Perbandingan UU No. 23 Dan 32

Perbandingan UU No. 23 Tahun 2014 dengan UU No. 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah bersifat dinamis sehingga terhadap aturan-aturan Perundang-undangan yang mendasari tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pun perlu terus dilakukan pembaharuan dan perbaikan dari waktu ke waktu sebagaimana yang terjadi pada perubahan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 PENGERTIAN PEMERINTAH DAERAH Pengertian Pemerintah Daerah baik menurut pasal 1 ayat 2 uu no 32 tahun 2004 dan menurut pasal 1 ayat 2 UU no. 23 Tahun 2014 adalah sama yaitu pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan denganprinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PERBEDAAN PEMDA MENURUT KEDUA UU Perbedaan mendasar antara kedua Undang-undang tersebut adalah tidak terletak pada pengertian pemerintahan daerah itu sendiri karena baik di UU No 32 Tahun 2004 maupun UU no 23 Tahun 2014 mempunyai arti yang sama. Perbedaan kedua UU tersebut terletak pada isiisi yang ada didalamnya, seperti pengaturan, wewenang, pengisian jabatan, hak dan kewajiban daerah dan lain-lain. Contohnya adalah perbedaan pengaturan antara kedua UU dalam pengisian masa jabatan yang kosong PENYELENGGARAAN PEMDA Penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 57 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 ialah Kepala Daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah Pasal 19 UU No. 32 Tahun 2004 pada ayat 2 menyebutkan bahwa penyelenggara pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD. Perbandingan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah. Berdasarkan UU No. 32 tahun 2004 menyatakan bahwa : Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah DPRD Otonomi Daerah Perbandingan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah. Sedangkan berdasarkan UU No 23 tahun 2014 bahwa : Pemerintah Pusat

Pemerintah Daerah Urusan Pemerintahan Otonomi Daerah KESIMPULAN Perubahan Undang-undang No. 32 tahun 2004 menjadi Undang-undang No.23 tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah tidak terdapat perubahan yang signifikan. Namun perubahan Undang-undang tersebut dilakukan demi tercapainya pengaturan yang sesuai dengan perubahan-perubahan yang terjadi di Indonesia sehingga dalam penyelenggaraan pemerintahan tersebut menjadi efektif atau tepat sasaran.