PERSETUJUAN TINDAKAN DAN PENGOBATAN.pdf

Dr. dr. Sutoto,M.Kes

KARS

CURICULUM VITAE: DR.Dr.Sutoto,M.Kes DR.Dr Su DR.Dr Suto toto to,M ,M.K .Kes es ada adala lahh adala adalahh Ketu Ketuaa Ekse Ekseku kutitif f  KARS (Komisi Akredi dittasi Ru Rum mah Sakit Seluru ruhh Indonesia), Disamping Disamp ing itu itu juga juga sebaga sebagaii Boa Board rd Member Member of of AS ASQua Qua (Asia Society for Quality in Health Care),

Regionall Advisory Council Regiona Council dari JCI (Joint (Joint Commission Commission Internasioanl) sejak 2013, Dewan Pembina MKEK IDI Pusat. Pernah menjabat sebagai Ketua Perhimpunan Rumah sakit seluruh Indonesia Periode tahun 2009-2012 dan 2012-2015, Direktur Utama RSUP Fatmawati Jakarta, Dire Di rekt ktur ur Ut Utam amaa RS Ka Kank nker er Dha Dharm rmai aiss Pu Pusa satt Ka Kank nker  er  Nasional, serta Plt Dirjen Pelayanan Medis Kementerian Kementer ian Kesehatan R.I thn 2010 KARS

CURICULUM VITAE: DR.Dr.Sutoto,M.Kes DR.Dr Su DR.Dr Suto toto to,M ,M.K .Kes es ada adala lahh adala adalahh Ketu Ketuaa Ekse Ekseku kutitif f  KARS (Komisi Akredi dittasi Ru Rum mah Sakit Seluru ruhh Indonesia), Disamping Disamp ing itu itu juga juga sebaga sebagaii Boa Board rd Member Member of of AS ASQua Qua (Asia Society for Quality in Health Care),

Regionall Advisory Council Regiona Council dari JCI (Joint (Joint Commission Commission Internasioanl) sejak 2013, Dewan Pembina MKEK IDI Pusat. Pernah menjabat sebagai Ketua Perhimpunan Rumah sakit seluruh Indonesia Periode tahun 2009-2012 dan 2012-2015, Direktur Utama RSUP Fatmawati Jakarta, Dire Di rekt ktur ur Ut Utam amaa RS Ka Kank nker er Dha Dharm rmai aiss Pu Pusa satt Ka Kank nker  er  Nasional, serta Plt Dirjen Pelayanan Medis Kementerian Kementer ian Kesehatan R.I thn 2010 KARS

Per erse setuj tujuan uan (Co (Conse nsent nt)) . (Pasal 45 ayat (1) UU Praktik Kedokteran yang berbunyi: “Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien harus mendapat persetujuan.”  persetujuan.”   ) •

General General consent consent (persetuju (persetujuan an Umum)  –

•

Perse ersetu tuju juan an per perawa awatan dan dan pego pegoba battan (bag (bagii semua semua tindak tindakan, an, prosedu prosedurr, pengob pengobat atan an yg berisik berisiko o renda rendah) h)

Informed consent 

Untuk Untuk tindaka tindakan n , pro prosedu sedurr, pengob pengobata atan n beri berisi sik ko ting tinggi gi,, tran tranfu fusi si dar darah dan dan prod produk uk dar darah dan dan anes anesttesi es i KARS Sutoto

3

GENERAL

Standar HPK.6.3. GENERAL CONSENT/PERSETUJUAN CONSENT/PERSETUJUAN UMUM

CONSENT 

Persetujuan Persetujuan umum untuk pengobatan, bila didapat pada waktu pasien masuk sebagai pasien rawat inap atau didaftar pertama kali sebagai pasien rawat rawat jalan, harus jelas dalam cakupan dan batasbatas- batasn batasny ya

Standar HPK.6.3. GENERAL CONSENT/PERSETUJUAN UMUM Persetujuan umum untuk pengobatan, bila didapat pada waktu pasien masuk sebagai pasien rawat inap atau didaftar pertama kali sebagai pasien rawat jalan, harus jelas dalam cakupan dan batas- batasnya.

Regulasi RS: Kebijakan/Panduan/SPO tentang persetujuan umum dan penjelasannya Dokumen: Formulir persetujuan umum •

•

•

•

•

Pastikan semua pasien baik rawat jalan maupun rawat inap telah menanda tangani general consent Pasien Rawat inap, setiap datang harus tanda tangan general consent. Pasien rawat jalan cukup sekali saja. Sutoto KARS

5

HAL APA SAJA YANG DAPAT DIMASUKKAN DALAM GENERAL CONSENT

1. Persetujuan pengobatan. 2. Persetujuan pelepasan informasi data pasien dan privasi

3. Tanggung jawab pasien dalam menjaga barang berharga miliknya dan tanggung jawab RS 4. Hak dan kewajiban pasien 5. Informasi dan Tata tertib di rawat inap 6. Informasi biaya 7. dll KARS

CONTOH GENERAL CONSENT

Sutoto KARS

7

KARS

CONTOH DALAM GENERAL CONSENT •

Saya mengerti dan memahami bahwa:  –

 –

 –

 –

Saya memiliki hak untuk mengajukan pertanyaan tentang pengobatan yang diusulkan (termasuk identitas setiap orang yang memberikan atau mengamati pengobatan) setiap saat. Saya Saya mengerti dan memahami bahwa memiliki hak untuk persetujuan, atau menolak persetujuan, untuk setiap prosedur/terapi Saya mengerti bahwa banyak dokter pada staf medis rumah sakit yang bukan karyawan tetapi staf independen/tamu yang telah diberikan hak untuk menggunakan fasilitas untuk perawatan dan pengobatan pasien mereka. Jika diperlukan RS, saya akan berpartisipasi dalam pemilihan dokter yang akan bertanggung jawab untuk perawatan saya selama saya dalam perawatan di rumah sakit.

•

Sutoto KARS

9

CONTOH GENERAL CONSENT •

•

•

PERSETUJUAN UNTUK PENGOBATAN Saya mengetahui bahwa saya memiliki kondisi yang membutuhkan perawatan medis, saya mengizinkan dokter dan profesional kesehatan lainnya untuk melakukan prosedur diagnostik dan untuk memberikan pengobatan medis seperti yang diperlukan dalam penilaian profesional mereka. Prosedur diagnostik dan perawatan medis termasuk tetapi tidak terbatas pada electrocardiograms, x-ray, tes darah terapi fisik, dan pemberian obat. Saya sadar bahwa praktik kedokteran dan bedah bukanlah ilmu pasti dan saya mengakui bahwa tidak ada jaminan atas hasil apapun, terhadap perawatan prosedur atau pemeriksaan apapun yg dilakukan kepada saya. Sutoto KARS

10

CONTOH GENERAL CONSENT UNTUK RS PENDIDIKAN

 –

 –

Apabila saya terlibat dalam penelitian atau prosedur eksperimental, maka hal tersebut hanya dapat dilakukan dengan sepengetahuan dan persetujuan saya

Saya setuju untuk mengizinkan medis, keperawatan, dan tenaga kesehatan lainnya dalam pendidikan/pelatihan, kecuali diminta sebaliknya, untuk hadir selama perawatan pasien, atau berpartisipasi dalam perawatan pasien sebagai bagian dari pendidikan mereka.

Sutoto KARS

11

INFORMED CONSENT •

•

•

•

•

Siapa yang harus menjelaskan informed consent Siapa yang kompeten menandatangani informed consent Bila pasien tak kompeten , siapa penggantinya Apa saja yang wajib dimintakan informed consent Bagaimana memastikan suatu tindakan atau prosedur, pengobatan perlu informed consent KARS

STANDAR HPK.6 . INFORMED CONSENT Pernyataan persetujuan (lnformed Consent) dari pasien didapat melalui suatu proses yang ditetapkan rumah sakit dan dilaksanakan oleh staf yang terlatih, dalam bahasa yang dipahami pasien

Elemen Penilaian HPK.6 1. Rurnah sakit telah menjabarkan dengan jelas proses informed consent dalam kebijakan dan prosedur. 2. Staf yang ditunjuk dilatih untuk melaksanakan kebijakan dan prosedur tersebut. 3. Pasien memberikan informed consent sesuai dengan kebijakan dan prosedur. Sutoto KARS

17

STANDAR HPK.6 . INFORMED CONSENT Pernyataan persetujuan (lnformed Consent) dari pasien didapat melalui suatu proses yang ditetapkan rumah sakit dan dilaksanakan oleh staf yang terlatih, dalam bahasa yang dipahami pasien

EP 1. RS punya kebijakan dan prosedur proses permintaan IC 1. Tersedia Staf yang dilatih untuk membantu melaksanakan kebijakan dan prosedur IC 1. Pasien memberi IC sesuai kebijakan dan prosedur. Sutoto KARS

18

Standar HPK.6 Regulasi RS : •

Kebijakan/Panduan/SPO persetujuan tindakan kedokteran

•

Daftar tindakan yang memerlukan persetujuan tertulis

Dokumen •

informed consent 

•

Formulir persetujuan/ penolakan

Proses •

Proses pasien atau keluarga menyetujui atau menolak tindakan kedokteran

19

SIAPA YG WAJIB MEMBERIKAN PENJELASAN (PMK Nomer 290/2008)

Sutoto KARS

20

ORANG KOMPETEN MEMBERIKAN TANDA TANGAN PADA INFORMED CONSENT (PMK 290/2008,pasal 1 nomer 7) 1.

Dewasa atau bukan anak

2.

Telah/pernah menikah

3.

Tidak terganggu kesadaran fisik

4.

Mampu berkomunikasi secara wajar

5.

Tidak mengalami retardasi mental

6.

Tidak mengalami gangguan mental

BILA PASIEN TIDAK KOMPETEN YANG TANDA TANGAN KELUARGA TERDEKAT ATAU PENGAMPUNYA (PMK 36 THN 2012 TENTANG RAHASIA KEDOKTERAN) KELUARGA TERDEKAT ATAU PENGAMPUNYA: SUAMI/ISTRI, AYAH/IBU, ANAK2 KANDUNG, SAUDARA KANDUNG (PMK 290 THN 2008 TTG PERSETUJUAN TINDAKAN KEDOKTERAN).

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2012 TENTANG RAHASIA KEDOKTERAN

Pasal 6 •

(5) Dalam hal pasien tidak cakap untuk memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), persetujuan dapat diberikan oleh keluarga terdekat atau pengampunya

Sutoto KARS PMK 290/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran

23

Manual Persetujuan Tindakan Kedokteran. KKI 2006

Sutoto KARS

24

Manual Persetujuan Tindakan Kedokteran. KKI 2006

Sutoto KARS

25

PERTOLONGAN DARURAT •

Pasal 85 UU Kesehatan  –

 –

•

•

•

(1) Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta wajib memberikan pelayanan kesehatan pada bencana bagi penyelamatan nyawa  pasien dan pencegahan kecacatan. (2) Fasilitas pelayanan kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan pada bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilarang menolak pasien dan/atau meminta uang muka terlebih dahulu.

UU Rumah Sakit, Pasal 29 ayat (1) huruf c UU Rumah Sakit , rumah sakit wajib memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya. UU No 36 Thn 2014 tentang Tenaga Kesehatan : Pasal 59 ayat (1) UU Tenaga Kesehatan menyebutkan bahwa tenaga Kesehatan yang menjalankan praktik pada fasilitas pelayanan kesehatan wajib memberikan pertolongan pertama kepada penerima pelayanan kesehatan dalam keadaan gawat darurat dan/atau pada bencana untuk penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan. Pasal 17 Kode Etik Kedokteran Indonesia: setiap dokter wajib melakukan pertolongan darurat sebagai suatu wujud tugas perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain bersedia dan mampu memberikannya. KARS

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2012 TENTANG RAHASIA KEDOKTERAN •

•

•

•

•

Pasal 9 (1) Pembukaan rahasia kedokteran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan tanpa persetujuan pasien dalam rangka kepentingan penegakan etik atau disiplin, serta kepentingan umum. (2) Pembukaan rahasia kedokteran dalam rangka kepentingan penegakan etik atau disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas permintaan tertulis dari Majelis Kehormatan Etik Profesi atau Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia. (3) Pembukaan rahasia kedokteran dalam rangka kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa membuka identitas pasien. (4) Kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :  –

a. audit medis;

 –

b. ancaman Kejadian Luar Biasa/wabah penyakit menular;

 –

c. penelitian kesehatan untuk kepentingan negara;

 –

•

d. pendidikan atau penggunaan informasi yang akan berguna di masa yang akan datang; dan e. ancaman keselamatan orang lain secara individual atau masyarakat.

(5) Dalam hal pembukaan rahasia kedokteran untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf e, identitas pasien dapat dibuka kepada institusi atau pihak yang berwenang untuk melakukan tindak lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sutoto KARS

27

Standar HPK.6.2 . PENGGANTI PEMBERI PERSETUJUAN Rumah sakit menetapkan suatu proses, dalam konteks undang-undang dan budaya yang ada, tentang orang lain yang dapat memberikan persetujuan

Sutoto KARS

28

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2012 TENTANG RAHASIA KEDOKTERAN

Pasal 6 •

(5) Dalam hal pasien tidak cakap untuk memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), persetujuan dapat diberikan oleh keluarga terdekat atau pengampunya

Sutoto KARS PMK 290/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran

29

Standar HPK.6.4. SAAT PERMINTAAN INFORMED CONSENT TERTULIS

1. Sebelum operasi atau prosedur invasif  2. Sebelum anestesia termasuk sedasi yang moderat dan dalam 3. Sebelum penggunaan darah atau produk darah 4. Sebelum pelaksanaan tindakan dan pengobatan yang berisiko tinggi. Mencatat ldentitas petugas yang memberikan penjelasanan di dalam rekam medis pasien dan tanda tangannya Bila informed consent lisan juga harus dicatat Sutoto KARS

30

Standar HPK.6.4.1 Rumah sakit membuat daftar semua kategori dan jenis pengobatan dan prosedur yang memerlukan informed consent yang khusus.

DOKUMEN 1. Daftar tindakan dan pengobatan yang perlu informed consent 2. Dokumentasi rapat pembahasan daftar tersebut Sutoto KARS

31

DAFTAR TINDAKAN YG MEMERLUKAN INFORMED CONSENT • • • •

Semua tindakan pembedahan dan tindakan invaisif  Semua tindakan anestesi & sedasi sedang dan dalam Semua Pemberian darah dan produk/komponen darah Semua pengobatan berisiko tinggi

Pemberian Darah dan Produk Darah •

Whole blood

•

Wash erytrocite

•

Pack red cell

•

Fresh frozen plasma

•

Liquid plasma

• • •

Trombosit Trombopheresis Human albumin : Plasbumin Octalbin Albuminar • • •

•

KARS

CONTOH TINDAKAN ANESTESI DAN SEDASI YG PERLU INFORMED CONSENT

Tindakan anestesi •

Anestesi Umum

•

Anestesi Regional

•

Anastesi Infiltrasi

•

Anastesi Blok

•

Anastesi Spinal

•

Blok Epidural

•

Blok Pleksus Brakialis

•

Anestesia Paravertebral

•

Blok Transakral (Kaudal)

•

Anastesi Regional Intravena

Tindakan sedasi Sedasi sedang Mengunakan midazolam 0,1 mg/kbgg Mengunakan ketamin 0,5 mg/kgbb Mengunakan propofol 0,5 mg/kgbb Sedasi dalam Mengunakan ketamin 3-8 mg/kgbb intramuskuler Mengunakan ketamin 1 mg/kgbb intravena Mengunakan midazolam oral 10 mg/kgbb Mengunakan flunitrazepam 0,1 mg/kgbb Mengunakan fentanil 0,5 – 1 ug/kgbb Mengunakan alfentanil 3-5 ug/kgbb Mengunakan remifentanil 0,1 mg/kg/min • • •

•

• • • • • •

KARS

*Standar PAB.7.1 Risiko, manfaat, dan alternatif didiskusikan dgn pasien dan keluarganya atau orang yg berwenang membuat keputusan bagi pasien. Elemen Penilaian PAB.7.1 T 1. Pasien, keluarga & pmbuat keputusan diedukasi ttg risiko, manfaat, komplikasi yg potensial serta alternatif yg berhubungan dgn prosedur bedah yg direncanakan. (lih. juga HPK.6.4, EP 1) 2. Edukasi mencakup kebutuhan untuk, risiko dan manfaat dari, maupun alternatif terhadap : darah dan produk darah yg digunakan 3. Dr bedah / petugas lain yg kompeten memberikan edukasi (lih.juga HPK.6.1, EP 2) *Standar PAB.7.2 Ada laporan operasi atau catatan operasi singkat dalam rekam medis pasien untuk keperluan pelayanan berkesinambungan. Elemen Penilaian PAB.7.2 T 1. Laporan tertulis operasi atau ringkasan catatan operasi trmasuk sekurang2nya ad a) s/d f) tsb dari Maksud dan Tujuan. 2. Laporan tertulis operasi, atau ringkasan catatan operasi dalam rekam medis pasien, tersedia sebelum pasien meninggalkan lokasi pemulihan pasca anestesi (lih.juga PP.2.3, Maksud dan Tujuan) 34

PAB.7.1 : Informed (consent) Bedah dan pemberian darah / produk darah 1. Regulasi dan Form, tanda tangan pasien utk Informednya dan utk Consentnya 2. Sebagai bagian dari proses Informed consent tindakan bedah, pemberian darah / produk darah, dilaksanakan pemberian informasi tentang risiko, manfaat dan alternatif  3. Dilaksanakan oleh DPJP ybs PAB.7.2 : Laporan operasi 1. Regulasi, Form, Telusur  2. Laporan minimal berisi ad a) s/d f) 3. Laporan tertulis operasi tersedia sebelum pasien meninggalkan lokasi pemulihan pasca 35

Standar PAB 7.2. M&T : Laporan tertulis tindakan bedah atau catatan singkat operasi tsb minimum memuat : a) diagnosa pasca operasi; b) nama dokter bedah dan asisten; c) nama prosedur; d) spesimen bedah untuk pemeriksaan; e) catatan spesifik komplikasi atau tidak adanya komplikasi selama operasi, termasuk jumlah kehilangan darah; dan f) tanggal, waktu, dan tandatangan dokter yang bertanggung jawab.

36

*Standar PAB.5.1 Risiko, manfaat dan alternatif didiskusikan dgn pasien dan keluarganya atau mereka yg membuat keputusan bagi pasien. Elemen Penilaian PAB.5.1 T 1. Pasien, keluarga dan pengambil keputusan diberi pendidikan tentang risiko, manfaat dan alternatif anestesi. (lih.juga HPK.6.4, EP 2) 2. Antestesiolog atau petugas lain yg kompeten mmberikan edukasi tsb

*Standar PAB.5.2 Anestesi yg digunakan & tehnik anestesi ditulis di rekam medis pasien Elemen Penilaian PAB.5.2 T 1. Anestesi yg digunakan dituliskan dalam rekam medis pasien (lih.juga PP.2.1, EP 7, dan MKI.19.1, EP 4) 2. Teknik anestesi yg digunakan dituliskan dalam rekam medis pasien 3. Dr SpAn & atau perawat anestesi dan asisten anestesi di catat di rekam medis anestesi pasien. 37

PAB.5.1 : Informed (consent) Anestesi termasuk Sedasi Moderat dan Dalam 1. Regulasi dan Form, tanda tangan pasien utk Informednya dan utk Consentnya 2. Sebagai bagian dari proses Informed consent anestesi termasuk sedasi moderat dan dalam, dilaksanakan pemberian informasi tentang risiko, manfaat dan alternatif anestesi 3. Dilaksanakan oleh DPJP ybs 4. Tanda tangan dokter dibagian “informed”. Pada bagian consent (setuju/tidak setuju) dokter tidak memberi tanda tangan.(Perkonsil manual persetujuam tindakan kedokteran,2007 dan PMK 290/2008 5. Perhatikan bila terjadi perluasan operasi dan keterkaitan dg anestesi PAB.5.2 : Anestesi dan Tehnik anestesi 1. Regulasi dan Form 2. Obat Anestesi danTeknik anestesi, didokumentasikan dlm form 3. Tanda tangan pelaksana 38

Penjelasan penyakit, pengobatan nya dan siapa pemberi asuhannya

Standar HPK.6.1 Pasien & keluarganya menerima penjelasan yang memadai ttg penyakit, saran pengobatan, dan para pemberi pelayanan, shg mereka dapat membuat keputusan ttg pelayanan

Standar HPK.6.1. PENJELASAN PENYAKIT, PENGOBATAN DAN PEMBERI PELAYANAN Pasien dan keluarganya menerima penjelasan yang memadai tentang penyakit, saran pengobatan, dan para pemberi pelayanan, sehingga mereka dapat membuat keputusan tentang pelayanan.

Elemen Penilaian HPK.6.1 •

•

•

1. Pasien diberikan penjelasan dan rencana pengobatannya dari elemen a s/d h 2. Pasien mengenal identitas para dokter dan praktisi yang lain yang bertanggung jawab melayani mereka. (lihat juga APK.2.1, EP 1) 3. Ada proses untuk menanggapi permintaan tambahan informasi dari pasien tentang tanggung jawab praktisi untuk pelayanannya. Sutoto KARS

40

Standar HPK.6.1. PENJELASAN PENYAKIT, PENGOBATAN DAN PEMBERI PELAYANAN Pasien dan keluarganya menerima penjelasan yang memadai tentang penyakit, saran pengobatan, dan para pemberi pelayanan, sehingga mereka dapat membuat keputusan tentang pelayanan. •

•

•

1. Pasien diberikan penjelasan dan rencana pengobatannya dari elemen a s/d h 2. Pasien mengenal identitas DPJP dan Staf (lihat juga APK.2.1, EP 1) 3. Ada proses untuk menanggapi permintaan tambahan informasi ttg tanggung jawab DPJP dan staf (SPK dan RKK tersedia)

Sutoto KARS

41

KARS

Standar HPK.6.1. PENJELASAN PENYAKIT, PENGOBATAN DAN PEMBERI PELAYANAN

Regulasi RS : Kebijakan/Panduan/SPO tentang pemberian informasi termasuk rencana pengobatan ( a sp h) Kebijakan/Panduan/SPO tentang penetapan DPJP (Dokter Penanggung Jawab Pelayanan) Dokumen: Catatan pemberian informasi Catatan penetapan DPJP dan data diri DPJP dan Staf (SPK dan RKK) •

•

• •

Sutoto KARS

43

•

Lampiran Permenkes 1691/2011 pengaturan tentang Standa I. Hak ien