Peta Konsep APBN Dan APBD

APBN

APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Landasan Hukum APBN A. UUD 1945 Pasal 23 B. UU No.1 Tahun 1994 tentang pendapatan dan belanja negara C. Keptes No.42 Tahun 2002 tentang pedoman Pelaksanaan APBN

Tujuan : - Secara umum ●Memelihara ●M emelihara stabilitas ekonomi terjadinya anggaran defisi. ●Sebagai pedoman dalam penerimaan dan pengeluaran negara dalam rangka pelaksanaan kegiatan kenegaraan dan peningkatan kesempatan kerja yang dinamakan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dari kemakmuran masyarakat. Pengaruh Terhadap Pertumbuhan Ekonomi ●Meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, maksudnya dapat mengetahui besarnya GNP dari tahun ke tahun. ●Menciptakan kestabilan keuangan / moneter negara, maksudnya dapat mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat. ●Menimbulkan investasi masyarakat karena dapat mengembangkan industri dalam negeri. ●Memperlancar ●Memp erlancar distribusi pendapatan, maksudnya dapat mengetahui sumber penerimaan dan penggunaan untuk belanja pegawai dan belanja barang atau jasa serta lainnya. ●Memperluas kesempatan kerja, karena terdapat pembangunan proyek negara dan investasi negara sehingga dapat membuka lapangan kerja yang baru dan dapat meningkatkan

Fungsi APBN : 1. Fungsi Alokasi, dimaksudkan melalui APBN anggaran yang diterima pemerintah dialokasikan untuk setiap sektor pembangunan dan perangkat kenegaraan. Distribusi, dimaksudkan melalui 2. Fungsi Distribusi, APBN anggaran yang diterima pemerintah didistribusikan ke setiap wilayah daerah. 3. Fungsi Stabilisasi, dimasudkan melalui APBN, arus uang dan arus barang lebih terkendali sehingga terjadi keseibangan antar arus barang dan arus uang diharapkan dapat mengendalikan laju inflasi atau deflasi yang ditandai dengan stabilnya harga kebutuhan pokok. 4. Pengawasan, setiap penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai anggaran yang ditetapkan dan sesuai dalam anggaran negara. 5. Fungsi Perencanaan, anggaran negara berfungsi mengatur setiap kegiatan pada tahun yang bersangkutan. 6. Fungsi Otorisasi, anggaran negara merupakan dasar dalam melaksanakan pendapatan dan belanja negara pada tahun tersebut .

APBD Adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang di bahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPR daerah dan ditetapkan dengan peratutran daerah.

Landasan Hukum: ● UU No.22 tahun 1999 sebagaimana sudah disempurnakan menjadi UU No.32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang menyatakan bahwa penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dan DPRD dibiayai dari dan atas beban APBN.

Fungsi ● Fungsi Distribusi, Pada umumnya lebih tepat jika dilakuan pemerintahan pusat. ● Fungsi Stabilisasi, Lebih tepat dilakuan pemerintahan pusat. ● Fungsi Alokasi, Lebih tepat dilaksanakan pemerintahan daerah.

Tujuan Sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran keuangan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan proses pembangunan di daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten / kota.

Pengaruh Terhadap Pertumbuhan Ekonomi ● Mencerminkan prioritas pembangunan pemerintah selama periode berjalan. ● Keuangan negara dan pemerintah daerah lebih terkendali dan terarah sesuai pedoman yang ditetapkan. ● Pengaturan keuangan melalui APBN dan APBD menjadikan arus uang dan arus barang lebih terkendali. ● Menjadi alat kontrol bagi masyarakat terhadap kinerja pemerintah, khususnya yang terkait dengan realisasi pengalokasian anggaran negara.

Kelompok 6 Nama Kelompok : 1. Deril Riordan Danurwenda 2. Mugi Pangestu 3. Oky Anom Saputra 4. Shira Amrina Syuhada