Perda-Kab-Tangerang-No.-14-Tahun-2008-Tentang-Lembaga-Kemasyarakatan-di-Kelurahan.pdf

1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI KELURAHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TANGERANG Menimbang

Mengingat

:

:

a.

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, serta dalam upaya mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan dan peranserta masyarakat dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra lurah dalam memberdayakan masyarakat.

b.

bahwa sehubungan dengan hal tersebut a diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang tentang Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan.

1.

Undang-undang Nomor No mor 23 Tahun T ahun 2000 tentang tent ang Pembentukan Popinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);

2.

Undang-undang Nomor 10 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4427);

3.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara nomor 4437);

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);

5.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;

6.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;

7.

Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Kelurahan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah

2

Nomor 0708); Memperhatikan

: 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000 Tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga. 2. Keputusan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Nomor : 25/KEP/MENKO/KESRA/II/2007 Tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) Mandiri.

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGERANG Dan BUPATI TA NGERANG MEMUTUSKAN : Menetapkan

:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI KELURAHAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1.

Daerah adalah Kabupaten Tangerang;

2.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tangerang;

3.

Bupati adalah Bupati Tangerang;

4.

Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah;

5.

Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten dalam Wilayah kerja Kecamatan;

6.

Lembaga Kemasyarakatan adalah Lembaga yang dibentuk oleh Masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Lurah dalam memberdayakan masyarakat;

7.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat LPMK adalah Wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan;

8

Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah dalam rangka pelayanan pemerintah dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Kelurahan;

9

Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya sebagai mitra kerjanya yang ditetapkan oleh Kelurahan.

10.

Karang Taruna adalah Lembaga Kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat

3

terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial, yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Departemen Sosial. 11.

Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan, untuk selanjutnya disebut TP PKK Kelurahan adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasikemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing  jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.

12.

Kader Pemberdayaan Masyarakat, selanjutnya disingkat KPM adalah anggota masyarakat Kelurahan yang memiliki pengetahuan, kemauan dan kemampuan untuk menggerakan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipasif

13.

Badan Keswadayaan Masyarakat untuk selanjutnya disingkat BKM, adalah Lembaga yang dibentuk melalui proses pemilu langsung dari, oleh dan untuk masyarakat melalui pendampingan program PNPM Mandiri yang berkedudukan di kelurahan.

14

Badan Keswadayaan Masyarakat Replikasi untuk selanjutnya disingkat BKM Replikasi, adalah Lembaga yang dibentuk melalui fasilitasi replikasi PNPM Mandiri, lembaga ini dibentuk pada lokasi yang tidak mendapatkan fasilitasi program PNPM Mandiri perkotaan yang berkedudukan di Kelurahan.

15.

Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, untuk selanjutnya disingkat Gerakan PKK, adalah Gerakan Nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia dan berbudi luhur

16.

Partisifasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan

17.

Pembangunan adalah upaya untuk melakukan proses perubahan sosial kearah lebih baik bagi kepentingan masyarakat disegala bidang.

18.

Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, upervise, monitoring, pengawasan umum, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaran pemerintahan.

19.

Pembangunan Partisipatif adalah pembangunan yang dilaksanakan dari, oleh dan untuk masyarakat meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan serta pengembangan tindak lanjut hasil pembangunan, dengan peranserta seluruh lapisan masyarakat.

20.

Swadaya masyarakat adalah bantuan atau sumbangan dari masyarakat baik dalam bentuk uang, material dan non fisik dalam bentuk tenaga dan pemikiran dalam kegiatan pembangunan.

21.

Gotong royong masyarakat adalah kegiatan kerjasama masyarakat dalam berbagai bidang pembangunan yang diarahkan pada penguatan persatuan dan kesatuan masyarakat serta peningkatan peran aktif masyarakat dalam pembangunan.

BAB II PEMBENTUKAN

4

Pasal 2 (1). Lembaga Kemasyarakatan dapat dibentuk di setiap Kelurahan. (2). Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk atas prakarsa masyarakat dan/atau atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi Lurah melalui musyawarah dan mufakat . (3). Hasil keputusan musyawarah pembentukan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

lembaga

kemasyarakatan

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 3 Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pasal 2 mempunyai maksud: a. Mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah kelurahan; b. Mengoptimalkan kegiatan lembaga kemasyarakat di kelurahan. Pasal 4 Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pasal 2 mempunyai tujuan: a. Meningkatkan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan; b. Mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di kelurahan. BAB IV JENIS LEMBAGA KEMASYARATAN Pasal 5 Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan terdiri dari: a. b. c. d. e. f.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK); RT dan RW; Karang Taruna; Tim Penggerak PKK Kelurahan; BKM/BKM Replikasi Lembaga Kemasyarakatan lainnya. BAB V TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 6 (1) Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas membantu Lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. (2) Lembaga Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai fungsi: a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat; b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia; c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat; d. penyusunan rencana, pelaksana, dan pengelola pembangunan serta pemanfaat, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif; e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat; f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumberdaya serta

5

g. h. i.  j.

keserasian lingkungan hidup; pengembangan kreatifitas, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja; pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga; pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat; dan pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara pemerintah dan masyarakat. Pasal 7

Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui: a. peningkatan pelayanan masyarakat; b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan; c. pengembangan kemitraan; d. pemberdayaan masyarakat; dan e. pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat. Pasal 8 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan. Pasal 9 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai fungsi: a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan; b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia; c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat; d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif; e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat; dan f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup. Pasal 10 RT dan RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b mempunyai tugas membantu Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Pasal 11 RT dan RW dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai fungsi: a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya; b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga; c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya. Pasal 12 Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c mempunyai tugas menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi

6

generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif, maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya. Pasal 13 Karang Taruna dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai fungsi: a. penyelenggara usaha kesejahteraan sosial; b. penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat; c. penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di lingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan; d. penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya; e. penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggung  jawab sosial generasi muda; f. penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia; g. pemupukan kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung  jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungannya secara swadaya; h. penyelenggara rujukan, pendampingan dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial; i. penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya;  j. penyelenggara usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual; k. pengembangan kreatifitas remaja, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja; dan I. penanggulangan masalah-masalah sosial, baik secara preventif, rehabilitatif dalam rangka pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja. Pasal 14 (1) Tim Penggerak PKK Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d mempunyai tugas membantu Lurah dan merupakan mitra dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga. (2) Tugas Tim Penggerak PKK Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. menyusun rencana kerja PKK Kelurahan, sesuai dengan hasil Rakerda Kabupaten/Kota; b. melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati; c. melaksanakan penyuluhan dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK pada tingakat RT dan RW agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati; d. menggali, menggerakan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan; e. melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera; f. mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja; g. berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan

7

kesejahteraan keluarga di kelurahan; h. membuat laporan hasil kegiatan kepada Tim Penggerak PKK Kecamatan dengan tembusan kepada Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK Kelurahan. i. melaksanakan tertib administrasi; dan  j. mengadakan konsultasi dengan Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK Kelurahan dan Kecamatan. Pasal 15 Tim Penggerak PKK Kelurahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai fungsi: a. penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK; dan b. fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing Gerakan PKK Pasal 16 Tugas, Pokok dan Fungsi BKM Replikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. BAB VI KEPENGURUSAN Pasal 17 (1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan terdiri dari : a. b. c. d.

Ketua; Sekretaris; Bendahara; dan Seksi-seksi disesuaikan dengan kebutuhan.

(2) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan lainnya dan bukan merupakan pengurus salah satu partai politik. (3) Masa bhakti pengurus Lembaga Kemasyarakatan di kelurahan selama 3 (tiga) tahun  terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya. (4) Masa bhakti Tim Penggerak PKK di kelurahan disesuaikan dengan masa jabatan Lurah terhitung sejak pengangkatan Lurah. Pasal 18 Lembaga Kemasyarakatan mempunyai hak sebagai berikut : a. Menyampaikan saran-saran dan pertimbangan kepada Lurah mengenai halhal yang berhubungan dengan proses pembangunan ; b. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan di wilayah kerjanva. Pasal 19 Pengurus Lembaga Kemasyarakatan mempunyai kewajiban sebagai berikut : a. Membantu mewujudkan kerukunan hidup bermasyarakat ; b. Melaksanakan tugas pokok Lembaga Kemasyarakatan ; c. Melaksanakan Keputusan musyawarah anggota ;

d.

Membuat laporan tertulis mengenai kegiatan organisasi paling sedikit 3 (tiga ) bulan sekali kepada Camat dengan tembusan Lurah dan Ketua RW;

e. Menyampaikan permasalahan yang timbul dalam masyarakat dan

8

menyelesaikan secara bersama-sama dengan Lurah Pasal 20 Pengurus Lembaga Kemasyarakatan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ; b. Setia dan taat kepada Pascasila dan Undang - Undang Dasar 1945 ; c. Penduduk tetap berdomosili di Kelurahan yang bersangkutan. d. Berpendidikan sekurang - kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau sederajat; e. Berumur sekurang - kurangnya 21 tahun atau pernah menikah ; f. Sehat jasmani dam rohani; g. Berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa dan penuh pengabdian kepada masyarakat ; h. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana; i. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;  j. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat setempat ; k. Mempunyai kemampuan dan kemauan untuk bekerja dan membangun masyarakat ; l. Tidak menjabat sebagai aparatur pemerintah di tingkat Kelurahan setempat; BAB VII TATACARA PEMBENTUKA N DAN PEMBERHENTIAN Pasal 21 Tata cara pemilihan pengurus LPMK adalah : a. Seluruh anggota pengurus dipilih dari calon yang diajukan oleh masingmasing RW yang sebelumnya telah dimusyawarahkan bersama masingmasing RT dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender; b. Masing-masing RW wajib mengajukan calon keanggotaan pengurus minimal 2 (dua) orang; c. Pemilihan pengurus dilakukan secara musyawarah dan atau melalui pemungutan suara yang difasilitasi oleh Lurah; d. Pengurus terpilih dimaksud huruf c dituangkan dalam berita acara yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Lurah. Pasal 22 Tata cara pemberhentian pengurus LPMK adalah a. Apabila terdapat pengurus LPMK yang berhenti atau diberhentikan sebelum masa bhaktinya berakhir, maka selambat-lambatnya dalam waktu 3 ( tiga ) bulan harus dilakukan penggantian. b. Pengisian pengurus LPMK yang berhenti atau diberhentikan diusulkan melalui rapat LPMK yang difasilitasi oleh Lurah c. Penetapan Pengurus pengganti dimaksud huruf b ditetapkan dengan Keputusan Lurah. Pasal 23 Tata cara pemilihan pengurus RT adalah : a. Setiap RT terdiri dari Kepala Keluarga yang jumlahnya ditetapkan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) Kepala Keluarga dan sebanyak-banyaknya 50 (lima puluh) Kepala Keluarga dan atau sesuai kebutuhan.

b. RT dibentuk melalui musyawarah atau pemilihan langsung oleh para Kepala Keluarga atau yang mewakili dan dihadiri Ketua RW setempat c. Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud huruf b dituangkan dalam berita acara yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

9

Pasal 24 Tata cara pemberhentian pengurus RT adalah a. Apabila terdapat pengurus RT yang berhenti atau diberhentikan sebelum masa bhaktinya berakhir, maka selambat-lambatnya dalam waktu 3 ( tiga ) bulan harus dilakukan penggantian; b. Pengisian pengurus RT yang berhenti atau diberhentikan diusulkan melalui rapat RT yang difasilitasi oleh RW; c. Penetapan Pengurus pengganti dimaksud huruf b ditetapkan dengan Keputusan Lurah. Pasal 25 Tata cara pemilihan pengurus RW adalah : a. Setiap RW terdiri sekurang-kurangnya 3 (tiga) RT dan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) RT dan atau sesuai kebutuhan; b. RW dibentuk melalui musyawarah atau pemilihan langsung oleh kepala keluarga setempat dan dihadiri Lurah setempat; c. Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud huruf b dituangkan dalam berita acara yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Lurah. Pasal 26 Tata cara pemberhentian pengurus RW adalah a. Apabila terdapat pengurus RW yang berhenti atau diberhentikan sebelum masa bhaktinya berakhir, maka selambat-lambatnya dalam waktu 3 ( tiga ) bulan harus dilakukan penggantian. b. Pengisian pengurus RW yang berhenti atau diberhentikan diusulkan melalui rapat RW yang difasilitasi oleh Lurah c. Penetapan Pengurus pengganti dimaksud huruf b ditetapkan dengan Keputusan Lurah Pasal 27 Tata cara pemilihan Pengurus Karang Taruna adalah : a. Pemilihan Pengurus Karang Taruna mengacu kepada Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga (ADART) Karang Taruna. b. Pengurus Karang Taruna dibentuk melalui musyawarah oleh pengurus RW dan RT setempat dan dihadiri Lurah; c. Penetapan Pengurus Karang Taruna dimaksud huruf b ditetapkan dengan Keputusan Lurah. Pasal 28 Tata cara pemberhentian Pengurus Karang Taruna adalah : a. Apabila terdapat Pengurus Karang Taruna yang berhenti atau diberhentikan sebelum masa bhaktinya berakhir, maka selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan harus dilakukan penggantian. b. Pengisian Pengurus Karang Taruna yang berhenti atau diberhentikan diusulkan melalui rapat RT dan RW yang difasilitasi oleh Lurah. c. Penetapan Pengurus Karang Taruna pengganti dimaksud huruf b ditetapkan dengan Keputusan Lurah. Pasal 29 Tata cara pemilihan atau pengangkatan dan pemberhentian Tim Penggerak PKK mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 30 Lembaga Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM).

10

BAB VIII KADER PEMBERDAYAAN MASYARAK AT Pasal 31 (1) KPM berkedudukan di Kelurahan. (2) KPM dibentuk dikelurahan berdasarkan keputusan lurah; (3) Pembentukan KPM sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui proses pemilihan dari calon-calon KPM; (4) KPM berjumlah antara 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) kader yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat. Pasal 32 Syarat-syarat calon KPM adalah: a. Warga Kelurahan lakki-laki dan Perempuan yang bertempat tinggal secara tetap di kelurahan yang bersangkutan; b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c.

Berkelakuan Baik dan Menjadi tauladan dilingkungannya, dikenal dan diterima oleh masyarakat setempat;

d. Sehat Jasmani dan Rohani; e. Mempunyai komitmen untuk bekerja purna waktu dalam membangun Kelurahan; f.

Mengutamakan pengurus Lembaga Kemasyarakatan, Pemuka Masyarakat, Pemuka agama, pemuka adat, guru, tokoh pemuda dan sebagainya;

g. Batas umur yang disesuaikan dengan kemampuan, kebutuhan dan potensi Kelurahan; h. Pendidikan yang disesuaikan dengan kemampuan, kebutuhan, dan potensi Kelurahan; i.

Mempunyai mata pencaharian tetap;

 j.

Memenuhi persyaratan lain yang dianggap perlu oleh Kelurahan. Pasal 33

Dalam proses pemilihan KPM sebagai sebagaimana dimaksud, Lurah bersama pengurus Lembaga Kemasyarakatan melakukan langlah-langkah: a. Menyepakati syarat-syarat sesuai kondisi kelurahan yang dapat dipenuhi untuk calon KPM; b. Membentuk tim seleksi calon KPM yang terdiri dari unsur aparat Pemerintah Kelurahan dan masyarakat, yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Kelurahan; c. Mengumumkan pendaftaran melalui selebaran atau media lain yang sesuai kondisi Kelurahan; d. Melakukan seleksi sesuai kesepakatan seperti syarat administratif dan wawancara; e. Calon KPM yang dinyatakan lulus, ditetapkan dengan keputusan Lurah; f. Calon KPM diajukan kepada Bupati melalui Camat untuk mengikuti pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakt;

g. Calon KPM yang telah mengikuti pelatihan pemberdayaan masyarakat dengan baik, dikukuhkan secara resmi melalui Keputusan Lurah. Pasal 34

11

Dalam pembentukan KPM, Pemerintah Kabupaten melakukan: a. Penyelenggaraan pelatihan bagi calon KPM; b. Pemberian Sertifikat/surat keterangan telah mengikuti pelatihan kepada calon KPM yangtelahmengikuti pelatihan dengan baik; c. Dapat melakukan pemberian identitas diri sebagai KPM berupa kartu KPM. Pasal 35 KPM yang pindah dari kelurahan lain, apabila melaporkan diri dan menunjukkan kartu identitas KPM kepada Pemerintah Kelurahan yang baru, yang bersangkutan dapat dikukuhkan sebagai KPM apabila di kelurahan yang bersangkutan masih belum mencapai 10 (sepuluh) orang. Pasal 36 KPM mempunyai tugas membantu Lurah dan Lembaga Kemasyarakatan dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif, yang meliputi: a. Menggerakkan dan memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembangunan diwilayahnya; b. Membantu masyarakat dalam mengartikulasikan kebutuhannya dan membantu mengidentifikasi masalah; c. Membantu masyarakat mengembangkan kapasitas agar dapat menangani masalah yang dihadapi secara efektif; d. Mendorong dan meyakinkan para pembuat keputusan untuk benar-benar mendengar, mempertimbangkan dan peka terhadap kebutuhan masyarakat; e. Melakukan pekerjaan purna waktu untuk menghadiri pertemuan/musyawarah, membantu kelompok masyarakat dalam memperoleh akses terhadap berbagai pelayanan yang dibutuhkan. Pasal 37 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, KPM mempunyai fungsi: a. Pengidentifikasian masalah, kebutuhan dan sumber daya pembangunan yang dilakukan secara partisipatif; b. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat bersama lembaga Kemasyarakatan kepada Kelurahan; c. Penyusunan rencana pembangunan dan fasilitasi musyawarah perencanaan pembangunan secara partisipatif, dan seterusnya. Pasal 38 Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, KPM mempunyai peran sebagai: a. Mempercepat perubahan (enabler), yaitu membantu masyarakat untuk mengidentifikasi masalah, mengembangkan kapasitas agar dapat menangani masalah yang dihadapi secara lebih efektif dan mengembangkan hubungan diantara pemeran/stakeholders pembngunan dengan lebih baik: b. Perantara (mediator), yaitu melakukan mediasi individu atau kelompok dalam masyarakat yang membutuhkan bantuan atau pelayanan masyarakat atau kelompok

c. pendidik (educator), yaitu secara aktif memberikan berbagai masukan yang positif dan langsung sebagai bagian dari pengalaman-pengalamannya. Membangkitkan kesadaran individu atau kelompok warga masyarakat bahwa ketidakberdayaan mereka disebabkan oleh ketidaksadarannya pada berbagai masalah yang ada

12

pada dirinya. Memberi informasi melalui kegiatan belajar-mengajar untuk mendidik dan membiasakan warga yang didampinginya berfikir lebih matang secara komprehensif. Menularkan dan membagi pengalaman dan pengetahuan yang telah diperoleh selama menjadi pendamping kepada masyarakat; d. perencana (planner), yaitu mengumpulkan data mengenai masalah yang terdapat dalam masyarakat, kemudian menganalisa dan menyajikan alternatif tindakan yang rasional untuk menangani masalah dan mengembangkan program pemberdayaan masyarakat dan pembangunan patisipatif; e. advokasi ( advocation), yaitu memberikan advokasi dani atau mewakili kelompok masyarakat yang membutuhkan bantuan ataupun pelayanan dan mendorong Lurah untuk mau mendengar, mempertimbangkan dan peka terhadap kebutuhan masyarakat; f. aktivis (activist), yaitu melakukan perubahan institusional yang lebih mendasar dengan tujuan pengalihan sumber daya ataupun kekuasaan pada kelompok yang kurang mendapatkan keuntungan. Memperhatikan isu-isu tertentu, menstimulasi kelompok-kelompok yang kurang diuntungkan untuk mengorganisir diri dan melakukan tindakan melalui negosiasi dalam mengatasi konflik; dan g. pelaksana teknis (technical roles), yaitu mengorganisir warga masyarakat, tetapi  juga melaksanakan tugas-tugas teknis seperti mengumpulkan data, mengolah data, menganalisis, mengoperasikan komputer, menulis, presentasi dan mengatur serta mengendalikan keuangan. Pasal 39 KPM dalam melaksanakan tugas, fungsi dan peran sebagaimana dimaksud Pasal 37 melakukan 10 (sepuluh) langkah kegiatan sebagai berikut : a. Penyiapan diri KPM dan LPMK b. Pendataan umum dan prioritas lokasi garapan c. Penyiapan masyarakat d. Pendataan bersama masyarakat e. Penyusunan rencana pembangunan bersama masyarakat f. Penyusunan prioritas usulan rencana pembangunan di kelurahan g. Pengorganisasian dan pengerahan swadaya gotong royong h. Pelaksanaan dan pembinaan kegiatan pembangunan i. Penilaian dan pelaporan keberhasilan pembangunan  j. Tindak lanjut hasil pembangunan BAB IX HUBUNGAN KERJA Pasal 40 (1) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan dengan Lurah konsultatif dan koordinatif.

bersifat kemitraan,

(2) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di kelurahan bersifat koordinatif dan konsultatif. (3) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan dengan pihak ketiga di Kelurahan bersifat kemitraan. (4) Hubungan kerja Kader Pemberdayaan Masyarakat dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yaitu : a. memberikan bantuan teknis dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif; b. membantu seluruh kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif; c. kerjasama yang saling mendukung secara integratif dan sinergis; d. sinkronisasi, integrasi dan harmonisasi kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif; dan e. memberikan pendampingan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat dan

13

pembangunan partisipatif . BAB X PEMBINAAN Pasal 41 Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib membina dan mengawasi Lembaga Kemasyarakatan. Pasal 42 Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 meliputi : a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan; b. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif; c. menetapkan bantuan pembiayaan alokasi dana untuk pembinaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan; d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan; e. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan; menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Lembaga Kemasyarakatan; f. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan Lembaga Kemasyarakatan. Pasal 43 Pembinaan dan Pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 meliputi : a. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban Lembaga Kemasyarakatan; b. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif; c. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat; d. memfasilitasi kerjasama antar Lembaga Kemasyarakatan dan kerjasama Lembaga Kemasyarakatan dengan pihak ketiga; e. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada Lembaga Kemasyarakatan; dan f. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan Lembaga Kemasyarakatan. BAB XI PENDANAAN Pasal 44 Pendanaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan bersumber dari : a. Swadaya masyarakat; b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten; c. bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten; dan d. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat;

BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 45

14

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.  Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinva, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah. Ditetapkan di : Tigaraksa Pada tanggal : 31 Desember 2008

Diundangkan di : Tigaraksa Pada Tanggal :