PERBUP MINAPOLITAN 2014.doc

PERATURAN BUPATI MERANGIN NOMOR

TAHUN 2014 TENTANG

KAWASAN MINAPOLITAN KABUPATEN MERANGIN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MERANGIN

Menimbang

Mengingat

:

:

a.

bahwa dalam rangka pelaksanaan program Pengembangan Kawasan Minapolitan sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi perdesaan melalui pengembangan usaha agribisnis berbasis komoditas perikanan;

b.

bahwa dalam rangka penyusunan program Pengembangan Kawasan Minapolitan yang integratif, partisipatif sehingga dapat digunakan sebagai panduan bagi segenap pemangku kepentingan dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Penetapan Kawasan Minapolitan;

1.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 081, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969) 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038); 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5233); 9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6); 10. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4430); 11. Peraturan Menteri Kelautan dan 12/MEN/2010 tentang Minapolitan.

Perikanan

Nomor

PER.

12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/MEN/2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Minapolitan.

PER. Induk

13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 18/MEN/2011 tentang Pedoman Umum Minapolitan.

PER.

Nomor

14. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP. 32/MEN/2010 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP. 39/MEN/2011 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan. 15. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/KEPMENKP/2013 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan. 16. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Merangin Tahun 2014–2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 4); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 12 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 12 Tahun 2014

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 12); 18. Peraturan Bupati Merangin Nomor 41 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Merangin Nomor 63 Tahun 2014 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 63); MEMUTUSKAN Menetapkan

:

PERATURAN BUPATI KABUPATEN MERANGIN

TENTANG

KAWASAN

MINAPOLITAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. 2.

Kabupaten adalah Kabupaten Merangin. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana di maksud dalam Undang-Udang Dasar Tahun 1945. 3. Bupati adalah Bupati Merangin 4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Merangin. 5. Kawasan adalah suatu wilayah yang mempunyai fungsi dan atau aspek/pengamatan fungsional tertentu. 6. Minapolitan adalah konsepsi pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan berbasis kawasan berdasarkan faktor administratif dan atau aspek fungsional. 7. Kawasan Minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan/atau kegiatan pendukung lainnya. 8. Kawasan Penyangga (Hinterland) adalah Kawasan pendukung disekitar Kawasan Minapolitan. 9. Minapolis adalah kota-kota kecil yang berbasis perikanan sebagai bagian dari system perkotaan dengan maksud meningkatkan pendapatan kawasan perdesaan (regional income). 10. Masyarakat adalah masyarakat perikanan. BAB II PRINSIP, TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI Pasal 2 Prinsip Kawasan Minapolitan Kabupaten Merangin adalah :

a. b. c.

d.

Prinsip kerakyatan yaitu pembangunan diutamakan bagi sebesarbesarnya untuk kesejahteraan rakyat dan bukan untuk kesejahtera bukan untuk orang perorang atau kelompok. Prinsip swadaya yaitu bimbingan dan dukungan kemudahan (fasilitas) yang diberikan haruslah mampu menumbuhkan keswadayaan dan kemandirian bukan untuk menumbuhkan ketergantungan. Prinsip kemitraan yaitu memperlakukan pelaku usaha perikanan sebagai mitra kerja pembangunan yang berperan aktif dalam seluruh proses pengambilan keputusan sebagai pelaku dan mitra kerja yang aktif dalam pelaksanaan pembangunan; dan. Prinsip bertahap dan berkelanjutan yaitu pembangunan dilaksanakan sesuai dengan potensi dan kemampuan masyarakat setempat serta memperhatikan kelestarian lingkungan. Pasal 3

Tujuan Kawasan Minapolitan Kabupaten Merangin adalah : a. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya pelaku sektor perikanan. b. Menumbuh kembangkan kelembagaan usaha ekonomi sektor perikanan yang efektif, efisien dan berdaya saing. c. Menumbuhkembangkan sarana dan prasarana umum dan sosial yang mendukung kelancaran usaha ekonomi masayarakat. d. Menciptakan iklim usaha ekonomi yang kondusif yang mampu mendorong pertumbuhan dan perkembangan usaha masayarakat di kawasan minapolitan. Pasal 4 Kelompok sasaran (Stakeholders) Kawasan Minapolitan Kabupaten Merangin adalah : a. Masyarakat yang bergerak di sektor perikanan adalah penggerak utama yang harus berprakarsa secara mandiri dan kreatif untuk mencari langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menciptakan dan menumbuhkembangkan usaha-usaha baru seperti penyediaan sarana produksi, pengelolaan hasil (processing), pemasaran (marketing) atau penyediaan jasa keuangan. b. Pemerintah adalah sebagai fasilisator pembangunan (pendamping dan pemberdayaan masyarakat), yang setiap kegiatannya selalu berpihak kepada masyarakat lemah dan dan tidak berdaya, sehingga tumbuh system ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan. c. Swasta adalah mitra usaha ekonomi kerakyatan. d. Pendukung lainnya adalah pemberi dorongan dan stimulasi dalam rangka kerjasama antar unsur dalam suasana dalam suasana kesetaraan, kesejajaran serta bersinergi seperti para cendikiawan, pemuka masyarakat, pemuka adat, perguruan tinggi serta LSM . Pasal 5 Strategi pengembangan Kawasan Minapolian Kabupaten Merangin di tempuh melalui : a. Pengembangan Sumberdaya Manusia (SDM). b. Pengembangan Permodalan. c. Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Rakyat. d. Pengembangan Usaha Sektor Perikanan. e. Pengembangan Sarana Prasarana dan Iklim Usaha

Pasal 6 Pembangunan pada Kawasan Minapolitan Kabupaten Merangin mengacu pada rencana pengembangan serta mekanisme sesuai ketentuan yang berlaku. BAB III KAWASAN MINAPOLITAN DAN KAWASAN PENYANGGA MINAPOLITAN Pasal 7 Kawasan Minapolitan Kabupaten Merangin dan Kawasan Penyangga Minapolitan Kabupaten Merangin. a. Kawasan Minapolitan Kabupaten Merangin adalah Kecamatan Pamenang Barat dengan Kota Ikannya (Minapolis) adalah Desa Pinang Merah. b. Kawasan Penyangga (Hinterland) Minapolitan Kabupaten Merangin adalah Kecamatan Pamenang, Kecamatan Pamenang Selatan dan Kecamatan Renah Pamenang. c. Kawasan Minapolitan Kabupaten Merangin dan Kawasan Penyangga Minapolitan ditetapkan dalam Rencana Pengembangan Minapolitan Kabupaten Merangin. BAB IV KELEMBAGAAN Pasal 8 Kelembagaan pengembangan Kawasan Minapolitan Kabupaten Merangin dibawah tanggung jawab Bupati Merangin melalui Kelompok Kerja (Pokja) Pengembangan Kawasan Minapolitan Kabupaten Merangin dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Merangin. BAB V PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN Pasal 9 (1) Untuk menjamin terlaksananya pembangunan Kawasan Minapolitan Kabupaten Merangin secara terpadu dan berkelanjutan maka Kelompok Kerja (Pokja) Pengembangan Kawasan Minapolitan melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program. (2) Hasil pemantauan dan evaluasi terhadap Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Minapolitan sebagaimana pada ayat (1) diatas disampaikan oleh Kelompok Kerja kepada Bupati Merangin paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun. BAB VI PEMBIAYAAN Pasal 10 Pembiayaan pembangunan Kawasan Minapolitan dapat berasal dari : a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

b. c.

Anggaran Pendapatan Balanja Negara (APBN); dan/atau Sumber-sumber lain yang sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB VII PENUTUP Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peaturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Merangin. Ditetapkan di Bangko Pada Tanggal

2014

BUPATI MERANGIN,

H. AL HARIS

Diundangkan di Bangko Pada tanggal

2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN

H. SIBAWAIHI. S.Pd. ME BERITA DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2014 NOMOR.......