Perencanaan Sektoral Dan Makro

Perencanaan Menurut Dimensi Pendekatan dan Koordinasi PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL PERENCANAAN MENURUT DIMENSI PENDEKATAN DAN KOORDINASI Berdasarkan dimensi pendekatan dan koordinasi, perencanaan pembangunan terdiri dari : (a) perencanaan makro; (b) perencanaan sektoral; (c) perencanaan regional, dan (d) perencanaan mikro. Perencanaan pembangunan makro adalah perencanaan pembangunan nasional dalam skala makro atau menyeluruh. Dalam perencanaan makro ini dikaji berapa pesat pertumbuhan ekonomi dapat dan akan direncanakan, berapa besar tabungan masyarakat dan pemerintah akan tumbuh, bagaimana proyeksinya, dan hal-hal lainnya secara makro dan menyeluruh. Kajian ini dilakukan untuk menentukan tujuan dan sasaran yang mungkin dicapai dalam jangka waktu rencana, dengan memperhitungkan berbagai variabel ekonomi mikro. Perencanaan makro ini dilakukan dengan melihat dan memperhitungkan secara cermat keterkaitannya dengan perencanaan sektoral dan regional. Perencanaan sektoral adalah perencanaan yang dilakukan dengan pendekatan berdasarkan sektor. Yang dimaksud dengan sektor adalah kumpulan dari kegiatan-kegiatan atau program yang mempunyai persamaan ciri-ciri serta tujuannya. Pembagian menurut klasifikasi fungsional seperti sektor, maksudnya untuk mempermudah perhitungan-perhitungan dalam mencapai sasaran makro. Sektor-sektor ini kecuali mempunyai ciri-ciri yang berbeda satu sama lain, juga mempunyai daya dorong yang berbeda dalam mengantisipasi investasi yang dilakukan pada masing-masing sektor. Meskipun pendekatan ini menentukan kegiatan tertentu, oleh instansi tertentu, di lokasi tertentu, faktor lokasi pada dasarnya dipandang sebagai tempat atau lokasi kegiatan saja. Pendekatan ini berbeda dengan pendekatan perencanaan lainnya yang terutama bertumpu pada lokasi kegiatan. Perencanaan dengan dimensi pedekatan regional menitikberatkan pada aspek lokasi di mana kegiatan dilakukan. Pemerintah daerah mempunyai kepentingan yang berbeda dengan instansi-instansi di pusat dalam melihat aspek ruang di suatu daerah. Departemen/lembaga pusat dengan visi atau kepentingan yang bertitik berat sektoral melihat "lokasi untuk kegiatan", sedangkan pemerintah daerah dengan titik berat pendekatan pembangunan regional (wilayah/daerah) melihat "kegiatan untuk lokasi". Kedua pola pikir itu bisa saja menghasilkan hal yang sama, namun sangat mungkin menghasilkan usulan yang berbeda. Pemerintah daerah dalam merencanakan pembangunan daerah mengupayakan pendayagunaan ruang di daerahnya, mengisinya dengan berbagai kegiatan (jadi sektoral) sedemikian rupa sehingga menghasilkan alternatif pembangunan yang terbaik bagi daerah tersebut. Pilihan daerah terhadap alternatif yang tersedia dapat menghasilkan pertumbuhan yang tidak optimal dari sudut pandang sektor yang melihat kepentingan nasional secara sektoral. Berbagai pendekatan tersebut perlu dipadukan dalam perencanaan pembangunan nasional, yang terdiri dari pembangunan sektor-sektor di berbagai daerah, dan pembangunan daerah/wilayah yang bertumpu pada sektor-sektor. Perencanaan mikro adalah perencanaan skala rinci dalam perencanaan tahunan, yang merupakan penjabaran rencana-rencana baik makro, sektoral, maupun regional ke dalam

susunan proyek-proyek dan kegiatan-kegiatan dengan berbagai dokumen perencanaan dan penganggarannya. Secara operasional perencanaan mikro ini antara lain tergambar dalam Daftar Isian Proyek (DIP), Petunjuk Operasional (PO), dan rancangan kegiatan. Perencanaan ini merupakan unsur yang sangat penting, karena pada dasarnya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, baik untuk PJP II maupun yang tertulis dalam Repelita VI, seluruhnya diandalkan pada implementasi dari rencana-rencana di tingkat mikro. Efektivitas dan efisiensi yang menjadi masalah nasional sehari-hari dapat ditelusuri penanganannya dalam perencanaan dan pelaksanaan rencana di tingkat mikro.

Tugas Pokok & Fungsi Pasal 241 Direktorat Perencanaan Makro mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan penyusunan dan evaluasi perencanaan pembangunan nasional di bidang perencanaan makro, serta pemantauan dan penilaian atas pelaksanaannya. Pasal 242 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241, Direktorat Perencanaan Makro menyelenggarakan fungsi: 1. penyiapan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang perencanaan makro; 2. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang perencanaan makro; 3. penyusunan rencana pembangunan nasional dan rencana pendanaannya di bidang perencanaan makro dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan; 4. pengkajian kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang perencanaan makro; 5. pemantauan, evaluasi, dan penilaian kinerja pelaksanaan rencana pembangunan nasional di bidang perencanaan makro; 6. penyusunan rencana kerja pelaksanaan tugas dan fungsinya serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaannya; 7. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencana di lingkungan direktoratnya. Pasal 243

Direktorat Perencanaan Makro terdiri atas: a. Sub Direktorat Perencanaan Ekonomi Makro; b. Sub Direktorat Analisa Neraca Pembayaran; c. Sub Direktorat Analisa Ekonomi dan Statistik. Pasal 244 Sub Direktorat Perencanaan Ekonomi Makro mempunyai tugas menyiapkan konsep kebijakan dan rencana pembangunan di bidang ekonomi makro jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya. Pasal 245 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244, Sub Direktorat Perencanaan Ekonomi Makro menyelenggarakan fungsi: 1. pengembangan model ekonomi makro jangka pendek, menengah, dan panjang; 2. penyusunan proyeksi ekonomi makro jangka pendek, menengah, dan panjang; 3. pengkajian masalah dan dampak kebijakan moneter, fiskal dan sektor riil terhadap ekonomi makro; 4. pengkajian kebijakan ekonomi makro dalam rangka meningkatkan kualitas pertumbuhan, mempercepat pertumbuhan dengan tetap menjaga stabilitas; 5. penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang ekonomi makro; 6. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang ekonomi makro; 7. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program pembangunan di bidang ekonomi makro. Pasal 246 Sub Direktorat Analisa Neraca Pembayaran mempunyai tugas melaksanakan analisis dan pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang analisis neraca pembayaran, serta pelaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya. Pasal 247 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246, Sub Direktorat Analisa Neraca Pembayaran menyelenggarakan fungsi: 1. pengembangan model ekonomi neraca pembayaran; 2. penyusunan proyeksi neraca pembayaran;

3. analisis lingkungan eksternal yang mempengaruhi analisis neraca pembayaran; 4. pengkajian masalah dan dampak kebijakan moneter, fiskal dan sektor riil terhadap analisis neraca pembayaran; 5. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang analisis neraca pembayaran; 6. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas perkembangan analisis neraca pembayaran secara periodik. Pasal 248 Sub Direktorat Analisa Ekonomi dan Statistik mempunyai tugas melaksanakan analisis terhadap berbagai masalah di bidang ekonomi makro dan sosial ekonomi, penyiapan penyusunan rencana pembangunan nasional yang terkait dengan bidang ekonomi, sosial ekonomi, dan statistik, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya. Pasal 249 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248, Sub Direktorat Analisa Ekonomi dan Statistik menyelenggarakan fungsi: 1. pemantauan dan analisis perkembangan data statistik ekonomi dan sosial ekonomi; 2. analisis masalah-masalah ekonomi makro dan sosial ekonomi; 3. penyusunan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional yang terkait dengan bidang statistik ekonomi makro dan sosial ekonomi; 4. penyiapan dan penyusunan rencana pendanaan pembangunan di bidang statistik ekonomi makro dan sosial ekonomi; 5. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program pembangunan di bidang statistik dan indikator pembangunan.

1. 1. 1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Di dalam melakukan pembangunan, setiap Pemerintaah memerlukan perencanaan yang akurat serta diharapkan dapat melakukan evaluasi terhadap pembangunan yang dilakukannya. Seiring dengan semakin pesatnya pembangunan bidang ekonomi, maka terjadi peningkatan permintaan data dan indikatorindikator yang menghendaki ketersediaan data sampai tingkat Kabupaten/ Kota. Data dan indikator-indikator pembangunan yang diperlukan adalah yang sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Struktur perencanaan pembangunan diIndonesia berdasarkan hirarki dimensi waktunya berdasarkan Undang-Undang Nomor25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dibagi menjadiperencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek (tahunan),sehingga dengan Undang-Undang ini kita mengenal satu bagian penting dariperencanaan wilayah yaitu apa yang disebut sebagai rencana pembangunan daerah,yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-D), Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sertaRencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) dan RencanaKerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) sebagai kelengkapannya. B. Rumusan Masalah Rumusan masalah yang akan dibahas pada bab pembahasan yaitu : 1. Apakah yang dimaksud denganPerencanaan? 2. Apa sajakah sasaran pendekatan dalam pembangunan? 3. Apa sajakan tujuan perencanaan? 4. Apa sajakah manfaat perencanaan ? 5. Bagaimanakah langkah-langkah dan syarat perencanaan ? 6. Apakah yang dimaksud ruang lingkup perencanaan ? 7. Apa sajakah klasifikasi perencanaan ? 8. Bagaimanakah tahapan perencanaan ? 9. Apa sajakah unsur – unsur pokok perencanaan pembangunan ? 10. Bagaimanakah proses dan siklus perencanaan pembangunan ? 2. 2. 2 C. Tujuan Penulisan 1. Mengetahui defenisi perencanaan. 2. Mengetahui sasaran pendekatan dalam pembangunan. 3. Mengetahui tujuan perencanaan. 4. Mengetahui manfaat perencanaan 5. Mengetahui

langkah-langkah dan syarat perencanaan 6. Mengetahui ruang lingkup perencanaan 7. Mengetahui klasifikasi perencanaan 8. Mengetahui tahapan perencanaan 9. Mengetahui unsur – unsur pokok perencanaan pembangunan 10. Mengetahui proses dan siklus perencanaan pembangunan D. Manfaat Penulisan 1. Mahasiswa dapat mengetahui pengertian perencanaan. 2. Mahasiswa dapat mengetahui pendekatan dalam pembangunan. 3. Mahasiswa mampu menyebutkan tujuan perencanaan. 4. Mahasiswa dapat mengetahui manfaat perencanaan. 5. Mahasiswa dapat mengetahui langkah-langkah dan syarat perencanaan. 6. Mahasiswa dapat mengetahui ruang lingkup perencanaan. 7. Mahasiswa mampu menyebutkan klasifikasi perencanaan ? 8. Mahasiswa mampu menyebutkan tahapan perencanaan ? 9. Mahasiswa dapat mengetahui unsur – unsur pokok perencanaan pembangunan ? 10. Mahasiswa dapat mengetahui proses dan siklus perencanaan pembangunan ? . 3. 3. 3 BAB II PEMBAHASAN Pengertian Perencanaan Perencanaan adalah sejumlah kegiatan yang ditentukan sebelumnya untuk dilaksanakan pada suatau periode tertentu dalam rangka tujuan yang ditetapkan. Sedangkan menurut para ahli adalah : Bintarao Tjokroaminoto ialah proses mempersiapkan kegiatan kegiatan secara sistematis yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Secara rinci Tjokroamidjojo (1977) menguraikan tahap-tahap dalam suatu proses perencanaan yang meliputi penyusunan rencana, penyusunan program rencana, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Pertama, penyusunan rencana meliputi unsurunsur tinjauan keadaan (review) yang dapat berupa tinjauan sebelum memulai suatu rencana maupun tinjauan terhadap pelaksanaan rencana sebelumnya. Pada tahap ini pula dilakukan perkiraan keadaan masa yang akan dilalui rencana (forecasting), karena itu dibutuhkan berbagai informasi untuk mengetahui kemungkinan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Informasi yang diperlukan dapat berupa data statistik dan hasil penelitian terdahulu yang relevan.Setelah semua perkiraan dilakukan, maka selanjutnya penetapan tujuan rencana (plan objectives) dan pemilihan cara- cara pencapaian tujuan rencana.Unsur kegiatan berikutnya adalah mengidentifikasi kebijakan (policy) yang perlu dilakukan.Operasionalisasi unsur ini perlu didasarkan pada pilihan alternatif terbaik dan skala prioritas.Setelah seluruh unsur kegiatan dinilai tuntas, maka unsur kegiatan yang terakhir dari tahapan penyusunan rencana adalah pengambilan keputusan (decision making) sebagai persetujuan atas suatu rencana. Kedua, penyusunan program rencana yang dilakukan melalui perumusan yang lebih terperinci mengenai tujuan atau sasaran dalam jangka waktu tertentu, suatu perincian jadwal kegiatan, jumlah dan jadwal pembiayaan serta penentuan lembaga atau kerja sama antarlembaga mana yang akan melakukan program-program pembangunan. Tahap ini seringkali perlu dibantu dengan penyusunan suatu tahap flow chart, operation plan atau network plan. Ketiga, pelaksanaan rencana (implementasi). Implementasi menurut Salusu (1996), adalah seperangkat kegiatan yang dilakukan menyusul suatu keputusan, atau dengan kata lain dapat dikatakan sebagai operasionalisasi dari berbagai aktivitas guna mencapai sasaran tertentu. 4. 4. 4 Keempat, pengawasan atas pelaksanaan rencana yang bertujuan untuk mengusahakan supaya pelaksanaan rencana berjalan sesuai dengan rencana, apabila terdapat penyimpangan maka perlu diketahui seberapa jauh penyimpangan tersebut dan apa sebabnya serta

dilakukannya tindakan korektif terhadap adanya penyimpangan. Untuk maksud tersebut, maka diperlukan suatu sistem monitoring dengan mengusahakan pelaporan dan feedback yang baik daripada pelaksana rencana. Berdasarkan pelakunya, pengawasan dapat dibedakan ke dalam empat macam jenis pengawasan, yakni pengawasan melekat, pengawasan fungsional, pengawasan masyarakat, dan pengawasan legislatif. Pengawasan melekat adalah pengawasan terhadap program yang dilakukan secara langsung oleh atasan terhadap bawahannya yang bersifat preventif dan represif serta kontinue. Sementara pengawasan fungsional dilaksanakan oleh aparat baik secara internal maupun eksternal yang ditunjuk khusus (exclusively assigned) untuk melakukan audit secara independen. Lain halnya dengan pengawasan masyarakat yang merupakan bentuk kontrol sosial baik secara langsung maupun dalam bentuk pemberitaan melalui media massa. Sedangkan pengawasan legislatif yaitu pengawasan yang dilakukan oleh lembaga legislatif yang memang memiliki fungsi pengawasan, selain fungsi legislasi dan anggaran. Kelima, evaluasi untuk membantu kegiatan pengawasan, yang dilakukan melalui suatu tinjauan yang berjalan secara terus menerus (concurrent review). Di samping itu, evaluasi juga dapat dilakukan sebagai pendukung tahap penyusunan rencana yakni evaluasi sebelum rencana dimulai dan evaluasi tentang pelaksanaan rencana sebelumnya. Dari hasil evaluasi ini dapat dilakukan perbaikan terhadap perencanaan selanjutnya atau penyesuaian yang diperlukan dalam (pelaksanaan) perencanaan itu sendiri. Dalam pengertian tersebut, terkandung makna bahwa pada hakekatnya aspek perencanaan senantiasa terdapat dalam setiap jenis usaha manusia. Perencanaan adalah suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya (maximum out put) dengan memberdayakan sumber daya yang ada agar tujuan dapat tercapai secara efisien dan efektif. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa perencanaan tidak dapat terlepas dari kegiatan pengambilan keputusan dan penentuan faktorfaktor lain yang berpengaruh terhadap pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. 5. 5. 5 Prajudi Atmosudirdja mendefinisikan perencanaan ialah perhitungan dan penentuan tentang sauatu yang akan dijalankan dalam rangka mencapai tujuan tertentu , siapa yang melakukan , bilamana, di mana, dan bagaimana cara melakukanya. Handoko( 2003) meliputi (1)pemilihan atau penetapan tujuan tujuan organisasi., (2) penentuan strategi , kebijakan , proyek, program , prosedur, metode, system, anggaran, dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Perencanaan pada hakikatnya adalah sauatu proses pengambilan keputusan atas sejumlah alternatife mengenai sasaran dan cara cara yang kan dilaksanakan di masa yang akan datang guna mencapai tujuan yang dikehendaki serta pemantauan dan penilaian atas hasil pelaksanaannya yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa yang disebut perencanaan adalah kegiatan yang dilakukan di masa ynag akan datang untuk mencapai tujuan. Dari definisi perencanaan mengandunmg unsure unsur (1) sejumlah kegiatan yang ditetapkan sebelumnya, (2)adanya proses, (3) hasil yang ingin dicapai, dan (4) menyangkut masa depan dalam waktu tertentu. Perencanaan tidak terlepas dari unsur pelaksanaan termasuk pematauan , penilaian, dan pelaporan. Pengawasan diperlukan dalam perencanaan agar tidak terjadi penyimpanagan penyimpangan pengawasan dalam perencanaan dapat dilakukan secara preventif dan respresif. Pengawasan preventif

merupakan pengawasa yang melekat dengan perencanaanya, sedangkan pengawasan represif merupakan pengawasan fungsional atas perencanaan rencana, baik yang dilakukan secara internal maupun eksternal oleh aparat pengawas yang ditugasi. Selanjutnya keempat fungsi dapat dideskripsikan sebagai berikut. Perencanaan merupakan proses yang sitematis dalam mengambil keputusan tentang tindakan yang akan dilakukan pada waktu yang akan datang. Perencanaan juga merupakan kumpulan kebijakan yang secara sistematis disusun dan dirumuskan berdasarkan data yang dipertanggungjawabkan serta dapat digunakan sebagai pedoman kerja. Perencanaan program pendidikan sedikitnya memiliki dua fungsi, fungsi yang utama, pertama, perencanaan merupakan upaya sistematis yang menggambarkan penyusuanan rangkaian tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan organiosasi atau lembagadenagn mempertimbangkan sumber sumber yang tersediia atau sumber asumber yang dapat dilakukan. Kedua, perencanaan meruoakan kegiatan untuk mengarahkan atau menggunakan sumbner sumber terbatas secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. 6. 6. 6 Menurut Arthur W. Lewis (1965), Perencanaan pembangunan sebagai suatu kumpulan kebijaksanaan dan program pembangunan unutk merangsang masyarakat dan seasta untuk menggunakan sumberdaya yang tersedia secara lebih produktif. Menurut M. L. Jhingan (1984), menyatakan bahwa Perencanaan pembangunan pada dasarnya merupakan pengendalian dan pengaturan perekonomian dengan sengaja oleh suatu penguasa (pemerintah) pusat untuk mencapai suatu sasaran dan tujuan tertentu di dalam jangka waktu tertentu pula. Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) adalah suatu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan jangka panjang, jangka menegah dan tahunan, yang dilaksanakan oleh unsure peyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Pendekatan Dalam Pembangunan 1. Teori Modernisasi Modernisasi dapat dipahami sebagai sebuah upaya tindakan menuju perbaikan dari kondisi sebelumnya. Selain upaya, modernisasi juga berarti proses yang memiliki tahapan dan waktu tertentu dan terukur. Modernisasi memiliki asumsi dasar yang menjadi pangkal hipotesisnya dalam menawarkan rekayasa pembangunan.Pertama, kemiskinan dipandang oleh Modernisasi sebagai masalah internal dalam sebuah negara (Arief Budiman, 2000:18). Kemiskinan dan problem pembangunan yang ada lebih merupakan akibat dari keterbelakangan dan kebodohan internal yang berada dalam sebuah negara, bukan merupakan problem yang dibawa oleh faktor dari luar negara. Jika ada seorang warga yang miskin sehingga ia tidak mampu mencukupi kebutuhan gizinya, maka penyebab utama dari fakta tersebut adalah orang itu sendiri dan negara dimana orang tersebut berada, bukan disebabkan orang atau negara lain. Artinya, yang paling pantas dan layak melakukan penyelesaian masalah atas kasus tersebut adalah orang dan negara dimana orang itu berada, bukan negara lain. Kedua, muara segala problem adalah kemiskinan, pembangunan berarti perang terhadap kemiskinan.Jika pembangunan ingin berhasil, maka yang kali pertama harus dilakukan adalah menghilangkan kemiskinan dari sebuah negara.Cara paling tepat

7. 7. 7 menurut Modernisasi untuk menghilangkan kemiskinan adalah dengan ketersediaan modal untuk melakukan investasi.Semakin tinggi tingkat investasi di sebuah negara, maka secara otomatis, pembangunan telah berhasil, (Mansour Fakih, 2002:44-47). Teori Modernisasi adalah teori pembangunan yang menyatakan bahwa pembangunan dapat dicapai melalui mengikuti proses pengembangan yang digunakan oleh negaranegara berkembang saat ini. Teori tindakan Talcott Parsons 'mendefinisikan kualitas yang membedakan "modern" dan "tradisional" masyarakat.Pendidikan dilihat sebagai kunci untuk menciptakan individu modern. Teknologi memainkan peran kunci dalam teori pembangunan karena diyakini bahwa teknologi ini dikembangkan dan diperkenalkan kepada negara-negara maju yang lebih rendah akan memacu pertumbuhan ekonomi. Salah satu faktor kunci dalam Teori Modernisasi adalah keyakinan bahwa pembangunan memerlukan bantuan dari negaranegara maju untuk membantu negara-negara berkembang untuk belajar dari perkembangan mereka. Dengan demikian, teori ini dibangun di atas teori bahwa ada kemungkinan untuk pengembangan yang sama dicapai antara negara maju dan dikembangkan lebih rendah. 2. Teori Dependensi (Ketergantungan). Teori Dependensi lahir atas respon ilmiah terhadap pendapat kaum Marxis Klasik tentang pembangunan yang dijalankan di negara maju dan berkembang.Aliran neo- marxisme yang kemudian menopang keberadaan teori Dependensi ini.Tokoh utama dari teori Dependensi adalah Theotonio Dos Santos dan Andre Gunder Frank.Theotonio Dos Santos sendiri mendefinisikan bahwa ketergantungan adalah hubungan relasional yang tidak imbang antara negara maju dan negara miskin dalam pembangunan di kedua kelompok negara tersebut.Dia menjelaskan bahwa kemajuan negara Dunia Ketiga hanyalah akibat dari ekspansi ekonomi negara maju dengan kapitalismenya. Jika terjadi sesuatu negatif di negara maju, maka negara berkembang akan mendapat dampak negatifnya pula. Sedangkan jika hal negatif terjadi di negara berkembang, maka belum tentu negara maju akan menerima dampak tersebut. Sebuah hubungan yang tidak imbang. Artinya, positifnegatif dampak berkembang pembangunan di negara maju akan dapat membawa dampak pada negara, (theotonio dos santos, review, vol. 60, 231). 8. 8. 8 Enam bagian pokok dari teory independensi adalah : 1. Pendekatan Keseluruhan Melalui Pendekatan Kasus. Gejala ketergantungan dianalisis dengan pendekatan keseluruhan yang memberi tekanan pada sisitem dunia. Ketergantungan adalah akibat proses kapitalisme global, dimana negara pinggiran hanya sebagai pelengkap. Keseluruhan dinamika dan mekanisme kapitalis dunia menjadi perhatian pendekatan ini. 2. Pakar Eksternal Melawan Internal. Para pengikut teori ketergantungan tidak sependapat dalam penekanan terhadap dua faktor ini, ada yang beranggapan bahwa faktor eksternal lebih ditekankan, seperti Frank Des Santos. Sebaliknya ada yang menekan factor internal yang mempengaruhi/ menyebabkan ketergantungan, seperti Cordosa dan Faletto. 3. Ekonomi Melawan Analisi Sosiopolitik. Raul Plebiech memulainya dengan memakai analisis ekonomi dan penyelesaian yang ditawarkanya juga bersifat ekonomi. AG Frank seorang ekonom, dalam analisisnya memakai disiplin ilmu sosial lainya, terutama sosiologi dan politik. Dengan demikian teori ketergantungan dimulai sebagai masalah ekonomi kemudian berkembang menjadi analisis sosial politik dimana analisis ekonomi hanya merupakan bagian dan pendekatan yang multi

dan interdisipliner analisis sosiopolitik menekankan analisa kelas, kelompok sosial dan peran pemerintah di negara pinggiran. 4. Kontradiksi Sektoral/Regional Melawan Kontradiksi Kelas. Salah satu kelompok penganut ketergantungan sangat menekankan analisis tentang hubungan negara- negara pusat dengan pinggiran ini merupakan analisis yang memakai kontradiksi regional. Tokohnya adalah AG Frank. Sedangkan kelompok lainya menekankan analisis klas, seperti Cardoso. 5. Keterbelakangan Melawan Pembangunan. Teori ketergantungan sering disamakan dengan teori tentang keterbelakangan dunia ketiga. Seperti dinyatakan oleh Frank. Para pemikir teori ketergantungan yang lain seperti Dos Santos, Cardoso, Evans menyatakan bahwa ketergantungan dan pembangunan bisa berjalan seiring. Yang perlu dijelaskan adalah sebab, sifat dan keterbatasan dari pembangunan yang terjadi dalam konteks ketergantungan. 6. Voluntarisme Melawan Determinisme. Penganut marxis klasik melihat perkembangan sejarah sebagai suatu yang deterministic. Masyarakat akan berkembang sesuai tahapan dari feodalisme ke kapitalisme dan akan kepada sosialisme. Penganut Neo 9. 9. 9 Marxis seperti Frank kemudian mengubahnya melalui teori ketergantungan. Menurutnya kapitalisme negara-negara pusat berbeda dengan kapitalisme negara pinggiran. Kapitalisme negara pinggiran adalah keterbelakangan karena itu perlu di ubah menjadi negara sosialis melalui sebuah revolusi. Dalam hal ini Frank adalah penganut teori voluntaristik. 3. Teori Artikulasi Teori ini menyikapi kegagalan kapitalisme yang dilakukan di negara satelit, karena kapitalisme dapat berhasil dilakukan di negara maju. Minimal adadua alasan utama yang menyebabkan kapitalisme gagal membawa negara berkembang untuk mencapai kemajuan dalam pembangunan yang dilakukannya. Dua hal itu adalah kegagalan cara dan proses produksi di negara satelit. 1. Kegagalan proses produksi di negara satelit Teori ini berpendapat bahwa negara satelit telah gagal memahami proses industrialisasi yang dicontohkan oleh negara maju. Pemahaman yang salah atas kapitalisme ini kemudian menbawa kegagalan dalammewujudkan kapitalisme dengan melakukan industrialisasi dalam negeri.Disinilah yang dimaksud dengan kegagalan dalam pembangunan menurut teori Artikulasi. Negara Dunia Ketiga gagal mengartikulasikan profil kemajuan dan kemandirian ekonomi yang telah tercapai di negara maju dengan kapitalisasi ekonominya, sehingga kegagalan inimembawa negara satelit tetap menjadi negara miskin. 2. Kesalahan cara produksi Industrialiasi yang berjalan di negara satelit mengalami kesalahan dalam hal produksi (made of production), sehingga pemanfaatan sumberdaya alamtidak dilakukan secara maksimal untuk menghasilkan produk barang industri.Kesalahan cara produksi ini menyebabkan kapitalisme di negara satelit tidak berjalan dan berkembang secara murni, sehingga pembangunan tidak berhasilmembawa kemajuan bagi negara tersebut. Kegagalan cara produksi di negara Dunia Ketiga ini terjadi karena keterbatasan teknologi industri yang dikuasai oleh para tenaga ahli di negara Dunia Ketiga. Dengan terbatas dan sedikitnya teknologi industri yagng dikuasai, maka produk industri 10.10. 10 yangdihasilkan oleh industri negara Dunia Ketiga tetap akan mengalamikekalahan dalam persaingan di pasar konsumsi dengan produk yang dihasilkan oleh industri negara maju. Dengan tidak lakunya barangbarang produk industri negara Dunia Ketiga,maka pertumbuhan pendapatan industri-industri domestik akan cenderung rugi atau hanya

mendapatkan laba yang minim, sehingga dengan keuntungan terbatas tersebut, karyawan dan para pekerja akan terbatas mendapatkan pendapatan dari kerja yang telah mereka lakukan. Jika pendapatan rendah, maka kemampuan konsumsi juga rendah. Maka negara Dunia Ketiga tetap masih berada dalamketerbelakangan jika tidak mampu merubah cara produksi industri yangada didalam negaranya. Cara tercepat untuk merubahnya adalah dengan menguasai teknologi industri yang sangat menentukan mutu produk industri itu sendiri. Tokoh teori ini adalah Claude Meillassoux dan Pierre Philippe Rey, keduanya adalah antropolog yang berasal dari Perancis,(Arief Budiman, 2000: 103-107). Tujuan Perencanaan 1. Standar pengawasan yaitu mencocokan pelaksanaan dengan perencanaannya. 2. Mengetahui kapan pelaksanaan dan selesainya suatu kegiatan 3. Mengetahui siapa saja yang terlibat (stuktur organisasinya) baik kualifikasinya maupunkauntitasnya. 4. Mendapatkan kegiatan kegiatan yang tidak produktif dan menghemat biaya tenaga dan waktu. 5. Meminimalkan kegiatan kegiatan yang tidak produktif dan menghemat biaya, tenaga, dan waktu. 6. Memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai kegiatan pekerja. 7. Menyerasikan dan memadukan beberapa subkegiatan. 8. Mendeteksi hambatan kesulitan yang bakal ditemui 9. Mengarahkan pada percapaian tujuan. Manfaat perencanaan 1. Standar pelaksaanaan dan pengawasan 2. Pemilihan berbagai alternative terbaik. 3. Penyusunan skala prioritas , baik sasaran mauopun kegiatan, 4. Menghemat pemanfaatan sumber daya organisasi’ 5. Alat memudahkan dalam berkordinasi dengn pihak terkait 11.11. 11 6. Alat untuk meminimalkan pekerjaan tidak pasti. Langkah-langkah dan Syarat Perencanaan Langkah-langkah dalam perencanaan meliputi hal-hal sebagai berikut: 1. Menentukan dan merumuskan tujuan yang hendak dicapai. 2. Meneliti masalah-masalah atau pekerjaan-pekerjaan yang akan dilakukan. 3. Mengumpulkan data dan informasi-informasi yang diperlukan. 4. Menentukan tahap-tahap atau rangkaian tindakan. 5. Merumuskan bagaimana masalah-masalah itu akan dipecahkan dan bagaimana pekerjaan-pekerjaan itu akan diselesaikan. Syarat-syarat perencanaan antara lain sebagai berikut: a. Perencanaan harus didasarkan atas tujuan yang jelas. b. Bersifat sederhana, realistis, dan praktis. c. Terinci, memuat segala uraian serta klasifikasi kegiatan dan rangkaian tindakan sehingga mudah dipedomani dan dijalankan. d. Memiliki fleksibilitas sehinggga disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi dan situasi sewaktu-waktu. e. Terdapat pertimbangan antara bermacammacam bidang yang akan digarap dalam perencanaan itu, menurut urgensinya masing-masing. f. Diusahakan agar sedapat mungkin tidak terjadi adanya duplikasi pelaksanaan. Ciri-ciri dari suatu perencanaan pembangunan : a. Usaha yang dicerminkan dalam rencana untuk mencapai perkembangan sosial ekonomi yang mantap (steady socialeconomic growth). Hal ini dicerminkan dalam usaha pertumbuhan ekonomi yang positif. b. Usaha yang dicerminkan dalam rencana untuk meningkatkan pendapatan per kapita. c. Usaha untuk mengadakan perubahan struktur ekonomi. Hal ini seringkali disebut sebagai usaha diversifikasi ekonomi. d. Usaha perluasan kesempatan kerja. e. Usaha pemerataan pembangunan sering disebut sebagai distributive justice. f. Usaha pembinaan lembaga-lembaga ekonomi masyarakat yang lebih menunjang kegiatan-kegiatan pembangunan. g. Usaha secara terus menerus menjaga stabilitas ekonomi.

12.12. 12 Ruang Lingkup Perencanaan Perencanaan dari Dimensi Waktu a. Perencanaan Jangka Panjang (Long Term Planning) Perencanaan ini meliputi jangka waktu 10 tahun ke atas.Dalam perencanaan ini belum di tampilkan sasaran-sasaran yang bersifat kuantitatif, tetapi lebih kepada proyeksi atau prespektif atas keadaan ideal yang diinginkan dan pencapaian keadaan yang bersifat fundamental. Contoh, Propenas. b. Perencanaan Jangka Menengah (Medium Term Planning) Perencanaan ini meliputi jangka waktu antara tiga sampai delapan tahun. Di Indonesia umumnya lima tahun. Perencanaan jangka menengah ini merupakan penjabaran atau uraian perencanaan jangka panjang.Walaupun perencanaan jangka menengah ini masih bersifat umum, tetapi sudah ditampilkan saran-saran yang diproyeksikan secara kuantitatif. Contoh, Propeda. c. Perencanaan Jangka Pendek (Short Term Planning) Jangka waktunya kurang maksimal satu tahun.Perencanaan jangka pendek tahunan (annual plann) disebut juga perencanaan (annual operational planning).Contoh, Proyek-proyek. Klasifikasi Perencanaan Perencanaan pembangunan dapat diklasifikasi berdasarkan beberapa dimensi, diantaranya: dimensi pendekatan dan koordinasi, dimensi waktu, dan dimensi arus penyunan. Ketiga klasifikasi ini akan diuraikan pada pembahasan berikut ini. I. Dimensi pendekatan dan koordinasi Pertama, perencanaan pembangunan makro adalah perencanaan pembangunan nasional dalam skala menyeluruh. Dalam perencanaan makro ini dikaji berapa pesat pertumbuhan ekonomi dapat dan akan direncanakan, berapa besar tabungan masyarakat dan pemerintah akan tumbuh, bagaimana proyeksinya, da-n hal-hal lainnya secara makro dan menyeluruh. Kajian ini dilakukan untuk menentukan tujuan dan sasaran yang mungkin dicapai dalam jangka waktu rencana, dengan memperhitungkan berbagai variabel ekonomi mikro.Perencanaan makro ini dilakukan dengan melihat dan memperhitungkan secara cermat keterkaitannya dengan perencanaan sektoral dan regional. Kedua, perencanaan sektoral adalah perencanaan yang dilakukan dengan pendekatan berdasarkan sektor.Yang dimaksud dengan sektor adalah kumpulan dari kegiatan-kegiatan 13.13. 13 atau program yang mempunyai persamaan ciri-ciri serta tujuannya.Pembagian menurut klasifikasi fungsional seperti sektor, maksudnya untuk mempermudah perhitungan- perhitungan dalam mencapai sasaran makro. Sektor-sektor ini kecuali mempunyai ciri-ciri yang berbeda satu sama lain, juga mempunyai daya dorong yang berbeda dalam mengantisipasi investasi yang dilakukan pada masing-masing sektor. Meskipun pendekatan ini menentukan kegiatan tertentu, oleh instansi tertentu, di lokasi tertentu, faktor lokasi pada dasarnya dipandang sebagai tempat atau lokasi kegiatan saja.Pendekatan ini berbeda dengan pendekatan perencanaan lainnya yang terutama bertumpu pada lokasi kegiatan. Ketiga, perencanaan dengan dimensi pedekatan regional menitikberatkan pada aspek lokasi di mana kegiatan dilakukan.Pemerintah daerah mempunyai kepentingan yang berbeda dengan instansi-instansi di pusat dalam melihat aspek ruang di suatu daerah.Departemen/lembaga pusat dengan visi atau kepentingan yang bertitik berat sektoral melihat lokasi untuk kegiatan, sedangkan pemerintah daerah dengan titik berat pendekatan pembangunan regional (wilayah/daerah) melihat kegiatan untuk lokasi. Kedua pola pikir itu dapat saja menghasilkan hal yang sama, namun sangat mungkin menghasilkan usulan yang berbeda. Pemerintah daerah dalam merencanakan pembangunan daerah mengupayakan pendayagunaan ruang di daerahnya, mengisinya dengan berbagai

kegiatan sedemikian rupa sehingga menghasilkan alternatif pembangunan yang terbaik bagi daerah tersebut.Pilihan daerah terhadap alternatif yang tersedia dapat menghasilkan pertumbuhan yang tidak optimal dari sudut pandang sektor yang melihat kepentingan nasional secara sektoral.Berbagai pendekatan tersebut perlu dipadukan dalam perencanaan pembangunan nasional, yang terdiri dari pembangunan sektor-sektor di berbagai daerah, dan pembangunan daerah yang bertumpu pada sektor-sektor. Keempat, perencanaan mikro adalah perencanaan skala rinci dalam perencanaan tahunan, yang merupakan penjabaran rencana-rencana baik makro, sektoral, maupun regional ke dalam susunan proyek-proyek dan kegiatan-kegiatan dengan berbagai dokumen perencanaan dan penganggarannya. Secara operasional perencanaan mikro ini antara lain tergambar dalam Daftar Isian Proyek (DIP), Petunjuk Operasional (PO), dan rancangan kegiatan. Perencanaan ini merupakan unsur yang sangat penting, karena pada dasarnya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.Efektivitas dan efisiensi yang menjadi masalah nasional sehari-hari dapat ditelusuri penanganannya dalam perencanaan dan pelaksanaan rencana di tingkat mikro. 14.14. 14 II. Dimensi waktu Perencanaan pembangunan yang didasarkan oleh periode waktu terdiri atas tiga klasifikasi umum.Pertama, perencanaan jangka panjang.Perencanaan jangka panjang sekitar 10 sampai dengan 25 tahun.Perencanaan ini bukan merupakan pedoman kerja yang siap pakai, melainkan keputusan kekuasaan tertinggi yang lebih bersifat dorongan atau motivasi.Jenis perencanaan yang demikian ini bersifat berkesinambungan, tidak dapat diputus-putus.Perencanaan pengentasan kemiskinan, perencanaan keluarga berencana, dan proyek jalan raya merupakan contoh sederhana dari perencanaan jangaka panjang. Kedua, Sementara perencanaan jangka menengah lazim disebut Repelita, oleh karena periodesasinya dalam kurun waktu 5 tahunan.Perencanaan jangka menengah biasanya dikaitkan dengan kebutuhan secara politis karena jangka waktu disesuaikan dengan jabatan pemerintah yang sedang berjalan. Ketiga, perencanaan jangka pendek.Perencanaan jangka pendek sering juga dikenal dengan istilah rencana operasional tahunan yang hanya memiliki kurun waktu 1 tahun.Jenis perencanaan ini merupakan operasionalisasi atau penjabaran dari perencanaan jangka menengah ke dalam perencanaan tahunan yang biasanya disesuaikan dengan kemampuan atau kondisi riil suatu daerah tertentu.Kemampuan yang dimaksudkan di sini terkait dengan anggaran (budget) yang populer disebut APBN dan APBD.Dalam pandangan Lewis (1994), rencana tahunan merupakan rencana pengontrol dengan pengertian bahwa ini adalah tahun dimana tahun demi tahun menyesuaikan sumber-sumber daya dengan hasil-hasil yang dapat diperoleh.Singkatnya dalam pandangan Lewis bahwa rencana tahunan merupakan sebuah dokumen operasi.Dengan demikian, sasaran dalam perencanaan jangka pendek tidak menyimpang dari frame work kebijakan yang telah ditentukan dalam perencanaan jangka menengah dan jangka panjang. III. Dimensi arus penyusunan Berdasarkan prosesnya, perencanaan ini dibagi menjadi perencanaan dari bawah ke atas (bottom-up planning) dan perencanaan dari atas ke bawah (top-downplanning).Perencanaan dari bawah ke atas dianggap sebagai pendekatan perencanaan yang seharusnya diikuti karena dipandang lebih didasarkan pada kebutuhan nyata.Pandangan ini timbul karena perencanaan dari bawah ke atas ini dimulai prosesnya dengan mengenali kebutuhan di tingkat masyarakat

15.15. 15 yang secara langsung yang terkait dengan pelaksanaan dan mendapat dampak dari kegiatan pembangunan yang direncanakan. Sedangkan perencanaan dari atas ke bawah adalah pendekatan perencanaan yang menerapkan cara penjabaran rencana induk ke dalam rencana rinci. Rencana rinci yang berada di bawah adalah penjabaran rencana induk yang berada di atas.Pendekatan perencanaan sektoral acapkali ditunjuk sebagai pendekatan perencanaan dari atas ke bawah, karena target yang ditentukan secara nasional dijabarkan ke dalam rencana kegiatan di berbagai daerah di seluruh Indonesia yang mengacu kepada pencapaian target nasional tersebut.Pada tahap awal pembangunan, pendekatan perencanaan ini lebih dominan, terutama karena masih serba terbatasnya sumber daya pembangunan yang tersedia. Di dalam implementasinya tidak terdapat lagi penerapan penuh pendekatan dari atas ke bawah.Beberapa pertimbangan, misalnya ketersediaan tabungan pemerintah sebagai sumber pembiayaan pembangunan dan kepentingan sektoral nasional, masih menuntut penerapan pendekatan dari atas ke bawah. Namun, kini pendekatan tersebut tidak lagi sepenuhnya dijalankan karena proses perencanaan rinci menuntut peran serta masyarakat. Untuk itu, diupayakan untuk memadukan pendekatan perencanaan dari atas ke bawah dengan perencanaan dari bawah ke atas. Secara operasional pendekatan perencanaan tersebut ditempuh melalui mekanisme yang disebut Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah (P5D) dengan memanfaatkan forum-forum Musyawarah Pembangunan (Musbang) Desa, Musbang Kecamatan, Rapat Koordinasi Pembangunan (Rakorbang) Dati II, Rakorbang Dati I, Konsultasi Regional Pembangunan (Konregbang), yaitu Dati I sepulau/kawasan, dan puncaknya terjadi pada Konsultasi Nasional Pembangunan (Konasbang). Di setiap tingkat diupayakan untuk mengadakan koordinasi perencanaan sektoral dan regional.Usulan atau masalah yang lintas wilayah atau lintas sektoral yang tidak dapat diselesaikan di suatu tingkat dibawa ke tingkat di atasnya. Proses berjenjang ini diharapkan dapat mempertajam analisis di berbagai tingkat forum konsultasi perencanaan pembangunan tersebut. Dengan demikian, perencanaan dari atas ke bawah yang memberikan gambaran tentang perkiraan-perkiraan dan kemungkinan-kemungkinan yang ada diinformasikan secara berjenjang, sehingga proses perencanaan dari bawah ke atas diharapkan sejalan dengan yang ditunjukkan dari atas ke bawah. 16.16. 16 Tahapan Perencanaan: Tiga Model Dasar 1. Model Pertumbuhan Agregat: Memproyeksikan Variabel-variabel Makro Model perencanaan pertama dan pemula yang digunakan hampir semua oleh negara berkembang adalah model pertumbuhan agregat. (aggregate growth model). Model ini mengulas perekonomian secara keseluruhan dengan menggunakan variabel-veriabel makroekonomi yang dinilai paling mempengaruh tingkatan dan laju pertumbuhan output nasional, yaitu tabungan, investasi, cadangan modal, nilai ekspor, impor, bantuan luar negeri, dan sebagainya. Model pertumbuhan egregat ini merupakan model yang cocok untuk meramalkan pertumbuhan output (dan mungkin juga ketenagakerjaan) dalam kurun waktu antara tiga sampai dengan lima tahun. Hampir semua model yang tergolong model pertumbuhan agregat ini memiliki kemiripan gagasan dengan model dasar Harrod-Domar. 2. Model Input-Output dan Proyeksi Sektoral: Gagasan Dasar Pendekatan lain yang jauh lebih canggih terhadap perencanaan pembangunan

menggunaka beberapa varian model-antar industri (inter-industry model) atau model input- output (input-output model). Pendekatan ini memperhitungkan kenyataan bahwa kegiatan ekonomi dalam sektorsektor industri yang utama senantiasa saling berhubungan satu sama lain dalam suatu bentuk himpunan persamaan aljabar yang simultan yang pada akhirnya akan menunjukan proses produksi atau teknologi yang digunakan dalam masing-masing sektor industri. Semua industri selain dianggap selain sebagai produsen output tertentu juga sebagai konsumen atau pihak yang menggunakan output dari industri yang lain sebagai input- inputnya. Sebagai contoh adalah sektor pertanian. Selain sebagai produsen output tertentu (misalnya gandum) sektor ini juga menggunakan input-input yang merupakan output-output , katakalah sektor industri mesin dan sektor industri pupuk. 3. Penilaian Proyek dan Analisis Manfaat Biaya Sosial Meskipun lembaga perencanaan di negara-negara berkembang pada umunya menggunakan model perencanaan HarrodDomar dengan aneka variasinya, serta model output-input sektoral yang telah disederhanakan, namun dalam kegiatan operasional sehari- harinya mereka lebih memperhatikan alokasi dana investasi pemerintah yang selalu terbatas berdasarkan teknik analisis makroekonomi yang dikenal dengan nama penilaian proyek (project appraisal). Namun hendaknya hubungan intelektual dan operasional antara tiga teknik perencanaa yang penting tersebut tidak diabaikan. Model pertumbuhan makro menyusun strategi yang luas, yang bila disertai dengan analisis output-input, akan pelaksanaan upaya pemenuhan target sektoral domestik secara konsisten, sedangkan penilaian proyek khusus dirancang untuk mennjamin terciptanya perencanaan proyek yang 17.17. 17 efisien unutk masing-masing sektor. Hubungan timbal balik antara ketiga tahap perencanaan tersebut akan sangat banyak menentukan keberhasilan pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Jenis perencanaan pembangunan dapat dilihat dari berbagai sisi yaitu: NO. SIFAT JENIS 1. Menurut Jangka Waktunya Perencanaan Jangka Panjang Perencanaan Jangka Menengah Perencanaan Jangka Pendek 2. Menurut Sifat. Perencanaan dengan Komando Perencanaan dengan Rangsangan 3. Menurut Sumber Daya. Perencanaan Keuangan Perencanaan Fisik 4. Menurut Tingkat Keleluasaan Perencanaan Indikatif Perencanaan Imperatif 5. Menurut Sistem Ekonomi Perencanaan pembangunan dalam sistem kapitalis Perencanaan pembangunan dalam sistem komunis Perencanaan pembangunan dalam sistem campuran 6. Menurut Cara Pelaksanaan Perencanaan Sentralistik Perencanaan Desentralistik Ciri-ciri perencanaan yang dipersiapkan dengan baik yaitu sebagai berikut: Tersusun secara lengkap termasuk sektor swasta Memasukkan evaluasi perekonomian masa lalu Merinci tujuan dan prioritas pebangunan 18.18. 18 Menterjemahkan tujuan kedalam target pembangunan Strategi dan kebijakan bersifat spesifik Berisikan perencanaan kebutuhan investasi Memuat perkiraan atau proyeksi selama periode perencanaan Mempunyai kaitan yang jelas dengan perencanaan pembangunan lainnya. Unsur Pokok Perencanaan Pembangunan Dalam melakukan pembangunan, harus memiliki perencanaan yang matang dan mantap, agar pembangunan dapat berdaya guna dan berhasil guna. Dalam perencanaan pembangunan, tentunya ada unsure-unsur pokok yang harus dimiliki yaitu seperti sebagai berikut: 1. Mengetahui Locus: mengerti,

mengetahui, dan memahami kondisi umum daerah yang dijadikan sasaran pembangunan. 2. Memiliki visi dan misi pembangunan: pelaksanaan pembangunan harus tetap fokus, sehingga harus bersandar pada visi dan misi yang telah ditetapkan sebelumnya, mengenai untuk apa, siapa, dan mengapa pembangunan itu harus dilaksanakan. 3. Mempunyai sasaran dan target pembangunan: mengetahui tindakan nyata yang akan dilakukan serta jangka waktu yang dibutuhkan dari tujuan yang ingin dicapai. 4. Memiliki strategi pembangunan: bertujuan agar pelaksanaan berjalan secara kronologis serta, mengutamakan pencapaian tujuan secara efektif dan efisien, dengan tepat dan terarah. Berikut merupakan contoh strategi pembangunan seperti, strategi menyeluruh dan strategi parsial, strategi fokus dan strategi campuran. 5. Adanya prioritas pembangunan: hal ini bertujuan agar tercipta pengoptimalisasian terhadap pencapaian sasaran pembangunan dengan dana dan sumberdaya yang terbatas. 6. Memiliki program dan kegiatan pembangunan yang jelas: sebagai bentuk intervensi dari pemerintah dengan menggunakan sejumlah sumberdaya, termasuk dana dan tenaga dalam rangka melaksanakan kebijakan pembangunan. Proses dan Siklus Perencanaan Pembangunan Secara lebih rinci dapat dikemukakan tahaptahap dalam suatu proses perencanaan sebagai berikut : 19.19. 19 1. Penyusun Rencana a. Tinjauan Keadaan Tinjauan keadaan atau review ini dapat berupa tinjauan sebelum memulai suatu rencana (review before take of) atau suatu tinjauan tentang pelaksanaan rencana sebelumnya (review of performance). Dengan kegiatan ini diusahakan dapat dilakukan dan diidentifikasi masalah-masalah pokok yang masih dihadapi, seberapa jauh kemajuan telah dicapai untuk menjamin kontinuitas kegiatan-kegiatan usaha, hambatan-hamabatan yang masih ada, dan potensi- potensi serta prospek yang masih bisa dikembangkan. b. Perkiraan keadaan masa yang akan datang akan dilalui rencana Sering juga disebut sebagai forecasting. Dalam hal ini diperlukan data-data statistik, sebagai hasil penelitian dan teknik-teknik proyeksi. Mekanisme informasi untuk mengetahui kecenderungan-kecenderungan perpestik masa depan. c. Penetapan tujuan rencana (Plan Objectives) Dalam hal ini seringkali nilai-nilai politik, sosial masyarakat,memainkan peranan yang cukup penting. Secara teknis hal ini didasarkan kepada tinjauan keadaan dan perkiraan tentang masa yang akan dilalui rencana. d. Identifikasi kebijakan Suatu kebijakan atau policy, mungkin perlu didukung oleh program-program pembangunan. Untuk bisa lebih operasionalnya rencana kegiatan-kegiatan usaha ini perlu dilakukan berdasar pemilihan alternatif yang terbaik. Hal ini dilakukan berdasar opportunity cost dan skala prioritas. Bagi proyek-proyek pembangunan identifikasinya didukung oleh feasibility studies dan survei- survei pendahuluan. 20.20. 20 e. Tahap persetujuan rencana Proses pengambilan keputusan disini mungkin bertingkat-tingkat, dari putusan bidang teknis kemudian memasuki wilayah proses politik. Disini diusahakan pula penyelarasan dengan perencanaan pembiayaan secara umum dari pada programprogram perencanaan yang akan dilakukan. 2. Penyususnan Program Rencana Dalam tahap ini dilakukan perumusan yang lebih terperinci mengenai tujuan atau sasaran dalam jangka waktu tertentu, suatu perincian jadwal kegiatan, jumlah dan jadwal pembiayaan serta penentuan lembaga atau kerja sama antar lembaga mana yang akan melakukan program-program pembangunan. Seringkali tahap ini perlu

dibantu dengan penyususnan suatu flow-chart, operation plan atau network plan. 3. Pelaksanaan rencana Dalam hal ini seringkali perlu dibedakan antara tahap eksplorasi, tahap konstruksi dan tahap operasi. Hal ini perlu dipertimbangkan karena sifat kegiatan usahanya berbeda. Dalam tahap pelaksanaan operasi perlu dipertimbangkan kegiatankegiatan pemeliharaan. 4. Pengawasan atas Pelaksanaan Rencana a. Mengusahakan supaya pelaksanaan rencana berjalan sesuai dengan rencananya. b. Apabila terdapat penyimpanan maka perlu diketahui seberapa jauh penyimpangan tersebut dan apa penyebabnya. c. Dilakukan tindakan korektif terhadap penyimpangan-penyimpangan. 5. Evaluasi Evaluasi ini membantu kegiatan pengawasan. Dalam hal ini dilakukan suatu evaluasi atau tinjaun yang berjalan secara terus menerus, seringkali disebut sebagai concurrent review. Evaluasi juga dilakukan sebagai pendukung tahap penyusunan rencana, yaitu tentang situasi sebelum rencana dimulai dan evaluasi tentang pelaksanaan rencana sebelumnya. Dari hasil hasil evaluasi ini dapat dilakukan perbaikan terhadap 21.21. 21 perencanaan selanjutnya atau penyesuaian yang diperlukan dalam pelaksanaan perencanaan itu sendiri. 22.22. 22 BAB III PENUTUP A. Kesimpulan Manfaat dari Perencanaan adalah Diharapkan terdapat suatu pengarahan kegiatan, adanya pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditujukan kepada pencapaian tujuan pembangunan. Dapat dilakukan suatu perkiraan terhadap hal-hal dalam masa pelaksanaan yang akan dilalui. Perkiraan dilakukan mengenai potensi dan prospek pengembangan, juga mengenai hambatan dan resiko yang mungkin dihadapi. Memberi kesempatan untuk memilih berbagai alternatif tentang cara yang terbaik atau kesempatan untuk memilih kombinasi cara yang baik. Dapat dilakukan penyusunan skala prioritas, memilih urutan dari segi pentingnya suatu tujuan, sasaran maupun kegiatan usahanya .Akan ada suatu alat pengukur untuk mengadakan suatu pengawasan dan evaluasi.Perkembangan ekonomi yang mantap atau pertumbuhan ekonomi yang terus menerus dapat ditingkatkan.Dapat dicapai stabilitas ekonomi. Didalam melakukan pembangunan, Pemerintaah memerlukan perencanaan yang akurat serta diharapkan dapat melakukan evaluasi terhadap pembangunan yang dilakukannya.Seiring dengan semakin pesatnya pembangunan bidang ekonomi, maka terjadi peningkatan permintaan data dan indikatorindikator yang menghendaki ketersediaan data sampai tingkat Kabupaten/ Kota.Data dan indikator-indikator pembangunan yang diperlukan adalah yang sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.