Per.gub.Jawa Timur No.36 Tahun 2005

GUBERNUR JAWA TIMUR PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 36 TAHUN 2005 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG PENGENDALIAN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C PADA WILAYAH SUNGAI Dl PROPINSI JAWA TIMUR GUBERNUR JAWA TIMUR, Menimbang

: bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pengendalian Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C Pada Wilayah Sungai di Propinsi Jawa Timur dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 28 Pebruari 2005 Nomor 1 Seri C, maka untuk efektivitas dalam pelaksanaannya perlu mengatur petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur.

Mengingat

: 1. Undang-Undang

Nomor 2 Tahun

1950 tentang

Pembentukan

-2-

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377); 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 (Tambahan Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2916) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4154); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-bahan Galian (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3174); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1986 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pertambangan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 53) ; 13. Peraturan Pemerintah Pem erintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang tent ang Sungai (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445);

-3-

21. Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor : 1453.KR9/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di bidang Pertambangan Umum ; 22. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor : 341/KPTS/M/2002 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian izin penggunaan air dan atau Pemanfaatan sumber-sumber air di wilayah sungai Bengawan Solo Kepada Gubernur Jawa Tengah dan Gubernur Jawa Timur; 23. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor : 342/KPTSIM/2002 tentang Kewenangan Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta I sebagai perusahaan yang dapat menarik dan menerima iuran pemeliharaan prasarana pengairan ; 24. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 104.1/Kep/M.KUKM/X/2002 tanggal 7 Oktober 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi; 25. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 98/Kep/M.KUKM/IX/2004 tanggal 24 September 2004 tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi; 26. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 123/Kep/M.KUKM/X/2004 tanggal 6 Oktober 2004 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan dalam rangka Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi pada Propinsi / Kabupaten / Kota; 27. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 10 Tahun 1995 tentang Pertambangan Bahan Galian Golongan C di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur; 28. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005 tentang

-4-

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 1. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Jawa Timur. 2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur. 3. Bupati / Walikota adalah Bupati / Walikota di sepanjang wilayah sungai, kantong pasir, kantong lahar di Propinsi Jawa Timur. 4. Dinas adalah Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Propinsi Jawa Timur. 5. Dinas PU Pengairan adalah Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Propinsi Jawa Timur. 6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Propinsi Jawa Timur. 7. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur termasuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur. 8. Dinas Koperasi adalah Dinas/ Kantor yang membidangi Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Propinsi/Kabupaten/Kota di Jawa Timur. 9. Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta I yang selanjutnya disebut PJT I adalah Badan Usaha Milik Negara yang menyelenggarakan kegiatan eksploitasi dan pemeliharaan prasarana pengairan serta mengusahakan air dan sumber-sumber air di wilayah kerjanya. 10. BAPEDAL adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Propinsi Jawa Timur.

-5-

16. Masyarakat setempat adalah masyarakat yang berdomisili secara tetap disekitar wilayah sungai yang di buktikan dengan memiliki indentitas Kartu Tanda Penduduk sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 17. Masyarakat lain adalah masyarakat yang berasal dari luar wilayah kerja Koperasi. 18. Normalisasi adalah kegiatan operasi dan pemeliharaan dalam rangka pelestarian air dan sumber air serta prasarana pengairan. 19. Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang tidak wajib melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL). 20. Retribusi perizinan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Propinsi. 21. Balai PSAWS adalah unit pelaksana teknis Dinas PU Pengairan yang melaksanakan sebagaian tugas teknik operasional Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai. 22. Instansi terkait adalah Dinas PU Pengairan, BAPEDAL, Dinas Koperasi, Satuan Polisi Pamong Praja dan PJT I. 23. Surat Izin Pertambangan Daerah ( SIPD ) eksploitasi, pengangkutan adalah Surat izin yang diterbitkan Dinas atas nama Gubernur untuk melakukan kegiatan eksploitasi dan pengangkutan bahan galian golongan C dari tempat penampungan / penimbunan ketempat lain.

BAB II

-6-

c.

Wilayah kantong pasir, kantong lahar meliputi: Kantong lahar Pulo kali Ngobo, Kantong lahar kali Sukorejo, Alur kali Sukorejo I, Sungai Pekalen Sampean, Kantong pasir Sumber Wuluh, Cek Dam Besuk Sat M, Down Stream Jembatan Kali Mujur.

2. Wilayah Sungai, kantong pasir, kantong lahar yang pengelolaannya menjadi wewenang Perum Jasa Tirta I meliputi: a. Sungai Kali Brantas meliputi: Kali Brantas, Kali Amprong, Kali Lesti.Kali Lekso, Kali Lahor, Kali Metro, Kali Bambang, Kali Semut, Kali Jari, Kali Putih, Kali Ewoh.Kali Badak, Kali Tugu, Kali Tawing, Kali Ngasinan, Kali Boding, Kali Parit Agung.Kali Parit Raya, Kali Dawir, Kali Song, Kali ngrowo, Kali Kedak, Kali Srinjing, Kali Konto, Kali Bening, Kali Kuncir, Kali Ulo, Kali Kedung soko, Kali Widas, Kali Beng, Kali Brangkal, Kali Marmoyo, Kali Watu Dakon, Kali Sadar, Kali Kambing, Kali Porong, Kali Surabaya, Kali Mas, Kali Wonokromo, Kali Kedurus beserta anak-anak sungainya; b. Sungai Bengawan Solo di Jawa Timur meliputi sungai: Kali Madiun, Kali Ketegan, Kali Cemer, Kali Catur, Kali Brangkal, Kali Gandong, Kali Kukur, Kali Jungke, Kali Ketonggo, Kali Trinil, Kali Plangwoot /Sedayu Lawas dan sungai Bengawan Solo hilir beserta anak-anak sungainya; c. Wilayah kantong lahar, kantong pasir meliputi: Kantong lahar badas kali Konto (Kantong lahar Rolak 70 kali Konto), Kantong lahar kali Serinjing, Kantong lahar salam kali Badak, Kali Termas Lama, Kantong lahar Kali Putih, Kantong

-7-

(2) Izin ekploitasi dan pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk satu izin kepada Koperasi. (3) Koperasi yang mengelola usaha pertambangan BGG C di sungai, Kantong pasir dan kantong lahar hanya diberikan 1(satu) izin. (4) Izin eksploitasi dan pengangkutan hanya dapat dilakukan pada lokasi-lokasi yang telah ditetapkan oleh Dinas PL) Pengairan atau PJT I sesuai kewenangannya. (5) Selain ketentuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), izin dapat juga memuat ketentuan-ketentuan pemakaian tanah bantaran, tanggul, dan sempadan sungai. Bagian ketiga Syarat perizinan Pasal 4 (2) Pengajuan permohonan izin eksploitasi dan pengangkutan oleh Koperasi untuk kegiatan pertambangan di wilayah sungai, kantong pasir, kantong lahar wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. permohonan secara tertulis kepada Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas, bermaterai cukup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. copy akte pendirian Koperasi yang telah disahkan oleh Dinas Koperasi; c. susunan pengurus Koperasi yang telah diketahui oleh Dinas

-8-

(3)

Koperasi yang akan melaksanakan kegiatan pertambangan pada wilayah sungai, kantong pasir, kantong lahar yang harus dinormalisasi oleh Dinas PL) Pengairan, PJT I atau Instansi lain yang bertanggungjawab atas Sungai, Kantong pasir, kantong lahar dapat mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilengkapi dengan syarat lain yaitu : a. perjanjian kerjasama pelaksanaan normalisasi dengan Dinas PU Pengairan, PJT I dan Instansi lain yang bertanggungjawab atas Sungai, Kantong pasir, kantong lahar sesuai kewenangannya ; b. surat pernyataan jenis alat berat dan alat angkut (kendaraan bermotor) yang digunakan berserta tenaga ahlinya; c. dokumen UKL/UPL

(4)

Untuk keperluan normalisasi sungai, kantong pasir, kantong lahar yang : a. dilaksanakan sendiri oleh Instansi, Badan, Dinas, Lembaga, PJT I dan atau bekerjasama dengan Pemerintah/ Lembaga asing atau pihak ketiga lainnya dengan maksud tidak mencari dan mendapatkan keuntungan, dilakukan tanpa izin namun diwajibkan menyampaikan rencana kegiatan normalisasi dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Dinas; b. dilaksanakan oleh Instansi, Badan, Dinas, Lembaga, PJT I yang bekerjasama dengan Koperasi, pihak ketiga (yaitu Badan hukum/ perorangan yang SIPD nya diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005), maka Koperasi wajib mengajukan izin

-9-

b.

c.

koperasi yang baru didirikan yang keanggotaannya berasal dari masyarakat setempat dan salah satu kegiatannya adalah kegiatan usaha pengelolaan pertambangan yang aktanya dibuat oleh Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) dan disahkan oleh Dinas Koperasi; koperasi sebagaimana huruf a dapat juga beranggotakan masyarakat lain yang berasal dari luar wilayah domisili koperasi dengan status sebagai anggota luar biasa dimana hak dan kewajibannya diatur dalam AD/ART; Bagian Keempat Pemakaian tanah bantaran, tanggul dan sempadan sungai Pasal 6

(1)

(2)

(3)

Dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan pemohon dapat menggunakan tanah bantaran, tanggul dan sempadan sungai sebagai prasarana kegiatan usaha pertambangan setelah mendapatkan izin dari Dinas PU Pengairan. Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara bersamaan dengan izin ekploitasi dan pengangkutan kepada Dinas PU Pengairan / Balai PSAWS melalui Pemerintah Kabupaten/  Kota, selanjutnya diproses melalui Balai PSAWS untuk kemudian permohonan tersebut diteruskan ke Dinas PU Pengairan Kepala Dinas PU Pengairan menerbitkan surat izin pemakaian tanah bantaran, tanggul, sempadan sungai serta menetapkan biaya retribusinya atas izin tersebut dan disampaikan kepada pemohon melalui Dinas ;

-10-

b.

c.

d.

e.

sempadan sungai kepada Dinas dan Dinas PU Pengairan melalui Dinas / Badan / Instansi / Bagian yang ditunjuk oleh Bupati / Walikota pada Kabupaten/ Kota setempat; Dinas / Badan / Instansi / Bagian pada Kabupaten / Kota sebagaimana dimaksud huruf a menerima permohonan izin dengan memberikan tanda terima atas nama Kepala Dinas dan Dinas PU Pengairan serta melakukan penelitian administrasi atas kebenaran, keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), (2) dan (3); Dinas / Badan / Instansi / Bagian di Kabupaten/ Kota sebagaimana dimaksud huruf a melakukan rapat koordinasi dan peninjauan lapangan dengan Dinas PU. Pengairan (Balai PSAWS) dan Perum Jasa Tirta I (Divisi) untuk melakukan penelitian administrasi dan teknis terhadap permohonan izin eksploitasi, pengangkutan maupun permohonan izin pemakaian tanah bantaran, tanggul dan sempadan sungai sebagai prasarana penunjang kegiatan usaha pertambangan termasuk penentuan stock pile. Dari hasil rapat koordinasi dimaksud dibuat Berita Acara Hasil penelitian administrasi maupun teknis; Dinas / Badan / Instansi / Bagian di Kabupaten / Kota sebagaimana huruf a menyerahkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada Kepala Dinas disertai berkas permohonan izin Eksploitasi dan Pengangkutan secara lengkap, yang tembusannya disampaikan kepada Dinas PU Pengairan melalui Balai PSAWS dan PJT I melalui Divisi setempat. Apabila permohonan izin eksploitasi dan pengangkutan ditolak, Kepala Dinas memberitahukannya kepada pemohon dan tembusannya disampaikan kepada Bupati / Walikota, Dinas PU Pengairan dan PJT I;

-11-

  j.

Dinas menyampaikan asli Surat Izin Pertambangan Daerah Eksploitasi dan pengangkutan, asli surat izin pemakaian tanah bantaran, tanggul dan sempadan sungai serta menyampaikan penetapan besarnya retribusi perizinan Eksploitasi dan pengangkutan, retribusi izin pemakaian tanah bantaran, tanggul dan sempadan sungai kepada pemohon melalui UPT Dinas Pendapatan Propinsi di Kabupaten/ Kota setempat; k. Dinas menyampaikan tembusan Surat Izin Eksploitasi dan Pengangkutan kepada Bupati / Walikota, Dinas / Instansi, Bakorwil setempat, Dinas Pendapatan Propinsi serta Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi; l. UPT Dinas Pendapatan Propinsi membuat dan menyampaikan pemberitahuan kepada pemegang izin untuk membayar retribusi perizinan, retribusi pemakaian tanah bantaran, tanggul, sempadan sungai sesuai dengan besaran masing-masing retribusi; m. UPT Dinas Pendapatan Propinsi menerima pembayaran retribusi izin eksplotasi, pengangkutan dan retribusi izin pemakaian tanah bantaran, tanggul, sempadan sungai dan menyerahkan asli surat izin; n. UPT Dinas Pendapatan Propinsi membukukan penerimaan retribusi pada rekening Dinas dan Dinas PU Pengairan; o. UPT Dinas Pendapatan Propinsi melaporkan penyerahan SIPD eksploitasi, pengangkutan, Surat izin pemakaian tanah bantaran, tanggul, sempadan sungai, hasil penerimaan retribusi kepada Dinas Pendapatan Propinsi dengan tembusan Balai setempat, selanjutnya Dinas Pendapatan Propinsi akan melaporkan kepada Gubernur dengan tembusan Dinas, Dinas PU Pengairan dan PJT I.

-12-

b.

Paling lama 15 hari sejak diterimanya oleh Dinas berita acara hasil penelitian yang dilengkapi berkas permohonan, pemohon sudah menerima surat izin eksploitasi dan pengangkutan sent a izin pemakaian tanah bantaran, tanggul, sempadan sungai.

(2) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan, Bupati/  Walikota/ Dinas PL) Pengairan/ Bapedal/dan PJT I belum memberikan pertimbangan, rekomendasi, persetujuan kelayakan lingkungan maka Dinas menerbitkan Surat Izin Eksploitasi dan Pengangkutan berdasarkan berita acara hasil penelitian administrasi dan teknis yang disampaikan pemerintah Kabupaten/ Kota. (3) Jangka waktu dan proses perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan dalam Pasal 7 tercantum dalam Lampiran. BAB IV KERJASAMA Pasal 9 (6) Koperasi yang telah mendapatkan SIPD dalam melaksanakan kegiatannya dapat melakukan kerjasama dengan Badan Usaha Milik Desa (7) Pemegang izin dapat bekerjasama dengan pengusaha angkutan serta mencatat (mendata) kendaraan angkutan yang dipergunakan untuk mengangkut BGG C.

-13-

b.

c. d.

e. f. g.

h.

i.   j.

kantong lahar; melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan pengendalian usaha pertambangan dengan Instansi terkait dan Pemerintah Kabupaten / Kota di wilayah sungai, kantong pasir, kantong lahar; meminta Pertimbangan kepada Bupati / Walikota atas permohonan izin; meminta Rekomendasi teknis atas permohonan izin kepada Dinas PL) Pengairan sesuai dengan kewenangannya serta menyampaikan permohonan izin pemakaian tanah bantaran, tanggul dan sempadan sungai untuk menunjang kegiatan usaha pertambangan (termasuk stock pile); meminta Rekomendasi teknis atas permohonan izin kepada PJT I sesuai dengan kewenangannya; meminta rekomendasi layak Lingkungan atas permohonan izin kepada Bapedal sesuai dengan ketentuan yang berlaku; menerima pertimbangan dari Bupati / Walikota, rekomendasi teknis dari PJT I, rekomendasi teknis dan atau izin penggunaan tanah bantaran, tanggul dan sempadan sungai dari Dinas PU Pengairan serta Rekomendasi layak lingkungan dari BAPEDAL; menolak atas permohonan izin dan atau menerbitkan dan memberitahukan izin eksploitasi dan pengangkutan BGG C kepada pemohon melalui Dinas Pendapatan dengan tembusan kepada instansi terkait, PJT I dan Pemerintah Kabupaten/ Kota; menetapkan besaran retribusi izin; melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi atas

-14-

(2) Tugas, Wewenang dan tanggung jawab Dinas PU Pengairan : a. memberikan Rekomendasi Teknis atas permintaan Dinas terhadap permohonan izin eksploitasi dan pengangkutan; b. memberikan persetujuan atau menolak atas permohonan izin pemakaian tanah bantaran, tanggul dan sempadan sungai dan tempat penimbunan sementara (stock pile); c. meneliti dan mengkoreksi peta / gambar situasi lokasi yang diajukan oleh pemohon; d. melaksanakan survey dan menetapkan lokasi permohonan izin untuk pemakaian tanah bantaran, tanggul dan sempadan sungai pada wilayah sungai, kantong pasir, kantong lahar; e. menerbitkan izin dan menetapkan besaran pembayaran retribusi dan menyampaikan tembusan izin kepada Dinas/  Instansi terkait; f. menyampaikan izin sebagaimana huruf (e) kepada pemohon melalui Dinas dan memberitahukan besaran retribusi izin pemakaian tanah bantaran, tanggul dan sempadan sungai; g. memberi saran / pertimbangan kepada Dinas untuk melakukan peringatan, penghentian sementara, pencabutan izin atas pelaksanaan pengendalian usaha pertambangan disertai dengan alasan dan pertimbangan teknis; h. melakukan koordinasi pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pengendalian usaha pertambangan baik secara tersendiri maupun bersama-sama dengan Instansi terkait dan PJT I;

-15-

perizinan, kepada Gubernur dengan tembusan kepada Dinas dan Dinas PU Pengairan termasuk balai sesuai ketentuan yang berlaku. (4) Tugas, Wewenang dan tanggungjawab Badan Pengendalian Dampak Lingkungan ( BAPEDAL): a. menolak atau memberikan rekomendasi layak lingkungan sebagaimana hasil penelitian dan rekomendasi UKL/UPL oleh Kabupaten/Kota atas permintaan Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku; b. melakukan koordinasi pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pengendalian usaha pertambangan baik secara tersendiri maupun bersama sama dengan instansi terkait; c. melakukan koordinasi penyelesaian kasus kasus lingkungan sebagai akibat penambangan bahan galian golongan C sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku. (5) Tugas, Wewenang dan tanggungjawab Dinas Koperasi: a. memberikan penyuluhan dibidang perkoperasian ; b. memberikan pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar dan pembubaran koperasi; c. memberikan pembinaan dibidang perkoperasian. (6) Tugas, Wewenang dan tanggungjawab PJT I: a. memberikan rekomendasi teknis atas permintaan Dinas terhadap permohonan izin yang diajukan oleh pemohon; b. memberikan rekomendasi teknis atas permintaan Dinas PU Pengairan terhadap izin pemakaian tanah bantaran, tanggul

-16-

h.

i.

  j.

menetapkan, memungut dan menerima biaya jasa pengelolaan Sumber Daya Air berupa biaya jasa penambangan BGG C dan sewa tanah yang berupa biaya   jasa pemakaian tanah bantaran, tanggul dan sempadan sungai kepada pemegang izin diwilayah kerjanya; memberi saran / pertimbangan kepada Dinas untuk melakukan peringatan, penghentian sementara, pencabutan izin atas pelaksanaan pengendalian usaha pertambangan disertai dengan alasan / pertimbangan teknis; melakukan koordinasi pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pengendalian usaha pertambangan baik secara tersendiri maupun bersama-sama dengan Instansi terkait.

(7) Tugas, wewenang dan tanggungjawab Bupati / Walikota : a. menetapkan Dinas / Instansi / Badan / Bagian / Bidang yang ditugaskan untuk membantu Dinas dalam melaksanakan proses permohonan izin; b. menerima dan meneliti berkas permohonan dan memberikan tanda terima kepada pemohon; c. melakukan penelitian administrasi dan teknis atas permohonan izin serta mengkoordinasikannya dengan Dinas PU. Pengairan (Balai PSAWS) dan PJT I (devisi); d. menyampaikan hasil penelitian administrasi dan teknis kepada dinas dilengkapi dengan berkas permohonan, berita acara hasil rapat koordinasi yang memuat pertimbangan penolakan atau diterimanya permohonan izin, menyampaikan tembusannya kepada Dinas PL) Pengairan melalui Balai PSAWS dan PJT I melalui Devisi serta menyampaikan

-17-

BAB VI KETENTUAN TEKNIS DAN PELAKSANAAN PENGANGKUTAN Pasal 11 (1) Untuk kelancaran kegiatan pengangkutan dari tempat penimbunan sementara (stock pile) dapat digunakan ban berjalan (belt conveyor). (2) Tidak dibenarkan menimbun, memuat, dan menggunakan alat mekanik sebagai alat bantu pada tempat lain diluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1). BAB VII EVALUASI PERIZINAN Pasal 12 (1) Untuk melaksanakan tertib administrasi dan teknis pelaksanaan usaha pertambangan dilaksanakan evaluasi; (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi pelaksanaan adminstrasi, teknis dan lingkungan sebagaimana yang telah dituangkan dalam surat izin. Pasal 13 (1) Evaluasi pelaksanaan administrasi, dilaksanakan dengan ketentuan :

teknis

dan

lingkungan

-18-

BAB VIII MEKANISME PEMBERIAN SANKSI Pasal 14 (1) Kepala Dinas dapat melakukan penghentian sementara atau pencabutan izin setelah mendapat laporan tertulis dari Bupati /  Walikota / Instansi terkait sehubungan dengan terjadinya pelanggaran administrasi dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1). (2) Penghentian sementara atau pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah terlebih dulu diberikan peringatan secara tertulis sampai 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi atau laporan tertulis dari Dinas/lnstansi dan atau Bupati  /Walikota. (3) Dalam jangka waktu 2 (dua) hari setelah diterimanya surat penghentian sementara pemegang izin tidak menghentikan kegiatan usaha pertambangan maka izin eksploitasi dan pengangkutan dicabut. (4) Dalam waktu 1 (satu) bulan setelah surat izin diterbitkan, pemegang izin tidak melakukan kegiatan usaha pertambangan, maka izin akan dicabut.

-19-

Pasal 17 Pembiayaan terhadap pembinaan, pengawasan dan penertiban dibebankan pada Dinas, Dinas PU Pengairan, PJT I, Pemerintah Kabupaten/ Kota. BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 18 Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Pasir disepanjang Sungai Kali Brantas, Kali Surabaya, Kali Porong dan Kali Marmoyo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku . Pasal 19 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubemur ini, sepanjang sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas. Pasal 20 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Jawa Timur.

LAMPIRAN PERATURAN GUBENUR JAWATIMUR TANGGAL : 30 AGUSTUS 2005 NOMOR : 36 TAHUN 2005

JANGKA WAKTU PROSES PERIZINAN USAHA PERTAMBANGAN BGG C WILAYAH SUNGAI.KANTONG PASIR DAN KANTONG LAHAR.

PJTI

1 hr

5 -3h r

2 hr

DINAS ESDM PROP 4a, 4b = 2 hari 7a=7b = 2 hari

7b = 2 hr

7b = 2 hr

2 hr 2 hr

DINAS PU PENGAIRAN

BAPEDAL PROP. 5b = 3hr

5b = 3 hr 1 hr 2 hr

9 = 7 hr 6a = 2 hari

PERUM JASA TIRTA I DIVISI Ia,

UPTD DIPENDA KAB/KOTA 8a = 2 hr

Dok. Informasi hukum-JDIH/2006 

8b = 1 hr

BUPATI/WALI KOTA 3 = 15 hari

PERMOHONAN IZIN ( E, P dan Bantaran ) Ia, Ib, 2,7a

DINAS PU PENGAIRAN/BALAI Ia, Ib