PERJANJIAN KERJA SAMA SIMRS.docx

PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LUWUK DENGAN PT ALFAMAS MANDIRI NOMOR: NOMOR: TENTANG KERJA SAMA OPERASIONAL SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RUMAH SAKIT DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KAB. BANGGAI

Pada hari ini ......... tanggal .................. tahun Dua Ribu Tujuh Belas (-2017), bertempat di Luwuk, kami  yang bertanda tangan di bawah bawah ini: 1.

…………………….., …………………….., Direktur Direktur Rumah Rumah Sakit Umum Daerah Luwuk Kabupaten Banggai berdasarkan Keputusan Bupati Banggai Nomor ……../Kep.301-RSUD/2016 ……../Kep.301-RSUD/2016 tanggal 1 Desember 2016, berkedudukan berkedudukan ………….. Nomor…, Kabupaten Banggai, Banggai, dalam hal ini bertindak secara sah sah mewakili untuk untuk dan atas nama Rumah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten banggai untuk selanjutnya dalam dalam Perjanjian ini disebut PIHAK PIHAK PERTAMA.

2.

ADY MULYAWAN Direktur Pemasaran PT ALFAMAS ALFAMAS MANDIRI , berkedudukan di Jalan Kejayaan Kejayaan No. 301, Abadi Jaya . Sukmajaya , Kota Depok, dalam hal ini bertindak secara sah mewakili untuk dan atas nama PT. ALFAMAS MANDIRI , untuk selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK serta secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu: 1. 2. 3.

4.

Bahwa fasilitas rumah sakit merupakan faktor yang sangat penting dalam terlaksananya penyelenggaraan pelayanan di rumah sakit. Bahwa penyediaan sarana dan prasarana di rumah sakit selalu dituntut berkembang sesuai pesatnya perkembangan teknologi sehingga membutuhkan investasi besar. Bahwa sesuai dengan konsep kerja sama operasional yaitu berbagi risiko dan perampingan modal usaha, maka pelaksanaan penyediaan sistem informasi manajemen rumah sakit ditawarkan kepada investor. Bahwa PIHAK PERTAMA menawarkan kerja sama kepada PIHAK KEDUA selaku pemegang hak cipta sistem informasi manajemen rumah sakit untuk melaksanakan kerja sama operasional dan PIHAK KEDUA menerima penawaran tersebut.

Atas dasar tersebut di atas, PARA PIHAK telah sepakat dan setuju melaksanakan kerja sama operasional pemanfaatan sistem informasi manajemen rumah sakit di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banggai dengan semangat profesional dan saling saling menghormati, selanjutnya mengatur dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :

Pasal 1

Pasal 1 Lingkup Kerja Sama dan Tempat (1) (2)

Ruang lingkup Perjanjian ini berupa kerja sama operasional (KSO) sewa pakai pemanfaatan sistem informasi manajemen rumah sakit yang selanjutnya disebut dengan SIMRS. Penyerahan perangkat lunak ( software ) SIMRS dilakukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dan akan ditempatkan serta dioperasionalkan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Luwuk. Pasal 2  Jaminan Para Pihak

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

PIHAK PERTAMA menjamin bahwa pejabat yang menandatangani perjanjian ini mempunyai kewenangan dan dasar hukum yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga sah melaksanakan Perjanjian ini. PIHAK PERTAMA menjamin tempat beroperasinya SIMRS di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Luwuk yang secara hukum telah memperoleh izin operasional dari instansi terkait, dengan senantiasa berupaya secara maksimal memanfaatkannya. PIHAK PERTAMA menjamin PIHAK KEDUA berhak atas pelaksanaan Perjanjian ini sampai berakhirnya j a n g k a wa k t u ke r j a sa m a sebagaimana dimaksud d a l a m Pasal 3 a y a t ( 1 ) meskipun beralihnya Pimpinan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Luwuk dan termasuk diberikan kesempatan dalam hal perpanjangan atau pembaharuan Perjanjian ini. PIHAK KEDUA menjamin perangkat lunak (software ) SIMRS sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini adalah miliknya dan diperoleh secara sah, untuk itu PIHAK KEDUA berhak atas peralatan tersebut, serta menjamin dan membebaskan PIHAK PERTAMA dari klaim atau tuntutan pihak lain baik secara pidana maupun perdata. PIHAK KEDUA menjamin perangkat lunak ( software ) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini dalam kondisi baik, baru, dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya serta menjamin terlaksananya pemeliharaan peralatan tersebut selama masa berlakunya Perjanjian ini. Pasal 3  Jangka Waktu Kerja Sama

(1)

(2) (3)

(4) (5) (6)

Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung mulai pembayaran pertama dilakukan oleh PIHAK PERTAMA dan berakhir setelah transaksi yang terjadi pada tahun ke-5 (kelima) ditagihkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA. Pembayaran pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh PIHAK PERTAMA, setelah berita acara instalasi dan training   ditandatangani PARA PIHAK. Pelaksanaan rangkaian pekerjaan yang meliputi instalasi perangkat lunak ( software ) termasuk training  oleh PIHAK KEDUA dilakukan paling lambat selama 3 (Tiga) bulan, dimulai sejak jadwal pelaksanaan pekerjaan disepakati oleh PARA PIHAK.  Jadwal pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dan disepakati setelah Surat Perintah Kerja (SPK) ditandatangani oleh PARA PIHAK. Setelah jangka waktu kerja sama berakhir, maka seluruh sistem perangkat lunak (software ) serta  jaringan dihibahkan kepada PIHAK PERTAMA . Setelah jangka waktu kerja sama berakhir PARA PIHAK tidak akan menghalang-halangi untuk melanjutkan kerja sama serupa.

Pasal 4

Pasal 4 Biaya Kerja Sama Sewa Pakai (1) (2) (3)

(4)

(5)

Besarnya biaya kerja sama dalam Perjanjian ini adalah sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perpasien perhari . Biaya kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) b e l u m t ermasuk P a j a k P e r t a m b a h a n n i l a i ( PPn), Pajak Penghasilan (PPh) serta pajak-pajak lainnya; Pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilakukan dengan cara pemindahbukuan (transfer)   oleh PIHAK PERTAMA langsung ke rekening PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 10 (sepuluh)  hari kalender setelah tagihan dari PIHAK KEDUA diterima PIHAK PERTAMA. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA memberikan kesempatan kepada PIHAK PERTAMA untuk menyelesaikan pembayaran dalam kurun waktu 5 (lima) hari kerja setelah jatuh tempo pembayaran ditetapkan. Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan tidak ada pembayaran, maka layanan SIMRS akan dihentikan sementara sampai ada pembayaran kepada PIHAK KEDUA. Pasal 5 Hak dan Kewajiban

(1)

PIHAK PERTAMA mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut : PIHAK PERTAMA berhak : a. 1. Mengetahui dan menanyakan bukti-bukti dokumen  kepemilikan atas keabsahan hak cipta perangkat lunak (software ) SIMRS tersebut; 2. Atas pemanfaatan SIMRS yang diberikan oleh PIHAK KEDUA; 3. Melaksanakan operasional SIMRS sebagaimana maksud dan tujuan diadakan Perjanjian ini di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Luwuk dengan standar prosedur operasional (SPO) yang dibuat PIHAK PERTAMA; 4. Mengatur tata letak sarana prasarana  SIMRS yang sesuai dengan kondisi dan kapasitas yang dimiliki Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Luwuk dengan persetujuan bersama PIHAK KEDUA; 5. Melakukan sosialisasi dan promosi  dalam rangka menginformasikan keberadaan sistem ini di masyarakat; 6. Menentukan besaran dan perubahan tarif tanpa persetujuan dari PIHAK KEDUA; 7. Mendapatkan bimbingan secara intensif selama 3 (tiga) bulan terkait cara operasional sistem informasi manajemen rumah sakit kepada Tim SIMRS Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Luwuk oleh PIHAK KEDUA; 8. Mendapatkan fitur-fitur terbaru sesuai perkembangan teknologi; 9. Mendapatkan akses penuh/administrator terhadap aplikasi (Tim SIMRS PIHAK PERTAMA);dan 10. Mendapatkan Software sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (5) yang masih dapat dikembangkan sesuai kebutuhan.

b.

PIHAK PERTAMA berkewajiban: 1. Menyediakan tempat yang layak bagi sarana dan prasarana SIMRS di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Luwuk berikut sumber daya listriknya; 2. Menyediakan tenaga operator komputer yang kompeten untuk dapat mengoperasionalkan SIMRS; 3. Menyediakan tenaga electronic data processing (EDP) yang akan bekerja sama dengan PIHAK KEDUA dalam pemeliharaan SIMRS;

Menyediakan bahan habis pakai seperti kertas, pita  printer, dan formulir  yang akan dipakai dalam operasional sehari-hari; 5. Menjaga keamanan peralatan SIMRS yang terpasang aman dari gangguan dan pencurian ; 6. Memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA; 7. Mentaati dan melaksanakan isi Perjanjian ini secara baik dan bertanggung  jawab; dan 8. Melaksanakan pembayaran biaya sewa pakai yang menjadi hak PIHAK KEDUA. PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut : PIHAK KEDUA berhak : a. 1. Memperoleh pendapatan atas biaya kerja sama dari pemanfaatan SIMRS tersebut sebagaimana di maksud pada Pasal 4 ayat (1); dan 2. Atas kepemilikan aplikasi SIMRS dalam Perjanjian ini sampai Perjanjian ini berakhir kecuali ditentukan lain. b. PIHAK KEDUA berkewajiban : 1. Menyediakan dan menginstalasi perangkat lunak (software ) aplikasi SIMRS berupa : a) Modul layanan Instalasi Gawat Darurat; b) Modul layanan rawat jalan; c) Modul layanan rawat inap; d) Modul layanan medical record ; e) Modul layanan laboratorium; f) Modul layanan radiologi;  g) Modul layanan apotek; h) Modul keuangan; i) Modul aset;  j) Modul pengadaan; dan k) Modul kepegawaian. 2. Menyediakan support  dan help desk ; 3. Melakukan pemeliharaan s e r t a perbaikan perangkat lunak (software )  yang menjamin SIMRS berjalan baik selama masa kerja sama; 4. Melaksanakan pelatihan (training ) sumber daya manusia pada awal pelaksanaan implementasi SIMRS dan pada sewaktu waktu diperlukan; 5. Mentaati dan melaksanakan isi Perjanjian ini berikut lampiran-lampiran termasuk berita acara yang disepakati secara baik dan bertanggung jawab; 6. Menghormati otorisasi dan kompetensi PIHAK PERTAMA dalam pengelolaan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Luwuk termasuk hak-hak pasien dan/atau customer ; 7. Memberikan keterangan dan dokumen pendukung yang benar kepada PIHAK PERTAMA atas kepemilikan peralatan dalam Perjanjian ini; 8. Menjaga dan memelihara keamanan sistem jaringan dan kerahasiaan data  yang terdapat pada pusat data SIMRS; 9. Membuat dan mengembangkan modul-modul baru SIMRS yang dibutuhkan PIHAK PERTAMA yang tidak tercantum pada ayat (2) huruf b, angka1;dan 10. Memberikan bantuan kepada PIHAK PERTAMA untuk melakukan update  tarif apabila terjadi perubahan tarif. 11. Menyediakan 3 ( Tiga ) orang tim teknis (IT) untuk melakukan maintenance  (perawatan) serta alih pengetahuan selama 3 (tiga) bulan; 12. Mengirimkan tenaga aplikasi dan/atau teknisi kepada PIHAK PERTAMA untuk melakukan perbaikan apabila terjadi gangguan dan/atau kerusakan; dan 13. Menyerahkan Software   sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (5) yang masih dapat dikembangkan sesuai kebutuhan. 4.

(2)

Pasal 6 Status Alat

(1) (2)

(3)

PIHAK KEDUA adalah pemilik sah atas perangkat lunak ( software ) selama Perjanjian ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5). Selama berlangsungnya Perjanjian ini, PIHAK PERTAMA tidak dibenarkan mengadakan perubahan dalam bentuk apapun pada sistem tersebut, kecuali untuk operasionalnya sistem tersebut menghendaki adanya modifikasi atas persetujuan dan kesepakatan dengan PIHAK KEDUA. Selama berlangsungnya Perjanjian ini, PARA PIHAK tidak dibenarkan menjadikan alat tersebut sebagai jaminan terhadap transaksi dengan pihak lain. Pasal 7 Pimpinan Pelaksanaan dan Pengawasan

(1)

(2)

PIHAK KEDUA akan menunjuk seorang tenaga ahli sebagai pimpinan pelaksanaan pekerjaan yang berwenang penuh untuk mengambil tindakan, kebijaksanaan, dan keputusan yang berhubungan dengan pekerjaan. PIHAK PERTAMA akan menunjuk seorang staf Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Luwuk sebagai wakil dari PIHAK PERTAMA yang bertindak sebagai pengawas dan pengambil keputusan yang berhubungan dengan pelaksanaan teknis SIMRS. Pasal 8 Keamanan dan Kerahasiaan Data

(1) (2) (3)

(4)

Data-data sepenuhnya adalah milik PIHAK PERTAMA. Selama Perjanjian ini berlaku maupun berakhir, PIHAK KEDUA diwajibkan merahasiakan data dan/atau informasi PIHAK PERTAMA terhadap pihak lain PIHAK KEDUA wajib mengamankan dan memelihara perangkat lunak ( software )aplikasi SIMRS serta mencegah dan menangkal akses masuk ke dalam sistem oleh pihak-pihak yang tidak berwenang. PIHAK PERTAMA tidak boleh menggandakan dan/ atau memperbanyak dan/atau memindahkan hak pengoperasian perangkat lunak ( software ) SIMRS untuk rumah sakit lain atau pihak lain selama Perjanjian ini berlaku. Pasal 9 Penyelesaian Sengketa dan Domisili

(1)

(2)

Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini timbul perbedaan pendapat atau perselisihan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila penyelesaian dengan cara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui pengadilan dengan menetapkan domisili hukum pada Pengadilan Negeri Luwuk. Pasal 10 Force Majeure

(1)

(2) (3)

Apabila terjadi suatu force majeure   atau keadaan di luar kekuasaan masing- masing pihak yang dapat menyebabkan masing-masing pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini antara lain bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, tanah longsor, serta kebakaran), pemberontakan, perang, huru-hara, pengacauan, sabotase dan pemogokan kerja, serta perubahan kebijakan atau peraturan Pemerintah dibidang moneter yang secara tegas tertulis berkaitan dengan isi Perjanjian ini, maka P A R A P I H A K dibebaskan dari segala kewajiban atau tuntutan dari masingmasing pihak satu dengan lainnya. Peristiwa force majeure   yang terjadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuktikan dengan surat pengesahan dari pihak yang berwajib. Apabila peristiwa force majeure   tersebut menyebabkan keterlambatan pemenuhan kewajiban sampai dengan 14 (empat belas) hari kalender, maka pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya wajib memberitahukan kepada pihak lainnya mengenai peristiwa tersebut dan P A R A P I H A K akan memusyawarahkan penyelesaiannya secara kekeluargaan dan dengan sebaik-baiknya, dengan kemungkinan perpanjangan pelaksanaan waktu kewajiban.

(4)

Apabila terjadi penghentian sementara terhadap semua pekerjaan sebagai akibat terjadinya force majeure , maka PARA PIHAK sepakat bahwa setelah berakhirnya force majeure   akan diadakan penyesuaian kembali sebagaimana yang diperlukan untuk meneruskan berlangsungnya pekerjaan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini. Pasal 11 Pembatalan dan Pengakhiran Perjanjian

(1) (2)

(3) (4)

(5)

Perjanjian ini berakhir dengan sendirinya apabila tidak ditentukan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. PARA PIHAK sepakat satu sama lain Perjanjian ini menjadi batal demi hukum dan tanpa harus dimintakan pembatalannya melalui Pengadilan Negeri, dalam hal : a. ketidakterusterangan salah satu pihak atau tidak memberikan keterangan yang sebenarnya pada sebelum Perjanjian dibuat di mana dalam perjalanannya mengganggu aktivitas atau operasional salah satu pihak; b. tidak dapat dilaksanakannya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, seluruh atau sebagian; c. obyek Perjanjian ini ternyata bertentangan dengan ket entuan peraturan perundang-undang atau ketertiban masyarakat; dan d. terjadinya force majeure sehingga tidak dapat beroperasinya Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Luwuk. Pembatalan sebelum Perjanjian berakhir diajukan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya 30 (tiga puluh) hari sebelumnya dan mendapat persetujuan pihak lainnya. Sehubungan dengan batal atau putusnya Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat dan setuju mengesampingkan ketentuan s e b a ga ia m a na d i m ak su d d a l a m Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur tentang batalnya suatu perjanjian. PARA PIHAK sepakat satu sama lain dalam hal Perjanjian ini menjadi diakhiri atau batal, maka akan berlaku ketentuan : a. Peralatan (software)   tetap hak milik PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk menyerahkannya; b. PARA PIHAK akan tetap melaksanakan hak dan kewajiban yang tertunda karenanya; dan c. PIHAK KEDUA atas biayanya sendiri akan mengangkut dan mengosongkan ruangan peralatan selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah tanggal kesepakatan atau keputusan pengakhiran disepakati. Pasal 12 Pemberitahuan

(1)

Seluruh pemberitahuan dan bentuk komunikasi lainnya yang diperlukan atau diperkenankan untuk disampaikan oleh salah satu PIHAK  kepada PIHAK  yang lain sehubungan dengan ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan dalam bahasa Indonesia serta secara tertulis disampaikan secara langsung, dikirimkan melalui pos tercatat (dengan tanda terima yang bertanda tangan), faksimile, atau e-mail   (yang dikonfirmasikan) pada alamat sebagai berikut: a. PIHAK KE I : Rumah Sakit Umum Daerah kabupaten Luwuk Alamat : Nomor telepon : Nomor facsimile : E-mail : Contact person : Nomor handphone :  Jabatan : Contact person : Nomor handphone :  Jabatan : Contact person : Nomor handphone :  Jabatan : Contact person :

Nomor handphone  Jabatan Contact person Nomor handphone  Jabatan b. PIHAK KE II Alamat Nomor telepon Nomor facsimile E-mail Contact person  

Nomor handphone  Jabatan Contact person Nomor handphone  Jabatan (2) (3)

: : : : : : PT ALFAMAS MANDIRI : JL. Kejayaan No. 301, Kel. Abadi Jaya, Sukmajaya Depok : 021 778 27 470 : 021 778 27 406 : [email protected] : Ady Mulyawan........................................................................ : .0852 84 552957 : .Direktur Pemasaran : .Johan Mustaqim, St : 0813 988 2813 : .Direktur Utama

Penggantian contact person  yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pemberitahuan secara tertulis dari PIHAK   yang menghendaki pergantian kepada PIHAK  yang lain. Apabila terjadi perubahan alamat dan/atau nomor rekening PARA PIHAK, maka paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan tersebut PIHAK  yang alamat serta nomor rekeningnya berubah wajib memberitahukan PIHAK   yang lain dan apabila tidak dilakukan, maka segala risiko serta kerugian yang mungkin timbul akan menjadi tanggungannya. Pasal 13 Lain-Lain

(1) (2)

Perjanjian ini tidak dapat dipindahtangankan sebagian atau seluruhnya oleh PARA PIHAK tanpa persetujun dari masing-masing pihak secara tertulis. Setiap perubahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh PARA PIHAK serta akan dituangkan dalam Adendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini. Pasal 14 Penutup

(1) (2)

PARA PIHAK sebelum menandatangani Perjanjian ini telah membaca dan paham akan isinya. Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh masing-masing pihak dalam rangkap 2 (dua) sebagai asli, bermeterai cukup, s e r t a mempunyai kekuatan hukum dan pembuktian yang sama bagi masing-masing pihak.

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

dr………………………….. Direktur RSUD Kabupaten Luwuk

……………………………………. Direktur PT. ALFAMAS MANDIRI