Perbedaan Laporan Keuangan Sektor Publik Dengan Sektor Swasta

Perbedaan Laporan Keuangan Sektor Publik Dengan Sektor Swasta Perbedaan laporan keungan tersebut meliputi perbedaan jenis-jenis laporan keuangan, elemen laporan keuangan, tujuan pelaporan keuangan, dan teknik akuntansi yang digunakan. Perbedaannya yaitu sebagai berikut : Lapor ora an Dep Depa artemen Pe Pemerint nta ah

Lap apor ora an Keu Keua ang ngan an Sek ekttor Sw Swas astta

Fokus inansial dan politik

Fokus inansial

•

Kinerja diukur se!ara inansial

•

dan non-inansial. Pertanggungjawaban kepada

•

Sebagian besar kinerja diukur

•

se!ara inansial Pertanggungjawaban kepada

parlemen dan masyarakat luas

•

"erokus pada bagian

•

organisasi #elihat kemasa depan se!ara

•

pemegang saham dan kreditur  •

"erokus pada organisasi

•

se!ara keseluruhan tidak dapat melihat masa depan

•

se!ara detail  $turan pelaporan ditentukan

detail  $turan pelaporan ditentukan

oleh undang-undang, standar

oleh departemen keuangan

praktik akuntansi.

akuntansi, pasar modal, dan

Laporan keuangan diperiksa oleh Laporan diperiksa oleh treasury

auditor independen

%ash a!!ounting

$!!rual a!!ounting

Tujuan dan fungsi laporan keuangan sector publik  Tujuan dan fungsi laporan keuangan secara umum adalah : 1. Kepatuha Kepatuhan n dan Pe Pengelolaan ngelolaan (compliance and stewardship) Laporan keuangan digunakan untuk memberikan jaminan kepada pengguna laporan keuangan dan pihak otoritas penguasa agar pengelolaan sumber daa sesuai dengan ketentuan hokum dan peraturan ang ditetapkan. !. "kunt "kuntabilitas abilitas dan Pe Pelaporan laporan #etrosp #etrospektif ektif (accountabilit and retrospecti$e reporting)

Laporan keuangan digunakan untuk memonitor kinerja dan menge$aluasi manajemen% memberikan dasar untuk mengamati trend antar kurun waktu% pencapaian atas tujuan ang ditetapkan% dan membandingkanna dengan kinerja organisasi lain ang sejenis jika ada. &. Perencanaan dan 'nformasi torisasi (planning and authoriation information) Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan dasar perencanaan kebijakan dan akti$itas dimasa dating% juga memberikan informasi pendukung mengenai otorisasi penggunaan dana. *.

Kealangsungan organisasi ($iabilit)

Laporan keuangan berfungsi untuk membantu pembaca dalam mementukan apakah suatu organisasi atau unit kerja dapat meneruskan menediakan barang dan jasa (pelaanan) dimasa mendatang. +.

,ubungan -asarakat (public relation)

Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan kesempatan kepada organisasi untuk mengemukakan pernataan atas presentasi ang dicapai kepada pemakai ang dipengaruhi karawan dan masarakat% juga sebagai alat komunikasi antara public dan pihak ang berkepentingan. .

/umber fakta dan gambaran (source of facts and figures)

0agi organisasi pemerintahan% tujuan umum akuntansi dan Laporan keuangan adalah : i. -emberikan informasi guna pembuatan keputusan ekonomi% sosial dan politik serta sebagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan. ii. -emberikan informasi guna menge$aluasi kinerja manajerial dan organisasional. Laporan keuangan untuk mendukung pembuatan keputusan ekonomi% sosial% dan politik meliputi informasi ang digunakan untuk : a.

-embandingkan kinerja keuangan actual denga ang dianggarkan.

b.

-enilai kondisi keuangan dan hasil  hasil operasi.

c. -embantu meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundangan ang terkait dengan masalah keuangan dan ketentuan lainna. d.

-embantu dan menge$aluasi efisiensi dan efekti$itas.

2alam konteks akuntansi sektor publik% jenis informasi ang diberikan

untuk pengambilan keputusan adalah terbatas pada informasi ang bersifat financial saja. 'nformasi financial disini adalah informasi ang dapat diukur dengan satuan monometer. /ecara rinci tujuan akuntansi dan laporan keuangan organisasi pemerintah adalah : a. -enentukan dan memprediksi aliran kas% saldo neraca% dan kebutuhan sumber daa finansial jangka pendek unit pemerintah. b. -enentukan dan memprediksi kondisi ekonomi suatu unit pemerintah dan perubahan  perubahan ang terjadi di dalamna. c. -emonitor kinerja% kesesuaianna dengan peraturan perundang  undangan% kontrak ang telah disepakati% dan ketentuan lain ang disaratkan. d. -emberikan informasi untuk perencanaan dan penganggaran% serta untuk memprediksi pengaruh akuisisi dan alokasi sumber daa terhadap pencapaian tujuan operasional. e. -emberikan informasi untuk menge$aluasi kinerja manajerial dan organisasional : •

•

•

•

3ntuk menentukan biaa program% fungsi% dan akti$itas sehingga memudahkan analisis dan melakukan perbandingan dengan criteria ang telah ditetapkan% membandingkan dengan kinerja periode  periode sebelumna% dan dengan kinerja unit pemerintah lain 3ntuk menge$aluasi tingkat ekonomi dan efisiensi operasi% program% akti$itas% dan fungsi tertentu di unit pemerintah 3ntuk menge$aluasi hasil suatu program% akti$itas% dan fungsi serta efekti$itas terhadap pencapaian tujuan dan target 3ntuk menge$aluasi tingkat pemerataan (e4ualit) dan keadilan (e4uit)

Sumber Daya Finansial Jangka Pendek  Sumber daya fnancial jangka pendek sangat penting bagi pemerintahan untuk melakukan transaksi rutin. Sumber keuangan  jangka pendek tidak selalu dapat disediakan dengan segera. Oleh karena itu penggunaan dana tersebut sering dibstasi. Kas merupakan contoh sumber fnancial jangka pendek yang siap digunakan. Bagian keunagan perlu mengetahui jumlah uang yang ada ditangan (cash on hand) dan yang berada di bank. Jika sumber fnancial tidak mencukupi untuk membiayai transaksi  jangka pendek, maka perlu dicari cara untuk menutup kebutuhan fnancial tersebut, mungkin dengan melakukan pinjaman,.

Inormasi mengenai ketersediaan dana fnancial untuk penggunaan transaksi jangka pendek sangat diperlukan. !emakai laporan keuangan ingin mengetahui apakah pemerintah memiliki dana yang cukup untuk membiayai suatu transaksi dan mampu membayar utang"utangnya yang telah jatuh tempo. !emerintah yang mengalami kesulitan likuiditas dapat memnimbulkan konsekuensi serius yang berakibat terganggunya pelayaanan public atau bahkan terhentinya pelayanan publik. Iormasi akuntansi juga diperlukan untuk memprediksi kemampuan pemerintah untuk melanjutkan member pelayanan. Sumber Pendanaan Jangka Pendek  Tiga sumber pendanaan jangka pendek terdiri atas : 1. Kredit perdagangan, 2. Pinjaman jangka pendek,dan 3. surat berharga komersial

KOndisi Ekonomi Kondisi ekonomi suatu entitas mengacu pada seberapa bagus nilai ekonomi suatu entitas pada #aktu tertentu. $ilai ekonomi merupakan selisih antara sumber daya total yang dimiliki oleh sustu entitas dengan total uang yang menjadi ke#ajibannya. $ilai ekonomi merupakan nilai bersih entitas (total asset % total utang&. 'nit pemerintah dapat dipandang sebagai lembaga politik dan  juga sebagai lembaga usaha. Sebagai lembaga politik , pemerintah merupakan alat untuk menyejahterakan konstituennya. i sisi lain, pemerintah juga dapat dipandang sebagai lembaga usaha yang dapat dibenarkan secara hokum untuk memiliki kekayaan, melakukan kontrak, dan transaksi ekonomi sebagaimana perusahaan s#asta. Konsep nilai bersih lebih rele)an untuk memandang pemerintah sebagai entitas usaha yang memilik kekayaan dan utang. Intepretasi atas konsep kekayaan tersebut penting untuk mengukur kondisi ekonomi pemerintah. Inormasi akuntansi dibutuhkan untuk memprediksi nilai bersih unit pemerintah dan mengukur kondisi ekonomi pemerintah. Inormasi mengenai kondisi ekonomi pemerintah tersebut penting sebagai dasar untuk pengambilan keputusan ekonomi, social, da politik baik oleh pemerintah maupun konstitusi pemerintah.

Ketentuan Hukum Kontraktual dan Ketentuan !ainnya 'nit pemerintah memiliki kendala khusus dalam melakukan akti)itasnya, yaitu dibatasi oleh peraturan hokum dan perundang" undangan serta ketentuan lain yang ditetapkan. alam melakukan eksploitasi sumber daya dan penggunaannya,

pemerintah arus selalu mengacu pada peraturan"peraturan hukum yang mengikat, misalnya undang"undang, peraturan pemerintah, Letter of Intent (*oI&, Memorandum of Understanding (+o'&, dan sebagainya. +asyarakat pemilih, legislati)e, lembaga penga#asan, dan pemberi bantuan sangat berkeentingan untuk memastikan bah#a sumber dana digunakan sesuai dengan ketentuan hokum dan perundang"undangan serta kontrak yang disepakati.

Perencanaan dan Penganggaran Inormasi akuntansi diperlukan untuk melakukan perencanaan keuangan, menghitung biaya program, dan penganggaran. nggaran merupakan alat perencanaan sekaligus alat pengendalian pemerintah. nggaran sebagai alat perencanaan mengindikasikan target yang harus dicapai pemerintah, sedangkan anggaran sebagai alat pengendalian mengindikasikan alokasi sumber dana yang disetujui legislati)e untuk dibelanjakan. !roses penganggaran sector public melibatkan partisipasi banyak pihak, sehingga inormasi fnancial sangat diperlukan agar public dapat menge)aluasi anggaran yang diajukan pemerintah. +embuat anggaran membutuuhkan pertimbangan"pertimbangan teknis akuntansi yang matang. alam membuat anggaran, akuntansi dibutuhkan terutama untuk mengestimasi biaya program dan memprediksi kondisi ekonomi pemerintah dan perubahan"perubahan yang akan terjadi. Inormasi akuntansi sangat membantu dalam pemilihan program yang eekti sesuai dengan kemampuan ekonomi pemerintah.

Kinerja "anajerial dan Organisasional Kinerja pemerintah tidak dapat dinilai berdasarkan laba yang diperolehh, karena organisasi pemerintah bukan entitas bisnis yang mencari laba. +ungkin saja pemerintah memiliki program atau akti)itas yang dari program tersebut dihasilkan pendapatan yang lebih besar dari biayanya, sehingga pemerintah mengalami surplus atas program tersebut. kan tetapi, surplus yang diperoleh tersebut tidak berarti menunjukan kinerja unit pemerintah yang bagus sebab harus dilihat juga apakah surplus tersebut karena tari- yang terlalu tunggi yang dibebankan kepada pyblik, termasuk tingkat kualtas pelayanan yang diberikan apakah sudah memadai. *aba bukan merupakan ukuran kinerja yang rele)an bagi unit pemerintah. Oleh Karena itu, diperlukan alat ukur kinerja yang lain yang lebih tepat. Sampai saat inn, belum terdapat alat ukur

kinerja yang standar di sector public. kuntansi sector public berungsi untuk memasilitasi teciptanya alat ukur kinerja sector public yang memadai. 'kuran kinerja sector public dapat berupa biaya program, efsiensi, dan eketi)itas program. kuntansi sector public bertanggung jaa#ab untuk menetapkan biaya program dan menghitung tingkat efsiensi dan eekti)itas program. !engukuran efsiensi memerlukan inormasi biaya, sehingga biaya pelayanan dapat dijadkan sebagai salah satu ukuran kinerja. Selain inormasi biaya, pengukuran efsiensi memerlukan penghitungan output dan hasil. kan tetapi, output pada sector public lebih berupa Intangible output,  sehingga pengukuran efsiensi sering mengalami kesulitan. 'kuran kinerja yang kemudian dikembangkan adalah pengukuran eekti)itas. Karena sulitnya mengukur secara tepat kinerja di sektor public, maka analisis terakhir adalah dengan mempertimbangkan seberapa jauh suatu program dan pelayanan memenuhi kebutuhan masyarakat relati)e terhadap biaya yang dikeluarkan. !emerintah juga berkepentingan untuk mendistribusikan beban biaya kepada pembayar pajak dan pengguna jasa public secara adil. Berbeda dengan sector s#sata, pemerintah bertanggunng  ja#ab tidak sebatas pada produksi barang dan jasa akan tetapi  juga bertanggung ja#ab terhadap distribusi secara adil ddan merata. *aporan keuangan pemerintah dapat digunakan oleh kelompok"kelompok yang bekepentingan untuk menge)aliasi pakah pemerintah telah melakukan distribusi beban secara adil.

T#J#$% !$PO&$% KE#$%'$% O&'$%(S$S( %(&!$)$ Sebagai bagian dari usaha untuk membuat rerangka konseptual, inancial Accounting Standards Board (SB, /012& mengeluarkan Statements o Financial Accounting Concepts $o. 3 (S4 3& mengenai tujuan laporan keuangan untuk organisasi nonbisnis5nirlaba (obecti!es of "nancial reporting b#   nonbusiness organi$ations)% 6ujuan laporan keuangan organisasi nirlaba dalam S4 3 tersebut adalah7 &% Laporan 'euangan organisasi nonbisnis henda'n#a dapat  memberi'an informasi #ang bermanfaat bagi pen#edia dan calon  pen#edia sumber da#a, serta pema'ai dan calon pema'ai lainn#a dalam pembuatan 'eputusan #ang rasional mengenai alo'asi sumber da#a organisasi% %

Memberi'an informasi untu' membantu para pen#edia dan calon pen#edia sumber da#a, serta pema'ai dan calon pema'ai lainn#a dalam menilai pela#anan #ang diberi'an oleh organisasi nonbisnis serta 'emampuann#a untu' melanut'an memberi  pela#anan tersebut%

%

Memberi'an informasi #ang bermanfaat bagi pen#edia dan calon pen#edia sumber da#a, serta pema'ai dan calon pema'ai lainn#a dalam menilai 'inera manaer organisasi nonbisnis atas  pela'sanaan tanggung a*ab pengelolaan serta aspe' 'inera lainn#a%

+%

Memberi'an informasi mengenai sumber da#a e'onomi, 'e*aiban, datt 'e'a#aan bersih organisasi, serta pengaruh dari transa'si, peristi*a dar% 'eadian e'onomi #ang mengubah sumber da#a dan 'epentingan sumber da#a tersebut%

%

Memberi'an informasi mengenai 'inera organisasi selama satu periode% -engu'uran secara periodi' atas perubahan umlah dan 'eadaan.'ondisi sumher 'e'a#aan bersih organisasi nonbisnis serta informasi mengenai usaha dan hasil pela#anan organisasi secara bersama/sama #ang dapat menunu''an informasi #ang berguna untu' menilai 'inera%

0%

Memheri'an informasi mengenai bagaimana organisasi memperoleh dan membelana'an 'as atau sumber da#a 'as, mengenai utang dan pemba#aran 'embali utang, dan mengenai fa'tor/fa'tor lain #ang dapat mempengaruhi li'uiditas organisasi%

1%

Memberi'an penelasan dan interpretasi untu' membantu  pema'ai dalam memahami informasi 'euangan #ang diberi'an% Pemakai Laporan Keuangan Sektor Publik dan Kepentingannya

a. b. !. d. e. . g. h. i.  j.

Pemakai laporan keuangan sektor publik dapat diidentiikasikan dengan menelusuri siapa yang menjadi stakeholder organisasi. Drebin et  al. &'()'* mengidentiikasikan terdapat sepuluh kelompok pemakai laporan keuangan. Lebih lanjut Drebin menjelaskan keterkaitan antar kelompok pemakai laporan keuangan tersebut dan menjelaskan kebutuhannya. Kelompok pemakai laporan keuangan tersebut adalah : Pembayar pajak (taxpayers) Pemberi dana bantuan (granlurx) . +nestor Pengguna jasa (fee-paying service recipients) Karyawan pegawai Pemasok (vendor) Dewan legislati #anajemen Pemilih (voters) "adan pengawas (oversight bodies) Pengklasiikasian tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwa pembayar pajak, pemberi dana bantuan, inestor, dan pembayar jasa pelayanan merupakan sumber penyedia keuangan organisasi, karyawan dan pemasok merupakan penyedia tenaga kerja dan sumber daya material, dewan legislatie, dan manajemen membuat keputusan alokasi sumber daya, dan aktiitas mereka semua diawasi oleh pemilih dan badan pengawas, termasuk leel pemerintahan yang lebih tinggi.

a. b. !. d. e.

 $nthony mengklasiikasikan pemakai laporan keuangan sektor publik menjadi lima kelompok, yaitu: Lembaga pemerintah (governing bodies) +nestor dan kreditor Pemberi sumber daya (resourceproviders) "adan pengawas (oversight bodies) Konstituen . Pengklasikasian pemakai laporan keuangan yang dilakukan $nthony adalah dengan mempertimbangkan semutorganisasi nonbisnis, bukan untuk organisasi pemerintahan saja, sedangkan Drebin et  al mengklasiikasikan pemakai laporan keuangan untuk sektor  pemerintahan saja. ika dibandingkan dengan analisis Drebin et  al., $nthony memasukkan pembayar pajak, pemilih, dan karyawan dalam satu kelompok yang ia sebut konstituen. +a mengelompokkan pemberi dana bantuan dan pembayar jasa sebagai pemberi sumber daya, inestor  dan kreditor dikelompokkan menjadi satu.

Sementara itu, /anley el d. &'((0* mengklasiikasikan pengguna laporan keuangan sektor publik menjadi dua belas kelompok, yaitu: '. $nggota terpilih (electedmembers) 0. #asyarakat sebagai pemilih danatau pembayar pajak 1. Pelanggan atau klien 2. Karyawanpegawai 3. Pelanggan dan pemasok 4. Pemerintah 5. Pesaing (competitors) ). 6egulator  (. Pemberi pinjaman (leaders) '7. Donor dan sponsor  ''. +nestor atau patner bisnis '0. Kelompok penekan lainnya Pengklasiikasian pemakai laporan keuangan sektor publik menurut "orgonoi dan $nessi-Pessina&l((5* : '. #asyarakat pengguna jasa publik 0. #asyarakat pembayar pajak 1. Perusahaan dan organisasi sosial ekonomi yang menggunakan pelayanan publi! sebagai input atas aktiitas organisasi 2. "ank dan masyarakat sebagai kreditor pemerintah 3. "adan-badan internas8ional, seperti "ank Dunia, +#F, $D", P"", dsb. 4. +nestor using dan %ountry $nalyst 5. 9enerasi yang akan datang ). Lembaga egara (. Kelompok Politik &Partai Politik* '7. #anajer publik &9ubernur, "upati, Direktur ";#";#D* ''. Pegawai pemerintah Serikat dagang sektor publik 9oernmental $!!ounting Standars "oard &9$S"* &'(((, p. "')2* mengidentiikasikan pemakai laporan keuangan pemerintah menjadi tiga kelompok besar, yaitu: '. #asyarakat yang kepadanya pemerintah bertanggungjawab,

0.

Legislati dan "adan Pengawasan yang se!ara langsung mewakili rakyat, 1. +nestor dan kreditor yang memberi pinjaman dan atau berpartisipasi dalam proses pemberian pinjaman. HAK DAN KEBUTUHAN PEMAKAI LAPORAN KEUANGAN Pada dasarnya masyarakat publik! memiliki hak dasar terhadap pemerintah, yaitu : a. "ak untuk mengetahui right to know!, yaitu : • #engetahui kebijakan pemerintah • #engetahui keputusan yang diambil pemerintah • #engetahui alasan dilakukannya suatu kebijakan dan keputusan tertentu

 b. "ak untuk diberi in$ormasi right to be informed !yang meliputi hak untuk diberi  penjelasan se%ara terbuka atas permasalahan & permasalahan tertentu yang menjadi perdebatan publik. %. "ak untuk didengar aspirasinya  right to be heard and to be listen to !. tah tersebut dapat diringkas sebagai berikut : 1. #asyarakat pengguna pelayanan publik membutuhkan in$ormasi atas biaya, harga, dan kualitas pelayanan yang diberikan. 2. #asyarakat pembayar pajak dan pemberi bantuan ingin mengetahui keberadaan dan penggunaan dana yang telah diberikan. Publik ingin mengetahui apakah  pemerintah melakukan etaatan $iskal dan ketaatan pada peraturan perundangan atas pengeluaran & pengeluaran yang dilakukan. 3. Kreditor dan in'estor membutuhkan in$ormasi untuk menghiitung tingkat risiko, likuiditas, dan sol'abilitas. (. Parlemen dan kelompok politik memerlukan in$ormasi keuangan untuk  melakukan $ungsi penga)asan, en%egah terjadinya laporan yang bias atas kondisi keuangan pemerintah, dan penyele)engan keuangan negara. *. #anajer publik membutuhkan in$ormasi akuntansi sebagai komponen sistem in$ormasi manajemen untuk membantu peren%anaan dan pengendalian organisasi, pengukuran kinerja, dan membandingkan kinerja organisasi antar  kurun )aktu dan dengan organisasi lain yang sejenis. +. Pega)ai membutuhkan in$ormasi atas gaji dan manajemen kompensasi. LUAS PENGUNGKAPAN (DISCLOSURE) YANG DIPERLUKAN Pemerintah harus menentukan kebijakan yang menjelaskan komponen apa saja yang dapat dikategorikan sebagai pendapatan atau biaya operasi yang tepat untuk suatu unit kerja yang dilaporkan, luas pengungkapan (disclosure) dan kebijakan & kebijakan akuntansi yang dipraktikkan se%ara konsisten. Pemerintah dapat diharapkan dapat memberikan atmbahan in$ormasi untuk hal & hal sebagai  berikut : 1. okus pengukuran dan dasar akuntansi yang digunakan untuk pembuatan laporan.

2. Kebijakan menghapuskan - menghentikan akti'itas internal unit kerja pada aporan /kti'itas. 3. Kebijakan kapitalisasi akti'a dan menaksir umur ekonomi akti'a & akti'a tersebut untuk menentukan biaya depresiasinya. (. deskripsi mengenai jenis & jenis transaksi yang masuk dalam penerimaan  program dan kebijakan untuk mengalokasikan biaya & biaya tidak langsung kepada suatu $ungsi atau unit kerja dalam aporan /kti'itas. *. Kebijakan pemerintah dalam menentukan pendapatan operasi dan non & operasi. +. Pemerintah harus mengungkapkan se%ara detail-lengkap dalam %atatan notes) laporan keuangan mengenai aset moodal dan utang jangka panjang. /set modal yang tidak didepresiasi harus diungkapkan se%ara terpisah dari aset modal yang didepresiasi. 0n$ormasi mengenai ke)ajiban jangka panjang, meliputi obligasi, utang )esel, pinjaman, utang leasing, tuntutan, dan sebagainya.