Peranan Hukum Dan Demokrasi Di Indonesia Dalam Konteks Negara Hukum Dan Demokrasi

 

PERANAN HUKUM DAN DEMOKRASI DI INDONESIA DALAM KONTEKS NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI

Demokrasi dan negara hukum adalah dua konsepsi mekanisme kekuasan dalam menjalankan roda  pemerintahan negara. Kedua konsepsi tersebut saling berkaitan yang satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan dipis ahkan,, karena pada satu sisi demokrasi demokrasi memberikan landasan dan mekanisme mekanisme kekuasaan kekuasaan berdasarkan  prinsip persamaan dan kesederajatan manusia, pada sisi yang lain negara hukum memberikan patokan  bahwa yang memerintah dalam suatu negara bukanlah manusia, manusia, tetapi hukum. Dalam Dal am tat tataran aran praksi praksis, s, prinsi prinsip p demokr demokrasi asi atau kedaul kedaulatan atan rakyat rakyat dapat dapat menjam menjamin in peran peran serta serta masyarakat masyar akat dalam proses proses pengambil pengambilan an keputusan, keputusan, sehingga setiap peraturan peraturan perundang perundang-undan -undangan gan yang diterapkan dan ditegakkan benar-benar mencerminkan perasaan keadilan masyarakat. Sedangkan dalam negara yang berdasarkan atas hukum, dalam hal ini hukum harus dimaknai sebagai kesatuan hirarkis tatanan norma hukum yang berpuncak pada konstitusi. Hal ini berarti berarti bahwa bahwa dalam dalam suatu suatu negara negara hukum hukum menghe menghend ndaki aki adanya adanya suprem supremasi asi konstit konstitusi usi.. Supremasi konstitusi, di samping merupakan konsekuensi dari konsep negara hukum, sekaligus merupakan  pelaksanaan demokrasi karena konstitusi adalah wujud perjanjian sosial tertinggi. Indonesia merupakan negara hukum yang didasarkan atas prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan. Dimanaa hukum Diman hukum semestinya semestinya senantiasa harus mengacu pada cita-cita cita-cita masyarakat masyarakat indonesia, indonesia, yaitu tegaknya tegaknya negara hukum yang demokratis dan berkeadilan sosial. Mengingat pentingnya Peranan Hukum dan Demokrasi di Indonesia, maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas Peranan Hukum dan Demokrasi di Indonesia yang akan kami jelaskan selengkap mungkin, berikut penjelasannya. Hukum dalam Kehidupan Manusia

Pada kehidupan manusia, Hukum merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, seperti yang tertera dalam pameo "Ubi societas ibi ius", yang berarti "dimana ada masyarakat disitu ada hukum". Hukum diciptakan dengan tujuan yang berbeda-beda, berikut 3 tujuan diciptakannya hukum: 1. Tujua Tujuan n hukum hukum adalah adalah kete keterti rtiban ban atau atau order  order  2. Tujua Tujuan n huku hukum m adal adalah ah keguna kegunaan an 3. Tujua Tujuan n huku hukum m adal adalah ah keadil keadilan an Keadilan harus berlaku untuk semua orang, bukan hanya untuk golongan tertentu saja. Oleh karena itu lahirlah "negara konstitusi" yang melahirkan doktrin "rule of law", yang merupakan doktrin dengan semangat idealisme keadilan yang tinggi, seperti "kesamaan setiap orang di depan hukum" dan "supremasi hukum". Di negara konstitusi itulah berlaku sistem pemerintahan demokrasi konstitusional. Menurutt F. Julius Sthal dan Imanuel Kant , terdapat 4 unsur pembatasan yuridis yang dikenal Menuru dengan istilah Rule of Law atau Rechtsstaat, yaitu: 1. 2. 3. 4.

ha hak-h k-hak ak asasi asasi manu manusia sia.. peradi peradilan lan admini administr strasi asi dalam dalam perseli perselisih sihan. an. pemeri pemerintah ntahan an berdas berdasark arkan an peratu peraturan ran-per -peratu aturan ran.. pemisahan pemisahan atau pembagia pembagian n kekuasaan kekuasaan untuk menjamin menjamin hak-hak hak-hak asasai manusia manusia yang biasa biasa dikenal dikenal sebagai Trias Politika.

 

Sed edan ang gkan kan A. V. Dices  meng mengid iden enti tifi fika kasik sikan an un unsu sur-u r-uns nsur ur Rule Rule of Law Law da dala lam m de demo mokr krasi asi konstitusional menjadi 3 poin penting, berikut 3 unsur Rule of Law dalam demokrasi konstitusional menurut A. V. Dices: 1. terjaminnya terjaminnya hak-hak hak-hak manusia manusia / masyarakat masyarakat oleh oleh undangundang-undan undang. g. 2. kedudukan kedudukan yang yang sama di depan depan hukum hukum (equality (equality before before the law) baik baik untuk untuk pejabat pejabat atau rakyat rakyat biasa. 3. suprem supremasi asi hu hukum kum,, tidak tidak adanya adanya kekuasaan kekuasaan sewenang sewenang-wen -wenang ang dalam arti bahwa bahwa seseora seseorang ng hanya  boleh dihukum apabila terbukti terbukti melanggar hukum. Selanjutnya Willem Konijnenbelt dan H.D.van Wijk  menyebutkan   menyebutkan prinsip-prinsip rechtsstaat atau Rule of Law adalah sebagai berikut: 1. HakHak-ha hak k asasi asasi.. terd terdap apat at ha hakk-ha hak k manu manusia sia ya yang ng sanga sangatt fu fund ndam amen enta tall ya yang ng ha haru russ di diho horm rmat atii ol oleh eh  pemerintah. 2. Pembag Pembagian ian kekuasaan kekuasaan.. kewena kewenanga ngan n pemerin pemerintah tah tidak tidak boleh boleh dipusa dipusatka tkan n pada pada satu lembaga, lembaga, tetapi tetapi harus dibagi-bagi dibagi-bagi pada organ-organ organ-organ yang berbeda agar saling mengawasi mengawasi yang dimaksudkan dimaksudkan untuk  menjaga keseimbangan. 3. Pemeri Pemerinta ntahan han berdas berdasark arkan an undan undang-u g-unda ndang. ng. pemerinta pemerintah h hanya hanya memili memiliki ki kewena kewenanga ngan n yang yang secara secara tegas diberikan oleh UUD atau UU lainnya. 4. Pengaw Pengawasan asan lembaga lembaga kehaki kehakiman man.. pelaks pelaksana anaan an kekuasa kekuasaan an pemerin pemerintah tah harus dapat dinila dinilaii aspek  aspek  hukumnya oleh hakim yang merdeka. Negara Hukum dan Demokrasi

Menurut Thomas Hobbes manusia selalu hidup dalam kekuatan karena ketakutan akan diserang oleh manusia lainnya yang lebih kuat fisiknya. Sehingga diadakan perjanjian masyarakat dan dalam perjanjian tersebut raja tidak diikut sertakan. Sehingga perjanjian itu diadakan anatara rakyat dengan rakyat sendiri. Setela Set elah h diadak diadakan an perjan perjanjia jian n masyar masyaraka akatt dimana dimana indivi individudu-ind indivi ividu du menyer menyerahk ahkan an hakny haknyaa atau atau hak-hak  hak-hak  azasinya kepada suatu kolektivitas yaitu satu kesatuan dari individu-individu yang diperoleh melalui Pactum unions, unio ns, maka disini kolektivita kolektivitass menyerahka menyerahkan n hak-hakny hak-haknyaa atau kekuasaannya kekuasaannya kepada kepada raja tanpa syarat apapun juga. Raja sama sekali ada diluar perjanjian, dan oleh karenya raja memiliki kekuasaan yang mutlak  setelah hak-hak rakyat diserahkan kepadanya (Monarchie Absoluut). Sedangkan menurut Jean Jecques Rousseau, kekuasaan rakyat dan kedaulatan rakyat tidak pernah diserahkan pada raja, bahkan kalau ada raja yang memerintah maka raja itu hanya sebagai mandataris dari  pada rakyat. Untuk ini Rousseau memberikan keterangan sebagai berikut: "Yang merupakan hal inti daripa dar ipada da perjan perjanjia jian n masyar masyaraka akatt ini ialah, ialah, menetu menetukan kan suatu suatu bentuk bentuk kesatu kesatuan, an, membel membelaa dan melind melindung ungii kekuasaan bersama disamping kekuasaan pribadi dan milik dari setiap orang, sehingga semuanya dapat  bersatu, akan tetapi masing-masing orang tetap mematuhi dirinya sendiri, sehingga orang tetap merdeka dan  bebas”. Melalui pemikiran Rousseau ini pula mengawali pembentukan konstitusi Prancis (1791) khususnya yang menyangkut hak-hak asasi manusia. Pada masa inilah awal dari konkretisasi konstitusi dalam arti tertulis (modern). Konstitusi sebagai Undang-Undang Dasar dan hukum dasar yang memiliki arti penting atau sering disebut dengan "Konstitusi Modern", baru muncul bersamaan dengan semakin berkembangnya "sist "si stem em de demo mokr krasi asi pe perw rwak akil ilan an da dan n ko kons nsep ep na nasi sion onali alism sme" e".. Demo Demokr krasi asi Pe Perw rwak akil ilan an munc muncul ul sebag sebagai ai  pemenuhan kebutuhan rakyat akan kehadiran lembaga legislatif. le gislatif. Lembaga ini diharapkan mampu membuat undang-undang untuk mengurangi serta membatasi dominasi hak-hak raja. Alasan inilah yang mendudukan konstitusi (yang tertulis) itu sebagai hukum dasar yang lebih tinggi daripada presiden/raja. Hal tersebut diatas inilah yang kemudian melahirkan konsep negara hukum dan demokrasi.

 

Prinsip-prinsip ip Negara Hukum dan Demokrasi Prinsip-prins

Terdapat hubungan yang jelas antara hukum, yang bertumpu pada konstitusi, dengan kedaulatan rakyat, yang dijalankan melalui sistem demokrasi. Hubungan ini terlihat dari kemunculan istilah demokrasi konstitusional. Dalam sistem demokrasi, partisipasi rakyat merupakan esensi dari sistem ini. Dengan kata lain negara hukum harus ditopang dengan sistem demokrasi, demokrasi tampa pengaturan hukum akan kehilangan bentuk dan arah, sedangkan hukum tampa demokrasi akan kehilangan makna. Prinsip-prinsip Prinsip-prins ip demokrasi

1. Pemencaran Pemencaran kewenang kewenangan. an. Konsentrasi Konsentrasi kekuasaan kekuasaan dalam dalam masyarakat masyarakat pada satu satu organ pemebrin pemebrintahan tahan ad adala alah h ke kesew sewen enan angg-we wena nang ngan an.. Ol Oleh eh ka karen renaa itu itu ke kewe wena nang ngan an ba bada dann-ba bada dan n pu publ blik ik itu itu ha haru russ dipencarkan pada organ-organ yang berbeda. 2. Pertanggun Pertanggungjawab gjawaban an politik. politik. Organ-organ Organ-organ pemerintah pemerintah dalam menjalanka menjalankan n fungsinya fungsinya sedikit banyak  banyak  tergantung secara politik yaitu kepada lembaga perwakilan. 3. Perwakilan Perwakilan politik. politik. Kekuasaan Kekuasaan politik politik tertinggi tertinggi dalam suatu negara negara dan dalam masyarakat masyarakat diputusk diputuskan an oleh badan perwakilan, yang dipilih melalui pemilihan umum. 4. Rakyat Rakyat diberi diberi kemung kemungkinan kinan untuk untuk mengajuk mengajukan an keberatan keberatan.. 5. Kejujuran Kejujuran dan keterbukaan keterbukaan pemeberinta pemeberintah h untuk untuk umum. umum. 6. Pengawasan Pengawasan dan dan kontrol. kontrol. (penyelengg (penyelenggaraan araan ) pemerintaha pemerintahan n harus dapat dapat dikontrol. dikontrol. Prinsip-prinsip Prinsip-prins ip negara hukum

1. Peme Pemeri rint ntah ah ter terik ikat at hok hokum um 2. Perl Perlin indu dung ngan an hakhak-ha hak k asasi asasi 3. Pengaw Pengawasan asan oleh hakim yang merdeka merdeka.. Superio Superiorit ritas as hukum hukum tidak dapat ditampi ditampilka lkan, n, jika aturan aturan-aturan hukm hanya dilaksanakan organ pemerintah. Oleh karena itu dalam setiap negara hukum diperlukan pengawasan oleh hakim yang merdeka. 4. Monopoli Monopoli paksaan paksaan pemerintah pemerintah untuk menjamin menjamin penegakan penegakan hukum. hukum. Hukum Hukum harus dapat ditegakkan ditegakkan,, ketika hukukum tersebut dilanggar. Pemerintah wajib menjamin bahwa ditengah masyarakat terdapat instrument yuridis penegakan hukum. Pemerintah dapat memaksa seseorang yang melanggar hukum melalui mel alui sistem sistem peradi peradilan lan negara negara.. Memaks Memaksaka akan n hukum hukum publik publik secara secara prinsi prinsip p merupa merupakan kan tugas tugas  pemerintah. 5. Asas Asas legali legalitas. tas. Pemba Pembatasa tasan n kebeba kebebasan san warga negara (oleh pemerint pemerintah) ah) harus harus ditent ditentuka ukan n dasarn dasarnya ya dalam undang dalam undang-un -undan dang g yang yang merupa merupakan kan peratu peraturan ran umum. umum. Undang Undang-un -undan dang g secara secara umum umum harus harus memebrikan jaminan (terhadap warga neraga) dari tindakan (pemerintah) yang sewenang-wenang, kolusi, dan berbagai jenis tindakan yang tidak benar. Pelaksanaan wewenang oleh organ pemerintah harus dikembalikan dasarnya pada undang-undang tertulis, yakni undang- undang formal Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa agar sebuah negara bisa dikatakan sebagai negara hukum dan demokrasi, maka dalam penyelenggaran negara atau konstitusi negara dan pemerintahannya sebaiknya terdapat prisnip-prinsip sebagai berikut: 1. 2. 3. 4.

Suprem Supremasi asi huku hukum. m. (Sup (Suprem remacy acy of of Law) Law) Persamaan Persamaan dalam hukum. hukum. (Equality (Equality before before the the Law) Law) Pemb Pembata atasan san Keku Kekuasa asaan an.. Bersifa Bersifatt Demokrati Demokratiss (Democrat (Democratish ishee Rechtssta Rechtsstaat) at)

5. 6. 7. 8.

Perlin Perlindun dungan gan Hak Asasi Asasi Manu Manusia sia Asas Asas legali legalitas. tas. (Due (Due Proce Process ss of Law) Law) Mahkam Mahkamah ah Konstit Konstitusi usi.. (Constit (Constituti utiona onall Court) Court) Pera Peradi dilan lan Tat Tataa Usaha Usaha Neg Negar ara. a.

 

9. Peradi Peradilan lan bebas bebas dan dan tida tidak k memih memihak. ak. 10. Organ-organ Penunjang yang Independen. Independen. 11. Transparansi Transparansi dan Kontrol Kontrol Sosial. Sosial. 12. Berfungsi sebagai sarana Mewujudkan Tujuan Tujuan Bernegara (Welfare Rechtsstaat) Rechtsstaat) Demokrasi di Indonesia

Indonesia sebagai salah satu Negara yang menganut paham demokrasi, karena sistem pemerintahan de demo mokr krasi asi in inii dian diangg ggap ap ba baik ik un untu tuk k menj menjag agaa ke kest stab abil ilan an sebua sebuah h ba bang ngsa sa da dalam lam menj menjala alank nkan an ro roda da  pemerintahan negara. Dalam praktiknya Indonesia menganut paham Demokrasi Pancasila yang berbeda dengan demokrasi liberal. Demokrasi liberal meletakkan kebebasan individu yang toleran sebagai urgensi kehidupan negara dan masyarakat. Oleh karena itu kontrol rakyat dan atau wakilnya kepada penguasa dan negara adalah  prinsip yang tak bisa ditawar. Sedangkan Demokrasi Pancasila yang dianut indonesia dalam arti bentuknya, maka pertama-tama harus dilihat dalam UUD 1945 beserta penjelasannya, meskipun ini bukanlah satusatunya cara untuk melihat dan melaksanakan Demokrasi Pancasila. Sejatinya berkaitan dengan paham demokrasi yang dianut, esensi yang terpenting adalah apakah hukum dan pelaksanaan hukum di negara Indonesia akan berfungsi dan memainkan peranannya sangat ditentukan oleh keinginan melaksanakan UUD 1945 secara konsekuen. UUD 1945 sebagai hukum dasar  tertin ter tinggi ggi di dalam dalam UUD 1945 1945 termuat termuat cit cita-ci a-cita ta bangsa bangsa dan arah kehidu kehidupan pan berneg bernegara ara dan berban berbangsa, gsa, termasuk di dalamnya keberadaan hukum dalam kehidupan negara. Meskipun indonesia sudah menganut paham Demokrasi Pancasila namun demokrasi yang sedang  berlangsung di Indonesia (di tingkat State atau Negara), belum maksimal terlihat dampaknya bagi kesejahteraan rakyat. Demokrasi di Indonesia terkesan hanya untuk mereka dengan tingkat kesejahteraan ekonomi yang cukup. Sedangkan bagi golongan ekonomi bawah, demokrasi belum memberikan dampak  singnifikan untuk perekonomian yang lebih baik. Inilah tantangan yang harus dihadapi pemerintah. Karena Harapan dari adanya demokrasi yang ada ia memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk  rakyat rak yat.. Misaln Misalnya, ya, demokr demokrasi asi mampu mampu memaks memaksima imalka lkan n keseja kesejahte hteraa raan n rakyat rakyat dan distri distribus businy inyaa mampu mampu mengurangi kemiskinan. Disamping itu, demokrasi diharapkan dapat menciptakan pemimpin yang lebih memperhatikan kepentingan rakyat banyak seperti masalah kesehatan dan pendidikan. Tidak hanya itu, demokrasi diharapkan mampu menjadikan negara kuat. Harapan rakyat banyak tentunya adalah pada masalah kehidupan ekonomi mereka serta bidang kehidupan lainnya. Demokrasi membuka peluang berkuasanya para pemimpin yang peduli dengan rakyat dan sebaliknya bisa melahirkan pemimpin yang buruk. Harapan rakyat akan adanya pemimpin yang peduli di masa demokrasi ini merupakan harapan dari implementasi demokrasi itu sendiri. Di masa transisi ini, implementasi imple mentasi demokrasi masih terbatas terbatas pada kebebasan kebebasan dalam berpolitik berpolitik,, sedangkan sedangkan masalah masalah ekonomi ekonomi masih tersisihkan. Maka muncul kepincangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena ekonomi dan politik merupakan dua sisi yang berbeda dalam sekeping mata uang, maka masalah ekonomi pun harus mendapat perhatian yang serius dalam implementasi demokrasi agar terjadi penguatan demokrasi. Semakin rendahnya Semakin rendahnya tingkat tingkat kehidupan kehidupan ekonomi rakyat akan berdampak negatif bagi demokrasi karena kar ena melema melemahny hnyaa ekonom ekonomii akan akan berdam berdampak pak luas luas kepada kepada bidang bidang lain, lain, seperti seperti masalah masalah sumber sumber daya daya manusi manu siaa (S (SDM DM). ). SDM SDM yang yang lema lemah h tent tentu u tida tidak k bisa bisa memp memper erku kuat at de demo mokr kras asi, i, ba bahk hkan an ju just stru ru bi bisa sa memperlemah demokrasi.

 

Demokrasi di Indonesia memberikan harapan akan tumbuhnya masyarakat baru yang mempunyai kebebasan berpendapat, berkumpul, berserikat dan berpolitik. Selain itu masyarakat mengharapkan adanya iklim ikl im ekonom ekonomii yang yang kondus kondusif. if. Untuk Untuk mengha menghadap dapii tantan tantangan gan dan mengel mengelola ola harapa harapan n ini agar agar menjad menjadii kenyataan, dibutuhkan kerjasama antara kelompok dan partai politik agar demokrasi bisa berkembang ke arah yang lebih baik dan membawa dampak positif bagi masyarakat. Peranan Hukum dan Demokrasi dalam Pembangunan

Dilatarr belaka Dilata belakangi ngi cit cita-ci a-cita ta yang yang tertua tertuang ng dalam dalam kalima kalimatt “masya “masyarak rakat at adil adil dan makmur makmur”, ”, maka maka  pembangunan telah dipilih sebagai satu-satunya kendaraan yang dianggap paling tepat untuk membawa  bangsa Indonesia menuju kearah sana. Dalam hal ini, pemerintah sejak tiga dasawarsa terakhir telah menjadikan pembangunan di bidang ekonomi sebagai tulang punggung pembangunan nasional. Sikap suatu  pemerintah menjadikan pembangunan di bidang ekonomi sebagai tulang punggung pembangunan nasional dapat tercermin dari kebijakan-k kebijakan-kebijak ebijakan an yang dikeluarkan dikeluarkan oleh pemerintahan pemerintahan tersebut tersebut untuk untuk mencapai mencapai kepentingan nasional negaranya. Termasuk didalamnya ialah kebijakan dalam hal perekonomian. Berkaitan dalam hal Hukum dan kebijakan dibidang perekonomian, Pemerintah Indonesia pernah menerapkan kebijakan deregulasi ekonomi yang menyangkut 3 aspek, antara lain yaitu: 1. Mengurangi Mengurangi campur campur tangan tangan pemerintah pemerintah dalam dalam hal pengel pengelolaan olaan badan badan usaha. usaha. 2. Untuk Untuk menyehatkan menyehatkan persaing persaingan an pasar dengan dengan membuka membuka kesempata kesempatan n bagi pendatang pendatang baru. baru. 3. Pengam Pengambil bilan an kepu keputus tusan an produk produksi si maupun maupun harga. harga. Dalam kegiatan ekonomi ini justru hukum sangat diperlukan karena sumber-sumber ekonomi yang terbatas disatu pihak dan tidak terbatasnya permintaan atau kebutuhan akan sumber ekonomi dilain pihak  sehingga konflik antara sesama warga dalam memperebutkan sumber-sumber ekonomi tersebut akan sering terjadi. Melihat hal tersebut sudah menjadi satu keniscayaan, bahwa pembangunan ekonomi di suatu negara, apalag apa lagii secara secara khusus khusus negara negara berkem berkemban bang, g, hukum hukum memili memiliki ki perana peranan n yang yang besar besar untuk untuk turut turut member memberii  peluang pembangunan ekonomi. Pelaksanaan roda pemerintahan dengan demokratis, dengan menggunakan hu huku kum m sebag sebagai ai in instr strum umen entt un untu tuk k meren merenca cana naka kan n da dan n mela melaks ksan anak akan an pr prog ogram ram pe pemb mban angu guna nan n ya yang ng komprehensif, akan membawa negara ini menuju masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang di citacitakan.