Peraturan Ttg Pengelolaan Barang Dan Bahan Berbahaya

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

DINAS KESEHATAN

PUSKESMAS HALABAN Jalan Raya Payakumbuh Lintau Km 19 Kecamatan Lareh Sago Halaban

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74 TAHUN 2001 TENTANG PENGELOLAAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang

: a.

b.

c.

d.

Bahwa dengan meningkatnya kegiatan pembangunan di berbagai bidang terutama bidang industri dan perdaganggan, terdapat kecendrungan semakin meningkat maka semakin meningkat pula penggunaan bahan berbahaya dan bebracun; Bahwa sampai saat ini terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan bahan berbahaya dan beracun, akan tetapi masih belum cukup memadai terutama untuk mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup: Bahwa untuk mencegah terjadinya dampak yang dapat merusak lingkungan hidup, kesehatan manusia, dan makhluk hidup lainnya diperlukan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun secara terpadu dan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dan huruf c serta untuk melaksankan ketentuan pasal 17 ayat 3 undang-undang no 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup, perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang pengelolaan bahan berbahaya dan beracun; .

Mengingat

: 1.

2.

3.

Undang- undang 23 tahun 1992 tentang kesehatan ( lembaran negara republik indonesia tahun 1992 no 100, tambahan lembaran negara no 3495); Peraturan pemerintah no 7 tahun 1973 tentang pengawasan ats peredaran, penyimpanan dan pengunaan peptisida ( lembaran negara republik indonesia tahun 1973 no 12); Peraturan pemerintah no 18 tahun 1999 tentangpengelolaan limbah bahan dan berbahaya dan beracun ( lembaran negara republik indonesia tahun 1999 no 31, tambahan lembaran negara no 3815) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah no 85 tahun 1999 tentang perubahan atas peraturan pemerintah no 18 tahn 1999 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun( Lembaran negara republik Indonesia tahun 1999 no 190, tambahan lembaran negara no 3910);

MEMUTUSKAN Menetapkan

: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGELOLAAN BAHAN

KESATU

BERBAHAYA DAN BERACUN.

KEDUA KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan pembentukan sebagai mana mestinya Ditetapkan di Halaban Pada Tanggal

2017

KEPALA PUSKESMAS HALABAN

PARTI YASMI