis, tahapan "Pengakuan Hak Adat" itu selain makan waktu juga memerlukan kesungguhan,

rasa

hormat,

ketelitian,

keahlian

dan

partisipasi

masyarakat; enam faktor yang biasanya tidak disukai oleh pegawaipegawai BPN. Dari segi kualitas dan nilai hak yang diterima sepintas lalu memang tidak ada perbedaan antara "Hak Milik Adat" dan "Hak Milik yang berasal dari tanah Negara". Tapi sebaliknya, dari segi otonomi kelompok yang semula dijamin oleh hukum-hukum Adat setempat sesungguhnya telah terjadi pencabutan yang sangat mendasar. Karena bukan saja kelompokkelompok Penduduk Asli setempat tidak lagi berkuasa mengurus penggunaan sumber-sumber agraria yang selama berabad-abad mereka akui sebagai miliknya, tapi lebih dari itu negara lalu mendapatkan kewenangan yang luas untuk mengatur penggunaan sumber-sumber agraria di situ, termasuk wewenang untuk memberikan izin bagi orangorang luar seperti perusahaan-perusahaan bermodal besar untuk 17

membuka hutan dengan luasan yang berlipat ganda dari yang mampu dilakukan oleh penduduk Asli setempat sendiri. Melihat implikasinya yang mengancam masa depan kehidupan sosial ekonomi penduduk Asli setempat, patut diduga bahwa ketentuan UUPA Pasal 22 itu secara sistemik berkait dengan UUPA Pasal 3, yang intinya melalui undang-undang itu dibuka peluang terjadinya proses yang sah bagi beralihnya kekuasaan atas tanah dan sumber-sumber agraria dari Rakyat kepada Negara. Walaupun diakui dan diberi kesempatan untuk didaftarkan secara resmi sebagai Hak Milik menurut undang-undang, ancaman hukum yang diarahkan kepada tanah-tanah Hak Milik Adat relatif besar dan membahayakan karena melalui UUPA suatu Hak Milik dianggap berakhir bilamana tanahnya ditelantarkan. Walaupun Pembuat Undang-undang hanya menentukan bahwa sebidang tanah disebut telantar bilamana dengan sengaja tidak dipergunakan sesuai dengan keadaan, sifat dan tujuan haknya namun praktik Pemerintah (c.q. BPN) menganggap perlu adanya suatu pegangan yang lebih riil untuk dapat menentukan kapan atau setelah berapa lama hak atas tanah-tanah demikian dapat dianggap hapus. Untuk itu Pemerintah memegang keputusan Pengadilan, pendapat Penguasa dan Ahli sebagai pedoman.

18

B. Cara

Penyalesaian

Sengketa

Yang

Timbul

Sebagai

Akibat

Pertentangan Hak Adat Dengan Hak Negara Atas Tanah Keputusan Pengadilan Negeri Padang Lawas di Sumatera Barat menetapkan

bahwa

sesuai

tradisi

setempat

sawah-sawah

yang

ditinggalkan selama satu tahun akan kembali menjadi Hak Ulayat. Menurut hukum Adat Sulawesi Selatan, tanah-tanah sawah yang ditinggalkan selama sepuluh tahun atau lebih, atau bilamana semua pematang maupun tanda-tandanya telah hilang seluruhnya, dianggap sudah menjadi tanah liar; sungguhpun demikian kepada orang yang membukanya pertama diberikan prioritas untuk mengerjakannya kembali dalam waktu satu tahun. Pegangan yang dibutuhkan oleh Pelaksana Undang-undang

umumnya

mengacu

pada

kebiasaan-kebiasaan

masyarakat setempat yang biasanya telah diatur pula dalam hukumhukum Adat di tempat-tempat itu. Selain itu, kebutuhan setempat yang sifatnya sangat khas juga bisa dijadikan pedoman. Namun praktik Pemerintah (c.q. BPN) di lapangan, terutama di daerah-daerah luar Jawa, membuktikan lain. Secara pukul rata BPN Sulawesi Tengah menentukan bahwa tanah-tanah pertanian yang ditinggalkan selama dua tahun berturut-turut akan diambil alih menjadi tanah-tanah Negara. Penentuan batas waktu dua tahun, yang di daerah-daerah dimana masyarakatnya hidup dalam tradisi persawahan beririgasi dan padat penduduknya

19

dianggap wajar, akan menjadi bumerang bagi masyarakat yang hidup dalam tradisi perladangan berputar. Dalam tradisi masyarakat perladangan berputar dikenal suatu sistem penyuburan alamiah dimana tanah-tanah ladang "dibiarkan/ditinggalkan untuk beberapa tahun lamanya". Jumlah tanah-tanah yang semula ladang itu pasti jauh lebih besar dibandingkan ladang-ladang yang tengah dikerjakan. Dengan tuduhan menelantarkan tanah dan a-sosial, berjuta-juta hektar tanah-tanah bekas ladang milik kelompok-kelompok Penduduk Asli setempat yang tengah disuburkan itu telah beralih secara sah menjadi tanah-tanah Negara, nyaris tanpa perlawanan. Perlawanan, kalaupun ada, mungkin baru dimulai manakala diatas tanah-tanah "terlantar" itu diberikan hak-hak baru seperti HPHTI kepada perusahaan-perusahaan. Sengketasengketa struktural penguasaan tanah yang melibatkan kelompokkelompok Penduduk Asli di Lelobatan, Biloe, Gamlaha dan Umaa Telivaq adalah beberapa contoh dari jenis ini. Hanya dengan membaca sepintas lalu rumusan UUPA Pasal 5, banyak orang mempercayai bahwa hukum-hukum Adat tetap diakui bahkan

dijadikan

dasar

bagi

pembentukan

UUPA.

Sebenarnya

kepercayaan itu sudah ada dan akan tetap ada, juga sekiranya tidak terdapat rumusan apapun dalam undang-undang, sebab pada dasarnya masyarakat awam mempercayai itikad baik dari Pembuat Undang-undang. 20

Pada masyarakat yang religius sekaligus naif seperti masyarakat Indonesia, hukum masih diyakini sebagai sakral dan perpanjangan perintah Tuhan, sehingga yang bernama hukum dengan sendirinya adil dan baik. Kekeliruan yang selama ini kita lakukan adalah menafsirkan kata-kata dalam undang-undang sesuai keinginan dan keyakinan sendiri. Pembuat Undang-undang bahwa pertumbuhan hukum Adat tidak terlepas dari pengaruh politik dan masyarakat kolonial yang kapitalistik dan masyarakat Swapraja yang feodal, Kalau demikian maka hukumhukum Adat yang dihidupkan oleh kelompok-kelompok Penduduk Asli setempat, seperti misalnya hukum Adat Asmat, yang tidak memenuhi persyaratan terpengaruh politik kolonial, kapitalistik dan feodalistik, tidak masuk dalam kategori ini. Umumnya sengketa-sengketa struktural di atas dapat "diselesaikan" dengan pendekatan-pendekatan khas oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk-bentuk: himbauan kepada perusahaan supaya lebih bermurah hati, penyadaran kepada masyarakat agar mereka lebih berpartisipasi dalam pembangunan, janji-janji akan diikutsertakannya mereka ke dalam perusahaan dan lain-lain, yang intinya mengalihkan perhatian masyarakat setempat

dari

pokok

persoalannya.

Praktis

tidak

pernah

terjadi

penyelesaian sengketa dalam arti kata sebenarnya.

21

BAB IV PENUTUP A. KESIMPULAN 1. Bentuk sengketa yang timbul sebagai akibat pertentangan hak adat dengan hak negara atas tanah adalah sengketa struktural dimana kelompok-kelompok Penduduk Asli setempat berhadapan dengan kekuasaan Negara baik sebagai pelaku maupun penjamin (pemberi hak). Bahwa sengketa-sengketa struktural penguasaan tanah yang telah terjadi di kalangan Penduduk Asli setempat selama ini merupakan akibat

logis

dari

penganggapan

bahwa

tanah-tanah

kelompok

Penduduk Asli setempat itu adalah tanah-tanah Hak Ulayat. 2. Cara penyalesaian sengketa yang timbul sebagai akibat pertentangan hak adat dengan hak negara atas tanah, umumnya “diselesaikan" dengan pendekatan-pendekatan khas oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk-bentuk: himbauan kepada perusahaan supaya lebih bermurah hati, penyadaran kepada masyarakat agar mereka lebih berpartisipasi dalam pembangunan, janji-janji akan diikutsertakannya mereka ke dalam perusahaan dan lain-lain, yang intinya mengalihkan perhatian masyarakat setempat dari pokok persoalannya. Praktis tidak pernah terjadi penyelesaian sengketa dalam arti kata sebenarnya.

22

DAFTAR PUSTAKA

Harsono, Boedi. 2005. Hukum Agraria Indonesia. Penerbit Djambatan. Jakarta Sutedi, Adrian. 2009 Tinjauan Hukum Pertanahan. Penerbit Pradnya Paramita.Jakarta Sutedi, Adrian. 2007 Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya. Penerbit Sinar Grafika. Jakarta R, Subekti dan Trjitrosudibio, R. 1999. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penerbit PT. Pradnya Peramita. Jakarta ________. 1994, Hukum Agraria Indonesia (Himpunan Peraturan – peraturan Hukum Tanah). Djambatan. Jakarta Santoso Urip. 2005. Hukum Agraria & Hak-Hak Atas Tanah. Prenada Media. Jakarta

23

24