Peranan Dan Teknik Asb
February 5, 2017 | Author: Ajus Markovic | Category: N/A
Short Description
Download Peranan Dan Teknik Asb...
Description
PERANAN DAN TEKNIK PENYUSUNAN ANALISIS STANDAR BELANJA DALAM PENYUSUNAN APBD Oleh: Abdul Hafiz Tanjung, SE.,M.Si.,Ak.* Disampaikan Pada : Bimbingan Teknis Penyusunan Standar Biaya Kabupaten Pelalawan-Riau 23-24 Maret 2010
PENDAHULUAN Pada masa sekarang ini, tuntutan transparan dan akuntabel atas pengelolaan keuangan daerah semakin meningkat. Untuk dapat memenuhi tuntutan tersebut, terutama atas tuntutan akuntabel dapat dilakukan dengan cara pengelolaan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, dan efektif. Salah satu cara yang dapat diambil oleh pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan secara ekonomis, efisien, dan efektif dengan menyusun standar biaya atau dalam bahasa resmi dalam Permendagri 13/2006 yaitu Analisis Standar Belanja (ASB). Pentingnya dilakukan penyusunan ASB ini karena adanya ketidakadilan dan ketidakwajaran anggaran belanja antar kegiatan sejenis antar program dan antar SKPD, yang disebabkan oleh : 1. Tidak jelasnya definisi suatu kegiatan 2. Perbedaan output kegiatan 3. Perbedaan lama waktu pelaksanaan 4. Perbedaan kebutuhan sumberdaya 5. Beragamnya perlakuan objek atau rincian objek belanja 1
Disamping ke lima penyebab tersebut diatas, sering juga terjadi pada anggaran pemerintah daerah pemborosan anggaran.
LANDASAN LEGAL FORMAL ASB Bagi pemerintah daerah yang menyusun ASB, landasan hukum yang dapat digunakan adalah : 1. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah pasal 167 ayat 3 : Belanja daerah mempertimbangkan beberapa instrument pendudkung, berupa : analisis standar belanja, standar harga satuan, tolak ukur kinerja, dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2. PP Nomor 58/2005 Pasal 39 ayat 2 : Penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan berdasarkan capaian kinerja, indicator kinerja, analisis standar belanja, standar harga satuan, dan standar pelayanan minimal. 3. Permendagri No 13 Tahun 2006 pasal 93 ayat 1 disebutkan bahwa penyusunan RKA SKPD berdasarkan prestasi kerja, indikator kinerja, capaian atau target kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal. Oleh karena itu dipandang perlu pemerintah daerah menyusun buku panduan analisis standar belanja (ASB) sebagai panduan bagi SKPD dalam menyusun RKA SKPD yang bersangkutan serta sebagai alat evaluasi kewajaran RKA bagi pemerintah daerah.
2
DEFINISI Berikut ini dijelaskan beberapa definisi yang digunakan dalam penulisan makalah ini : Analisis Standar Belanja adalah : Penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang dialokasikan untuk melaksanakan suatu kegiatan. Kegiatan adalah : Bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya yang berupa personil, barang modal, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua objek sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang atau jasa.
PRINSIP DASAR PENYUSUNAN ASB Dalam penyusunan ASB, ada beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan pemerintah daerah yaitu : 1. Penyederhanaan (modeling) Penyusunan ASB bertujuan membuat model belanja untuk objek-objek kegiatan yang menghasilkan output yang sama. 2. Mudah diaplikasikan Model yang dibuat mudah diaplikasikan, atau tidak membuat susah yang menggunakan model tersebut. 3
3. Mudah diup-date Model yang dibuat mudah untuk diperbaharui, dalam arti jika ditambahkan data-data baru tidak merubah formula model tersebut secara keseluruhan. 4. Fleksibel, dalam hal ini model yang dibuat menggunakan konsep belanja rata-rata dan memiliki batas minimum belanja dan batas maksimum belanja.
PERANAN ASB DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN Sesuai dengan isi Permendagri 13/2006 pasal 93 ayat 1, menyatakan bahwa penyusunan RKA SKPD berdasarkan pada ASB (salah satu dasar), dan pada ayat 4 menyatakan bahwa ASB merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan, serta memperhatikan prinsipprinsip dasar penyusunan ASB. Maka dapat dikatakan peranan ASB dalam penyusunan anggaran pada pemerintah daerah adalah sebagai berikut : 1. Menjamin kewajaran beban kerja dan biaya yang digunakan antar SKPD dalam melakukan kegiatan sejenis. 2. Mendorong terciptanya anggaran daerah yang semakin efisien dan efektif 3. Memudahkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melakukan verifikasi total belanja yang diajukan dalam RKA SKPD untuk setiap kegiatan. 4. Memudahkan SKPD dan TAPD dalam menghitung besarnya anggaran total belanja untuk setiap jenis kegiatan berdasarkan target output yang ditetapkan dalam RKA SKPD.
4
PENDEKATAN PENYUSUNAN ASB Penyusunan Analisis Standar Belanja menggunakan tiga pendekatan utama, yaitu: pendekatan Activity Based Costing (ABC), pendekatan Ordinary Least Square (regresi sederhana) dan pendekatan metode diskusi (focused group discussion).
Pendekatan ABC Pendekatan ABC merupakan suatu teknik untuk mengukur secara kuantitatif biaya dan kinerja dari satu kegiatan (the cost and performance of activities) serta teknik mengalokasikan penggunaan sumber daya dan biaya kepada masing-masing objek biaya (operasional maupun administrasi) dalam satu kegiatan. Pendekatan ABC bertujuan untuk meningkatkan akurasi biaya penyediaan barang dan jasa yang dihasilkan dengan menghitung biaya tetap (fixed cost) dan biaya variabel (variable cost), sehingga total biaya dengan pendekatan ABC adalah : Total Biaya = Biaya Tetap + Biaya Variabel
Disamping itu, proses evaluasi dan penilaian kewajaran biaya dengan pendekatan ABC dilakukan atas dasar biaya-biaya per kegiatan dan bukan atas dasar alokasi bruto (gross allocations) pada suatu organisasi atau SKPD. Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam menggunakan pendekatan ABC adalah : 1. Mengelompokkan kegiatan-kegiatan yang menghasilkan output yang sama dalam satu kelompok.
5
2. Menentukan aktivitas-aktivitas apa saja yang akan menyebabkan timbulnya biaya dalam satu kegiatan. 3. Menentukan cost driver . yang merupakan faktor-faktor yang mempunyai efek terhadap perubahan level biaya total dalam satu kegiatan, atau cost driver merupakan variabel-variabel yang menjadi penyebab munculnya perbedaan biaya dalam melaksanakan suatu kegiatan tertentu.
Pendekatan Regresi Sederhana Analisis regresi sederhana adalah suatu teknik yang digunakan untuk membangun suatu persamaan yang menghubungkan antara variabel tidak bebas (Y) dengan variabel bebas (X) sekaligus untuk menentukan nilai ramalan atau dugaannya. Dalam regresi sederhana ini, variabel tidak bebas merupakan total biaya dari suatu kegiatan, sedangkan variabel bebas merupakan cost driver dari kegiatan tersebut. Penggunaan regresi sederhana dalam menyusun ASB berguna untuk membuat model (persamaan) regresi untuk peramalan belanja dari suatu kegiatan. Peramalan belanja dengan model regresi ini dengan cara menghitung belanja rata-rata, menghitung batas minimum belanja, dan batas maksimum belanja, serta menghitung prosentase alokasi kepada masing-masing objek belanja.
Persamaan garis regresi sederhana adalah sebagai berikut :
Y
a bX
Di mana X dan Y adalah nilai-nilai yang diperoleh dari pengamatan. Yang perlu ditaksir adalah koefisien a dan b. 6
Taksiran terbaik untuk koefisien a dan b adalah dengan menggunakan metode kuadrat terkecil , yaitu :
b
XY nXY X 2 nX 2
di mana : X
X
n Y
;
; n n = jumlah data
Y
a Y
bX
Dimana koefisien a merupakan biaya tetap, dan koefisien b merupakan koefisien untuk belanja variabel. Untuk melihat reliabilitas dari persamaan garis yang ditaksir, maka dapat digunakan apa yang disebut sebagai kekeliruan baku taksiran (standar deviasi). Rumus yang digunakan adalah :
se
Bentuk
(Y
(Y
Yˆ ) 2
n
2
Yˆ ) 2 disebut pula sebagai jumlah kuadrat kekeliruan.
7
Jika prediksi terhadap Yˆ berdasarkan sebuah nilai X yang ditetapkan telah dibuat, maka kita dapat menentukan interval taksiran untuk Yˆ ini dengan menggunakan kekeliruan baku taksiran yang dikemukakan di atas. Dengan demikian batas bawah (minimum) untuk taksiran Yˆ dapat dihitung dengan :
Yˆ
t p .se
Sedangkan batas atas (maksimum) taksiran Yˆ adalah :
Yˆ
t p .se
di mana t diperoleh dari tabel t dengan derajat bebas n – 2
Pendekatan Metode Diskusi (focused group discussion) Pendekatan
metode
diskusi dalam
memperoleh masuk-masukan dari
SKPD
penyusunan
ASB
digunakan
untuk
tentang aktivitas dan output dari suatu
kegiatan, dan juga masukan-masukan tentang cost driver dari suatu kegiatan. Hasil yang diharapkan dari pendekatan metode diskusi ini adalah kesepahaman tentang aktivitas, output dan cost driver dari suatu kegiatan antara penyusun dan SKPD dalam penyusunan ASB. Langkah-Langkah Penyusunan ASB Berikut ini adalah langkah-langkah sistematis yang digunakan untuk penyusunan ASB dengan menggunakan ketiga pendekatan-pendekatan diatas : 8
1. Mengumpulkan data sekunder berupa kegiatan eksisting pemerintah daerah pada tahun berjalan (dapat berupa RKA atau DPA) dan juga data sekunder berupa standar harga satuan. 2. Memeriksa kesesuai harga satuan yang ada pada RKA/DPA dengan peraturan gubernur/bupati/walikota tentang standar harga satuan. 3. Mengidentifikasi setiap jenis kegiatan tentang output dan cost drivernya. 4. Menentukan kegiatan-kegiatan apa saja yang perlu dan akan dibuatkan ASBnya. 5. Melakukan pengelompokan awal setiap kegiatan yang memiliki kesamaan output dan cost drivernya menjadi satu kelompok ASB, lalu memberi nama kelompok ASB tersebut. 6. Melakukan diskusi atas pengelompokan awal yang telah dibuat tentang aktivitas, output dan cost driver dari suatu kegiatan. Lalu menyepakati penyempurnaan atas kelompok-kelompok ASB tersebut. 7. Membuat model regresi sederhana masing-masing kelompok ASB yang telah disepakati. 8. Menghitung nilai minimum dan maksimum belanja dari model regresi sederhana dari masing-masing kelompok ASB. 9. Menghitung prosentase alokasi belanja kepada masing-masing objek belanja (aktivitas) pada satu kelompok ASB, baik alokasi belanja rata-rata, alokasi belanja minimum, dan alokasi belanja maksimum. 10. Menyusun buku panduan ASB secara keseluruhan.
9
CONTOH PENYUSUNAN ASB Bintek dan Pelatihan Langkah 1 s.d 6 : Misalnya data sekunder dari masing-masing RKA SKPD pada tahun anggaran 2010 (dalam ribuan rupiah) yang dapat dikelompokan dalam satu kelompok ASB Bintek dan Pelatihan, sebagai berikut : N O
Kegiatan
1 2 3 4 5 6.
Pel Aparat dlm Perencanaan Tata Ruang Pel kompetensi tenaga pendidik Bintek Tenaga Pengelola Keuangan Dae Pel Aparatur Desa dlm bid pengl.keu desa Pel Tenaga Pendamping Bina Keluarga Diklat Fungsional PNS Daerah Jumlah
Anggaran Hon PNS 75.500 162.500 94.600 62.900 33.700 224.000 653.200
7.500 12.000 9.000 3.000 3.000 15.000 49.500
Hon Non PNS 30.000 75.000 40.800 27.200 13.200 102.000 288.200
Objek Belanja berdasarkan aktivitas Foto copy Bhn Hbs Mamin Pakai 1.500 4.500 9.500 2.000 13.500 20.000 1.800 6.000 10.000 1.200 6.000 7.500 1.000 3.000 3.500 4.500 22.500 25.000 12.000 55.500 75.500
Perjalanan Dinas 12.500 25.000 15.000 10.000 6.000 30.000 98.500
Sewa 10.000 15.000 12.000 8.000 4.000 25.000 74.000
Setelah mendalami data-data dari RKA tersebut, dan melakukan diskusi, ditentukan bahwa yang menjadi Output dari masing-masing kegiatan diatas adalah Orang Hari (OH), sedangkan yang menjadi cost driver dari masing-masing kegiatan diatas adalah : jumlah peserta dan hari pelatihan. Diringkas seperti tabel berikut ini : No
Kegiatan 1 2 3 4 5 6.
Pelatihan Aparat dalam Perencanaan Tata Ruang Pel kompetensi tenaga pendidik Pel Tenaga Pengelola Keuangan Pel Aparatur Desa dlm bid pengl.keu desa Pel Tenaga Pendamping Bina Keluarga Diklat Fungsional PNS Daerah
Anggaran 75.500 162.500 94.600 62.900 33.700 224.000 653.200
Cost Driver Peserta Hari 30 90 30 60 30 150
5 4 6 2 2 3
Output OH 150 360 180 120 60 450 1.320
10
Langkah 7 : Untuk membuat persamaan regresi sederhana (model ASB), dilakukan dengan cara berikut ini : No Anggaran (Y)
X2
75.500
150
11.325.000
22.500
2
162.500
360
58.500.000
129.600
3
94.600
180
17.028.000
32.400
4
62.900
120
7.548.000
14.400
5
33.700
60
2.022.000
3.600
6
224.000
450
100.800.000
202.500
Jumlah
653.200
1.320
197.223.000
405.000
n
Y Y
XY
1
X X
Output (X)
n
1.320 6
220
653.200 108.866,67 6
11
b
XY
nXY
2
2
X
nX
197.223.000 (6)(220)(108.866,67) 405.000 (6)(48400)
53.518.995,6 114.600
467,01
a Y bX 108 .866 ,67 (467 ,01)( 220 ) 6.124 ,47 Dengan demikian persamaan regresi adalah : Y = 6.124,47 + 467,01 X atau dengan kata lain, Model ASB Bintek dan Pelatihan adalah : Belanja Total = 6.124,47 + 467,01 x (jumlah peserta) x (hari)
Langkah 8 : Untuk menentukan batas minimum dan batas maksimum belanja terlebih dahulu dicari nilai kekeliruan baku taksiran dengan menggunakan rumus berikut :
se
(Y
Yˆ ) 2
n
2
dengan cara sebagai berikut :
12
No
X
Y
Yˆ
6.124 ,47
467 ,01 X
e
Y
Yˆ
(Y
Yˆ ) 2
1
150
75.500
76.175,97
-675,97
456.935,44
2
360
162.500
174.248,07
-11.748,07
138.017.148,7
3
180
94.600
90.186,27
4.413,73
19.481.012,51
4
120
62.900
62.165,67
734,33
539.240,55
5
60
33.700
34.145.07
-445.07
198.087,31
6
450
224.000
216.278,97
7.721,03
59.614.304,26 218.306.728,8
Dari tabel di atas maka diperoleh : (Y se
se se
Yˆ ) 2
n 2 218 .306 .728 ,8 6 2 7.387 ,6
54 .576 .682 ,19
kekeliruan baku taksiran (dalam ribuan rupiah)
13
Setelah diperoleh kekeliruan baku taksiran, selanjutnya dapat dihitung besarnya belanja rata-rata, belanja minimum, dan belanja maksimum dengan menggunakan model ASB Bintek dan Pelatihan sebagai berikut : Belanja Rata : Y = 6.124,47 + 467,01 X = 6.124,47 + 467,01 (220) = 108.866,67
ˆ Belanja Minimum = Y
t p .se = 108,866,67 – (2,776)(7.387,6) = 88.358,69
ˆ Belanja Maksimim = Y
t p .se = 108.866,67 + (2,776)(7.387,6) = 129.374,65
Langkah 9 : setelah belanja rata-rata, belanja minimum, dan belanja maksimum dihitung, lalu dihitung prosentase alokasi belanja kepada masing-masing objek belanja (aktivitas) pada satu kelompok ASB, baik alokasi belanja rata-rata, alokasi belanja minimum, dan alokasi belanja maksimum.
Prosentase Alokasi Belanja Rata-rata Menghitung prosentase alokasi belanja rata-rata kepada masing-masing objek belanja (aktivitas) dilakukan dengan cara membagi total belanja masing-masing objek dengan total belanja suatu kegiatan, lalu dikalikan dengan 100% . Hasilnya terlihat seperti berikut ini : Objek Belanja Honor PNS Honor Non PNS Foto copy Bahan Habis Pakai Makan dan Minum Perjalanan Dinas Sewa Ruangan
Perhitungan Alokasi 49.500/653.200 X 100% 288.200/653.200 X 100% 12.000/653.200 X 100% 55.500/653.200 X 100% 75.500/653.200 X 100% 98.500/653.200 X 100% 74.000/653.200 X 100%
% 7,58% 44,12% 1,83% 8,50% 11,56% 15,08% 11,33%
14
Prosentase Alokasi Belanja Minimum Menghitung prosentase alokasi belanja minimum kepada masing-masing objek belanja dilakukan dengan cara : mencari terlebih dahulu selisih prosentase belanja ratarata dengan belanja minimum, hasilnya dialokasikan kepada masing-masing objek belanja, lalu besarnya prosentase alokasi belanja minimum adalah = % belanja ratarata - % alokasi selisih masing-masing objek belanja, sebagai berikut : Selisih Prosentase = (108.866,67- 88.358,69)= 20.507,98 = 20.507,98/108.866,67 X 100% = 18,84% Objek Belanja Honor PNS Honor Non PNS Foto copy Bahan Habis Pakai Makan dan Minum Perjalanan Dinas Sewa Ruangan
Perhitungan Alokasi 7,58/100 x 18,84 = 1,43 44,12/100 x 18,84 = 8,31 1,83/100 x 18,84 = 0,34 8,5/100 x 18,84 = 1,60 11,56/100 x 18,84 = 2,18 15,08/100 x 18,84 = 2,84 11,33/100 x 18,84 = 2,14
% alokasi belanja minimum 7,58% - 1,43% = 6,15% 44,12% - 8,31% = 35,81% 1,83% - 0,34% = 1,49% 8,50% - 1,60% = 6,90% 11,56% - 2,18% = 9,38% 15,08% - 2,84% = 12,24% 11,33% - 2,14% = 9,19%
Prosentase Alokasi Belanja Maksimum Menghitung presentase alokasi belanja maksimum dilakukan dengan cara mencari terlebih dahulu selisih prosentase belanja rata-rata dengan belanja maksimum, hasilnya dialokasikan kepada masing-masing objek belanja, lalu besarnya alokasi belanja maksimum = % belanja rata-rata + % alokasi selisih masing-masing objek belanja, hasilnya sebagai berikut Selisih Prosentase = (108.866,67- 129.374,65)= 20.507,98 = 20.507,98/108.866,67 X 100% = 18,84%
15
Objek Belanja Honor PNS Honor Non PNS Foto copy Bahan Habis Pakai Makan dan Minum Perjalanan Dinas Sewa Ruangan
Perhitungan Alokasi 7,58/100 x 18,84 = 1,43 44,12/100 x 18,84 = 8,31 1,83/100 x 18,84 = 0,34 8,5/100 x 18,84 = 1,60 11,56/100 x 18,84 = 2,18 15,08/100 x 18,84 = 2,84 11,33/100 x 18,84 = 2,14
% alokasi belanja maksimum 7,58% + 1,43% = 9,01% 44,12% + 8,31% = 52,43% 1,83% + 0,34% = 2,17% 8,50% + 1,60% = 10,10% 11,56% + 2,18% = 13,74% 15,08% + 2,84% = 17,92% 11,33% + 2,14% = 13,47%
Langkah 10 : menyusun buku panduan ASB secara keseluruhan, untuk contoh soal ini adalah sebagai berikut : ASB 01: Bintek dan Pelatihan Deskripsi : Bintek atau pelatihan adalah merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan kemampuan atau keahlian pada bidang tertentu bagi PNS dilingkungan pemerintah daerah dengan mendatangkan narasumber atau instruktur ke lokasi pemerintah daerah.
Kegiatan Yang Termasuk Dalam Lingkup ASB 01 1. Pelatihan aparatur dalam perencanaan tata ruang 2. Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 3. Bimbingan teknis tenaga pengelola keuangan daerah 4. Pelatihan aparatur desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa 5. Pelatihan tenaga pendamping bina keluarga di kecamatan 6. Pendidikan dan latihan fungsional dan PNS daerah 7. Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi 8. Pelatihan teknis pengawasan/ audit bagi aparatur inspektorat daerah 9. Dll. 16
Pengendali Belanja (cost driver) : Jumlah peserta hari pelatihan/bintek Satuan Pengendali Belanja Tetap : Rp. 6.124.470. per kegiatan Satuan Pengendali Belanja Variabel Rp. 467.010 x Jumlah peserta x hari pelatihan/bintek Perhitungan Belanja Total Rp.6.124.470 + Rp. 467.010 x jumlah peserta x hari pelatihan/bintek Batasan Alokasi Objek No
Objek Belanja
Rata-rata %
1 2 3 4 5 6 7
Honor PNS Honor Non PNS Foto copy Bahan Habis Pakai Makan dan Minum Perjalanan Dinas Sewa Ruangan
7,58 44,12 1,83 8,50 11,56 15,08 11.33
Batas bawah
Batas atas
%
%
6.15 35,81 1,49 6,90 9,38 12,24 9,19
9.01 52,43 2,17 10,10 13,74 17,92 13,47
VERIFIKASI KEWAJARAN BELANJA DALAM SAUATU KEGIATAN DENGAN MUNGGUNAKAN MODEL ASB Untuk menggambarkan lebih lanjut penggunaan model ASB yang telah dibuat dalam mengevaluasi kewajaran nilai belanja suatu kegiatan. Berikut ini dihitung besarnya belanja berdasarkan model ASB, baik secara rata-rata, minimum, maupun maksimum dari contoh yang telah dibuat lalu dibandingkan dengan belanja yang ada pada
RKA,
sebagai
berikut
: 17
ASB 01 : Bintek dan Pelatihan Model : 6.124.470 + 467.010 x jumlah peserta x hari pelatihan/bintek Kegiatan 1 2 3 4 5 6
Anggaran belanja Berdasarkan RKA 75.500.000. 162.500.000. 94.600.000. 62.900.000. 33.700.000. 224.000.000.
Output (OH) 150 360 180 120 60 450
Belanja Berdasarkan ASB 76.175.970. 174.248.070. 90.186.270. 62.165.670. 34.145.070. 216.278.970.
Batas Minimum Belanja Berdasarkan ASB 61.824.417,25 141.419.733,60 73.195.176,73 50.453.657,77 27.712.138,81 175.532.012,10
Batas Maksimum Belanja Berdasarkan ASB 90.527.522,75 207.076.406,40 107.177.363.33 73.877.682,23 40.578.001,19 257.025.927,90
Keterangan Wajar Wajar Wajar Wajar Wajar Wajar
Dari tabel tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa nilai belanja yang diajukan dalam RKA masing-masing kegiatan dianggap wajar berdasarkan analisis dengan model ASB 01 ini, maka RKA-RKA tersebut dapat disetujui berdasarkan kriteria kewajaran belanja. Misalkan, seandainya dari SKPD lain mengajukan suatu kegiatan bimbingan teknis atau pelatihan dengan rincian RKA sebagai berikut (dalam ribuan rupiah): NO 1 2
Kegiatan
Anggar an
Pelatihan Penyusunan Kurikulum Pelatihan perawatan anak balita
110.000 . 120.000 .
Objek Belanja berdasarkan aktivitas Foto Bhn Hbs Mamin copy Pakai
Hon PNS
Hon Non PNS
10.000.
40.000.
1.500.
8.500.
15.000.
75.000.
1.000.
3.000.
Perjalanan Dinas
Sewa
20.000.
20.000.
10.000.
6.000.
10.000.
10.000.
18
Untuk kegiatan pertama yang menjadi cost driver adalah : jumlah peserta 32 orang, lama pelatihan 5 hari, sedangkan untuk kegiatan kedua cost drivernya adalah : 85 orang dan lama pelatihan selama 4 hari. Dalam melakukan verifikasi kewajaran belanja kegiatan pelatihan yang diajukan dalam RKA tersebut, maka perlu dilakukan perhitungan dengan menggunakan ASB 01 seperti diatas, hasilnya adalah sebagai berikut : Model : 6.124.470 + 467.010 x jumlah peserta x hari pelatihan/bintek Kegiatan
Anggaran belanja Berdasarkan RKA
Output (OH)
Belanja Berdasarkan ASB
Batas Minimum Belanja Berdasarkan ASB
Batas Maksimum Belanja Berdasarkan ASB
1
110.000.000.
160
80.846.070.
65.614.670.41
96.077.469,59
2
120.000.000.
340
164.907.870.
133.839.227,30
195.976.512,7
Keterangan Tidak wajar melebihi batas maksimum yang diperkenankan. Tidak wajar dibawah batas minimum yang diperkenankan.
Kedua RKA tersebut dikembalikan kepada SKPD yang mengusulkan untuk diperbaiki, pada RKA kegiatan pertama terjadi pemborosan anggaran sebesar = Rp. 13.922.530,41 (Rp.110.000.000. – Rp. 96.077.469,59), sedangkan pada RKA kegiatan kedua, anggaran yang diajukan dibawah nilai kewajaran, dikhawatirkan output yang dihasilkan dari kegiatan tersebut tidak tercapai dengan baik, karena beban kerja lebih besar dibandingkan dengan anggaran yang diberikan. Analisis lebih lanjut atas ketidakwajaran belanja yang diajukan dalam RKA dari kedua kegiatan tersebut dapat dilakukan seperti terlihat pada tabel berikut ini : 19
Kegiatan Pelatihan Penyusunan Kurikulum
No 1
Objek Belanja Honor PNS
2
Honor Non PNS
3
Belanja Dalam RKA
Batas Minimum Berdasarkan ASB
Belanja Berdasarkan ASB %
Rupiah
%
Rupiah
Batas Maksimum Berdasarkan ASB %
Keterangan 7.284.231 > dari batas mak 42.387.595 wajar
Rupiah
10.000.000
7,58
6.128.132
6,15
4.972.033
9,01
40.000.000
44,12
35.669.286
35,81
28.950.978
52,43
Foto copy
1.500.000
1,83
1.479.483
1,49
1.204.606
2,17
1.754.360
wajar
4
Bahan Habis Pakai
8.500.000
8,5
6.871.916
6,9
5.578.379
10,1
8.165.453
> dari batas mak
5
Makan dan Minum
20.000.000
11,56
9.345.806
9,38
7.583.361
13,74
11.108.250
> dari batas mak
6
Perjalanan Dinas
20.000.000
15,08
12.191.587
12,24
9.895.559
17,92
14.487.616
> dari batas mak
7
Sewa Ruangan
10.000.000
11,33
9.159.860
9,19
7.429.754
13,47
10.889.966
> dari batas mak
Kegiatan Pelatihan Perawatan Anak Balita
No
1
Objek Belanja Honor PNS
2
Honor Non PNS
3
Foto copy
4
Bahan Habis Pakai
5
Makan dan Minum
Belanja Dalam RKA
15.000.000
Belanja Berdasarkan ASB %
Rupiah
7,58
75.000.000 44,12 1.000.000 1,83
12.500.017
Batas Minimum Berdasarkan ASB %
Rupiah
6,15
10.141.834
Batas Maksimum Berdasarkan ASB % 9,01
Keterangan 14.858.199 > dari batas mak
Rupiah
72.757.352 35,81 3.017.814 1,49
59.053.508 52,43 2.457.127 2,17
86.461.196 wajar
8,5
14.017.169
6,9
11.378.643
10,1
16.655.695 < dari batas min
19.063.350
9,38
15.468.358 13,74 20.184.723 17,92
22.658.341 < dari batas min
6 Perjalanan Dinas
6.000.000 11,56 10.000.000 15,08
7 Sewa Ruangan
10.000.000 11,33
15.155.033 13,47
22.213.090 < dari batas min
3.000.000
24.868.107 12,24 18.684.062 9,19
3.578.501 < dari batas min
29.551.490 < dari batas min
20
PENUTUP Penyusunan ASB untuk setiap kegiatan sebenarnya dapat dilakukan dengan cara menghitung ulang besarnya beban kerja dan biaya dari setiap kegiatan berdasarkan outputnya, sehingga bila ada kegiatan yang sama antar SKPD dengan output yang sama dan cost driver yang sama pula, seharusnya anggaran kegiatan yang memiliki kesamaan tersebut harus sama besar (unsur keadilan). Namun hal ini, akan memerlukan waktu yang sangat lama. Pendekatan menggunakan analisis regresi dengan membuat model belanja merupakan pendekatan yang cukup praktis, analisis regresi merupakan alat analisis yang dapat dipertanggungjawabkan secara matematis dan biasa digunakan untuk peramalan, karena tujuan menggunakan analisis regresi dalam penyusunan ASB adalah menentukan kewajaran dari nilai belanja dibandingkan dengan beban kerja dari suatu kegiatan. Banyak yang mengkhawatiran, model ASB yang dibuat dari anggaran kegiatan yang kewajaran belanjanya masih dipertanyakan, apakah akan menghasilkan model ASB yang wajar?,
Hal ini dapat dihilangkan dengan cara mengeliminasi kegiatan-
kegiatan yang anggaran belanjanya tidak wajar, dalam arti tidak diikut sertakan dalam analisis regresi, sehingga tidak merusak model ASB yang dibuat. Sebelum makalah ini ditutup, catatan penting yang harus menjadi perhatian penyusun ASB adalah: 1. Penggabungan beberapa kegiatan dalam satu RKA 2. Penggunaan objek belanja yang tidak sesuai dengan kegiatan 3. Ketersediaan standar harga satuan 21
4. Kepatuhan terhadap penggunaan standar harga satuan
Daftar Bacaan Bambang S, Soedibjo, Analisis Regresi, Modul Kuliah Universitas Nasional Pasim. Kamaruddin Ahmad, 2005, Akuntansi Manajemen, Edisi Revisi, Raja Grafindo Persada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Suharyadi, dan Purwanto, 2009, Statistika: Untuk Ekonomi dan Keuangan Modern, Salemba Empat. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah Wawan Junaidi, Sekilas junaidi.blogspot.com
Tentang
Analisis
Standar
Belanja,
www.wawan-
Yanne Kardias, 2006, Penyusunan Base Line Data Analisis Standar Belanja Pemerintah Daerah dengan pendekatan ABC, PSE-KP UGM
*Dosen Universitas Nasional Pasim dan Pimpinan Hafiz’s Training & Consultant Center
22
View more...
Comments