Perjanjian Distributor

Perjanjian Perjanjian Distributor (Distributorship (Distributorship Agreement) Dalam daftar regulasi perdagangan nasional, Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 11/M-DAG/PER/3/2006 merupakan salah satu l e x s p e c i a l i s  untuk A g r e e m e n t  ) .   untuk Perjanjian Distributor (D i s t r i b u t o r s h i p Peraturan Menteri itu mengatur tentang ketentuan dan tata cara penerbitan surat Tanda Pendaftaran A Pendaftaran  Age ge n  atau Distributor barang dan/atau jasa. Menurut Pasal 4, penunjukan Distributor atau Distributor Tunggal dapat Tunggal dapat dilakukan dilakukan oleh Prinsipal Prinsipal Produsen, Prinsipal Supplier Suppli er berdasarkan berdasarkan persetujuan Prinsipal Produsen, Perusahaan PMA, maupun Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing. Masih menurut Permen tersebut, Distributor  adalah perusahaan perdagangan nasional yang bertindak untuk dan atas namanya sendiri, sendiri , yang ruang lingkupnya meliputi kegiatan pembelian, penyimpanan, penjualan, serta pemasaran barang atau jasa. Hal ini berbeda dengan Agen yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama Prinsipal. Karena Distributor bergerak atas namanya sendiri, maka Distributor dan Prinsipal memiliki hubungan kontraktual yang setara dan bukan merupakan hubungan kerja. Dasar Hukum Perjanjian Perjanjian Distributor Hubungan antara Prinsipal dan Distributor biasanya dilakukan st r i b u t o r s h i p A g r ee m e n t   dengan Perjanjian Distributor (D i st ). ). Layaknya perjanjian pada umumnya, Perjanjian Distributor tunduk pada Kitab Undangundang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Buku III tentang Perikatan. Selain mengatur tentang perjanjian bernama ( n o m i n a a t  ), Buku III juga berlaku bagi perjanjian yang tak bernama ( i n n o m i n a a t  ). ). Perjanjian nominaat   telah diatur tersendiri dalam Buku III BW, misalnya sewa menyewa. Perjanjian innominaat , karena tidak diatur secara khusus dalam KUHPerdata, maka perjanjian itu selain mengikuti peraturan umum (lex (lex generalis) generalis ) tentang perjanjian dalam Buku III KUHPerdata juga tunduk pada peraturan khusunya (lex specialis). specialis ). Peraturan khusus itu biasanya bersifat teknis dan praktis, misalnya PERMEN RI No. 11/M-DAG/PER/3/2006 yang mengatur tentang Distributor dan Keagenan. B eb eb er e r a p a Pe Pe n g er er t i a n I st s t i l a h M e n u r u t P er er m e n No No . 1 1 / M - D AG AG/ P ER ER / 3 / 2 0 0 6  

  adalah perorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum Prinsipal  atau bukan badan hukum di luar negeri atau di dalam negeri yang menunjuk agen atau distributor untuk melakukan penjualan barang dan/atau jasa yang dimiliki/dikuasai. Prinsipal dibedakan menjadi prinsipal produsen dan prinsipal supplier. P r i n s i p a l P r o d u s e n  adalah perorangan atau badan u saha yang be rbentuk

badan hukum atau bukan badan hukum, berstatus sebagai produsen yang menunjuk badan usaha lain sebagai agen, agen tunggal, distributor atau

distributor tunggal untuk melakukan penjualan atas barang hasil produksi dan/atau jasa yang dimiliki/dikuasai. Pr i n s i p a l Su p p l i er adalah perorangan atau badan usaha yang berbentuk badan

hukum atau bukan badan hukum yang ditunjuk oleh principal produsen untuk menunjuk badan usaha lain sebagai agen, agen tunggal, distributor atau distributor tunggal sesuai kewenangan yang diberikan oleh prinsipal produsen. H a k E k s k l u s i f adalah hak istimewa yang diberikan oleh prinsipal kepada

 pe ru saha an pe rdagan gan nasi on al se bagai agen tu nggal at au dist ri butor tunggal. A g en T u n g g a l  adalah per usahaan pe rdagangan nasi onal yang mendapatkan

hak eksklusif dari prinsipal berdasarkan perjanjian sebagai satu-satunya agen di Indonesia atau wilayah pemasaran tertentu. perusahaan perdagangan nasional yang mendapatkan hak eksklusif dari prinsipal berdasarkan perjanjian sebagai satusatunya distributor di Indonesia atau wilayah pemasaran tertentu. Distributor

T u n g g a l adalah

( h t t p : / / l e g a l a k s es .c o m   ).