Peraturan Gubernur No 83 Tahun 2019 Kelas Jabatan

 

SALINAN  

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 83 TAHUN 2019  TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 

Menimbang

:

a.

bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan

Kelas

Jabatan

di

Lingkungan

Instansi

Pemerintah, Pejabat Pembina Kepegawaian mengusulkan hasil evaluasi jabatan untuk divalidasi oleh Kementerian Pendayagunaan Pendayagunaa n Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; b.

bahwa hasil evaluasi jabatan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara

dan

B./1216/M.SM.04.00/2019

Reformasi tanggal

Birokrasi 7

Oktober

Nomor 2019

tentang Persetujuan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Yogyakarta;; c.

bahwa be berdasarkan rdasarkan k ketentuan etentuan d dalam alam Pasal 6 ayat (1 (1)) huruf a Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah, berdasarkan surat Menteri mengenai validasi hasil evaluasi jabatan, Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan peraturan lingkungannya;

tentang

kelas

jabatan

di

 

 

d.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;  Yogyakarta; 

Mengingat

: 1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.

Undang-Undan Undang-Undang g

Nomor

3

Tahun

1950

tentang te ntang

Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19  Tahun

1950

tentang

Pembentuk Pembentukan an

Daerah

Istimewa

 Jogjakarta (Lembaran Negara Republi Republik k Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827); 3.

Undang-Undang Keistimewaan

Nomor

Daerah

13

Istimewa

Tahun

2012

Yogyakarta

tentang

(Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339); 4.

Undang-Undang Pemerintahan

Nomor Daerah

23

Tahun

(Lembaran

2014

Negara

tentang Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9  Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

58,

Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Nomor 5679); 5.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Provinsi

Djawa

Timur,

Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Provinsi

Djawa

Barat

(Berita

Negara

 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58); 6.

Peraturan Menteri Pendayagun Pendayagunaan aan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi

Penetapan

Kelas

Nomor

39

Tahun

2013

Jabatan

di

Lingkungan

tentang Instansi

Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN

GUBERNUR

TENTANG

KELAS JABATAN

DI

LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1.  Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat

seorang

pegawai

negeri

dalam

rangkaian

susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab, dan tingkat persyaratan

kualifikasi

pekerjaan

dan

digunakan

sebagai dasar penggajian. 2.  Nilai Jabatan adalah nilai kumulatif dari faktor jabatan  yang mempengaruh mempengaruhii tinggi rendahnya jenjang jabatan berdasarkan berdasarka n informasi jabatan. 3.  Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan yang terdiri atas Gubernur DIY dan perangkat daerah. 4.  Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. 5.  Pegawai

Aparatur

Sipil

Negara

yang

selanjutnya

disingkat Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai

pemerintah

dengan

perjanjian

kerja

yang

diangkat secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian kepegawaian

 

untuk menduduki jabatan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. 6.  Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 7.   Jabatan adalah keduduka kedudukan n yang menunjukka menunjukkan n fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang ASN dalam suatu satuan organisasi. 8.   Jabatan Pimpinan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang setara dengan jabatan eselon Ib serta Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang setara dengan jabatan eselon IIa dan eselon IIb, yang bertanggung jawab memimpin dan memotivasi setiap Pegawai ASN. 9.   Jabatan Administrator adalah jabatan yang setara dengan jabatan eselon IIIa dan eselon IIIb, yang bertanggungjawab kegiatan

memimpin

pelayanan

publik

pelaksanaan serta

seluruh

administrasi

pemerintahan dan pembangunan. 10. Jabatan   Jabatan Pengawas adalah jabatan yang setara dengan  jabatan

eselon

IVa

dan

eselon

IVb,

yang

bertanggungjawab bertanggungjawa b mengendalik mengendalikan an pelaksan pelaksanaan aan kegiatan  yang dilakukan dilakukan oleh pe pejabat jabat pela pelaksana. ksana. 11. Jabatan   Pelaksana adalah sekelomp sekelompok ok jabatan yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik

serta

administrasi

pemerintahan

dan

pembangunan. 12. Jabatan   Fungsional adalah sekelomp sekelompok ok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional

yang

berdasarkan

pada

keahlian

dan

keterampilan keterampila n tertentu. 13. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan Nilai Jabatan dan Kelas Jabatan.

 

14. Informasi Faktor Jabatan adalah data yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan evaluasi jabatan struktural maupun jabatan fungsional yang berasal dari analisis  jabatan struktural maupun jabatan fungsional dan sumber-sumber sumber-sum ber lain misalnya wawancara. wawancara.   BAB II EVALUASI JABATAN Pasal 2 (1)  Evaluasi Jabatan dilaksanakan terhadap seluruh Jabatan di Pemerintah Daerah. (2)   Jabatan sebagaimana sebagaimana d dimaksud imaksud pada ayat (1 (1)) terdiri atas atas:: a.  Jabatan Pimpinan Pimpinan Tinggi Tinggi;; b.  Jabatan Administrasi, Administrasi, yang terdiri atas: atas: 1.  Jabatan Administrator; Administrator; 2.  Jabatan Pengawas; Pengawas; da dan n 3.  Jabatan Pelaksana. Pelaksana. c.   Jabatan Fungsional. Fungsional. (3)  Proses Evaluasi Jabatan menggunakan Informasi Faktor  Jabatan yang yang terdiri atas: a.  Informasi Faktor Jabatan Struktural; dan b.  Informasi Faktor Jabatan Fungsional. (4)  Informasi

Faktor

Jabatan

Struktural

sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas: a.  ruang lingkup dan dampak program;

  b. pengaturan organisasi; c.  wewenang penyeliaan dan manajerial; d.  hubungan personal, yang terdiri atas: 1.  sifat hubungan; dan 2.  tujuan hubungan; e.  kesulitan dalam pengarahan pekerjaan; dan f.  kondisi lain. (5)  Informasi

Faktor

Jabatan

Fungsional

dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas: a.  pengetahuan yang dibutuhkan jabatan; b.  pengawasan penyelia; c.  pedoman; d.  kompleksitas;

sebagaimana

 

e.  ruang lingkup dan dampak; f.  hubungan personal; g.  persyaratan fisik; dan h.  lingkungan pekerjaan. BAB III KELAS DAN NILAI JABATAN Pasal 3 (1)  Kelas Jabatan dan Nilai Jabatan digunakan sebagai pedoman dalam manajemen ASN berdasarkan sistem merit meliputi penyusunan formasi, pengembangan karir, penilaian kinerja Pegawai ASN, pemberian tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan penghasilan atau tunjangan perbaikan penghasilan, mutasi Pegawai ASN, rotasi Pegawai ASN dan promosi PNS dalam Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas. (2)  Daftar

nama

Jabatan

Pimpinan

Tinggi,

Jabatan

Administrator, Jabatan Pengawas, Nilai Jabatan dan Kelas

Jabatan

di

lingkungan

Pemerintah

Daerah

tercantum dalam Lampiran Huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. (3)  Daftar nama Jabatan Fungsional, Jabatan Pelaksana,  Jabatan Lainnya, Nilai Jabatan dan Kelas Jabatan di lingkungan Lampiran

Pemerintah Huruf

B

yang

Daerah

tercantum

merupakan

bagian

dalam tidak

terpisahkan terpisahka n dari Peraturan Gubernur ini. Pasal 4 Pendanaan pelaksanaan Kelas Jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapata Pendapatan n dan Belanja Daerah. BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 5 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

Agar

setiap

orang

pengundangan

mengetahuinya,

Peraturan

Gubernur

memerintahkan ini

dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Ditetapkan Ditetapka n di Yogyakarta pada tanggal 25 November 2019 GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, ttd. HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan Diundangk an di Yogyakarta pada tanggal 25 November 2019 SEKRETARIS DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, ttd. R. KADARMANTA BASKARA AJI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 83

Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd. DEWO ISNU BROTO I.S.

NIP. 19640714 199102 1 001