Peran TNI AL dalam Mendukung Kebijakan Poros Maritim Dunia

GEOPOLITIK, GEOSTRATEGI DAN GEOEKONOMI “Peran TNI AL dalam Mendukung Kebijakan Poros Maritim Dunia” PENDAHULUAN. 1.

Latar Belakang. Perkembangan lingkungan strategis yang senantiasa berubah secara dinamis serta

kondisi dan konstelasi geografi Indonesia, dapat memberikan peluang terjadinya berbagai bentuk keuntungan sekaligus ancaman. Adanya perubahan global ditandai oleh adanya pergeseran tahap awal dari hegemoni politik negara-negara Barat terhadap munculnya dominasi ekonomi baru negara-negara Timur. Pada satu sisi, terjadi krisis ekonomi yang melanda Amerika dan beberapa negara Barat di Eropa seperti Inggris dan Prancis. Di sisi lain, terjadi kebangkitan ekonomi di negara-negara Asia Timur seperti Jepang, Taiwan, Hongkong, Korea Selatan dan Singapura. Kebangkitan ekonomi beberapa negara di Asia Timur itu, tidak lepas dari strategi mereka dalam menyiasati globalisasi. Pertama, memanfaatkan

momentum

krisis

yang

melanda

negara-negara

Barat.

Kedua,

memantapkan nasionalisme di dalam negerinya dengan melakukan proteksi terhadap potensi geopolitik dan geoekonomi dari berbagai bentuk intervensi asing. Melalui dua strategi penyiasatan itu, beberapa negara di Asia Timur dapat mengambil keuntungan dari luar untuk memperkuat basis ekonomi dan politik domestik dalam negerinya. Pemerintah Indonesia telah mencanangkan suatu kebijakan untuk membawa Indonesia menuju negara berbasis maritim yang maju, mandiri, dan kuat sebagai perwujudan kepentingan nasional dengan mengoptimalkan potensi laut nusantara yang dikenal dengan Poros Maritim Dunia. Pondasi awal Poros Maritim itu harus paralel, bidang politik mendukung, hukum sebagai penopang, ekonomi kuat, kemudian pertahanan negara Indonesia bisa canggih. Selain kuntungan perkembangan lingkungan strategis juga merubah kompleksitas ancaman terhadap pertahanan negara, yang dapat dilihat dari sifat, sumber, dimensi dan spektrum ancaman. Sifat ancaman tidak lagi didominasi oleh ancaman militer tetapi juga oleh nonmiliter, serta tidak terbatas hanya pada ancaman tradisional tapi juga ancaman nontradisional. Dimensi ancaman mudah berkembang dari satu dimensi ke dimensi lain, termasuk dimensi ideologi, ekonomi, politik, sosial, hukum, informasi dan teknologi, serta keamanan. Spektrum ancaman dapat berubah dengan tiba-tiba dari lokal ke nasional, demikian juga perkembangan eskalasi keadaan dari tertib hingga darurat, dan sebaliknya, tidak mudah untuk diprediksi. Posisi geografis indonesia merupakan keunggulan kompetitif di banding negaranegara lain baik dalam segi geoekonomi, geopolitik, maupun geostrategis meskipun indonesia akan mendapat keuntungan yg sangat potensial dari letak geografis namun juga

rentan akan ancaman keamanan maritim. Hal tersebut di sebabkan meningkatnya jumlah arus pelayaran yg melintasi per indonesia yg akan berdampak terhadap masalah lingkungan hidup, sumber daya alam dan ancaman keamanan maritim itu sendiri. Untuk itu dalam upaya menjamin kepentingan nasional di dan atau lewat laut serta demi tegaknya kedulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka TNI AL sebagai komponen utama pertahanan negara di laut memiliki tugas dan peranan yang sangat penting dalam menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa. Peran TNI AL dalam menangkal berbagai jenis ancaman di wilayah perbatasan laut dalam bentuk penggelaran kemampuan dan kekuatan serta operasi militer baik dalam masa perang maupun masa damai akan mengawal Kebijakan Pemerintah dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. 2.

Landasan Teori. a.

Teori Strategi dan Doktrin Militer.

Dari kedua teori ini dapat dikaitkan

bahwa pelaksanaan operasi TNI AL tidak lepas dari strategi bagaimana cara bertindak, sarana kekuatan dan kemampuan yang dimiliki dengan berpegang pada doktrin yang menjadi keputusan komando atas didalam pelaksanaan tugas pokok di wilayah perbatasan laut untuk pencapaian tujuan nasional dalam rangka menegakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia 1)

Teori Strategi.1

Strategi adalah cara mencapai tujuan dengan

menggunakan sarana kekuatan dan prasarana yang tersedia.

Strategi

merupakan ilmu dan seni proses pengambilan keputusan terhadap elemenelemen utama dari suatu strategi, meliputi : a)

Ends (sasaran, goals, objective, target).

b)

Ways (cara bertindak, course of actions, concept, methode).

c)

Means (sarana kekuatan, sumber daya, potensi).

Perumusan strategi harus mengandung tiga elemen tersebut dan harus seimbang. Dalam proses merumuskan strategi, perlu dipertimbangkan faktorfaktor untuk uji kelayakan strategi, yang meliputi : a)

Suitable (sesuai dengan yang diharapkan), yaitu Desirable

effects (ends), sasaran yang ditentukan harus mampu menimbulkan rangsangan motivasi untuk dicapai.

b)

Feasible (layak dilakukan), yaitu Capable of being done (ways),

konsep/cara-cara yang dirumuskan mampu untuk dilaksanakan.

1

Peraturan Panglima TNI, Perpang Nomor : 45/VI/2010 Tanggal 15 Juni 2010 Tentang Doktrin TNI - Tri Dharma Eka Karma (Tridek), Tahun 2010

c)

Acceptable (masuk akal), yaitu Reasonable cost (means),

sarana/sumber daya dan peralatan lain yang digunakan harus sesuai dengan kebutuhan yang tersedia atau mencukupi. Strategi merupakan ilmu dan seni bagaimana menerapkan kekuatan agar berdayaguna mencapai tujuan yang ditetapkan dengan keputusan politik. 2)

Teori Doktrin Militer.2

Doktrin

militer

secara

universal

didefinisikan sebagai prinsip-prinsip fundamental yang digunakan sebagai pedoman militer dalam melaksanakan tujuannya. Doktrin Militer merupakan suatu rangkaian pengertian dari hal-hal yang berkaitan dengan konflik bersenjata dan penggunaan kekuatan militer. Doktrin diartikan juga sebagai suatu kumpulan pemikiran tentang pengembangan kebijakan dalam bidang pertahanan dan penjelasan dari kebijakan-kebijakan pertahanan itu sendiri. Doktrin Militer pada umumnya memiliki dasar sejarah yang diambil dari pengalaman kemenangan dalam pertempuran.

Doktrin militer juga

mencerminkan perubahan dari politik atau strategi suatu negara yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kebijakan, perencanaan, organisasi, latihan dan perlengkapan militer yang akan dimiliki. Sebelum dilaksanakan perubahan organisasi dan penambahan perlengkapan Alutsista, pada umumnya diawali dengan penyempurnaan Doktrin militer terlebih dahulu. Doktrin militer merupakan pedoman bagi tindakan-tindakan dalam rangka mendukung pencapaian suatu tujuan tertentu. Doktrin bersifat mengikat (memiliki otoritas kewenangan), tetapi memerlukan proses pengambilan keputusan didalam penerapannya. b.

Teori Alfred Thayer Mahan.

Dalam bukunya

yang berjudul “The

Influence of Sea Power Upon History“3 menyebutkan bahwa untuk menjadikan bangsa yang besar harus dapat menguasai kepentingan kepentingannya di laut dan membutuhkan Angkatan Laut yang kuat untuk melindungi dan meningkatkan kepentingan kepentingannya yang lebih luas lagi. Sea Power menurut Mahan bukanlah hanya kekuatan Angkatan Lautnya tetapi adalah kombinasi antara Armada dagang yang berkembang dan kekuatan Angkatan Laut sebagai pelindungnya dari segala kegiatan di darat dan di laut yang menyokong keduanya. Sementara itu terdapat enam syarat utama yang mempengaruhi tingkat kekuatan laut, yaitu posisi geografik, bentuk fisik wilayah negara, luas wilayah, jumlah penduduk dan watak bangsa serta kebijaksanaan pemerintah. Mahan juga

2 3

Ibid http://id.wikipedia.org/wiki/Alfred_Thayer_Mahan, diakses tanggal 25 Januari 2015.

berpendapat bahwa daratan yang terbatas luasnya dan cuaca yang baik, mendorong rakyat untuk melakukan upaya-upaya dilaut. Penduduk yang bergerak dalam perdagangan maritim dapat dikerahkan untuk tugas militer dilaut. Sedangkan strategi maritim adalah penguasaan laut yaitu menjamin penggunaan laut untuk kepentingan sendiri serta menutup sama sekali peluang negara lain untuk menggunakannya. c. Teori Geopolitik Geostrategi dan Geoekonomi. Dalam banyak literatur terdapat banyak konsep tentang geopolitik, geoekonomi dan geostrategi, namun pengertian dari ketiganya pada dasarnya dapat dipahami sebagai suatu studi yang mengkaji makna strategis, politis dan ekonomis suatu wilayah geografi yang mencakup lokasi, luas dan sumberdaya alam wilayah tersebut. Di dalam studi ini, terdapat unsur-unsur yang berhubungan secara timbal balik antara kondisi geografis, politik dan strategi serta ekonomi dan unsur-unsur kebijakan yang merujuk kepada politik internasional. Dalam konteks ini, maka para ahli geopolitik membagi dunia dalam dua model. Pertama, negara determinis yaitu negara yang berada di antara dua negara raksasa sehingga secara langsung maupun tidak langsung negara itu dipengaruhi oleh kebijakan politik dan ekonomi luar negeri negara raksasa tersebut. Kedua, negara posibilitis yaitu negara yang tidak terpengaruh oleh (tidak terkena dampak) kebijakan negara-negara raksasa karena letak geografis negara itu tidak berdekatan dengan negara raksasa.4 d.

Teori Ken Booth. Angkatan Laut sebagai bagian dari kekuatan nasional ,

sepanjang usia pengabdiannya lebih banyak melakukan operasi selain perang, hal ini dimungkinkan karena peran Universal angkatan laut yang mencakup peran Militer, Diplomasi dan Polisionil. 1).

Peran Militer (Military / Defence) dilaksanakan dalam rangka

menegakkan kedaulatan negara di laut dengan cara pertahanan negara dan penangkalan : menyiapkan kekuatan untuk persiapan perang, menangkal setiap ancaman militer melalui laut, menjaga stabilitas kawasan maritim, melindungi dan menjaga perbatasan laut dengan negara

tetangga.

Selanjutnya dalam upaya pertahanan negara dan penangkalannya ini negara dalam eksplorasi dan eksploitasi laut, melindungi kehidupan, kepentingan dan kekayaan laut nasional baik dari ancaman luar maupun dalam negeri. 2).

Peran

Polisionil

(Constabulary)

dilaksanakan

dalam

rangka

menegakkan hukum di laut, melindungi sumber daya dan kekayaan laut nasional, memelihara ketertiban di laut, serta mendukung pembangunan

4

Lihat http://id.shvoong.com/law-and-politics/law/2216547, pengertian geopolitik.

bangsa dalam hal ini memberikan kontribusi terhadap stabilitas dan pembangunan nasional. Menegakkan hukum dan memelihara ketertiban di laut dilaksanakan

dalam upaya melindungi pemanfaatan kekayaan laut

secara legal, mencegah penyelundupan dan imigran gelap serta mencegah pelanggaran-pelanggaran di laut lainnya. 3).

Peran Diplomasi (Diplomacy Supporting) merupakan penggunaan

kekuatan laut sebagai sarana diplomasi dalam mendukung kebijaksanaan politik luar negeri pemerintah, dirancang untuk mempengaruhi kepemimpinan negara atau beberapa negara dalam keadaan damai atau pada situasi yang bermusuhan. Kehadiran di laut itu tidak di dasarkan atas adanya ancaman, namun lebih merupakan sebagai duta bangsa yang berperan untuk membentuk opini dan membangun kepercayaan antar negara. Pembahasan. 3.

Poros MaritimDuna. Pada KTT Asia Timur ke-9 Tahun 2014 di Myanmar Presiden Joko Widodo

memaparkan visi misinya di hadapan Kepala Negara serta Pemerintahan negara peserta KTT. Presiden menyampaikan gagasannya tentang Indonesia sebagai poros maritim dunia. Asia timur memegang peranan yang penting bagi keamanan, stabilitas, dan kemakmuran ekonomi di kawasan. Sebuah transformasi besar sedang terjadi di abad ke21 dimana pusat gravitasi geo-ekonomi dan geo-politik dunia sedang bergeser dari Barat ke Asia Timur yang menunjukan bahwa negara-negara Asia sedang bangkit. Dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata 7 persen pertahun, dengan total GDP sekitar USD 40 trilyun, kawasan Asia Timur merupakan kawasan paling dinamis secara ekonomi. Sekitar 40 persen perdagangan dunia ada di kawasan ini.5 Letak geografis yang menghubungkan dua samudera strategis yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik sebagai jalur penting bagi perdagangan dunia dan Indonesia sebagai Negara maritim berada tepat ditengah-tengah proses perubahan strategis itu, baik secara geografis, geopolitik, maupun geoekonomi. Tiga Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) merupakan “lorong” lalu lintas maritim dunia. Dua samudera strategis itu juga menyimpan kekayaan besar - energi dan sumberdaya laut lainnya - yang akan menentukan masa depan kemakmuran di kawasan. Atas dasar inilah Indonesia menegaskan dirinya sebagai Poros Maritim Dunia, sebagai kekuatan yang berada di antara dua samudera: Samudera Hindia dan Samudera Pasifik.

5

Pidato President Joko Widodo, 9th East Asia Summit, Plenary Seasons, Nay Pyi Taw, Myanmar, Kamis 13 November 2014.

Dalam mewujudkan visi Bangsa Indonesia sebagai poros maritim Dunia menurut Bapak Presiden RI tedapat 5 ( Lima ) pilar penting dalam agenda yang akan dibangun. a.

Pembangunan budaya maritim. Sebagai negara yang terdiri dari 17 ribu

pulau, bangsa Indonesia harus menyadari dan melihat dirinya sebagai bangsa yang identitasnya, kemakmurannya, dan masa depannya,

sangat ditentukan oleh

bagaimana kita mengelola samudera. b.

Pembangunan kedaulatan pangan dimana nelayan sebagai pilar utamanya.

Menjaga dan mengelola sumber daya laut, melalui pengembangan industri perikanan, dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama menghasilkan kekayaan maritim yang akan digunakan sebesar-sebesarnya untuk kepentingan rakyat. c.

Pembangunan

infrastruktur

dan

konektivitas

maritim.

Melaksanakan

pembangun Tol Laut, deep seaport, logistik, industri perkapalan, dan pariwisata maritim. d.

Pelaksanaan diplomasi maritim. Mengikutsertakan dan mengajak semua

mitra-mitra Indonesia untuk bekerjasama di bidang kelautan. Menghilangkan sumber konflik di laut, seperti pencurian ikan, pelanggaran kedaulatan, sengketa wilayah, perompakan, dan pencemaran laut. Laut Laut sebagai pemersatu bukan sebagai media pemisah. e.

Pembangunan kekuatan pertahanan maritim. Menjaga kedaulatan dan

kekayaan maritim sebagai bentuk tanggungjawab dalam menjaga keselamatan pelayaran dan keamanan maritim. Kebijakan pemerintah yang mencanangkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia adalah ketentuan yang dijadikan pedoman TNI AL dalam pelaksanaan atau pengembangan program

pembangunan kemampuan dan kekuatan dalam mendukung dan mencapai

tujuan Nasional.

4.

Sea Power Indonesia mendukung Poros Maritim Dunia. Sea power dapat diartikan sebagai negara yang memiliki kekuatan Angkatan Laut

yang memadai dan proporsional. Sea power juga bermakna sebagai kemampuan suatu negara dalam menggunakan dan mengendalikan laut (sea control) serta mencegah lawan menggunakannya (sea denial)6. Sea power Indonesia adalah sebuah keniscayaan yang dipicu dengan semangat dan keinginan TNI Angkatan Laut untuk menjadi World Class Navy. Visi ini harus didukung pula oleh segenap komponen bangsa lainnya, lembaga

6

DR. Marsetio, Sea Power Indonesia, April 204

eksekutif dan legislatif. Untuk menjadi kekuatan menengah dunia pada tahun 2030 dan mencapai kualitas World Class Navy, terdapat beberapa persyaratan penting: pertama: sumberdaya manusia yang profesional, kemampuan dalam menguasai teknologi kemaritiman, memiliki pemahaman tentang Sea Power dan didukung oleh kemampuan Industri Kemaritiman yang mampu mendukung Sustainability bidang logistik, kedua: bidang pengendalian laut (Control of the Sea), yang merupakan The First Core Capabilities of the Sea Power, ketiga: memiliki Deterrence Power yang handal yang didukung oleh kemampuan ekonomi dan kemampuan dalam bidang industri pertahanan sehingga makin banyak peran yang bisa dilakukan oleh TNI Angkatan Laut. Kekuatan Angkatan Laut yang layak disebut Angkatan Laut kelas dunia semestinya adalah Angkatan Laut yang memiliki kriteria kemampuan Blue Water Navy atau Green Water Navy dan secara alamiah Angkatan Laut yang berkelas dunia selalu memainkan peran penting sebagai pemimpin di kawasan. Green Water Navy adalah Angkatan Laut dengan kemampuan pertahanan pantai yang mampu menjaga kedaulatan negara, mampu menahan agresi dan melumpuhkan lawan, menjaga stabilitas negara, serta mendukung politik luar negeri. Saat ini TNI Angkatan Laut lebih tepat diklasifikasikan sebagai Angkatan Laut yang memiliki kriteria Green Water Navy. Dengan kekuatan dan kemampuan yang ada, TNI Angkatan Laut mampu mengamankan perairan yurisdiksi nasional dan menjaga kepentingan nasional di luar wilayah yurisdiksi nasional, menjamin dan menjaga kedaulatan NKRI, melaksanakan diplomasi, serta berpartisipasi dalam upaya menjaga perdamaian dunia. TNI Angkatan Laut saat ini mampu melaksanakan kegiatan atau operasi yang memiliki kompleksitas tinggi dalam waktu yang relatif bersamaan dengan jangkauan operasi sampai dengan kawasan global.7 Keunggulan kemampuan operasional yang harus dimiliki oleh TNI Angkatan Laut sebagai Angkatan Laut kelas dunia antara lain; a.

Kehadiran di laut (naval presence) yaitu mampu menampilkan kehadiran di

laut baik di perairan nasional, regional dan global sesuai dengan kepentingan operasinya; b.

Daya gentar (deterrence) yaitu mampu memberikan dampak penangkalan;

c.

Pengendalian laut (sea control) yaitu mampu melaksanakan tugas

pengendalian laut;

7

Mabesal, Paradigma Baru TNI Angkatan Laut Kelas Dunia, 10 Juni 2014

d.

Proyeksi kekuatan (power projection) yaitu mampu memproyeksikan

kekuatan dari laut ke darat sesuai dengan tugas operasi baik OMP maupun OMSP; e.

Keamanan maritim (maritime security) yaitu mampu melaksanakan tugas

konstabulari/polisionil; f.

Penanggulangan bencana (humanitarian assistance and disaster relief) yaitu

mampu melaksanakan tugas bantuan kemanusiaan dan penanggulangan bencana; serta g.

Keterlibatan dalam kegiatan internasional (international engagement) yaitu

mampu melaksanakan kegiatan-kegiatan internasional bersama dengan negara lain. Penggelaran kekuatan merupakan faktor penting dalam penggambaran Angkatan Laut kelas dunia. Penggelaran kekuatan TNI Angkatan Laut sebagai Angkatan Laut kelas dunia adalah penggelaran kekuatan yang mampu merespon setiap ancaman dan tantangan di perairan yurisdiksi nasional, kawasan regional dan bahkan kawasan global apabila dibutuhkan. Penggelaran ini tidak hanya bersifat operasional, namun juga berkaitan dengan kemampuan perencanaan, intelijen, dukungan logistik, komando dan kendali, pelatihan yang baik, perawatan dan pemeliharaan alutsista, serta riset dan pengembangan. Sebagai penjabaran dari Kebijakan Pemerintah maka Kebijakan Perencanaan pembangunan TNI Angkatan Laut dan pelaksanaan tugas memperhatikan kecenderungan perkembangan lingkungan strategis, mencermati dinamika yang terjadi melalui kebijakan yang sesuai dengan Sea Power Indonesia dengan pola Pembangunan kemampuan dan kekuatan serta Pegelaran kemampuan dan kekuatan TNI AL itu sendiri yang sesuai dengan tugas pokok TNI AL. Peran Universal TNI AL yang mencakup peran Militer, Diplomasi dan Polisionil TNI AL dalam melaksanakan tugas melalui Gelar kekuatan dan kemampuan operasi diperairan di wilayah yurisdiksi nasional merupakan wujud tanggungjawab TNI AL untuk menjaga keamanan maritim dan keselamatan Pelayaran, melaksanakan diplomasi Angkatan Laut melalui peningkatan kerjasama internasional di bidang militer untuk menghilangkan sumber konflik dilaut seperti pelanggaran batas wilayah, menjaga perairan yuridiksi nasional dari kegiatan-kegiatan ilegal dan menjaga kedaulatan sesuai dengan kebijakan politik luar negeri pemerintah.

Penutup 5.

Kesimpulan. Pokok-pokok pikiran didalam kebijakan pemerintah yang menjadikan Indonesia

sebagai Poros Maritim Dunia yang dijabarkan dalam lima pilar Poros Maritim Dunia

merupakan bagian besar dan berhubungan langsung dengan Peran TNI AL sekaligus Tugas pokok yang diamanatkan oleh Undang-undang. Sea power Indonesia merupakan semangat dan keinginan TNI Angkatan Laut untuk menjadi World Class Navy melalui Pembangunan kekuatan alutsista TNI AL yang yang kuat bukan suatu kemewahan melainkan suatu kebutuhan untuk mengawal Kebijakan Pemerintah untuk menjadi bangsa yang kuat dan disegani dunia .

DAFTAR PUSTAKA

1.

DR. Marsetio, Sea Power Indonesia, April 2014.

2.

Keputusan Kepala Staf Angkatan Laut Nomor Kep/2/II/2006 tanggal 27 Februari

2006 tentang Kebijakan Strategis Kepala Staf Angkatan Laut Dalam Mewujudkan Postur Tni Angkatan Laut Sampai Dengan Tahun 2024, Tahun 2007. 3.

Mabes TNI, Doktrin TNI - Tri Dharma Eka Karma (Tridek), Tahun 2010

4.

Mabesal, Paradigma Baru TNI Angkatan Laut Kelas Dunia, 10 Juni 2014

5.

Peraturan Kepala Staf Angkatan Laut, Nomor: Perkasal/39/V/2009 tanggal 26 Mei

2009 tentang Kebijakan Dasar Pembangunan TNI Angkatan Laut Menuju Kekuatan Pokok Minimum (Minimum Essential Force), 6.

Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 1985 tentang Ratifikasi UNCLOS 82.

7.

Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

8.

Undang-Undang RI nomor 34 tahun 2004 tentang TNI.

9.

Undang-Undang RI nomor 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara.