Perbedaan UU No 18 Tahun 2009 Dengan UU No 41 Tahun 2014

NAMA

: NELMA SARI

NIM

: 1402101010173

KELAS

: 05

Perbedaan UU No 18 tahun 200 den!an UU No 41 tahun 2014 Pasal 1 ayat 1 UU No 18 tahun 2009 1. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pasapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya.

Pasal 1 ayat 1 UU No !1 tahun 201! 1. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, "enih, "ibit, "akalan, #ernak $uminansia %ndukan, Pakan, &lat dan 'esin Peternakan, budi daya #ernak, panen, pasapanen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana. Pada pasal 1 ayat 2 UU No 18 tahun 2009 2. (esehatan he)an adalah seg ala urusa n yang berk aitan dengan pera)atan he)an, pengobatan he)an, pelayanan kesehatan he)an, pengendalian dan penanggulangan penyakit he)an, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konser*asi, obat he)an dan peralatan kesehatan he)an, serta keamanan pakan. Pasal 1 ayat 2 UU No !1 tahun 201! 2. (esehatan +e)an adalah segala urusan yang

berkaitan dengan

pelindungan sumber daya +e)an, kesehatan masyarakat, dan lingkungan serta penaminan keamanan Produk +e)an, (eseahteraan +e)an, dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan asal +e)an.

Pada pasal 1 ayat - UU No 18 tahun 2009

-. #ernak adalah he)an peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, asa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.

Pada pasal1 ayat - UU No !1 tahun 201! terbagi 2 -a. #ernak $uminansia "etina Produktif adalah #ernak ruminansia betina yang organ reproduksinya masih berfungsi seara normal dan dapat beranak. -b. #ernak $uminansia %ndukan adalah #ernak betina bukan bibit yang memiliki organ reproduksi normal dan sehat digunakan untuk pengembangbiakan.

Pada pasal 1 ayat 9 UU No 18 tahun 2009 9. "enih asad renik adalah mikroba yang dapat digunakan untuk kepentingan industri pakan dan/atau industri biomedik *eteriner. Pada pasal 1 ayat - UU No !1 tahun 201! 9. ihapus

Pada pasal 1ayat 12 UU No 18 tahun 2009 12. "akalan he)an yang selanutnya disebut bakalan adalah he)an bukan bibit yang mempunyai sifat unggul untuk dipelihara guna tuuan produksi. Pada pasal 1 ayat 12 UU No !1 tahun 201! 12. "akalan #ernak $uminansia Pedaging yang selanutnya disebut "akalan adalah ternak ruminansia pedaging de)asa yang dipelihara selama kurun )aktu tertentu hanya untuk digemukkan sampai menapai bobot badan maksimal pada umur optimal untuk dipotong.

Pada pasal 1ayat 1 UU No 18 tahun 2009 1. (astrasi adalah tindakan menegah berfungsinya testis dengan alan menghilangkan atau menghambat fungsinya. Pada pasal 1 ayat 1 UU No !1 tahun 201! 1. ihapus

Pada pasal 1ayat 20 UU No 18 tahun 2009 20. #ernak lokal adalah ternak hasil persilangan atau introduksi dari luar yang telah dikembangbiakkan di %ndonesia sampai generasi kelima atau lebih yang teradaptasi pada lingkungan dan/atau manaemen setempat. Pada pasal 1 ayat 20 UU No !1 tahun 201! 20. ihapus

Pada pasal 1ayat 28 UU No 18 tahun 2009 28. toritas *eteriner adalah kelembagaan Pemerintah dan/atau kelembagaan yang dibentuk Pemerintah dalam pengambilan keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan he)an dengan melibatkan keprofesion alan dokter he)an dan dengan mengerahkan semua lini kemampuan profesi mulai dari mengindentifikasikan masalah, menentukan kebiakan, mengoordinasikan pelaksana kebiakan, sampai dengan mengendalikan teknis operasional di lapangan. Pada pasal 1 ayat 28 UU No !1 tahun 201! 28. toritas 3eteriner adalah kelembagaan Pemerintah atau Pemerintah aerah yang bertanggung a)ab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan (esehatan +e)an.

Pada pasal 1ayat 44 UU No 18 tahun 2009 44. "iomedik adalah penyelenggaraan medik *eteriner di bidang biologi farmasi, pengembangan sains kedokteran, atau industri biologi untuk kesehatan dan keseahteraan manusia. Pada pasal 1 ayat 44 UU No !1 tahun 201! 44. ihapus

Pada pasal 1ayat 4! UU No 18 tahun 2009 4!. Penyakit he)an adalah gangguan kesehatan pada he)an yang antara lain, disebabkan oleh aat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keraunan, infestasi parasit, dan infeksi mikroorganisme patogen seperti *irus, bakteri, enda)an, dan riketsia. Pada pasal 1 ayat 4! UU No !1 tahun 201! 4!. Penyakit +e)an adalah gangguan kesehatan pada +e)an yang disebabkan oleh aat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keraunan, infestasi parasit, prion, dan infeksi mikroorganisme patogen.

Pada pasal 1ayat 45 UU No 18 tahun 2009 45. Penyakit he)an strategis adalah penyaki t he)an yang dapat menimbulkan kerugian ekonomi, keresahan masyarakat, dan/atau kematian he)an yang tinggi. Pada pasal 1 ayat 45 UU No !1 tahun 201! 45. Penyakit +e)an 'enular 6trategis adalah Penyakit +e)an yang dapat menimbulkan angka kematian dan/atau angka kesakitan yang tinggi pada +e)an, dampak kerugian ekonomi, keresahan masyarakat, dan/atau bersifat 7oonotik.

Pada pasal 1ayat 4 UU No 18 tahun 2009 4. oonosis adalah penyakit yang dapat menular darihe)an kepada manusia atau sebaliknya. Pada pasal 1 ayat 4 UU No !1 tahun 201! 4a. abah adalah keadian penyakit luar biasa yang dapat berupa timbulnya suatu Penyakit +e)an 'enular baru di suatu )ilayah atau kenaikan kasus Penyakit +e)an 'enular mendadak yang dikategorikan sebagai benana nonalam.

Pada pasal 1ayat !0 UU No 18 tahun 2009 !0. &lat dan mesin peternakan adalah semua peralatan yang digunakan berkaitan dengan kegiatan peternakan dan kesehatan he)an, baik yang dioperasikan dengan motor penggerak maupun tanpa motor penggerak.

Pada pasal 1 ayat !0 UU No !1 tahun 201! !0. &lat dan 'esin Peternakan adalah semua peralatan yang digunakan berkaitan dengan kegiatan Peternakan, baik yang dioperasikan dengan motor penggerak maupun tanpa motor penggerak. Pada pasal 1ayat !! UU No 18 tahun 2009 !!. #eknologi kesehatan he)an adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pengembangan dan penerapan ilmu, teknik, rekayasa, dan industri di bidang kesehatan he)an. Pada pasal 1 ayat !! UU No !1 tahun 201! !!. ihapus

Pada pasal 1ayat !9 UU No 18 tahun 2009 !9. 6istem kesehatan he)an nasional yang selanutnya disebut 6iskes)anas adalah tatanan unsur kesehatan he)an yang seara teratur saling berkaitan sehingga membentuk totalitas yang berlaku seara nasional. Pada pasal 1 ayat !9 UU No !1 tahun 201! !9. 6istem (esehatan +e)an Nasional yang selanutnya disebut 6iskes)anas adalah tatanan (esehatan +e)an yang ditetapkan oleh Pemerintah dan diselenggarakan oleh toritas 3eteriner dengan melibatkan seluruh penyelenggara (esehatan +e)an, pemangku kepentingan, dan masyarakat seara terpadu.:

"udu# $a!%an Ke&atu 'ada $ab I( d%ubah &eh%n!!a berbun)% &eba!a% ber%*ut:

$a!%an Ke&atu $en%h dan $%b%t Pa&a# 13 a)at 1 UU No+ 18 tahun 200

1.Penyediaan dan pengembangan benih, bibit, dan/atau bakalan dilakukan dengan mengutamakan produksi dalam negeri dan kemampuan ekonomi kerakyatan. Pa&a# 13 a)at 1 UU No+ 41 tahun 2014

1.Pemerintah dan/atau Pemerintah aerah sesuai dengan ke)enangannya berke)aiban untuk melakukan Pemuliaan, pengembangan usaha pembenihan dan/atau pembibitan dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk menamin ketersediaan "enih dan/atau "ibit. Pa&a# 13 a)at 2 UU No+ 18 tahun 200

2.Pemerintah berke)aiban untuk melakukan pengembangan usaha pembenihan dan/atau pembibitan dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk menamin ketersediaan benih, bibit, dan/atau bakalan. Pa&a# 13 a)at 2 UU No+ 41 tahun 2014

2.(e)aiban

Pemerintah

dan/atau

Pemerintah

aerah

sesuai

dengan

ke)enangannya untuk melakukan pengembangan usaha pembenihan dan/atau pembibitan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan dengan mendorong penerapan teknologi reproduksi.

Pa&a# 13 a)at 4 UU No+ 18 tahun 200

!.Pembentukan unit pembenihan sebagaimana dimaksud pada ayat ! dituukan untuk pemurnian #ernak tertentu atau untuk produksi. Pa&a# 13 a)at 4 UU No+ 41 tahun 2014

!.6etiap benih atau bibit yang beredar )aib memiliki sertifikat layak benih atau bibit yang memuat keterangan mengenai silsilah dan iri;iri keunggulan tertentu. !. 6etiap "enih atau "ibit yang beredar )aib memiliki sertifikat "enih atau "ibit yang memuat keterangan mengenai silsilah dan iri;iri keunggulannya.

Pena,bahan 'a&a# 'ada UU No+ 41 'a&a# 13

. 6etiap rang dilarang mengedarkan "enih atau "ibit yang tidak memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat 5.

Pa&a# 15 a)at 1 UU N-+ 18 .ahun 200

1. alam keadaan tertentu pemasukan benih dan /atau bibit dari luar nege ri dapat dilakukan untuk<

Pa&a# 15 a)at 1 UU N-+ 41 .ahun 2014

1. Pemasukan "enih dan/atau "ibit dari luar negeri ke dalam )ilayah Negara (esatuan $epublik %ndonesia dapat dilakukan untuk<

Pa&a# 15 a)at 2 UU N-+ 18 .ahun 200

2. Pemasukan benih dan/atau bibit )ai b memenuhi persyaratan mutu dan kesehatan he)an dan peraturan perundang;undangan di bidang karantina he)an serta memerhatikan kebiakan pe)ilayahan bibit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1!. Pa&a# 15 a)at 2 UU N-+ 41 .ahun 2014

2. Pemasukan "enih dan/atau "ibit dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus< a. memenuhi persyaratan mutu= b. memenuhi persyaratan teknis (esehatan +e)an= . bebas dari Penyakit +e)an 'enular yang dipersyaratkan oleh otoritas *eteriner= d. memenuhi ketentuan peraturan perundang;undangan di bidang karantina +e)an= dan e. memerhatikan kebiakan pe)ilayahan sumber "ibit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1!.

Pa&a# 1/ a)at 1dan 2 'ada UU No+ 18 tahun 200

1 Pengeluaran benih, bibit, dan/atau bakalan dari )ilayah Negara (esatuan $epublik %ndonesia ke luar negeri dapat dilakukan apabila kebutuhan dalam negeri telah terpenuhi dan kelestarian ternak lokal teramin. 2 6etiap orang yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 )aib memperoleh i7in dari menteri yang menyelenggarakan urusan perdagangan setelah mendapat rekomendasi dari 'enteri.

Pa&a# 1/ a)at 12 dan 3 'ada UU No+ 41 tahun 2014

1 Pengeluaran "enih dan/atau "ibit dari )ilayah Negara (esatuan $epublik %ndonesia ke luar negeri dapat dilakukan apabila kebutuhan dalam negeri telah terpenuhi dan kelestarian #ernak lokal teramin. 2 Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilarang dilakukan terhadap "enih dan/atau "ibit yang terbaik di dalam negeri. 4 6etiap rang yang melakukan kegiatan sebagaiman a dimaksud pada ayat 1 )aib memperoleh i7in dari 'enteri.:

Pa&a# 18 a)at 2 'ada UU No+ 18 tahun 200

2.#ernak ruminansia betina produktif dilarang disembelih karena merupakan penghasil ternak yang baik, keuali untuk keperluan penelitian, pemuliaan, atau pengendalian dan penanggulangan penyakit he)an. Pa&a# 18 a)at 2 'ada UU No+ 41 tahun 2014

2.Penentuan #ernak ruminansia betina yang tidak produktif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh okter +e)an "er)enang.

Pena,bahan 'a&a# 'ada UU No+ 41 tahun 2014

! 6etiap rang dilarang menyembelih #ernak ruminansia keil betina produktif atau #ernak ruminansia besar betina produktif. - >arangan sebagaimana dimaksud pada ayat ! dikeualikan dalam hal< a. penelitian= b. Pemuliaan= . pengendalian dan penanggulangan Penyakit +e)an= d. ketentuan agama= e. ketentuan adat istiadat= dan/atau f. pengakhiran penderitaan +e)an. 5 6etiap rang harus menaga populasi anakan ternak ruminansia keil dan anakan ternak ruminansia besar

Pa&a# 31 'ada UU No+ 41 tahun 2014

Pena,bahan 'a&a# 'ada UU No 41

4 (emitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat berupa< a. penyediaan sarana produksi= b. produksi= . pemasaran= dan/atau d. permodalan atau pembiayaan Pa&a# 32 a)at 1 'ada UU No+ 18 tahun 200

1. Pemerintah dan pemerintah daerah mengupayakan agar sebanyak mungkin )arga masyarakat menyelenggarakan budi daya ternak. Pa&a# 32a)at 1 'ada UU No+ 41 tahun 2014

1. Pemerintah dan Pemerintah aerah sesuai dengan ke)enangannya berke)aiban mendorong agar sebanyak mungkin )arga masyarakat menyelenggarakan budi daya #ernak sesuai dengan pedoman budi daya #ernak yang baik. Pa&a# 3/ Pen!uran!an 'a&a# 'ada UU No+ 41 .ahun 2014 Pada 'a&a# 3/ a)at 3 UU No 18 .ahun 200

4.Pengeluaran he)an atau ternak dan produk he)an ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan apabila produksi dan pasokan di dalam negeri telah menukupi kebutuhan konsumsi masyarakat. ! Pemasukan he)an atau ternak dan produk he)an dari luar negeri dilakukan apabila produksi dan pasokan he)an atau ternak dan produk he)an di dalam negeri belum menukupi kebutuhan konsumsi masyarakat. - Pemerintah berke)aiban untuk meniptakan iklim usaha yang sehat bagi he)an atau ternak dan produk he)an. Menad% Pa&a# 3/ a)at 3 UU No+ 41 .ahun 2014

4.

Pemerintah

dan

Pemerintah

aerah

sesuai

dengan

ke)enangannya

berke)aiban untuk meniptakan iklim usaha yang sehat bagi pemasaran +e)an atau #ernak dan Produk +e)an.:

% antara Pa&a# 3/ dan Pa&a# 37 d%&%&%'*an 5 #%,a 'a&a# )a*n% Pa&a# 3/A Pa&a# 3/$ Pa&a# 3/ Pa&a# 3/ dan Pa&a# 3/E

Pa&a# 37 a)at 2 'ada UU No+ 18 tahun 200

2. Pemerintah membina terselenggaranya kemitraan yang sehat antara industri pengolahan dan peternak dan/atau koperasi yang menghasilkan produk he)an yang digunakan sebagai bahan baku industri. Pa&a# 3/ a)at 3 UU No+ 41 .ahun 2014

2a (emitraan sebaga imana dimaksud pada ayat 2 dapat berupa kera sama< a. Permodalan atau pembiayaan= b. pengolahan= . pemasaran= d. pendistribusian= dan/atau e. rantai pasok.

Pa&a# 41 a)at 1 'ada UU No+ 18 tahun 200

1. Penegahan penyakit he)an sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang;undangan di bidang karantina he)an. Pa&a# 41 a)at 1 UU No+ 41 .ahun 2014

1. Pasal !1 Penegahan Penyakit +e)an sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 bertuuan untuk< a. melindungi )ilayah Negara (esatuan $epublik %ndonesia dari anaman masuknya Penyakit +e)an dari luar negeri= b. melindungi )ilayah Negara (esatuan $epublik %ndonesia dari anaman menyebarnya Penyakit +e)an dari luar negeri, dari satu pulau ke pulau lain, dan antardaerah dalam satu pulau di dalam )ilayah Negara (esatuan $epublik %ndonesia=

. melindungi +e)an dari anaman munul, berangkit, dan menyebarnya Penyakit +e)an= dan d. menegah keluarnya Penyakit +e)an dari )ilayah Negara (esatuan $epublik %ndonesia.: Pena,bahan 'a&a# d% UU No 41 .ahun 2014 % antara Pa&a# 41 dan Pa&a# 42 d%&%&%'*an 2 dua Pa&a# )a*n% Pa&a# 41A dan Pa&a# 41$

Pa&a# 58 a)at 4 'ada UU No+ 18 tahun 200

!. Produk he)an yang diproduksi di dan/atau dimasukkan ke )ilayah Negara (esatuan $epublik %ndonesia untuk diedarkan )aib disertai sertifikat *eteriner dan sertifikat halal. Pa&a# 58 a)at 4 UU No+ 41 .ahun 2014

!. Produk +e)an yang diproduksi di dan/atau dimasukkan ke )ilayah Negara (esatuan $epublik 11 / 28 ))).hukumonline.om %ndonesia untuk diedarkan )aib disertai< a. sertifikat *eteriner= dan b. sertifikat halal bagi Produk +e)an yang dipersyaratkan.

Pa&a# 58 a)at 5 dan / 'ada UU No+ 18 tahun 200

-. Produk he)an yang dikeluarkan dari )ilayah Negara (esatuan $epublik %ndonesia )aib disertai sertifikat *eteriner dan sertifikat halal ika dipersyaratkan oleh negara pengimpor. 5. (etentuan lebih lanut sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sampai dengan ayat - diatur dengan Peraturan 'enteri. Pa&a# 58 a)at 5 dan / UU No+ 41 .ahun 2014

-. 6etiap rang dilarang mengedarkan Produk +e)an yang diproduksi di dan/atau dimasukkan ke )ilayah Negara (esatuan $epubli k %ndonesia yang tidak disertai dengan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat !.

5. 6etiap rang yang memproduksi dan/atau mengedarkan Produk +e)an dilarang memalsukan Produk +e)an dan/atau menggunakan bahan tambahan yang dilarang.

Pena,bahan a)at 'ada UU No+ 41 tahun 2014

. Produk +e)an yang dikeluarkan dari )ilayah Negara (esatuan $epublik %ndonesia )aib disertai sertifikat *eteriner dan sertifikat halal ika dipersyaratkan oleh negara pengimpor.

Pa&a# 5 a)at 1 'ada UU No+ 18 tahun 200

1. 6etiap orang yang akan memasukkan produk he)an ke dalam )ilayah Negara (esatuan $epublik %ndonesia )aib memperoleh i7in pemasukan dari menteri yang terkait di bidang perdagangan setelah memperoleh rekomendasi< a. untuk produk he)an segar dari 'enteri= atau b. untuk produk he)an olahan dari pimpinan instansi yang bertanggung a)ab di bidang penga)asan obat dan makanan dan/atau 'enteri. Pa&a# 5 a)at 1 UU No+ 41 .ahun 2014

1. 6etiap rang yang akan mema sukkan Produk +e)an ke dalam )i layah Negara (esatuan $epublik %ndonesia )aib memperoleh i7in pemasukan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan setelah memperoleh rekomendasi dari< a. 'enteri untuk Produk +e)an segar= atau b. pimpinan lembaga bidang penga)asa n obat dan makanan untuk produk pangan olahan asal +e)an.

Pa&a# 5 a)at 3 'ada UU No+ 18 tahun 200

4.Produk he)an olahan yang akan dimasukkan ke dalam )ilayah Negara (esatuan $epublik %ndonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b, yang

masih mempunyai risiko penyebaran 7oonosis yang dapat menganam kesehatan manusia, he)an, dan lingkungan budi daya, harus mendapatkan rekomendasi dari 'enteri sebelum dikeluarkannya rekomendasi dari pimpinan instansi yang bertanggung a)ab di bidang penga)asan obat dan makanan. Pa&a# 5 a)at 3 UU No+ 41 .ahun 2014

4.alam hal produk pangan olahan asal +e)an yang akan dimasukk an ke dalam )ilayah Negara (esatuan $epublik %ndonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b yang mempunyai risiko penyebaran oonosis yang dapat menganam kesehatan manusia, +e)an, dan lingkungan budi daya, sebelum diterbitkan rekomendasi oleh pimpinan lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penga)asan obat dan makanan harus mendapatkan persetuuan teknis dari 'enteri.

Pa&a# 5 a)at 5 'ada UU No+ 18 tahun 200

-. (etentuan lebih lanut mengenai persyaratan dan tata ara pemasukan produk he)an kedalam )ilayah Negara (esatuan $epublik %ndonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sampai dengan ayat ! diatur dengan Peraturan 'enteri. Pa&a# 5 a)at 5 UU No+ 41 .ahun 2014

-. #idak &da

Pa&a# /5 'ada UU no 18 .ahun 200

(etentuan lebih lanut mengenai peng a)asan, pemeriksaan, penguian, produk he)an sebagaimana dimaksud dalam Pasal -8 ayat 1, tata ara pemasukan produk he)an olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal -9 ayat 1 huruf b, penetapan negara dan/atau 7ona, unit usaha produk he)an, dan tata ara pemasukan produk he)an segar sebagaimana dimaksud dalam Pasal -9 ayat 2, serta kesiagaan dan ara penanggulangan benana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5! diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pa&a# /5 UU No+ 41 .ahun 2014

(etentuan lebih lanut mengenai (esehatan 'asyarakat 3eteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal -5 sampai dengan Pasal 5! diatur dengan Peratu ran Pemerintah.:

% antara Pa&a# // dan Pa&a# /7 d%&%&%'*an 1 &atu 'a&a# )a*n% Pa&a# //A

Pa&a# /5 'ada UU no 18 .ahun 200

ari  ayat berubah menadi 2 ayat 'ada UU no 41 .ahun 2014

% antara Pa&a# /8 dan Pa&a# / d%&%&%'*an 5 #%,a Pa&a# )a*n% Pa&a# /8A Pa&a# /8$ Pa&a# /8 Pa&a# /8 dan Pa&a# /8E

Pa&a# 85 a)at 2 'ada UU no 18 .ahun 200

2. 6anksi admistratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa < a. peringatan seara tertulis= b. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran= . penabutan nomor pendaftaran dan penarikan obat he)an, pakan, alat dan mesin, atau produk he)an dari peredaran= d. penabutan i7in= atau e. pengenaan denda.

Pa&a# 85 a)at 2 UU no 41 .ahun 2014

2. 6anksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa a. peringatan seara tertulis= b. pengenaan denda= . penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran= d. penabutan nomor pendaftaran dan penarikan bat +e)an, Pakan, alat dan mesin, atau Produk +e)an dari peredaran= atau e. penabutan i7in.

Pada UU No+ 41 .ahun 2014 'a&a# 85 a)at 465 t%da* ada

Pa&a# 8/ 'ada UU no 18 .ahun 200

b. ternak ruminansia besar betina produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 2 dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 4 tiga bulan dan paling lama 9 sembilan bulan dan/atau denda paling sedikit $p-.000.000,00 lima uta rupiah dan paling banyak $p2-.000.000,00 dua puluh lima uta rupiah. Pa&a# 8/ 'ada UU no 41 .ahun 2014

b. #ernak ruminansia besar betina produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat ! dipidana dengan pidana penara paling singkat 1 satu tahun dan paling lama 4 tiga tahun dan denda paling sedikit $p100.000.000,00 seratus uta rupiah dan paling banyak $p400.000.000,00 tiga ratus uta rupiah.:

% antara Pa&a# 1 dan Pa&a# 2 d%&%&%'*an 2 dua 'a&a# )a*n% Pa&a# 1A dan Pa&a# 1$ 'ada UU No + 41

Pada UU No+ 41 Ketentuan Pa&a# / d%ha'u&+

% antara Pa&a# / dan Pa&a# 7 d%&%&%'*an 1 &atu 'a&a# )a*n% Pa&a# /A 'ada UU No+ 41

Pa&a# 7 dan 8 'ada UU No+ 41 t%da* ada

Pa&a#  'ada UU No+ 18 .ahun 200 d%!ant% den!an 'a&a# II 'ada UU No+ 41