February 8, 2018 | Author: Hilman Interisti Sejati | Category: N/A
PROPOSAL PROGRAM HIBAH PEMBINAAN PTS PENINGKATAN MUTU PEMBELAJARAN DAN RELEVANSI
Tahun Anggaran 2014
SEKOLAH TINGGI HUKUM GARUT
Direktorat Kelembagaan dan Kerjasama 1
Nama Institusi
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi :
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2013
SEKOLAH TINGGI HUKUM GARUT
1.
Nama Institusi
: SEKOLAH TINGGI HUKUM GARUT
2.
Alamat Institusi
: JL.H.HASAN ARIEF NO.2 GARUT
3.
Penanggung Jawab
: HJ.IETJE FATIMAH, SH.M.Si
4.
Ketua Pelaksana Nama
: JUANDA
Alamat
: KP.BABAKANLOA NO.935 RT 03 RW 08 KEL.SUKAGALIH KEC.TAROGONG KIDUL KAB.GARUT
5.
Telepon Kantor
: (0262) 243109
Telepon Cellular
: 085223702542
Fax
: (0262) 236615
e-mail
:
[email protected]
Nama Yayasan
: YAYASAN PENDIDIKAN PUSPITA INTAN PERMATA (YPPIP)
6.
AlamatYayasan
: JL.H.HASAN ARIEF NO.2 GARUT
7.
Skema Yang Diusulkan
: PENINGKATAN MUTU PEMBELAJARAN DAN RELEVANSI (PMBR)
8.
Pernah mendapat PHP-PTS
: -
Tahun
Garut, 29 Oktober 2013 Penanggung Jawab,
(Hj. Ietje Fatimah, SH.M.Si)
SEKOLAH TINGGI HUKUM GARUT
PERNYATAAN KOMITMEN DANA PENDAMPING UNTUK PROGRAM HIBAH PEMBINAAN PTS TAHUN ANGGARAN 2014
Saya sebagai Pimpinan Sekolah Tinggi Hukum Garut dengan ini menyampaikan Proposal PHP-PTS. Kami bersedia menyediakan dana pendamping sebesar 10 % dari total anggaran untuk keperluan pengelolaan dan pendukung kegiatan yang diusulkan. Dalam melaksanakan program pengembangan yang didanai oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi ini, kami bersedia memenuhi semua persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam panduan dan mengikuti aturan pemerintah yang terkait dengan pengelolaan keuangan serta pengadaan. Dengan ini kami juga menyatakan bahwa kami tidak pernah atau sedang dikenakan sanksi oleh Ditjen Dikti (termasuk yang terkait dengan penyimpangan dalam pelaksanaan hibah sebelumnya).
Mengetahui Ketua Yayasan Pendidikan Puspita Intan Permata
Ketua Sekolah Tinggi Hukum Garut
Hj.Mita Permatasari, SH.Not.
Hj.Ietje Fatimah, SH.M.Si.
SEKOLAH TINGGI HUKUM GARUT
Garut, 29 Oktober 2013
Nomor Hal
: 013/STH GRT/UM/X/2013 : Surat Pernyataan
Bersama ini kami sampaikan bahwa saat ini perguruan tinggi kami, Sekolah Tinggi Hukum Garut tidak sedang dan tidak akan pernah: 1. menyelenggarakan kelas jauh; 2. mengeluarkan ijazah palsu; 3. dalam konflik internal dengan yayasan dan tidak dalam sengketa hukum; 4. dalam proses pengajuan perubahan bentuk perguruan tinggi dan perubahan badan hukum nirlaba/yayasan; 5. menjalankan program hibah pengembangan kualitas pendidikan lainnya dari Ditjen Dikti Kemdikbud. Demikian surat pernyataan ini kami buat dan apabila di kemudian hari perguruan tinggi kami melaksanakan program yang bertentangan dengan bertentangan dengan hal yang tersebut di atas, maka kami bersedia mengembalikan seluruh dana PHPPTS yang kami terima dan bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
Mengetahui Ketua Yayasan Pendidikan Puspita Intan Permata
Ketua Sekolah Tinggi Hukum Garut
Hj.Mita Permatasari, SH.Not.
Hj.Ietje Fatimah, SH.M.Si.
SEKOLAH TINGGI HUKUM GARUT
DAFTAR ISI
Lembar Pengesahan Pernyataan Dana Pendamping SK Yayasan YPPIP Laporan PDPT Semester Genap 2012/2013 SK Akreditasi Program Studi Surat Pernyataan Daftar Isi Ringkasan Eksekutif BAB I Rencana Strategis STH Garut BAB II Evaluasi Diri STH Garut a. Profil lingkungan eksternal b. Evaluasi pelaksanaan, hasil dan dampak hibah yang pernah diperoleh sebelumnya c. Evaluasi kinerja dan manajemen program akademik d. Evaluasi ketersediaan dan manajemen sumberdaya e. Evaluasi sistem penjaminan mutu di STH Garut f. Ringkasan evaluasi diri g. Ringkasan Strategis/solusi alternatif h. Nilai baseline indikator kinerja utama dan indikator kinerja tambahan BAB III Rencana Global Program Pengembanagan Untuk 3 Tahun Kedepan BAB IV Usulan Program Pengembangan Tahun 2014 BAB V Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan PHP-PTS di STH Garut a. Organisasi pelaksanaan kegiatan b. Mekanisme pelaksanaan kegiatan c. Mekanisme pengelolaan keuangan d. Sistem pengadaan barang e. Mekanisme monitoring dan evaluasi internal BAB VI Rekapitulasi Anggaran Lampiran a. Lampiran Pendukung Usulan Program b. Lampiran Pendukung Laporan Evaluasi Diri
SEKOLAH TINGGI HUKUM GARUT
………………………………………………. 1 ………………………………………………. 2 ………………………………………………. 3 ………………………………………………. 4 ………………………………………………. 8 ………………………………………………. 9 ………………………………………………. 19 ………………………………………………. 26 ………………………………………………. 28 ………………………………………………. 31 ………………………………………………. 33
………………………………………………. 34 ………………………………………………. 41
………………………………………………. ………………………………………………. ………………………………………………. ………………………………………………. ……………………………………………….
51 53 54 55 56
………………………………………………. 58
RINGKASAN EKSEKUTIF
Dari hasil evaluasi diri Sekolah Tinggi Hukum Garut ditemukan penyebab belum efisiennya Sekolah Tinggi Hukum Garut, diantaranya : keketatan seleksi mahasiswa baru sekitar 1,8% ; lama penyelesaian tugas akhir 8 bulan; lama studi 3 tahun 8 bulan; IPK rata-rata lulusan 3,25; waktu tunggu mendapat pekerjaan 13 bulan, gaji pertama Rp 1.000.000 dan relevansi pekerjaan lulusan 75 %. Hasil Root Cause Analysis menunjukkan bahwa fenomena tersebut terkait dengan Rencana Strategis Sekolah Tinggi Hukum Garut. Terkait dengan isu strategis rendahnya mutu lulusan, akar permasalahan yang ditemukan adalah masa studi lulusan yang cukup lama, rendahnya rasio lulusan terhadap input, kurikulum yang belum sesuai dengan standar, masih ada lulusan yang IPK-nya di bawah standar, penyelesaian tugas akhir yang relatif lama, waktu tunggu untuk mendapatkan pekerjaan pertama cukup lama, rendahnya gaji pertama lulusan. Isu strategis sarana dan prasarana yang kurang mendukung untuk proses belajar mengajar akar permasalahannya adalah fasilitas laboratorium hukum yang kurang memadai, tidak adanya ruang khusus untuk membaca, ruang kelas yang tersedia belum bisa menampung seluruh mahasiswa dan tidak dilengkapi fasilitas penunjang, tidak semua staf non akademik mempunyai komputer di ruang kerjanya. Sementara untuk isu strategis tidak mempunyai sistem informasi yang terintegrasi akar permasalahannya adalah ruang kelas yang tidak dilengkapi alat peraga komputer, dan belum mempunyai sistem informasi yang terintegrasi secara menyeluruh di Sekolah Tinggi Hukum Garut Dalam rangka peningkatan kualitas lulusan Sekolah Tinggi Hukum Garut, maka diperlukan upaya pelatihan bagi dosen wali, mengadakan workshop tentang cara belajar yang efektif, lokakarya evaluasi kurikulum berbasis kompetensi sesuai dengan keinginan stake holder, mengadakan workshop tentang cara belajar yang efektif, pengadaan bahan pustaka di perpustakaan, menyelenggarakan seminar mengenai softskill dan kewirausahaan. Dari aktivitas pengembangan tersebut diharapkan dapat memperpendek lama penulisan tugas akhir maupun lama studi mahasiswa, lulusan memiliki kompetensi yang diinginkan oleh stakeholders, mempersingkat waktu tunggu untuk mendapatkan pekerjaan dan meningkatkan gaji pertama lulusan. Kegiatan yang diajukan meliputi : peningkatkan proses belajar mengajar, peningkatan kualitas staf non akademik, peninjauan kurikulum, pembangunan sarana dan prasana perkuliahan, renovasi laboratorium, peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan, meningkatkan keahlian manajemen data bagi dosen dan karyawan dan meningkatkan kualitas sistem informasi manajemen. Implementasi program-program tersebut diatas direncanakan dilakukan secara bertahap dengan jumlah total biaya yang dibutuhkan sebesar Rp. 1.650.000.000,-. Dari total biaya tersebut sebesar Rp. 1.500.000.000,- diusulkan pada PHP-PTS PMBR dan lainnya sebesar Rp. 150.000.000,- (10%) merupakan dana pendamping dari Sekolah Tinggi Hukum Garut.
SEKOLAH TINGGI HUKUM GARUT
BAB I RENCANA STRATEGIS SEKOLAH TINGGI HUKUM GARUT
Rencana Strategis pada hakekatnya adalah suatu kerangka kerja yang berorientasi pada penanggulangan isu, sehingga rencana kerja disusun berdasarkan isu pokok. Isu tersebut dijabarkan dari kondisi internal dan eksternal. Kondisi internal mengindikasikan adanya kemungkinan kekuatan dan kelemahan, sedangkan kondisi eksternal mengindikasikan kemungkinan peluang dan tantangan yang akan dihadapi. Oleh karena itu dalam proses penyusunannya harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan dengan sepenuh hati. Rencana Strategis Sekolah Tinggi Hukum Garut merupakan perencanaan jangka panjang (5 tahunan), berorientasi kedepan, penetapan tujuan dan penyusunan strategi secara eksplisit, yang memetakan alur kegiatan saat ini dengan gambaran masa depan yang diinginkan dengan mendasarkan pada pertimbangan matang akan kemampuan organisasi dan kecenderungan perubahan lingkungan. Dalam mengimplemetasikan Rencana Strategis perlu didasarkan pada Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Sekolah Tinggi Hukum Garut. Visi Sekolah Tinggi Hukum Garut adalah Unggul dan berkualitas dengan dilandasi iman dan takwa untuk menghasilkan sarjana hukum yang bertumpu pada pilar kepakaran dan profesionalisme dalam bidang ilmu hukum di Jawa Barat tahun 2020. Misi Sekolah Tinggi Hukum Garut adalah menyelenggarakan program pendidikan dan pengajaran secara profesional dalam bidang ilmu hukum, melaksanakan penelitian yang menunjang pengembangan ilmu hukum, mengadakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara edukatif, konsisten dan terprogram dalam bidang ilmu hukum. Tujuan Sekolah Tinggi Hukum Garut adalah menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan akademik yang unggul dan mampu menganalisa masalah hukum dalam masyarakat, memajukan Ilmu Pengetahuan dalam bidang Ilmu Hukum melalui kegiatan-kegiatan penelitian, pengkajian dan mempublikasikan karya-karya ilmiah yang dapat menghasilkan sumbangan pada perkembangan ilmu pengetahuan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum serta mengupayakan penerapannya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Konsepsi mendasar yang perlu mendapatkan perhatian adalah mempertajam dan memperdalam wawasan bahwa lembaga merupakan bagian dari suatu lingkungan. Dari identifikasi faktor lingkungan akan di dapat informasi mengenai sumber daya yang dapat dimanfaatkan lembaga agar dapat tetap hidup dan berkembang. Memandang lembaga sebagai subsistem dari sistem lokal, sistem nasional, dan sistem global. Lembaga hanya dapat hidup dan berkembang apabila keluarannya dapat sesuai dan diterima dengan kebutuhan sistem tersebut. Lembaga ditinjau dari sistem pasar hanya dapat hidup apabila keluarannya dapat memenuhi kebutuhan pelanggan atau pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder) antara lain: mahasiswa, masyarakat, lingkungan masyarakat, industri dan pemerintah. Pengembangan Sekolah Tinggi Hukum Garut diorientasikan untuk menjadi pusat keunggulan (centre of excellence) pendidikan tinggi dan
SEKOLAH TINGGI HUKUM GARUT
pengembangan ilmu hukum yang berbasis pada iman dan takwa serta memperbaiki kualitas dosen dan tenaga kependidikan dalam memberikan layanan yang terbaik, berkualitas dan profesional. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Sekolah Tinggi Hukum Garut ditempuh melalui : A. Peningkatan Citra Lembaga Masalah ini berkaitan dengan: Bagaimana meningkatkan akreditasi program studi. Bagaimana menata Program Studi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Bagaimana menciptakan suasana kehidupan kampus yang kondusif bagi keberhasilan proses belajar mengajar. Bagaimana menjalin hubungan yang lebih intens dan kontinyu dengan alumni. Bagaimana menciptakan mekanisme pelaporan dan akuntabilitas terhadap Stakeholder. Bagaimana menyempurnakan Home Page Sekolah Tinggi Hukum Garut. Bagaimana menjalin kerja sama dengan instansi/lembaga lain baik lokal maupun nasional. B. Peningkatan Kompetensi Lulusan Masalah ini berkaitan dengan: Bagaimana meningkatkan kualitas proses belajar mengajar. Bagaimana meningkatkan intensitas kemampuan kemahiran hukum baik litigasi maupun non litigasi. Bagaimana meningkatkan pengusaaan bahasa asing terutama Bahasa Inggris dan teknologi informasi bagi mahasiswa dan dosen. Bagaimana menetapkan standar kompetensi lulusan. Bagaimana melakukan monitoring terhadap kinerja dosen dan tenaga kependidikan. Bagaimana mengembangkan dan mereview kurikulum (mengupdate matakuliah, integrasi bahan ajar, kewirausahaan, konsep dan nilai etika). C. Peningkatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Masalah ini berkaitan dengan : Bagaimana meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Bagaimana meningkatkan kualitas pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi HAKI. Bagaimana mendokumentasikan hasil dari penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. D. Peningkatan Budaya Kerja dan Budaya Akademik Masalah ini berkaitan dengan: Bagaimana meningkatkan profesionalisme, disiplin dan mutu kerja dosen dan tenaga kependidikan. Bagaimana memotivasi dosen untuk mengikuti kegiatan ilmiah baik tingkat lokal maupun nasional.
SEKOLAH TINGGI HUKUM GARUT
Bagaimana membuat reward dan punishment system untuk dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa. E. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Masalah ini berkaitan dengan: Bagaimana merencanakan, mengembangankan karier, dan meningkatan kesejahteraan baik bagi dosen maupun tenaga kependidikan. Bagaimana membangun semangat kerja dan etos kerja. Bagaimana meningkatkan penguasaan bahasa asing bagi Dosen terutama Bahasa Inggris dan teknologi informasi. Bagaimana mengaktifkan kegiatan seminar rutin dan diskusi ilmiah. Bagaimana meningkatkan keterampilan dosen dan tenaga kependidikan agar lebih profesional. F. Pengembangan Otonomi Lembaga 1. Penggalian Sumber Dana Masalah ini berkaitan dengan : Bagaimana Sekolah Tinggi Hukum Garut dapat mencari sumber pembiayaan internal dan eksternal (Dana Pembangunan dan SPP Mahasiswa, Fee dari kerja sama dengan instansi/lembaga lain, dana dari hibah). Bagaimana mengupayakan sharing dana yang wajar dengan pemerintah daerah maupun pihak swasta. 2. Pengembangan Sarana dan Prasarana Masalah ini berkaitan dengan: Bagaimana pengadaan, pemanfaatan, optimalisasi, dan pemeliharaan sarana dan prasaran (merancang sistem komputerisasi yang online, melengkapi fasilitas laboratorium, meningkatkan kualitas layanan ruang baca dan internet, menambah ruang kuliah). Bagaimana membuat sarana dan prasarana pendukung proses belajar mengajar. 3. Pengembangan Organisasi dan Manajemen Masalah ini berkaitan dengan: Bagaimana merekonstruksi fungsi dan struktur Senat Sekolah Tinggi Hukum Garut. Bagaimana merekonstruksi fungsi dan struktur Program Studi. Bagaimana membentuk lembaga penjaminan mutu di Lembaga. Bagaimana pemantapan sistem perencanaan program dan penganggaran terpadu. G. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Masalah ini berkaitan dengan : Bagaimana membuat sistem informasi keuangan (Simkeu). Bagaimana membuat sistem informasi akademik (Simak). Bagaimana membuat sistem informasi kemahasiswaan (Simkem) Bagaimana menyempurnakan sistem database dosen dan tenaga kependidikan. Bagaimana membuat sistem informasi lulusan Sekolah Tinggi Hukum Garut. Bagaimana membuat sistem database penelitian dosen dan Mahasiswa.
SEKOLAH TINGGI HUKUM GARUT
Bagaimana membuat media informasi teknologi dan layanan perpustakaan digital (digital library). H. Pengembangan Kerja Sama, Aliansi Strategis, dan Jaringan Kerja Masalah ini berkaitan dengan: Bagaimana meningkatkan pemberdayaan peran serta masyarakat. Bagaimana meningkatkan kerja sama (sinergi) dengan perguruan tinggi yang lain. Bagaimana meningkatkan kerja sama dan jaringan kerja antara Sekolah Tinggi Hukum Garut dengan pemerintah daerah, dunia usaha, kalangan industri dan lembaga lain baik di dalam maupun luar negeri (baik untuk kegiatan penelitian, pengembangan sistem pendidikan, maupun pengembangan sarana fisik). I. Pembinaan Kemahasiswaan Masalah ini berkaitan dengan : Bagaimana meningkatkan kegiatan penalaran, minat, keilmuan, kesejahteraan, profesi mahasiswa. Bagaimana memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk mengatur organisasinya. Bagaimana meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam kegiatan ekstrakurikuler. Bagaimana memperluas pemberian bea siswa. Meskipun rencana strategis Sekolah Tinggi Hukum Garut telah di tetapkan, namun baru sebagian saja dari rencana strategis tersebut mampu di wujudkan seperti peningkatan citra lembaga, pembinaan kemahasiswaan dan peningkatan budaya kerja dan budaya akademik. Adapun program yang belum tercapai diantaranya peningkatan kualitas lulusan Sekolah Tinggi Hukum Garut, dimana kesesuaian bidang pekerjaan dengan kompetensi lulusan masih banyak yang tidak sesuai, waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan memerlukan waktu yang cukup lama yakni sekitar 1 tahun. Oleh karena itu diperlukan suatu usaha yang optimal dari Sekolah Tinggi Hukum Garut untuk meningkatkan kualitas lulusannya dengan meningkatkan mutu pembelajaran dan melakukan kerjasama dengan berbagai stakeholder.
SEKOLAH TINGGI HUKUM GARUT
BAB II EVALUASI DIRI SEKOLAH TINGGI HUKUM GARUT
A. Profil Lingkungan Eksternal Perguruan tinggi memiliki peran yang sangat besar dalam pembangunan bangsa. Melalui fungsi transformasi sumberdaya manusia, IPTEK dan sosial perguruan tinggi menempati posisi yang strategis dalam perubahan masyarakat. Perkembangan masyarakat yang begitu pesat dalam berbagai aspek kehidupan sebagai dampak dari peningkatan tekonologi informasi, perkembangan ekonomi, hukum dan pembangunan serta globalisasi menuntut penyelesaian yang sistematik dan terus menerus dalam menjawab tantangan penyelesaian masalah-masalah hukum. Dalam era globalisasi, pendidikan tinggi akan mengalami kecenderungan perkembangan yang amat cepat dan dinamis sebagai konsekuensi dinamika peluang dan tantangan yang harus dihadapi baik dalam skala lokal, nasional, maupun internasional. Oleh karena itu perguruan tinggi, termasuk Sekolah Tinggi Hukum Garut harus mampu menjawab tantangan masa depan tersebut dengan melaksanakan tugas, fungsi dan peran sebaik-baiknya. Konsepsi mendasar yang perlu mendapatkan perhatian adalah mempertajam dan memperdalam wawasan bahwa lembaga merupakan bagian dari suatu lingkungan. Dari identifikasi faktor lingkungan akan di dapat informasi mengenai sumber daya yang dapat dimanfaatkan lembaga agar dapat tetap hidup dan berkembang. Memandang lembaga sebagai subsistem dari sistem lokal, sistem nasional, dan sistem global. Lembaga hanya dapat hidup dan berkembang apabila keluarannya dapat sesuai dan diterima dengan kebutuhan sistem tersebut. Lembaga ditinjau dari sistem pasar hanya dapat hidup apabila keluarannya dapat memenuhi kebutuhan pelanggan atau pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder) antara lain: mahasiswa, masyarakat, lingkungan masyarakat, industri dan pemerintah. Dalam cara pandang yang demikian, lembaga harus selalu memantau dan mengantisipasi perubahan faktor lingkungan (baik internal maupun eksternal). Atas dasar tersebut Sekolah Tinggi Hukum Garut melakukan evaluasi diri, diperoleh kesimpulan bahwa : Kekuatan (Strengths) : 1. Satu-satunya lembaga pendidikan yang ada di Kabupaten Garut dengan prodi Ilmu Hukum. 2. Memiliki tenaga pendidik yang mempunyai bidang keahlian beragam dengan kualifikasi S.1 (21,43 %), S.2 (71,42 %) dan S.3. (7,14 %). 3. Memiliki laboratorium hukum terpadu dan fasilitas internet yang digunakan untuk menunjang proses belajar dan mengajar. 4. Memiliki tenaga kependidikan yang cukup terlatih. 5. Memiliki jaringan kerja sama/kemitraan yang cukup luas. 6. Memiliki sarana pendidikan yang cukup memadai. 7. Memiliki lingkungan kampus yang nyaman dan asri.
SEKOLAH TINGGI HUKUM GARUT
Kelemahan (Weaknesses) : 1. Kurangnya jumlah dan mutu bahan-bahan pustaka. 2. Metode pengajaran umumnya masih konvensional. 3. Kurikulum pendidikan masih kurang dinamis. 4. Proses belajar mengajar masih belum ideal. 5. Budaya kerja dan budaya akademik masih kurang. 6. Peningkatan karir, kaderisasi jabatan struktural dan fungsional relatif lambat. 7. Penguasaan bahasa asing bagi Dosen dan Mahasiswa masih kurang. 8. Peranan dan keterlibatan Senat Sekolah Tinggi Hukum Garut dalam menetapkan kebijakan institusi belum optimal. 9. Rasa kebersamaan dan rasa ikut memiliki Sekolah Tinggi Hukum Garut belum kuat. 10. Upaya pemasaran lulusan kurang terstruktur dan terencana. 11. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi belum optimal. 12. Keterbatasan dana untuk pengembangan Sekolah Tinggi Hukum Garut. 13. Belum optimalnya peranan alumni dalam ikut mengembangan Sekolah Tinggi Hukum Garut. Peluang (Opportunity) : 1. Tingginya minat masyarakat untuk mengikuti studi lanjut, sementara daya tampung lembaga hanya sekitar 50-60 % dari jumlah pendaftar. 2. Meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap keluaran pendidikan di bidang ilmu hukum sebagai dampak kebijakan otonomi daerah. 3. Banyak lulusan Sekolah Tinggi Hukum Garut yang dikemudian hari ternyata mampu mengikuti studi lanjut dan mendapatkan pekerjaan yang mapan. 4. Globalisasi dengan segala aspeknya memberi peluang lembaga untuk menjalin kerja sama dengan instansi lain dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Ancaman (Threat) : 1. Pesatnya pertumbuhan perguruan tinggi baik negeri maupun swasta mendorong ketatnya persaingan. 2. Banyaknya perguruan tinggi yang menjanjikan lulusanya dapat langsung bekerja dan masa studi yang singkat. 3. Banyaknya perguruan tinggi yang memiliki fasilitas yang lengkap sehingga mempengaruhi minat dari calon mahasiswa baru. B. Evaluasi pelaksanaan, hasil dan dampak hibah yang pernah diperoleh sebelumnya Pada tahun 2013 ini Sekolah Tinggi Hukum Garut baru akan mengajukan Program Hibah Pembinaan Perguruan Tinggi Swasta. Sekolah Tinggi Hukum Garut belum pernah mengajukan dan menerima bentuk hibah dari stakeholder, sehingga tidak bisa dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan, hasil dan dampak hibah yang pernah diperoleh.
SEKOLAH TINGGI HUKUM GARUT
C. Evaluasi kinerja dan manajemen program akademik Evaluasi kinerja dan pengelolaan program akademik merupakan penjabaran dari kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi meliputi tiga aspek, yaitu : input, proses, dan output. 1. Input a. Jumlah dan Keketatan Seleksi. Secara umum jumlah peminat yang akan melanjutkan studinya di Sekolah Tinggi Hukum Garut cenderung naik setiap tahunnya (Lampiran Tabel LED-1). Akibat naiknya jumlah calon mahasiswa baru yang mendaftar di Sekolah Tinggi Hukum Garut berdampak pada tingkat keketatan seleksi penerimaan mahasiswa baru. Peningkatan calon mahasiswa baru Sekolah Tinggi Hukum Garut dikarenakan status akreditasi Sekolah Tinggi Hukum Garut akan meningkat, hal ini ditunjukkan pada Gambar 2.1. Dan tingkat keketatan seleksi penerimaan mahasiswa baru Sekolah Tinggi Hukum Garut dalam kurun waktu 3 tahun akademik (2011/2012 s/d 2013/2014) ditunjukkan pada Gambar 2.2. Gambar 2.1. Jumlah mahasiswa dalam 3 tahun terakkhir 150 100 Mendaftar
50
Diterima 0 2011/2012
2012/2013
2013/2014
Gambar 2.2. Tingkat keketatan seleksi penerimaan mahasiswa baru dalam kurun waktu 3 tahun terakkhir 2.2 2.1 2 1.9 1.8 1.7 1.6 2011/2012
SEKOLAH TINGGI HUKUM GARUT
2012/2013
2013/2014
b. Kurikulum Pelaksanaan peninjauan kurikulum yang dilakukan di Sekolah Tinggi Hukum Garut dilakukan setiap 3 tahun sekali dengan cara menyebarkan angket kepada stakeholder, dosen, alumni, dan mahasiswa. Peninjauan kurikulum tersebut dilakukan untuk disesuaikan dengan perkembanagn IPTEKS dan kebutuhan stakeholder. Kurikulum tersebut disesuaikan dengan kepentingan eksternal dan internal Sekolah Tinggi Hukum Garut yakni dengan menyesuaikan visi, misi dan umpan balik dari alumni dan stakeholder. Kemudian kurikulum tersebut ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Hukum Garut, hasilnya ditunjukkan dengan gambar 2.3. Gambar 2.3. Hasil Peninjauan Kurikulum (Jumlah SKS) 160 155 150 145 140 135 2004/2005
2007/2008
2009/2010
c. Diktat Ajar/Hand out/Modul Diktat ajar/Hand out/Modul sebagai salah satu referensi mahasiswa diterbitkan oleh dosen dengan rata-rata jumlah Diktat Ajar/Hand out/Modul adalah 11. (Lampiran Tabel LED-5). Komposisi ketersedian diktat ajar untuk kurun waktu 3 tahun terakkhir ditunjukkan pada Gambar 2.4. Gambar 2.4. Komposisi ketersedian diktat ajar
30 25 20 Petunjuk Pratikum
15
Diktat/Handout/Modul
10 5 0 2010/20112011/20122012/2013
SEKOLAH TINGGI HUKUM GARUT
d. Usia bahan pustaka dan transaksi Total ketersedian koleksi buku di Sekolah Tinggi Hukum Garut (Lampiran Tabel LED-24) sebanyak 1.649 judul, yaitu dengan rincian, buku teks 954 judul (58%), Tugas Akhir 661 judul (40%), jurnal 34 judul (2%) digunakan sebagai referensi. Gambar 2.5. Ketersedian Buku Di Perputakaan Ketersedian Buku Di Perputakaan
Tugas Akhir 40%
Buku Teks 58%
Jurnal 2%
Gambar 2.6. Usia Buku di Perpustakaan Usia Buku di Perpustakaan
1-2 Thn 29%
> 5 Thn 32%
3-5 Thn 39%
Gambar 2.7. Jumlah Transaksi di Perpustakaan 1300 1200 1100 1000 2010/2011
SEKOLAH TINGGI HUKUM GARUT
2011/2012
2012/2013
Usia dari buku pustaka yang tersedia adalah, usia 1-2 tahun terakhir hanya 451 judul (29%), usia 3-5 Tahun terakhir 600 judul (39%) dan usia lebih 5 tahun 500 judul (32%). Jumlah transaksi diperpustakaan terjadi peningkatan pertahun, walaupun peningkatan tidak terlalu signifikan, dikarenakan variasi buku dan jumlah yang dimiliki pustaka tidak mengalami peningkatan (penambahan) koleksi. 2. Proses a. Sistem penjadwalan dan perkuliahan Proses pembelajaran dalam satu semester terdiri dari 14 kali pertemuan tatap muka, 1 kali Ujian Tengah Semester (UTS) dan 1 kali Ujian Akhir Semester (UAS). Jadwal perkuliahan disusun secara terpusat oleh Ketua Program Studi Sekolah Tinggi Hukum Garut. b. Kehadiran Dosen dan Mahasiswa Persentase kehadiran dosen dan mahasiswa 3 Tahun terakhir (2010/2011 s/d 2012/2013) dihitung dari jumlah pertemuan kuliah terjadwal selama 1 semester (14 kali pertemuan tatap muka). Rata-rata kehadiran dosen dalam tiga tahun terakhir pada semester gasal adalah 85,66 % dan pada semester genap adalah 86,67% (Lampiran Tabel LED-4). Sedangkan rata-rata kehadiran mahasiswa pada semester gasal adalah 85% dan pada semester genap 88%. Gambar 2.8. Tingkat Persentasi Kehadiran Dosen 95% 90% Gasal
85%
Genap
80% 75% 2010/2011
2011/2012
2012/2013
Gambar 2.9. Tingkat Persentasi Kehadiran Mahasiswa 100% 80% 60%
Gasal
40%
Genap
20% 0% 2010/2011
SEKOLAH TINGGI HUKUM GARUT
2011/2012
2012/2013
Belum meratanya tingkat kehadiran mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan menyebabkan tingkat pemahaman materi berbeda dan mahasiswa yang harus mengikuti perbaikan nilai. Perbedaan tingkat kehadiran akan berdampak pada indeks prestasi lulusan mahasiswa. c. Kelulusan mata kuliah Rata-rata tingkat kelulusan mata kuliah persemester dalam tiga tahun terakhir akademik 2010/2011 s/d 2012/2013, semester gasal 94,67% dan semester genap 95,33%. Gambar 2.10. Tingkat Kelulusan Mata kuliah
100% 98% 96% 94% 92% 90% 88% 86% 84%
Gasal Genap
2010/2011 2011/2012 2012/2013
Gambar 2.11. Tingkat Distribusi Nilai Mata kuliah 50% 40%
A
30%
B
20%
D
10%
E
0% 2010/2011
2011/2012
2012/2013
Tidak tercapainya tingkat kelulusan 100% ini akan berakibat pada peningkatan jumlah mahasiswa yang mengikuti perbaikan nilai.
d. Waktu penyelesaian tugas akhir Dari data tahun 2010/2011 s/d 2012/2013, Rata-rata lama penyelesaian tugas akhir adalah 7 bulan (Lampiran Tabel LED-13). Beberapa faktor yang mempengaruhi lamanya dalam penyelesaian
SEKOLAH TINGGI HUKUM GARUT
tugas akhir antara lain mahasiswa kesulitan untuk mendapatkan judul tugas akhir, proses bimbingan kurang aktif dan terprogram, dan kurang ketersediaan referensi penunjang di pustaka. Gambar 2.12. Lama penyelesaian tugas akhir
8 6 4 2 0 2010/2011
2011/2012
2012/2011
e. Masa Studi Rata-rata persentase lama masa studi selama 3 Tahun terakhir akademik 2010/2011 s/d 2012/2013 (Lampiran Tabel LED-12) adalah 3 Tahun 9 Bulan (87.7%). Penyelesaian tugas akhir merupakan salah satu komponen yang menentukan dalam masa studi. Gambar 2.13. Rata-rata Masa Studi (tahun) 4.1 4 3.9 3.8 3.7 2010/2011
2011/2012
2012/2013
f. Akreditasi Sekolah Tinggi Hukum Garut sebagai sebuah perguruan tinggi sudah melakukan penjaminan mutu eksternal (akreditasi) yang dilakukan oleh BAN–PT (Lampiran Tabel LED-9). Gambar 2.14. Akreditasi Sekolah Tinggi Hukum Garut No 1 2 3
Tahun Akademik 2000/2001 2008/2009 2013/2014
SEKOLAH TINGGI HUKUM GARUT
Hasil Akreditasi C C B
g. Penelitian Dosen Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir (2010/2011 s/d 2012/2013) penelitian dengan sumber pendanaan dari luar Sekolah Tinggi Hukum Garut tidak ada (Lampiran Tabel LED-20). Gambar 2.15. Jumlah Penelitian 10 8 6 4 2 0 2010/2011
2011/2012
2012/2013
Rendahnya jumlah dan kualitas penelitian dosen dalam membuat proposal penelitian dengan sumber pendanaan dari luar Sekolah Tinggi Hukum Garut serta menulis karya ilmiah, karena kemampuan Dosen masih sangat lemah. Hal ini karena minimnya pengalaman, anggaran dan kurangnya kesempatan Dosen untuk mengikuti pelatihan dalam pembuatan proposal penelitian dan karya ilmiah. h. Pengabdian kepada Masyarakat Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan dalam 3 tahun terakhir mencapai 18 kegiatan pengabdian kepada masyarakat (Lampiran Tabel LED-22). Gambar 2.16. Jumlah Pengabdian kepada Masyarakat 7 6 5 4 3 2 1 0 2010/2011
2011/2012
2012/2013
Karena padatnya jadwal perkuliahan dan minimnya SDM dosen sehingga menyebabkan minimnya pengabdian kepada masyarakat.
SEKOLAH TINGGI HUKUM GARUT
3. Output a. IPK Lulusan Nilai IPK (Indeks Prestasi Kumulatif) rata-rata lulusan Sekolah Tinggi Hukum Garut 3 tahun terakhir (2010/2011 s/d 2012/2013) berdasarkan Data Lampiran Tabel LED-11 ditunjukkan pada Gambar 2.17. IPK mahasiswa Sekolah Tinggi Hukum Garut masih ada yang belum mencapai baseline yang ditetapkan (2.75). Gambar 2.17. IPK terendah dan tertinggi 4.5 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0
Terendah Tertinggi
2010/2011
2011/2012
2012/2013
Gambar 2.18. Profil Lulusan Berdasarkan IPK 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0
12 bulan (55.6%). Hal ini menunjukkan bahwa masa tunggu lulusan Sekolah Tinggi Hukum Garut relatif lama. Gaji pertama lulusan Sekolah Tinggi Hukum Garut selama 3 tahun terakhir 2010/2011 s/d 2012/2013 adalah Rp 500.000-Rp 1.000.000 sebanyak 10 orang (16,13%), Rp 1.000.000-Rp 3.000.000 sebanyak 45 orang (72,58%), lebih dari Rp 3.000.000 sebanyak 7 orang (11,29%). Berdasarkan hasil tracer study melalui penyebaran kuesioner pada 80 orang lulusan/alumni diperoleh informasi bahwa lulusan Sekolah Tinggi Hukum Garut yang menyatakan bahwa pekerjaan yang diperoleh sesuai dengan bidang ilmu yang diperoleh sebesar 75 % atau 60 orang dan yang menyatakan, pekerjaan yang diperoleh tidak sesuai dengan bidang ilmu yang di peroleh sebesar 25 % atau 20 orang. 2. Rasional Peningkatan mutu pendidikan di perguruan tinggi merupakan urgensi yang mendesak untuk segera dilakukan perbaikan. Peningkatan mutu itu pada dasarnya dapat dilakukan dengan strategi merubah salah satu dari subsistem : manusia, struktur, teknologi, dan proses organisasi. Kenyataan yang ada pada dewasa ini menunjukkan mutu lulusan perguruan tinggi itu tidak selalu dapat diterima dan mampu untuk bekerja sebagaimana yang diharapkan dunia kerja. Maraknya perguruan tinggi berpotensi merosotnya mutu lulusan, mengingat standarisasi mutu lulusan tidak menjadi tujuan tetapi hanya dilihat dari aspek kuantitas yakni bagaimana mendapatkan jumlah mahasiswa sebanyak-banyaknya. Begitupun dengan SEKOLAH TINGGI HUKUM GARUT
diberlakukannya otonomi kampus. Dimana perguruan tinggi negeri (PTN) dan swasta (PTS) memiliki kesamaan di dalam pengelolaan, sehingga ada kecenderungan untuk mencari dana yang memadai, namun terkadang mengabaikan aspek mutu itu sendiri. 3. Tujuan Tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatkan mutu lulusan melalui peningkatan kualitas pengajaran, perubahan muatan kurikulum dan peningkatan kualitas proses belajar mengajar di kelas. Dampak yang dikehendaki dari kegiatan ini adalah : a. Semakin singkatnya masa studi b. Meningkatnya produktivitas lulusan Sekolah Tinggi Hukum Garut c. Kesesuaian kurikulum dengan standar pendidikan nasional d. Peningkatan IPK Lulusan e. Semakin singkatnya masa tugas akhir. f. Menurunnya waktu tunggu mendapatkan kerja g. Meningkatnya rata-rata gaji pertama h. Kesesuaian bidang pekerjaan dengan kompetensi 4. Mekanisme dan Rancangan Kaitannya dengan kajian strategi peningkatan lulusan bermutu di perguruan tinggi, perubahan itu dilakukan pada subsistem manusia dan teknologi, yang meliputi: (1) mahasiswa yang di didik; (2) dosen sebagai pendidik dan pengajar; dan (3) sarana dan prasarana. Untuk mendapat mahasiswa dengan bibit yang terbaik, dapat dilakukan dengan sistem seleksi yang hanya mempertimbangkan mutu, bukan target jumlah mahasiswa sehingga output (lulusan) yang dihasilkan dapat diminati dipasar bursa tenaga kerja. Dosen selain sebagai pengajar, sekaligus sebagai pendidik yang mendidik calon ekonom menjadi manusia yang berahlak sebagaimana tujuan dari pendidikan. Untuk melaksanakan fungsi itu, dosen harus memiliki jabatan fungsional dan meningkatkan kemampuannya melalui pendidikan ke jenjang S2 ataupun S3 serta berbagai kegiatan seminar ataupun pelatihan. Detail dari mekanisme dan rancangan adalah sebagai berikut: a. Peningkatkan proses belajar mengajar Tahap I: Pengadaan bahan pustaka Tahap II : Penyusunan modul perkuliahan Tahap III : Pengadaan peralatan TIK dan pendidikan Tahap IV : Pengadaan peralatan non-TIK Tahap V : Mengadakan seminar b. Peningkatan Kualitas Staf Non Akademik Tahap I : Training di luar institusi Tahap II : In-House Training c. Peninjauan Kurikulum SEKOLAH TINGGI HUKUM GARUT
5. Sumberdaya yang dibutuhkan No 1
2
3
Sub aktivitas
Komponen Biaya
Peningkatkan Pengadaan bahan proses belajar pustaka mengajar Penyusunan modul perkuliahan Pengadaan peralatan TIK dan pendidikan Pengadaan peralatan non-TIK. Mengadakan seminar Peningkatan Training di luar institusi Kualitas Staf Non In-House Training. Akademik Peninjauan Lokakarya peninjauan Kurikulum kurikulum
Ditjen Dikti (Rp) 103.900.000
Dana Pendamping (Rp) -
-
30.000.000
66.000.000
-
71.100.000
-
20.000.000 40.000.000
25.000.000 -
40.000.000
-
6. Jadwal Pelaksanaan Rencana Aktivitas
01 02
03
04
05
Tahun 2014 06 07 08
09
10
11
12
Pembentukan tim evaluasi Penetapan Standar mutu In House Training, pengadaan bahan pustaka, penyusunan modul, pengadaan peralatan TIK Lokakarya Evaluasi pelaksanaan program 7. Indikator Keberhasilan Aktivitas Indikator Kinerja
Baseline
Rata-rata Masa studi lulusan Rasio lulusan terhadap
4 Tahun
Akhir Tahun 2014 3 Tahun 9 Bulan
80%
85%
SEKOLAH TINGGI HUKUM GARUT
Cara Pengukuran Indikator Kinerja Total lama studi lulusan/jumlah lulusan Jumlah mahasiswa
input Kesesuaian kurikulum dengan standar Rata-rata IPK lulusan Rata-rata masa tugas akhir
75%
80%
2,80
2,90
8 bulan
7 bulan
baru/lulusan Hasil dari evaluasi lembaga penjaminan mutu Total IPK lulusan/jumlah lulusan Jumlah lama penulisan tugas akhir mahasiswa yang lulusan /jumlah mahasiswa yang lulus tiap tahun.
8. Keberlanjutan Implementasi program yang telah berhasil dikembangkan akan terus dilaksanakan dibawah koordinasi Pembantu Ketua I/Bidang Akademik, Pembantu Ketua III/Bidang Kemahasiswaan dan Ketua Program Studi. Untuk selanjutnya program-program penyempurnaan dan pengembangan akan terus dilakukan sesuai dengan komitmen Ketua Sekolah Tinggi Hukum Garut yang akan mendukung program tersebut dengan dana dari perguruan tinggi sendiri. 9. Penanggungjawab Aktivitas Tia Aristutia, SH.MH. B. Peningkatan sarana dan prasarna 1. Latar Belakang Berdasarkan hasil evaluasi diri BAB II halaman 25, sarana dan prasarana kampus dipandang belum cukup optimal, tetapi bila ditinjau dari kegiatan yang telah dan sedang terlaksana kegiatan dapat berjalan dengan hasil yang baik serta ditunjang dengan penjadwalan pemakaian sarana dan prasarana yang terkoordinir membuat ketersediaan sarana yang ada dapat dimanfaatkan dengan efektif dan efisien tanpa mengurangi makna dan tujuan yang ingin dicapai. Saat ini Sekolah Tinggi Hukum Garut memiliki 5 gedung yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan perkuliahan. Masing-masing gedung memiliki kapasitas daya tampung mahasiswa sekitar 30 orang sehingga masih kekurangan ruang perkuliahan untuk menampung seluruh mahasiswa aktif. Selain itu tiap ruangan belum dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti AC dan Proyektor untuk menunjang proses belajar mengajar di Sekolah Tinggi Hukum Garut. Fasilitas Laboratorium Hukum sebagai pendukung proses pembelajaran Sekolah Tinggi Hukum Garut belum dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai seperti AC, komputer, kursi dan meja persidangan. Selain itu di perpustakaan Sekolah Tinggi Hukum Garut belum memiliki ruang khusus untuk ruang baca mahasiswa. SEKOLAH TINGGI HUKUM GARUT
2. Rasional Sebagaimana diketahui bahwa era globalisasi adalah era persaingan mutu atau kualitas dari suatu produk yang bermutu akan diminati oleh konsumen, sebaliknya apabila produk itu tidak bermutu maka akan ditinggalkan oleh konsumen. Begitupun juga perguruan tinggi di era globalisasi harus berbasis pada mutu, bagaimana perguruan tinggi dalam kegiatan jasa pendidikan maupun pengembangan sumber daya manusia yang memiliki keunggulankeunggulan. Para mahasiswa sebagai calon sarjana hukum yang sedang menuntut ilmu di perguruan tinggi sesungguhnya mengharapkan sarana dan prasarana yang memadai untuk memunjang proses belajar mengajar. Dengan dilengkapi sarana dan prasarana yang memadai maka akan menghasilkan lulusan yang cuku berkualitas. Semuanya itu diperlukan sebagai persiapan memasuki dunia kerja dan atau persiapan membuka lapangan kerja dengan mengharapkan kehidupan yang lebih baik dan kesejahteraan lahir serta batin. 3. Tujuan Dampak yang dikehendaki dari kegiatan ini adalah : a. Menambah ruang kelas yang baru b. Meningkatkan fasilitas ruang administrasi dan ruang akademik. c. Menyeimbangkan rasio antara dosen dengan tenaga kependidikan. d. Meningkatkan sistem pemeliharan sarana e. Menambah ruang Unit Kegiatan Kemahasiswaan. f. Mengupayakan dana khusus untuk pemeliharaan sarana g. Meningkatkan kenyamanan pada tiap-tiap ruang kelas untuk menciptakan suasana kademik yang baik bagi dosen dan mahasiswa. h. Membangun ruang audio-visual untuk kegiatan seminar, kuliah tamu. 4. Mekanisme dan Rancangan a. Pembangunan Sarana dan Prasana Perkuliahan Tahap I : Pembangunan Ruang Kuliah Tahap II : Pengadaan furniture kelas Tahap III : Pengadaan peralatan pendukung. b. Renovasi laboratorium Tahap I : Renovasi laboratorium Tahap II : Pengadaan furniture laboratorium Tahap III : Pengadaan peralatan laboratorium. c. Peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan 5. Sumberdaya yang dibutuhkan No
Sub aktivitas
Komponen Biaya
SEKOLAH TINGGI HUKUM GARUT
Ditjen Dikti (Rp)
Dana Pendamping (Rp)
1
2
3
Pembangunan Sarana dan Prasana Perkuliahan
Pembangunan Ruang Kuliah Pengadaan furniture kelas Pengadaan peralatan pendukung. Renovasi Renovasi laboratorium laboratorium Pengadaan furniture laboratorium Pengadaan peralatan pendukung. Peningkatan Pengadaan Nonsarana dan TIK perpustakaan prasarana perpustakaan
576.000.000
-
80.000.000
-
40.000.000
-
168.000.000
-
71.100.000
-
10.000.000
-
10.000.000
-
6. Jadwal Pelaksanaan Rencana Aktivitas
01 02
03
04
05
Tahun 2014 06 07 08
09
10
11
12
Pembentukan Tim tender Pengumuman tender kepada masyarakat umum Pelaksanaan tender Pelaksanaan program Monitoring program Evaluasi 7. Indikator Keberhasilan Aktivitas Indikator Kinerja Pembangunan Sarana Prasana Perkuliahan Renovasi perpustakaan Peningkatan sarana prasarana laboratorium
Cara Pengukuran Indikator Kinerja dan Ada 5 kelas Kemajuan pembangunan kelas Tidak ada Memiliki ruang Kemajuan renovasi ruang baca baca kelas dan Belum Dilengkapai Ketersedian sarana dan dilengkapai AC dan alat prasarana di AC dan alat peraga. laboratorium peraga.
SEKOLAH TINGGI HUKUM GARUT
Baseline
Akhir Tahun 2014 Ada 8 kelas
8. Keberlanjutan Implementasi program yang telah berhasil dikembangkan akan terus dilaksanakan dibawah koordinasi Bagian peralatan dan perlengkapan, Pembantu Ketua II/Bidang Administras Umum dan Keuangan. Untuk selanjutnya program-program penyempurnaan dan pengembangan akan terus dilakukan sesuai dengan komitmen Ketua Sekolah Tinggi Hukum Garut yang akan mendukung program tersebut dengan dana dari perguruan tinggi sendiri. 9. Penanggungjawab Aktivitas Pelaksana Program : Latip Wiriatmadja, SH. C. Peningkatan Sistem Informasi 1. Latar Belakang Penyediaan sistem informasi sebagai pendukung proses administrasi pendidikan pada sebuah perguruan tinggi merupakan suatu kepentingan yang mutlak pada era saat ini. Penyediaan sistem informasi yang biasanya dilakukan pada sebuah perguruan tinggi biasanya terpecah pecah dalam beberapa sub sistem yang tidak terintegrasi. Keadaan tersebut menimbulkan kesulitan pada saat akan melakukan integrasi sistem. Berdasarkan hasil evaluasi diri pada BAB II halaman 24 menunjukkan bahwa sistem informasi Sekolah Tinggi Hukum Garut memegang peranan yang sangat vital dalam menunjang proses belajar mengajar. Dimana sistem informasi akademik belum semuanya dikelola secara komputerisasi dan terintegrasi dengan server sehingga tidak dapat diakses oleh seluruh sivitas akademika. Perpustakaan digital merupakan fasilitas yang belum ada di perpustakaan Sekolah Tinggi Hukum Garut. Perpustakaan maya ini didalamnya terdapat banyak referensi buku-buku hukum untuk dibaca secara digital dan dapat diakses oleh mahasiswa, dosen dan yang berkepentingan untuk akses ke perpustakaan digital Sekolah Tinggi Hukum Garut. 2. Rasional Dengan dikembangkanya sistem pengelolaan data dan informasi ini sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengolahan data dan informasi sehingga dapat menunjang peningkatan mutu pendidikan dan pemenuhan kebutuhan bagi stakeholders dalam memperoleh data dan informasi yang berhubungan dengan perguruan tinggi akan terpenuhi. Mengingat pentingnya peranan ICT dalam mengelola data dan informasi sebagai usulan aktifitas untuk meningingkatkan kualitas pembelajaran adalah dengan perbaikan pengajaran tentu akan berpengaruh terhadap kemampuan mahasiswa untuk menerima materi sesuai dengan muatan kurikulum. Sedangkan perubahan muatan diharapkan materi pengajaran dapat terus mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan industri. Juga Perbaikan prasarana pembelajaran diharapkan dapat meningkatkan utilitas pembelajaran, SEKOLAH TINGGI HUKUM GARUT
peningkatan kenyamanan proses belajar mengajar, maka dalam implementasinya dengan pengelolaan semua aspek tersebut secara integratif, hati-hati dan sesuai dengan kebutuhan maka aktivitas diharapkan bisa mengatasi permasalahan tersebut diatas. 3. Tujuan Perguruan Tinggi melakukan pelayanan terhadap mahasiswa dengan berbagai problemnya merupakan institusi yang sangat membutuhkan kehadiran teknologi informasi sebagai pendukung peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan. Sistem Informasi Akademik(SIA) merupakan kebutuhan yang layak dipertimbangkan untuk diterapkan untuk mendapai efisiensi dan efektifitas pelayanan administrasi akademik. Demikian juga dengan pelayanan di perpustakaan (Sistem Informasi Perpustakaan) maupun administrasi keuangan mahasiswa (Sistem Informasi Pembayaraan Mahasiswa). Dampak yang dikehendaki dari kegiatan ini adalah : a. Ruang kelas yang dilengkapi alat peraga komputer. b. Mempunyai sistem informasi yang terintegrasi secara menyeluruh di STH Garut. c. Meningkatkan kualitas pengelolaan dengan menjadikan informasi akademis STH Garut dapat disimpan, disesuaikan, di up-date, dan diduplikasikan secara mudah dan cepat; d. Meningkatkan kualitas pelayanan informasi akademik. 4. Mekanisme dan Rancangan a. Meningkatkan keahlian manajemen data bagi dosen dan karyawan Kegiatan pengembangan staf (training, magang), Tahapan yang dilakukan adalah mengirim staf untuk mengikuti pendidikan non gelar tentang jaringan dan basis data, dan menyiapkan sarana dan prasarana yang mendukung terwujudnya sistem informasi Mendata setiap unit kerja yang memiliki sumber data untuk persiapan pembuatan basis data. b. Meningkatkan Kualitas Sistem Informasi Manajemen Menerapkan sistem informasi managemen yang telah didesain dan sudah terintegrasi dengan basis data. Tahapan yang dilakukan adalah mengirim staf untuk mengikuti pelatihan perancangan sistem informasi dan menyiapkan sarana dengan melalui kegiatan penambahan koleksi pustaka yang berbasis jaringan serta perbaikan sistem informasi berbasis sehingga berbasis web dan terintegrasi.
SEKOLAH TINGGI HUKUM GARUT
5.Sumberdaya yang dibutuhkan No 1
2
Sub aktivitas
Komponen Biaya Meningkatkan keahlian Pendidikan non manajemen data bagi gelar dosen dan karyawan Meningkatkan Kualitas Sofware Sistem Informasi Lokakarya Manajemen Perguruan Tinggi
Ditjen Dikti (Rp) 40.000.000
Dana Pendamping (Rp) -
150.000.000
-
6. Jadwal Pelaksanaan Rencana Aktivitas
01 02
03
04
05
Tahun 2014 06 07 08
09
10
11
12
Training di Luar Institusi Lokakarya Perencanaan dan Sosialisasi Sistem Informasi Manajemen Perguruan tinggi Pengembangan Software Sistem Informasi Manajemen Perguruan Tinggi 7. Indikator Keberhasilan Aktivitas Indikator Kinerja
Baseline
Tersusunnya data-base sistem informasi secara sistematik dan efektif Berfungsinya unit pengelola sistem informasi secara mantap
50%
Akhir Tahun 2014 75%
40%
65%
Data-base sumber daya (fasilitas) dan kepakaran, hasil penelitian, teknologi, dan jasa selalu mutakhir Tingkat Kepuasan pelayanan Administrasi
45 %
60%
60%
75%
SEKOLAH TINGGI HUKUM GARUT
Cara Pengukuran Indikator Kinerja Sistem Informasi data Akademik, Perpustakaan, keuangan Sistem Informasi data Akademik, Perpustakaan, keuangan, jurnal ilmiah Sistem Informasi data Akademik, Perpustakaan, Jurnal ilmiah Survei dengan quesioner
8.Keberlanjutan Implementasi program yang telah berhasil dikembangkan akan terus dilaksanakan dibawah koordinasi Bagian Informasi dan teknologi, Pembantu Ketua I/Bidang Akademik, Pembantu Ketua II/Bidang Administras Umum dan Keuangan, Pembantu Ketua III/Bidang Kemahasiswaan, dan Ketua Program Studi. Untuk selanjutnya program-program penyempurnaan dan pengembangan akan terus dilakukan sesuai dengan komitmen Ketua Sekolah Tinggi Hukum Garut yang akan mendukung program tersebut dengan dana dari perguruan tinggi sendiri. 9.Penanggungjawab Aktivitas Bambang A.Hadiansyah,S.KM.
SEKOLAH TINGGI HUKUM GARUT
BAB 5 MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN PHP-PTS PMBR
Sekolah Tinggi Hukum Garut mengusulkan PHP-PTS Peningkatan Mutu Pembelajaran dan Relevansi (PMBR) sebagai bagian dari program yang tidak terpisahkan dalam pengembangan Sekolah Tinggi Hukum Garut dalam upaya mewujudkan visi dan misi sebagai perguruan tinggi yang unggul dan berkualitas dengan dilandasi iman dan takwa untuk menghasilkan sarjana hukum yang bertumpu pada pilar kepakaran dan profesionalisme dalam bidang ilmu hukum di Jawa Barat tahun 2020. Atas arahan Ketua Sekolah Tinggi Hukum Garut, pengusulan PHP-PTS PMBR mengacu pada Rencana Strategis Sekolah Tinggi Hukum Garut 2012-2017 dan disesuaikan dengan rencana pengembangan manajemen pengelolaan Sekolah Tinggi Hukum Garut. Rencana pelaksanaan kegiatan PHP-PTS PMBR akan menjadi bagian dari Rencana Program dan Anggaran Sekolah Tinggi Hukum Garut. Dengan demikian, program-program yang diusulkan dalam PHP-PTS PMBR secara langsung dan sepenuhnya menjadi bagian dari pengembangan Sekolah Tinggi Hukum Garut secara keseluruhan dan akan dilaksanakan oleh unit-unit kerja terkait. A. Organisasi pelaksanaan kegiatan Organisasi dari pelaksanaan program PHP-PTS PMBR dapat dijelaskan sebagai berikut: Ketua Sekolah Tinggi Hukum Garut sebagai penanggungjawab akan bertanggungjawab atas seluruh aktivitas PHP-PTS PMBR. Untuk memudahkan melakukan kontrol terhadap pelaksanaan aktifitas PHP-PTS PMBR, Ketua menunjuk Tim Monitoring-evaluasi dan Audit Internal. Selanjutnya untuk mengatur secara teknis, ditunjuk Ketua Pelaksana sebagai Penanggung Jawab yang mengatur teknis pelaksanaan PHP-PTS PMBR. Program PHP-PTS PMBR dalam rangka Peningkatan Mutu Pembelajaran dan Relevansi melalui peningkatan efektivitas input, proses dan output pada proses belajar mengajar dilaksanakan dengan melibatkan unit terkait yaitu Ketua Program Studi. Untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan PHP-PTS PMBR, ketua membentuk masing-masing koordinator di setiap program yaitu koordinator program pengembangan, koordinator keuangan dan koordinator pengadaan barang dan jasa. Organisasi pelaksana kegiatan program PHP-PTS PMBR akan melekat pada struktur organisasi, yang melibatkan pejabat struktural dan unit-unit yang ada di STH Garut. Tanggung jawab dan pejabat struktural serta unit terkait di dalam dalam implementasi program PHP-PTS adalah sebagai berikut: 1. Penanggung Jawab 2. Tim Monitoring-evaluasi dan Audit Internal 3. Ketua Pelaksana Program 4. Sekretaris 5. Bendahara
SEKOLAH TINGGI HUKUM GARUT
6. Koordinator program pengembangan, koordinator keuangan dan koordinator pengadaan barang dan jasa. STRUKTUR PELAKSANA PHP-PTS PMBR TAHUN ANGGARAN 2013 Penanggung Jawab Kegiatan HJ.IETJE FATIMAH,SH.MSi.
Ketua Pelaksana Program JUANDA
dan dan
Bendahara HJ.DIAH PUSPITA,SH
Sekretaris TIA ARISTUTIA,SH.MH.
Koordinator program pengembangan
Tim Monitoring Evaluasi Internal Audit Internal
Koordinator keuangan
Koordinator pengadaan barang dan jasa
Adapun rincian tugas dan tanggung jawab personil secara rinci diuraikan sebagai berikut : 1. Penanggung Jawab, bertugas dan bertanggung jawab dalam: a. Merumuskan aspek-aspek pengembangan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan pendidikan untuk meningkatkan efisiensi internal sesuai dengan misi, visi dan arah kebijakan pembangunan Sekolah Tinggi Hukum Garut. SEKOLAH TINGGI HUKUM GARUT
b. Berkoordinasi
2.
3.
4.
5.
dengan Ketua pelaksana program dalam memantau perkembangan pekerjaan tim, dan bertanggung jawab atas kebenaran hasil pekerjaan yang telah disusun. c. Memfasilitasi segala keperluan tim dalam kegiatan pekerjaan. Ketua Pelaksana, bertugas dan bertanggung jawab dalam : a. Merumuskan kerangka pemikiran program kerja dengan Ketua Program Studi dengan melibatkan semua anggota tim. b. Merumuskan rencana kerja tim dan mengatur pembagian tugas personil seta mengkoordinasi tim. c. Secara berkala mengevaluasi hasil pekerjaan tim bersama koordinator program. d. Melaksanakan editing dan kontrol akhir dari laporan hasil kerja tim (proposal) secara keseluruhan. Sekretaris, bertugas dan bertanggung jawab dalam : a. Mempersiapkan dokumen yang diperlukan untuk penyusunan studi. b. Melakukan konsultasi dengan Ketua Pelaksana. c. Melakukan monitoring hasil kerja Koordinator program. d. Membantu Ketua dalam melaksanakan editing dan kontrol akhir dari laporan hasil kerja tim (proposal) secara keseluruhan. Bendahara, bertugas dan bertanggung jawab dalam : a. Melaksanakan pengelolaan keuangan program kegiatan b. Berkoordinasi dengan Pembantu Ketua II/Bidang Administrasi Umum dan Keuangan dalam pengaturan alokasi anggaran. c. Membantu melakukan monitoring hasil kerja Koordinator program bersama Ketua Pelaksana. d. Membantu Ketua dalam melaksanakan editing dan kontrol akhir dari laporan hasil kerja tim (proposal) secara keseluruhan. Koordinator Program, bertugas dan bertanggung jawab dalam; a. Melaksanakan aktivitas kegiatan program. b. Membuat laporan hasil kegiatan hasil kegiatan. c. Pengarsipan dokumen dan surat-menyurat.
B. Mekanisme pelaksanaan kegiatan Koordinasi kegiatan Program PHP-PTS PMBR akan dilakukan melalui mekanisme rapat koordinasi dalam rangka persiapan, perencanaan, implementasi, monitoring, dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan program. Mekanisme koordinasi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut: 1. Rapat Koordinasi Persiapan Implementasi Kegiatan Rapat koordinasi persiapan implementasi kegiatan akan mencakup sistem koordinasi antara unit-unit yang terkait dengan Penanggung Jawab Kegiatan untuk penyusunan panduan pelaksanaan program, sistem
SEKOLAH TINGGI HUKUM GARUT
evaluasi dan monitoring, sistem pelaporan program, sistem pengadaan jasa, sistem informasi. Untuk itu, Koordinator program akan mengurai mekanisme dan rancangan kegiatan ke dalam langkah-langkah kerja konkrit yang akan dilaksanakan. 2. Rapat Koordinasi Implementasi Kegiatan Rapat koordinasi akan dipimpin oleh Ketua Pelaksana Program dengan melibatkan koordinator program kegiatan sebagai persiapan dan implementasi kegiatan setiap program. Rapat implementasi akan dilaksanakan secara periodik disesuaikan dengan kebutuhan, minimal satu bulan sekali. 3. Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Internal Selama Program PHP-PTS PMBR berlangsung akan dilaksanakan serangkaian kegiatan monitoring dan evaluasi internal. Kegiatan monitoring dan evaluasi internal ditujukan untuk memantau kemajuan pelaksanaan setiap kegiatan atau aktivitas secara khusus dan pelaksanaan program secara umum. Kegiatan monitoring dan evaluasi internal ini akan dilaksanakan dalam bentuk diskusi dan konsultasi dengan para koordinator program. 4. Rapat Pelaporan Kegiatan Pelaporan kegiatan Program PHP-PTS PMBR dibuat sesuai dengan uraian Iangkah-langkah kerja kongkrit secara periodik. Pada rapat koordinator program akan dilakukan penilaian terhadap prestasi fisik penyelesaian setiap langkah tersebut. Masalah-masalah yang ditemui akan didiskusikan secara komprehensif dan dicari alternatif penyelesaiannya sebagal tindakan perbaikan dimasa yang akan datang. Secara formal, pelaporan akan mengikuti format-format yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti). C. Mekanisme pengelolaan keuangan Pengelolaan keuangan program PHP-PTS PMBR mengacu pada ketentuan yang berlaku di Sekolah Tinggi Hukum Garut sebagai berikut: 1. Pengelolaan a. Tahun anggaran Sekolah Tinggi Hukum Garut berlaku mulai 1 September sampai 31 Agustus sesuai berlakunya tahun akademik. b. Tata cara pengelolaan keuangan Sekolah Tinggi Hukum Garut disesuaikan dengan kebutuhan universitas dengan memperhatikan efektivitas, efisiensi, otonomi, dan akuntabilitas. c. Tata cara pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran yang berasal dari pemerintah dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pengelolaan anggaran pendapatan. d. Tata cara pengelolaan keuangan Sekolah Tinggi Hukum Garut ditetapkan oleh Ketua Sekolah Tinggi Hukum Garut.
SEKOLAH TINGGI HUKUM GARUT
2. Akuntabilitas a. Dalam waktu 5 (lima) bulan setelah tutup buku pada tahun tersebut, Ketua Sekolah Tinggi Hukum Garut setelah mendapat persetujuan dari Senat Sekolah Tinggi Hukum Garut menyampaikan laporan tahunan kepada Yayasan : 1) laporan keuangan yang meliputi neraca, laporan arus kas, dan laporan perubahan aktiva bersih. 2) laporan akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi keadaan, kinerja, serta hasil-hasil yang telah dicapai lembaga. 3) laporan ketenagakerjaan Sekolah Tinggi Hukum Garut yang meliputi keadaan, kinerja, dan kemajuan yang telah dicapai. b. Laporan keuangan yang diperiksa pengawas fungsional disusun menurut standar akuntansi yang berlaku. c. Laporan keuangan tahunan dan laporan akademik tahunan ditandatangani oleh semua anggota pimpinan Sekolah Tinggi Hukum Garut. d. Dalam hal terdapat anggota pimpinan Sekolah Tinggi Hukum Garut tidak menandatangani laporan keuangan tahunan dan laporan akademik tahunan harus disebutkan alasan secara tertulis dalam berita acara penandatanganan. e. Laporan keuangan tahunan yang telah mendapat pengesahan dari akuntan publik menjadi informasi publik. D. Sistem pengadaan barang Pengadaan barang dan jasa, dan pekerjaan sipil akan mengikuti aturan resmi yang berlaku dari pemerintah yaitu Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 dan perubahannya Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012. Dalam peraturan tersebut telah diatur prosedur pembelian barang berdasarkan kelompok harga. Harga barang yang akan dibeli menentukan prosedur yang harus ditempuh yang terklasifikasi sebagai pembelian langsung, penunjukan langsung, dan penawaran umum terbuka (tender). Proses tender juga harus mengikuti serangkaian aturan yang berlaku yaitu misalnya pengumuman di surat kabar, publikasi di website, dan sebagainya. Siklus pengadaan barang dan jasa, dan pekerjaan sipil adalah: Merencanakan pengadaan barang dan jasa / pekerjaan sipil; Membentuk panitia pengadaan; Menetapkan sistem pengadaan; Menyusun jadwal pengadaan; Menyusun Owner Estimate; Menyusun Dokumen Pengadaan; Melaksanakan Pengadaan; Menyusun Kontrak; Melaksanakan kontrak. SEKOLAH TINGGI HUKUM GARUT
Siklus kegiatan ini akan melibatkan pengguna, yaitu setiap unit pelaksanaan program terkait, Tim Pengadaan dan Ketua Pelaksana Program. Tim Pengadaan terdiri dari sedikitnya 5 orang dan semuanya harus memenuhi kualifikasi tertentu (salah satunya adalah harus bersertifikat). Apabila lembaga tidak dapat membentuk tim pengadaan internal dengan kualifikasi sebagaimana yang dipersyaratkan, maka perlu direkrut personil dari pihak di luar Sekolah Tinggi Hukum Garut. E. Mekanisme monitoring dan evaluasi internal Dalam rangka mengetahui keberhasilan program PHP-PTS PMBR yang dilaksanakan Sekolah Tinggi Hukum Garut, maka selama kurun waktu implementasi program, akan dilakukan Monitoring dan Evaluasi oleh Tim Monitoring dan Evaluasi Internal dan Audit Internal yang ditunjuk oleh Ketua yaitu sebagai berikut: 1. Baseline Evaluation a. Mengkonfirmasi kembali kondisi yang tertulis di dalam Proposal maupun PIP (Project Implementation Plan) dengan kondisi yang ada di unit terkait. b. Penentuan dan kesepakatan mengenai Indikator Kinerja Awal (baseline performance indicators) pelaksanaan program PHP-PTS PMBR. c. Menilai kemungkinan ketercapaian indikator kinerja yang dijanjikan untuk Midterm dan Final Project d. Identifikasi hambatan dan kendala yang mungkin akan dihadapi oleh unit terkait di masa mendatang, serta memberikan saran-saran dan solusi penyelesaian masalah tersebut e. Memberikan penjelasan pada pihak-pihak terkait mengenai mekanisme kerja implementasi program PHP-PTS PMBR. 2. Midterm Evaluation a. Melihat secara langsung dampak dari pelaksanaan proyek program PHPPTS PMBR pada pertengahan masa pelaksanaan proyek, baik yang dilihat sendiri oleh Tim Monitoring dan Evaluasi Internal dan Audit Internal maupun yang dialami dan dirasakan oleh sivitas akademika yang ada di Sekolah Tinggi Hukum Garut. a. Melihat arah perkembangan unit-unit terkait yang menjadi guarantees program PHP-PTS PMBR, apakah sesuai dengan keinginan/tujuan yang ingin dicapai. b. Menggali kemungkinan-kemungkinan untuk menjaga keberlangsungan (sustainability) hasil pengembangan yang telah dicapai oleh unit-unit terkait tersebut. 3. Final Project Evaluation a. Melihat secara langsung dampak dari pelaksanaan program PHP-PTS PMBR pada akhir pelaksanaan proyek, baik yang dilihat sendiri oleh Tim Tim Monitoring dan Evaluasi Internal dan Audit Internal maupun yang SEKOLAH TINGGI HUKUM GARUT
b. c.
dialami dan dirasakan oleh sivitas akademika Sekolah Tinggi Hukum Garut Melihat arah perkembangan selanjutnya unit-unit terkait yang menjadi guarantees program PHP-PTS PMBR. Melihat usaha-usaha yang telah dan akan dilaksanakan untuk menjaga keberlangsungan (sustainability) hasil pengembangan yang telah dicapai oleh unit-unit terkait tersebut.
SEKOLAH TINGGI HUKUM GARUT
BAB 6 REKAPITULASI ANGGARAN
NO
Komponen Biaya/Rincian Belanja
1
PengadaanBarang A. Pengadaan bahan pustaka B. Pengadaan alat laboratorium Non TIK C. Pengadaan peralatan TIK dan Pendidikan (komputer, LCD, server, laptop, dll) D. Pengadaan Software aplikasi E. Pengadaan Funiture kelas / laboratorium / ruang layanan administrasi akademik F. Pengadaan Peralatan Pendukung Pekerjaan Sipil (Civil Work) G. Renovasi Laboratorium H. Pembangunan Baru Kelas Pengembangan Staf Non Gelar A. Pelatihan/magang di luar instansi B. In-house training Pengembangan Program TOTAL DANA PHP-PTS PMBR DIKTI Dana Pendampingan (Dana DRK) A. Pengembangan Modul B. Lokakarya C. Manajemen Program - Honorarium Pengelola - Honorarium Tim Pengadaan - Honorarium Tim Penerima Barang - Monitoring dan Evaluasi internal PT - Biaya Proses Pengadaan (Iklan) - ATK - Konsumsi Rapat - Akomodasi Rapat - Transport lokal TOTAL DANA DRK TOTAL DANA PHP PTS PMBR dan DRK
2
3
4 5
SEKOLAH TINGGI HUKUM GARUT
Perhitungan Tahun 2014 Volume Harga Jumlah Biaya Satuan (Rp) (Rp) 656.000.000 1 Paket 103.900.000 103.900.000 1 Paket 71.100.000 71.100.000 1 Paket 175.000.000 175.000.000
2 Paket 1 Paket
75.000.000 100.000.000
150.000.000 100.000.000
1 Paket
56.000.000
1 Paket 4 Paket
168.000.000 144.000.000
1 Paket 2 Paket 1 Paket
20.000.000 20.000.000
56.000.000 744.000.000 168.000.000 576.000.000 60.000.000 20.000.000 40.000.000 40.000.000 1.500.000.000
4 Paket 2 Paket
7.500.000 25.000.000
30.000.000 50.000.000
15.000.000 12.500.000 10.000.000 10.000.000 3.500.000 7.500.000 5.000.000 2.500.000 4.000.000
15.000.000 12.500.000 10.000.000 10.000.000 3.500.000 7.500.000 5.000.000 2.500.000 4.000.000 150.000.000 1.650.000.000
Formulir Keuangan 1 Nama Hibah Nama PT Pengusul Hibah
: Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Tahun 2014 : Program Hibah Pembinaan PTS : Sekolah Tinggi Hukum Garut
Pengembangan Program
Pengembangan Staf Tidak Bergelar
175.000 150.000 100.000 56.000 744.000 60.000 40.000 1.500.000
71.100
175.000 150.000 100.000 56.000 744.000 60.000 40.000 1.500.000
4,74%
11,67%
Total Usulan 103.900 Anggaran Prosentase Usulan 6,93% Anggaran
SEKOLAH TINGGI HUKUM GARUT
10%
6,67%
Peralatan pendukung
71.100
Furniture
103.900
Software
2014
Peralatan Pendidikan dan TIK
1
Peralatan Lab.non-TIK
Tahun /Aktivitas
Bahan Pustaka
No
Pekerjaan Sipil
Komponen Pembiayaan (Ribu Rp)
3,73%
49,6%
4%
2,66%
Total
100%
Lampiran C. Formulir Spesifikasi Rinci Pengadaan Barang dan Pekerjaan Sipil SPESIFIKASI RINCI UNTUK PENGADAAN BAHAN PUSTAKA TAHUN 2014 Metode Pengadaan: Judul Buku
Pengarang
Penerbit
ISBN
Perkiraan Perkiraan Total Biaya Mata Kuliah Jumlah Biaya per (Ribuan Terkait Unit Rupiah) 20 45.000 900.000 Ilmu Perundangundangan 20 65.000 1.300.000 Hukum Administrasi Negara 25 41.000 1.025.000 Hukum Ketenagakerjaan 15 50.000 750.000 Hukum Pidana
ASAS-ASAS Prof. Yuliandri PEMBENTUKAN PER-UUAN HUKUM ADMINISTRASI Ridwan HR NEGARA
Raja Grafindo
978-979-769259-9
Raja Grafindo
979-769-028-8
DASAR-DASAR HUKUM PERBURUHAN BENTUK-BENTUK PERWUJUDAN DELIK (Revisi) HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA (Edisi Revisi) HUKUM ADAT INDONESIA
Zainal Asikin, dkk
Raja Grafindo Raja Grafindo
979-421-349-7
Zairin Harahap
Raja Grafindo
979-421-673-9
20
34.000
Soerjono Soekanto
979-421-058-7
23
57.000
1.311.000 Hukum Adat
HUKUM INTERNASIONAL: Suatu Pengantar
Sefriani
Raja Grafindo Raja Grafindo
978-979-769296-4
25
69.000
1.656.000 Hukum Internasional
Andi Hamzah
SEKOLAH TINGGI HUKUM GARUT
979-769-070-9
680.000 Hukum TUN
Acara
HIMPUNAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA HUKUM KEUANGAN NEGARA EDISI REVISI HUKUM PENATAAN RUANG DAN PENATAGUNAAN TANAH
Darmanto & Farianto
Raja Grafindo Raja Grafindo Raja Grafindo
978-979-769235-3 978-979-769360-2 978-979-769222-3
15
88.000
20
55.000
19
38.000
Hasni, SH., MH
Raja Grafindo
979-769-186-8
15
94.000
HUKUM PERLINDUNGAN DAN PENGANGKATAN ANAK DI INDONESIA HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN HUKUM PIDANA
H. Ahmad Kamil dan H.M. Fauzan
Raja Grafindo
979-769-134-9
20
71.000
1.420.000 Hukum Perdata
Ahmadi Miru
979-421-978-9
20
55.000
24
53.000
Ni'matul Huda
25
53.000
1.325.000 Ilmu Negara
KEJAHATAN DIBIDANG PERPAJAKAN KEJAHATAN TERHADAP KEAMANAN NEGARA
Djafar Saidi
978-979-769366-4 978-979-769297-1 978-979-769331-2 979-421-896-0
1.100.000 HAKI dan Alih Teknologi 1.272.000 Hukum Pidana
ILMU NEGARA
Raja Grafindo Raja Grafindo Raja Grafindo Raja Grafindo Raja Grafindo
25
39.000
25
25.000
Takdir Rahmadi Muhammad Djafar Saidi
Teguh Sulistio
Drs. Adami Chazawi, S.H.
SEKOLAH TINGGI HUKUM GARUT
1.320.000 Hukum Acara perdata 1.100.000 Hukum Lingkungan 722.000 Hukum Keuangan Negara 1.410.000 Hukum Tanah dan Tata Ruang
975.000 KAPSEL Hukum Pidana 625.000 Hukum Pidana
KEJAHATAN TERHADAP TUBUH DAN NYAWA KEWENANGAN PEMERINTAH DI BIDANG PERTANAHAN KONSTITUSI & HUKUM DALAM KONTROVERSI ISU KRIMINOLOGI KUHP DAN KUHAP Dilengkapi Yurispridensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad MEMAHAMI HUKUM DARI KONSTRUKSI SAMPAI IMPLEMENTASI PEMBERANTASAN KORUPSI* PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH PENEGAKAN HUKUM PSIKOTROPIKA PENGANTAR ILMU HUKUM PENGANTAR HUKUM PAJAK
Drs. Adami Chazawi, S.H.
Raja Grafindo
979-421-798-0
25
28.000
700.000 Hukum Pidana
Ny. Arie Sukanti H; Markus Gunawan
Raja Grafindo
979-769-180-6
20
42.000
840.000 Hukum Agraria
Moh.Mahfud MD
Raja Grafindo
978-979-769275-9
24
67.000
Topo Santoso & Eva AZ R. Soenarto Soerodibroto
Raja Grafindo Raja Grafindo
979-421-837-5
30
23.000
979-421-288-1
23
73.000
1.679.000 Hukum Pidana
Acara
Satya Arinanto &Ninuk Raja (Ed.) Grafindo
978-979-769278-0
27
90.000
2.430.000 Hukum Pidana
Acara
Andi Hamzah
979-3654-82-1
22
63.000
978-979-769368-8 978-979-769379-4 979-421-174-5
20
44.000
25
41.000
28
37.000
979-421-348-9
20
35.000
1.386.000 KAPSEL Hukum Pidana 880.000 Hukum Tata Negara 1.025.000 KAPSEL Hukum Pidana 1.036.000 Pengantar Imu Hukum 700.000 Hukum Pajak
Dian Bakti S Dr. Siswanto Sunarso, SH., MH Soedjono Dirjosisworo H. Bohari, SH, MS
SEKOLAH TINGGI HUKUM GARUT
Raja Grafindo Raja Grafindo Raja Grafindo Raja Grafindo Raja Grafindo
1.608.000 Hukum Negara
Tata
690.000 Kriminologi
PENGANTAR HUKUM KETENAGAKERJAAN (EDISI REVISI) PENGANTAR HUKUM INDONESIA.
Lalu Husni
Raja Grafindo
979-421-675-5
15
55.000
825.000 Hukum Ketenagakerjaan
R.Abdul Djamali
Raja Grafindo
979-421-256-3
30
38.000
PENELITIAN HUKUM NORMATIF PERBANDINGAN HUKUM PIDANA POKOK-POKOK SOSIOLOGI HUKUM SISTEM SANKSI DALAM HUKUM PIDANA TINDAK PIDANA KESOPANAN TINDAK PIDANA MAYANTARA FILSAFAT HUKUM ISLAM
Soerjono Soekanto
Raja Grafindo Raja Grafindo Raja Grafindo Raja Grafindo Raja Grafindo Raja Grafindo Rajawali Pers Gema Insani Press
979-421-259-8
25
25.000
1.140.000 Pengantar Hukum Indonesia 625.000 MPH & MPKIH
979-421-253-9
20
35.000
979-421-131-1
27
43.000
979-421-972-x
23
42.000
979-3654-86-4
25
37.000
979-769-074-1
15
36.500
978-979-769498-2 979-561-284-0
24
47.000
700.000 Perbandingan Hukum Pidana 1.161.000 Sosiologi Hukum 966.000 Hukum Penitensier 925.000 KAPSEL Hukum Pidana 547.500 KAPSEL Hukum Pidana 1.128.000 Filsafat Hukum
17
21.000
357.000 Hukum Islam
Remaja Rosdakarya Refika Aditama
979-514-139-2
19
17.894
340.000 Filsafat Hukum
978-979-107333-2
21
25.571
537.000 Pengantar Hukum
Barda Nawawi Arief Soerjono Soekanto M. Sholehuddin Drs. Adami Chazawi,S.H. Barda Nawawi Arief Alaiddin Koto
PENGANTAR KOMPILASI Abdul Gani Abdullah HUKUM ISLAM DALAM TATA HUKUM INDONESIA DIMENSI KREATIF DALAM Conny R. Semiawan FILSAFAT ILMU MEUWISSEN TENTANG B. Arif Sidharta PENGEMBANAN HUKUM, ILMU HUKUM, TEORI
SEKOLAH TINGGI HUKUM GARUT
Imu
HUKUM, DAN FILSAFAT HUKUM SOSIOLOGI HUKUM H. Zainuddin Ali CONTOH-CONTOH R. Soeroso PERJANJIAN YANG BANYAK DIPERGUNAKAN DALAM PRAKTIK HUKUM PENITENSIER F.A.F. Lamintang INDONESIA PENGANTAR HUKUM Yulies Tiena Masriani INDONESIA PENGANTAR INDONESIA
HUKUM C.S.T. Kansil
KEBIJAKAN LEGISLATIF Barda Nawawi Arief DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN DENGAN PIDANA PENJARA HUKUM PIDANA ANAK Wagiati Soetodjo TINDAK-TINDAK PIDANA TERTENTU DI INDONESIA PENGANTAR HUKUM PIDANA INTERNASIONAL KEJAHATAN TERORISME
Wirjono Prodjodikoro Romli Atmasasmita Abdul Wahid
SEKOLAH TINGGI HUKUM GARUT
Sinar Grafika Sinar Grafika
979-8061-29-2
8
31.000
979-007-059-4
24
110.000
Sinar Grafika Sinar Grafika
978-979-007334-0 979-3421-74-6
17
57.000
25
38.000
Sinar Grafika
978-979-007044-8
25
93.000
Genta Publishing
978-979-195988-9
19
60.000
Refika Aditama Refika Aditama Refika Aditama Refika
979-3304-50-2
25
30.000
979-96055-1-2
18
42.000
979-8020-80-9
19
40.000
979-3304-16-6
20
47.000
248.000 Sosiologi Hukum 2.640.000 Hukum Perikatan
969.000 Hukum Penitensier 950.000 Pengantar Hukum Indonesia 2.325.000 Pengantar Hukum Indonesia 1.140.000 Pembaharuan Hukum Pidana
750.000 Hukum Pidana Anak 756.000 Hukum Pidana 760.000 Hukum Pidana Internasional 940.000 KAPSEL
PRESPEKTIF AGAMA, HAM DAN HUKUM HUKUM ACARA PERDATA: LENGKAP DAN PRAKTIS, HIR, RBG, DAN YURISPRUDENSI KOMPILASI HUKUM PIDANA: DALAM PERSPEKTIF TEORETIS DAN PRAKTIK PERADILAN YURISPRUDENSI HUKUM ACARA PERDATA: TENTANG UPAYA HUKUM (BAGIAN 6) TEORI UMUM TENTANG HUKUM DAN NEGARA DIREKSI PERSEROAN TERBATAS SERTA PERTANGGUANGJAWABAN PIDANA KORPORASI HUKUM DAGANG TENTANG SURAT-SURAT BERHARGA CETAKAN KE-8 HUKUM PERIKANAN INDONESIA HUKUM PERBANKAN DI INDONESIA SERAUT WAJAH
Aditama
Hukum Pidana
Soeroso
Sinar Grafika
20
57.000
1.140.000 Hukum Perdata
Lilik Mulyadi
Mandar maju 9789795383529 26
40.000
1.040.000 KAPSEL Hukum Pidana
Soeroso
Sinar Grafika
9789790074705 24
Hans Kelsen
Nusamedia
9792456236
27
89.000
Dr. Hasbullah F. Sjawie, S.H., LL.M., M.M.
PT.Citra Aditya Bakti
978-979-491021-4
26
68.000
Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H. Ir. H. Djoko Tribawono, MSi. Drs. Muhammad Djumhana, S.H. Dr. H. Mohammad
PT.Citra Aditya Bakti PT.Citra Aditya Bakti PT.Citra Aditya Bakti PT.Citra
SEKOLAH TINGGI HUKUM GARUT
979007347
978-979-491039-9 978-979-491031-3 978-979-491028-3 978-979-491-
126.000
3.024.000 Hukum Perdata
Acara
Acara
2.403.000 Pengantar Imu Hukum 1.768.000 KAPSEL Hukum Pidana
23
45.000
1.035.000 Hukum Perdata
24
63.000
1.512.000 Hukum Perdata
22
73.000
21
106.000
1.606.000 Hukum Perbankan Islam 2.226.000 Hukum
PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL INDONESIA (PERSPEKTIF, TEORETIS, PRAKTIK, DAN PERMASALAHANNYA) DILENGKAPI UU NOMOR 2 TAHUN 2004 DAN PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DASAR-DASAR HUKUM PERDATA INTERNASIONAL BUKU KESATU CYBERSPACE, CYBERCRIMES, CYBERLAW: TINJAUAN ASPEK HUKUM PIDANA HUKUM KEPAILITAN INDONESIA TUGAS DAN WEWENANG HAKIM: HAKIM PEMERIKSA/PEMUTUS PERKARA; HAKIM PENGAWAS; KURATOR DAN PENGURUS: PERKARA KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (UU NO. 37 TAHUN 2004)
Saleh, S.H., M.H. Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H.
Aditya Bakti
022-1
Dr. Bayu Seto Hardjowahono, S.H., LL.M. Josua Sitompul, SH, IMM
PT.Citra Aditya Bakti
978-979-491038-2
Dr. Syuamsudin M. Sinaga, Parwoto Wignjosumarto, SH.
SEKOLAH TINGGI HUKUM GARUT
Ketenagakerjaan
23
58.000
1.334.000 Hukum Perdata Internasional
PT 978-979 TATANUSA
22
75.000
1.650.000 KAPSEL Hukum Pidana
PT TATANUSA PT TATANUSA
19
90.000
1.710.000 Hukum Perdata
23
60.000
1.380.000 Hukum Perdata
978-979-399972-2 978-979-399972-2
Acara
HUKUM PASAR MODAL INDONESIA (Edisi Revisi) BERCERMIN DI LAYAR: Realita Antar Cerita: Kumpulan Cerita Jilid 1 HUKUM AGRARIA: Pengantar Hukum Bagi Hasil Perikanan di Indonesia INDONESIAN COPYRIGHT LAW: Including Licensing and Registration Requirements FOR BETTER OR WORSE: Collected Essays on Indonesian – Dutch Encounters HUKUM PIDANA INTERNASIONAL : (EKSTRADISI) HUKUM TATA NEGARA: PERUBAHAN UNDANGUNDANG DASAR PERBANDINGAN HUKUM GADAI DI INDONESIA HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL RAKYAT DAN NEGARA : DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK
Hamud M. Balfas, SH., LL.M Rohmad Hadiwijoyo
PT TATANUSA PT TATANUSA
978-979-399975-3 978-979-399969-2
25
95.000
22
60.000
Ifan Noor Adham, SH., MH.
PT 978-979-3999TATANUSA 63-0
21
40.000
840.000 Hukum Agraria
Dr. Carl-Bernd Kaehlig
PT 978-979-3999TATANUSA 64-7
24
70.000
1.680.000 Hukum Perdata
Andrian B. Lapian
PT 978-979-3999TATANUSA 61-6
25
90.000
2.250.000 Hukum Perdata
Prof. Dr. Sumaryo Suryokusumo,
PT 978-979-3999TATANUSA 58-6
21
75.000
1.575.000 Hukum Pidana Internasional
DR. Budiman N.P.D Sinaga,
PT 978-979-3999TATANUSA 43-2
20
70.000
1.400.000 Hukum Negara
Ifan Noor Adham, SH., MH. Prof. Dr. Sumaryo Suryokusumo, SH.LLM DR. Gunanegara, SH.
PT TATANUSA PT TATANUSA
978-979-399953-1 978-979-399944-9
15
40.000
600.000 Hukum Perdata
14
80.000
1.120.000 Hukum Perdata Internasional
PT 978-979-3999TATANUSA 35-7
15
65.000
SEKOLAH TINGGI HUKUM GARUT
2.375.000 Hukum Pasar Modal 1.320.000 Pengantar Ilmu Hukum
975.000 Hukum Negara
Tata
Tata
PEMBANGUNAN BIANGLALA BUSINESS JUDMENT RULE SISTEM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA STUDI KASUS HUKUM INTERNASIONAL PENGANTAR HUKUM ORGANISASI INTERNASIONAL KOMPETENSI MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL DAN PERADILAN KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN DI TIMOR TIMUR TANGGUNG JAWAB SEORANG ATASAN TERHADAP BAWAHAN YANG MELAKUKAN PELANGGARAN HAM BERAT DAN PENERAPANNYA OLEH PENGADILAN PIDANA INTERNASIONAL DAN PENGADILAN HAK AZASI MANUSIA INDONESIA
Hendra Setiawan Boen, SH.MH. Prof. HAS Natabaya, S.H., LL.M
PT TATANUSA PT TATANUSA
978-979-399937-1 978-979-121001-0
17
60.000
24
120.000
Prof. Dr. Sumaryo Suryokusumo, Prof. Dr. Sumaryo Suryokusumo, SH.LLM Erikson Hasiholan Gultom, SH.
PT 979-3999-33-3 TATANUSA PT 979-3999-26-5 TATANUSA
23
70.000
21
60.000
PT 979-3999-09-8 TATANUSA
19
70.000
1.330.000 Hukum Internasional
DR.H.Eddy Djunaedi PT 979-3999-09-8 Karnasudirdja,SH.MCJ. TATANUSA
18
60.000
1.080.000 Hukum Internasional
SEKOLAH TINGGI HUKUM GARUT
1.020.000 Hukum Perdata 2.880.000 Ilmu Perundangundangan 1.610.000 Hukum Internasional 1.260.000 Hukum Internasional
HUKUM PERWAKILAN DAN KUASA: SUATU PERBANDINGAN HUKUM INDONESIA DAN HUKUM BELANDA SAAT INI AKHIRNYA KEDAMAIAN ITU KEMBALI HADIR PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN DALAM SOROTAN THE INDONESIAN LAW OF MARKS: LAW AND CASES: MARKS ON GOODS AND SERVICES UNDER THE 2001 LAW ON MARKS AND RECENT JURISPRUDENCE -(ISBN: 979-8409-84-1; IV, 100 HAL.; 21 CM.) OKTOBER 2004 LIABILITY ASPECTS OF CORPORATE GROUP STRUCTURES: A PRIMER FOR INDONESIAN LEGAL PRACTITIONERS
Rachmad Setiawan, SH., MH.
PT 979-8409-91-4 TATANUSA
23
55.000
Dyah Windajani Darmono Jazim Hamidi, SH., MH.& Budiman N.P.D. Sinaga, SH., MH.
PT 979-8409-92-2 TATANUSA PT 979-8409-87-6 TATANUSA
25
12.500
25
35.000
DR. Carl-Bernd Kaehlig
PT 979-8409-84-1 TATANUSA
22
40.000
Titi Maria
PT 979-8409-83-3 TATANUSA
23
50.000
TOTAL
SEKOLAH TINGGI HUKUM GARUT
1.265.000 Perbandingan Hukum Perdata
312.500 Pengantar Ilmu Hukum 875.000 Ilmu Perundangundangan 880.000 Hukum Negara
Tata
1.150.000 KAPSEL Hukum Pidana
103.900.000
SPESIFIKASI RINCI UNTUK PERALATAN LABORATORIUM NON-TIK TAHUN 2014 Paket 2: Metode Pengadaan: Nama Peralatan Laboratorium Non-TIK 1. Kursi Hakim, Panitera, Jaksa, Penasehat Hukum
2. Meja Hakim
3. Meja Panitera, Jaksa, Penasehat Hukum
4. Kursi Pengunjung
5. Lemari Arsip
Jumlah
Kursi Jati Ukiran Jepara Big Barcelona FJKT003 dibuat dari kayu jati Meja Jati Ukiran Jepara Big Barcelona FJKT003 dibuat dari kayu jati Meja Jati Ukiran Jepara Big Barcelona FJKT003 dibuat dari kayu jati Kursi Jati Ukiran Jepara Big Barcelona FJKT003 dibuat dari kayu jati Kursi Jati Ukiran
10
2.000.000
5
2.500.000
12.500.000 Laboratorium Hukum
5
1.000.000
5.000.000 Laboratorium Hukum
30
320.000
9.600.000 Laboratorium Hukum
3
2.000.000
6.000.000 Laboratorium Hukum
SEKOLAH TINGGI HUKUM GARUT
Harga Satuan
Perkiraan Total Biaya Laboratorium Terkait (Ribuan Rupiah) 20.000.000 Laboratorium Hukum
Spesifikasi Teknis
6. Sound System
7. Toga Hakim, Panitera, Jaksa, Penasehat Hukum
Jepara Big Barcelona FJKT003 dibuat dari kayu jati MIXER YAMAHA MG166CX USB Built-in SPX. Spesifikasi 1 Fungsi Keseluruhan system Frekuensi UHF 740 860 MHz Kestabilan frekuensi 10 ppm. Bahan Kain Jack Black Exclusive, Lapis Kain Satin Dormil, Pakai Dasi Toga, Pakai Kantong Samping
TOTAL
SEKOLAH TINGGI HUKUM GARUT
1
15.000.000
15.000.000 Laboratorium Hukum
10
300.000
3.000.000 Laboratorium Hukum
71.100.000
SPESIFIKASI RINCI UNTUK PERALATAN TIK DAN PENDIDIKAN TAHUN 2014 Paket2: Metode Pengadaan:
10
5
5.000.000
25.000.000 Laboratorium Hukum
3. LCD Projector
Intel core i3, RAM 1 GB, HardDisk 160 GB, Monitor LCD 15", Keyboard + Mouse Optic Intel core i3, RAM 1 GB, HardDisk 160 GB, Monitor LCD 15", Keyboard + Mouse Optic 2500 ANSI Lumens
Harga Satuan (rupiah) 5.000.000
6
5.000.000
4. Printer
Inkjet Printer
4
1.000.000
5. Screen Manual
Projector Screen Manual Pull Down Intel Core 2 Duo, Windows 8, Memory 4 Gb, HDD 250 GB, DVD RW Intel Core 2 Duo, Windows 8, Memory 4 Gb, HDD 250 GB, DVD RW
6
1.000.000
6
6.000.000
30.000.000 Pembelajaran di Kelas 4.000.000 Layanan Administrasi Akademik 6.000.000 Layanan Administrasi Akademik 36.000.000 Pembelajaran di Kelas
4
6.000.000
Nama Peralatan 1. Komputer
2. Komputer
6. Laptop
7. Laptop
Spesifikasi Teknis
Jumlah
PerkiraanBiaya Peruntukan*) (rupiah) 50.000.000 Layanan Administrasi Akademik
24.000.000 Layanan Administrasi Akademik
Total 175.000.000 *) Diisi dengan nama laboratorium, pembelajaran di kelas, atau layanan administrasi akademik.
SEKOLAH TINGGI HUKUM GARUT
SPESIFIKASI RINCI UNTUK PERALATAN PENDUKUNG TAHUN 2014 Paket3: Metode Pengadaan:
1. AC
ECONAVI Envio Inverter, AutoComfort, Advanced E-ion Air Purifying
10
Harga Satuan (rupiah) 4.000.000
2. Sound System
Speaker Multimedia F&D F6000 Standalone Fingerprint with 24.282 Fingerprint, 846.000 Record, Sensor Optical Crystal, TCP/IP, Wiegand Port, Photo ID, USB Flashdisk
10
1.000.000
1
6.000.000
Nama Peralatan
3. Finger Print Absen
Spesifikasi Teknis
Total
SEKOLAH TINGGI HUKUM GARUT
Jumlah
PerkiraanBiaya Peruntukan (rupiah) 40.000.000 Kelas dan Laboraturium 10.000.000 Kelas dan Aula 6.000.000 Layanan Administrasi Akademik
56.000.000
SPESIFIKASI RINCI UNTUK APLIKASI SOFTWARE TAHUN 2014 Jenis Aplikasi Software Sistem Informasi Perguruan Tinggi Berbasis Web
Peruntukan Spesifikasi Teknis Jumlah (manajemen/Pendidikan) Manajemen Web Based 2 Platform: Pendidikan (Open Source) Web Server: Apache2 Pemrograman: PHP5 DBMS: MySQL Server: Linux OS (Ubuntu/Mint/Open Suse/etc.) atau Windows Server Pendukung: Code Igniter Framework, AJAX, jQuery, XML, CSS
Harga Satuan (Ribuan Rupiah) 75.000.000
Perkiraan Total Biaya (Ribuan Rupiah) 150.000.000
Total
150.000.000 SPESIFIKASI RINCI PENGADAAN FURNITURE TAHUN 2014
Jenis Furniture 1. Kursi Kuliah
Peruntukan (Kelas/laboratorium/perpustakaan/ Spesifikasi Teknis Layanan administrasi akademik Bahan memo table Kelas
Jumlah 250
Perkiraan Total Biaya (Ribuan Rupiah) 320.000 80.000.000
Harga Satuan (Ribuan Rupiah)
dengan plywood dan formica. Chrome plating.
2.Lemari Buku
Perpustakaan
SEKOLAH TINGGI HUKUM GARUT
Lemari display berukuran 150.5 x 32 x
8
1.250.000
10.000.000
3.Meja
Layanan Administrasi Akademik
TOTAL
SEKOLAH TINGGI HUKUM GARUT
182.5 cm dari kombinasi bahan MDF Board dan particle board. Office Desk, 1800 x 750 x 750 (W x D x H)
4
2.500.000
10.000.000
100.000.000
SPESIFIKASI RINCI PENGADAAN UNTUK PEKERJAAN SIPIL TAHUN 2014 Paket 1: Renovasi Ruang Kelas dan Laboratorium Metode Pengadaan: Fungsi Ruang (Ruang Kelas/laboratorium) Ruang laboratorium
Luas Ruang (m2) 96 (m2)
Jenis pekerjaan (Renovasi) Renovasi
Perkiraan biaya per unit luasan (m2), Ribuan Rupiah 1.750.000
TOTAL *) Lampirkan gambar perencanaan, rencana anggaran biaya, dan syarat-syarat teknis
Perkiraan Total Biaya (Ribuan Rupiah) 168.000.000
168.000.000
Paket 2: Pembangunan Ruang Kelas dan Laboratorium Metode Pengadaan: Fungsi Ruang (Ruang Kelas/laboratorium) Ruang Kelas
Luas Ruang (m2) 288 (m2)
Jenis pekerjaan (Pembangunan Baru) Pembangunan Baru
Perkiraan biaya per unit luasan (m2), Ribuan Rupiah 2.000.000
TOTAL *) Lampirkan gambar perencanaan, rencana anggaran biaya, dan syarat-syarat teknis
SEKOLAH TINGGI HUKUM GARUT
Perkiraan Total Biaya (Ribuan Rupiah) 576.000.000
576.000.000
Lampiran D. Formulir Spesifikasi Rinci Pengembangan Staf Dalam Negeri Tahun 2014
Judul Pelatihan Pelatihan Komputer Administrasi Perkantoran Pelatihan Teknisi Komputer & Jaringan Komputer Pelatihan Desain website & Pemrograman Sistem Informasi Berbasis Web
PELATIHAN DI LUAR INSTITUSI Institusi/instansi Bidang Studi yang dituju Komputer AMIK Garut Fundamental
Nama Calon Bambang A.Hadiansyah
Perkiraan lama studi (hari/minggu/bulan) 4 Hari
Perkiraan Biaya (Ribuan Rupiah) 4.000.000
Tia Aristutia,SH.MH.
Jaringan Komputer
Sekolah Tinggi Teknologi Garut
12 hari
8.000.000
Bambang A.Hadiansyah
Jaringan Komputer
Sekolah Tinggi Teknologi Garut
12 Hari
8.000.000
20.000.000
TOTAL
Nama Pelatihan 1. Pelatihan Pekerti 2. Pelatihan Applied Approach TOTAL
SEKOLAH TINGGI HUKUM GARUT
IN-HOUSE TRAINING Nara Sumber Jumlah Peserta (Asal Institusi) 20 KOPERTIS WIL.IV 20
KOPERTIS WIL.IV
1.000.000
Perkiraan Biaya (Ribuan Rupiah) 20.000.000
1.000.000
20.000.000
Harga Satuan
40.000.000
Lampiran E. Formulir Spesifikasi Rinci Pengembangan Program Tahun 2014 SPESIFIKASI RINCI PENGEMBANGAN PROGRAM TAHUN 2014 Judul Pengembangan Sistem Penyempurnaan Kurikulum Sekolah Tinggi Hukum Garut
SEKOLAH TINGGI HUKUM GARUT
Output yang diharapkan 1. Memiliki kurikulum yang mempunyai wawasan nasional, kekhasan/potensi lokal, sesuai dengan kebutuhan stakeholder, Standar Nasional Pendidikan dan collective intelligence di antara para dosen. 2. Memiliki kurikulum yang mudah dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang terkait dalam institusi pendidikan, harus terbuka untuk kritik, dan harus mudah untuk ditransformasikan dalam praktik.
Perkiraan Biaya (Ribuan Rupiah) 40.000.000
TOR Pelatihan/Magang Staf di Luar Institusi
Pelatihan Komputer Administrasi Perkantoran 1. Latar belakang Pelatihan adalah salah satu program pendidikan nonformal. Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan pada Pasal 26 ayat 3 : Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Hal mengenai pendidikan dan pelatihan kerja diperjelas pada ayat 5 “Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, atau melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi”. Salah satu jenis pelatihan yang dimaksud adalah pelatihan keterampilan komputer. Pelatihan keterampilan komputer adalah serangkaian kegiatan yang memberikan kesempatan untuk mendapatkan dan meningkatkan keterampilan yang berkaitan dengan komputer. Di era globalisasi saat ini keterampilan mengoperasikan komputer sangat diperlukan diberbagai bidang. Hampir seluruh fasilitas, adat, sarana prasarana di dunia ini dioperasikan dengan menggunakan komputer. Maka untuk meningkatkan diri/profesionalisme dalam rangka memberi pelayanan yang terbaik bagi mahasiswanya, Sekolah Tinggi Hukum Garut dituntut untuk dapat menyesuaikan dengan perkembangan teknologi melalui pelatihan computer di institusi lain. 2. Tujuan a. Meningkatkan kemampuan Staf non akademik dalam hal teknologi informatika. b. Mengembangkan peningkatan pembinaan kinerja Sekolah Tinggi Hukum Garut yang efektif dan efisien untuk komputerisasi. c. Memberikan layanan pendidikan komputer yang memenuhi standart kualitas Pendidikan Nasional. 3. Lingkup kegiatan Adapun materi pelatihan komputer adalah yang menyangkut kepentingan yang menunjang kelancaran proses belajar mengajar di Sekolah Tinggi Hukum Garut yang berbasis komputerisasi. Materi pelatihan pertama yang akan diberikan adalah, Mikrosoft word, Excel, Power point dan Internet.
SEKOLAH TINGGI HUKUM GARUT
4. Keluaran Hasil pelatihan komputer ini memiliki manfaat sebagai berikut : a. Memberikan keterampilan staf non akademik dalam proses komputerisasi Sekolah Tinggi Hukum Garut. b. Membantu staf non akademik untuk menguasai teknologi komputer untuk proses pengetikan, proses data, presentasi dan informasi jaringan internet. c. Membuat standarisasi komputerisasi data administrasi dan manajemen staf non akademik. 5. Penyelenggara pelatihan/magang Tempat penyelenggaraan pelatihan ini adalah di perguruan tinggi yang program studinya di bidang teknologi komputer dan telah memperoleh akreditasi B. 6. Peserta Peserta kegiatan ini terbuka bagi seluruh staf non akdemik Sekolah Tinggi Hukum Garut. Kemudian Ketua Sekolah Tinggi Hukum Garut melakukan proses seleksi terlebih dahulu. Dari hasil seleksi tersebut diambil 2 staf yang berhak untuk mendapatkan pelatihan tersebut. 7. Jadwal kegiatan Rencana Aktivitas
01 02
03
04
05
Tahun 2014 06 07 08
09
10
11
12
Pengumuman rencana pelatihan Proses seleksi Pelaksanaan magang Laporan magang Evaluasi hasil magang 8. Anggaran a. Pelatihan Komputer Administrasi Perkantoran Komponen Pembiayaan Volume Biaya Satuan 1. Biaya pelatihan staf 1 OB Rp 2.000.000 non-gelar (at cost) 2. Biaya hidup 4 OB Rp 250.000 3. Biaya perjalanan 2 OK Rp 500.000 Total Biaya b. Pelatihan Teknisi Komputer & Jaringan Komputer Komponen Pembiayaan Volume Biaya Satuan 1. Biaya pelatihan staf 1 OB Rp 4.000.000 non-gelar (at cost) 2. Biaya hidup 12 OB Rp 250.000
SEKOLAH TINGGI HUKUM GARUT
Total Biaya Rp 2.000.000 Rp 1.000.000 Rp 1.000.000 Rp 4.000.000
Total Biaya Rp 4.000.000 Rp 3.000.000
3. Biaya perjalanan Total Biaya
2 OK
Rp 500.000
Rp 1.000.000 Rp 8.000.000
c. Pelatihan Desain website & Pemrograman Sistem Informasi Berbasis Web Komponen Pembiayaan Volume Biaya Satuan Total Biaya 1. Biaya pelatihan staf 1 OB Rp 4.000.000 Rp 4.000.000 non-gelar (at cost) 2. Biaya hidup 12 OB Rp 250.000 Rp 3.000.000 3. Biaya perjalanan 2 OK Rp 500.000 Rp 1.000.000 Total Biaya Rp 8.000.000
SEKOLAH TINGGI HUKUM GARUT
TOR In-house Training2
Pelatihan Pekerti dan Applied Approach 1. Latar belakang Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan teknologi, dan seni melalui pendidikan,penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Kedudukan dosen sebagai tenaga professional, berfungsi meningkatkan martabat dan perannya sebagai agen pembelajaran, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta pengabdian pada masyarakat dalam kerangka meningkatkan mutu pendidikan nasional. Beban kerja dosen mencakup kegiatan pokok, yaitu perencanaan, pelaksanaan proses, penilaian hasil pembelajaran, pembimbingan dan pela-tihan, serta melakukan penelitian. Disamping itu melaksanakan tugas tambahan dan pengabdian kepada masyarakat. Program Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (PEKERTI) dan Applied Approach (AA) merupakan program pelatihan yang dirancang Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi untuk peningkatan kompetensi pedagogik bagi para dosen. PEKERTI ditujukan untuk dosen muda, sedangkan AA ditujukan untuk dosen senior. 2. Tujuan Program ini bertujuan untuk : a. Peningkatan kompetensi dosen dalam proses pembelajaran b. Mampu menyusun rencana pembelajaran yang efisien dan efektif c. Mampu menjalankan berbagai strategi pembelajaran dengan terampil d. Mampu membuat penilaian hasil belajar dan evaluasi proses pembelajaran dengan benar 3. Lingkup kegiatan Materi Utama program Pelatihan applied Approach dan Program Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (PEKERTI) meliputi: a. Rekonstruksi mata kuliah (Taksonomi, tujuan pembelajaran dan kompetensi hasil belajar) b. Rekonstruksi matakuliah (analisis instruksional) c. Rekonstruksi silabus dan RPP d. Rencana meningkatkan managemen mutu pembelajaran e. Evaluasi Proses Pembelajaran (PBM) f. Bentuk-bentuk tugas/test dan evaluasi alternatif g. Aplikasi penelitian tindakan kelas dalam meningkatkan mutu pembelajaran h. Pengembangan bahan ajar
SEKOLAH TINGGI HUKUM GARUT
4. Keluaran a. Meningkatkan Kompetensi dosen dalam proses pembelajaran b. Mampu menjalankan berbagai strategi pembelajaran dengan terampil c. Mampu membuat penilaian hasil belajar dan evaluasi proses pembelajaran dengan benar d. Meningkatnya jumlah dosen yang telah mengikuti pelatihan PEKERTI 5. Narasumber Kualifikasi narasumber adalah mereka yang sudah memiliki pengalaman melatih di Kopertis Wilayah IV. 6. Peserta Pelatihan ini diikuti oleh 20 orang dosen tetap dan tidak tetap Sekolah Tinggi Hukum Garut. Pelatihan Pekerti ditujukan untuk dosen pemula dan pelatihan Applied Approach untuk dosen yang telah mengikuti pelatihan pekerti. 7. Rencana dan Jadwal Pelaksanaan
Secara teknis pelaksanaan pelatihan berlangsung dengan total jam pelatihan 64 jam dari tanggal 3 September s.d 11 September 2014, dengan perincian senin (3/9) 8 jam, Selasa (4/9) 8 jam, Rabu (5/9) 8 jam, Kamis (6/9) 8 jam, Jum’at (7/9) 8 jam, yang disampaikan oleh 3 orang narasumber dengan topik : Paradigma Pendidikan Tinggi dan Kebijakan Peningkatan Kualitas Pembelajaran, Pendidikan Orang Dewasa, Belajar Aktif dan Belajar Mandiri, Analisis Capaian Pembelajaran Mata Kuliah dan Pengembangan Peta Capaian Pembelajaran, Merumuskan Capaian Pembelajaran Satu Mata Kuliah, Presentasi Hasil Rumusan Capaian Pembelajaran Satu Mata Kuliah, Menyusun Peta Capaian Pembelajaran Satu Mata Kuliah, Presentasi Hasil Kerja Kelompok, Penjelasan Tugas Jigsaw Teori Belajar, Diskusi Pakar Teori Belajar, Mengajarkan Teori Belajar di Kelompoknya, Pemantapan Teori Belajar dan Model-model Pembelajaran KBK, Hakikat Metode Pembelajaran SCL, Merancang Pembelajaran Berdasarkan Peta Capaian Pembelajaran (GBPP, SAP, dan Pengembangannya), Menyusun Rancangan Pembelajaran, Presentasi Hasil Kerja Kelompok, Praktikum, Menyusun Capaian Pembelajaran Praktikum Mata Kuliah, Presentasi Capaian Pembelajaran Praktikum Mata Kuliah, Metode Pemberian Tugas, Menentukan Rancangan Tugas Sesuai Satu Capaian Pembelajaran, Tim Teaching, Ragam Media dalam Pembelajaran, Penilaian Hasil Belajar dan Konstruksi Butir Soal, Latihan mengkonstruksi Butir Soal Obyektif dan Essay, Presentasi Hasil Latihan Konstruksi Butir Soal Obyektif dan Essay, Pengelolaan dan Analisa Soal, Latihan Menganalisa Butir Soal, Presentasi Hasil Latihan Analisa Butir Soal, Ketrampilan Dasar Mengajar dan Komunikasi, Sistem Penjamina Mutu, Penjelasan Tugas Mikro Teaching dan Tugas Mandiri, Micro Teaching, dan tanggal 9 s.d 11 September 2013, total 24 jam ( selama 2 hari, @ 12 jam) untuk Tugas Mandiri Menyusun Rancangan Pembelajaran Satu Mata Kuliah dan Mengkonstruksi Butir Soal Obyektif dan Essay.
SEKOLAH TINGGI HUKUM GARUT
8. Anggaran
a. Pelatihan PEKERTI Komponen Pembiayaan Honorarium nara sumber/Tenaga Ahli Konsumsi in-house training (20 orang x 4 hari) Penggandaan Materi Biaya perjalanan narasumber/pembicara/instruktur Penyusunan laporan Total b. Pelatihan Applied Approach Komponen Pembiayaan Honorarium nara sumber/Tenaga Ahli Konsumsi in-house training (20 orang x 4 hari) Penggandaan Materi Biaya perjalanan narasumber/pembicara/instruktur Penyusunan laporan Total
SEKOLAH TINGGI HUKUM GARUT
Volume Biaya Satuan 3 OB 3.500.000 80 OH 75.000
Total Biaya 10.000.000 6.000.000
20 Paket 3 OK
100.000 500.000
2.000.000 1.500.000
1 Paket
500.000
500.000 20.000.000
Volume Biaya Satuan 3 OB 3.500.000 80 OH 75.000
Total Biaya 10.000.000 6.000.000
20 Paket 3 OK
100.000 500.000
2.000.000 1.500.000
1 Paket
500.000
500.000 20.000.000
TOR Pengembangan Program3
Lokakarya Kurikulum 1. Latar belakang Dampak globalisasi bersifat multidimensional, hal ini juga terasa dalam bidang pendidikan terutama pendidikan tinggi yang secara langsung berinteraksi dengan komunitas internasional. Secara spesifik, globalisasi mendorong terjadinya perubahan peran institusi pendidikan tinggi. Peran sebagai institusi pembelajaran tradisional tidak dapat dipertahankan lagi dan perlu diubah menjadi institusi pencipta pengetahuan. Sementara itu, perencanaan yang dibuat secara acak (by accident) harus diubah menjadi perencanaan strategis (by design). Ditinjau dari sudut tantangan maka pendekatan komparatif harus diubah menjadi pendekatan kompetitif. Secara umum, kurikulum merupakan gambaran gagasan pendidikan yang diekspresikan dalam praktik. Saat ini definisi kurikulum makin berkembang, termasuk seluruh program pembelajaran yang terencana di sekolah atau institusi pendidikan. Pondasi kurikulum meliputi kemasan tata nilai (values) dan kepercayaan (beliefs) tentang apa yang harus diketahui mahasiswa dan bagaimana caranya mahasiswa dapat memperoleh dan / atau menguasai pengetahuan tadi. Di samping itu, kurikulum harus dikemas dalam bentuk yang mudah dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang terkait dalam institusi pendidikan, harus terbuka untuk kritik, dan harus mudah untuk ditransformasikan dalam praktik. Institusi pendidikan tinggi ditantang untuk mengubah kurikulum secara total. Penekanan pengembangan kurikulum tidak lagi terbatas pada content atau pengetahuan melainkan juga meliputi pengembangan pembelajaran, kemampuan kreatif, serta penggunaan informasi baru dan teknologi komunikasi. Dengan demikian setiap institusi pendidikan tinggi yang akan mengembangkan kurikulum harus memperhatikan azas kompetensi, manfaat, kelenturan (fleksibilitas), dan continuous improvement. Komponen dalam pengembangan kurikulum meliputi hal-hal sebagai berikut: (a) perencanaan strategis, (b) persiapan secara menyeluruh, (c) identifikasi tujuan pembaharuan, pengukuran kinerja, sasaran dan langkah-langkah, (d) analisis kurikulum yang ada / masih digunakan, (e) perancangan kurikulum baru, dan (f) implementasi & evaluasi, yang untuk seterusnya merupakan suatu siklus continuous improvement.
SEKOLAH TINGGI HUKUM GARUT
2. Tujuan a. Memiliki kurikulum yang mempunyai wawasan nasional, kekhasan/potensi lokal, sesuai dengan kebutuhan stakeholder, Standar Nasional Pendidikan dan collective intelligence di antara para dosen. b. Memiliki kurikulum yang mudah dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang terkait dalam institusi pendidikan, harus terbuka untuk kritik, dan harus mudah untuk ditransformasikan dalam praktik. 3. Lingkup kegiatan Acuan utama pengembangan kurikulum pendidikan tinggi Undang-udang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengatur kurikulum pendidikan sebagaimana tercantum pada Bab X pasal 36, pasal 37, dan pasal 38. Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional (pasal 36 ayat 1), kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik (pasal 36 ayat 2). Lingkup kegiatan ini : a. Identifikasi kebutuhan kurikulum b. Penetapan learning outcomes c. Kesepakatan isi kurikulum d. Penataan isi kurikulum e. Keputusan tentang strategi pendidikan f. Keputusan tentang strategi pembelajaran g. Persiapan student assessment h. Sosialisasi kurikulum kepada pengajar dan mahasiswa i. Perbaikan lingkungan pendidikan / pembelajaran yang sesuai j. Manajemen kurikulum 4. Keluaran Pengembangan kurikulum yang akhir-akhir ini memperoleh perhatian secara sungguh-sungguh adalah pengintegrasian kurikulum yang hasilnya disebut sebagai kurikulum terpadu ( integrated curriculum ) dan kurikulum berbasis kompetensi (KBK). Sebenarnyalah bahwa kurikulum terpadu merupakan bagian tak terpisahkan dari inovasi pembelajaran yang mengajak dan mendorong para mahasiswa untuk belajar dan berdiskusi secara kontekstual, mempelajari fenomena yang telah tersedia secara alamiah baik yang terjadi sesuai dengan evolusi alam maupun yang terkait dengan hasil peradaban. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini Sekolah Tinggi Hukum Garut memiliki kurikulum terpadu dan kurikulum berbasis kompetensi (KBK)
SEKOLAH TINGGI HUKUM GARUT
5. Nara Sumber/Tenaga ahli Kualifikasi narasumber adalah mereka yang sudah memiliki pengalaman melatih di Kopertis Wilayah IV. 6. Pelaksana Dalam kegiatan ini, panitia inti (pelaksananya) berjumlah sebanyak 5 orang. Dimana panitia ini diseleksi terlebih dahulu oleh ketua Sekolah Tinggi Hukum Garut. Panitia ini juga harus memenuhi syarat administrasi yang telah ditentukan oleh Senat Sekolah Tinggi Hukum Garut. 7. Jadwal kegiatan Rencana Aktivitas
01 02
03
04
05
Tahun 2014 06 07 08
09
10
11
12
Pengumuman rencana lokakarya kurikulum Proses seleksi panitia Pelaksanaan lokakarya kurikulum Laporan pelaksanaan lokakarya kurikulum Evaluasi hasil pelaksanaan lokakarya kurikulum 8. Anggaran Komponen Pembiayaan Honorarium nara sumber/Tenaga Ahli Honorarium tim pelaksana Konsumsi 20 Orang x 3 hari Bahan habis pakai (ATK,pengaandaan) Biaya perjalanan narasumber/pembicara/instruktur Penyusunan laporan Total
SEKOLAH TINGGI HUKUM GARUT
Volume Biaya Satuan Total Biaya 3 OB Rp 5.000.000 Rp 15.000.000 5 OB 60 OK 3 Paket
Rp 2.000.000 Rp 10.000.000 Rp 150.000 Rp 9.000.000 Rp 1.000.000 Rp 3.000.000
3 OK
Rp 1.000.000 Rp 3.000.000
1 Paket
Rp 3.000.000 Rp 3.000.000 Rp 40.000.000
LAMPIRAN EVALUASI DIRI-1 PROFIL PENERIMAAN MAHASISWA BARU 3 TAHUN TERAKHIR
No
Prodi
1
Ilmu Hukum
2010/2011 2011/2012 2012/2013 Pendaftar Diterima Keketatan Pendaftar Diterima Keketatan Pendaftar Diterima Keketatan 1 2 3=1/2 4 5 6=4/5 7 8 9=7/8 115 66 1,74 120 66 1,82 125 59 2,11
Rerata Keketatan 1,92
LAMPIRAN EVALUASI DIRI-2 PROFIL MAHASISWA AKTIF TAHUN 2013
No
Program Studi
1
Ilmu Hukum
D3 -
TOTAL
-
SEKOLAH TINGGI HUKUM GARUT
Jumlah mahasiswa Aktif tahun 2013 D4 S1 301 -
301
Profesi -
LAMPIRAN EVALUASI DIRI-3 REKAPITULASI MAHASISWA MENGUNDURKAN DIRI DAN DO 3 TAHUN TERAKHIR
No
Program Studi
1
Ilmu Hukum
2010/2011 Undur Diri DO -
Tahun Akademik 2011/2012 Undur Diri DO -
2012/2013 Undur Diri DO -
LAMPIRAN EVALUASI DIRI-4 REKAPITULASI KEHADIRAN DOSEN DALAM PEMBELAJARAN 3 TAHUN TERAKHIR No
Program Studi
1
Ilmu Hukum
2010/2011 82,5
Rerata Kehadiran
82,5
SEKOLAH TINGGI HUKUM GARUT
Kehadiran Dosen (%) 2011/2012 86,5 86,5
2012/2013 86,17 86,17
LAMPIRAN EVALUASI DIRI-5 DAFTAR PETUNJUK PRATIKUM/DIKTAT/HAND-OUT/MODUL YANG DIHASILKAN STAF AKADEMIK No Judul 1 2 Petunjuk Pratikum 1 Hukum Acara Pidana 2 Hukum Acara Perdata 3 Hukum Acara Peradilan Agama 4 Hukum Acara TUN
Ilmu Hukum Ilmu Hukum Ilmu Hukum Ilmu Hukum
Yusep Mulyana, SH.MH. Mulia Kartiwi, SH.MH. Mulia Kartiwi, SH.MH. H.Nandang Apipudin, SH.MH
2010 2011 2012 2012
Diktat/Hand Out/Modul 1 Pengantar Ilmu Hukum 2 Pengantar Hukum Indonesia 3 Logika 4 Sosiologi 5 Pendidikan Kewarganegaraan 6 Ilmu Negara 7 Hukum Perdata 8 Hukum Pidana 9 Hukum Tata Negara 10 Hukum Adat 11 Hukum Agraria 12 Hukum Administrasi Negara 13 Hukum Perikatan 14 Hukum Dagang
Ilmu Hukum Ilmu Hukum Ilmu Hukum Ilmu Hukum Ilmu Hukum Ilmu Hukum Ilmu Hukum Ilmu Hukum Ilmu Hukum Ilmu Hukum Ilmu Hukum Ilmu Hukum Ilmu Hukum Ilmu Hukum
Hj.Ietje Fatimah, SH.MSi. Dr.Hj.Anne Nurjanah, SH.MH. Dr.Hj.Anne Nurjanah, SH.MH. Hj.Ietje Fatimah, SH.MSi. Ugun Guntari, SH H.Nandang Apipudin, SH.MH Mia Rasmiaty, SH.Sp1.MH. Yani Brilyani Tavipah,SH.MH. H.Djohan Djauhari,Drs.SH.MH. Mulia Kartiwi Mulia Kartiwi H.Djohan Djauhari,Drs.SH.MH. Mia Rasmiaty,SH.Sp1.MH. Mia Rasmiaty,SH.Sp1.MH.
2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011
SEKOLAH TINGGI HUKUM GARUT
Prodi
Penulis 3
Tahun Penerbitan 4
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Hukum Internasional Hukum Tanah dan Tata Ruang Hukum Ketenagakerjaan Hubungan Fiqh Islam & Hukum Positif Hukum Pemerintahan Daerah Hukum Keluarga dan Waris Hukum Pidana Anak Hukum Perdata Internasional Hukum Pidana Internasional Hukum Pajak Ilmu Perundang-undangan Hukum Ekonomi Politik Hukum Hukum Perbankan Islam Tindak Pidana Ekonomi Hukum Pasar Modal Hukum Kepegawaian Hukum Kesehatan Hukum Keuangan Negara
Ilmu Hukum Ilmu Hukum Ilmu Hukum Ilmu Hukum Ilmu Hukum Ilmu Hukum Ilmu Hukum Ilmu Hukum Ilmu Hukum Ilmu Hukum Ilmu Hukum Ilmu Hukum Ilmu Hukum Ilmu Hukum Ilmu Hukum Ilmu Hukum Ilmu Hukum Ilmu Hukum Ilmu Hukum
Yani Brilyani Tavipah,SH.MH. Hj. Euis Ida Wartiah,Dra,SH.MSi. Hj.Diah Puspitasari,SH. E.Kusnadi Ismail,SH.MH. Hj.Diah Puspitasari,SH. Mia Rasmiaty,SH.Sp1.MH. Yani Brilyani Tavipah,SH.MH. Tia Aristutia,SH.MH. Yani Brilyani Tavipah,SH.MH. Tia Aristutia,SH.MH. Ugun Guntari, SH Yuyut Prayuti,SH.MH. Dr.Hj.Anne Nurjanah, SH.MH. Tia Aristutia,SH.MH. Yani Brilyani Tavipah,SH.MH. Tia Aristutia,SH.MH. Ugun Guntari, SH Ugun Guntari, SH Hj.Diah Puspitasari,SH.
2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012
LAMPIRAN EVALUASI DIRI-6 RERATA PENYELENGGARAAN PRATIKUM/PRAKTEK No 1
Program Studi Ilmu Hukum
Jumlah Topik Pratikum direncanakan 14
Jumlah Topik Pratikum terselenggara 12
Rerata
14
12
SEKOLAH TINGGI HUKUM GARUT
LAMPIRAN EVALUASI DIRI-7 PROFIL DISTRIBUSI NILAI MATA KULIAH PER PRODI TAHUN 2010/2011 S/D 2012/2013 2010/2011 % Distribusi rata-rata nilai kuliah dan pratikum A B C D E 23% 38% 30% 7% 2%
PRODI 1
Ilmu Hukum
2011/2012 % Distribusi rata-rata nilai kuliah dan pratikum A B C D E 20% 41% 27% 8% 4%
2012/2013 % Distribusi rata-rata nilai kuliah dan pratikum A B C D E 25% 39% 29% 6% 1%
LAMPIRAN EVALUASI DIRI-8 PROFIL IPK MAHASISWA AKTIF TAHUN 2012/2013 No
Program Studi
1
Ilmu Hukum
D3 -
TOTAL
-
Rerata IPK Mahasiswa Aktif Tahun 2012/2013 D4 S1 3,23 -
3,23
Profesi -
LAMPIRAN EVALUASI DIRI-9 DATA AKREDITASI PROGRAM STUDI No 1
Program Studi Ilmu Hukum
Tahun Akademik 2013/2014
SEKOLAH TINGGI HUKUM GARUT
Peringkat Akreditasi B
SK Akreditasi 157/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/VII/2013
Masa Berlaku Akreditasi 20 Juli 2013-20 Juli 2018
LAMPIRAN EVALUASI DIRI-10 JUMLAH LULUSAN TIGA TAHUN TERAKHIR Tahun Lulus
D3 -
2010/2011 2011/2012 2012/2013 TOTAL
D4 -
Jumlah Lulusan S1 29 17 16 62
Profesi -
Total 29 17 16 62
LAMPIRAN EVALUASI DIRI-11 IPK LULUSAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR 2010/2011 No
Prodi
1
Ilmu Hukum
< 2,5 jml 0
% 0
2,5