Petunjuk Teknis BOSDA Tahun 2018

PEMERINTAH PROVINSI RIAU DINAS PENDIDIKAN

PETUNJUK TEKNIS BOSDA (BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH)

SMA/SMK/SLB PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2018

DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU TAHUN 2018

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa Sistem Pendidikan Nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan dan peningkatan mutu serta relevansi pendidikan untuk menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.

Pada tahun 2012, pemerintah telah mencanangkan kebijakan Pendidikan Menengah Universal yang pada hakekatnya merupakan kebijakan penyediaan layanan

pendidikan

menengah

yang

merata,

terjangkau,

bermutu

dan

memberikan kepastian terhadap layanan pendidikan menengah di semua wilayah.

Untuk

mendukung

kebijakan

Pendidikan

Menengah

Universal,

Pemerintah Daerah Provinsi Riau memberikan Bantuan Operasional Sekolah Daerah Provinsi (BOSDA). BOSDA adalah program bantuan untuk operasional sekolah yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Riau kepada satuan pendidikan formal jenjang pendidikan menengah dan PKLK yang digunakan untuk melengkapi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah pusat.

B. TUJUAN Secara umum program BOSDA bertujuan untuk membantu pembiayaan pendidikan dalam rangka Program pendidikan bermutu bebas pungutan. Secara khusus program BOSDA bertujuan sebagai berikut : 1. Meningkatkan Meningkatk an akses dan kualitas kualita s pendidikan di SMA/SMK/SLB SMA/SMK/SL B Negeri dan ; 2. Meringankan/membebaskan beban biaya operasional terutama bagi siswa miskin/tidak mampu pada SMA/SMK/SLB Negeri.

C. LANDASAN 1. Undang-Undang 61 Tahun 1958 tentang penetapan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swantantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75, sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495); -1-

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara

Republik

Indonesia

Tahun

2014

Nomor

4586)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 8. Permendagri No 62 tahun 2011, tentang Pedoman Penggunaan Bantuan Operasional Sekolah; 9.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal;

10. Peraturan

Daerah

Provinsi

Riau

Nomor

12

tahun

2013

tentang

Penyelenggaraan Pendidikan. 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Perubahan 11 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah. 12. Surat Edaran Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 903/1043/SJ/ Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Menengah Negeri dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah D.SASARAN Sasaran bantuan BOSDA meliputi: 1. SMA Negeri 2. SMK Negeri 3. SLB Negeri -2-

Data penerima BOSDA diambil dari DAPODIK berdasarkan cut off data Dapodik yang diambil mendekati Proses Perubahan APBD anggaran berkenaan ( Cut off tanggal 30 Januari atau 30 April ) Tahun Aggaran Sebelumnya.

E. SYARAT PENERIMA 1. Sekolah yang dapat menerima dana BOSDA adalah sekolah yang telah mempunyai ijin operasional/pendirian dan menyampaikan permohonan BOSDA kepada Gubernur Riau melalui Kepala Dinas Pendidikan dengan melampirkan : a. Data jumlah siswa per sekolah; b. Fotocopy RKAS Sekolah sesuai dengan RKJM yang telah berbasiskan EDS sesuai dengan Visi Misi Sekolah;

c. Surat Pernyataan tidak menahan ijazah/dokumen hasil belajar siswa lainnya; 2. Surat pernyataan sanggup membebaskan/meringankan pungutan biaya pendidikan dari siswa/orang tua siswa bagi sekolah di wilayah BENGKALIS, KAMPAR, KUANTAN SINGINGI, PELALAWAN , SIAK ;

3. Surat pernyataan sanggup membebaskan/meringankan pungutan biaya pendidikan dari siswa/orang tua siswa miskin/tidak mampu bagi sekolah di wilayah INDRAGIRI HILIR, INDRAGIRI HULU, KEP. MERANTI, ROKAN HILIR, ROKAN HULU, DUMAI, PEKANBARU;

Catatan : Penyampaian surat permohonan beserta lampirannya disampaikan ke Tim Manajemen BOS Provinsi Riau.

F. SYARAT PENCAIRAN Syarat pencairan BOSDA adalah: a. Sekolah telah menyusun Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA). b. Kepala Sekolah memiliki SK definitif (Bupati/Wali kota/Gubernur) atau pelaksana tugas Kepala Sekolah yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau. c. Sekolah memiliki bendahara BOSDA Tahun Aggaran 2018. d. Sekolah memiliki Rekening BOSDA untuk Tahun Aggaran 2018

-3-

G. HASIL YANG DIHARAPKAN 1) Meningkatkan Akses dan kualitas pendidikan di SMA/SMK/SLB Negeri; 2) SMA/SMK/SLB Negeri tidak lagi memungut SPP dari siswa. H. NILAI BANTUAN Dana BOSDA secara rinci sebagai berikut: No

Kabupaten

SMA

SMK

SLB

1

BENGKALIS

Rp

1,200,000

Rp

1,200,000

Rp

1,200,000

2

KAMPAR

Rp

1,200,000

Rp

1,200,000

Rp

1,200,000

3

KUANTAN SINGINGI

Rp

1,200,000

Rp

1,200,000

Rp

1,200,000

4

PELALAWAN

Rp

1,200,000

Rp

1,200,000

Rp

1,200,000

5

SIAK

Rp

1,200,000

Rp

1,200,000

Rp

1,200,000

6

INDRAGIRI HILIR

Rp

450,000

Rp

450,000

Rp

550,000

7

INDRAGIRI HULU

Rp

450,000

Rp

450,000

Rp

550,000

8

KEP. MERANTI

Rp

450,000

Rp

450,000

Rp

550,000

9

ROKAN HILIR

Rp

450,000

Rp

450,000

Rp

550,000

10

ROKAN HULU

Rp

450,000

Rp

450,000

Rp

550,000

11

DUMAI

Rp

450,000

Rp

450,000

Rp

550,000

12

PEKANBARU

Rp

450,000

Rp

450,000

Rp

550,000

I. PRINSIP PEMBERIAN BOSDA 1. Dana BOSDA diberikan untuk memenuhi kekurangan dan/atau melengkapi keperuntukan BOS yang dialokasikan oleh pemerintah pusat maupun dana operasional lainnya. 2. Dana BOSDA diberikan secara utuh dan tidak diperkenankan melakukan pemotongan dengan alasan apapun serta oleh pihak manapun. 3. Dana BOSDA harus dikelola secara transparan, efisien, dan efektif, serta dapat dipertanggungjawabkan secara formal dan materil. 4. Standar pembelanjaan mengacu kepada kewajaran harga setempat atau batas yang telah ditetapkan pemerintah Provinsi Riau. 5. Standar perpajakan BOSDA mengacu sistem perpajakan yang berlaku. 6. Dana BOSDA digunakan sesuai dengan kebutuhan sekolah. 7. Jika terdapat sisa dana BOSDA Tahun Aggaran 2018, maka dapat dana tersebut bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan sekolah dan waktu -4-

penggunaannya hanya sampai akhir Tahun Aggaran 2018, dan sekolah berkewajiban merubah RKAS BOSDA sesuai dengan kebutuhan sekolah dengan membuat Justifikasi Perubahan dan melaporkannya kepada Dinas Pendidikan Provinsi Riau melalui Tim BOS Provinsi Riau. 8. Penerimaan bunga Bank oleh sekolah dan Sisa Dana BOSDA yang tidak digunakan sampai akhir Tahun Aggaran 2018, harus dikembalikan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) paling lambat akhir Desember 2018, melalui Rekening 101  – 01  –  00043 atas nama Rekening BUD QQ Selisih Lebih Perhitungan Anggaran, melalui Surat Tanda Setoran (STS) dan selanjutnya dilaporkan kepada Tim Manajemen Bosda Provinsi. 9. Penggunaan Dana BOSDA tidak boleh dipergunakan lagi apabila telah dibiayai oleh Sumber dana Lainnya (BOS Pusat atau dana lainnya).

J. TATA CARA PENCAIRAN DANA 1. Dana BOSDA diberikan selama 12 bulan, mulai bulan Januari 2018 sampai Desember 2018; 2. Dana BOSDA disalurkan 2 (dua) kali dalam satu tahun, untuk semester I dan II; dengan rincian sebagai berikut : a. Semester I untuk kegiatan bulan Januari s/d Juni b. Semester II untuk kegiatan bulan Juli s/d Desember 3. Penyaluran BOSDA kepada satuan pendidikan penerima BOSDA dilakukan melalui rekening sekolah, atas nama sekolah dan bukan atas nama pribadi. 4. Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) semester kedua dapat dilakukan setelah penyerahan laporan penggunaan dana Bantuan semester I (satu).

-5-

BAB II PENGGUNAAN DANA BOSDA Dana BOSDA Tahun Aggaran 2018 dapat digunakan untuk: 1. Pembayaran honorarium guru honorer yang diangkat oleh sekolah (berdasarkan Standar / Range jumlah siswa) dan honor bulanan tenaga kependidikan honorer sekolah dengan mempertimbangkan jumlah peserta didik. a. Guru honorer (1). Guru Mata Pelajaran (2). Guru Muatan Lokal (3). Guru BK b. Pegawai administrasi; c. Pegawai perpustakaan; d. Pegawai Labor  Penjelasan: Penggunaan dana BOSDA untuk honorarium untuk guru honorer, Pegawai administrasi, Pegawai perpustakaan dan Pegawai Labor disesuaikan dengan besaran jumlah dana BOSDA yang diterima sekolah dan kemampuan keuangan sekolah yang bersangkutan. Standar besaran presentase honor bulanan Guru dan bulanan tenaga kependidikan honorer sekolah sebagai berikut : 1

Untuk jumlah peserta didik lebih kecil dari 200 orang = Presentase honornya 60% dari Total Anggaran BOSDA 2 Untuk jumlah peserta didik 201 orang sampai 400 orang = Presentase honornya 50% dari Total Anggaran BOSDA 3 Untuk jumlah peserta didik 401 orang sampai 600 orang = Presentase honornya 40% dari Total Anggaran BOSDA 4 Untuk jumlah peserta didik 601 orang sampai 800 orang = Presentase honornya 35% dari Total Anggaran BOSDA 5 Untuk jumlah peserta didik 801 orang sampai 1000 orang = Presentase honornya 30% dari Total Anggaran BOSDA 6 Untuk jumlah peserta didik lebih besar 1000 orang = Presentase honornya 25% dari Total Anggaran BOSDA Catatan ; Bagi sekolah yang tidak memenuhi ketentuan ini akan diatur dalam Surat Edaran Kepala Dinas. 2. Satpam,

Pegawai

Kebersihan

dan

Penjaga

Sekolah

pembayarannya

berdasarkan hari Kerja. 3. Tugas  –  tugas tambahan yang tidak di tanggung biaya sertifikasi seperti: Wali Kelas, Pembina Osis, Pembina Pramuka, PMR, KIR, Rohis, Sanggar seni, Pelatih olahraga dan lainnya. 4. Tugas-tugas tambahan guru muatan lokal terkait pembinaan mata pelajaran diluar jam sekolah. 5. Membeli barang habis pakai dan jasa yang sangat dibutuhkan sekolah. -6-

6. Pembayaran biaya langganan/ jasa (listrik, air, dan telepon) yang tidak terpenuhi oleh dana BOS Pusat. 7. Pengembangan Perpustakaan a. Pembelian bahan pustaka yang menunjang pendidikan dan gerakan literasi sekolah; b. Pembelian buku muatan lokal dan kelengkapan pembelajarannya; c. Langganan koran, majalah pendidikan, majalah ilmiah, majalah sastra; 8. Kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler siswa a. Pembelajaran remedial digunakan untuk honor pembimbing b. Ekstrakurikuler digunakan untuk honor pemateri/pembimbing; c. Persiapan lomba digunakan untuk honor pembimbing; d. Biaya pendampingan lomba yang tidak ada sumber dari pendanaan lain; e. Biaya pelatihan kompetensi advance/lanjutan bagi siswa SMK di lembaga pelatihan milik pemerintah. 9. Kegiatan penumbuhan budi pekerti dan kompetensi keagamaan siswa 10. Kegiatan persiapan perlombaan: a. di tingkat kabupaten kota b. di Tingkat Provinsi c. tingkat Nasional 11. Pengembangan kreativitas unggulan mutu pendidikan : a. Honor pemateri/narasumber; b. Bahan praktik/pendukung (habis pakai). c. Alat praktik yang tidak bersifat aset (maksimal 10% dari dana BOSDA yang diterima dalam satu tahun) 12. Kegiatan dalam rangka update data pokok pendidikan (dapodik): Honorarium Petugas Operator Dapodik dengan penjelasan sebagai berikut :

a b c d e f g

Untuk jumlah siswa sampai dengan 50 siswa : maksimal Rp125.000,00/bulan; Untuk jumlah siswa lebih dari 50 siswa sampai dengan 100 siswa : maksimal Rp200.000,00/bulan; Untuk jumlah siswa lebih dari 100 siswa sampai dengan 200 siswa : maksimal Rp250.000,00/bulan; Untuk jumlah siswa lebih dari 200 siswa sampai dengan 300 siswa :maksimal Rp300.000,00/bulan; Untuk jumlah siswa lebih dari 300 siswa sampai dengan 400 siswa : maksimal Rp350.000,00/bulan; Untuk jumlah siswa lebih dari 400 siswa sampai dengan 500 siswa :maksimal Rp400.000,00/bulan; Untuk jumlah siswa lebih dari 500 siswa sampai dengan 600 siswa : maksimal Rp450.000,00/bulan; -7-

h i J k l

Untuk jumlah siswa lebih dari 600 siswa sampai dengan 700 siswa :maksimal Rp500.000,00/bulan; Untuk jumlah siswa lebih dari 700 siswa sampai dengan 800 siswa : maksimal Rp550.000,00/bulan; Untuk jumlah siswa lebih dari 800 siswa sampai dengan 900 siswa : maksimal Rp600.000,00/bulan; Untuk jumlah siswa lebih dari 900 siswa sampai dengan 1.000 siswa : maksimal Rp650.000,00/bulan; Untuk jumlah siswa lebih dari 1.000 siswa : maksimal Rp700.000,00/bulan;

13. Kegiatan Ujian a. Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) digunakan untuk honor sosial atau teknisi yang belum dibiayai dari sumber dana lain b. Instalasi jaringan untuk mendukung UNBK; c. Ujian

Sekolah

teori

atau

praktik

(khusus

pelaksanaan

ujian

praktik/sekolah peserta didik kelas akhir) digunakan untuk honor penguji/pengawas;

14. Perawatan sekolah yang belum/ atau tidak dibiayai BOS Pusat dan sumber lainya a. Pengecatan, perbaikan atap bocor, plafon rusak, perbaikan pintu dan  jendela; b. Perbaikan mebeler, perbaikan sanitasi sekolah (kamar mandi dan WC), perbaikan ubin/keramik; c. Servis komputer/laptop, LCD proyektor dan printer  d. Pembelian alat-alat listrik yang bukan termasuk aset e. Pelayanan jasa perbaikan peralatan alat-alat kantor. f.

Fasilitas lainnya.

Penjelasan: Penggunaan dana BOSDA untuk perawatan sekolah maksimal 40% dari jumlah dana yang diterima dalam satu tahun. 15. Pengembangan profesi guru: MGMP/MKKS a. Biaya transportasi b. Pengembangan

kompetensi

guru

(pelatihan/seminar

yang

diselenggarakan di dalam daerah): Biaya pendaftaran dan Biaya transportasi c. Biaya pelatihan/peningkatan kompetensi guru produktif SMK yang diselenggarakan oleh lembaga pelatihan pemerintah. -8-

16. Pengembangan pemenuhan hak dan perlindungan anak di Sekolah, Pengembangan Sekolah Ramah Anak (Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi/ Sekolah Aman bencana/ Sekolah Adiwiyata/ sekolah sehat). a. Honor pemateri/narasumber; b. Bahan praktik/pendukung (habis pakai). c. Peralatan kebencanaan (maksimal 10% dari dana BOSDA yang diterima dalam satu tahun).

17. Pembelian bahan habis pakai dan penggandaan a. Alat tulis kantor; b. Alat-alat kebersihan; c. Penggandaan 

Kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam penggunaan dana BOSDA Tahun Aggaran 2018.



Administrasi sekolah (RPP, Silabus, RAPBS, daftar hadir siswa/guru) Ulangan

Tengah

Semester/

Ulangan

Akhir

Semester/

UlanganKenaikkan Kelas. 

Laporan BOSDA

18. Transportasi : koordinasi dan konsultasi pelaksanaan BOSDA ke Ibukota Provinsi Riau 19. Penyediaan konsumsi kegiatan yang bersumber dari BOSDA dengan perincian sebagai berikut : a

Jumlah dana BOSDA sampai dengan Rp100.000.000,00 : maksimal 5% dari jumlah dana yang diterima dalam satu tahun

b

Jumlah dana BOSDA lebih dari Rp100.000.000,00 sampai dengan Rp200.000.000,00 : maksimal 4% dari jumlah dana yang diterima dalam satu tahun

c

Jumlah dana BOSDA lebih dari Rp200.000.000,00 sampai dengan Rp500.000.000,00 : maksimal 3% dari jumlah dana yang diterima dalam satu tahun

d

Jumlah dana BOSDA lebih dari Rp500.000.000,00 : maksimal 2% dari  jumlah dana yang diterima dalam satu tahun

-9-

20. Pembiayaan pengelolaan BOSDA a. Materai; b. Honor bagi bendahara dalam rangka pengelolaan BOSDA maksimal Rp.600.000,00/semester; Catatan

:

Secara

keseluruhan

dana

BOSDA

digunakan

untuk

peningkatan mutu dan hasil pembelajaran minimal 60% dari jumlah dana yang diterima oleh sekolah. 21. Pembelian

mebeuler

dan

Peralatan

lainnya

sebagai

penunjang

pembelajaran maksimal boleh digunakan 10 % dari Total Dana BOS 22. Pembiayaan yang telah di biayai oleh BOS Pusat atau sumberdana lainnya tidak boleh lagi dibayarkan dari dana BOSDA kecuali untuk melengkapi kekurangan yang tidak tertutupi oleh BOS Pusat.

- 10 -

BAB III LARANGAN PENGGUNAAN DANA BOSDA Dana BOSDA penggunaanya dilarang untuk : a) Disimpan dengan maksud dibungakan; b) Dipinjamkan kepada pihak lain; c) Membeli software/perangkat lunak untuk pelaporan keuangan BOSDA atau software sejenis; d) Membiayai

kegiatan

yang

tidak

menjadi

prioritas

sekolah

dan

memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, karya wisata ( study tour ), kegiatan peringatan hari besar/keagamaan, dan kemah/camping; e) Membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD Kecamatan /Kabupaten/ Kota/ Pemerintah Daerah/ Pusat, atau pihak lainnya f)

Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru;

g) Membeli pakaian/seragam/sepatu/alat tulis bagi guru/peserta didik kecuali siswa miskin; h) Digunakan untuk rehabilitasi berat; i)

Membangun gedung/ruangan baru;

 j)

Membeli Lembar Kerja Siswa (LKS), serta bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran;

k) Menanamkan saham; l)

Komsumsi harian

m) Belanja modal kecuali buku dan item yang telah ditentukan n) Bimbingan belajar/les yang bersifat rutin; o) Pembayaran keperluan yang sudah dibiayai dengan sumber lain ( double accounting ).

- 11 -

BAB IV SANKSI A. SANKSI  Apabila berdasarkan hasil evaluasi institusi pemeriksa (Inspektorat, BPK/BPKP), penerima bantuan terbukti secara sah melakukan kekeliruan, kesalahan secara sengaja dalam melaksanakan program dan pengelolaan keuangan yang merugikan

keuangan

negara,

Dinas

Pendidikan

Provinsi

memberi

peringatan/teguran secara lisan dan tertulis kepada Kepala Sekolah dengan tembusan Badan Kepegawaian Daerah, Inspektorat dan Gubernur.

Sanksi kepada oknum yang melakukan pelanggaran dapat diberikan dalam berbagai bentuk: 1. Sanksi Adminitratif. a. Penerapan

sanksi

kepegawaian

sesuai

dengan

peraturan

dan

perundang-undangan yang berlaku, seperti penurunan pangkat, mutasi kerja dan pemberhentian. b. Penerapan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi. c. Pemblokiran dana dan penghentian sementara seluruh bantuan pada tahun

berikutnya

kepada

sekolah,

bilamana

terbukti

melakukan

pelanggaran yang dilakukan secara sengaja dan sistematik untuk memperoleh keuntungan pribadi, kelompok atau golongan. d. Masuk dalam daftar hitam (black list) sekolah yang tidak akan mendapat bantuan dari dana APBD Provinsi Riau. 2. Sanksi Hukum Segala bentuk pelanggaran yang terkait dengan hukum pidana dan perdata maka akan diserahkan kepada proses hukum yang berlaku diwilayah Negara Indonesia.

- 12 -

BAB V PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

A. PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA Pertanggungjawaban penggunaan dana BOSDA tahun 2018 harus memperhatikan antara lain: 1. Setiap pengeluaran uang harus didukung dengan bukti yang sah, disertai tanda tangan persetujuan dari pihak-pihak yang menerima dan berwenang mengeluarkan uang; 2. Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus diberi materai yang cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 3. Dalam bukti pengeluaran harus jelas uraian mengenai barang/jasa yang dibayar, tanggal dan nomor bukti. Tidak boleh ada coretan pada kuitansi (ketikan ditindas); 4. Setiap terjadi transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran uang dibukukan sesuai dengan tanggal terjadinya transaksi; 5. Pemungutan

dan/atau

pembayaran/pembelian/

pemotongan

dan

penyetoran

pengadaan/penggandaan

pajak

barang dalam

atas jumlah

tertentu dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku; 6. Apabila terjadi penyimpangan terhadap penggunaan dana sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis dan lampirannya, maka penyimpangan tersebut menjadi tanggungjawab Kepala Sekolah penerima BOSDA. 7. Kepala SMA/SMK/SLB Negeri bertanggungjawab secara formal dan materil atas belanja BOSDA yang dikelola oleh masing-masing Satuan Pendidikan.

B. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN 1. Penerima

Dana

BOSDA

2018

wajib

menyampaikan

laporan

pertanggungjawaban penggunaan dana paling lambat 10 hari setelah semester berakhir ; 2. Laporan dibuat sekali dalam satu semester. 3. Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana memuat : a. Uraian singkat kegiatan yang dilaksanakan dan dibiayai melalui dana BOSDA yang diterima; b. Rekapitulasi penerimaan dan pengeluaran/penggunaan dana BOSDA;

- 13 -

c. Pembukuan/administrasi,

serta bukti dan dokumen

pendukung bukti

pengeluaran d. Lampiran : Fotocopy RAPBS atau RKAS e. Hambatan/kendala yang dihadapi dan cara mengatasi hambatan/kendala  jika memang ada. 4. Laporan Pertanggungjawaban fungsional Bendahara BOSDA

persemester

disampaikan ke Dinas Pendidikan Provinsi Riau. 5. Laporan Realisasi Penggunaan dana dan disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Riau melalui Tim Manajemen BOSDA 6. Laporan barang milik daerah baik berupa aset atau tidak (Alat tulis kantor) disampaikan persemester. 7. Laporan Persedian Akhir tahun disampaikan paling lambat 10 hari setelah Tahun Anggaran berakhir. 8. Bagi sekolah yang tidak menyerahkan laporannya sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan, akan diberikan teguran tertulis. Apabila teguran tersebut tidak dipatuhi, maka akan dilakukan pemblokiran dana. 9. Format laporan dan perumpamaannya mengaju pada laporan SE mendagri Penjelasan: Laporan kuitansi/bukti pengeluaran yang asli untuk sekolah

disimpan di

C. PEMANTAUAN DAN EVALUASI Dinas Pendidikan Provinsi Riau berhak melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan penggunaan dana BOSDA Tahun Aggaran 2018. Pemantauan dan evaluasi ini dilakukan sejauh mana efektivitas

penggunaan

dana. Sekaligus sebagai masukan (input) dalam perbaikan program BOSDA tahun berikutnya. Kegiatan monitoring yang dilakukan oleh Tim yang ditunjuk berdasarkan Surat Tugas yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau, dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut: 1. monitoring ditujukan untuk memantau penyaluran dana, penyerapan dana, dan penggunaan dana di tingkat sekolah; 2. responden terdiri dari sekolah dan peserta didik dan/atau orangtua/wali peserta didik/Komite sekolah dan peserta didik; 3. monitoring dilaksanakan pada saat penyaluran dana dan pasca penyaluran dana;

- 14 -

4. bila terjadi permasalahan biaya monitoring, disarankan agar monitoring dilakukan secara terpadu dengan program lain selain program BOSDA; 5. monitoring dapat melibatkan pengawas sekolah secara terintegrasi dengan kegiatan pengawasan lainnya oleh pengawas sekolah sebagai pembinaan tata kelola BOSDA; 6. monitoring dilakukan melalui kunjungan lapangan; 7. Tim manajemen BOSDA Provinsi Riau agar memanfaatkan pengawas sekolah yang kredibel dan bertanggungjawab untuk membantu melakukan monitoring sekolah binaan.

- 15 -

BAB VI PENUTUP Petunjuk teknis pemberian dana BOSDA ini merupakan acuan bagi pihakpihak terkait untuk mengimplementasikan dana bantuan biaya operasional sekolah daerah. Ketentuan-ketentuan yang diatur di dalamnya sifatnya mengikat, namun strategi untuk menjalankan ketentuan tersebut disesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing. Dengan demikian diharapkan program bantuan dana BOSDA Provinsi Riau ini dapat mendukung proses belajar mengajar disekolah dan mendukung peningkatan mutu Sekolah SMA, SMK dan SLB Negeri di Provinsi Riau.

Melalui

pedoman

ini

pula

diharapkan

pemanfaatan

dana

BOSDA

meminimalkan kendala-kendala yang mungkin akan ditemui di lapangan.

- 16 -

dapat

LAMPIRAN NOMOR TANGGAL TENTANG

: : : : PETUNJUK TEKNIS BOSDA (BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH) SMA/SMK/SLB

 A. CONTOH FORMAT RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOL AH Satuan Pendidikan Organisasi Program Kegiatan Waktu Pelaksanaan Sumber Dana

No

Kode Rekening

1

2

: : : : : :

Kode Program dan Kegiatan 3

1

Rincian Perhitungan Uraian 4

Volume

Harga Satuan

Satuan

Jumlah

Semester I

Semester II

5

6

7

8

9

10

Pendapatan 5.2.2

5.2.2.34

5.2.2.34.01

5.2.3 5.2.3.39 5.2.3.39.01

Belanja Barang dan  Jasa Belanja Barang dan  Jasa Belanja Barang dan  Jasa (Nama Sekolah) Belanja Modal Belanja Modal Belanja Modal (Nama Sekolah)  Total

Menyetujui, Kepala sekolah

................., .................... Bendahara BOSDA

........................... NIP. ..................

.......................... NIP. .................

Keterangan:  Tata Cara Pengisian Format RKAS. 1. Kolom 1, diisi dengan nomor urut; 2. Kolom 2, diisi Kode Rekening antara lain kode rekening belanja barang dan jasa BOSDA dan belanja modal BOSDA; 3. Kolom 3, diisi Kode Program Kegiatan 4. Kolom 4, diisi Uraian belanja barang dan jasa BOSDA dan belanja modal BOSDA; 5. Kolom 5, diisi Volume dari belanja barang dan jasa BOSDA dan belanja modal BOSDA; 6. Kolom 6, diisi Harga Satuan dari belanja barang dan jasa BOSDA dan belanja modal BOSDA; 7. Kolom 7, diisi Satuan dari belanja barang dan jasa BOSDA dan belanja modal BOSDA; 8. Kolom 8, diisi Jumlah rencana belanja barang dan jasa BOSDA dan belanja modal BOSDA; 9. Kolom 9 dan 10 diisi Jumlah rencana belanja barang dan jasa BOSDA dan belanja modal BOSDA pada tiap semester.

B. CONTOH FORMAT BUKU KAS UMUM

Bulan: .......................

Nama Sekolah

: ........................................

Desa/Kecamatan : ........................................ KabupatenlKota

: ........................................

Provinsi

: ........................................ Kode

No.

Tanggal

Rekening *)

1

2

No. bukti

3

4

Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo

5

6

7

Saldo BKU Bulan ..... Sebesar..................  Terdiri dari : Saldo Tunai : ...................... Saldo Bank : ...................... Mengetahui, Kepala sekolah....................

.............................., ........................ Bendahara BOSDA

................................. NIP. ........................

...................................... NIP. ..............................

Keterangan:  Tata Cara Pengisian Format Buku Kas Umum. 1. Kolom 1, diisi dengan nomor urut; 2. Kolom 2, diisi dengan tanggal transaksi BOSDA; 3. Kolom 3, diisi dengan kode rekening penerimaan atau belanja BOSDA bila transaksi merupakan realisasi penerimaan atau belanja bila bukan cukup dikosongkan; 4. Kolom 4, diisi dengan Nomor Bukti Dokumen/Surat Pertanggungjawaban Yang Sah (Bukti SPJ); 5. Kolom 5, diisi dengan uraian transaksi BOSDA; 6. Kolom 6, diisi dengan jumlah rupiah BOSDA yang diterima bendahara BOSDA;

8

7. 8.

Kolom 7, diisi dengan jumlah rupiah BOSDA yang dikeluarkan BOSDA; Kolom 8, diisi dengan jumlah saldo dari saldo sebelumnya ditambah penerimaan atau pengeluaran pada saat transaksi.

*) Kode Rekening Penerimaan, diisi Kode Rekening yang tercantum pada Kas di Bendahara BOSDA.

C. CONTOH FORMAT BUKU PEMBANTU KAS

Bulan: .......................

Nama Sekolah

: ........................................

Desa/Kecamatan : ........................................ KabupatenlKota

: ........................................

Provinsi

: ........................................

No.

Tanggal

1

2

Kode

No.

BKU

Bukti

3

4

Uraian 5

Penerimaan Pengeluaran Saldo 6

7

Mengetahui, Kepala sekolah....................

.............................., ........................ Bendahara BOSDA

................................. NIP. ........................

...................................... NIP. ..............................

Keterangan:  Tata Cara Pengisian Format Buku Pembantu Kas. 1. Kolom 1, diisi dengan nomor urut; 2. Kolom 2, diisi dengan tanggal transaksi BOSDA; 3. Kolom 3, diisi dengan kode BKU 4. Kolom 4, diisi dengan Nomor Bukti Dokumen/Surat Pertanggungjawaban Yang Sah (Bukti SPJ); 5. Kolom 5, diisi dengan uraian transaksi BOSDA; 6. Kolom 6, diisi dengan jumlah rupiah BOSDA yang diterima bendahara BOSDA; 7. Kolom 7, diisi dengan jumlah rupiah BOSDA yang dikeluarkan BOSDA; 8. Kolom 8, diisi dengan jumlah saldo dari saldo sebelumnya ditambah penerimaan atau pengeluaran pada saat transaksi.

8

D. CONTOH FORMAT BUKU PEMBANTU BANK

Bulan: .......................

Nama Sekolah

: ........................................

Desa/Kecamatan : ........................................ KabupatenlKota

: ........................................

Provinsi

: ........................................

No.

Tanggal

1

2

Kode

No.

BKU

Bukti

3

4

Uraian 5

Penerimaan Pengeluaran Saldo 6

7

Mengetahui, Kepala sekolah....................

.............................., ........................ Bendahara BOS

................................. NIP. ........................

...................................... NIP. ..............................

Keterangan:  Tata Cara Pengisian Format Buku Pembantu Bank. 1. Kolom 1, diisi dengan nomor urut; 2. Kolom 2, diisi dengan tanggal transaksi BOSDA; 3. Kolom 3, diisi dengan kode BKU 4. Kolom 4, diisi dengan Nomor Bukti Dokumen/Surat Pertanggungjawaban Yang Sah (Bukti SPJ); 5. Kolom 5, diisi dengan uraian transaksi BOSDA; 6. Kolom 6, diisi dengan jumlah rupiah BOSDA yang diterima bendahara BOSDA; 7. Kolom 7, diisi dengan jumlah rupiah BOSDA yang dikeluarkan BOSDA; 8. Kolom 8, diisi dengan jumlah saldo dari saldo sebelumnya ditambah penerimaan atau pengeluaran pada saat transaksi.

8

E. CONTOH FORMAT BUKU PEMBANTU PAJAK

Bulan: .......................

Nama Sekolah

: ........................................

Desa/Kecamatan : ........................................ KabupatenlKota

: ........................................

Provinsi

: ........................................

No.

Tanggal

1

2

Kode

No.

BKU

Bukti

3

4

Uraian 5

Penerimaan Pengeluaran Saldo 6

7

Mengetahui, Kepala sekolah....................

.............................., ........................ Bendahara BOSDA

................................. NIP. ........................

...................................... NIP. ..............................

Keterangan:  Tata Cara Pengisian Format Buku Pembantu Pajak. 1. Kolom 1, diisi dengan nomor urut; 2. Kolom 2, diisi dengan tanggal transaksi BOSDA; 3. Kolom 3, diisi dengan kode BKU 4. Kolom 4, diisi dengan Nomor Bukti pemotongan atau penyetoran pajak 5. Kolom 5, diisi dengan uraian transaksi BOSDA; 6. Kolom 6, diisi dengan jumlah rupiah pemotongan pajak; 7. Kolom 7, diisi dengan jumlah rupiah penyetor pajak; 8. Kolom 8, diisi dengan jumlah saldo dari saldo sebelumnya ditambah penerimaan atau pengeluaran pada saat transaksi.

8

F. CONTOH FORMAT BUKU PEMBANTU RINCIAN OBJEK BELANJA

Bulan: .......................

Nama Sekolah

: ........................................

Desa/Kecamatan : ........................................ Kabupaten/Kota : ........................................ Provinsi

: ........................................

Tanggal

Kode BKU

Uraian

Realisasi

Jumlah

Sisa anggaran

1

2

3

4

5

6

Mengetahui, Kepala sekolah....................

.............................., ........................ Bendahara BOSDA

................................. NIP. ........................

...................................... NIP. ..............................

Keterangan:  Tata Cara Pengisian Format Buku Pembantu Rincian Objek Belanja. 1. Kolom 1, diisi dengan tanggal transaksi; 2. Kolom 2, diisi dengan kode BKU; 3. Kolom 3, diisi dengan uraian transaksi; 4. Kolom 4, diisi dengan realisasi belanja berdasarkan nilai transaksi; 5. Kolom 5, diisi dengan jumlah rupiah sebelumnya ditambah realisasi transaksi; 6. Kolom 6, diisi dengan anggaran dikurang jumlah.

G. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB Nomor : ………………………………. (1)

1. Nama Satuan Pendidikan

……………………………………… (2)

2. Kode Organisasi

……………………………………… (3)

3. Nomor/tanggal DPA-SKPD

……………………………………… (4)

4. Kegiatan Dana BOSDA

……………………………………… (5)

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa bertanggung jawab secara formal dan material atas kebenaran realisasi penerimaan dan pengeluaran Dana BOSDA serta kebenaran perhitungan dan setoran pajak yang telah dipungut atas penggunaan Dana BOSDA pada semester ……… (6) tahun anggaran ………. (7) dengan rincian sebagai berikut: A. Penerimaan Dana BOSDA (8) 1. Semester I 2. Semester II Jumlah B. Pengeluaran Dana BOSDA 1. Jenis Belanja Barang dan Jasa Jumlah C. Sisa Dana BOSDA (A-B) Terdiri atas 1. Sisa Kas Tunai 2. Sisa di Bank

Rp. …………………… Rp. …………………… Rp.

Rp. …………………… Rp.

Rp. …………………… Rp. ……………………

Bukti-bukti atas belanja tersebut pada huruf B disimpan pada Satdikmen Negeri/Satdiksus Negeri untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan sesuai peraturan perundang-undangan. Apabila bukti-bukti tersebut tidak benar yang mengakibatkan kerugian daerah, saya bertanggung  jawab sepenuhnya atas kerugian daerah dimaksud sesuai kewenangan saya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

……… , …………………….. (9) Kepala Satuan Pendidikan ………. (10)

………………………………………………..

NIP. …………………………………………

Keterangan: Tata Cara Pengisian Surat Pernyataan Tanggung Jawab. (1) Diisi dengan nomor SPTJ Satdikmen Negeri/Satdiksus Negeri; (2) Diisi nama Satdikmen Negeri/Satdiksus Negeri; (3) Diisi kode Satdikmen Negeri/Satdiksus Negeri; (4) Diisi nomor dan tanggal DPA-SKPD yang bersangkutan; (5) Diisi kode kegiatan Dana BOSDA; (6) Diisi dengan semester berkenaan; (7) Diisi dengan tahun anggaran berkenaan; (8) Diisi penerimaan dana BOSDA per triwulan atau semester; (9) Diisi tempat dan tanggal diterbitkannya SPTJ; (10) Diisi Nama dan NIP Kepala Satdikmen Negeri/Satdiksus Negeri;

H. CONTOH FORMAT LAPORAN REALISASI DANA BANTUAN OPERASIONAL DAERAH (BOSDA) Bersama ini kami laporkan realisasi atas penerimaan dan pengeluaran Dana BOSDA untuk semester …… sebagai berikut :

No.

Uraian

Jumlah Anggaran (Rp.)

1

3

4

Penerimaan

Realisasi s/d Semester Lalu (Rp.) 5

Realisasi Semester ini (Rp.) 6

Jumlah Semester s/d Triwulan ini (Rp.) 7

Selisih (Rp.) 8

…… *)

Jumlah Pengeluaran: a) Belanja Barang dan Jasa b) Belanja Modal

…… **) …… **)

Jumlah Demikian laporan realisasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. ……… , tanggal ……….. Kepala Satuan Pendidikan ……….

……………………………………………….. NIP. …………………………………………

Ketetangan: Tata Cara Pengisian Format Laporan Realisasi Dana BOSDA Satdikmen Negeri dan Satdiksus Negeri. *) Diisi berdasarkan alokasi Dana BOSDA sesuai dengan SK Gubernur tentang daftar penerima dan jumlah dana BOSDA pada setiap Satdikmen Negeri dan Satdiksus Negeri. **) Diisi berdasarkan alokasi belanja yang tercantum dalam RKAS