Permendagri No. 13 Tahun 2006 - Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

DEPARTEMEN DAIAM NEGERI REPUBLIKINDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERT

NOMOR 13 TAHUN2006 TENTANG PEDOMANPENGELOLAAN KEUANGANDAERAH DENGANRAHMATTU}IAN YANG MAHA ESA, MENTERIDALAMNEGERT, Menimbang: bahwa untuk melakanakanPasal155 PeraturanPemerintahNomor 58 Tahun 2005 tentang PengelolaanKeuanganDaerah, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor28 Tahun1999tentangpenyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun 1999 Nomor 75, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor3851); 2. undang-undangNomor L7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, TambahanLembaranNegara RepublikIndonesia Nomor4286); 3. Undang-Undang Nomor1 Tahun 2004tentang Perbendaharaan Negara (LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun zoo4 Nomor5, TambahanLembaran NegaraRepublik IndonesiaNomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor53, TambahanLembaranNegara RepublikIndonesia Nomor4389); 5. undang-undangNomor 1s rahun zao4 tentang pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab KeuanganNegara(Lembaran NegaraRepublikIndonesiaTahun za04 Nomor 66, Tambahan LembaranNegaraRepublik IndonesiaNomoraa}e; 6. Undang-undangNomor zs rahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2004Nomor104,TarnbahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomoraaZl;

-27.

Undang-Undang Nomor32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LembaranNegara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor tZs, TambahanLembaranNegara RepublikIndonesia telahdiubahdenganUndang-Undang Nomor4437)sebagaimana Nomor 8 Tahun 2005 tentang PenetapanPeraturanPemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang PerubahanUndang-UndangNomor 32 Tahun 2A04 tentang PemerintahanDaerah menjadi Undang-Undang(Lembaran NegaraRepublikIndonesiaTahun 2005 Nomor 108, Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesianomor 4548);

8.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan KeuanganAntara PemerintahPusat dan PemerintahanDaerah (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun 2004 Nomor 126, NegaraRepublik IndonesiaNomor4438); TambahanLembaran

9.

PeraturanPemerintah Nomor24 Tahun 2004 tentangKedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan PerwakilanRakyatDaerah(LembaranNegaraRepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor90, TambahanLembaranNegaraRepublik Indonesia Nomor 44L6) sebagaimanatelah diubah dengan PeraturanPemerintahNomor37 Tahun 2005 tentangPerubahan Atas Peraturan PemerintahNomor 24 Tahun 2004 tentang KedudukanProtokolerdan KeuanganPimpinandan Anggota Dewan Penruakilan RakyatDaerah(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun 2005 Nomor94, TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomora5aQ;

Nomor23 Tahun2005tentangPengelolaan 10. PeraturanPemerintah KeuanganBadan LayananUmum (LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun 2005 Nomor48, TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor4502); 1 1 . PeraturanPemerintahNomor 24 Tahun 2005 tentang Standar (LembaranNegara RepublikIndonesia AkuntansiPemerintahan Tahun 2005 Nomor49, TambahanLembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor4503);

12. PeraturanPemerintahNomor54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun 2005 Nomor 136, TambahanLembaranNegara RepublikIndonesia Nomor 4574);

1 3 . Peraturan PemerintahNomor 55 Tahun 2005 tentang Dana (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2005 Perimbangan Nomor L37, TambahanLembaranNegara RepublikIndonesia Nomor4575); L4, PeraturanPemerintahNomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2005Nomor138,TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomora576); 1 5 . PeraturanPemerintahNomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah KepadaDaerah(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomora577);

-31 6 . Peraturan Pemerintah Nomor58 Tahun2005tentangpengelolaan KeuanganDaerah(LembaranNegaraRepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor L40, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor4578); T 7 , PeraturanPemerintahNomor65 Tahun 2005 tentang pedoman Penyusunan dan Penerapan standar pelayanan Minimal (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun 2005 Nomor150, TambahanLembaran NegaraRepublik IndonesiaNomor4585); 1 8 . PeraturanPemerintahNomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangandan KinerjaInstansi Pemerintah(LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun2006Nomor25, TambahanLembaran NegaraRepublikIndonesiaNomora6tfi; 1 9 . KeputusanPresidenNomor 109 Tahun 2001 tentang unit organisasidan TugasEselonI Departemensebagaimana telah presidenNomor beberapakali diubahterakhirdenganKeputusan BBTahun2003;

20. Keputusan MenteriDalamNegeriNomor130Tahun2003tentang Organisasi danTata KerjaDepartemen DalamNegeri; MEMUTUSI(AN: MCNCTAPKAN : PEMTURAN MENTERI DA1AM NEGERI TENTANGPEDOMAN PENGELOI.AAN KEUANGANDAERAH. BAB I KETENTUANUMUM Bagian Peftama Pengeftian Pasal1 DalamPeraturan Menteriini yangdimaksud dengan: 1.

PemerintahPusat, selanjutnyadisebut pemerintah,adalah presidenRepublik Indonesiayang memegangkekuasaanpemerintahanNegaraKesatuanRepublik Indonesiasebagaimana dimaksuddalamUndang-Undang DasarNegaraRepublik Indonesia Tahun1945.

2,

PemerintahanDaerah adalah penyelenggaraanurusan pemerintahanoleh pemerintahdaerahdan dewan perwakilanrakyat daerah(DPRD)menurutasas otonomi dan tugas pembantuandenganprinsipotonomi seluas-luasnya dalam sistemdan prinsipNegaraKesatuanRepublikIndonesiasebagaimana dimaksud dalamUndang-Undang DasarNegaraRepublik Indonesia Tahun1945. PemerintahDaerahadalahgubernur,bupati,dan/atauwalikota,dan perangkat daerahsebagaiunsurpenyefenggara pemerintahan daerah. Daerahotonom,selanjutnya disebutdaerah,adalahkesatuanmasyarakat hukum yang mempunyaibatas-batas wilayahyang bennrenang mengaturdan mengurus urusanpemerintahan dan kepentinganmasyarakat setempatmenurutprakarsa sendiriberdasarkan aspirasimasyarakat dalamsistemNegaraKesatuanRepublik Indonesia.

3. 4.

-4Desa atau yang disebut dengan nama fain, selanjutnyadisebut desa adalah kesatuanmasyarakathukumyang memilikibatas-batas wilayahyang berwenang untuk mengaturdan menguruskepentinganmasyarakatsetempat,berdasarkan asal-usuldan adat istiadatsetempatyang diakuidan dihormatidalam sistem pemerintahan NegaraKesatuanRepublikIndonesia. 6. KeuanganDaerah adalah semua hak dan kewajibandaerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerahyangdapatdinilaidenganuangtermasuk didalamnyasegala bentuk kekayaanyang berhubungandengan hak dan kewajibandaerahtersebut. 7. PeraturanDaerahadalah peraturanperundang-undangan yang dibentukoleh DPRDdenganpersetujuanbersamakepaladaerah,termasukQanunyang berlaku di ProvinsiNanggroeAceh Darussalam dan PeraturanDaerahProvinsi(Perdasi) yangberlakudi ProvinsiPapua. 8 . PengelolaanKeuanganDaerah adalah keseluruhankegiatan yang , meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. 9. AnggaranPendapatan dan BelanjaDaerah,selanjutnyadisingkatAPBDadalah rencanakeuangantahunan pemerintahan daerahyang dibahasdan disetujui bersamaoleh pemerintahdaerahdan DPRD,dan ditetapkandenganperaturan daerah. 10. SatuanKerjaPerangkatDaerahyangselanjutnyadisingkatSKPDadalahperangkat daerahpadapemerintah daerahselakupengguna anggaran/pengguna barang. 1 1 . Satuan Kerja PengelolaKeuanganDaerahyang selanjutnyadisingkatSKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah setaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaankeuangan daerah. t2. Organisasiadalahunsur pemerintahandaerahyang terdiri dari DPRD,kepala daerah/wakil kepaladaerahdan satuankerjaperangkatdaerah. 13. KepalaDaerahadalahgubernurbagi daerahprovinsiatau bupati bagi daerah kabupatenatauwalikotabagidaerahkota. 14, Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerahadalahkepaladaerahyang karena jabatannya mempunyaikewenanganmenyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah. 1 5 . PejabatPengelolaKeuanganDaerahyang selanjutnyadisingkatPPKDadalah kepalasatuankerjapengelolakeuangan daerahyangselanjutnya disebutdengan kepalaSKPKDyang mempunyaitugas melaksanakan pengelolaanAPBDdan beftindaksebagaibendahara umumdaerah. 1 6 . BendaharaUmum Daerahyang selanjutrrya disingkatBUD adalah PPKDyang bertindak dalamkapasitas sebagaibendahara umumdaerah. 1 7 , PenggunaAnggaran adalah pejabat pemegang kewenanganpenggunaan anggaranuntukmelaksanakan tugaspokokdanfungsiSKPDyangdipimpinnya. 18. PenggunaBarangadalahpejabatpemegangkewenanganpenggunaanbarang milikdaerah. 19. KuasaBendaharaUmum Daerahyang selanjutnya disingkatKuasaBUDadalah pejabatyangdiberikuasauntukmelaksanakan sebagian tugasBUD. 20. KuasaPengguna Anggaranadalahpejabatyangdiberikuasauntuk melaksanakan penggunaanggarandalammelaksanakan sebagiankewenangan sebagiantugas danfungsiSKPD. 2T, PejabatPenatausahaan KeuanganSKPDyang selanjutnyadisingkatPPK-SKPD adalahpejabatyangmelaksanakan fungsitata usahakeuanganpadaSKPD. 5.

-5-

22. PejabatPelaksanaTeknis Kegiatanyang selanjutnya disingkatppTK adalah

pejabatpada unit kerja SKPDy.ng melafsanakan satu atau beberapakegiatan darisuatuprogramsesuaidenganbiOang tugasnya

23. Bendahara Penerimaan adafahpejabatfungsional yangditunjuk

untukmenerima, menyimpan,menyetorkan,menatausaha-kan, dan'mempeftanggungjawabkan uangpendapatan daerahdalamrangkapelaksanaan ApBDpadasKpD.

24, BendaharaPengeluaranadalah pejabat fungsionalyang

ditunjuk menerima, menyimpan,membayarkan,menatausahakan, dan meripertanggungjawabkan uang untuk keperluanbelanjadaerahdalam rangka pelaksanaln nFeo pada SKPD.

25, Entitaspelaporanadalahunit pemerintahan yang terdiri atas satu

atau lebih entitasakuntansiyang menurutketentuanperaturbnperundang-unoangan wajib menyampaikan laporanpertanggungjawaban berupalaporankeuangan.

26, Entitasakuntansiadalahunit pemerintahan penggunaanggaran/pengguna

barang dan oleh karenanyawajib menyetenggarakan ikuntansf oun menyusunlaporan keuangan untukdigabungkan padaentiiaspelaporan,

27. unit kerja adalah bagian dari SKPDyang melaksanakan safu atau program.

beberapa

28. RencanaPembangunan JangkaMenengahDaerahyang selanjutnya

disingkat RPJMD adalahdokumenperencanaan unt-ukperiodes (limi) ianun. 29. Rencana'PembangunanTahunan Daerah,setanjutnya disebut RencanaKerja Pemerintah Daerah(RKPD), adalahdokumenperencanaan Daerahuntukperiode1 (satu)tahun.

30. T'im AnggaranPemerintahDaerahyang selanjutnyadisingkat

TAPDadalahtim yang dibentukdengankeputusankepila daerah dan diiimpin oleh sekretaris daerahyang mempunyaitugasmenyiapkan serta melaksanakan kebijakankepala daerahdalam rangka penyusunanAPBDyang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKDdan pejabatlainnyasesuai-aingan kebutuhan. 3 1 . KebijakanUmum AIBD yang selanjutnyadisingkatKUA adalahdokumenyang memuat kebijakanbidang pendapatan,belanja,dan pembiayaan sefta asumsi yangmendasarinya untukperiode1 (safu)tahun.

32. Prioritasdan PlafonAnggaranSementarayang selanjutnyadisingkatppAS

adatah rancanganprogram prioritas dan patokan batas maksimal anggaranyang !i!9rt]