PERUBAHAN PERKABIK NO 2 TH 2012 OK.doc

PERATURAN KEPALA BADAN INTELIJEN KEAMANAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN KEPALA BADAN INTELIJEN KEAMANAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN PRODUK INTELIJEN DI LINGKUNGAN INTELIJEN KEAMANAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN INTELIJEN KEAMANAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Badan Intelijen Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan unsur pelaksana tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam membina dan menyelenggarakan fungsi intelijen keamanan bagi kepentingan pelaksanaan tugas dan manajemen Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum guna mendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dalam mewujudkan keamanan dalam negeri; b. bahwa dalam menyelenggarakan fungsi intelijen keamanan yang tergelar mulai tingkat pusat sampai dengan kewilayahan, perlu didukung dengan berbagai sarana dan prasarana, salah satunya melalui penerbitan produk intelijen yang digunakan sebagai bahan pengambilan kebijakan dan keputusan bagi unsur pimpinan; c. bahwa produk intelijen secara khusus berisi fakta dan keterangan yang menggambarkan perkembangan terkini situasi dan kondisi keamanan dalam negeri yang bersifat rahasia dengan akses yang terbatas, sehingga diperlukan mekanisme penyusunan, pengadministrasian dan pendistribusian yang teliti, cermat dan tertib, guna kelancaran pelaksanaan tugas dan menghindari penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang;

2

d. bahwa . . . . . d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Intelijen Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Perubahan Peraturan Kepala Badan Intelijen Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Produk Intelijen di Lingkungan Intelijen Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia; Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168); 2. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia; 3. Peraturan Kepala Badan Intelijen Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Produk Intelijen di Lingkungan Intelijen Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia; MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN KEPALA BADAN INTELIJEN KEAMANAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN PERATURAN KEPALA BADAN INTELIJEN KEAMANAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN PRODUK INTELIJEN DI LINGKUNGAN INTELIJEN KEAMANAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA. Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Intelijen Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Produk Intelijen di Lingkungan Intelijen Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia, diubah sebagai berikut: 1.

Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 33

Materi penyusunan produk laporan harian terdiri dari: a.

Bab I, memuat pendahuluan yang berisi tentang gambaran umum situasi Kamtibmas yang terjadi pada periode laporan serta meliputi Ipoleksosbudkam;

3

b. Bab II . . . . . b.

Bab II, memuat fakta-fakta yang berisi: 1.

2.

2.

aspek sosial: a)

sosial politik;

b)

sosial ekonomi; dan

c)

sosial budaya;

aspek keamanan: a)

keamanan umum; dan

b)

keamanan khusus.

Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 34

Materi penyusunan produk laporan harian khusus terdiri dari: a.

Bab I, memuat fakta-fakta yang berisi uraian singkat suatu peristiwa atau masalah yang disertai dengan fakta-fakta secara lengkap, tetapi dibatasi pada hal-hal yang perlu; dan

b.

Bab II, memuat catatan yang berisi: 1.

analisa;

2.

prediksi yang akan terjadi;

3. 4. 3.

langkah-langkah intelijen, fungsi Kepolisian dan instansi terkait yang telah dilakukan; dan rekomendasi.

Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 35

Materi penyusunan produk laporan informasi terdiri dari: a.

Bab I, memuat pendahuluan yang berisi tentang: 1.

sumber informasi;

2.

hubungan pelapor dengan sumber;

3.

cara mendapatkan informasi;

4.

waktu mendapatkan informasi; dan

5.

nilai/bobot informasi;

b.

Bab II, memuat fakta-fakta yang berisi tentang: 1.

semua informasi yang meliputi Ipoleksosbudkam, baik peristiwa/kejadian atau suatu gejala yang dapat mengarah kepada

4

2. 3. c.

4.

gangguan Kamtibmas, baik yang diperoleh dari sumber intelijen atau diketahui sendiri; 2. berisi . . . . . berisi uraian fakta-fakta secara sistematis dan mendetail tentang semua yang berhubungan dengan informasi; dan mencakup/memenuhi Apa, Bilamana, Dimana, Siapa, Bagaimana dan Mengapa (ABIDISIBAME) atau yang disebut 5 W + 1 H; Bab III, memuat pendapat pelapor yang berisi tentang:

1.

analisa;

2.

prediksi yang akan terjadi;

3.

langkah-langkah intelijen, fungsi Kepolisian dan instansi terkait yang telah dilakukan; dan

4.

rekomendasi.

Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 36

Materi penyusunan produk informasi khusus terdiri dari: a.

Bab I, memuat perihal yang berisi hal-hal bersifat khusus tentang permasalahan yang akan disampaikan;

b.

Bab II, memuat fakta-fakta berisi tentang fakta-fakta yang tersusun secara sistematis, singkat, jelas dari suatu masalah atau kasus yang terjadi dan berkembang, hindari sikap untuk memasukkan pandangan atau pendapat sendiri dari fakta-fakta yang dilaporkan; dan

c.

Bab III, memuat catatan berisi tentang:

5.

1.

analisa;

2.

prediksi yang akan terjadi;

3.

langkah-langkah intelijen, fungsi Kepolisian dan instansi terkait yang telah dilakukan; dan

4.

rekomendasi.

Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 37

Materi penyusunan produk laporan khusus terdiri dari: a.

Bab I, memuat pendahuluan yang berisi gambaran umum dari peristiwa/permasalahan yang dilaporkan, dengan menonjolkan pokok persoalan yang perlu dimintakan perhatian tugas pokok berisi rincian kegiatan yang harus dilakukan;

5

b. Bab II . . . . . b.

Bab II, memuat fakta-fakta yang berisi: 1.

penyelidikan baik dari sumber terbuka maupun hasil Matbar di lapangan berupa tentang apa yang dilihat dan apa yang didengar sebagai hasil wawancara/eliciting, termasuk dari sumber-sumber tertutup;

2.

hasil interogasi atau hasil berita acara pemeriksaan;

3.

fakta-fakta yang tersusun secara kronologis, sistematis, singkat dan jelas, dibatasi pada persoalannya dan masalah lain yang berpengaruh terhadap masalah ini, dan hindari untuk memasukkan fakta yang diragukan kebenarannya;

c.

Bab III, memuat analisa;

d.

Bab IV, memuat prediksi yang akan terjadi; dan

e. f. 6.

Bab V, memuat Langkah-langkah intelijen, fungsi kepolisian dan instansi terkait yang telah dilakukan; dan Bab VI, memuat rekomendasi. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 38

Materi penyusunan produk laporan atensia terdiri dari: a.

Bab I, memuat

pendahuluan yang berisi

pokok-pokok masalah; b.

Bab II, memuat fakta-fakta yang tersusun secara sistematis dan kronologis singkat, jelas yang dibatasi pada persoalannya dan terlihat hubungannya dan harus memenuhi 5 W + 1 H (ABIDISIBAME) serta tidak dimasukkan pandangan atau pendapat sendiri dari materi fakta-fakta yang dilaporkan;

c.

Bab III, memuat analisa;

d.

Bab IV, memuat prediksi yang akan terjadi;

e.

Bab V, memuat Langkah-langkah intelijen, fungsi kepolisian dan instansi terkait yang telah dilakukan; dan

f. 7.

Bab VI, memuat rekomendasi. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 39

Materi penyusunan produk telaahan intelijen terdiri dari: a.

Bab I, memuat pendahuluan yang berisi trend perkembangan situsi/kondisi Kamtibmas yang menjadi dasar pembuatan analisa ini serta gambaran dari dampak suatu kasus terhadap situasi kamtibmas pada umumnya;

6

b.

Bab II . . . . . Bab II, memuat fakta-fakta yang berisi fakta-fakta yang ada hubungannya dengan pokok masalah, baik pada masa lalu maupun yang terjadi saat ini dikemukakan secara detail dan lengkap, bila telaahan berupa telahaan bulanan, fakta-fakta yang dikemukakan meliputi aspek Panca Gatra serta bisa berbentuk kegiatan, data, skenario dan lain-lain;

c.

Bab III, memuat analisis yang berisi tentang pembahasan dari fakta-fakta yang diuraikan sebelumnya;

d.

Bab IV, memuat prediksi dan perkembangan masalah yang akan terjadi;

e.

Bab V, memuat Langkah-langkah intelijen, fungsi Kepolisian dan instansi terkait yang telah dilakukan;dan

f.

Bab VI, memuat rekomendasi yang berisi saran tindak yang perlu dilakukan oleh Polri.

8.

Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 44

Materi penyusunan produk laporan intelijen terdiri dari: a.

Bab I, memuat dasar atau rujukan pelaksanaan sebagai berikut: 1.

laporan tugas;

2.

khusus untuk laporan terorisme, yaitu: a)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

b)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri;

c)

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;

d)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara; dan

e)

surat perintah penyelidikan;

b.

Bab II, memuat fakta-fakta;

c.

Bab III, memuat analis;

d.

Bab IV, memuat prediksi yang akan terjadi;

e.

Bab V, memuat rekomendasi.

9.

Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

7

Pasal 46 . . . . . Pasal 46 Materi penyusunan produk nota intelijen terdiri dari: a.

Bab I, memuat rujukan;

b.

Bab II, memuat fakta-fakta;

c.

Bab III, memuat analisis; dan

d.

Bab IV, memuat prediksi yang akan terjadi;

e.

Bab IV, memuat Langkah-langkah intelijen, fungsi Kepolisian dan instansi terkait yang telah dilakukan; dan

f.

Bab V, memuat rekomendasi.

10. Ketentuan lampiran Pasal 48 dan Pasal 54 diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini. Pasal II Peraturan Kabaintelkam Polri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal

2013

KEPALA BADAN INTELIJEN KEAMANAN POLRI,

Drs. SUPARNI PARTO S, M.M. KOMISARIS JENDERAL POLISI Disahkan di Jakarta pada tanggal

2013

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, Paraf: 1. Konseptor/Kabagbinfung : . . .

Drs. TIMUR PRADOPO JENDERAL POLISI REGISTRASI SETUM POLRI NOMOR

TAHUN 2013

2. Karorenmin

:...

3. Wakabaintelkam

:...

4. Kadivkum Polri

:...

5. Kasetum Polri

:...

6. Wakapolri

:....

8