Perbedaan Ham Di Negara

PERBEDAAN HAM DI NEGARA-NEGARA DI DUNIA A

. LATAR BELAKANG Pada Konferensi Dunia mengenai HAM yang dilaksanakan di Wina, Austria pada 14-

15 Juni 1993 yang mengesahkan Vienna Declaration and Programme of Action of the World Conference on Human Right. Dalam konferensi tersebut menegaskan perlunya mempertimbangkan kemungkinan pembentukan sebuah pengaturan ditingkat regional dan sub regional guna memajukan dan melindungi HAM apabila hal tersebut belum ada, dalam konferensi ini seluruh anggota ASEAN turut menghadiri sebagai tindak lanjut dari konferensi ini para menteri Negara-negara Asia Tenggara bertemu di Bangkok pada bulan April 1993 dan mengesahkan Deklarasi Bangkok yang menyampaikan aspirasi dan komitmen Asia Tenggara terhadap HAM. Maksud dan tujuan ASEAN sebagaimana ditegaskan dalam deklarasi Bangkok 1967 telah merefleksikan perhatian terhadap masalah-masalah masalah -masalah yang berkaitan dengan HAM. Deklarasi Bangkok tersebut secara tegas merujuk kepada kemajuan sosial dan pembangunan pembangunan  budaya, penghormatan kepada kepada keadilan dan hukum serta peningkatan standar hidup hidup masyarakat. B. HAM DI AMERIKA

Hak-hak yang dirumuskan tersebut sangat dipengaruhi oleh hukum alam (Natural Law), yang menurut John Locke dan Jean Jaques Rousseau hanya terbatas pada hak-hak yang bersifat politis saja seperti kesamaan hak, hak atas kebebasan, hak untuk memilih dan sebagainya. Akhirnya dalam abad ke-20 hak-hak politik ini dianggap kurang sempurna. Dan mulailah dicetuskan  beberapa hak lain yang lebih luas ruang lingkupnya lingkupnya dibanding hak-hak sebelumnya. Kemudian muncul empat hak yang dirumuskan oleh presiden Amerika Serikat pada tahun ta hun 1941 yaitu Franklin Delano Roosevelt yang terkenal dengan istilah “The Four Freedom” yang is inya adalah sebagai berikut : ·Kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat ( Freedom of Speech) · Kebebasan beragama ( Freedom of Religion) · Kebebasan dari ketakutan ( Freedom from Fear) · Kebebasan dari kemelaratan ( Freedom from Want) Wa nt) Sejalan dengan pemikiran ini, kemudian PBB pada tahun 1946 mendirikan komisi hak-hak asasi (Commission of Human Right), menetpakan secara terperinci beberapa hak  ekonomi, sosial dan politik. Akhirnya pada tahun 1948 hasil pekerjaan komisi ini adalah  pernyataan sedunia tentang HAM (Universal Declaration of Human Right). Right). Diterima secara aklamasi oleh negara-negara yang tergabung dalam PBB Universalitas HAM dalam pengertian dan bentuknya yang bersifat umum tentu saja tidak  dapat dipungkiri lagi. Semua negara yang ada di dunia ini telah sepakat mengakui dan menjamin keberadaan dan arti penting HAM tersebut.

Setiap negara mempunyai hak untuk membuat interpretasi terhadap HAM yang  bersifat universal itu sesuai dengan kedaulatan serta nilai-nilai sosial budaya masyarakatnya. Hal ini diakui secara internasional yang disebut dengan konsep “Relativisme Kultural”. Kecenderungan internasional menghendaki bahwa setiap negara menjabarkan,merinci dan menyebarluaskan HAM yang telah diatur dalam hukum nasionalnya masing-masing. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya saling memberi informasi dan memahami konsep relativisme kultural HAM masing-masing negara. Sehingga dapat dengan mudah dimengerti dan dipahami oleh pihak-pihak lain. Atas dasar pemikiran yang demikian itu, maka apabila terjadi perbedaan pa ndangan dan interpretasi antara suatu negara dengan negara lain, hal itu tidak dapat dikatakan sebagai suatu pelanggaran terhadap HAM

C. HAM DI NEGARA TIMUR TENGAH

Perkembangan Has Asasi Manusia di kawasan Timur Tengah bisa dibilang sebagai representasi dari agama islam. Karena agama islam menjadi agama yang sangat dominan di kawasan Timur Tengah, khususnya negara-negara Arab. Pengakuan akan jaminan HAM dalam islam ternyata sudah jauh-jauh hari dirumuskan oleh Nabi Muhammad SAW kepada umatnya yaitu umat muslim dibandingkan dengan pengakuan penjaminan HAM yang dilakukan di barat melalui PBB-nya Jauh 14 abad sebelum PBB mendeklarasikan Universal Declaration of Human Right,  Nabi Muhammad SAW telah melarang seorang muslim merampas hak dari muslim lainnya. Hal ini dapat dibuktikan dalam hadist riwayat Muslim yang berbunyi seperti ini “Nabi saw telah menegaskan hak-hak ini dalam suatu pertemuan besar inter nasional, yaitu pada haji wada’. Dari Abu Umamah bin Tsa’labah, nabi saw bersabda: “Barangsiapa merampas hak  seorang muslim, maka dia telah berhak masuk neraka dan haram masuk surga.” Seorang lelaki bertanya: “Walaupun itu sesuatu yang kecil, wahay rasulullah ?” Beliau menjawab: “Walaupun hanya sebatang kayu arak.” “Walaupun dalam islam tidak disebutkan secara khusus mengenai Hak Asasi Manusia dalam sebuah piagam atau suatu deklarasi, namun Islam tel ah mewajibkan seorang muslim untuk menghormati esensi dari Hak Asasi Manusia. Hal ini ter bukti dari ayat-ayat yang disampai oleh Nabi Muhammad SAW pada abad ke-5 Berikut ini bukti bahwa islam telah menjamin Hak Asasi Manusia : 1. Hak Hidup “Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolaholah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam

 berbuat kerusakan di muka bumi.” (QS. Al-Ma’idah ayat 32) 2. Hak Kebebasan Beragama dan Kebebasan Pribadi “Tidak ada paksaan dalam beragama.” (QS. Al-Baqoroh ayat 256). 3. Hak Bekerja “Berilah pekerja itu upahnya sebelum kering keringatnya.” (HR. Ibnu Majah). 4. Hak Kepemilikan “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan  jalan bathil dan janganlah kamu bawa urusan harta itu kepada hakim agar kamu dapat memakan sebagian harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa padahal kamu mengetahuinya.” (QS. Al-Baqoroh ayat 188) 5. Hak Keamanan “Dan jika seorang dari kaum musyrikin minta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah ke tempat yang aman  baginya.” (QS. At-Taubah ayat 6). 6. Hak Persamaan Di Muka Hukum  Nabi Muhammad bersabda : “Seandainya Fathimah anak Muhammad mencuri, pasti aku  potong tangannya.” (HR. Bukhari dan Muslim).

D. HAM DI INDONESIA

 Negara Republik Indonesia mempunyai konsep Hak Asasi Manusia seperti apa yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Meskipun Undang-Undang Dasar 1945 lahir lebih dahulu dari pada Deklarasi Hak Asasi Manusia yang lahir pada tahun 1948. Konsep Hak Asasi Manusia tersebut di muka adalah konsepsi Hak asas i Manusia yang sesuai dengan kultur dan corak hidup bangsa Indonesia. Dimana penjabaran dan rinciannya akan dilaksanakan oleh berbagai peraturan perundang-undangan yang dibuat secara demokratis dan senantiasa dapat berkembang sesuai dengan situasi serta kondisi perkembangan masyarakat Indonesia. Untuk memayungi peraturan perundang-undangan yang sudah ada, maka dibuatlah Undang-Undang Tentang HAM yaitu Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 1999 Hak Asasi merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng. Oleh karena itu harus dilindungi , dihormati dan dipertahankan dan tidak boleh diabaikan,dikurangi atau dirampas oleh siapapun. Dalam undang-undang tersebut pengaturan mengenai hak asasi manusia ditentukan dengan  berpedoman pada deklarasi Hak asasi Manusia PBB. Dalam bab I Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 yang mengatur tentang ketentuan umum disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak  yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan anugerah-Nya yang wajib dihormati,dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum,  pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat martabat manusia Seiring dengan perkembangan pemahaman, kesadaran dan pemikiran mengenai Hak Asasi Manusia, rumusan hak asasi yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 perlu disempurnakan implementasinya adalah masuknya rumusan Hak Asasi Manusia kedalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam bab tersendiri yaitu Bab X A Tentang Hak Asasi

Manusia.

Dalam bab tersebut terdapat sepuluh pasal yang merinci Hak asas i Manusia Indonesia sebagaimana tercantum pada pasal 28 A sampai dengan pasal 28 J Undang-Undang Dasar  1945 . Materi Hak Asasi Manusia yang dimasukan kedalam Undang-Undang Dasar 1945 dipandang sangat lengkap dan menyempurnakan hak asasi yang telah tercantum sebelumnya karena mencakup banyak aspek, antara lain : 1. Hak Asasi berkaitan dengan jidup dan kehidupan 2. Hak Asasi berkaitan dengan kekeluargaan 3. Hak Asasi berkaitan dengan pengembangan diri 4. Hak Asasi berkaitan dengan pekerjaan 5. Hak Asasi berkaitan dengan perlindungan dan persamaan dihadapan hukum 6. Hak Asasi berkaitan dengan kebebasan beragama dan meyakini kepercayaan 7. Hak Asasi berkaitan dengan rasa aman dan perlindungan dari perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia 8. Hak Asasi berkaitan dengan komunikasi dan informasi 9. Hak Asasi berkaitan dengan kesejahteraan sosial 10. Hak Asasi berkaitan dengan persamaan dan keadilan KONSEP HAM MENURUT MASYARAKAT INDONESIA Tekad bangsa Indonesia untuk mewujudkan penghormatan dan penegakan HAM sangat kuat ketika bangsa ini memperjuangkan hak asasinya, yaitu: "kemerdekaan", yang telah  berabad-abad dirampas oleh penjajah. Para pendiri negeri ini telah merasakan sendiri bagaimana penderitaan yang dialami karena hak asasinya diinjak-injak oleh penjajah. Oleh karena itu, tidak mengherankan setelah  berhasil mencapai kemerdekaan, para pendiri negeri ini mencanturnkan prinsip-prinsip HAM dalam Konstitusi RI (Undang-undang Dasar 1945 dan Pembukaannya) sebagai pedoman dan cita-cita yang harus dilaksanakan dan dicapai.  Namun dalam perjalanan sejarah bangsa, pedoman dan cita-cita yang telah dicanturnkan dalam konstitusi tersebut tidak dilaksanakan bahkan dilanggar oleh pemerintah yang seharusnya melaksanakan dan mencapainya. Kita semua sudah mengetahui bahwa Pemerintah Orde Lama dan Orde Baru tidak hanya tidak  melaksanakan penghormatan dan  penegakan HAM namun juga banyak melakukan pelanggaran HAM . Hal ini disebabkan oleh alasan  politis dan teknis. Alasan politis adalah situasi politik di tingkat nasional dan tingkat intemasional (perang dingin). Di jaman Orde Lama, focus kebijakan Pemerintah RI adalah "Revolusi". Kebijakan ini membawa kita ke konflik internal (domestik) dan intemasional, serta  berakibat melupakan hak asasi rakyat. Sedangkan di jaman Orde Baru kebijakan pemerintah terfokus pada pembangunan ekonomi. Memang pembangunan ekonomi juga termasuk upaya  pemenuhan HAM (hak ekonomi dan sosial). Namun kebijakan terlalu terfokus pada  pembangunan ekonomi dan mengabaikan hak sipil dan politik, telah menyebabkan kegagalan

 pembangunan ekonomi itu sendiri. Adapun alasan teknis adalah karena prinsip-prinsip HAM yang tercantum dalam konstitusi belum dijabarkan dalam hukum positif aplikatif (Undangundang Organik). Sejak memasuki era reformasi, Indonesia telah melakukan upaya pemajuan HAM, termasuk menciptakan hukum positif yang aplikatif. Dilihat dari segi hukum, tekad bangsa Indonesia tercermin dari berbagai ketentuan yang tertuang dalam Pembukaan Undangundang Dasar 1945 (UUD 45) dan Pancasila, dalam Undang-undang Dasar yang telah di amandemen, Undang-undang Nomor 39/1999 tentang HAM, Undang-undang Nomor  26/2000 tentang Pengadilan HAM, dan ratifikasi yang telah dilakukan terhadap sejumlah instrumen HAM intemasional. 1. Dalam Pembukaan UUD 45 dengan tegas dinyatakan bahwa "pejajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan". Dalam Pancasila yang juga tercantum dalam Pembukaan UUD 45 terdapat sila "Kemanusiaan yang adil dan  beradab". Da1am P4, meskipun sekarang tidak dipakai lagi, namun ada penjelasan Sila kedua yang masih relevan untuk disimak, yaitu bahwa "dengan Sila Kemanusiaan yang adil dan  beradab, manusia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, yang sama derajatnya, yang sama hak dan kewajiban asasinya, tanpa membedakan suku, keturunan, agama dan kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan social, warna kulit, dan sebagainya. Karena itu dikembangkanlah sikap saling mencintai sesama manusia, sikap tenggang rasa dan 'tepa salira " serta sikap tidak semenamena terhadap orang lain". 2. Dalam amandemen kedua UUD 1945, pasal 28 telah dirobah menjadi bab tersendiri yang memuat 10 pasal mengenai hak asasi manusia. 3. Dalam Undang-undang Nomor 39/1999 tentang HAM telah dimuat hak asasi manusia yang tercantum dalam instrumen utama HAM intemasional, yaitu : Deklarasi Universal HAM, Konvensi hak sipil dan politik, Konvensi hak, ekonomi, sosial dan budaya, konvensi hak perempuan, konvensi hak anak dan konvensi anti penyiksaan. Undang-undang ini selain memuat mengenai HAM dan kebebasan dasar manusia, juga berisi bab-bab mengenai kewajiban dasar manusia, Komnas HAM, partisipasi masyarakat dan pengadilan HAM. 4. Dalam Undang-undang Nomor 26/2000 tentang Pengadilan HAM khususnya dalam Bab III dinyatakan bahwa Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan  perkara pelanggaran HAM berat (kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan). Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok  agama, antara lain dengan cara yang mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat kepada anggota kelompok dimaksud. Sedangkan kejahatan terhadap , kemanusiaan adalah  perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan meluas atau sistematis yang ditujukan secara langsung kepada penduduk sipil, antara lain berupa perbudakan, penyiksaan,  perbudakan seksual dan pelacuran secara paksa, penganiayaan terhadap suatu kelompok,  penghilangan orang secara paksa, dan kejahatan apartheid. Dalam Bab VII diatur pidana bagi

 pelaku pelanggaran HAM berat adalah hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara  paling lama 25 tahun dan paling singkat 10 tahun. Selain produk hukum nasional tersebut, Indonesia juga telah meratifikasi sejumlah konvensi HAM intemasional, di antaranya yang terpenting adalah : 1. Konvensi Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), diratifikasi dengan UU No.7 /1984. 2. Konvensi HAK Anak (CRC), diratifikasi dengan Keppres No.36/1990. 3. Konvensi Anti Penyiksaan (CAT), diratifikasi dengan UU No.5/1998. 4. Konvensi Penghapusan Diskriminasi Ras (CERD), dira tifikasi dengan UU No.29/1999. 5. Sejumlah (14) konvensi ILO (Hak pekerja).

Kesimpulan akhimya, dapat ditarik beberapa kesimpulan. Pertama, setiap fase  perkembangan pemajuan HAM yang ditandai berupa lahimya suatu konvensi, kovenan, atau deklarasi dan program aksi temyata selalu dilatarbelakangi oleh suatu pristiwa penting yang mendorong timbulnya kesadaran masyarakat intemasional untuk menggalang se gala kekuatan mengatasi masalah itu. Kedua, HAM adalah konsep yang berkembang secara amat dinamis, dari semula yang keberadaannya hanya implisit di dalam kewajiban menjadi ek splisit, dari yang sederhana dan terbatas pada beberapa hak menjadi hak-hak yang luas dan sangat teri nci. Ketiga, bangsa Indonesia telah menyadari pentingnya HAM sejak berjuang untuk  mendapatkan hak kemerdekaan yang dirampas oleh penjajah. Karenanya, para pendiri negeri ini telah mencantumkan prinsip-prinsip HAM dalam Konstitusi. Namun diakui bahwa  prinsip-prinsip HAM dalam Konstitusi tidak segera dijabarkan oleh Pemerintah masa Orde Lama dan Orde Baru dalam hukum positif, bahkan sebaliknya malah dilanggar. Keempat, setelah memasuki era reformasi, pemerintah kita mulai giat untuk memasukkan HAM dalam kerangka hukum nasional. Hal ini antara lain terlihat dari pengesahan UU No.39/1999 tentang HAM dan UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM serta ratifikasi sejumlah konvensi HAM intemasional. , AS tidak menyalahkan kasus pemuatan kartun Nabi Muhammad di Denmark, bahkan AS mendukung E. HAM DI NEGARA-NEGARA EROPA

Akar Ide HAM Barat Ide HAM Barat muncul dari hasil perkembangan Peradaban Barat (Kapitalisme) dan merupakan produk sejarah Eropa. Abdul Qadim Zallum secara mendalam memaparkan pemikiran mengenai HAM berpangkal dari pandangan ideologi Kapitalisme terhadap tabiat manusia, hubungan individu dengan masyarakat, fakta masyarakat, dan tugas negara. Menurut Muhammad Hussain Abdullah akar pemikiran HAM muncul di Eropa pada abad ke-17 Masehi sebagai akibat pergolakan antara penguasa dan para agamawan  berhadapan dengan para cendekiawan dan filosof. Filosof John Locke menyerukan hak-hak alami bagi setiap individu yang diambil dari  pemikiran hukum alam. Setelah berlangsungnya pergolakan di antara dua kubu tersebut, para cendekiawan mendapatkan kemenangan atas para pendukung agamawan. Kemudian, para cendekiawan menetapkan sistem pemisahan agama dari kehidupan (Sekularisme). Dengan

demikian, muncullah perjalanan “mazhab” baru yang sering disebut ideologi kapitalisme yang menonjolkan pemikiran hak azasi manusia. Sebenarnya, berbicara seputar HAM berarti berbicara tentang persamaan hak. Namun, hak tersebut di Barat tidak mengedepankan esensi persamaan itu s endiri. Di satu sisi ingin mengekspor ide HAM, namun di sisi lain justru mereka yang menginjak-injak HAM mereka sendiri. Di dalam negeri AS, diskriminasi terus berlanjut dan tiada hentinya. Hingga kini, di AS orang kulit hitam tidak akan pernah diperlakukan sama dengan kulit putih. Kemudian,  para wanita tetap akan menjadi ”makhluk kelas dua” dalam kehidupan sosial. AS gencar menyuarakan demokrasi, kebebasan, memerangi te rorisme, menghancurkan diktatorisme, dan sebagainya. Namun pada kenyataannya, AS aktor utama dalam melanggar  kode etik demokrasi, memasung kebebasan di Irak, dan menciptakan terorisme. Ide-idenya dibungkus dalam mega-proyek The Great Middle East. ”Atas nama” demokrasi, AS mengecam junta militer Myanmar dan Thailand, mengkritik  demokrasi di Rusia dan Cina. Namun di sisi lain, AS mendukung Jenderal Pervez Musharraf  yang meraih kekuasaan lewat kudeta militer. Musharraf didukung karena dapat memenuhi kepentingan AS. AS juga menolak kemenangan Hamas dalam Pemilu Palestina, dan tidak dapat berbuat apa-apa ketika dulu Partai FIS di Aljazair dan Partai Refah di Turki memenangkan pemilu yang demokratis, namun dizalimi militer. AS diam saja karena baik FIS dan Refah dianggap membahayakan kepentingannya. AS mengutuk tragedi Tiananmen Cina, Musibah kemanusiaan penerapan Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh, Tragedi Santa Cruz Timtim, Darfur Sudan dan Somalia. Satu orang staf PBB terbunuh begitu dihargai di Timtim, namun ratusan ribu kaum Muslim terbunuh di Irak, Afganistan, Libanon, Palestina sama sekali tidak berharga. Bahkan tentara-tentara AS  bertindak brutal dan binal yang merendahkan nilai kemanusiaan di Korsel, Jepang, Irak dan Afganistan. Tidak terhitung korban seksual dan korban kekerasan serdadu AS di negaranegara tersebut. AS mengecam penahanan prajurit Israel oleh pejuang Hizbullah. Namun, AS mengkerangkeng manusia di penjara-penjara rahasianya bagaikan binatang. AS menahan mereka tanpa melalui proses hukum — Terbukti kasus pemusnahan VCD introgasi CIA pada umat Islam yang diduga Al-Qaida, yang menghebohkan saat ini. Penjara di Abu Ghuraib dan Guantanamo menjadi bukti kesadisan AS. Siksaan sistematis menjadi metode penyelidikan yang dilegalkan di negara yang menyebut dirinya beradab dan pelopor HAM. Atas nama HAM dan kebebasan berpendapatPerdana Menteri Denmark untuk terus maju menyuarakan kebebasan berpendapat dengan dalih demokrasi. Namun, ketika Iran membuat Festival kartun kebohongan Holocaust yang memuat gambar penistaan terhadap Bush dan konconya Israel, AS meradang dan menyatakan tindakan Iran tidak bisa diterima dan suatu penghinaan. Realitas tersebut menunjukkan AS bertindak “the Hypocrite One” yang tidak bisa membuktikan ketulusannya melaksanakan HAM. AS memandang sesuatu dengan kaca mata kemunafikan. Oleh karena itu, para lulusan barat yang bangga dengan pemahaman HAM-nya harus belajar ke Timur (Islam) tentang kejujuran, moral dan etika. Akademisi kenamaan AS, Prof Noam Chomsky mampu bicara jujur dengan mengkritik habis-habisan negaranya sendiri yang menerapkan standar kemunafikan.

HAK ASASI MANUSIA SEJARAH DAN PERKEMBANGAN HAM DI INTERNASIONAL

Oleh : YUSRA ARFANDI 23.0325 MADYA 1 (KELAS A.1) Dosen: Thadeus Yus, SH, M.PA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI KAMPUS KALIMANTAN BARAT

T.A 2013/2014