Perceraian Menurut UU Nomo 1 Tahun 1974

Prihal perceraian diatur dalam UU nomor 1/1974 dalam bab VIII, pasal 38-41, selain itu juga diatur lebih lenjut dalam PP nomor 9/ 1975 dalam bab V, pasal 14-36. Pasal 38 dalam UU nomor 1 tahun 1974, menjelaskan bahwa putusnya perkawinan dapat terjadi karena: a. kemati atian Putusnya perkawinan karena kematian adalah putusnya perkawinan karena matinya salah satu pihak ( sumai/istri ). Sejak saat matinya salah satu pihak itulah putusnya perkawinan itu terjadi. Demi kepastian hukum, surat keterangan yang berisi tentang matinya seseorang ini agaknya sangat penting bagi seseorang yang telah kematian suami/ istri, sebagai bukti otentik. b. perc percer erai aian an Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Perceraian harus dilakukan melalui proses persidangan untuk menghindarkan tindakan sewenang-wenang, terutama dari pihak suami dan juga demi kepastian hukum, maka perceraian harus melalui lembaga pengadilan. c. Atas Atas putusan putusan pengadi pengadilan lan Putusnya perkawinan karena keputusan pengadilan dapat terjadi karena pembatalan perkawinan/ karena peceraian. Adanya putusan pengadilan adalah sebagai penyelesaian dari gugatan perceraian yang diatur dalam Pasal 20 PP nomor 9/1975. Lebih lanjut buku problematika hukum perceraian Kristen dan katolik menjelaskan bahwa terdapat perbedaan putusnya perkawinan antara agama islam dan Kristen. Dalam agama islam putusnya pekawinan dapat terjadi karena : kematian, perceraian (talak) dan keputusan pengadilan. Sementara

bagi agama kristen putusnya perkawinan dapat terkadi karena kematian dan karea keputusan pengadilan. Alasan-alasan perceraian Pasal 19 PP nomor 9/1975 menjelaskan alasan-alasan yang yang dapat digunakan untuk terlaksananya perceraian. Beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai alasan, sebagai berikut: a. salah satu satu pihak (suami/i (suami/istri) stri) tlah tlah melakukan melakukan zinah/ zinah/ menjadi menjadi pemabuk/ pemandat. b. Salah satu satu pihak mening meninggalkan galkan yang yang lain selama selama 2 tahun tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lainnya dan tanpa alasan yang sah c. Salah satu pihak pihak mendap mendapatkan atkan penjar penjara a salama salama 5 tahun/ tahun/ hukuman yang lebih berat setelah pernikahan berlangsung d. Salah satu satu pihak melaku melakukan kan kekejaman kekejaman// penganiayaan penganiayaan berat berat e. Salah satu satu pihak mendap mendapatkan atkan cacat cacat badan/ badan/ penyakit penyakit yang yang mengakibatkan ia tidak dapat menjalankankewajibannya sebagai suami istri f. Antara Antara suami dan istri istri terus terus bertengkar bertengkar dan tidak tidak akan akan hidup hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Prosedur perceraian  Jika telah memiliki alasan yang sesuai dengan alasan-alasan perceraian, maka langkah selanjutnya adalah mengenai prosedur perceraian. Sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat 1 UU nomor 1 tahun 1974. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendapaikan kedua belah pihak.  Tata cara perceraian di muka Pengadilan diatur dalam Bab V PP nomor 9/1975 dan pasal 14-36. K Wantijik Salah menyimpulkan perceraian tersebut menjadi dua macam, yaitu cerai talak dan cerai gugat. a. cera ceraii tala talak k Cerai talak ini hanya khusus bagi yang beragama islam, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 14 PP nomor 9 tahun 1975. 1. Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama islam, boleh menceraikan istrinya dengan mengajukan surat kepada pengadilan agama ditempat tinggalnya yang berisi pemberitahuan secara tertulis kepada pengadilan ditempat tinggalnya yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceriakan istrinya disertai dengan alasan-alasan serta meminta pengadilan agar disidangkan. 2. Setelah surat pengajuan diserahkan kepada pengadilan, maka selambat-lambatnya 30 hari setelah penerimaan

3.

4. 5.

6.

surat itu, pengadilan akan memanggil suami dan istri yang akan bercerai untuk meminta penjelasan. Setelah Setelah pengadilan pengadilan mendapat mendapatken ken penjelas penjelasakan, akan, jika jika memang ada alasan-alasan perceraian dan tidak memungkinkan untuk didamaikan maka pengadilan akan mengadakan sidang untuk menyaksikan perceraian. Sesaat setelah setelah menya menyaksikan ksikan perceraia perceraian n ketua pengadilan pengadilan membuat surat keterangan tentang terjadinya perceraian. Surat keteran keterangan gan tersebut tersebut dikiri dikirim m kepada pegawai pegawai pencatatan ditempat ditempat itu terjadi terjadi untuk diadakan pencatatan perceraian. Perceraia Perceraian n terhitung terhitung pada saat percer perceraian aian dinyatakan dinyatakan di depan sidang.

Lebih lanjut Putusan Mahkamah agung mengatur mengenai talak bagi agma islam 1. Tala Talak k han hanya ya sah, sah, bill billa a dii diikr krar arka kan n dala dalam m sida sidang ng pengadilan agama 2. Peng Pengad adil ilan an agam agama a aka akan n mem membu buka ka sida sidang ng ikra ikrarr tal talak ak,,  jika suami istri tidak mungkin didamaikan 3. untu untuk k mem memer erik iksa sa perk perkar ara a tal talak ak haru harus s did diden enga garr sak saksi si saki korban dan orang orang yang dekat dengan kedua belah pihak 4. Bila Bilama mana na tern ternya yatta peny penyeb ebab ab tala talak k ter tersb sbeu eutt kar karen ena a kesalahan pemohon, maka pemohon dapat dihukum untuk membayar uang mut’ah yang bersarnya menurut pertimbangan majelis hakim, disamping itu juga harus membayar biaya keperluan hidup selama iddah. 5. ikr ikrar bar baru d diu iuc capka apkan n st stlah lah si sidang ang d diibuka buka berdasarkan ketetapan pengadilan agama 6. baik baik su suam amii dan dan istr istrii mas masin ingg-m masin asing g mem mempu puny nyai ai hak hak banding ataupun kasasi atas penetapan izin ikrar talak b. cera ceraii guga gugatt Cerai gugat adalah perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu gugatan lebih dahulu oleh salah satu pihak kepada pengadilan dan dengan suatu putusan pengadilan. PP nomor 9/1975 dalam pasal 20 menjelaskan bahwa, gugatan perceraian dapat dilakukan oleh seorang istri yang melangsungkan perkawinan menurut islam dan kepercayaan lainnya. Tata Ta ta cara gugatan perceraian secara rinci diatur dalam pasal 10 – 36 PP nomor 9/1975, dapat diuraikan sebagai berikut: 1. peng pengaj ajua uan n gug gugat atan an,, p pen enga gauj ujan an dila dilaku kuka kan n berdasarkan alasan-alasan perecaraian yang termuat dalam UU nomor 1/1975 dan pasal 19 PP nomor 9/1975.

Gugatan dapat dilakukan suami/istri kepada pengadilan setempat. Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai kediaman, gugatan diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman pengugat. 2. Pemanggilan. Pemanggilan terhadap para pihak/ kuasanya dilakukan setiap kali akan diadakan persidangan melalui juru sita untuk hadir pada sidang yang tlah ditentukan. Selambatlambatnya tiga puluh hari setelah pengadilan menerima berkas perkara dengan memperhatikan tanggal waktu panggilan, maka pengadilan harus sudah mulai memeriksa permohonan perceraian tersebut, sedangkan untuk tergugat yang berada diluar negeri batas waktunya mencapai 6 bulan. Pemanggilan harus disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan. Apabila tidak dapat dijumpai, pemanggilan disampaikan melalui surat atau dipersamakan dengannya. Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, pemanggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di pengadilan dan mengumumkan di beberapa surat kabat yang ditetapkan oleh pengadilan sebanyak dua kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman yang pertama dan kedua. 3. Persidangan Persidangan dilakukan untuk memeriksa gugatan perceraian harus dilakukan oleh pengadilan selambat – lambatnya 30 hari setelah diterimanya surat gugatan di kepanitraan. Pasal 30 PP nomor 9/1975 menjelaskan lebih lanjut bahwa suami dan istri dapat datang sendiri/ diwakili oleh kuasanya. Surat-surat yang diperlukan harus dilengkapi dan dibawa, misalnya surat kawin, surat jawaban gugatan dan surat-surat lain yang penting berkenaan dengan perkara yang akan dilakukan secara tertutup. 4. Perdamaian Ketika memeriksa gugatan, hakim berkewajiban untuk mendamaikan pihak suami istri sebelum melanjutkan perisdangan. Jika tidak dapat didamaikan, maka proses

peridangan dilanjutkan hingga menunggu putusan pengadilan 5. Putusan Putusan ini dilakukan dalam sidang tertutup. Satu putusan memungkinkan untuk tidak dihadiri oleh pihak yang bersangkutan. Selama proses pemeriksaan masih berjalan istri dapat meminta kepada pengadilan berupa beberapa penetapan, seperti: a. menentukan menentukan nafkah yang harus ditanggung ditanggung oleh oleh suami b. menentukan menentukan hal-hal hal-hal yang perlu perlu untuk untuk menjami menjamin n pemeliharaan dan pendidikan anak c. menentukan menentukan hal-hal hal-hal yang yang perlu perlu untuk untuk menjami menjamin n barang-barang yang menjadi hak istri Akibat perceraian UU nomor 1/1974 menjelaskan mengenai kaibat-akibat putusnya perkawinan karena perceraian, hal ini diatur dlam pasal 41. 1. Akibat Akibat terh terhadap adap suam suamii istri istri Setelah perceraian terjadi, maka ikatan perkawinanan antara suami istri menjadi putus. Dan kedudukan mereka terpisah secara sendiri-diri. Dengan demikian mereka dilarang untuk mengadakan hubungan seksual sebagaimana hubungan suami istri. Sedangkan kewaiban mmeberikan nafkah kepada mantan istri bersifat fakultatip artinya boleh atau dapat. 2. Akibat Akibat terh terhadap adap anak-a anak-anak nak Meskipun tlah bercerai anak tetap akan menjadi tanggungan mereka berua (suami dan istri). Pasal 41 yat 1 dan 2 UU nomor 1/1974 menjelaskan lebih lanjut mengenai tanggung jawab ini. a. baik ibu ibu dan ayah ayah tetap tetap berkewaj berkewajiban iban memeli memelihara hara dan dan mendiidk anak-anaknya b. bapak yang yang bertangg bertanggung ung jawab jawab atas atas semua semua biaya biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan. 3. Akibat Akibat terh terhadap adap hart harta a benda benda Harta benda yang harus diperhitungkan akibat adanya perceraian adalah harta bersama. J Satrio menjelaskan apa saja yang masuk dalam harta bersama sebagai berikut: a. hasil hasil d dan an pendap pendapata atan n suami suami b. hasil hasil dan dan pendap pendapata atan n istri istri c. hasil dan pendapatan dari harta pribadi suami maupun istri asal kesemuanya diperoleh sepanjang perkawinan.

 Terhadap harta bersama tersebut suami dan istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak dan harta bawaan ba waan masing-masing suami istri menjadi hak mereka masing-masing.