Permohonan Peninjauan Kembali

 

Permohonan Peninjauan Kembali

Atas Putusan Pengadilan Pajak Reg No. 400/PP/PJK/VII/2019 Dalam Perkara Pajak Antara PT. Gamareksa Mekarsari, beralamat di Pks Camp Sei Mentajai, Raja Seberang, Lamandau, Pangkalanbun, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah; Pemohon Peninjauan Kembali, dahulu Penggugat ;

Melawan: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor. 40-42 Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1)  Reino Barack, Jabatan Direktur Keberatan dan Banding; 2)  Syahrini, Jabatan Kepala Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding; 3)  Yurnalis RY, Jabatan Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Direktorat Keberatan dan Banding; 4)  Fitriyana, Jabatan Penelaah Keberatan, Direktorat Keberatan dan Banding, masing-masing menggunakan alamat Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42 Jakarta, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus Nomor. SKU-30/PJ/VII/2019 tanggal 19 Mei 2019; Termohon Peninjauan Kembali, dahulu Tergugat ;

Palangkaraya, Desember 2019 Kepada : Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Di Mahkamah Agung Republik Indonesia Jalan Merdeka Utara No. 13 Jakarta Pusat melalui Yth. Bapak Ketua Pengadilan Pajak Di Gedung “D” Departemen Keuangan RI,  RI,   Lantai 5 sampai 9 Jl. Dr. Wahidin No. 1 Jakarta Dengan Hormat, Yang bertanda tangan di bawah ini: Flaski Imalza Adni,S.H.,M.H., Konsultan Pajak, berkantor di jalan Bukit Cemara Tujuh Blok 2 Kav 36, Palangkaraya, Kalimantan Tengah dalam hal ini bertindak selaku kuasa dan karenanya sah untuk mewakili:

 

PT. Gamareksa Mekarsari, beralamat di Pks Camp Sei Mentajai, Raja Seberang, Lamandau, Pangkalanbun, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon peninjauan kembali sebagai  berikut: 1.  Bahwa permohonan peninjauan kembali diajukan karena adanya suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebabsebabnya (Pasal 91

huruf d Undang-undang Nomor. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Pasal 67 huruf d Undang-undang Nomor. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI) ; 2.  Bahwa alasan lainnya adalah terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan Pasal 67 huruf f Undang-undang Nomor. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI); 3.  Bahwa adapun Amar Putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut, adalah sebagai berikut: MENGADILI -  Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak tanggal 10 Juli 2019 No. Putusan 400/PP/PJK/VII/2019 MENGADILI LAGI -  Menolak Jawaban Tergugat seluruhnya; -  Menghukum Tergugat Asal untuk membayar semua perkara baik Tingkat Pertama dan Tingkat Pembanding dan seterusnya a.  Bahwa Majelis membuat keputusan Peninjauan kembali yakni terhadap Putusan Pengadilan Pajak tanggal 10 Juli 2019 dengan Nomor Putusan 400/PP/PJK/VII/2019 atas ketidakmampuan perusahaan dalam membayar kekurangan pajak penghasilan beserta sanksi yang timbul selama 2018;  b.  Bahwa Pemohon diharuskan oleh Termohon SKPKB tahun 2018 untuk membayar PPh Terutang Pasal 21 sebesar Rp. 29.575.000, sanksi administrasi selama 10 bulan Rp. 3.310.000, dan jumlah pajak yang kurang bayar sebesar Rp. 19.860.000. Yang dimana Pemohon telah mempunyai Novum yang diambil dari KPP setempat, yaitu: PPh Terutang = Rp. 29.575.000 Kredit Pajak = Rp. 18.025.000 Pajak yang kurang bayar = Rp. 11.550.000 Sanksi administrasi (bunga selama 10 bulan) = Rp. 2.310.000 + Jumlah Pajak yang masih harus dibayar = Rp. 13.860.000 c.  Bahwa dengan demikian, disimpulkan bahwa alasan pengajuan  permohonan Peninjauan Peninjauan kembali, yakni suatu putusan y yang ang nyatanyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang  berlaku terpenuhi ;

 

d.  Bahwa dalam persidangan di Pengadilan Pajak, Pemohon Peninjauan kembali menyampaikan juga peraturan perundang-undangan lain untuk menjadi dasar keputusan, yakni: (1)  Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketertiban Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Nomor 16 Tahun 2009; 2009; (2)  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2000; (3)  Pasal 36 ayat (2) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban  berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009; Demikianlah permohonan Peninjauan Kembali ini kami ajukan dengan harapan serta permohonan agar mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh dari Bapak. Terima kasih. Hormat kami, Kuasa Hukum Pemohon,

Afinaash  Afina Ashuryani S.H.,M.H