Persamaan Dasar Akuntansi Pemerintahan

Persamaan Dasar Akuntansi Pemerintahan Pemerintahan Diajukan untuk Memenuhi Tugas Ujian Tengah Semester Mata Mata Kuliah Akuntansi Pemerintahan

Dosen Pengampu : Dr. Dadan Ramdhani, SE., M.Si., Akt., CA. Kelompok 2 Rizky Maulana Hidayat

(5552150076)

Rima Suci Rahmawati

(5552150079)

JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

DANA UMUM DAN EKUITAS Untuk Akuntansi

memahami

Pemerintahan

mekanisme

akuntansi

Akuntansi

Pemerintahan

sebagaimana

akuntansi (SAP),

dana

maka

umum

secara

kita

yang

Indonesia

dinyatakan

pemerintahan perlu

dianut

menganut

implisit

menurut mengetahui

dalam konsep

dalam

Standar terkait

SAP.

Standar

dana

umum,

Kerangka

Konseptual

Akuntansi Pemerintahan paragraf 15 sebagai berikut. “Akuntansi  “Akuntansi  dana dapat diterapkan untuk tujuan pengendalian masingmasing

kelompok

 fund ), ),

sehingga

dana

selain

perlu

kelompok

dana

dipertimbangkan

umum

dalam

(the (the

general

pengembangan

 pelaporan keuangan pemerintahan.” Pernyataan ini menginterpretasikan bahwa akuntansi pemerintahan di Indonesia

menganut

konsep

dana

umum.

Hanya

saja,

dalam

standar

selanjutnya tidak ditemukan penjelasan lebih lanjut terkait dana umum ini yang dalam praktiknya terdapat di sisi ekuitas dalam neraca pemerintah. Penjelasan terkait pos-pos ekuitas dalam Neraca dapat ditemukan di dalam

Buletin

Teknis

Nomor

3

tentang

Penyajian

Laporan

Keuangan

Pemerintah Daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan dengan Konversi yang mana menyatakan bahwa: “Pendekatan

yang

digunakan

untuk

menyajikan menyajikan

pos-pos

ekuitas

ke

dalam format Neraca berdasarkan SAP dilakukan dengan pendekatan  self balancing .” .” Pendekatan merupakan

selisih

 self

balancing

antara

saldo

di aset

dalam dan

Neraca

kewajiban,

berdasarkan yang

mana

SAP dari

 penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa ekuitas dana di dalam Neraca merupakan:

1. Kelompok dana umum. 2. Penyeimbang ( self  self balancing ) terhadap akun aset dan kewajiban. Saldo

dana

dalam

Neraca

dapat

diinterpretasi

sebagai

dana

likuid

yang siap digunakan dan disebut sebagai ekuitas dana lancar, Selisih Lebih Perhitungan SiLPA

dan

Anggaran dana

(SiLPA), cadangan

dan perlu

 penggunaan dana SiLPA yang tersedia.

dana

cadangan.

ketetapan

Untuk

hukum

menggunakan

yang

mengatur

PERSAMAAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN Pemisahan antara eksekutif dan legislatif sebagai wakil rakyat dalam  pemerintahan

memerlukan

Pertanggungjawaban dikelolanya

adanya

pemerintah

diwujudkan

terhadap

dalam

bentuk

pertanggungjawaban.

keuangan

pelaporan,

masyarakat

seperti

yang

Neraca

yang

mengharuskan aset pemerintah ditunjukkan asalnya, apakah dari kewajiban ataukah

milik

dikatakan

pemerintah

bahwa

sendiri

hubungan

(ekuitas

fungsional

dana).

aset

Dengan

harus

demikian

selalu

sama

dapat dengan

kewajiban dan ekuitas dana. Hubungan fungsional antara aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam akuntansi disebut sebagai persamaan akuntansi. Persamaan akuntansi adalah hubungan fungsional antar-akun (tempat mencatat

transaksi)

dimintanya kemandirian  pemerintah

dalam

suatu

pertanggungjawaban entitas dapat

yang

sistem

akuntansi

berdasarkan

konsep

menghendakiagar

ditunjukkan

sumber

sebagai entitas

kekayaan

atau

asalnya.

yang

hasil

dari

pelaporan

dan

dikelola

oleh

Berikut

persamaan

akuntansi pemerintahan secara sederhana. Aset = Kewajiban + Ekuitas

Dengan menggunakan notasi, maka persamaan tersebut dapat ditulis: A=K+E

Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual, berikut  pos-pos yang ada di dalam laporan keuangan pemerintah. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Aset Kewajiban Ekuitas Pendapatan-LRA Belanja Transfer

7. Pembiayaan 8. SiLPA/SiKPA 9. Pendapatan-LO 10. Beban 11. Surplus/Defisit-L

Terdapat dua jenis komponen pelaporan keuangan dalam akuntansi  pemerintahan

di

Indonesia,

yaitu

komponen

finansial

dan

komponen

anggaran. A = K + E + Pendapatan-LO

Komponen  pelaporan

finansial

keuangan

ini

sektor

merupakan

privat.

Secara

Beban

adopsi

praktik

akuntansi

teori,

praktik

ini

dari

merupakan

implementasi dari Teori NPM.

A = K + E + Surplus/Defisit-LO

Dari persamaan tersebut, A adalah aset, K adalah kewajiban, E adalah ekuitas, pendapatan-LO adalah pendapatan yang diakui dengan basis akrual,  beban

adalah

Persamaan

pengeluaran

tersebut

akan

pemerintah

yang

menghasilkan

diakui

laporan

dengan

berupa

basis

Neraca,

akrual. Laporan

Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Penggunaan

basis

akrual

dalam

pelaporan

keuangan

pemerintah

 bukan berarti menghilangkan basis kas. Basis kas di pemerintahan masih tetap

digunakan

Laporan

dalam

Anggaran.

praktiknya, Dengan

yaitu

demikian

dalam

Laporan

dapat

Arus

Kas

disimpulkan

dan

bahwa

implementasi basis akrual dalam pemerintahan merupakan upaya melengkapi  praktik basis kas yang telah diterapkan selama ini di pemerintahan. Oleh karena itu, basis akrual yang digunakan tidak berarti menggantikan basis kas. Untuk menyusun Laporan Operasional (LO) dapat digunakan rumus  berikut.

Surplus/Defisit-LO Surplus/Defisit- LO = Pendapatan-LO

Beban

Surplus/Defisit-LO menunjukan selisih antara pendapatan pemerintah akrual dikurangi dengan beban pemerintah akrual. Hal ini mirip dengan konsep laba  bersih (net income) income) dalam perhitungan laba rugi perusahaan. Surplus/defisitLO dapat berfungsi sebagai penambah atau pengurang ekuitas pemerintah. Apabila

surplus/defisit-LO

bertambah,

maka

ekuitas

pemerintah

akan

 bertambah, demikian juga sebaliknya. Faktor utama yang mengubah ekuitas  pemerintah adalah surplus/defisit-LO. surplus/defisit-LO. Namun,  berpengaruh terhadap surplus/defisit-LO, surplus/defisit-LO,

ada faktor lain yang dapat

seperti penyesuaian atas transaksi-

transaksi periode sebelumnya, sehingga persamaan akuntansi untuk transaksi  perubahan ekuitas dapat ditulis sebagai berikut. Ekuitas Akhir = Ekuitas Awal + Pendapatan-LO

Beban

Atau Ekuitas Akhir = Ekuitas Awal + Surplus/Defisit-LO

Dalam

konsep

Laporan

Arus

Kas,

perhitungan

arus

kas

akan

didasarkan

pada perubahan kas selama periode tertentu. Hal ini berarti

apabila

peningkatan

ada

jumlah

arus

kas,

maka

saldo

kas

awal

akan

 bertambah menjadi saldo kas akhir, begitu juga sebaliknya. Saldo Kas Akhir = Saldo S aldo Kas Awal + Perubahan Kas

Bukan Saldo Kas Kas Awal Awal + Penerimaan Kas

Pengeluaran Kas = Saldo Kas Akhir Akhir

Perubahan kas ini diidentifikasi melalui empat penyebab, yakni: (1) Aktivitas operasi, (2) Aktivitas investasi, (3) Aktivitas pembiayaan, dan (4) Aktivitas transitoris. Saldo Kas Akhir = Saldo Kas Awal + Perubahan dar Aktivitas Operasi + Perubahan dari Aktivitas Investasi + Perubahan dari Aktivitas Pembiayaan + Perubahan dari Aktivitas Transitoris

Anggaran

merupakan

fokus

utama

dari

akuntansi

pemerintahan.

Aktivitas pemerintahan sangat tergantung pada dokumen anggaran. Hal ini  berarti Laporan Realisasi Anggaran memiliki kedudukan yang sangat penting dalam

akuntansi

pemerintahan.

Berikut

formula

perhitungan

komponen

anggaran. Pendapatan-LRA = Belanja + Transfer + Penerimaan Pembiayaan

Laporan

Pengeluaran Pembiayaan + SiLPA/SiKPA

Perubahan

Saldo

Anggaran

Lebih

akan

menghitung

akumulasi SILPA dari periode-periode sebelumnya dengan periode saat ini. Laporan Perubahan SAL dapat disusun dengan formula berikut. SAL Akhir = SAL Awal + SiLPA/SiKPA

Hal yang perlu mendapat perhatian bahwa harus dibedakan antara istilah belanja dan beban. Belanja merupakan komponen Laporan Realisasi Anggaran

(LRA),

Operasional (LO).

sementara

beban

merupakan

komponen

Laporan

TRANSAKSI AKUNTANSI PEMERINTAHAN Dalam transaksi

pencatatan

akan

transaksi

mempertimbangkan

di 2

akuntansi

hal,

yakni

pemerintahan, transaksi

finansial

setiap dan

transaksi anggaran (budgetary (budgetary). ). Transaksi finansial ini dalam SAP dikenal dengan transaksi LO. Oleh karenanya, dalam persamaan akuntansi, akuntan  pemerintah

harus

mempertimbangkan

apakah

transaksi

 berpengaruh secara finansial atau berpengaruh pada

dua

ini

aspek

hanya sekaligus,

 baik finansial maupun anggaran. Kemampuan ini harus diidentifikasi dengan mengetahui apakah transaksi memiliki pengaruh pada kas atau akrual. Jika kas, maka transaksi ini akan dicatat di dalam 2 jenis pelaporan, yaitu LO dan LRA. Jika hanya akrual saja yang terpengaruh, maka pencatatan cukup untuk LO saja. Berikut perbedaan transaksi finansial dan transaksi anggaran. Finansial Kas di kas daerah Perubahan dalam kas di kas daerah Penerapan akrual

Anggaran Otorisasi penerimaan penerimaan dan dalam APBN/APBD Realisasi anggaran Tidak dicatat dalam anggaran

pengeluaran

Contoh 1 Pemerintah

Daerah

Kabupaten

Makmur

mengadakan

inventasrisasi

untuk

yang pertama kali pada tahun 2015. Berikut data-data yang dihasilkan. Kas di Kas Daerah Persediaan Aset Tetap Dana Cadangan Utang Jangka Pendek Utang Jangka Panjang

(dalam jutaan rupiah) 5.000 2.000 3.000 1.000 1.500 2.500

Pertanyaan: Buat persamaan akuntansi atas inventarisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Makmur. Penyelesaian: Dari informasi tersebut kita dapat menyusun persamaan akuntansi sebagai  berikut. (dalam jutaan rupiah) Kas di Kas Daerah

Persediaan

Aset Tetap

Dana Cadangan

Utang Jangka Pendek

3.000

1.000

1.500

Debit 5.000

2.000

Utang Jangka Panjang Kredit 2.500

Ekuitas

7.000

Berikut Neraca yang disusun atas inventarisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Makmur. Pemerintah Daerah Kabupaten Makmur  Neraca Per 31 Desember 2015 (dalam jutaan rupiah) ASET Aset Lancar Kas di Kas Daerah Persediaan Total Aset Lancar Aset Tetap dan Lainnya Aset Tetap Dana Cadangan Total Aset Tetap dan Lainnya TOTAL ASET

5.000 2.000 7.000 3.000 1.000 4.000 11.000

KEWAJIBAN Utang Jangka Pendek Utang Jangka Panjang Total Kewajiban EKUITAS Ekuitas

Total Ekuitas TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS

1.500 2.500 4.000 7.000

7.000 11.000

Contoh 2 Berikut APBD dan realisasi APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Makmur selama tahun 2016. APBD Kabupaten ditetapkan dan direalisasikan sebagai  berikut : (dalam jutaan rupiah) Pos APBD Pendapatan Belanja Operasi Belanja Modal/Aset Tetap Surplus/(Defisit) Penerimaan Pembiayaan dari Utang Jangka Panjang Pengeluaran Pembiayaan Pembentukan Dana Cadangan Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan SiLPA/(SiKPA)

Berikut

transaksi-transaksi

keuangan

APBD 31.000 16.000 10.000 5.000 8.000

Realisasi APBD 30.000 15.000 10.000 5.000 7.000

(7.000)

(5.000)

1.000 6.000

2.000 7.000

yang

terjadi

di

Pemerintah

Daerah

Makmur

sebesar

Kabupaten Makmur selama tahun 2016 (dalam jutaan rupiah). a. Inventarisasi

aset

Pemerintah

Daerah

Kabupaten

Rp11.000.  b. Realisasi

pendapatan

asli

Pemerintah

Daerah

Kabupaten

Makmur

operasi

Pemerintah

Daerah

Kabupaten

Makmur

modal

Pemerintah

Daerah

Kabupaten

Makmur

sebesar Rp30.000. c. Realisasi

belanja

sebesar Rp15.000. d. Realisasi sebesar

belanja Rp10.000.

Pengakuan

aset

atas

realisasi

belanja

modal

Pemerintah Daerah Kabupaten Makmur sebesar Rp10.000. e. Realisasi penerimaan pembiayaan dari utang jangka panjang sebesar Rp7.000, dicatat sebagai penambahan dana cadangan sebesar Rp5.000 dan pengeluaran kas sebesar Rp5.000.

Pertanyaan: Bagaimana Makmur

pengaruh terhadap

realisasi

persamaan

APBD akuntansi

Pemerintah Pemerintah

Daerah

Kabupaten

Daerah

Kabupaten

Makmur?

Penyelesaian: PERSAMAAN AKUNTANSI LO (dalam jutaan rupiah) Transa ksi

Kas di Kas Daerah

a.

5.000

 b.

 b.

c.

d.

Piutang Pajak

Persediaan

Debit 2.000

Aset Tetap

Dana Cadangan

3.000

1.000

Ak  m. Pen y.

Utang Jangka Pendek

Utang Jangka Panjang

1.500

Kredit 2.500

31.000

5.000 30.000 35.000 (15.000 ) 20.000 (10.000 )

31.000 (30.000 ) 1.000

1.000

1.000

e.

10.000 7.000

1.000

f.

17.000 (5.000)

12.000

1.000

Ekuitas

Keterang an

7.000

Neraca Awal Piutang/ Pendapat an Pajak

31.000

2.000

3.000

1.000

1.500

2.500

38.000 Penerima an Pajak

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

3.000

1.000

3.000 10.000

1.000

13.000

1.000

13.000

13.000

1.500

1.500

2.500

2.500

38.000 (15.000)

Beban Operasi

23.000 Pengadaa n Aset Tetap

1.500

1.000 5.000

1.500

6.000

1.500

2.500 7.000

23.000

9.500

23.000

Penerima an Pembaya ran dari Utang Jangka Panjang Pembiay aan Dana Cadanga n

9.500

23.000

PERSAMAAN AKUNTANSI LRA (dalam jutaan rupiah) Transaksi

Belanja

Perubahan SAL Debit

Pendapatan

Perubahan SAL Kredit

Keterangan

30.000

30.000

Realisasi Realisasi Pendapatan LRA

30.000

30.000

a.  b.  b.

c. d.

15.000 15.000 10.000 25.000

30.000 30.000 7.000

30.000 7.000

25.000 5.000

37.000

37.000

30.000

37.000

e.

f.

30.000

37.000

15.000 15.000 10.000 25.000

Belanja Operasi Belanja Modal Realisasi Penerimaan Pembiayaan

25.000 5.000

Pembiayaan: Dana Cadangan

30.000

Pemerintah Daerah Kabupaten Makmur  Neraca Saldo Saldo Sebelum Sebelum Penyesuaian Penyesuaian Per 31 Desember 2015 (dalam jutaan rupiah) ASET Aset Lancar Kas di Kas Daerah Piutang Pajak Persediaan Total Aset Lancar Aset Tetap dan Lainnya Aset Tetap Dana Cadangan Total Aset Tetap dan Lainnya TOTAL ASET

12.000 1.000 2.000 15.000 13.000 6.000 19.000 34.000

KEWAJIBAN DAN EKUITAS Kewajiban Utang Jangka Pendek Utang Jangka Panjang

1.500 9.500

Total Kewajiban EKUITAS Ekuitas

11.000

23.000

Total Ekuitas TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS

23.000 34.000

PENYESUAIAN DALAM PERSAMAAN AKUNTANSI Setiap

akhir

diperhatikan

tahun,

pos-pos

di

dalam

yang

akuntansi

memerlukan

pemerintahan

penyesuaian.

perlu

Penyesuaian

diperlukan karena tidak setiap pos dalam Neraca menunjukkan kondisi yang sebenarnya. Misalnya, pos persediaan di dalam Neraca Pemerintah Daerah Kabupaten Makmur pada akhir tahun 2015, yang mana nilainya sama dengan  pos persediaan di awal tahun 2016 (neraca awal). Untuk memastikan bahwa  pos tersebut saldonya telah tepat, perlu adanya pengecekan nilai persediaan ( stock  stock opname). opname). Adanya transaksi yang belum tercatat, atau akun pada akhir tahun  belum menunjukkan nilai yang tepat menunjukkan bahwa di dalam akuntansi  pemerintahan yang

perlu

muncul.

dilakukan

Hasil

dari

penyesuaian  judgement   (judgement ) penilaian

tersebut

terhadap

adalah

akun-akun

munculnya

jurnal

 penyesuaian untuk memperbaiki laporan agar menggambarkan keadaan yang wajar.

Contoh 3 Dalam

ilustrasi

sebelumnya,

Pemerintah

Daerah

Kabupaten

Makmur

melakukan  stock opname  opname  pada akhir tahun 2016 untuk memastikan pos  persediaan nilai

wajar

telah dari

menunjukkan persediaan

saldo yang

yang

sebenarnya.

Hasilnya

dimiliki

Pemerintah

Daerah

diketahui Kabupaten

Makmur adalah Rp3 miliar. Selain itu, pada awal tahun anggaran, DPRD Kabupaten Makmur memberi mandat agar menyusutkan nilai aset tetap yang dimiliki

Pemerintah

Daerah

Kabupaten

Makmur

sebesar

Rp500

juta

per

akuntansi

dan

tahun.

Pertanyaan: Bagaimana  Neraca?

pengaruh

penyesuaian

ini

terhadap

persamaan

Penyelesaian: PERSAMAAN AKUNTANSI LO (dalam jutaan rupiah) Transa ksi

Kas di Kas Daerah

a.

5.000

 b.

Piutan g Pajak

Persediaan

Debit 2.000

Aset Tetap

Dana Cadangan

3.000

1.000

Ak  m. Pen y.

Utang Jangka Pendek

Utang Jangka Panjang

1.500

Kredit 2.500

31.000

 b.

5.000 30.000

31.000 (30.00 0) 1.000

c.

35.000 (15.000)

1.000

d.

20.000 (10.000)

10.000 7.000

1.000

e.

1.000

f.

17.000 (5.000)

12.000

1.000

g.

12.000

1.000

2.000

3.000

1.000

1.500

2.500

7.000

Neraca Awal Piutang/ Pendapat an Pajak

38.000 Penerima an Pajak

2.000

2.000

2.000

2.000

3.000

1.000

3.000 10.000

1.000

13.000

1.000

13.000

2.000 1.000

13.000

3.000

13.000

1.500

1.500

2.500

2.500

3.000

13.0 00

38.000 (15.000)

Beban Operasi

23.000 Pengadaa n Aset Tetap

1.500

1.000 5.000

1.500

6.000

1.500

2.500 7.000

23.000

9.500

23.000

6.000

6.000

Penerima an Pembayar  an dari Utang Jangka Panjang Pembiaya an Dana Cadangan

1.500

9.500

9.500

(50 0)

1.000

Keterang an

31.000

h.

12.000

Ekuitas

(50 0)

1.500

9.500

23.000 1.000

24.000 (500)

23.500

Penyesua ian Beban Persediaa n Penyesua ian Beban Penyusut an

PERSAMAAN AKUNTANSI LRA (dalam jutaan rupiah) Transaksi

Belanja

Perubahan SAL Debit

Pendapatan

Perubahan SAL Kredit

Keterangan

30.000

30.000

Realisasi Realisasi PendapatanLRA

30.000

30.000

a.  b.  b.

c.

e.

15.000 15.000 10.000 25.000 7.000

30.000

f.

32.000 5.000 37.000

30.000

30.000

37.000

37.000

30.000

30.000

37.000

37.000

30.000

30.000

37.000 37.000

d.

30.000 30.000

30.000 30.000

30.000

15.000 15.000 10.000 25.000 7.000

32.000 5.000

Belanja Operasi Belanja Modal Realisasi Penerimaan Pembiayaan Pembiayaan: Dana Cadangan *

g. h.

Keterangan: *Neraca Saldo Sebelum Penyesuaian **Neraca Saldo Setelah Penyesuaian

**

Teknik

lain

yang

dapat

digunakan

adalah

mengurangi

penyusutan

langsung terhadap aset tetap dan ekuitas dana investasi  –   diinvestasikan pada aset tetap sesuai nilai wajarnya. Berikut Neraca Saldo Setelah Penyesuaian tersebut. Pemerintah Daerah Kabupaten Makmur  Neraca Saldo Saldo Sebelum Sebelum Penyesuaian Penyesuaian Per 31 Desember 2015 (dalam jutaan rupiah) ASET Aset Lancar Kas di Kas Daerah Piutang Pajak Persediaan Total Aset Lancar Aset Tetap dan Lainnya Aset Tetap Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Dana Cadangan Total Aset Tetap dan Lainnya TOTAL ASET

12.000 1.000 3.000 15.000 13.000 (500) 6.000 18.500 34.500

KEWAJIBAN DAN EKUITAS Kewajiban Utang Jangka Pendek Utang Jangka Panjang Total Kewajiban EKUITAS Ekuitas

1.500 9.500 11.000

23.500

Total Ekuitas 23.500 TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS 34.500

LAPORAN OPERASIONAL DAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN DALAM PERSAMAAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dengan PP  Nomor 24 Tahun 2005 menggunakan basis modifikasi kas menuju akrual (cash towards accrual ). ). Basis ini mengharuskan penyajian aset, kewajiban, dan

ekuitas

dengan

 pembiayaan

basis

akrual,

menggunakan

basis

sementara kas.

unsur

Neraca,

sementara

pendapatan,

merupakan

unsur

Laporan

Realisasi

Anggaran.

Nomor

71

Tahun

2010

belanja,

kewajiban,

dan

Aset,

merupakan

PP

pendapatan,

menggunakan

belanja,

dan

ekuitas

dan

pembiayaan

Perkembangan

selanjutnya,

basis

akrual

(accrual ) (accrual 

dalam

 pencatatan akuntansi pemerintahan. Basis ini mengharuskan penyajian aset, kewajiban,

ekuitas,

pendapatan-LO,

dan

beban

dengan

basis

akrual,

sedangkan pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta Laporan Arus Kas menggunakan  beban

basis

merupakan

 pendapatan-LRA,

kas. unsur

Aset, Neraca

belanja,

dan

kewajiban, dan

ekuitas,

Laporan

pembiayaan

pendapatan-LO,

Operasional,

merupakan

unsur

dan

sedangkan Laporan

Realisasi Anggaran. Dengan kata lain, Neraca dan LO disajikan dengan basis akrual, sementara

Laporan

Realisasi

Anggaran

dan

Laporan

Arus

Kas

disajikan

dengan basis kas. Berikut merupakan penyajian laporan keuangan sebelum  penyesuaian. Pemerintah Daerah Kabupaten Makmur Laporan Operasional Sebelum Penyesuaian Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015 (dalam jutaan rupiah) Penerimaan Pajak 31.000 Dikurangi: Beban Operasi (15.000) Surplus/Defisit-LO 16.000

Sebelum

penyesuaian

surplus-LO

Pemerintah

Daerah

Kabupaten

Makmur adalah Rp15.000, berbeda dengan surplus-LO Pemerintah Daerah Kabupaten Makmur setelah penyesuaian beban persediaan sebesar Rp1.000 dan

beban

Kabupaten karena

penyusutan Makmur

diterapkannya

Kabupaten keuangan

Makmur. karena

sebesar

setelah basis

penyesuaian akrual

Basis

pos-pos

Rp500.

ini Laporan

Surplus-LO adalah

dalam mampu

Pemerintah

Rp16.500.

pembukaan

Operasional

(LO)

Perbedaan

Pemerintah

meningkatkan

Daerah

kualitas

setelah

ini

Daerah laporan

penyesuaian

menjadi lebih akurat jika dibandingkan dengan Laporan Operasional (LO) sebelum

penyesuaian.

Berikut

merupakan

penyajian

Laporan

Operasional

(LO) Pemerintah Daerah Kabupaten Makmur setelah pen yesuaian. Pemerintah Daerah Kabupaten Makmur Laporan Operasional Setelah Penyesuaian Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015 (dalam jutaan rupiah) Penerimaan Pajak 31.000 Dikurangi: Beban Operasi (15.000) Penyesuaian Persediaan 1.000 Beban Penyusutan (500) Surplus/Defisit-LO 16.500 Surplus/defisit-LO

merupakan

penyebab

utama

terjadinya

perubahan

 pada ekuitas. Ekuitas awal merupakan aset bersih suatu pemerintahan. Jika tidak ada faktor lain yang mendorong perubahan ekuitas, maka ekuitas hanya akan

berubah

Perubahan

karena

Ekuitas

surplus/defisit-LO.

Pemerintah

surplus/defisit-LO surplus/defisit-LO setelah penyesuaian.

Daerah

Berikut Kabupaten

merupakan Makmur

Laporan dengan

Pemerintah Daerah Kabupaten Makmur Laporan Perubahan Ekuitas Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015 (dalam jutaan rupiah) Ekuitas, 1 Januari 2015 Surplus/Defisit-LO Ekuitas, 31 Desember 2015 Laporan aktivitas

kas.

Arus Basis

Kas kas

merupakan bukan

informasi

berarti

yang

ditinggalkan

7.000 16.500 23.500

dihasilkan

dalam

dari

pengelolaan

keuangan dan diganti dengan basis akrual, tetapi basis akrual merupakan  penyempurnaan informasi yang dihasilkan dengan basis kas. Pada umumnya, Laporan

Arus

Kas

disusun

dengan

mengklasifikasi

penerimaan

dan

 pengeluaran kas ke dalam tiga aktivitas, yakni:

1. Aktivitas

operasi

yang

terkait

dengan

kegiatan

operasional

suatu

 pemerintahan. 2. Aktivitas investasi yang terkait dengan investasi jangka panjang dan aset tetap suatu pemerintahan. 3. Aktivitas pembiayaan yang terkait dengan upaya pengurangan defisit atau peningkatan surplus.

Laporan Arus Kas dapat disusun menggunakan dua metode, yaitu: metode langsung dan metode tidak langsung. Penyusunan Laporan Arus Kas (LAK) secara

menggunakan langsung

metode

transaksi

kas

langsung ke

dilakukan

dalam

tiga

dengan

aktivitas

mengklasifikasi arus

umumnya, metode langsung memiliki keterkaitan dengan pencatatan kas.

kas.

Pada

Pemerintah Daerah Kabupaten Makmur Laporan Arus Kas (Metode Langsung) Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015 (dalam jutaan rupiah) Arus Kas dari Aktivitas Operasi Pendapatan Belanja Operasi Total Arus Kas dari Aktivitas Operasi

30.000 (15.000) 15.000

Arus Kas dari Aktivitas Investasi Belanja Modal/Aset Tetap Total Arus Kas dari Aktivitas Investasi

(10.000) (10.000)

Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan Penerimaan Pembiayaan dari Utang Jangka Panjang Pengeluaran Pembiayaan Pembentukan Dana Cadangan Total Arus Kas dari Aktivitas Pembiyaan

7.000 (5.000) 2.000

Total Penambahan Kas Saldo Kas Awal Saldo Kas Akhir

7.000 5.000 12.000

Laporan

Arus

Kas

menggunakan

metode

tidak

langsung

tidak

diwajibkan, bahkan menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 laporan ini tidak diperbolehkan penggunanya. Namun, Laporan Arus Kas (LAK) sebenarnya memiliki manfaat yang besar dari informasi yang dihasilkannya. Manfaat Laporan

Arus

menjelaskan  penurunan  perubahan

Kas

hubungan kas, di

antara

menguji

dalam

keuangan tersebut.

menggunakan

metode

tidak

surplus/defisit-LO ketepatan

Neraca, dengan

angka

langsung

dengan

antara

lain

peningkatan

atau

surplus/defisit-LO

menguji ketepatan

dengan

artikulasi laporan

Pemerintah Daerah Kabupaten Makmur Laporan Arus Kas (Metode Langsung) Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015 (dalam jutaan rupiah) Arus Kas dari Aktivitas Operasi Surplus/Defisit-LO Penyesuaian: Kenaikan Persediaan Kenaikan Piutang Penyusutan Total Arus Kas dari Aktivitas Operasi

16.500 (1.000) (1.000) 500 15.000

Arus Kas dari Aktivitas Investasi Belanja Modal/Aset Tetap Total Arus Kas dari Aktivitas Investasi

(10.000) (10.000)

Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan Penerimaan Pembiayaan dari Utang Jangka Panjang Pengeluaran Pembiayaan Pembentukan Dana Cadangan Total Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan

7.000 (5.000) 2.000

Total Penambahan Kas Saldo Kas Awal Saldo Kas Akhir

7.000 5.000 12.000

 Neraca

dan

Laporan

Realisasi

Anggaran

merupakan

laporan-laporan

yang saling berhubungan. Pendapatan yang merupakan salah satu komponen dari

Laporan

Realisasi

Anggaran

didefinisikan

sebagai

semua

penerimaan

Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam

periode

sehingga yang

tahun

pemerintah

juga

didefinisikan

menjadi sebagai

anggaran

tertentu

dan

menjadi

hak

pemerintah,

tidak

perlu

membayar

kembali.

Selanjutnya,

salah

satu

komponen

Laporan

Realisasi

semua

pengeluaran

dari

Rekening

Kas

belanja

Anggaran Umum

 Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran tertentu, yang mana tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Pemerintah Daerah Kabupaten Makmur Laporan Realisasi Anggaran Per 31 Desember 2015 (dalam jutaan rupiah) Pendapatan Belanja Operasi Belanja Modal/Aset Tetap Surplus/(Defisit) Penerimaan Pembiayaan dari Utang Jangka Panjang Pengeluaran Pembiayaan Pembentukan Dana Cadangan Pembiayaan Neto SiLPA/(SiKPA)

Anggaran 31.000 16.000 10.000 5.000 8.000 (7.000) 1.000 6.000

Pemerintah Daerah Kabupaten Makmur Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015 (dalam jutaan rupiah) Perubahan SAL, Awal Ditambah: SiLPA Perubahan SAL, Akhir

Realisasi 30.000 15.000 10.000 5.000 7.000 (5.000) 2.000 7.000

-

7.000 7.000

PERTANYAAN Data yang dikutip dari laporan Pemda Kota Mantap Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berikut: Kas di Kas Daerah Persediaan Aset Tetap Dana Cadangan Utang Jangka Pendek Utang Jangka Panjang

2.500 5.000 3.000 1.500 2.000 5.000

Dari informasi di atas, buatlah persamaan akuntansi dan laporan keuangan neraca atas inventarisasi yang dilakukan oleh Pemda Kota Mantap.

Jawaban: Kas di Kas Daerah

Persediaan

Aset Tetap

Dana Cadangan

Utang Jangka Pendek

3.000

1.500

2.000

Debit 2.500

5.000

Utang Jangka Panjang Kredit 5.000

Ekuitas

5.000

Pemerintah Daerah Kabupaten Makmur  Neraca Per 31 Desember 2015 (dalam jutaan rupiah) ASET Aset Lancar Kas di Kas Daerah Persediaan Total Aset Lancar Aset Tetap dan Lainnya Aset Tetap Dana Cadangan Total Aset Tetap dan Lainnya TOTAL ASET

2.500 5.000 7.500 3.000 1.500 4.500 12.000

KEWAJIBAN Utang Jangka Pendek Utang Jangka Panjang Total Kewajiban EKUITAS Ekuitas

Total Ekuitas TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS

2.000 5.000 7.000 5.000

5.000 12.000