Peraturan Dan Pelabelan Kemasan Ok (1)

PERATURAN PERATURAN KEMASAN DAN PEDOMAN UMUM PELABELAN

31 Oktober 2014

1

OUTLINE • Atur Aturan an Kemasan Kemasa n Pangan • STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) (SNI) • Aturan Jepang • Atur Aturan an Amerika Amerika • Aturan Uni Eropa • Label Makanan • Tindakan Administratif 31 Oktober 2014

2

OUTLINE • Atur Aturan an Kemasan Kemasa n Pangan • STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) (SNI) • Aturan Jepang • Atur Aturan an Amerika Amerika • Aturan Uni Eropa • Label Makanan • Tindakan Administratif 31 Oktober 2014

2

 ATURAN  ATURAN KEMASAN PANGAN

•

Aturan Aturan untuk kemasan pangan p angan a. Aturan dalam negeri (BPOM, SNI, halal, Permenperin, dll) b. Aturan Aturan luar negeri (EN, Hygiene, Hygiene, FDA, dll)

31 Oktober 2014

3

 ATURAN  ATURAN KEMASAN PANGAN Undang - Undang No 7 tahun 1996 tentang tentang Pangan Pangan •

Setiap orang yang memproduksi pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan bahan apapun sebagai kemasan pangan yang dinyatakan terlarang dan/atau yang dapat melepaskan cemaran yang merugikan atau membahayakan kesehatan manusia.

•

Pengemasan pangan yang diedarkan dilakukan melalui tata cara yang dapat menghindarkan terjadinya kerusakan dan atau pencemaran

•

Pemerintah menetapkan bahan yang dilarang digunakan sebagai kemasan pangan dan tata cara pengemasan pangan tertentu yang diperdagangkan

31 Oktober 2014

4

 ATURAN KEMASAN PANGAN Undang - Undang No 7 tahun 1996 tentang Pangan •

Bahan yang akan digunakan sebagai kemasan pangan, tetapi belum diketahui dampaknya bagi kesehatan manusia, wajib terlebih dahulu diperiksa keamanannya. Dan penggunaannya bagi pangan yang diedarkan setelah memperoleh persetujuan pemerintah.

•

Setiap orang dilarang membuka kemasan akhir pangan untuk dikemas kembali dan diperdagangkan, kecuali pengemasan kembali terhadap pangan yang pengadaannya dalam jumlah besar dan lazim dikemas kembali secara benar.

31 Oktober 2014

5

 ATURAN KEMASAN PANGAN Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan •

Setiap orang yang memproduksi pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan bahan apapun sebagai kemasan pangan yang dinyatakan terlarang dan/atau yang dapat melepaskan cemaran yang merugikan atau membahayakan kesehatan manusia.

•

Bahan yang dilarang digunakan sebagai kemasan pangan ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan

•

Setiap orang yang memproduksi pangan untuk diedarkan wajib menggunakan bahan kemasan yang diijinkan

•

Bahan kemasan yang diijinkan Pengawasan Obat dan Makanan

31 Oktober 2014

ditetapkan

oleh

Kepala

Badan

6

 ATURAN KEMASAN PANGAN Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan •

Setiap orang yang melakukan produksi pangan yang akan diedarkan wajib melakukan pengemasan pangan secara benar untuk menghindari terjadinya pencemaran terhadap pangan

•

Tata cara pengemasan pangan diatur dan ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan

•

Setiap orang dilarang membuka kemasan akhir pangan untuk dikemas kembali dan diperdagangkan, kecuali pengemasan kembali terhadap pangan yang pengadaannya dalam jumlah besar dan lazim dikemas kembali secara benar untuk menghindari terjadinya pencemaran terhadap pangan.

31 Oktober 2014

7

 ATURAN KEMASAN PANGAN Peraturan Kepala BPOM RI NO. HK 03.1.23.07.11.6664 tahun 2011 » Revisi dari Peraturan Kepala BPOM RI No. HK 00.05.55.6497 tahun 2007 tentang Bahan Kemasan Pangan 

Ditetapkan tanggal 12 juli 2011 dan mulai berlaku 12 Januari 2012



Lingkup peraturan : •

•

Bahan yang dilarang digunakan sebagai kemasan pangan Bahan yang diijinkan sebagai kemasan pangan

•

Bahan yang harus dilakukan penilaian dahulu keamanannya sebelum dapat digunakan untuk kemasan pangan

31 Oktober 2014

8

 ATURAN KEMASAN PANGAN Peraturan Kepala BPOM RI NO. HK 03.1.23.07.11.6664 tahun 2011 Bahan yang dilarang digunakan (lampiran 1): •

Zat kontak pangan dalam kemasan pangan plastik (pewarna, penstabil, pemlastis, pengisi, perekat, dll)

•

Tinta yang tercetak langsung pada kemasan (pewarna, penstabil, pelarut)

•

Zat kontak pangan dalam kemasan pangan logam

•

Zat kontak pangan dalam kemasan pangan karet

•

Zat kontak pangan dalam kemasan pangan gelas

31 Oktober 2014

9

 ATURAN KEMASAN PANGAN Peraturan Kepala BPOM RI NO. HK 03.1.23.07.11.6664 tahun 2011 Bahan yang diijinkan : 1. Bahan yang diizinkan digunakan sebagai kemasan pangan terdiri: - zat kontak pangan - bahan kontak pangan (kemasan aktif, kemasan pintar, perekat, keramik, karet, dll) 2. Zat kontak pangan diizinkan dengan:(lampiran 2A) - persyaratan batas migrasi - tanpa persyaratan batas migrasi 3. Bahan kontak pangan diizinkan dengan persyaratn batas migrasi (lampiran 2B)

4. Persyaratan batas migrasi ditetapkan berdasarkan tipe pangan dan kondisi penggunaan 31 Oktober 2014

10

 ATURAN KEMASAN PANGAN Peraturan Kepala BPOM RI NO. HK 03.1.23.07.11.6664 tahun 2011 Bahan yang harus dilakukan penilaian dahulu keamanannya sebelum dapat digunakan untuk kemasan pangan: 

Selain yang tercantum dalam lampiran 2A dan 2B, harus mendapat persetujuan Kepala BPOM



Persetujuan diberikan berdasarkan hasil penilaian keamanan Kemasan Pangan



Permohonan persetujuan ditujukan kepada Kepala Badan cq. Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya

31 Oktober 2014

11

 ATURAN KEMASAN PANGAN Peraturan Kepala BPOM RI NO. HK 03.1.23.07.11.6664 tahun 2011 •

Kemasan pangan dari bahan plastik daur ulang hanya dapat digunakan sebagai kemasan pangan setelah memenuhi proses daur ulang dan dikelaola dengan sistem jaminan kualitas yang menjamin plastik dari proses daur ulang memenuhi ketentuan dalam peraturan

•

Selain harus memenuhi ketentuan tersebut, proses daur ulang bahan plastik harus mendapat otorisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

31 Oktober 2014

12

 ATURAN KEMASAN PANGAN Peraturan Kepala BPOM RI NO. HK 03.1.23.07.11.6664 tahun 2011

Sanksi: Sanksi administratif berupa:

-peringatan tertulis - Larangan mengedarkan untuk sementara waktu, perintah penarikan pangan dari peredaran dan atau perintah pemusnahan pangan - Pembekuan surat persetujuan pendfataran pangan - pembatalan surat persetujuan pendaftaran pangan - sanksi administratif lain sesuai ketentuan perundangan

31 Oktober 2014

13

 ATURAN KEMASAN PANGAN Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No.24/M-IND/PER/2/2010 tentang Pencantuman Logo Tara Pangan dari Plastik 

Setiap kemasan pangan yang diperdagangkan di dalam negeri, yang berasal dari hasil produksi dalam negeri atau impor wajib dicantumkan logo dan kode daur ulang.



Logo terdiri atas unsur penanda tara pangan dan atau pernyataan yang menunjukkan kemasan dimaksud aman untuk mengemas pangan



Kode daur ulang terdiri atas: Penanda jenis bahan baku plastik Penanda dapat didaur ulang



Ukuran logo dan kode daur ulang disesuaikan dengan ukuran kemasan pangan dan harus dapat dilihat dengan jelas

31 Oktober 2014

14

 ATURAN KEMASAN PANGAN Logo Tara Pangan

31 Oktober 2014

15

STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI)

• • • • • • • • •

SNI 06-0182-1987, Film PVC untuk Kemasan Kembang Gula SNI 14-1439-1998, Spesifikasi Karton Gelombang SNI 19-0522-1989, Karung Goni untuk Gula SNI 15-0037-1987, Botol Gelas untuk Minuman SNI 19-2946-1992, Botol Plastik Wadah Obat, Makanan dan Kosmetika SNI 19-4370-1996, Botol Plastik untuk Air Minum dalam Kemasan SNI 19-2652-1998, Berat Lapisan Timah pada kaleng Makanan dan Minuman SNI 19-2874-1992, Kaleng Aluminium Bentuk Silinder untuk Minuman SNI 19-2781-1992, Wadah Susu Segar dari Aluminium

31 Oktober 2014

16

SNI 06-0182-2004 :

Film PVC untuk Kemasan Kembang Gula

No.

Jenis uji

1

Ketahanan sobek

2

satuan

persyaratan

gf

30 - 40

Berat per satuan luas

g/m2

30 - 40

3

Laju transmisi uap air Laju transmisi oksigen

g/m2/24jam cc/m2/24jam

Maks 20 Maks 18

4

Kadar residu VCM

ppm

Maks 1,0

5

Logam berat pada plastik (Pb, Cd)

ppm

Maks 100

6

Global migrasi pada 60 C selama 30 menit Dengan simulan : - Akuades - Etanol 20% - Asam asetat 4%

ppm ppm ppm

Maks 30 Maks 30 Maks 30

7

Total logam berat termigrasi

ppm

Maks 1,0

8

Reduksi KMNO4

ppm

Maks 10

9

Dibutyl tin compound

ppm

Maks 100

31 Oktober 2014

17

 ATURAN JEPANG Hygienic Regulation on Food Contact Article in Japan No

Parameter Uji

Syarat Mutu

1

Logam berat pada plastik - Timbal (Pb) - Cadmium (Cd)

Total (Pb,Cd) maks 100 ppm

2

Logam berat pada simulan As. Asetat 4% setelah uji migrasi pada 950C 30 menit : Timbal (Pb),Cadmium (Cd), Mercury (Hg),Chrom (Cr).

Total (Pb,Cd,Hg,Cr) maks 1 ppm

3

Global migrasi pada 600C 30 menit dengan simulan : -- Aquades, Alkohol 20%, - As. Asetat 4% -- n-heptan pada 250C,60 menit

Maks 30 ppm

Reduksi KMNO4

Maks 10 ppm

4

31 Oktober 2014

Maks 150 ppm

18

 ATURAN JEPANG (JIZ Z.1707-1997) : Lembaran Plastik untuk Makanan

Parameter

Grade

Satuan 1

2

3

4

5

Kuat Tarik

N/15mm. Width

≥ 100

50 - 100

25- 50

5 - 25

100

O2TR

cc/m2. 24 jam

max 1

max 5

5 - 25

25 - 100

>500

31 Oktober 2014

19

 ATURAN JEPANG

31 Oktober 2014

20

 ATURAN JEPANG

31 Oktober 2014

21

 ATURAN JEPANG

31 Oktober 2014

22

 ATURAN AMERIKA

31 Oktober 2014

23

 ATURAN AMERIKA

31 Oktober 2014

24

 ATURAN UNI EROPA

31 Oktober 2014

25

 ATURAN UNI EROPA

31 Oktober 2014

26

 ATURAN UNI EROPA Framework Regulation 1935/2004 replace 89/109/EEC and 80/590/EEC

Specific Directives

Ceramics

Regenerated cellulose

Regulation: 2023/2006 GMP for materials and articles

Plastics

84/500/EEC 93/10/EEC + amendments: 2005/31/EC

+ amendments: 93/111/EEC 2004/14/EC

positve list

migration tests

2002/72/EC

82/711/EEC + 85/572/EEC

+ amendments 2004/1/EC 2004/19/EC 2005/79/EC 31 Oktober 2014

+ amendments 93/8/EEC 97/48/EC 27 27

 ATURAN UNI EROPA

31 Oktober 2014

28

 ATURAN UNI EROPA

31 Oktober 2014

29

Label Makanan • Setiap orang dilarang memberikan keterangan atau pernyataan tentang pangan yang diperdagangkan melalui, dalam dan atau dengan label apabila keterangan atau pernyataan tersebut tidak benar dan atau menyesatkan. • Pencantuman pernyataan tentang manfaat pangan bagi kesehatan dalam label hanya dapat dilakukan apabila didukung oleh fakta ilmiah yang dapat dipertanggung  jawabkan. • Pada label dilarang dicantumkan pernyataan atau keterangan dalam bentuk apapun bahwa pangan yang bersangkutan dapat berfungsi sebagai obat.

31 Oktober 2014

30

HALAL • Untuk pernyatan halal tersebut, wajib memeriksakan terlebih dahulu pangan tersebut pada lembaga pemeriksa yang telah diakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. • Pemeriksaan dilaksanakan berdasarkan pedoman dan tata cara yang ditetapkan oleh Menteri Agama dengan memperhatikan pertimbangan dan saran lembaga keagamaan yang memiliki kompetensi di bidang tersebut. 31 Oktober 2014

31

KRITERIA SJH • Kriteria SJH meliputi:    

          

31 Oktober 2014

Kebijakan Halal Tim manajemen halal Pelatihan dan edukasi bahan produk Fasilitas produksi Prosedur tertulis aktifitas kritis kemampuan telusur Penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria audit internal kaji ulang manajemen

32

Label Makanan Bagian utama label • Bagian utama label sekurang-kurangnya memuat :

-

nama produk daftar bahan yang digunakan berat bersih atau isi bersih nama dan alamat yang memproduksi tanggal daluwarsa

• Bagian

utama label harus ditempatkan pada sisi kemasan pangan yang paling mudah dilihat, diamati dan atau dibaca oleh masyarakat umum.

31 Oktober 2014

33

Pembagian label

31 Oktober 2014

34

Contoh penggunaan bagian utama

31 Oktober 2014

35

Contoh Label Berdesakan

31 Oktober 2014

36

Label Makanan Tulisan pada label •

Keterangan pada label, ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia, angka arab dan huruf latin

•

Penggunaan bahasa, angka dan huruf selain bahasa Indonesia, angka arab dan huruf latin diperbolehkan sepanjang tidak ada padanannya atau tidak dapat diciptakan padanannya, atau dalam rangka perdagangan pangan ke luar negeri

31 Oktober 2014

37

Nama Produk

31 Oktober 2014

38

Contoh Pelabelan

31 Oktober 2014

39

Label Makanan Keterangan tentang bahan yang digunakan • Keterangan dicantumkan pada label sebagai daftar bahan secara

berurutan dimulai dari bagian yang terbanyak, kecuali vitamin, mineral dan zat penambah gizi lainnya • Nama bahan yang digunakan adalah nama yang lazim digunakan •  Air yang ditambahkan harus dicantumkan, kecuali air itu merupakan

bagian dari bahan yang digunakan • Pencantuman pernyataan pada label bahwa pangan telah diperkaya atau

difortifikasi dengan vitamin, mineral atau zat penambah gizi tidak dilarang sepanjang hal tersebut benar dan tidak menyesatkan • Untuk bahan pangan yang mengandung BTM, pada label dicantumkan

golongan BTMnya • Dalam hal BTM berupa pewarna pada label wajib dicantumkan indeks

pewarna yang bersangkutan 31 Oktober 2014

40

Label Makanan Keterangan tentang berat bersih atau isi bersih pangan • Berat bersih atau isi bersih dinyatakan dalam satuan metrik

- dengan ukuran isi untuk makanan cair - dengan ukuran berat untuk makanan padat - dengan ukuran isi atau berat untuk makanan semi padat • Pangan yang menggunakan medium cair harus pula disertai

penjelasan mengenai berat bersih setelah dikurangi medium cair • Label

yang memuat keterangan jumlah takaran saji harus mencantumkan keterangan tentang berat bersih atau isi bersih tiap takaran saji

31 Oktober 2014

41

Ketentuan Gambar

31 Oktober 2014

42

Label yang Dilarang

31 Oktober 2014

43

Nama Pabrik

31 Oktober 2014

44

Tanggal kadaluarsa o Tanggal, bulan dan tahun kadaluarsa wajib dicantumkan secara jelas pada label o Pencantuman tanggal, bulan dan tahun kadaluarsa dilakukan setelah pencantuman tulisan “Baik digunakan sebelum ”, sesuai dengan jenis dan daya tahan pangan yang bersangkutan o Produk yang kadaluarsanya lebih dari 3 (tiga) bulan boleh hanya mencantumkan bulan dan tahun kadaluarsa o Pangan yang sudah melampaui tanggal, bulan dan tahun kadaluarsa sebagaimana dicantumkan dalam label dilarang diperdagangkan o Dilarang menghapus, mencabut, menutup, mengganti label, melabel kembali pangan yang diedarkan ataupun menukar tanggal, bulan dan tahun kadaluarsa pangan yang diedarkan

31 Oktober 2014

45

Tindakan Administratif Setiap orang yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam PP ini dikenakan tindakan administratif, meliputi : a. Peringatan secara tertulis b. Larangan untuk mengedarkan sementara waktu dan atau perintah untuk menarik produk pangan dari peredaran c. Pemusnahan pangan jika terbukti membahayakan kesehatan dan jiwa manusia d. Penghentian produksi untuk sementara waktu e. Pengenaan denda paling tinggi Rp. 50.000.000,- dan atau f. Pencabutan izin produksi atau izin usaha 31 Oktober 2014

46