Peraturan K3

 

TAP MPR RI NOMOR III/MPR/2000 UUD 1945

Surat Menteri Kehakiman & HAM

TAP MPR RI Undang-Undang

NO. M.U.M.01.06-27 tanggal 23 –02-03 23 – 02-03

PERPU Peraturan Pemerintah (PP) KEPPRES KEPMEN PERDA 1

 

DASAR HUKUM K3 PERTAMBANGAN UU NOMOR 11 TH 1967 (Pasal 29)

UU NOMOR 1 TH 1970  (Menimbang, Ps.3 ayat 1a-z) UU NOMOR 13 TH 2003 (Pasal 86 & 87) PP NOMOR 32 TH 1969 (Pasal 64 & 65) PP NOMOR 19 TH 1973 (Pasal 1, 2, & 3)

MPR NOMOR 341 LN 1930 KEPMEN NOMOR 2555.K/201/M.PE/1993

KEPMEN NOMOR 555.K/26/M.PE/199 555.K/26/M.PE/1995 5

2

 

UU NO. 11 TH 1967 Pasal 29 Tata Usaha, Pengawasan pekerjaan usaha pertambangan dan pengawasan hasil pertambangan dipusatkan kepada Menteri dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Pengawasan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini terutama meliputi keselamatan kerja, pengawasan produksi dan kegiatan lainnya dalam pertambangan yang menyangkut kepentingan umum.  3

 

PP NO. 32 TH 1969 BAB IX PENGAW PENGAWASAN ASAN PERT PERTAMBA AMBANGAN NGAN Pasal 64 : Tata Usaha, Pengawasan, Pengaturan Keselamatan Kerja, dan Pelaksanaan Usaha Pertambangan dipusatkan pada Departemen yg Membawahi Pertambangan

Pasal 65 : Cara Pengawasan, Pengaturan Keselamatan Kerja, dan Pelaksanaan Usaha Pertambangan diatur dengan Pertaturan Pemerintah 4

 

UU NO. 1 TH 1970 bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas Nasional;  bahwa setiap orang lainnya yang berada di tempat kerja perlu terjamin pula keselamatannya;  bahwa setiap sumber produksi perlu dipakai dan dipergunakan secara aman dan effisien; bahwa pembinaan norma-norma itu perlu diwujudkan dalam Undang-undang yang memuat ketentuan-ketentuan umum tentang keselamatan kerja yang sesuai dengan perkembangan masyarakat, industrialisasi, teknik dan perkembangan teknologi. 5

 

UU NO.1 TH 1970, Lanjutan Pasal 1 1. Tem empat pat Ker Kerja ja : ruan ruangan gan ata atau u lapan lapangan gan dim dimana ana tenaga kerja bekerja untuk keperluan usaha dan dimana tdp sumber-sumbe sumber-sumberr bahaya 2. Pe Peng ngur urus us : ora orang ng yg yg bertu bertuga gas s memi memimp mpin in langsung semua tempat kerja/bagian kerja 3. Pe Peng ngus usah aha a :ora :orang ng ata atau u bada badan n huku hukum m yg yg menjalankan sesuatu usaha milik sendiri/milik orang lain dan memerlukan tempat kerja Pasal 2 1. Yg dia diatur tur dlm UU ini ini adl Kes Kesll Kerja Kerja dlm seg segala ala tempat kerja (darat, dlm tanah, permukaan/dlm air dan udara 2. Ke Keten tentua tuan n dlm ay ayat at 1 tsb tsb berla berlaku ku dlm dlm tem tempat pat ker kerja ja

6

 

Pasal 3

UU NO.1 TH 1970, Lanjutan

1. Denga Dengan n peratu peraturan ran perun perundanga dangan n diteta ditetapkan pkan syarat-syaratt keselamatan kerja, untuk : syarat-syara a. mencegah dan mengurangi kecelakaan b. memperoleh keserasian antara tng kerja, alat kerja, lingkungan, cara dan proses kerjanya c. Mengamankan dan memperlanc memperlancar ar pekerjaan bongkar muat, perlakuan dan penyimpanan barang d. Memberi alat-alat pelindung diri pada para pekerja 2. Dengan peraturan perundangan dpt dirubah ayat 1 ini, sesuai ilmu i lmu pengetahuan, teknik, teknologi serta pendapat-pendapat baru

7

 

UU NO.1 TH 1970, Lanjutan Pasal 8 1. Pe Peme meri riks ksaa aan n Ke Kese seha hata tan, n, ak akan an diterima/dipindahkan 2. Ber Berkal kala a pada pada Dok Dokter ter ya yang ng ditu ditunju njuk k Pen Pengus gusaha aha 3. Dit Diteta etapka pkan n den dengan gan per peratu aturan ran per perund undan angan gan Pasal 9 Wajib Menunjukan & Menjelaskan: • Kondisi dan bahaya •

Semua alat-alat pelindung

•

APD bagi pekerja itu sendiri

•

Cara-cara & sikap aman

8

 

UU NO.1 TH 1970, Lanjutan Pasal 11 1. Pen Pengur gurus us diwajib diwajibkan kan mela melapor porkan kan tiap tiap kecelakaan yang terjadi dalam tempat kerja yang dipimpinnya kpd pejabat yang ditunjuk oleh Menteri 2. Cara Cara-cara -cara pelap pelaporan oran dan peme pemeriks riksaan aan kecelakaan oleh pegawai termaksud dalam ayat 1 diatur dengan perundangan

9

 

UU NO.1 TH 1970, Lanjutan Pasal

2 ; Kew Kewajiban ajiban dan Hak Tenaga Kerja

 Memberi Keterangan yg benar

•

• Memakai & Mentaati Semua Syarat K3 • Memenuhi & Mentaati Semua Syarat K3 • Meminta Semua Semua Syarat K3 Dilaksanakan • Menyatakan Keberatan Kerja apabila;

Syarat K3 & APD diragukan, diragukan, kecuali kecuali Hal Khusus Khusus Oleh Pengawas, & Dapat dipertanggung jawabkan  Pasal

3 Kew Kewajiban ajiban Bila Masuk Tempat Kerja ; Wajib mentaati semua petunjuk K2 & memakai APD yang diwajibkan 10

 

UU NO.1 TH 1970, Lanjutan Pasal 14 Kewajiban Pengurus

Menempatkan : Syarat Keselamatan, UU No.1 th 1970 serta Peraturan Pelaksanaan yang Berlaku, pada Tempat yang Strategis Memasang

: Gambar K2 dan bahan pembinaan, pada Tempat yang Strategis

Menyediakan : APD bagi karyawan & Tamu disertai petunjuk yang diperlukan

Sesuai Petunjuk Pengawas/Ahli Keselamatan Kerja

11

 

PP NO. 19 TH 1973 Pertambangan penting bagi ekonomi nasional & pertahanan negara. Pengaturan lebih lanjut pengawasan K2 bidang pertambangan sebagaimana dlm Psl 16 UU No.: 44 Prp. Th 1960 & Psl 29 UU No.: 11 Th 1967 perlu; UU No.: 1 Th 1970 mengatur K2 secara umum termasuk bidang pertambangan yg menjadi tugas dan tanggung  jawab Menakertransko Menakertransko Usaha pertambangan terus menerus, butuh peralatan khusus,bahaya khusus,bah aya & kecelakaan begitu besar dan khas. Perlu pengawasan K2 yg lebih effisien dan dan effektif Dep. Peretambangan punya Personil & Peralatan Khusus untuk Pengawasan K3 Pertambangan 12

 

PP NO. 19 TH 1973 lanjutan Pasal 1: Pengaturan K2 Pertambangan dalam UU No. 44 Prp. Th 1960, UU No. 11 11 Th 1967, UU No. 1 Th 1970 dilakuka dilakukan n Oleh Menteri Pertambanga Pertambangan n Pasal 2 : Pengawasan K2 bidang Pertambanga Pertambangan n oleh Menteri Pertambangan Pertambanga n berpedoman & Peraturan Pelaksanaannya Pasal 3: Menteri Pertambangan mengangkat Pejabat Pengawas K2 Kerja sama dengan Pejabat K2 Depnakertransko 13

 

PP NO. 19 TH 1973 lanjutan Pasal 4: Menteri Pertambangan secara berkala melaporkan pelaksanaan Pengawasan dimaksud Pasal 1, 2, & 3 kepada Menakertransko Pasal 5 : PP 19 Th 1973 tidak berlaku utk Ketel Uap sebagaimana dimaksud Stoom Ordonantie 1930 ( Sblt. 1930 Nomor 225). 14

 

PP NO. 75 TH 2001 Pasal 64 ; 1) Menteri Menteri Melak Melakuka ukan n Pembina Pembinaan an & Pengaw Pengawasa asan n thd Penyelenggaraan Pertambangan yang dilaksanakan oleh Gubernur, Bupati/Walikota 2) Pembinaan dlm ayat 1 meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi 3) Pengawasan dlm ayat 1 meliputi Keselamatan Pertambangan 15

 

MPR No. 341 Th 1930 Pasal 2 ayat 1: “Jika pemegang Kuasa Pertambangan (KP) tidak dpt memimpin atau mengawasi sendiri ditempat pekerjaan tambangnya, maka dia diwajikan untuk menunjuk seorang Kepala Teknik (KT) untuk memimpin dan mengawasinya. Penunjukkan ini harus dilakukan sebelum dimulainya pekerjaanpekerjaan tambang.”  tambang.”  16

 

MPR No. 341 Th 1930 lanjutan Pasal 2 ayat 2 : “Sebagai   Kepala Teknik hanya dapat ditunjuk orang“Sebagai orang yang telah menunjukkan bukti-bukti kepada Kepala Inspeksi Tambang (KIT) bahwa mereka mampu untuk memangku jabatan tersebut. KIT memberikan surat keterangan untuk kepentingan ini.” ini.” 

Pasal 2 ayat 2 : “Apabila Kepala Teknik berhalangan atau tidak ada di tempat harus menunjuk pejabat yang akan bertindak sebagai wakil sementara.”  sementara.”  17

 

KEPMEN NO:555.K/26/M.PE/1995 -1 -1 Pasal 1 ayat (6) “KTT adalah seseorang yang memimpin dan bertanggung  jawab atas terlaksananya terlaksananya serta ditaatinya ditaatinya peraturan perundang-undangan K3 pada suatu kegiatan usaha pertambangan di wilayah yg menjadi tanggung jawabnya.” jawabnya.”  

Pasal 4 ayat (7) “Pengusaha  harus menghentikan pekerjaan usaha “Pengusaha  pertambangan apabila KTT atau petugas yang ditunjuk tidak berada pada pekerjaan usaha tersebut.” tersebut.”  18

 

KEPMEN NO:555.K/26/M.PE/1995 - 2 - 2   Pasal 5 ayat (1) “Kegiatan   eksplorasi atau eksploitasi baru dapat “Kegiatan dimulai setelah pemegang Kuasa Pertambangan memiliki KTT.” KTT.”  Pasal 5 ayat (2) “Pengusaha wajib “Pengusaha  wajib menunjuk KTT dan mendapat pengesahan

Kepala

Pelaksana

Inspeksi

Tambang.” Tambang. ”  19

 

KEPMEN NO:2555.K/20.1/M.PE/1993 - 1  1  Pasal 3; PIT Menegakkan Peraturan Perundang-undangan K3 & Lingkungan Pertambangan Umum

Pasal 4; Fungsi PIT •  Pemeriksa Pemeriksaan/Inspeksi, an/Inspeksi, Pengujian, dan Pembinaan •  Penyelidik Penyelidikan an Kecelakaan/Keja Kecelakaan/Kejadian dian berbahaya & Pencemaran/Perusakan Pencemaran/P erusakan Lingkungan •  Perintah, Larangan, & Petunjuk •  Laporan dan Membuat Membuat Berita Acara 20

 

KEPMEN NO:2555.K/20.1/M.PE/1993 - 2  2  Pasal 6; Wewe Wewenang nang •  Memasuki Tempat Kegiatan Pertambangan setiap Saat •  Meminta bantuan Pemda Pemda atau atau Instansi Pemerintah yg berkaitan

Pasal 7; Wewe Wewenang nang •  PIT Menghentikan/me Menghentikan/menutup nutup sementara sebagian atau

seluruh kegiatan Usaha Pertambangan Umum •  KIT Menghentikan/men Menghentikan/menutup utup tetap sebagian atau

seluruh kegiatan Usaha Pertambangan Umum 21

 

KEPMEN NO:555.K/26/M.PE/1995 -3 Pasal 3) ; Larangan Memasuki Wilayah •  Dilarang memasuki /atau berada pd lokasi kegiatan tbg

kecuali yg bekerja atau mendapat izin  izin  •  Bagi yg dpt izin hrs disertai KTT atau petugas yang ditunjuk yg memahami situasi/kondisi yg dikunjungi •  Jalan yg ditetapkan oleh KTT sbg jln khusus yang di

pergunakan kegiatan pertambangan, apabila diberikan hak kpd umum untuk memperguna mempergunakan kan maka keselamat an penggunaan hak tersebut menjadi tggjawabnya 22

 

KEPMEN NO:555.K/26/M.PE/1995 -4 Pasal 4) ; Pengusaha •  Memberitahukan ke KIT sebelum Kegiatan Usaha

Pertambangan baru, dimulai •  Menyediaka Menyediakan n segala peralatan perlengkapan, APD, APD, fasilitas, dan biaya untuk peraturan ini •  Menyediakan Menyediakan Cuma-Cuma APD yg sesuai bagi karyawan & orang yg memasuki tempat kerja •  Menydiaka Menydiakan n Akomodasi yg patut untuk PIT selama tugas •  Membantu sepenuhnya kepada PIT yg dlm tugas 23

 

KEPMEN NO:555.K/26/M.PE/1995 -4 Pasal 5) ; Pengangkatan Kepala Teknik Tambang •  Kegiatan eksplorasi/ekploitasi baru dpt dimulai setelah

pemegang KP memiliki KTT •  Pengusaha wajib menunjuk KTT dan mendapat pengesa han KAPIT •  Pengusaha dpt mengajukan lebih dari satu KTT /WKTT

apabila dianggap perlu •  Ketentuan KTT/WKTT lbh dari satu pelaksanaany pelaksanaanya a akan

ditetapkan Oeh Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang 24

 

KEPMEN NO:555.K/26/M.PE/1995 -5 Pasal 11 ; Pengawas Operasional   

KTT dibantu dibantu oleh petugas yg yg bertanggung bertanggung jawab

  KTT dpt menunjuk/mengang menunjuk/mengangkat petugas tsb apabila pengusaha blm mengangkatkat petugas

 

Petugas tsb adalah Pengawas operasion operasional al & Teknis  bertanggung jawab ke KTT  KTT 

25

 

PENGAWAS OPERASIONAL(12) 

Bertanggung jawab atas keselamatan pekerja



Melaksanakan Inspeksi



Bertanggung jawab atas keselamatan,Kesehatan keselamatan,Keseha tan dan Kesejahteraan semua orang yg ditugaskan kepadanya



Membuat dan menandatangani laporan

26  

PENGAWAS TEKNIS (13) 





Bertanggungjawab untuk keselamata Bertanggungjawab keselamatan n peralatan Mengawasi dan memeriksa permesinan dan perlistrikan Merencanakan dan menjamin

dilaksanakannya pemeliharaan peralatan  Melaksanakan pengujian 

Membuat laporan

27  

ORGANISASI MANAGEMEN  KESELAMATAN PERTAMBANGAN  External & Internal Audit Audit

Komite K3

Kepala Teknik Tambang

Pengawas Teknis

Pengawas Operasional

Manager K3

Program K3

Manager K3

YES

NO No

Zero Accident

Zero Accident

 Yes  Y es

28  

KEPMEN NO:555.K/26/M.PE/1995 -5 Pasal 15 ; • Pekerjaan Pertambangan Pertambangan dpt dibagi atas bagianbagian • Ada orang yg bertanggung jawab pada tiap bagian • Pengawasan & Pemeriksaan effektif

Konsep Area Owner Responsibility Pasal 16 ; KTT menetapkan bentuk dan waktu laporan permesinan , kelistrikan, & peralatan Standar Perusahaan

29  

JURU UKUR & PETA TAMBANG (17) 

Hanya orang yg memiliki sertifikat juru ukur yg diakui KAPIT dpt diangkat menjadi Juru Ukur Tambang

Khusus untuk tambang bawah tanah  juru ukur tersebut tersebut harus harus berpengalaman berpengalaman



ditambang bawah tanah dan mendapat persetujuan dari Pelaksana Inspeksi Tambang

30  

KEWAJIBAN JURU UKUR (18) 

Juru ukur tambang bertgjwbarah untuk menunjuk atau menentukan dan batas-batas yang akan digali sesuai renacana yg telah ditetapkan 

Juru ukur hrs segera melaporkan kpd petugas yg bertgjwb atas penggalian apabila telah mendekati tempat-tempat yg punya potensi bahaya, spt : kantongkantong air, gas, seburan batu dll

31  

BUKU TAMBANG (20) 

Ada pada setiap tambang yang ada KTT



Disyahkan oleh PIT  Diberi nomor 

Media intraksi PIT dan KTT  Disimpan di kantor KTT 

Duplikatnya di Kantor KAPIT

32  

PENYIMPANAN BUKU TAMBANG (22) 

Buku Tambang harus selalu tersedia di Kantor KTT dan salinannya disimpan disimpan di Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang



Buku Tambang dapat dibaca dan dipelajari oleh para pekerja tambang

33  

BAGIAN K3 (24) 

Mengumpulkan data, menganalisis Kec.



Mengumpulkan data daerah yg berbahaya



Memberikan penerangan/Petunjuk K3

 

Membentuk dan melatih Tim Rescue Menyusun statistik



Mengevaluasi K3

34  

KOMITE K3 (25) 

Melakukan pemeriksaan secara bersama-sama



Mengatur inspeksi terpadu



Melakukan pertemuan

35  

PERSYRATAN PEKERJA TAMBANG Pasal 26 Sehat Jasmani & Rohani, dan Sesuai sifat pekerjaan Pekerja Wanita tdk boleh di Un d e r g r o u n d Tdk ditugaskan sendirian pd tempat terpencil/ada bahaya tak terduga kecuali tersedia alat komunikasi langsung dgn pekerja lain yg dekat Dalam kondisi Sakit/tdk mampu kerja secara normal, tdk boleh dipekerjakan Apabila pekerja tambang melanggar, maka dapat

dikenakan sanksi

36

 

PENDIDIKAN & PELATIHAN (28 - 30)  

KTT wajib mengadakan diklat : Pekerja

Baru,



Pekerja Tugas Baru, Penyegaran, dan Diklat

lain yg ditetapkan KAPIT

 

Diklat diselenggarakan Sendiri atau Kerja Kerja Sama Sama dgn Instansi Pemerintah atau Badan Resmi lainnya.

 

Setiap Program Diklat Tsb Tsb hrs mendapat mendapat persetujuan dari KAPIT

37  

PEKERJA TAMBANG (32) Hak : 

Pemeriksaan Pemeriksaa n Kesehatan berkala (27)



 Diklat (28-30)



 Keberatan bekerja apabila tidak aman (32)

Kewajiban : 

Mematuhi peraturan K3 & kerja sesuai SOP



Melaporkan penyimpang penyimpangan an pekerjaan/timbul bahaya kepada Pengawas



Memakai dan merawat APD



Memberikan keterangan yg benar Kepada PIT

(32-6) dan (UU No. 1 th 1970)

38

 

PEKERJA TAMBANG (32)  

Lanjutan…. 

Memperhatikan dan menjaga K2

dirinya serta orang lain  Melaporkan apabila ada kondisi berbahaya yang tidak bisa diatasinya 

Melaporkan kecelakaan/cidera

39  

KECELAKAAN TAMBANG (39) 

Benar terjadi



Cidera pekerja tambang atau orang yang diberi izin



Akibat kegiatan usaha pertambangan



Pada Jam kerja  Dalam wilayah KP/KK

40  

PENGGOLONGAN CIDERA (40) 1. Ringan (lebih 1 hari s.d. kurang 3 minggu) 2. Berat 

lebih 3 minggu Cacat tetap



Cidera retak tulang ( lengan, kaki, kepala,



punggung, pinggul), pendarahan dalam/ pingsang kurang oksigen, persendian lepas.

3. Mati 

Meninggal 24 jam atau kurang setelah terjadi kecelakaan 

41  

KEJADIAN BERBAHAYA (44-45) 

Mesin pengangkat roboh, terbalik, rusak pada saat mengangkat



Tabung bertekanan meledak



Terjadi hubung pendek ,tegangan lebih disebabkan kebakaran, peledakan yg menyebabkan kegiatan terhenti lebih 24 jam



Kebocoran bahan berbahaya



Kendaraan pengangkut bahan berbahaya terbalik, dll

42  

PENYELIDIKAN KECELAKAAN & KEJADIAN BERBAHAYA

(46)

TKP/TKK tdk boleh diubah dan Peralatan yg terlibat tdk boleh diperbaiki, kecuali untuk memberikan pertolongan. Sangat perlu untuk kepentingan pekerjaan, hanya dapat di ubah dengan persetujuan KAPIT.

43  

Statistik kecelakaan Tambang (47) 

Tingkat kekerapan Kecelakaan (Frekuensi Rate) dlm 1.000.000 jam



Tingkat keparahan Kecelakaan (severity rate) dlm 1.000.000 jam



Dikirimkan KTT ke KAPIT paling lambat 1 bulan setelah tahun kalender

44  

KESEHATAN (48 –  51) (48 – 51) 



Ruang ganti pakaian dan tempat membersihkan badan (48) Penyediaan Air untuk membersihkan badan, Air minum cuma-cuma dlm jumlah cukup selama jam kerja, Kebersihan Air inum dan tempatnya (49)



Jamban yg sesuai syarat kesehatan

(50)



Minum minuman beralkohol/memabukan selama bekerja dilarang dan pekerja dibawah pengaruh alkohol dilarang kerja (51)

45  

GUDANG HANDAK (52 s.d. 59) 

Izin (sementara 2 tahun, Transit dan utama 5 tahun)



Pengamanan ( hanya 1 jalan masuk, Penerangan, dijaga 24 jam, tanggul, FE)



Jarak Aman

46  

PERLINDUNGAN JATUH (93) 

Bekerja pd tempat tinggi tinggi lebih dari 2,5 meter dari lantai hrs dilindungi dari kemungkinan terjatuh.



Jangkar untuk menggantung pelana pengaman, atau lantai gantung, atau gondola harus kuat

47  

JEMBATAN KERJA (94) 

Lebar lebih dari 1 meter



lebih 1,5 meter di atas lantai



Pagar/sandaran



Bingkai pengaman

 jalan angkut terpisah dari jalan jalan pekerja



48  

JALAN BERTANGGA (95) 

pada jalan masuk bertangga pada lantai atau  jembatan kerja hrs dilengkapi pagar pagar pegangan tangan dankeatas. bingkai lantai standar, atau pintu yg membuka



Jalan bertangga dgn 4 atau lebih anak tangga hrs dilengkapi pegangan tangan dan bingkai lantai standar.



Jalan masuk ke lantai yg menjorok atau lantai gantung yg tingginya lebih dr 1,2 meter hrs dilindungi dgnpapan rantai peringatan. palang, palang atau pintu, dan dipasang

49  

TANGGA PORTABEL (96) 

 

Sesuai standar keselamatan

 

Jalan sementara ke tempat kerja

 

Tidak untuk lantai kerja

 

Tidak digunakan horizontal

 

Tidak untuk tempat berjalan

 

Tidak untuk panggung gantung

50  

LAMPU PENERANGAN (100-101) 

Tempat yg tdk mendapat cukup cahaya matahari



Lampu terbuka dilarang pd tempat yg terdapat bahan mudah menyala atau terbakar, atau dpt tersentuh oleh pekerja atau peralatan.



Lampu Darurat harus tersedia pada: Ruang Permesinan; Tempat Pemuatan; Mulut Lubang; Tempat Pembongkaran, dan sebagainya. sebagainya.  



PIT dpt menetapkan tambahan lampu darurat pada setiap tempat

51  

ALAT PEMADAM API (105-109)   

Tersedia untuk kebakaran dini dan besar

 

Jenis, ukuran & Jumlah dpt memadam memadamkan kan utk segala kelas api

 

Penempatan strategis-praktis.

 

Sesuai dengan kelas api yg mungkin mungkin terjadi terjadi

 

Jumlah memadai, dirawat/dipelihara

 

Pemeriksaan & Pengujian, Pengujian, kondisi siap pakai.

ia m e s e C o n n ec t i o n s    Tersedia S ia  untuk  untuk

semua hidran (bila pakai regu pemadam dari luar)

52  

ALAT PEMADAM API (105-109)

-2

 

Sekurang-kurangnya Sekurang-kurang nya 1 bulan sekali diperiksa

 

Sekurang-kurangnya 1 tahun sekali mekanisme Sekurang-kurangnya kerja, jumlah & kondisi bahan isi, selang, nosel, dan tabung harus diperiksa

 

Setiap 5 tahun sekali (sesuai (sesuai petunjuk pabrik) diuji Hidrostatis min. 20 kg/cm kg/cm persegi atau 1,5 tekanan kerja.

 

Surat keterang uji hidrostatis hrs disimpan disimpan sampai pengujian kembali

53  

TEMPAT KERJA (110)    

Bersih dan rapih Limbah padat atau cair tidak ditimbun dalam jumlah besar



  dengan Sampah/kain terbakar wadahbekas kedapmudah api & tertutup

 

Bebas ceceran/bocoran zat cair mudah menyala/terbakar

54  

DAERAH RAWAN KEBAKARAN (111)   

Akibat Api rokok

 

Akibat Lampu dgn api terbuka 

 

Akibat Alat yg menimbulkan panas 

 

Akibat bahan/material panas 

 

Diberi tanda peringatan

 

Daerah yg ditetapkan oleh KTT 

55  

RUANG PENGISIAN BATERE (114)  

Ventilasi cukup 

 

Dilarang merokok/api terbuka    Peralatan listrik di luar  

Daerah/ruang rawan kebakaran

56  

ZAT CAIR & BAHAN MUDAH TERBAKAR (112 & 113)   

Disimpan dalam wadah tertutup 

 

Terpisah dari bahan-bahan lainnya 

 

Bangunan tahan api 

 

Ventilasi cukup baik 

 

Alat deteksi kebakaran dini 

57  

Tabung Oksigen & Gas Mudah Terbakar (116)   

Penyimpanan dalam posisi tegak dan bebas dari sumber api 

 

Meter pengukur dan keran pengatur bebas dari minyak/gemuk 

 

Pengangkutan, katup ditutup & tertutup

58  

PENGELASAN PIPA ATAU WADAH (117)   

Kering, diventilasi, bersih sisa minyak.

 

Tutup wadah terbuka.

 

Diisi inert gas  atau  atau air bila mungkin. 



  Deteksi terhadap thd gas mudah menyala (sebelum & regular sewaktu dikerjakan). 

59  

BENGKEL PANDAI BESI (119)  

Jln. Masuk Tamda >60 meter 

 

Kipas Angin Masuk Tamda > 60 meter 

 

Dilengkapi pengisap udara dan Ventilasi 

 

Akhir gilir kerja diperiksa thd bara api 

 

Pelindung thd percikan api

60  

JALAN UNTUK MENYELAMATKAN DIRI/EMERGENCY EXIT (121)   

Bebas rintangan 

 

Membuka keluar    Tahan Api   

Tidak terbuka dari luar 

 

Dengan tanda yg mudah dilihat 

61  

PERSYARATAN DAN KEWAJIBAN PENGEMUDI (142)   Harus

: - usia minimal 18 th - ditunjuk KTT untuk kendaraan tertentu - dinyatakan telah dpt pelatihan dan lulus oleh KTT

 Harus

menaati rambu-rambu lalu lintas yg yang ditetapkan KTT

 Pengemudi

sebelum menjalankan kendaraan

hrs memberi tanda bunyi dan yakin tdk ada

orang di sekitar kendaraannya 62  

KONSTRUKSI, PERALATAN DAN PEMANCANGAN PSW ANGKAT (154)  Setiap psw angkat konstruksinya hrs kuat dari bahan yg sesuai, tanpa cacat dan punya kapasitas yg cukup untuk mengangkat bebannya dan hrs dipelihara Beban kerja yg aman psw angkat hrs h rs tertulis dng jelas pada alat angkat tersebut Setiap psw angkat hrs dilengkapi dengan indikator muatan otomatis atau suatu alat yg menunjukan beban kerja pada kemiringan

tiang dan radius dari bebannya

63

 

TINDAKAN PENCEGAHAN (156)  Dilarang mengangkat orang dng psw angkat atau naik di atas muatan yg sedang dipindahkan Kecuali dengan maksud khusus yg dilengkapi dng tempat penumpang dan sesuai dengan pedoman kerja yg disetujui KAPIT Dilarang berada dekat muatan yg tergantung dan pada radius perputaran muatan Dilarang mengoperasikan apabila pd kabel

dereknya tdpt kawat yg putus dlm satu pilinan 64 lebih dari 5% dari jml yg terdapat pada kabel  

PERBENGKELAN (159)   

Dioperasikan dan dirawat/dipelihara baik 

 

Kondisi bersih dan rapih    Menjamin Keselamatan & Kesehatan   

Tidak Mengganggu/Mengoto Mengganggu/Mengotori ri Lingkungan

65  

PERALATAN & FASILITAS (160)   

Tersedia Gang cukup lebar

 

Gang bebas rintangan 

 

Ada garis demarkasi 

 

Salah satu sisi Jalan tangga tangga dilengkapi dilengkapi pegangan pegangan tangan 

 

Wadah/bak terbuka berisi zat cair Panas  /berbahaya harus dibatasi tirai/pagar pengaman setinggi > 1,5 meter  

 

Lantai dgn dgn lubang untuk jalan jalan dan teras tangga, tangga,

dilengkapi bingkai & pagar setinggi 90 cm. 

66  

PENCEGAHAN KEBAKARAN/LEDAKAN (161)    

  Zat cair mudah menyala menyala maks. maks. 20 liter dalam dalam wadah tahan api.

  

Penempatan bahan mudah terbakar, aman

Maksimum dlm bengkel hanya hanya 10 bh wadah

  Pemisahan ruangan, thd pekerjaan berpotensi kebakaran/ledakan

 

Tersedia jalan menyelamatan diri yang bebas rintangan

 

Tersedia alat pemadam api 67

 

PERALATAN PENGAMAN (163)   

Bagian bergerak dari mesin & alat transmisi 

 

Bagian berputar dari mesin 

 

Kacamata pengaman thd bunga api, percikan logam, sinar las, dll 

 

Isyarat peringatan untuk mesin yg hidup otomatis 

 

Sakelar darurat (emeregency stop)  68

 

MESIN GERINDA (165)   

Dilengkapi; cicin pengaman, tutup

pengaman, dan kaca perisai    Ukuran & bentuk sesuai jenis mesinnya   

Kecepatan putar batu gerinda tidak lebih kecil dari putaran mesin. 

 

Kacamata pengaman.  69

 

IZIN KERJA PANAS (HOT PERMIT) 167  

Pengelasan/Pemotongan di tempat yg kondisinya dpt timbul ledakan atau kebakaran harus ada Izin dari KTT atau Org yg ditunjuk

 

Izin berlaku pada hari diterbitkan

 

Pengawasan intensif

70  

PENIMBUNAN BBC (221) 

Penimbunan BBC yg terdiri dari satu tangki atau sekumpulan tangki utk menimbun BBC mudah terbakar dengan kapasitas 5000 s.d. 40.000 liter dan untuk BBC mudah menyala kapasitas 1000 s.d. 10,000 liter tidak perlu mendapat izin



Lebih dari 40.000 utk BBC mudah terbakar dan lebih dari 10,000 utk BBC mudah menyala harus mendapat izin dari KAPIT



Tempat penimbunan BBC sebagaimana dimaksud

dalam pasal 221 harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Kepmen ini 71  

PERSYARATAN (223)   Harus

tersedia :

- Tanda larangan - Lampu penerangan,FE, Penangkal petir  Harus

ada tanggul pengaman yang terbuat

dari beton atau timbunan tanah dan tingginya harus dapat menampung : - 1 tangki kap.maks + 20 cm

- Kumpulan tangki 1/2 + 20 cm

72  

PERSYARATAN (223) Lanjutan 

Jarak antara tangki sekurangkurangnya 10 meter



Pada dinding tangki harus tertulis : Nomor, Kapasitas, dan jenis BBC





Pagar pengaman berjarak 5 meter dari tanggul Panel listrik dan pompa ditempatkan

di luar pagar pengaman 73  

PENIMBUNAN BUKAN DALAM TANGKI TETAP (224) 

Apabila BBC ditimbun dalam drum atau wadah lain yg sejenis dan mempunyai kapasitas kurang dari 5,000 liter utk BBC mudah terbakar dan kurang dari 1,000 liter utk BBC mudah menyala maka lokasi penimbunan harus diberi pagar pengaman di sekelilingnya dan dilengkap

dengan pintu berkunci 74  

JARAK AMAN MINIMUM (225) 

Tangki penimbunan bbc harus memenuhi ketentuan jarak aman minimum sebagai berikut : (lihat halaman 152 Kepmen 555.K/26/M.PE/1995 555.K/26/M. PE/1995 ini)

75  

KONSTRUKSI TANGKI (226) a. Terbuat dari bahan yg tahan nyala api b. Terbuat dari pelat besi yg telah diakui c. Berdiri tegak, kokoh dan stabil d. Dapat menahan cairan yg disimpan dan tdk bocor selama penyimpanan e. Pada sambungan pelat diding hrs dilas,

dikeling atau dibaut atau kombinasi keduanya 76  

PENIMBUNAN DIBAWAH TANAH (224) 



Hrs terbuat dari bahan anti karat/dilapisi anti karat Hrs ditimbun sekurang-kurangnya 1 meter dihitung dari bagian atas tangki



Mampu menahan tekanan sampai 7 atm



Tempat pengisian berjarak sekurang-kurangnya 10 mtr dari tempat pengeluaran



Dilarang ditanam dibawah rel/jalan lalu lintas 77

 

CARA KERJA (240) 

KTT hrs menjamin bahwa kemantapan lereng penambangan, penimbunan dan material lainya telah diperhitungkan dlm perencanaan



Dilarang melakukan penggalian potong bawah (under cutting)



Permuka kerja hrs aman dari batuan menggantung dan pada waktu pengguguran batuan para pekerja ditempat tersebut hrs

menyingkir

78

 

TINGGI PERMUKA KERJA DAN LEBAR TERAS KERJA (241) 

Tidak lebih 2,5 mtr bila secara manual



Tidak lebih 6 mtr bila dilakukan secara mekanik



Bila dilakukan sepenuhnya scr mekanis, maka tdk boleh lebih 15 mtr



Bila lebih harus persetujuan KAPIT



Lebar lantai teras minimal 1, 5 tinggi jenjang

atau disesuaikan dng alat-alat yg digunakan 79  

PERSYARATAN OPERATOR ALAT PEMINDAH TANAH (250) 1. Hrs : - usia minimal 21 th - dinyatakan sehat fisik dan mental - memiliki surat keterangan hak mengoperasikan yang dikeluarkan Kepala Teknik Tambang 2. Surat Keterangan Hak dapat diberikan bila telah dinyatakan lulus ujian megoperasikan alat yg diselenggarakan perusahaan 3. Surat Keterangan Hak hanya berlaku dalam wilayah kerja pertambangan di tempat

keterangan hak mengoperasikan tersebut diberikan

80

 

LARANGAN MEMBAWA PENUMPANG (251) 

Operator wajib melarang setiap orang berada pada alat pemindah tanah yg sedang bekerja, kecuali untuk pemeriksaan, pengawasan, pemeliharaan, perbaikan atau atas intruksi



pelatih yang berwenang Dilarang seseorang naik atau turun dari alat pemindah tanah yg sedang beroperasi

81  

PARKIR ALAT PEMINDAH TANAH (252) 

Dilarang meninggalkan alat pemindah tanah, kecuali rem parkir telah dipasang, ember/pisau diturunkan ke tanah dan mesin dimatikan



Apabila parkir ditempat miring hrs diganjal



Bila digerakan dengan listrik, maka saklar induk hrs dimatikan semua alat kendali dlm keadaan netraldan serta rem parkir dipasang



Apbila parkir yg dpt membahayakan thd lalu lintas, maka lampu parkir hrs dinyalakan atau

memasang tanda peringatan lainnya 82  

BULDOZZER (255) 

Apabila buldozer bekerja pd tebing yg curam, maka buldozer hrs diikat dng kawat yg kuat agar tdk terguling/tergelincir



Buldozer sedang membersihan pepohonan dpt kejatuhan pohon, maka dilarang orang berada pada daerah bahaya tersebut



Buldozzer yang dipakai untuk pembersihan pohon hrs dilengkapi canopi yg cukup kuat