Pokja Hpk: 1. Hak-hak pasien dan keluarga berdasarkan Undang-undang no. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit
August 11, 2019 | Author: Nuy Hikmah | Category: N/A
Short Description
Download Pokja Hpk: 1. Hak-hak pasien dan keluarga berdasarkan Undang-undang no. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit...
Description
POKJA HPK
1. Taukah anda tentang hak pasien dan keluarga? Sebutkan ! 2. Taukah anda tentang kewajiban pasien dan keluarga? Sebutkan ! 3. Bagaimana prosedur pemberian edukasi kepada pasien dan keluarga ? 4. Bagaimana prosedur pemberian informed consent kepada pasien & keluarga? 5. Siapa yang memberikan informed consent? 6. Apa saja yang diinformasikan saat saat informed consent? consent? 7. Bagaimana pasien mendapatkan informasi pelayanan kerohanian di RS? 8. Bagaimana RS melindungi kebutuhan privasi pasien? 9. Bagaimana RS melindungi pasien terhadap kekerasan fisik? 10. Bagaimana proedur melindungi harta milik pasien? 11. Apa yang dilakukan dilakukan RS jika pasien pasien menolak/ menolak/ memberhentikan memberhentikan tindakan (resusitasi) (resusitasi) atau pengobatan pengobatan yang diberikan? 12. Bagaimana prosedur pelayanan pasien-pasien tahap terminal? 13. Bagaimana prosedur pengkajian rasa nyeri? 14. Bagaimana alur handling komplin ? Jawaban 1. Hak-hak pasien dan keluarga berdasarkan Undang-undang no. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit a. Memperoleh informasi mengenai mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di rumah sakit. b. Memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien, memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai Hak dan Kewajiban pasien. c. Memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur dan tanpa diskriminasi, member pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, antidiskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit. d. Memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional, membuat, melaksanakan dan menjaga standar mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit sebagai acuan dalam melayani pasien. e. Mengajukan pengaduan atas kualitas pelayan yang didapatkan. f. Memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan peraturan yang berlaku di rumah sakit. g. Meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter lain yang mempunya SIP baik di dalam maupun di luar rumah sakit. h. Mendapatkan Mendapatkan privasi dan kerahasian penyakit yang dideritanya termasuk data-data medisnya. i. Mendapatkan informasi mengenai diagnosis dan tata cara tindakan medis , tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, resiko dan komplikasi yang mungkin terjadi dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan.
j. k. l. m. n. o. p. q.
Memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya. Didampingi keluarga dalam keadaan kritis. Menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya selama itu tidak mengganggu pasien lainnya. Memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di rumah sakit. Mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan rumah sakit terhadap dirinya. Menolak bimbingan rohani yang tidak sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya. Menggugat dan/atau menuntut rumah sakit apabila rumah sakit diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara perdata maupun pidana. Mengeluhkan pelayanan rumah sakit yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui media cetak dan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. KEWAJIBAN PASIEN DAN KELUARGA a. Memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya b. Mematuhi nasihat dan petunjuk dokter atau dokter gigi c. Mematuhi ketentuan yang berlaku disaran pelayanan kesehatan d. Memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima. 3. SPO informasi edukasi 4. SPO inform consent / persetujuan tindakan 5. Siapa yang memberikan inform consent ? dokter penanggung jawab pelayanan atau staf terlatih yang telah diberikan kewenangan oleh DPJP 6. Apa saja yang diinformasikan ? inform consent menginformasikan tentang : diagnosis, dasar diagnosis, tindakan kedokteran, indikasi tindakan, tata cara, tujuan, resiko, komplikasi, prognosis, alternative dan resiko 7. Bagaimana pasien mendapatkan pelayanan kerohanian ? pelayanan kerohanian di RSIL dilaksanakan secara rutin setiap hari senin – kamis jam 10.00 – 12.00 dan sewaktu waktu atas permintaan pasien / keluarga. Pasien yang membutuhkan pelayanan kerohanian mengisi formulir permintaan layanan kemudian perawat akan menghubungi petugas terkait layanan kerohanian. 8. SPO kebutuhan privasi 9. Bagaimana RS melindungi pasien dari kekerasan fisik ? a. setiap pasien/pengunjung/karyawan yang berada di dalam lingkungan RS teridentifikasi berupa : Pasien : gelang identitas Penunggu : kalung penunggu pasien Karyawan : ID card karyawan Tamu : kalung tamu b. Adanya pemberlakuan jam kunjung c. adanya pemantauan petugas keamanan dengan CCTV pada area yang rawan terjadinya kekerasan dan adanya system satpam keliling lingkungan RS 10. SPO perlindungan harta milik
11. Penolakan resusitasi (DNR) Rumah sakit menghormati keinginan dan pilihan pasien untuk menolak layanan resusitasi . keputusan DNR ini harus dikominikasikan kepada semua orang yang terlibat dalam aspek perawatan pasien. SPO DNR 1. 2. 3. 4. 5.
Meminta informed concent dari pasien atau walinya DPJP mengisi formulir perintah DNR Mengisi formulir DNR untuk pasien / keluarga. Tempatkan pada rekam medis pasien Menempatkan stiker DNR di tempat sekitar pasien / papan kewaspadaan. Dapat juga meminta pasien mengenakan gelang tangan DNR dipergelangan tangan atau kaki( jika memungkinkan) 6. Tinjau kembali status DNR secara berkala dengan pasien atau walinya, refisi bila ada perubahan keputusan yang terjadi dan catat dalam rekam medis. Bila keputusan DNR dibatalkan, catat tanggal terjadinya kemudian stiker dan gelang DNR dimusnahkan. 7. Perintah DNR harus mencakup hal-hal dibawah ini: a. Diagnosis b. Alasan DNR c. Kemapuan pasien untuk membuat keputusan d. Dokumentasi bahwa status DNR telah ditetapkan dan oleh siapa 8. Perintah DNR dapat dibatalkan dengan keputusan pasien sendiri atau dokter yang merawat atau wali yang sah. Dalam hal ini catatan DNR rekam medis harus pula dibatalkan dengan stiker dan gelang DNR( jika ada) dimusnahkan.
12. SPO pasien tahap terminal 1. 2. 3.
Pada pasien terminal lakukan assesmen dan assesmen ulang (pemeriksaan) oleh DPJP atau dokter jaga yang telah diberi wewenang DPJP atau dokter jaga menyampaikan kondisi pasien ber dasarkan hasil assesmen kepada keluarga pasien Lakukann program manajemen perawatan pasien terminal ( kolaborasi DPJP atau dokter jaga dengan tenaga keperawatan yang bertugas atau petugas lainnya ) a. Bantuan emosional Pemberian informasi dan edukasi pada keluarga dan memberikan motivasi penguatan mental b. Bantuan kebutuhan fisiologis Kebutuhan kebersihan diri serta pemberian pengobatan paliatif c. Bantuan kebutuhan sosial d. Bantuan kebutuhan spiritual
13. SPO pengkajian rasa nyeri (assesmen nyeri) SPO manajemen nyeri 14. Alur heandling komplin
RS. ISLAM LUMAJANG
PEMBERIAN INFORMASI EDUKASI PADA PASIEN DAN KELUARGA No. Dokumen …/…/SOPRSIL/…./2017
No. Revisi 0
Halaman 1/2
Ditetapkan oleh, Direktur RS Islam Lumajang Tanggal terbit STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL
PENGERTIAN
TUJUAN
KEBIJAKAN
PROSEDUR
……………….
dr. R. Elyunar Dwi Nugroho, MMRS NIK.01.71.0008 Usaha atau kegiatan yang dilakukan dalam rangka memberikan informasi terhadap masalah kesehatan pasien yang belum diketahui oleh pasien dan keluarga untuk membantu atau mendukung penatalaksanaan medis dan atau tenaga kesehatan lainnya. 1. Sebagai pedoman dalam melakukan edukasi kesehatan. 2. Memahami bagaimana cara dan proses melakukan edukasi kesehatan di rumah sakit. Sehingga edukasi kesehatan (penkes) dapat berjalan lancar dan sesuai prosedur yang ada. 3. Agar pasien & keluarga berpartisipasi dalam keputusan perawatan dan proses perawatan. Sehingga dapat membantu proses penyembuhan lebih cepat.
1. Undang-undang nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit 2. Undang – undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan 4. Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 1996 Tentang Praktek Kedokteran 5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1438/MENKES/PER/IX/2010 Tentang Standar Pelayanan Kedokteran 6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran 1. Pelaksana adalah dokter spesialis/sub spesialis, dokter umum, perawat, bidan, terapis, apoteker, ahli gizi, radiografer,analis atau kasir dan admission. 2. Petugas yang melakukan kegiatan ini harus memiliki pengetahuan tentang informasi yang akan di sampaikan, memiliki rasa empati dan ketrampilan berkomunikasi secara efektif. 3. Pelepasan informasi diberikan kepada pasien atau keluarga yang berkompeten atau yang berhak menerima informasi sesuai ketentuan atau permintaan dari pasien atau keluarga.
PEMBERIAN INFORMASI EDUKASI PADA PASIEN DAN KELUARGA
RS. ISLAM LUMAJANG
No. Dokumen
No. Revisi
Halaman
… /… /SOPRSIL/…/2017
0
2/2
Ditetapkan oleh, Direktur RS Islam Lumajang Tanggal terbit STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL PROSEDUR
…………………
dr. R. Elyunar Dwi Nugroho, MMRS NIK.01.71.0008 4. Pemberian informasi dan edukasi dilakukan melalui tatap muka dan berjalan secara interaktif, dimana kegiatan ini bisa dilakukan pada saat pasien dirawat, akan pulang atau ketika datang kembali untuk berobat 5. Kondisi lingkungan perlu diperhatikan untuk membuat pasien/keluarga merasa nyaman dan bebas, antara lain: a. b.
Dilakukan dalam ruang yang dapat menjamin privacy (R. Konsultasi) Ruangan cukup bagi pasien dan pendamping pasien untuk kenyamanan mereka. c. Penempatan meja, kursi atau barang – barang lain hendaknya tidak menghambat komunikasi. d. Suasana tenang, tidak bising dan tidak sering ada interupsi 6. Pada pasien yang mengalami kendala dalam berkomunikasi, maka pemberian informasi dan edukasi dapat disampaikan kepada keluarga/pendamping pasien. 7. Membina hubungan yang baik dengan pasien/keluarga agar tercipta rasa percaya terhadap peran petugas dalam membantu mereka. 8. Mendapatkan data yang cukup mengenai masalah medis pasien 9. Mendapatkan data yang akurat tentang obat – obat yang digunakan pasien. 10. Mendapatkan informasi mengenai latar belakang sosial budaya, pendidikan dan tingkat ekonomi pasien/ keluarga 11. Siapkan peralatan yang dibutuhkan : Materi (leflet), hasil pemeriksaan, alat tulis bila perlu, formulir pemberian informasi edukasi 12. Berikan informasi dan pendidikan kesehatan yang butuhkan dengan menggunakan bahasa yang dimengerti 13. Beri kesempatan pasien/keluarga bertanya bila ada yang kurang jelas 14. Dokumentasikan di formulir informasi dan edukasi
UNIT TERKAIT
1. 2. 3. 4. 5. 6.
IGD – HCU Rawat Inap Kamar bersalin Kamar operasi Rawat Jalan Pendaftaran
RS. ISLAM LUMAJANG
PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIS
No. Dokumen …/…/SOPRSIL/…./2017
No. Revisi 0
Halaman 1/2
Ditetapkan oleh, Direktur RS Islam Lumajang Tanggal terbit STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL
PENGERTIAN
TUJUAN
KEBIJAKAN
PROSEDUR
……………….
dr. R. Elyunar Dwi Nugroho, MMRS NIK.01.71.0008 Pernyataan setuju (consent) atau ijin dari seseorang (pasien) yang diberikan secara bebas, rasional, tanpa paksaan (voluntary) terhadap tindakan kedokteran yang akan dilakukan terhadapnya sesudah mendapatkan informasi yang cukup tentang kedokteran yang dimaksud. Agar dijadikan acuan bagi seluruh dokter, dokter gigi dan seluruh tenaga kesehatan Rumah Sakit Islam Lujmajang dalam melaksanakan ketentuan tentang persetujuan tindakan kedokteran. 1. 2. 3.
Undang – Undang nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentan Persetujuan tindakan kedokteran
1.
Pasien / keluarga yang bertanggungjawab terhadap pasien sesuai ketentuan memperoleh informasi dan penjelasan dari dokter / dokter gigi penanggngjawab pelayanan tentang tindakan yang akan dilakukan. Penjelasan mengenai diagnosis, tujuan, prosedur, resiko / komplikasi,dan pronosa dilakukannya tindakan Memastikan pasien / keluarga mengerti dan memahami penjelasan yang diberikan Dokumentasikan informasi yang diberikan di formulir informasi edukasi pasien dan keluarga dengan mengetahui pemberi informasi dan penerima informasi Memberikan waktu kepada pasien / keluarga untuk memutuskan dilakukan tindakan kedokteran paling lambat 24 jam sebelum dilakukan tindakan atau segera apabila tindakan harus segera dilakukan. Bila pasien / keluarga setuju dengan tindakan yang akan dilakukan, dokumentasikan dalam formulir persetujuan tindakan yang telah disediakan dengan mengetahui dokter / dokter gigi dengan tenaga keperawatan sebagai saksi.
2. 3. 4. 5.
6.
PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIS
RS. ISLAM LUMAJANG No. Dokumen
No. Revisi
Halaman
… /… /SOPRSIL/…/2017
0
2/2
Ditetapkan oleh, Direktur RS Islam Lumajang Tanggal terbit STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL
UNIT TERKAIT
…………………
dr. R. Elyunar Dwi Nugroho, MMRS NIK.01.71.0008 1. 2. 3. 4. 5.
IGD - HCU Rawat inap Kamar bersalin Kamar operasi Rawat jalan
RS. ISLAM LUMAJANG
PELAYANAN KEBUTUHAN PRIVASI PASIEN (RUANG PELAYANAN)
No. Dokumen …/…/SOPRSIL/…./2017
No. Revisi 0
Halaman 1/3
Ditetapkan oleh, Direktur RS Islam Lumajang Tanggal terbit STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL
PENGERTIAN
TUJUAN
KEBIJAKAN
PROSEDUR
……………….
dr. R. Elyunar Dwi Nugroho, MMRS NIK.01.71.0008
Privasi adalah hak individu untuk mengendalikan penggunaan informasi tentang identitas pribadi baik oleh dirinya sendiri atau oleh pihak lainnya. Pelayanan yang diberikan untuk mengontrol akses informasi dan proteksi atas data kesehatan pribadi pasien. Terlaksananya perlindungan bagi privasi pasien di RS Islam Lumajang secara optimal dengan melindungi hak pasien dan menjaga kerahasiaan kesehatannya 1. Semua pasien yang berada dalam rumah sakit harus mendapatkan perlindungan privasi pasien dengan baik saat masuk rumah sakit, selama berada di rumah sakit ataupun setelah keluar dari rumah sakit. 2. Surat Keputusan Direktur RS Islam Lumajang nomor 038/RSIL/SKEPDIR/I/2017 tentang Pedoman Hak dan Pelayanan Pasien di Rumah Sakit Islam Lumajang. 1. Identifikasi kebutuhan privasi pasien selama perawatan oleh petugas pendaftaran saat pasien masuk rumah sakit dan apabila ada permintaan privasi yang bersifat khusus di ruang perawatan, pasien / keluarga diberikan formulir permintaan privasi pasien . 2. Tidak memasang papan nama secara terbuka 3. Perawat melakukan serah terima dinas di kantor perawat dan pada saat keliling ruangan bersifat konfirmasi kepada pa sien. 4. Perawat rawat inap menyimpan data rekam medis (status pasien) di lemari atau laci yang aman. 5. Menyediakan tempat atau ruangan untuk konsultasi antara pasien atau keluarga dengan dokter (di ruang konsultasi / ruangan kepala ruangan/meja konsultasi). 6. Pada saat pemeriksaan, konsultasi dan tata laksana tindakan dibatasi tirai.
PELAYANAN KEBUTUHAN PRIVASI PASIEN
RS. ISLAM LUMAJANG
(RUANG PELAYANAN) No. Dokumen
No. Revisi
Halaman
… /… /SOPRSIL/…/2017
0
2/3
Ditetapkan oleh, Direktur RS Islam Lumajang Tanggal terbit STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL
…………………
dr. R. Elyunar Dwi Nugroho, MMRS NIK.01.71.0008
PROSEDUR
7. Pada saat pasien akan dikirim keluar ruangan atau unit, pasien dipakaikan selimut. 8. Bila ada yang menanyakan tentang kondisi kesehatan pasien baik melalui telepon/langsung selain keluarga, petugas ruangan tidak diperkenankan memberikan informasi tanpa seijin pasien atau keluarga. 9. Untuk pasien dengan kondisi terminal atau gaduh gelisah dimana ruangannya terisi lebih dari satu pasien maka diberitahukan kepada anggota keluarga untuk tetap menjaga ketenangan agar tidak mengganggu pasien lainnya atau maksimal 2 (dua) orang saja yang ada di dalam ruangan. 10. Bila ada penelitian dari pihak luar. Pihak yang berkepentingan wajib meminta ijin secara tertulis untuk menjaga kerahasiaan data rekam medis pasien. 11. Peliputan oleh media cetak maupun elektronik harus mengajukan permohonan kepada Direktur Rumah Sakit secara tertulis dan harus mendapat ijin dari pasien. Pasien wajib mengisi formulir pelepasan informasi kepada media tersebut, dengan demikian Rumah Sakit tidak bertanggungjawab terhadap kerahasiaan data rekam medis pasien.
UNIT TERKAIT
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pendaftaran IGD – HCU Rawat Inap Kamar Bersalin Kamar operasi Rawat jalan
RS. ISLAM LUMAJANG
ASESMEN NYERI No. Dokumen …/…/SOPRSIL/…./2017
No. Revisi 0
Halaman 1/2
Ditetapkan oleh, Direktur RS Islam Lumajang Tanggal terbit STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL
……………….
dr. R. Elyunar Dwi Nugroho, MMRS NIK.01.71.0008
PENGERTIAN
Tindakan melakukan penilaian pada pasien dengan nyeri yang terdiri atas asesmen awal dan asesmen nyeri ulang
TUJUAN
Untuk dilakukan pengelolaan manajemen nyeri sesuai panduan
KEBIJAKAN
PROSEDUR
Pengkajian penilaian rasa nyeri : 1. Wong Boker Face Pain Scale dan Numeric Rating Scale untuk pasien anak diatas 3 tahun dan pasien dewasa 2. NIPPS (neonatal infant pain scale) untuk neonatal dan bayi usia kurang dari 1 tahun 3. FLACC (face, leg, activity, cry, consolability) untuk pasien anak 1 – 3 tahun 4. Confort Scale untuk pasien tidak sadar 1. Dokter / perawat melakukan assesmen awal terhadap nyeri pada semua pasien 2. Penilaian rasa nyeri dilakukan dengan menggunakan pengkajian yang sesuai untuk masing-masing pasien 3. Dokter / perawat melakukan tindakan sesuai dengan derajat nyeri yang diderita pasien 4. Assesmen ulang nyeri dapat dilakukan setiap shift saat pengukuran tanda vital pasien. 5. Untuk pasien yang mengalami nyeri kardiak (jantung) assesmen ulang dilakukan 10 – 15 menit setelah pemberian nitrat atau obat intravena. 6. Pada nyeri akut / kronik dilakukan assesmen ulang 1 jam setelah pemberian obat anti nyeri. 7. Hasil assesmen nyeri didokumentasikan dalam rekam medis di form assesmen nyeri untuk pasien rawat inap
ASESMEN NYERI
RS. ISLAM LUMAJANG No. Dokumen
No. Revisi
Halaman
… /… /SOPRSIL/…/2017
0
2/2
Ditetapkan oleh, Direktur RS Islam Lumajang Tanggal terbit STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL
…………………
dr. R. Elyunar Dwi Nugroho, MMRS NIK.01.71.0008
UNIT TERKAIT 1. 2. 3. 4. 5.
IGD – HCU Rawat Inap Kamar Bersalin Kamar Operasi Rawat Jalan
RS. ISLAM LUMAJANG
MANAJEMEN NYERI No. Dokumen
No. Revisi
…/…/SOPRSIL/…./2017
0
Halaman 1/2
Ditetapkan oleh, Direktur RS Islam Lumajang Tanggal terbit STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL
PENGERTIAN TUJUAN KEBIJAKAN
PROSEDUR
……………….
dr. R. Elyunar Dwi Nugroho, MMRS NIK.01.71.0008 Cara meringankan atau mengurangi nyeri sampai tingkat kenyamanan yang dapat diterima pasien
Untuk menjaga pasien dalam kondisi senyaman mungkin Manajemen nyeri meliputi : 1. Penilaian nyeri 2. Penanganan nyeri 3. Evaluasi keefektifan kontrol nyeri 1.
Lakukan pengkajian yang komprehensif tentang nyeri, lokasi, karakteristik, onset/durasi, frekuensi, kualitas, intensitas, atau beratnya nyeri dan faktor presipitasi
2.
Amati perlakuan non verbal yang menunjukkan ketidaknyamanan, khususnya ketidakmampuan komunikasi efektif.
3.
Gunakan strategi komunikasi terapeutik yang dapat diterima tentang pengalaman nyeri dan merasa menerima respon pasien terhadap nyeri
4.
Kontrol lingkungan yang dapat mempengaruhi nyeri
5.
Berikan informasi tentang nyeri misalnya penyebab nyeri
6.
Pilih dan lakukan penanganan nyeri (farmakologi, non farmakologi)
7.
Ajarkan tehnik non farmakologi ( kompres panas/dingin, massage kulit, relaksasi, perubahan posisi, dan tehnik distraksi )
8.
Jelaskan dan berikan penggunaaan analgesik untuk mengurangi nyeri yang optimal
9.
Evaluasi keefektifan kontrol nyeri
MANAJEMEN NYERI
RS. ISLAM LUMAJANG No. Dokumen
No. Revisi
Halaman
… /… /SOPRSIL/…/2017
0
2/2
Ditetapkan oleh, Direktur RS Islam Lumajang Tanggal terbit STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL
…………………
dr. R. Elyunar Dwi Nugroho, MMRS NIK.01.71.0008
UNIT TERKAIT 1. 2. 3. 4. 5.
IGD – HCU Rawat inap Kamar bersalin Kamar operasi Rawat jalan
ALUR PENANGANAN KOMPLAIN DI JAM KERJA / DILUAR JAM KERJA
PENANGGUNG JAWAB UNIT
HANDLING KOMPLAIN
SELESAI
TIDAK SELESAI
MEDIS
NON MEDIS
KABAG YANMED/
KABAG KEUANGAN/
KABAG KEPERAWATAN
KABAG UMUM & SDM
KOMITE MEDIK/ KOMITE KEPERAWATAN
DIREKTUR
SELESAI
TIDAK SELESAI
ADVOKAD
ALUR PENANGANAN KOMPLAIN LANGSUNG/SOSMED/ANGKET
HANDLING KOMPLAIN
SELESAI
TIDAK SELESAI
MEDIS
NON MEDIS
KABAG YANMED/
KABAG KEUANGAN/
KABAG KEPERAWATAN
KABAG UMUM & SDM
SELESAI
TIDAK SELESAI
SELESAI
TIDAK SELESAI
KOMITE MEDIK/ KOMITE KEPERAWATAN
SELESAI
TIDAK SELESAI
DIREKTUR
SELESAI
TIDAK SELESAI
ADVOKAD
View more...
Comments