Perbedaan Nasional Dalam Ekonomi Politik (Kelompok 2)

DAFTAR ISI 1. Daftar isi…………………………………………………………………………1 2. Kata Pengantar……………………………………………………………..…....2 BAB I Pendahuluan 3. Pengertian Ekonomi Politik…………………………………………………….3 BAB II Pembahasan 4. Sistem Ekonomi Tradisional……………………………………………………4 5. Sistem Ekonomi Kerakyatan……………………………………………………5 6. Sistem Ekonomi Liberal………………………………………………………...6 7. Sistem Ekonomi Terpusat….……………………………………………………7 8. Sistem Ekonomi Campuran..……………………………………………………9 9. Perbedaan Sistem Politik Berbagai Negara.……………………………………10 10. Sistem Politk Negara Maju.……..……………………………………………...10 11. Sistem Politik Negara Berkembang…………………………………………….11 12. Garis Besar Perbedaan Sistem Politik di Berbagai Negara……………………..14 BAB III Penutup 13. Kesimpulan.……………………………………………………………………..17 14. Daftar Pustaka.…………………………………………………………………..17

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami haturkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang begitu besar, sehingga kami dapat menyelesaikan tugas “BISNIS INTERNASIONAL” yang berjudul “PERBEDAAN NASIONAL DALAM EKONOMI POLITIK“ ini tepat pada waktu yang telah ditentukan. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Rasulullah SAW yang mana telah membawa kita semua dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang

1

seperti yang telah kita rasakan saat ini, sehingga kita dapat merasakan manfaat ilmu yang berkembang sangat pesat menurut perkembangan zaman. Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam pembuatan makalah ini. Dan kami pun menyadari bahwa dalam makalah ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kepada para pembaca kami mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan makalah yang kami buat selanjutnya. Semoga makalah ini benar-benar bermanfaat bagi para pembaca dan khususnya pada kami. Aamiin

Kediri, 27 September 2016

Kelompok 2

BAB I PENDAHULUAN Pengertian Ekonomi Politik Politik berasal dari kata "polis” yang berarti negara atau kota. Berdasarkan maknanya yang secara empiris tidaklah sama, namun dalam perkembangan dunia kedua kata tersebut menjadi hal yang berkaitan dan saling mempengaruhi. Tindakan politik tidak terbebas dari 2

kepentingan ekonomi dan sebuah kebijakan ekonomi tidak terlepas pula dari kepentingan politik. Dengan demikian ekonomi politik dimaksudkan untuk mengungkapkan kondisi di mana produksi atau konsumsi diselenggarakan negara-negara. Sedangkan Definisi ekonomi politik menurut Balaam merupakan disiplin intelektual yang mengkaji hubungan antara ekonomi dan politik. Menurut P. Todaro, ekonomi politik membahas hubungan politik dan ekonomi dengan tekanan pada peran kekuasaan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Pakar lainnya menggunakan istilah ekonomi politik untuk merujuk pada masalah yang dihasilkan oleh interaksi kegiatan ekonomi dan politik. Dengan demikian ekonomi politik menjelaskan dan mengungkapkan hukum-hukum produksi kekayaan di tingkat negara dunia.

Ekonomi Politik Secara Umum Biasanya ketika berbicara atau membahas ekonomi maka ingatan akan langsung tertuju pada kata yang tidak lepas dari unsur produksi, komsumsi, distribusi, investasi, ekspor dan impor dan sebagainya yang tentu berbeda ketika membahas politik, istilah kata yang akan ditemukan seperti negara, ideologi, kelompok, pemerintah dan sebagainya. Kemudian seiring dengan perkembangan dunia, kajian mengenai ekonomi politik pun semakin luas. Dengan sengaja atau tidak kedua kata yang secara empiris maupun istilah berbeda tersebut, dipadupadankan menjadi satu kalimat "ekonomi politik". Sehingga dari kata tersebut muncul kajian baru yang berkaitan dengan kegiatan maupun keputusan yang dilakukan pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepentingan masayarakat atau rakyannya sesuai dengan tujuan dan ideologi negara yang bersangkutan.

BAB II PEMBAHASAN

3

Perbedaan da macam-macam sistem ekonomi yang ada di dunia pada dasarnya sistem ekonomi dibagi menjadi 5 sistem yang mendasar sebagai berikut. 1. Sistem ekonomi tradisional dalam sistem ekonomi tradisional masyarakat hanya memproduksi barang pemuas kebutuhan yang diproduksi untuk kebutuhan sehari-hari. Dan rumah tangga dapat bertindak sebagai pembeli, penjual ataupun bisa keduannya.

Ciri-ciri: 1. Belum ada pembagian kerja 2. Hasil produksi ditentukan sesuai kebutuhan 3. Hubungannya bersifat kekeluargaan 4. Bertumpu pada sumber daya alam 5. Menggunakan sistem barter  kelebihan:

1. Setiap masyarakat termotivasi untuk menjadi produsen. 2. Produksi tidak bertujuaan untuk mencari keuntungan. 3. Dengan menggunakan sitem barter, masyarakat cenderung bertndak jujur  Kelemahaan:

4

1. Sulit menemukaan kedua belah pihak yang saling membutuhkan saat pelaksanaan barter. 2. Biasanya jenis dan jumlah barang yang diproduksi tidak cukup untuk kebutuhan. 3. Tidak ada kerjasama antar individu atau masyarakat. 2. Sistem ekonomi kerakyataan Sistem ekonomi ini yang digunakaan di indonesia berdasarkan demokrasi ekonomi pancasila. Kesejahteraan masyarakat yang diutamakan, bukan perseorangan. Dan sistem ekonomi ini berdasarkan UUD 1945. Dan disebut sebagai ” sistem ekonomi berdasarkan demokrasi ekonomi pancasila.

 Kelebihan :

1. Perekonomian di susun sebagai usaha berdasarkan asas kekeluargaan. 2. Bumi, air dan kekayaan lainnya dikuasai oleh negara yang bertujuaan untuk memakmurkan masyarakatnya. 3. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh masyarakat. 4. Warga negara mempunyai hak untuk memilih pekerjaan yang disukai serta mempunyai hak akan pekerjaan. 5. Hak milik perorangan diakui dan pemanfaatnya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat.

5

6. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dikuasai oleh negara.  Kelemahan :

1. Sistem free fight liberalism, yaitu menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain. 2. Sistem etatime, yaitu negara bersifat dominan, mendesak, dan mematikan potensi dan daya kreasi dalam sektor negara. 3. Monopoli, yaitu sistem ekonomi yang memusat dalam satu kelompok.

3. Sistem ekonomi liberal Sistem ekonomi liberal adalah sistem ekonomi yang memberi kebebasan kepada setiap orang untuk melakukan kegiatan ekonomi oleh negara. Sistem ini berdasarkan pada teori yang di kemukakan oleh adam smith (1723-1790) dalam buku yang ditulisnya yang berjudul “the wealth of nations”, yang terbit pada tahun 1776, yang mengajarkan tentang memberikan kebebasan kepada perseorangan dalam setiap sektor ekonomi. 

Ciri-ciri:

1. Hak kepemilikan alat produksi ditangan perorangan. 2. Harga barang yang menentukan dari permintaan dan penawaran di pasar. 3. Adanya persaingan bebas. 4. Pemerintah tidak ikut campur dalam perekonomian. 5. Modal yang memegang peran penting dalam perekonomian. 6

6. Ada kesempatan untuk individu mendapatkan keuntungan. 

Kelebihan dalam sistem ekonomi liberal:

1. Meningkatkan kualitas dan efisien barang yang dibuat (produksi). 2. Terpacu untuk memakmurkan untuk diri sendiri. 3. Setiap pengusaha termotivasi untuk mencari keuntungan. 4. Memilih sektor usaha disesuaikan dengan kemampuan finansial ataupun skill. 

Kelemahan dalam sistem ekonomi liberal:

1. Adanya persaingan yang tidak sehat. 2. Ada kesenjangan antara yang kaya dan miskin 3. Adanya monopoli. 4. Terdapat eksploitasi SDM. 5. Saat memakai SDA tidak memerhatikan kelestarian lingkungan.

4. Sistem ekonomi sosialis /terpusat Sistem ekonomi sosialis adalah sistem ekonomi yang seluruh kebijakan perekonomiaannya ditentukan oleh pemerintah. Dan masyarakat hanya menjalankan peraturan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Sistem ekonomi ini berdasarkan teori yang telah dikemukakan oleh karl marx dalam buku yang ditulisnya yang berjudul “das kapital”, Dibuat tahun 1867. Sistem ini bersifat memerintah karena adanya campur tangan dari

7

pemerintah dalam bidang ekonomi yang melakukan pembatasan-pembatasan dalam kegiatan masyarakat yang mengandung kegiatan ekonomi. 

Ciri-ciri: 1. Perencanaan dibuat oleh pemerintah pusat. 2. Semua alat alat produksi dikuasai oleh pemerintah. 3. Produksi, konsumsi, dan distribusi di atur ecara terpusat. 4. Hak milik perorangan dibatasi. 5. Inisiatif produksi dibatasi.



Kelebihan dalam sistem ekonomi sosialis: 1. Pemerintah bertanggung jawab sepenuhnya dalam perekonomian. 2. Hasil produksi dinikmati secara merata. 3. Tidak ada pemisah antara si kaya dan si miskin karena semuanya sama rata. 4. Pengendalian harga mudah diatur.



kelemahan dalam sistem ekonomi sosialis: 1. Hak milik perorangan sangat dibatasi. 2. Potensi dan daya kreasi tidak berkembang. 3. Tidak ada kebebasan individu

8

5. Sistem ekonomi campuran Sistem ekonomi campuran adalah gabungan dari sistem liberal dan sistem sosialis, yang mengambil garis tengahnya antara kedua itu yaitu kebebasan dan keadilan, berarti antara peran mutlak negara dan peran individu saling menonjol. Pada sistem campuran antara pemerintah dan masyarakat bersama sama untuk meningkatkan kegiatan perekonomian. Dan dibagi menjadi 2 kegiatan yaitu pemerintah sebagai pengendali dan stabilisator kegiatan ekonomin dan masyarakat diberi kesempatan untuk melakukan kegiatan ekonomi seperti produksi kosumsi dan distribusi. 

Ciri-ciri: 1. Adanya campur tangan pemerintah dalam kegiatan ekonomi. 2. Pihak masyarakatikut berperan dalam kegiatan perekonomian.



Kelebihan dalam sistem ekonomi campuran: 1. Harga dipasar lebih terkendali 2. Sektor ekonomi antara pemerintah dan swasta terpisah secara jelas. 3. Hak milik perorangan diakui dan pemerintah ikut mendorongnya



Kekurangan dalam sistem ekonomi campuran:

1. Jika peran pemerintah mendominasi akan timbul etatisme.

9

2. Jika peran swasta mendominasi, akan timbul monopoli yang merugikan masyarakat.

Perbedaan Sistem Politik Berbagai Negara Perbedaan sistem politik antara negara satu dengan negara lain, merupakan hal yang wajar dan alami, karena setiap negara memiliki pengalaman sejarah yang berbeda-beda. Setiap negara memiliki ciri-ciri khusus, baik dari segi ideologi, sistem politik, karakter kehidupan sosial, corak kebudayaan, lingkungan alam yang tidak sama dengan bangsabangsa lain. Sejarah perjuangan suatu bangsa dan perkembangan politiknya ikut berperan dalam menentukan sistem politik yang dilandasi oleh ideologi, kepribadian bangsa, serta kondisi ekonomi, sosial, dan budaya dari negara yang bersangkutan. 1. Sistem Politik Negara-Negara Maju Sistem politik beberapa negara maju akan diuraiakan untuk mengetahui perbedaan antara negara satu dengan negara lainnya, terutama negara-negara yang mewakili salah satu model system politik, misalnya sistim politik Inggris mewalili model demokrasi parlementer dengan corak liberal, rusia atau Uni Soviet mewakili demokrasi sosial/komunis, Amerika Serikat mewakili model demokrasi presidensial, prancil menggunakan model campuran antara system parlementer dan presidensial, dan system politik Jepang sebagai Negara kuat di Asia. a. Sistim Politik Inggris dan Negara-Negara Eropa Barat Untuk pertama kali dalam sejarah, rakyat inggris berjuang melawan kekuasaan raja yang memiliki kekuasaan raja yang memiliki kekuasaan mutlak atau absolut, dan berhasil memaksa rajanya untuk menandatangani piagam-piagam yang mengatur hak dan kewajiban 10

raja Inggris. Piagam-piagam itu sampai sekarang enjadi konstitusi bagi kerajaan Inggris. Piagam Magna Charta 1215 disebut The Great Council, multi-multi adalah suatu Dewan Penasehat Raja yang terdiri pada Baron (bangsawan) yang mewakili daerahnya. Perkembangan selanjutnya, ternyata The Great Council ini merupakan benih demokrasi karena dewan itu kelak berubah menjadi parlemen yang beranggotakan wakil-wakil rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum.Sistem politik di Inggris adalah demokrasi dengan sistem parlementer yang menganut aliran liberalistik, yaitu mendasarkan dan mengutamakan kebebasan individu yang seluas-luasnya. Sistem politik Inggris kemudian banyak dipraktikkan pula di negara-negara Eropa Barat. Raja atau ratu merupakan lambang persatuan dan kesatuan, yang senantiasa dibanggakan, adat dan tradisi dipertahankan, pemerintahan dijalankan oleh Perdana Menteri yang dikuasai oleh partai yang menang dalam pemilihan umum. b. Sistem Politih Amerika Serikat Amerika Serikat adalah negara federal ( negara serikat ) yang terdiri dari negaranegara bagian yang sama sekali terpisah dengan negara induknya, kecuali dalam keamanan bersama. Bahkan negara-negara bagian mempunyai undang-undang sendiri. Amerika Serikat adalah satu-satunya negara yang melaksanakan teori Trias Politica secara konsekuen, yaitu pemisahan kekuasaan dengan tegas antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Badan legislatif terdiri dari dua kamar (bicameral), yaitu Senate yang beranggotakan wakil-wakil negara bagian, masing-masing 2 (dua) orang senator, dan House of Representative beranggotakan wakil-wakil dari negara bagian yang jumlahnya tergantung dari jumlah penduduk masing-masing negara bagian. Presiden melakukan kekuasaan eksekutif, dan dipilih langsung oleh rakyat. Kekuasaan legislatif dilaksanakan oleh Congress (Senate dan House of Representative), sedangkan kekuasaan yudikatif dilakukan oleh Mahkamah Agung

11

(Supreme Court of Justice). Setelah Congress menyusun sebuah rancangan undang-undang, kemudian rancangan itu diserahkan kepada presiden untuk mendapatkan pengesahan. Apabila presiden tidak menyetujui isi rancangan undang-undang itu, presiden berhak untuk menolaknya dan tidak mengesahkannya (hak veto). Rancangan undang-undang yang diveto oleh presiden diserahkan kembali kepada Congress, Congress akan meninjaunya kembali dengan memerhatikan keberatan-keberatan yang diajukan oleh presiden. Apabila dari hasil peninjauan Congress itu ternyata bahwa sedikitnya 2/3 dari seluruh anggota Congress tetap menyetujui rancangan undang-undang itu maka rancangan undang-undang itu harus disahkan oleh presiden. Dengan sistem pemisahan kekuasaan ini, akan terjadi check and balance yang benar-benar sempurna antarlembaga-lembaga kekuasaan tersebut. 2. Sistem Politik di Negara-Negara Berkembang Untuk sistem politik di negara-negara berkembang akan dibahas sistem poilik Cina, Iran, dan Arab Saudi, dan Israel yang merupakan contoh berbagai system politik yaitu sistem demokrasi rakyat (komunis), sistem politik di negara-negara Islam, dan sistem demokrasi parlementer di Israel. a. Sistem Politik Cina Republik Rakyal Cina berdiri tahun 1949 setelah menumbangkan dinasti Cing yang berusia ratusan tahun. Tetapi barusan secara konstitusi cina ditetapkan dalam congress rakyat nasional, yang menyebutkan antra lain bahwa demokrasi rakyat di pimpin oleh kelas pekerja dalam hal ini dikelola oleh Partai Komunis Cina sebagai inti kepemimpinan pemerintah. Dalam kuasa eksekutif, jabatan kepala negara dihapuskan maka orang pertama dalam kepemimpinan Partai Komunis Cina yang menggantikan jabatan ini yaitu ketua Partai itu sendiri, sedangkan Sekretaris Jenderal partai merupakan penyelenggara pemerintahan

12

tertinggi setingkat Perdana Menteri. Kekuasaan legislatif dipegang oleh kongres rakyat nasional–yang didominasi oleh Partai Komunis Cina. Kekuasaan yudikatif dijalankan secara bertingkat oleh pengadilan rakyat dibawah pimpinan Mahkamah Agung Cina. Pengadilan rakyat bertanggung jawab kepada kongres rakyat di setiap tingkatan, namun karena perwakilan rakyat tersebut didominasi oleh Partai Komunis Cina maka demokrasi masih sulit terwujud meskipun usaha perubahan dilakukan terus-menerus dalam reformasi yang dicanangkan dalam rangka menghadapi era globalisasi. b. Sistem Politik Iran Dalam sistem pemerintahan Republik Islam Iran sejak jatuhnya dinasti Syah Iran, sebagai kepala negara adalah Imam kedua belas yang diwakili oleh Fakih atau Dewan Faqih (Dewan Keimanan). Kepala pemerintahan dipegang oleh seorang presiden yang walaupun diangkat oleh rakyat, tetapi diangkat, dilantik, dan diberhentikan oleh Faqih atau Dewan Faqih. Penentuan seseorang untuk menjadi Faqih dan Ayatullah adalah berdasarkan kemampuan yang bersangkutan mengenai Al-Quran. Ketua kabinet dipegang oleh perdana menteri yang dipilih, diangkat, da diberhentikan oleh presiden setelah mendapat persetujuan dari badan legislative (Dewa Pertimbangan Nasional Iran). Kabinet bertanggung jawab kepada Dewan Pertimbangan Nasional Iran. Badan legislatif ini selain membuat undangundang juga bertugas mengawasi badan eksekutif. Dalam membuat undang-undang harus disesuaikan dengan Al-quran dan Al Hadis. Di samping itu, dikenal pula–Dewan pelindung konstitusi yang disebut Dewan Perwalian (Syura ne Gahden) yang bertugas mengawasi agar undang-undang yang dibuat oleh Dewan Pertimbangan Nasional Iran tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan konstitusi Iran. Anggota-anggota Dewan Perwalian terdiri dari para pakar sebagai berikut:

13

1)

Para anggota yang diambil dari ahli hukum Islam yang terkenal saleh dalam

beribadah menjalankan syariat Islam, dan ditunjuk oleh Dewan Keimanan. 2)

Para anggota yang diambil dari para ahli hokum dari berbagai cabang ilmu hukum ,

yang terdiri dari hakim-hakim Islam. Mereka juga mendapat ijin dari Mahkamah Agung Iran beserta pengesahan dari Dewar Pertimbangan Nasional Iran. c. Sistem Politik Arab Saudi Kekuasaan eksekutif Arab Saudi dipegang oleh kepala negara (raja) yang sekaligus menjabat sebagai perdana menteri dan pimpinan agama tertinggi. Tidak ada partai politik yang bertinak sebagai oposisi, tidak ada konstitusi kecuali al-Quran sebagai kitab suci mereka, namun tidak sepenuhnya diikuti dalam hal penyelenggaraanpemerintah. Karena kompleksnya bidang pemerintahan maka dibentuklah departemen-departemen yang yang pejabatnya selurunya dari keluarga istana. Menghadapi era globalisasi, baru beberapa when icrakhir ini Arab Saudi membentuk badan legislatif (Majelis Syura). Mengenai badan yudikatif, sistem peradilan terdiri dari pengadilanpengadilan biasa, Pengadilan Tinggi Agama Islam di Makkah dan Jedah serta sebuah Mahkamah Banding. Sistem hukum bersumber dari Alquran yang penjabarannya diambil dari Hadis. Di samping itu juga berlaku hukum adat dan hukum suku-suku. Sistem kerja peradilan diawasi oleh Komisi pengawas Pengadilan yang diangkat oleh raja. Sistem pernerintahan daerah dibagi atas beberapa wilayah propinsi yang masing-masing dipimpin oleh seorang gubernur, sedangkan beberapa kota penting dipimpin oleh walikota. Gubernur dan walikota diangkat atas persetujuan raja.

Garis Besar Perbedaan Sistem Politik di Berbagai Negara

14

Setelah mencermati sistem politik di berbagai negara dapat diketahui secara garis besar perbedaan sistem politik antara negara satu dengan negara lairiliya, Perbedaan-perbedaan tersebut terdapat pada:

a. Perbedaan Bentuk Negara Ada dua kriteria bentuk negara, yaitu negara kesatuan dan negara serikal/ fcderasi. Negara kesatuan adalah negara yang bersusunan tunggal, artinya dalam negara tidak ada negara lain. Dalam negara hanya ada satu pemerintahan, satu Undang-Undang Dasar, satu kepala negara, satu kabinet, kabinet, dan satu lembaga perwakilan atau parlemen. Negara yang menerapkan bentuk negara kesawan antara lain RRC, Prancis, Indonesia, dan Jepang. Negara scrikat atau federasi adalah negara yang terdiri dari beberapa llcgala Yang semula berdiri sendiri, kemudian negara-negara itu mengadakan ikatan kerja sama. Mereka mengatur pembagian wewenang antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian, contoh negara Serikat yaitu Amerika Serikat, Uni Soviet, Republik Indonesia Serikat. b. Perbedaan Bentuk Pemerintahan Bentuk pemerintahan ada dua macam yaitu monarki atau kerajaan dan republik. Negara monarki, kepala negaranya disebut Raja atau Ratu, pengangkatannya berdasarkan hak waris turun-temurun, masa jabatannya seumur hidup. Negaranegara yang menganut bentuk pemerintahan monarki, misalnya Saudi Arabia, Denmark, Inggris, Belanda, Jepang, dan Thailand. Bentuk pemerintahan Republik, ciri-cirinya kepala negaranya disebut presiden, pengangkatannya berdasarkan pemilihan umum, masa, jabatan terbatas untuk waktu yang ditetapkan undang-undang. Contoh negara-negara yang menganut bentuk pemerintahan republik, yaitu Amerika Serikat, RRC, dan Republik Indonesia. 15

c. Perbedaan Sistem Kabinet Berdasarkan pertanggungjawaban kabinet atau dewan menteri dalam pelaksanaan tugas eksekutif (pemerintahan) dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu kabinet ministerial dan kabinet presidensial. Kabinet ministerial adalah kabinet yang dalam pelaksanaan tugasnya dipertanggungjawabkan oleh para menteri di bawah pimpinan perdana menteri. Sedangkan kepala negara (presiden atau raja ) tidak dapat diganggu gugat. Perdana menteri sebagai pemegang kekuasaan eksekutif. Contoh negara yang menerapkan sistem ini, yaitu Inggris, Jepang, Malaysia, dan Israel. Kabinet presidensial adalah kabinet yang dalam pelaksanaan tugasnya dipertanggungjawabkan oleh presiden. Menteri-menteri (kabinet) berperan sebagai pembantu presiden, diangkat dan diberhentikan oleh presiden serta bertanggung jawab kepada presiden. Presiden mempunyai kedudukan sebagai kepala pemerintahan dan sebagai kepala negara. Negara-negara yang menerapkan sistem kabinet presidensial antara lain Amerika Serikat dan Republik Indonesia. Meskipun kedua negara melaksanakan sistem kabinet presidensial, tetapi dalam praktiknya ada perbedaan. Amerika Serikat melaksanakan Trias Politica, yaitu pemisahan kekuasan secara tegas antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif sedangkan Indonesia melaksanakan pembagian kekuasaan, artinya antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif masih ada hubungan kerja sama. d. Perbedaan Bentuk Parlemen/Lembaga Perwakilan Bentuk parlemen ada dua yaitu monocameral dan bicameral. Parlemen yang monocameral, artinya terdiri dari satu kamar, misalnya Indonesia, RRC, Iran, dan Arab Saudi. Sedangkan parlemen yang terdiri dari 2 kamar (bicameral), antara lain Amerika, Uni Soviet, Jepang, dan Francis. Demikian garis besar perbedaan system politik antar negara.

16

Perbedaan-perbedaan tersebut merupakan cirri dari pihak politik yang menjiwai masyarakat negara yang bersangkutan.

BAB III Penutup KESIMPULAN Setiap negara memiliki sistem tatanan ekenomi politik tersendiri yang menguntungkan dan dirasa dapat membuat negaranya menjadi berkembang yang sesuai dengan keadaan penduduk, alam dan negara itu sendiri. Negara Indonesia menganut system ekonomi kerakyatan (pancasila) dan sistem politik Negara berkembang yang tentunya ada kemunginan ketidaksamaan dengan Negara lain.

DAFTAR PUSTAKA 1. https://www.google.co.id/? gws_rd=cr&ei=9yLmV7jM4z0vgT8s7qwDw#q=perbedaan+sistem+e konomi+politik+antar+negara. 2. https://jamilkusuka.wordpress.com/2010/05/03/perbedaan-sistempolitik-berbagai-negara/. 3. https://isearch.avg.com/dns?pid=avg&sg=&cid={508c89ee-8dd8405a-8d4417

09b53ddebceb}&mid=5ea7da575a9547ccb87d4d9b586d85cfebae1c4a5f785926ad2931707451313c170c47bf&cmpid=&ds=nr013 &v=19.6.0.592&lang=en&pr=sa&d=2016-0817%2022%3A27%3A37&sap=dns&q=bing&urlref=http%3A%2F %2Fwww.bing.com%2Fsearch%3FFORM%3DSWBW15%26q%3D. 4. Buku BIsnis Internasional Charles W.L Hill Chow-Hou Wee Krishna

Udayasankar.

18