Persekutuan Firma (Hukum Dagang)

 

PERSEKUTUAN FIRMA

A. Pengertian Firma 

Firma atau Fa (bahasa Belanda: Belanda:  venootschap onder firma) firma) secara harfiah berarti  perserikatan dagang antara beberapa perusahaan. Firma adalah persekutuan antara 2 orang atau lebih untuk menjalankan perusahaan yang dibuat dengan nama bersama. Firma juga dikatakan sebagai persekutuan perdata. Menurut Pasal 1618 KUHPerdata, Persekutuan perdata adalah perjanjian antara 2 orang atau lebih yang mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu ke perusahaan dengan maksud untuk membagi keuntungan atau kemanfaatan yang diperoleh karenanya. Persekutuan firma bukan merupakan badan hukum karena persekutuan firma tidak memenuhi syarat untuk menjadi badan hukum. Adapun syarat sebuah persekutuan disebut badan hukum apabila kekayaan perusahaan terpisah dari kekayaan pribadi dan mempunyai peraturan resmi atau khusus oleh pemerintah. Sedangkan persekutuan firma, kekayaan persekutuan dengan kekayaan pribadi tidak terpisah dan tidak ada undang-undang khusus yang mengatur mengenai firma. Oleh karena itu dalam mendirikan persekutuan firma tidak ada keharusan untuk mengesahkan akta pendirian oleh menteri kehakiman. Firma dapat dibentuk oleh 2 orang atau lebih yang semuanya belum memiliki usaha. Pemiliki firma terdiri dari beberapa orang yang bersekutu dan masing-masing anggota  persekutuan menyerahkan kekayaan pribadi sesuai yang tercantum dalam akta pendirian  perusahaan. Tujuan dari firma adalah untuk memperluas usaha dan menambah modal agar lebih kuat dan mampu bersaing dengan perusahaan lain. B. Unsur dan Ciri-Ciri Firma

Firma mengandung unsur-unsur pokok sebagai berikut: a.  Persekutuan perdata  b.  Menjalankan perusahaan c.  Dengan nama bersama d.  Tanggung jawab sekutu bersifat pribadi untuk keseluruhan Secara umum, ciri-ciri dan sifat Firma yaitu: 1.  Digunakan baik untuk kegiatan usaha berskala besar maupun kecil. 2.  Dapat berupa perusahaan kecil yang menjual barang pada satu lokasi, atau perusahaan  besar yang mempunyai cabang atau kantor di banyak lokasi 3.  Masing-masing sekutu menjadi agen atau wakil dari persekutuan firma untuk tujuan usahanya

1 

 

4.  Pembubaran persekutuan firma akan tercipta jika terdapat salah satu sekutu mengundurkan diri atau meninggal. 5.  Tanggung Jawab seorang sekutu tidak terbatas pada jumlah investasinya. 6.  Harta benda yang diinvestasikan dalam persekutuan firma tidak lagi dimiliki secara terpisah oleh masing-masing sekutu. 7.  Masing-masing sekutu berhak memperolah pembagian laba persekutuan firma. Berdasarkan ciri-ciri diatas, semua sekutu didalam firma adalah pemilik sekaligus  pengelola yang aktif melaksanakan usaha perusahaan. C. Perbedaan Karakteristik Firma dan Perseroan

Fischer, Taylor, dan Leer menyatakan bahwa karakteristik firma akan lebih mudah dipahami dengan jelas jika dibandingkan dengan karakteristik perseroan yang lain, seperti berikut : 1.  KESINAMBUNGAN USAHA Umur firma terbatas dan secara hukum dinyatakan bubar jika ada perubahan dalam komposisi sekutu atau anggota, tetapi secara ekonomis dapat terus beroperasi untuk melanjutkan usahanya, tidak perlu dilikuidasi. 2.  PERIJINAN PENDIRIAN Diperlukan sedikit prosedur untuk memperoleh formalitas usahanya. 3.  TANGGUNG JAWAB PEMILIK TERHADAP HUTANG Tanggung jawab setiap anggota pemilik tidak terbatas, bahkan sampai harta pribadi nya dijaminkan. 4.  KETERLIBATAN DALAM PENGELOLAAN PERUSAHAAN Para anggota terlibat aktif dalam pengelolaan firma secara langsung. D. Kelebihan dan Kekurangan Bentuk Firma

Yang menjadi kelebihan dari bentuk firma adalah: 1.  Jumlah modalnya relatif besar dari usaha perseorangan sehingga lebih mudah untuk memperluas usahanya. 2.  Lebih mudah memperoleh kredit karena mempunyai kemampuan finansial yang lebih  besar yang merupakan gabungan modal yang dimiliki beberapa orang. 3.  Kemampuan manajemen lebih besar karena adanya pembagian kerja di antara para anggota. Disamping itu, semua keputusan di ambil bersama-sama. Sehingga keputusankeputusan menjadi lebih baik 4.  Tergabung alasan-alasan rasional. 5.  Perhatian sekutu yang sungguh-sungguh pada perusahaan. 6.  Prosedur pendirian relative mudah. Sedangkan yang menjadi kekurangan dari bentuk firma adalah: 1.  Tanggung jawab pemilik tidak terbatas hanya pada aset perusahaan. 2 

 

2.  Pimpinan dipegang oleh lebih dari satu orang. Hal yang demikian ini memungkinkan timbulnya perselisihan paham diantara para sekutu. 3.  Kesalahan seorang firmant harus ditanggung bersama. 4.  Kelangsungan hidup perusahaan tidak terjamin, sebab bila salah seorang anggota keluar, maka firma pun bubar. 5.  Utang usaha perusahaan ditanggung oleh kekayaan pribadi para anggota firma. E. Hukum Dasar Firma 

Firma harus didirikan dengan akta otentik yang dibuat di muka notaris. Akta Pendirian Firma harus didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Firma yang bersangkutan. Setelah itu akta pendirian harus diumumkan dalam Berita Negara atau Tambahan Berita Negara. Tetapi karena Firma bukan merupakan badan hukum, maka akta pendirian Firma tidak memerlukan pengesahan dari Departemen Kehakiman RI. Pendirian, pengaturan dan pembubaran Firma diatur di dalam Kitab Undang‐Undang Hukum Dagang (KUHD) (Wetboek van Koophandel voor Indonesie) S.1847-23. Hukum mengenai Firma terdapat dalam bagian 2 dalam KUHD dengan judul “Perseroan Firma Dan Perseroan Dengan Cara meminjamkan Uang Atau Disebut Perseroan Komanditer” yang dimulai dari pasal 16 sampai 35. F. Proses Pendirian Firma

Berdasarkan Pasal 16 KUHD, Persekutuan Firma adalah persekutuan yang diadakan untuk menjalankan suatu perusahaan dengan memakai nama bersama. Adapun pendirian Firma telah diatur dalam KUHD dengan cukup lengkap, terutama dalam Pasal 22 hingga Pasal 29 KUHD. Pada Pasal 22 KUHD dijelaskan bahwa, tiap-tiap persekutuan Firma harus didirikan dengan akta otentik, akan tetapi ketiadaan akta demikian tidak dapat ditemukan untuk merugikan  pihak ketiga. Ada tiga unsur penting dalam isi pasal di atas, yang dapat diuraikan sebagai  berikut:

  Firma harus didirikan dengan akta otentik;   Firma dapat didirikan tanpa akta otentik;   Akta yang tidak otentik tidak boleh merugikan pihak ketiga.

  

Selama akta pendirian belum didaftarkan dan diumumkan, maka pihak ketiga menganggap firma sebagai persekutuan umum yang menjalankan segala macam usaha, didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas serta semua sekutu berwenang menandatangani berbagai surat untuk firma ini sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 29 KUHD.

3 

 

Isi ikhtisar resmi akta pendirian firma dapat dilihat di Pasal 26 KUHD yang harus memuat sebagai berikut: a)   Nama, nama kecil, pekerjaan dan tempat tinggal para sekutu firma.  b)  Pernyataan firmanya dengan menunjukan apakah persekutuan itu umum ataukah terbatas pada suatu cabang khusus perusahaan tertentu dan dalam hal terakhir dengan menunjukan cabang khusus itu. c)  Penunjukan para sekutu yang tidak diperkenankan bertanda tangan atas nama firma. d)  Saat mulai berlakunya persekutuan dan saat berakhirnya. e)  Dan selanjutnya, pada umumnya bagian-bagian dari perjanjiannya yang harus dipakai untuk menentukan hak-hak pihak ketiga terhadap para sekutu. Bentuk umumnya perjanjian yang tertuang dalam akta pendirian firma biasanya berisi tentang hal-hal berikut:

   Nama dan alamat firma.   Jenis usaha firma, misalnya usaha dalam bidang jasa, perdagangan, atau manufaktur.   Hak dan kewajiban para anggota, misalnya siapa yang menjadi manajer serta tugas dan

  

wewenang anggota lainnya.

  Jumlah modal yang ditanamkan pertama kali oleh para anggota, termasuk uraian lengkap



tentang aktifa non-kas yang diserahkan (bila ada) yang digunakan dalam operasi firma.

  Pembagian laba-rugi yang biasanya ditunjukan dalam bentuk rasio antara anggota yang



satu dengan yang lain.

         



Syarat-syarat pengambilan modal (prive) dan penambahan modal.



Prosedur penerimaan anggota baru firma.



Prosedur keluarnya anggota firma.



Prosedur pembubaran firma apabila firma di likuidasi.



Dan uraian penting lainnya. Akta dalam pembentukan Firma hanyalah berfungsi sebagai alat bukti untuk

memudahkan pembuktian berdirinya suatu Firma dan perincian hak dan kewajiban masingmasing anggota. Setelah Firma didirikan, maka Firma harus didaftarkan kepada Panitera Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Firma yang bersangkutan, dan pendaftaran Firma dapat berupa petikan akta saja (Pasal 23-25 KUHD, yang diatur lebih lanjut dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan). Dalam Pasal 28 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Ikhtisar resmi dari akta Firma pendirian itu harus diumumkan dalam Berita Negara Rakyat Indonesia (BNRI) atau Tambahan Berita Negara. Apabila akta Firma tersebut tidak didaftarkan kepada Panitera, maka pendirian Firma tersebut hanya dianggap sebagai persekutuan umum, didirikan tanpa batas, dianggap tidak ada sekutu yang dikecualikan bertindak atas nama Firma (Pasal 29 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) 4 

 

 bahkan

tiap

sekutu

berhak

menandatangani

dan

berbuat

perbuatan

hukum

bagi

 persekutuannya.Tetapi karena Firma bukan merupakan badan b adan hukum, maka akta pendirian pend irian Firma tidak memerlukan pengesahan dari Departemen Kehakiman RI. Persekutuan Firma disebut juga sebagai perusahaan yang tidak berbadan hukum karena Firma telah memenuhi syarat/unsur materiil namun syarat/unsur formalnya berupa pengesahan atau pengakuan dari Negara berupa peraturan perundang-undangan belum ada. Hal inilah yang menyebabkan Persekutuan Firma bukan merupakan persekutuan yang berbadan hukum. G. Sekutu 

Dalam Persekutuan Firma hanya terdapat satu macam sekutu, yaitu sekutu komplementer atau Firmant. Sekutu komplementer menjalankan perusahaan dan mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga sehingga bertanggung jawab pribadi untuk keseluruhan. Hubungan antara sekutu baik secara intern maupun ekstern setidaknya telah diatur dalam Pasal 17 KUHD yang menjelaskan, “tiap-tiap “tiap -tiap persero yang tidak dikecualikan dari satu sama lain, berhak untuk bertindak untuk mengeluarkan dan menerima uang atas nama perseroan, pula untuk mengikat perseroan itu dengan pihak ketiga dan pihak ketiga dengannya. Segala tindakan yang tidak bersangkut-pautan dengan perseroan tersebut, atau yang para persero tidak berhak melakukannya tidak termasuk dalam ketentuan diatas”.  diatas”.  Meskipun sekutu kerja tersebut dikeluarkan wewenangnya atau tidak diberi wewenang untuk mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga, namun hal ini tidak menghilangkan sifat tanggung jawab pribadi untuk keseluruhan, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 KUHD. Sekutu Firma sifatnya sama dengan sekutu komplementer dalam CV, yaitu: a)  Para sekutu bertugas untuk mengurus perusahaan.  b)  Para sekutu berhubungan dengan pihak ketiga. c)  Memiliki tanggung jawab tidak terbatas. Adapun yang dimaksud dengan sekutu komplementer adalah sekutu aktif, yaitu sekutu yang bertugas mengurus perusahaan dan bertanggung jawab tidak terbatas atau pribadi. Tugas dari sekutu ini sama dengan tugas dari anggota direksi, tetapi berbeda dalam hal tanggung  jawabnya. Pada Firma tanggung jawab tidak terbatas pada tiap-tiap anggota secara tanggungmenanggung, bertanggung jawab untuk seluruhnya atas perikatan Firma yang disebut dengan tanggung jawab solider. H. Hubungan Hukum dan Tanggung Jawab

1.

Hubungan hukum antara sekutu Firma : a)  Semua sekutu memutuskan dan menetapkan dalam akta sekutu yang ditunjuk sebagai  pengurus Firma.

 

 b) Semua sekutu berhak melihat dan mengontrol pembukuan Firma (pasal 12 KUHD). 5 

 

c)  Semua sekutu memberikan persetujuan, jika Firma menambah sekutu baru (ps. 1641 BW). d)  Penggantian kedudukan sekutu diperkenankan, jika diatur dalam akta pendirian. e)  Seorang sekutu dapat menggugat Firma, apabila ia berposisi sebagai kreditur Firma dan  pemenuhannya disediakan dari kas Firma. 2.

Hubungan Hukum antara sekutu Firma dengan Pihak Ketiga: a)  Sekutu yang telah keluar secara sah, masih dapat dituntut oleh pihak ketiga atas dasar  perjanjian yang belum diselesaikan pembayarannya.  b)  Setiap sekutu berwenang mengadakan perikatan dengan pihak ketiga bagi kepentingan  persekutuan, kecuali jika sekutu itu dikeluarkan dari kewenangannya (pasal 17 KUHD). c)  Setiap sekutu bertanggung jawab secara pribadi atas semua perikatan Firma, meskipun dibuat oleh sekutu lain, termasuk karena perbuatan melawan hukum (ps.18 KUHD) d)  Apabila seorang sekutu menolak penagihan dengan alasan Firma tidak ada (karena tidak ada akta pendirian), maka pihak ketiga itu dapat membuktikan adanya Firma dengan segala macam alat pembuktian (pasal 22 KUHD). e)  Seorang sekutu dapat menggugat Firma, apabila ia berposisi sebagai kreditur Firma dan  pemenuhannya disediakan dari kas Firma.

I. Pembubaran Firma

Pembubaran Persekutuan Firma diatur dalam ketentuan Pasal 1646 sampai dengan Pasal 1652 KUHPerdata dan Pasal 31 sampai dengan Pasal 35 KUHD. Pasal 1646 KUHPerdata menyebutkan bahwa ada 5 hal yang menyebabkan Persekutuan Firma berakhir, yaitu : 1.  Jangka waktu firma telah berakhir sesuai yang telah tela h ditentukan dalam akta pendirian; 2.  Adanya pengunduran diri dari sekutunya atau pemberhentian sekutunya; 3.  Musnahnya barang atau telah selesainya usaha yang dijalankan persekutuan firma; 4.  Adanya kehendak dari seorang atau beberapa orang sekutu; 5.  Salah seorang sekutu meninggal dunia atau berada di bawah pengampuan atau dinyatakan pailit. Pasal 31 KUHD menyebutkan bahwa firma dapat berakhir karena berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam akta pendirian. Juga dapat bubar sebelum berakhir jangka waktunya sebagai akibat pengunduran diri atau pemberhentian sekutu. Pembubaran persekutuan firma harus dilakukan dengan akta autentik di muka notaris, didaftarkan di kepaniteraan  pengadilan negeri dan di umumkan dalam tambahan berita negara. Kelalaian pendaftaran dan  pengumuman ini mengakibatkan tidak berlaku pembubaran, pengunduran diri, pemberhentian, atau perubahan terhadap pihak ketiga. Jika terjadi hal-hal seperti yang disebutkan dalam pasal 31 6 

 

tersebut maka persekutuan firma harus dibubarkan terlebih, meskipun nantinya persekutuan firma dapat dilanjutkan dengan nama bersama yang sama. Firma dari suatu perseroan yang telah dibubarkan dapat dilanjutkan oleh seorang atau lebih, baik atas kekuatan perjanjian pendiriannya maupun bila diizinkan dengan tegas oleh bekas  pescro yang namanya disebut di situ, atau bila dalam hal adanya kematian, para ahli warisnya tidak menentangnya, dan dalam hal itu ulituk membuktikannya harus dibuat akta, dan mendaftarkannya dan mengumumkannya dalam surat kabar resmi atas dasar dan dengan cara yang ditentukan dalam pasal 23 dan berikutnya, serta dengan ancaman hukuman yang tercantum dalam pasal 29. Pembubaran sebuah perseroan firma sebelum waktu yang ditentukan dalam perjanjian, atau terjadi karena pelepasan diri atau penghentian, perpanjangan waktu setelah habis waktu yang ditentukan, demikian pula segala perubahan yang diadakan dalam petikaian yang asli yang  berhubungan dengan pihak ketiga, diadakan juga dengan akta otentik, dan terhadap ini berlaku ketentuan-ketentuan pendaftaran dan pengumuman dalam surat kabar resmi seperti telah disebut. Kelalaian dalam hal itu mengakibatkan, bahwa pembubaran, pelepasan diri, penghentian atau perubahan itu tidak berlaku terhadap pihak ketiga. Terhadap kelalaian mendaftarkan dan mengumumkan dalam hal perpanjangan waktu perseroan, berlaku ketentuan-ketentuan pasal 29. (KUHPerd. 1646 dst.; KUHD 22, 26, 30.) Pada pembubaran perseroan, para pesero yang tadinya mempunyai hak mengurus harus membereskan urusan-urusan bekas perseroan itu atas nama firma itu juga, kecuali bila dalam  perjanjiannya ditentukan lain , atau seluruh pesero (tidak termasuk para pesero komanditer) mengangkat seorang pengurus lain dengan pemungutan suara seorang demi seorang dengan suara terbanyak. Jika pemungutan suara macet, raad van justitie mengambil keputusan sedemikian yang menurut pendapatnya paling layak untuk kepentingan perseroan yang dibubarkan itu. (KUHPerd. 1652; KUHD 17, 20, 22, 31, 56; Rv. 6-50, 99.) Bila keadaan kas perseroan yang dibubarkan tidak mencukupi untuk membayar utangutang yang telah dapat ditagih, maka mereka yang bertugas untuk membereskan keperluan itu dapat menagih uang yang seharusnya akan dimasukkan dalam perseroan oleh tiap-tiap pesero menurut bagiannya masing-masing (KUHD 18, 22.). Uang yang selama pemberesan dapat d apat dikeluarkan dari kas perseroan, harus dibagikan sementara. (KUHD 33.) Pembubaran Firma dapat diakibatkan oleh adanya kebangkrutan dalam usaha atau hal-hal lain yang akhirnya menjadi likuidasi Firma. Selain alasan diatas, perlu diketahui juga bahwa sebab-sebab berakhimya Firma adalah sama seperti maatschap dalam menangani utang-piutang Firma, yang diantaranya : dana Firma yang digunakan apabila kekayaan Firma tidak cukup, maka mitra harus memberi kontribusi sesuai bagiannya. Bila kekayaan Firma tersisa setelah pembayaran semua hutang-hutangnya, kekayaannya akan dibagikan diantara para mitra menurut ketentuan perjanjian Firma (Pasal 32 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang). Perlu diketahui juga, bahwa keberadaan hidup Firma 7 

 

tidak terjamin karena bila ada anggota yang meninggal dunia, maka Firma bubar karena sifatnya  pribadi, maka tidak dapat dialihkan. Dalam pembubaran atau berakhirnya suatu firma diperlukan pemberesan. Yang bertugas melakukan pemberesan ialah mereka yang ditetapkan dalam akta pendirian. Jika terjadi  perbedaan pendapat dalam pembubaran persekutuan, khusunya pengambilan keputusan, maka harus dilakukan pemungutan suara, suara terbanyak bisa menunjuk orang lain sebagai pemberes  pembubaran persekutuan firma. Artinya pemberesan pembubaran persekutuan firma bisa dilakukan oleh sekutu yang bukan pengurus. Jika dalam pemungutan suara sama banyak, maka keputusan harus diserahkan kepada pengadilan negeri, dengan mempertimbangkan kepentingan  persekutuan firma yang telah dibubarkan tersebut (Pasal 32 KUHD ). Pemberes bertugas menyelesaikan semua hutang persekutuan firma dengan menggunakan uang kas. Jika masih ada saldo, maka saldo tersebut dibagi di antara para sekutu. Jika ada kekurangan, maka kekurangan itu harus ditanggung dari kekayaan pribadi para sekutu. Setelah pemberesan selesai dilakukan, segala buku-buku persekutuan firma yang telah dibubarkan harus tetap disimpan oleh salah satu sekutu firma, yang berdasarkan suara terbanyak atau, dalam hal kesamaan jumlah suara, maka harus disimpan oleh sekutu yang ditunjuk  pengadilan negeri (Pasal 35 KUHD).

8