Perkembangan Ekonomi Dan Rezeki Minyak 1969

PERKEMBANGAN EKONOMI DAN REZEKI MINYAK 1969-1981

1.1 KILAS BALIK

Sebelum melangkah maju,marilah kita konsolidasikan apa yang telah kita lewatidalam  perjalanan sejarah kita hingga saat ini.Kemerdekaan membuka peluang baru dan membawa tantangan baru,memasuki dasawarsa 1950-an,Indonesia menghadapi berbagai tantangan  besar,antara lain: beban utang KMB,sarana dan prasaran produksi yang mengalami banyak kerusakan, administrasi pemerintahan yang belum mapan, struktur ekonomi yang dualistis,  berlanjutnya pola ekonomi kolonial, dan eksperimentasi dengan sistem politik yang belum teruji.Dengan latar belakang itu, demi pemerintahan Republik Indonesia yang masi belia ini  berupaya untuk membangun pilar-pilar ekonomi nasional, melaksanakan program-program Indonesianisasi, merehabilitasi sarana dan prasarana produksi serta industrialisasi dengan tingkat keberhasilan yang berbeda-beda. Pelaksanaan program-program itu terkendala oleh lingkungan yang diwarnai dengan tiga faktor dominan, yaitu kabinet yang jatuh bangun, ketimpangan ekonomi makro kronis, dan kemudian pemberontakan daerah. Demokrasi parlementer diganti dengan demokrasi terpimpinyang menjanjikan kehidupan politik yang lebih stabil.Politik mendominasi pentas kehidupan nasional, sementara masalah ekonomi terpinggirkan dan kondisi ekonomi terus merosot.Indonesia memasuki alam hiperinflasi dan stagnasi ekonomi.Era ini diakhiri dengan terjadinya tragedi nasional yaitu peristiwa G30S yang meninggalkan luka yang mendalam bagi bangsa kita. Rezim Orde Baru masuk pentas dan langsung dihadapkan pada permasalahan mendesak dibidang ekonomi : menjinakkan inflasi dan menggerakkan kembali roda ekonomi.Dalam tempo dua tahun, stabilisasi dapat dikembalikkan dan sejarah menentukan  bahwa setelah itu Indonesia memasuki masa kestabilan politik yang berlangsung lebih dari tiga dasawarsa. Bab ini menceritakan perjalanan ekonomi Indonesia selama belahan pertama pada masa Orde Baru, tantangan dan peluang yang dihadapi serta kebijakan-kebijakan yang dijalankan kita akan memfokuskan pada topik-topik berikut ini: 1. Transaksi dari stabilisasi ke pembangunan

1

2. Pertumbuhan ekonomi yang cepat dan faktor-faktor penopangnya 3. Perubahan struktur ekonomi dan permasalahannya 4. Perbaikan sejumlah indikator sosial dan kemiskinan

1.2 Dari Stabilisasi ke Pembangunan

Pada tahun 1969, inflasi sudah sepenuhnya dikendalikan dan ekonomi kelihatan mulai menggeliat, maka diambillah keputusan bahwa sudah saatnya hasil-hasil yang dicapai dikonsilidasikan dan ditingkatkan dengan melaksanakan program-program jangka menengah seperti program-program pembangunan.Indonesia memasuki era yang belum pernah terjadi sebelumnya, suatu kurun waktu yang memberikan peluang untuk melaksanakan program program jangka menengah dan panjang secara sistematis dan berkesinambungan selama 30 tahun.Wadahnya adalah sistem perencanaan pembangunan lima tahun Repelita. Repelita I (1969-1974), sebagai kelanjutan dari tahap sabilisasi dan rehabilitasi, memfokuskan pada peningkatan produksi pangan(beras) dan rehabilitasi, pembangunan infrastruktur dasar, serta melanjutkan pembenahan aturan-aturan yang menghambat kegiatan ekonomi. Repelita II adalah awal dari rangkaian rencana lima tahunan yang sepenuhnya mempunyai nuansa pembangunan membangun kapasitas dan sesuatu yang baru,bukan lagi terbatas pada stabilisasi dan rehabilitasi apa yang ada.Sasaran-sasarannya pun makin luas dan semakin berjangka panjang, mencakup perluasan jaringan infrastruktur, pembangunan industri, pembangunan manusia, dan peningkatan kesejaheraan.Untuk pertama kalinya sejak kemerdekaan Indonesia mempunyai kesempatan untuk melaksanakan program-program yang menentukan kemajuannya dalam jangka panjang, tidak sekedar untuk berahan hidup dari satu krisis ke krisis berikutnya.Tabel 6.1 menggambarkan peningkatan dan perluasan yang luar  biasa dari program-program pembangunan pemerintah di masa ini.Keseluruhan pengeluaran  pembangunan pada tahun 1979 adalah 34 kali pengeluaran pembangunan sepuluh tahun sebelumnya.Selama sepuluh tahun tersebut,sasaran program pembangunan diperluas dan mencakup hampir semua aspek penting pembangunan. Membangun kapasitas baru berarti melakukan investasi baru.Landasan untuk memacu investasi swasta telah disiapkan sebelumnya dengan Undang Undang Penanaman Modal Asing (1967) dan Undang Undang Penanaman Modal Dalam Negeri(1968).Bagi investasi  pemerintah, telah dibentuk IGGI sebagai forum tetap untuk mendapatkan sumber pinjaman lunak.Tetapi dalam dasawarsa 1970-an ini, Indonesia mendapatkan hak yang tidak terduga 2

harga ekspor utama Indonesia, wilayah bumi, meningkatkan empat kali lipat pada 1974 dan kemudian meningkat lagi dua kali lipat pada 1979/80.Tiba-tiba saja terbuka ruang lebar bagi  pemerinthan untuk meningkatkan investasi di berbagai bidang.Masalah “defisit ganda” yang selalu membayangimasa-masa sebelumnya serta-merta hilang.Rezeki minyak memungkinkan  pemerintah

untuk

memperkuat

program-program

pembangunannya

tanpa

harus

mengorbankan stabilitas dan keseimbangan makro yang sudah dicapai dengan susah  payah.Indonesia memasuki jalur cepat dalam pembangunannya.

Tabel 6.1 Pengeluaran Pembangunan dalam APBN 1969 dan 1979 (dalam Rp miliar)

1969

1979

Total

118,2

4.014,2

Sektor

-

-

Pertanian

29,8

508,2

Industri

21,31) 

356,3

Perambangan dan Energi

-

376,4

komunikasi

33,3

465,8

Tenaga kerja & Transmigrasi

0,2

162,2

Daerah

5,9

335,8

Pendidikan

8,1

361,4

Kesehatan

5,42) 

142,4

Perumahan

-

117,3

Penanaman Modal

0

465,6

Lingkungan Hidup

0

120,4

Lain-lain

14,2

602,4

3

BAB II Pertumbuhan Ekonomi dan Perubahan Struktural

2.1 pertumbuhan ekonomi

Perkembangan ekonomi merupakan perubahan spontan dan terputus-putus dalam keadaan stasioner yang senantiasa mengubah dan mengganti situasi keseimbangan yang ada sebelumnya, sedangkan pertumbuhan ekonomi adalah perubahan jangka panjang secara  perlahan dan mantap yang terjadi melalui kenaikan tabungan dan penduduk. Menurut Simon Kuznet dalam Jhingan (2003), pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara (daerah) untuk menyediakan semakin banyak barang-barang ekonomi

kepada penduduknya,

kemampuan

ini

tumbuh

sesuai

dengan

kemajuan

teknologi, dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukannya. Kinerja perekonomian Indonesia dapat dilihat dari angka pertumbuhan ekonomi yang diukur oleh laju pertambahan Produk Domestik Bruto (PDB) yang selama periode 1969-1981 mencapai tingkat rata-rata 7,7% setahun. Tetapi mulai tahun 1982 pertumbuhan ekonomi Indonesia menunjukkan kecenderungan menurun menjadi rata-rata 4% per tahun (Yuliadi, 2009). Ahli-ahli

ekonomi

telah

 pertumbuhan ekonomi,

lama yaitu

memandang

beberapa

(Sukirno,

1996

faktor

yang mempengaruhi

dalam

Saerofi, 2005):

a. Tanah dan Kekayaan Lain

Kekayaan alam akan mempermudah usaha untuk membangun perekonomian suatu negara, terutama pada masa-masa permulaan dari proses pertumbuhan ekonomi. Di dalam setiap negara di mana pertumbuhan ekonomi baru bermula terdapat banyak hambatan untuk mengembangkan berbagai kegiatan ekonomi di luar sektor primer yaitu sektor di mana kekayaan alam terdapat kekurangan modal, kekurangan tenaga ahli dan kekurangan  pengetahuan para pengusaha untuk mengembangkan kegiatan ekonomi modern di satu pih ak, dan terbatasnya pasar bagi berbagai jenis barang kegiatan ekonomi di lain pihak, sehingga membatasi kemungkinan untuk mengembangkan berbagai jenis kegiatan ekonomi. Apabila negara tersebut mempunyai kekayaan alam yang dapat diusahakan dengan menguntungkan, hambatan yang baru saja dijelaskan akan dapat diatasi dan pertumbuhan ekonomi dipercepat kemungkinannya untuk memperoleh keuntungan tersebut dan menarik  pengusaha-pengusaha dari mengusahakan kekayaan

negara-negara alam

tersebut.

atau Modal 4

daerah

yang

yang cukup,

lebih

maju

untuk

teknologi dan teknik

 produksi yang modern, dan tenaga-tenaga ahli yang dibawa oleh pengusahapengusaha tersebut dari luar memungkinan kekayaan alam tersebut diusahakan secara efisien dan menguntungkan.

b. Jumlah dan Mutu Penduduk dan Tenaga Kerja

Penduduk

yang

bertambah

dapat

menjadi

pendorong

maupun penghambat

 pertumbuhan ekonomi. Penduduk yang bertambah akan memperbesar jumlah tenaga kerja dan penambahan tersebut akan memungkinkan negara tersebut menambah produksi. Selain itu pula perkembangan penduduk dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui perluasan  pasar yang diakibatkannya. Besarnya luas pasar tergantung pada pendapatan dan jumlah  penduduk. Akibat buruk pertambahan penduduk pada pertumbuhan ekonomi dapat terjadi ketika  jumlah penduduk tidak sebanding dengan faktor-faktor produksi lain yang tersedia. Ini berarti  penambahan penggunaan tenaga kerja tidak akan menimbulkan pertambahan dalam tingkat  produksi ataupun kalau bertambah, pertambahan tersebut akan lambat sekali dan tidak mengimbangi

pertambahan

jumlah

penduduk.

c. Barang-barang modal dan tingkat ekonomi

Barang-barang modal penting artinya dalam mempertinggi efisiensi pertumbuhan ekonomi, barang-barang modal yang telah bertambah jumlahnya dan teknologi yang  bertambah modern memegang peranan yang penting sekali dalam mewujudkan kemajuan ekonomi. Apabila barang-barang modal saja yang bertambah, sedangkan tingkat teknologi tidak mengalami perkembangan maka kemajuan yang akan dicapai akan jauh lebih rendah.

d. Sistem sosial dan sikap masyarakat

Sikap masyarakat dapat menentukan sampai dimana pertumbuhan ekonomi dapat tercapai. Di sebagian masyarakat terdapat sikap masyarakat yang dapat memberikan dorongan yang besar pada pertumbuhan ekonomi, di antaranya sikap hemat untuk mengumpulkan lebih besar uang untuk investasi, sikap kerja keras dan kegiatan-kegiatan mengembangkan usaha, dan sikap yang selalu menambah pendapatan dan keuntungan. Di sisi lain sikap masyarakat yang masih memegang teguh adat istiadat yang tradisional dapat menghambat masyarakat untuk menggunakan cara-cara produksi yang modern dan  produktivitasnya tinggi. Oleh karenanya pertumbuhan ekonomi tidak dapat dipercepat.

5

e. Luas pasar sebagai sumber pertumbuhan

Apabila luas pasar terbatas, tidak ada dorongan kepada para pengusaha untuk menggunakan

teknologi

modern

yang

tingkat produktivitasnya

tinggi.

Karena

 produktivitasnya rendah maka pendapatan para pekerja tetap rendah, dan ini selanjutnya membatasi pasar.

2.2 PERUBAHAN STRUKTUR EKONOMI

Perubahan struktur ekonomi, pada umumnya transformasi struktural. Yang didefinisikansebagai suatu rangkain perubahan yang saling terkait satu sama lainnya dalam komposisi permintaan agregat, perdangan luar negeri (ekspor dan impor), penawaran agregat (produksidan penggunaan faktor – faktor produksi yang diperlukan guna mendukung  proses pembangunan

dan pertumbuhan

ekonomi

yang berkelanjutan.Teori

perubahan

struktural menitikberatkan pada transformasi ekonomi yang dialami NB, yangsemula bersifat subsisten menuju kesistem perekonomian yang lebih modern. Ada dua teoriutama yang umum digunakan dalam menganalisa perubahan struktur ekonomi, yaitu ArthurLewis (Teori Migrasi) dan Horis Chenery (Teori transformasi Struktural).Teori Arthur Lewis Membahas  proses

pembangunan

ekonomi

yang

terjadi

di

pedesaan

dan perkotaan. Teori ini mengamsusikan perekonomian tradisional di pedesaan yang,didomin asioleh sektor pertanian dan perekonomian modern di perkotaan dengan industri sebagai sektorutama.Teori Horis Chenery ;Proses transformasi struktural akan mencapai tarafnya yang

paling

cepat bila pergerseran pola permintaan domestik kearah output industri manufaktur diperkuat oleh perubahan yang serupa dalam komposisi perdagangan luar negeri atau ekspor. Dalam m odaltransformasi struktural, relasi antara pertumbuhan output disektor industri manufaktur,  pola perubahan permintaan domestik kearah output industri dan pola perubahan perdagangan luarnegeri

6

BAB III Kemiskinan dan Kependudukan 3.1 Kemiskinan dan Kependudukan

Salah satu periode pemerintahan paling panjang dalam sejarah indonesia adalah orde  baru , yang menjalankanstrategi pembengunan berdasarkan trilogy: stabilita,pertumbuhan,dan  pemerataan. Pada orde ini dinamikan penanggulangan kemiskinan itu sangat beragam. Pemerintah orde baru sudah melakukan penanggulangan kemiskinan sejak dasawarsa 1970an. Sekurang-kurangnya ada tiga corak usaha untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan, yaitu pendekatan pemenuhan kebutuhan dasar, pendekatan pemberdayaan masayarakat serta tempat tinggal yang layak.

Membahas masalah hakikat kemiskinan di Indonesia khususnya orde baru , juga adapat dilihat dari laporan statistik yang dikeluarkan pemerintah, yang terngkap pada tahun 1970, pada saat itu angka kemiskinan absolut tampaknya sudah berada pada titik yang memprihatinkan. Lebih parahnya lagi pada bagian pedesaan yang menjadi sarang kemiskinan. Perjalanan perekonomian orde baru dalam dalam kurun waktu 1966-1996, bisa dibagi kedalam tiga fase sebagai berikut: Fase Pertama; 1966-1973:  stabilitasi, rehabilitasi, liberalisasi parsial dan pemulihan ekonomi; Fase Kedua, 1974-1982:  bom minyak,  pertumbuhan ekonomi yang cepat dan meningkatnya intervensi pemerintah; Fase ketiga, 1983-1996: periode setelah bom minyak, deregulasi, liberalisasi yang telah diperbaharui dan  pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh peningkatan ekspor yang cepat.

Orde baru mulai menjalankan roda pemerintahannya dengan warisan kemiskinan yang tinggi. Namun seiring waktu , seiring waktu situasi poliyik bisa dikendalikan dan mulai stabil kembali. Setelah itu muncllah kebijakan Pelita (Pembangunan Lima Tahun). Pelita adalah upaya untuk meningkatkan taraf hidup rakyat dan sekaligus meletakkan dasar-dasar  bagi pembangunan dalam tahap berikutnya. Pelita berganti sesuai dengan bergantinya kabinet Presiden Soeharto.

Tingkat pertumbuhan penduduk pada masa orde baru yaitu penurunan yang terjadi  per-tahun berkat keberhasilan program kb dan perbaikan gizi serta kesejahteraan masyarakat. Sedangkan mobilitas nya lebih kepada pelaksanaan transmigrasi yang difokuskan pada  pemecahan maslah persebaran penduduk. 7

BAB IV Kesimpulan Kemiskinan adalah keadaan ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar, kemiskinan kadang juga berarti tidakk adnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang mampu untuk mengatasi masalah tersebutdan mendapatkan kehormatan yang layak sebagai warga negara. Dimasa ini banyak sekali terjadi pasang surut dalam pemerintahannya. Terdang sikap yang diambil lebih merugikan bukan malah menguntungkan. Namun, pada masa ini kependudukan yang lebih baik karena dir encanakan kegiatan KB yang menunjukkan hasil yang sagat baik. Tetapi setelah lunturnya kepemimpinan Soeharto kebijakan ini pun ikut luntur. Bukan karena apa? Namun setiap pemimpin telah mempersiapkan kebjakan yang menurutnya baik.

8