.
PENYUSUNAN KU-APBD DAN PPAS
Penyusun enyusunan an KU-APB KU-APBD D dan dan PP PPAS AS
Panduan Pandua n Pend endampi ampingan ngan Tekn eknis is
Local Governance Support Program Finance & Budget Budgeting ing Team 2009
i
PENYUSUNAN KU-APBD DAN PPAS
Penyusunan Kebijakan Umum APBD dan PPAS Buku lain pada Seri Keuangan & Penganggaran ini, diantaranya: 1. Panduan Pelatihan Pengawasan Anggaran oleh DPRD (Budget Oversight) 2. Panduan Pelatihan Penganggaran Kinerja Seri A, B dan C 3. Panduan Pelatihan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 4. Memaksimalkan Pendapatan Melalui Penerapan UU 34 5. Mengevaluasi Pendapatan Pajak 6. Penghitungan Biaya untuk Menetapkan Retribusi 7. Panduan Pelatihan Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja 8. Panduan Pelatihan Pengelolaan Barang Milik Daerah
Tentang LGSP Local Governance Support Program (LGSP) memberikan bantuan teknis guna mendukung kedua sisi dalam tata kelola pemerintahan yang baik ( good governance ) di Indonesia. Bagi pemerintah daerah, LGSP membantu meningkatkan kompetensi pemerintah dalam melaksanakan tugastugas pokok di bidang perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, meningkatkan kemampuan dalam memberikan pelayanan yang lebih baik serta mengelola sumber daya. Bagi DPRD dan organisasi masyarakat, LGSP memberi bantuan untuk memperkuat kapasitas mereka agar dapat melakukan peran-peran perwakilan, pengawasan dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. LGSP bekerja di lebih dari 60 kabupaten dan kota di sembilan provinsi di Indonesia: Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Papua Barat. Buku ini terwujud berkat bantuan yang diberikan oleh United States Agency for Internationall Development (USAID) berdasarkan kontrak dengan RTI International nomor 497-M-00-0500017-00, mengenai pelaksanaan Local Governance Support Program (LGSP) di Indonesia. Pendapat yang tertuang di dalam laporan ini tidak mencerminkan pendapat dari USAID. Program LGSP dilaksanakan atas kerjasama Badan Perencanaan Pembangunan Nasionall (BAPPENAS), Departemen Dalam Negeri, Departemen Keuangan, pemerintah daerah dan organisasi masyarakat dalam wilayah provinsi mitra LGSP. Program LGSP didanai oleh USAID dan dilaksanakan oleh RTI International berkolaborasi dengan International City/County Management Association (ICMA), Democracy International (DI), Computer Assisted De velopment Incorporated (CADI) dan Indonesia Media Law and Policy Centre (IMLPC). Program dilaksanakan mulai 1 Maret 2005 dan berakhir 30 September 2009. Informasi lebih lanjut tentang LGSP hubungi:
LGSP - Bursa Efek Indonesia, Gedung 1, lantai 29 Jl. Jend. Sudirman, kav. 52-53 Jakarta 12190, Indonesia
Telepon Fax Email Website
: : : :
+62 (21) 515 1755 +62 (21) 515 1752
[email protected] www.lgsp.or.id
Dicetak di Indonesia.
Publikasi ini didanai oleh USAID. Sebagian atau seluruh isi buku ini, termasuk ilustrasinya, boleh diperbanyak, direproduksi atau diubah dengan syarat disebarkan secara gratis.
ii
PENYUSUNAN KU-APBD DAN PPAS
PENYUSUNAN KU-APBD DAN PPAS
ABSTRAKSI Tujuan utama penyusunan materi ini untuk meningkatkan kapasitas teknis pemerintah daerah di Indonesia dalam menyusun dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-APBD) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Secara sistematis panduan pendampingan teknis ini, berisikan empat topik utama: (1) memahami kerangka normatif KU APBD; (2) analisis gap antara dokumen KU-APBD terhadap acuan normatif; (3) memahami PPAS APBD; dan (4) menyusun prioritas program secara sederhana. Topik pertama mengacu kepada kerangka normatif penyusunan KU APBD yang baik, setidaknya mengakomodasi hal-hal berikut: (1) kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku; (2) subtansi/isi, dimana KUA merupakan dokumen interface yang menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan menengah daerah, perencanaan tahunan daerah dan perencanaan anggaran; (3) proses penyusunan yang mengedepankan keterlibatan stakeholder daerah; serta (4) ketepatan waktu. Disiplin tenggat penyelesaian KU-APBD akan berdampak luas terhadap proses pengesahan anggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta proses pertanggungjawabannya. Kedua, self-review terhadap kondisi terkini KU APBD pemerintah daerah memberikan pemahaman yang baik tentang jarak kualitas antara tuntutan normatif dan kondisi empiris. Melalui proses self- review , peserta mampu melihat titik kritis di empat wilayah penting dan selanjutnya peserta mampu menuliskan rekomendasi untuk melakukan proses perbaikan terhadap kondisi dokumen yang ada. Hal lain yang harus diperhatikan adalah keterlibatan para pemangku kepentingan daerah ( stakeholder ) dalam proses penyusunan KUA. Keterlibatan para pihak tidak saja merupakan tuntutan administratif dan legal perspektif, melainkan juga akan menjadi legitimasi KUA secara politis. Oleh karena itu semua pelaku dalam penyusunan KUA harus memahami peran dan tanggungjawab masing-masing disamping pemahaman terhadap substansi KUA itu sendiri. Keterlibatan pemangku kepentingan pada proses penyusunan merupakan jaminan atas komitmen para pihak dalam implementasi dan proses pertanggungjawabannya. Ketiga, memahami esensi PPAS dan proses penyusunannya secara normatif. Sub-topik yang menjadi fokus antara lain pengertian dan lingkup PPAS, proses penyusunan PPAS dan substansi bab per bab dalam dokumen PPAS. Dilanjutkan dengan perbedaan penting antara model KUAPPAS lama dan versi yang terbaru. Keempat, teknik prioritisasi merupakan alat bantu penting yang diintroduksi kepada pemerintah daerah peserta sebagai topik terakhir. Topik ini ditujukan untuk mengantarkan pemerintah daerah agar tidak salah meletakkan urutan prioritas baik di tingkat urusan dan kewenangan, kebijakan, program maupun kegiatan. Penetapan plafon dan pagu angg aran baik ditingkat SKPD, program maupun kegiatan, sepantasnya didasarkan kepada tingkat pentingnya/prioritas masing-masing.
ABSTRAKSI
iii
PENYUSUNAN KU-APBD DAN PPAS
ABSTRACT The main objective of this book is to improve the technical capacity of Indonesia’s local governments in preparing the General Policy on Local Budget (KUA) and Temporary Budget Ceiling and Priorities (PPAS) documents. The manual covers four key areas: (1) understanding the normative framework of KUA; (2) gap analysis between KUA documents and normative reference; (3) understanding the PPAS; and (4) a simple method for setting program priorities. The normative framework for sound budget policy preparation includes (a) compliance with current laws and regulations, (b) substance of the KUA document to ensure consistency between annual and medium-term budget plans, (c) preparations that encourage local stakeholder involvement, and (d) timeliness. Disciplined completion of the KUA document supports the approval, implementation, monitoring, and evaluation of the budget as well as the budget accountability process. Reviewing the circumstances of the KUA helps to clarify any qualitative gaps between normative requirements and empirical reality, allowing participants to note the critical issues and make recommendations for improvements. In addition, the involvement of local stakeholders in KUA preparation is not only an administrative and legal requirement, it offers political legitimacy. All those involved in KUA preparation need to understand their roles and responsibilities and to show their commitment to the implementation and accountability process. As for preparing local budget priorities and the temporary budget ceiling (the PPAS document), this requires an understanding of the overall scope of the document as well as the substance of each section. Recent changes in the format of the KUA and PPAS documents are also clarified here. The manual concludes by explaining how local governments can avoid setting the wrong priorities in terms of authority, policy, program and activities. Whether the budget ceiling is set at the sectoral department, program or activity level will depend on the degree of urgency or priority.
iv
ABSTRACT
PENYUSUNAN KU-APBD DAN PPAS
DAFTAR ISI ABSTRAKSI ........................................................................................................................................ iii ABSTRACT .......................................................................................................................................... iv DAFTAR ISI ......................................................................................................................................... v KATA PENGANTAR ...................................................................................................................... vii SESI PENDAMPINGAN TEKNIS 1. Sesi 1: Pengantar dan Perspektif Legal KU-APBD .........................................................................1 Tujuan, metode, waktu, alat, proses/alur .................................................................................1 Penjelasan Slide .. ..........................................................................................................................3 •
•
2. Sesi 2: Gap Analysis KU-APBD ....................................................................................................17 Tujuan, metode, waktu, alat, proses/alur ................................................................................17 Penjelasan Slide .. ........................................................................................................................19 Panduan Latihan 1: Analisis KUA dan PPAS..................................................................................21 •
•
•
3. Sesi 3: Substansi dan Penyusunan PPAS........................................................................................25 Tujuan, metode, waktu, alat, proses/alur ...............................................................................25 Penjelasan Slide.......................................................................................................................... 27 •
•
4. Sesi 4: Menyusun Prioritas Daerah ................................................................................................35 Tujuan, metode, waktu, alat, proses/alur ..............................................................................35 Penjelasan Slide ...........................................................................................................................37 Panduan Latihan 2: Teknik Menentukan Prioritas Program dan Kegiatan ..............................39 •
•
•
5. Sesi 5: Penutup dan Evaluasi .........................................................................................................49 Tujuan, metode, waktu, alat, proses/alur ...............................................................................49 Penjelasan Slide .. ........................................................................................................................51 •
•
LAMPIRAN ....................................................................................................................................... 53 Lampiran 1: Agenda Pendampingan Teknis ................................................................................. 55 Lampiran 2: Petunjuk dan Lembar Transfer Pembelajaran .........................................................56 Lampiran 3: Lembar Evaluasi Pendampingan Teknis ................................................................. 59
DAFTAR ISI
v
PENYUSUNAN KU-APBD DAN PPAS
vi
DAFTAR ISI
PENYUSUNAN KU-APBD DAN PPAS
KATA PENGANTAR Local Governance Support Program (LGSP) merupakan sebuah program bantuan bagi pemerintah Republik Indonesia yang diberikan oleh United States Agency for International Develop- ment (USAID). Program ini dirancang untuk menunjukkan bahwa melalui sistem pemerintahan yang terdesentralisasi, masyarakat di daerah dapat mempercepat proses pembangunan yang demokratis dan meningkatkan kinerja serta transparansi pemerintah dalam penyediaan pelayanan publik. LGSP memberikan bantuan teknis bagi masyarakat dan pemerintah daerahnya dengan membantu mereka mencapai tujuan melalui penyusunan prioritas pembangunan dan penyediaan pelayanan publik secara demokratis. Untuk itu LGSP bekerjasama dengan mitra-mitra dari pemerintah daerah, DPRD, media dan organisasi masyarakat, yang tersebar di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Papua Barat. Reformasi desentralisasi Indonesia yang dimulai pada tahun 2001 merupakan perwujudan dari komitmen Indonesia menuju pemerintahan daerah yang demokratis dan pembangunan yang berkelanjutan. Dikeluarkannya Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah menjadi penanda terbukanya kesempatan luas bagi usaha pembangunan daerah dan bagi partisipasi warga yang lebih besar dalam pemerintahan. Sejak awal penerapan kebijakan tersebut, masyarakat dan pemerintah daerah telah menjawab kesempatan tersebut dengan antusias dan kreativitas yang luar biasa hingga menghasilkan capaian dan inovasi yang luar biasa pula. Modul yang akan disajikan ini adalah berkaitan dengan proses penguatan pemerintah daerah dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KU-APBD) dan Prioritas & Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Penerapan anggaran berbasis kinerja di Indonesia sejak tahun 2000, sejalan dengan diterbitkannnya PP 105/2000 jo PP 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta UU 17/2003 tentang Keuangan Negara, tidak saja mensyaratkan pemerintah daerah piawai dalam menyusun APBD yang baik secara teknik administratif, akan tetapi harus dipastikan bahwa APBD tersebut sejalan dengan kerangka perencanaan daerah jangka menengah dan pendek serta merefleksikan aspirasi publik. Kebijakan Umum APBD dan PPAS merupakan jembatan untuk memastikan konsistensi dan harmonisasi antara proses perencanaan dan penganggaran daerah khususnya kerangka tahunan. Nilai strategis materi ini adalah memberikan perspektif model penyusunan kebijakan umum APBD dan PPAS yang lebih aware dan concern terhadap kebijakan yang berorientasi pada pencapaian hasil kinerja, ketimbang hanya pada ukuran sumberdaya ( resources ) yang dialokasikan dan dianggarkan pada sejumlah program dan kegiatan. Melalui modul ini pemerintah daerah diperkenalkan pada teknik menyusun prioritas program dan kegiatan sebagai bagian penting dalam menentukan plafon dan pagu anggaran di tingkat SKPD. Januari 2009
Judith Edstrom Chief of Party, USAID-LGSP RTI International
KATA PENGANTAR
Irianto Finance & Budgeting Advisor, USAID – LGSP
vii
PENYUSUNAN KU-APBD DAN PPAS
Lembar Catatan: __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________
viii
PENYUSUNAN KU-APBD DAN PPAS
SESI I Pengantar dan Perspektif Legal KU-APBD
Tujuan: Peserta memahami tujuan dan sasaran pendampingan teknis penyusunan KU-APBD. Peserta memahami acuan hukum dalam penyusunan KU APBD. Peserta memahami alur proses dan mekanisme penyusunan KU-APBD. Peserta memahami sistematika KU-APBD. •
•
•
•
Materi: •
Power Point Slide.
Waktu: ±
90 menit.
Metode: Permainan (untuk perkenalan). Presentasi. Tanya Jawab. • • •
Alur: Penjelasan Slide Perkenalan ( ± 5 menit). Penjelasan Slide Materi ( ± 60 menit). Kesimpulan dan Tanya-jawab ( ± 25 menit). • • •
Penjelasan Slide: Lihat halaman berikut!
SESI 1
1
PENYUSUNAN KU-APBD DAN PPAS
2
SESI 1
PENYUSUNAN KU-APBD DAN PPAS
Penjelasan Slide 1
Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah LOCAL GOVERNANCE SUPPORT PROGRAM
2 LINGKUP PERENCANAAN APBD PERENCANAAN JANGKA PANJANG
KEBIJAKAN ANGGARAN KUA &PPAS
PERENCANAAN JANGKA MENENGAH
PERENCANAAN ANGGARA N DAERAH
PERENCANAAN JANGKA PENDEK
OPERASIONAL ANGGARAN RAPBD
Ucapkan selamat datang pada para peserta. Fasilitator memperkenalkan diri dan timnya, dilanjutkan perkenalan dengan para peserta. Gunakan permainan yang menarik untuk perkenalan dengan para peserta, sesuaikan permainan dengan jenis peserta yang hadir. Bila dihadiri oleh pejabat tinggi daerah, sebaiknya perkenalan dilakukan dengan formal namun tetap akrab untuk membangun suasana pelatihan yang diinginkan. Jelaskan agenda pelatihan selama 1 hari secara sekilas dan sepakati aturan main yang berlaku.
Perencanaan dan penganggaran daerah merupakan proses kunci dalam penyusunan kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Mengacu pada aspek yuridis legal, Pemda di Indonesia memiliki kewajiban menyusun perencanaan jangka panjang untuk periode 20 tahun (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD, perencanaan jangka menengah daerah untuk periode 5 tahun (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD), dan perencanaan tahunan daerah untuk periode waktu 1 tahun (Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD), termasuk di dalamnya penyusunan APBD. Proses penyusunan APBD, pada umumnya didahului dengan penyusunan kerangka kebijakan anggaran berupa KUA (Kebijakan Umum APBD) dan PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara), dan kerangka operasional anggaran.
3 PENYUSUNAN KUA DAN PPAS
RPJM
RPJMD 5 tahun
Renstra SKPD 5 tahun
1 tahun
1 tahun
Renja SKPD
RKPD
RKP
1 tahun
KUA
PPAS
NOTA KESEPAKATAN PIMPINAN DPRD DGN KDH
SESI 1
5 tahun
Dibahas bersama DPRD
Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) merupakan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang ada dalam Renstrada. Pada garis besarnya, ia merupakan tahapan dan perkembangan dan kinerja pelayanan yang diharapkan pada rencana jangka pendek tahunan daerah. KUA yang baik, disusun dengan kriteria sebagai berikut: (1) Sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan yang ditetapkan dalam Renstrada; (2) Sesuai dengan aspirasi masyarakat yang berkembang dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daerah; (3) Memuat arah yang diinginkan dan kebijakan umum yang disepakati sebagai pedoman penyusunan strategi dan prioritas dan rancangan APBD dalam 1 tahun anggaran; (4) Disusun dan disepakati bersama antara DPRD dan Pemda; (5) Bisa memberikan fleksibilitas untuk di jabarkan lebih lanjut dan memberi peluang untuk pengembangan kreativitas pelaksananya. 3
PENYUSUNAN KU-APBD DAN PPAS
4 PENGERTIAN KEBIJAKAN UMUM APBD
• Sasaran dan kebijakan daerah dalam satu tahun anggarn yang menjadi petunjuk dan ketentuan umum yang disepakati sebagai pedoman penyusunan R-APBD dan RP APBD
Terlebih dahulu fasilitator memberikan penjelasan tentang sasaran dan kebijakan dan hubungan antara keduanya dalam penyusunan KU-APBD. Selanjutnya Fasilitator menjelaskan pengertian kebijakan, fasilitator menjelaskan lebih jauh tentang manfaat kebijakan umum anggaran serta akibat buruknya apabila pemerintah daerah tidak memiliki kebijakan anggaran dalam penyusunan anggaran daerah. Misalnya adalah tidak jelasnya arah pembangunan tahunan daerah serta tidaktersambungnya pelaksanaan pembangunan daerah dari waktu ke waktu.
5 APAKAH SASARAN ITU?
• Langkah-langkah spesifik dan terukur dalam mencapai tujuan • Sasaran tidak terle pas dari ukuran dan proyeksi kerangka waktu. Sasaran telah terpenuhi jika ukuran yang ditetapkan telah tercapai dalam kerangka yang telah ditentukan. • Memili ki kriteria S(spesifik), M(Measurable),A(Achievable), R(Realistic), T(Time & Cost Bound)
Sebaiknya pernyataan tentang sasaran ditulis dengan menggunakan rumusan SMART/objective is SMART : S – Specific : Khusus/Jelas. M – Measurable : Terukur. A – Agreed upon and achievable : Disepakati dan dapat dicapai. R – Realistic dan Relevan . T – Time and cost bound : Ada batasan waktu dan biaya. Rumusan/template yang bisa digunakan dalam menyusun sasaran adalah: [kata kerja] [gambaran spesifik atas apa yang akan diakibatkan oleh kata kerja] oleh/bagi [ukuran] dalam waktu/selama/paling lambat [kerangka waktu].
6 APAKAH KEBIJAKAN ITU?
• Tindakan/arah yang diambil ole h Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan. • Kebijakan dapat dikatakan merupakan panduan untuk menerjemahkan strategi kedalam elemenelemen tindakan (action) yang terorganisir dan terpadu. • Menekankan kepada bagaimana mengorganisasikan penggunaan sumber daya untuk mendukung strategi yang telah ditetapkan. Kebijakan menjembatani antara strategi dan program.
Kata “kebijakan” digambarkan sebagai suatu kata dengan berbagai arti. Antara lain: (a) suatu pendirian filosofis atau ideologi, (b) suatu rencana, suatu ekspresi atas arah masa depan, (c) perumusan dari apa yang akan dikerjakan sekarang, (d) usulan-usulan khusus, (e) suatu cara bagaimana menyampaikan keputusan-keputusan pemerintah, (f) kewenangan resmi, (g) suatu kedudukan yang dapat dinegosiasikan oleh dua atau lebih pihak, (h) suatu pernyataan kehendak atau (i) suatu realitas yang tidak diinginkan, tidak dinyatakan, yang tidak pernah diputuskan secara formal oleh seseorang, termasuk yang dipertimbangkan mempunyai peranan “pembuat kebijakan”. Kebijakan di bidang keuangan merupakan pernyataan yang dibuat dan diterapkan oleh kepala daerah (walikota/ bupati) dan disepakati oleh DPRD, untuk menjelaskan filosofi manajemen keuangan daerah. Secara umum, kebijakan di bidang keuangan merupakan tindakan resmi yang diambil oleh suatu organisasi untuk mendukung pelaksanaan tujuan
4
HARI 1, SESI 1
PENYUSUNAN KU-APBD DAN PPAS
dan sasaran yang hendak dicapai dibidang keuangan. Kebijakan memberi suatu kerangka untuk manajemen keuangan dan acuan untuk melaksanakan urusan-urusan keuangan suatu pemerintah daerah. 7 APAKAH FUNGSI KU APBD ITU?
• Sebagai pedoman penyusunan PPAS • Sebagai dasar penilaian kinerja keuangan daerah dalam satu tahun anggaran
Fungsi KU APBD menurut PP 58/2005 adalah sebagai berikut: 1. Landasan untuk penyusunan RAPBD (Pasal 34 Ayat 3, PP 58 Tahun 2005), 2. Dasar untuk menentukan PPAS (Pasal 35 Ayat 1, PP 58 Tahun 2005), 3. KUA & PPAS dituangkan dalam NOTA KESEPAKATAN, yang ditandatangani bersama oleh Kepala Daerah (KDh) dan Pimpinan DPRD (Pasal 35 Ayat 4, PP 58 Tahun 2005), 4. KUA & PPAS = dasar bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk menilai usulan RKA SKPD (Pasal 41 Ayat 3, PP 58 Tahun 2005), 5. KUA & PPAS = dasar bagi DPRD untuk menilai Raperda tentang APBD (Pasal 44, Ayat 2, PP 58 Tahun 2005), 6. Asumsi dalam KUA dapat digunakan untuk menilai urgensi perubahan APBD (Pasal 81 Ayat 1 huruf a, PP 58 Tahun 2005), 7. Materi KUA merupakan dasar bagi DPRD untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah tentang APBD. (Pasal 132, PP 58 Tahun 2005).
8 RUANG LINGKUP KU APBD
• Kondisi ekonomi makro daerah • Asumsi Penyusunan APBD • Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah • Dan strategy pencapaiannya point 1-3 berupa langkah-langkah konkrit dalam mencapai target
HARI 1, SESI 1
Secara legal ruang lingkup Kebijakan Umum APBD berisikan empat hal utama, sebagaimana dinyatakan dalam slide di dasarkan kepada regulasi formal Permendagri 13/ 2006.
5
PENYUSUNAN KU-APBD DAN PPAS
9 ELEMEN PERENCANAAN STRATEGIS DI INDONESIA UU SPN(2004) LAN (2003)
RPJM (Bappenas)
Visi
Visi
Misi
Misi
Misi
Tujuan
Tujuan
Agenda Permasal ahan
Strategy
Sasaran
Sasaran
Kebijakan
Kebijakan
Program
Program
Program
Tujuan Program
Kegiatan
Kegiatan
Visi
10 PERBEDAAN DOKUMEN Kepmendagri 29/2002
Permendagri 13/2006
• Renstrada/Dokumen Perencanaan Daerah Lainnya
• • • • •
• Arah & Kebijakan Umum APBD • Strategi & Prioritas APBD
Secara umum regulasi yang menjadi rujukan Pemda dalam menyusun rencana strategis antara lain: UU 25 Tahun 2004; SK Kepala LAN yang merupakan revisi Inpres 7/99 dan Bappenas dalam menyusun RPJMN. Dalam slide yang ditampilkan, terlihat bahwa perbedaan elemen perencanaan strategis tetap diarahkan pada satu tujuan utama, untuk memastikan bahwa program dan kegiatan SKPD disusun dalam rangka pencapaian visi dan misi kota/kabupaten.
Slide di samping menjelaskan perbedaan penamaan dokumen perencanaan daerah berdasarkan Kepmendagri 29/2002 dan Permendagri 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
RPJPD RPJMD RKPD KU APBD Prioritas dan Plafon Anggaran Sement ara
11 PERBEDAAN SISTEMATIKA
PM 13/2006 • Bab I. Pendahuluan • Bab 2. Gambaran Umum RKPD • Bab 3. Kerangka ekonomi makro dan implikasi terhadap sumber pendanaan daerah • Bab 4. Penutup
6
PM 59/2007 • Bab I. Pendahuluan • Bab 2. Kerangka Ekonomi Makro Daerah • Bab 3. Asumsi-asumsi Dasar dalam Penyusunan RAPBD • Bab 4. Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiyaan Daerah • Bab 5. Penutup
Hal yang menarik dari format baru KU APBD menurut Permen 59/2007 adalah terdapatnya bab untuk memastikan korelasi antara kerangka ekonomi daerah dan asumsi-asumsi dasar penyusunan RAPBD terhadap kebijakan daerah di bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, untuk satu tahun anggaran yang akan datang. Selain itu target dan upaya untuk pencapain target harus didasarkan secara realistis dan sesuai dengan tren kondisi aktual ekonomi makro daerah pada tahun sebelumnya.
SESI 1
PENYUSUNAN KU-APBD DAN PPAS
12
PEDOMAN PENYUSUNAN RANCANGAN KUA Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
PEMERINTAH DAERAH
PEDOMAN PENYUSUNAN APBD YG DIKELUARKAN OLEH MENDAGRI • Pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan pemerintah daerah • Prinsip dan kebijakan penyusunan APBD tahun anggaran berkenaan • Teknis penyusunan APBD • Hal-hal khusus lainnya
RANCANGAN KUA
DPRD
Dokumen penting sebagai rujukan penyusunan Rancang an KUA antara lain: (1) RKPD dan (2) Pedoman Penyusunan APBD yang dikeluarkan oleh Mendagri. Dengan demikian kualitas dan ketepatan waktu penyusunannya dokumen KUA sangat bergantung kepada tin gkat kualitas dan kecepatan penyusunan RKPD. Apabila proses penyelesaian RKPD terhambat akan berimplikasi terhadap mundurnya penyusunan dokumen KUA dan PPAS, dan pada gilirannya keterlambatan pengesahan APBD. 13
PROSES PENYAMPAIAN RANCANGAN KUA PEMERINTAH DAERAH KDH
KOORDINATOR TAPD TAPD RKPD
Sekda selaku Koordinator TAPD
Disampaikan ke KDH paling lambat awal bulan Juni
Rancangan KUA
Rancangan KUA
Rancangan KUA
Rancangan KUA dibahas bersama Paling lambat Minggu ke-1 Juli
SESI 1
DPRD
Disampaikan ke DPRD paling lambat Pertengahan bulan Juni
Rancangan KUA
Panitia Anggaran DPRD
Nota Kesepakatan
7
PENYUSUNAN KU-APBD DAN PPAS
Secara garis besar, proses penyusunan Rancangan KUA. melibatkan peran tiga stakeholder utama daerah antara lain: (1) Koordinator dan anggota TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah), yang bertugas menyiapkan draft KUA dan melakukan analisis keterkaitannya terhadap dokumen perencanaan daerah lainnya; (2) KDh, memastikan mandat-mandat penting dari masyarakat dan DPRD telah terakomodasi dalam KUA; (3) DPRD, memastikan KUA telah sesuai dengan kebijakan jangka panjang dan menengah daerah serta menyetujui dokumen tersebut.
14 SUBTANSI DAN LINGKUP KUA Bab I. Pendahuluan • Latar belakang • Tujuan penyusunan • Das ar Huk um Bab II. Kerangka Ekonomi Makro Daerah • Perkembangan indikator ekonomi makro tahun sebelumnya • Rencana target ekonomi makro tahun perencanaan Bab III. Asumsi Dasar dalam Penyusunan APBD • Asumsi dasar APBN • L aj u I nf la si • Pertumbuhan PDRB (Migas dan Non Migas) • Lain-lain asumsi
Dalam Bab 1, penting bagi fasilitator untuk menggambarkan latar belakang, tujuan penyusunan dan dasar hukum. Tujuan penyusunan KUA antara lain untuk memastikan proses penyusunan APBD selaras dengan RKPD serta menjadi acuan penyusunan PPAS dan RKA-SKPD. Termasuk dalam indikator ekonomi makro daerah antara lain adalah: Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pendapatan per kapita, pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, kependudukan, kesempatan kerja, laju investasi daerah dan Kondisi IPM (Index Pembangunan Manusia) dan lainlainnya. Analisis kerangka ekonomi makro daerah memastikan kemampuan daerah dalam penyediaan pembiayaan pembangunan daerah untuk mewujudkan sasaran pelayanan pemerintahan daerah dalam tahun perencanaan.
15 SUBTANSI DAN LINGKUP KUA (lanjutan)
Bab IV. Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 1. Pendapatan Daerah • Kebija kan Perencanaan Pendapatan yang akan dilakukan pada tahun perencanaan • Target pendapatan daerah: PAD, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang sah • Upaya-upaya daerah dalam mencapai target • H uku m
8
Fasilitator memandu peserta dengan memberikan beberapa contoh kebijakan pendapatan, penetapan targetnya, upaya pencapainnya serta landasan hukumnya. Contoh model kebijakan pendapatan, misalnya: (1) Pendapatan dari pemerintah pusat dan provinsi untuk anggaran operasional dari tahun berjalan tidak akan melebihi setengah dari pendapatan yang diperkirakan. (2) Pemerintah daerah akan membuat prediksi/perkiraan yang realistis dari pendapatan, dengan mempergunakan lebih dari satu sistem perkiraan dan dengan jelas menyatakan asumsi-asumsi yang mendasari perkiraan tersebut. (3) Pemerintah daerah setiap tahun akan melakukan kajian atas pungutan dan biaya retribusi untuk pelayanan yang menerapkan prinsip “pemulihan biaya”. (4) Pemerintah daerah akan lebih menekankan pada retribusi untuk membiayai ongkos pelayanan pemerintah daerah.
SESI 1
PENYUSUNAN KU-APBD DAN PPAS
16 SUBTANSI DAN LINGKUP KUA (lanjutan) Bab IV. Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 2. Belanja Daerah • Kebijakan terkait perencanaan daerah meliputi total belanja daerah • Kebijakan belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga • Kebijakan pembangunan daerah, kendala yang dihadapi, strategi dan prioritas pembangunan daerah yang disusun secara terintegrasi dengan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang akan dilakukan daerah. • Kebijakan belanja berdasarkan: (1). Urusan pemerintahan daerah; (2) SKPD
Kebijakan belanja daerah secara umum terbagi dalam: kebijakan belanja langsung dan kebijakan belanja tidak langsung. Untuk kebijakan belanja langsung misalnya adalah untuk belanja modal, fasilitator dapat memberikan contohcontoh sebagai berikut: (1)Pemerintah daerah akan memproyeksikan biaya operasional bagi barang modal yang dibangun dan akan menganggarkannya dalam APBD. (2) Pemerintah daerah akan membuat dan menjalankan suatu program pemeliharaan berjangka menengah. (3)Pemerintah daerah akan mengalokasikan xx% dari anggaran operasional untuk belanja modal. (4)Pemerintah daerah akan membuat rencana jangka menengah untuk membiayai program peningkatan sarana dan prasarana, yang diperbaiki setiap tahun. (5)Pemerintah daerah akan membuat kriteria untuk mengevaluasi dan memprioritaskan setiap proyek.
17 SUBTANSI DAN LINGKUP KUA (lanjutan)
Bab IV. Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 3. Pembiayaan • Kebijakan penerimaan pembiayaan • Kebijakan Pengeluaran pembiayaan
Kebijakan di bidang pembiayaan diarahkan kepada dua fokus penting, antara lain kebijakan defisit/penerimaan pembiayaan dan kebijakan surplus/pengeluaran pembiayaan.
Bab V. Penutup Berisikan hal-hal yang disepakati DPRD dan Kepala Daerah dan perlu dimasukkan dalam Kebijakan Umum APBD
18 BAB I. PENDAHULUAN
• Latar belakang – Dokumen penghubun g perencanaan dan anggaran – Kebijakan anggaran • Tujuan – Menjembatani – Acuan penyusuna n PPAS, RKA dan APBD • Dasar Hukum – UU, Perpu, PerPres , Perda
19
Cukup jelas. Untuk melengkapi dasar hukum dapat ditambahkan materi Peraturan Kepala Daerah ataupun Surat Edaran (SE) yang dianggap relevan dan menjadi acuan dalam penyusunan KU-APBD.
Cukup jelas, telah dijelaskan dalam slide sebelumnya. BAB II. KERANGKA EKONOMI MAKRO
• Memberikan gambaran (proyeksi) kemampuan ekonomi daerah khususnya dalam penyediaan pembiayaan pembangunan untuk mewujudkan sasaran pemerintahan daerah dalam tahun perencanaan. • M isa lny a; – Pertumbuhan ekonom i regional, – laju inflasi, – kependudukan, – kesempatan kerja , – laju investasi daerah, – IPM dan lain-l ainnya.
SESI 1
9
PENYUSUNAN KU-APBD DAN PPAS
20 ASUMSI EKONOMI MAKRO
• Pertumbuhan Ekonomi Regional (Berkembang, Melambat/Berkontraksi atau Stagnan) – PDRB (Pro duk Dom estik Re gional Bruto) – LPE (Laju Pertumb uhan Ek onomi) – Struktur Perekonom ian – Pendapa tan Per kapita • Kestabilan Harga (Laju inflasi) • Kependudukan, Ketenagakerja an dan Indeks Pembangunan Manusia)
Analisis ekonomi makro daerah, khususnya pertumbuhan ekonomi regional ditujukan untuk memahami kondisi potensi ekonomi daerah, sektor penting yang menggerakkan aktivitas perekonomian daerah serta mengetahui tingkat perkembangan dan laju pertumbuhan ekonomi daerah pada tahun perencanaan.
21 TARGET EKONOMI MAKRO TA 2009
No
INDIKATOR
2007
2008
1.
PDRB ADHB
5,407 Triliun
6,007 Triliun
2 . 3.
PDRB ADHK
3,404 Triliun
3,522 Triliun
LPE
3,476 %
3,485 %
4.
PDRB Perkapita ADHB
4,499 juta
4,895 juta
5.
PDRB Perkapita ADHK
2,832 juta
2,869 juta
Penyajian target ekonomi makro daerah sebaiknya dibandingkan antara kinerja tahun lalu, tahun berjalan dan rencana target tahun perencanaan. Penyajian berupa data tren 3 sampai dengan 5 tahun, akan memberikan perspektif pertumbuhan yang lebih baik bagi proses perencanaan dan penganggaran daerah.
Ket: ADHK atas dasar harga tahun 2000
22 BAB III. ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM APBD
Cukup jelas.
Berisikan: • Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN. • L aju In fas i • Pertumbuhan PDRB (Migas dan Non Mig as) • Lain-lain Asumsi (Misal; kebijakan kebij akan yang berkaitan dengan gaji PNS )
23 ASUMSI APBN
• • • • • •
10
Harga Minyak Mentah Dunia (BBM) Tarif Dasar Listrik (TDL) Target Defisit Neraca Transaksi Indonesia Nilai Tukar Rupiah Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional Peraturan Nasional ttg Pembiayaan Pembangunan
Asumsi-asumsi dasar yang digunakan oleh APBN akan berpengaruh langsung bagi daerah dalam penyusunan kebijakan umum APBD. Contoh: kenaikan BBM, kenaikan tarif dasar listrik dan nilai tukar rupiah akan berdampak langsung terhadap peningkatan harga barang dan jasa di pasaran. Oleh karenanya pengadaan barang dan jasa dan khususnya penyusunan standar harga harus mempertimbangkan faktor-faktor tersebut.
SESI 1
PENYUSUNAN KU-APBD DAN PPAS
24
Contoh slide di atas menunjukkan korelasi antara ekonomi makro dan implikasinya terhadap kebijakan keuangan daerah, standar harga, proyeksi pendapatan, belanja dan pembiyaan serta penetapan tolok ukur kinerja untuk urusan wajib dan urusan pilihan di daerah. 25
Contoh asumsi dan kondisi yang menjadi dasar pencapaian sasaran pada tahun yang akan datang adalah: • Asumsi dasar yang digunakan APBN; • L aj u i nf la si • Pertumbuhan ekonomi regional • Tingkat pengangguran regional, dan • Lain-lain asumsi yang relevan dengan kondisi daerah setempat.
Melalui slide ini fasilitator menegaskan hubungan antara pembahasan Bab II yaitu tentang analisis ekonomi makro daerah dan Bab III, tentang asumsi-asumsi dasar APBD terhadap kebijakan anggaran yang akan dibahas dalam Bab IV.
Bab IV. Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah • Pendapatan Daerah. • Belanja Daerah • Pembiayaan Daerah
26 BAB IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH
1. Kebija kan Pendapatan Daerah • Kebija kan perencanaan pendapatan daerah yang akan dilakukan pada tahun anggaran berkenaan; • Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daera h (PAD), Dan a Perimb angan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah; • Upaya-upaya pemerintah daerah dalam mencapai target.bijakan Pendapatan;
SESI 1
Poin penting yang perlu mendapatkan pencermatan lebih oleh fasilitator dalam kebijakan pendapatan dalam slide ini adalah upaya-upaya pemerintah daerah untuk mencapai target dalam pendapatan berupa program dan kegiatan.
11
PENYUSUNAN KU-APBD DAN PPAS
27
CONTOH KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH •
Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah – Pemantapan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan pendapatan daerah – Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan – Peningkatan pendapatan asli daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi menggunakan data potensi yang akurat, valid dan terpercaya – Pengembangan koordinasi dan sistem informasi yang sinergis di bidang pendapatan diantara SKPD terkait. – Law enforcement dalam upaya membangun ketaatan wajib pajak dan wajib retribusi daerah – Revitalisasi dan restrukturisasi Badan Usaha Milik Daerah agar memberikan kontribusi Pendapatan Daerah.
•
Target Pendapatan Daerah – PAD meningkat 2.5 % dari target tahun sebelumnya – Kontribusi kenaikan PAD berasal dari; pajak…%, retribusi….%, lain-lain pendapatan sah…%.
Slide di atas memberikan contoh-contoh, bagaimana sebaiknya pemerintah daerah menuangkan kebijakan pendapatan daerah. Pada penetapan target pendapatan daerah, direkomendasikan disusun dengan mempertimbangkan: pencapaian kinerja masa lalu, benchmarking , ketersediaan sumberdaya dan kerangka waktu. 28
PROYEKSI PENDAPATAN DAERAH JUMLAH Kode Rek
TA 2006 1
BETRTAMBAH / BERKURANG
Uraian TA 2007
Rp.
%
PENDAPATAN DAERAH
1
1
1
1
1
Pajak Daerah
1
1
2
Retribusi Daerah
1
1
3
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
1
1
4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
1
2
1
2
1
Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak
1
2
2
Dana Alokasi Umum
1
2
3
Dana Alokasi Khusus
1
3
Lain-lain pendapatan daerah yang sah
1
3
1
Pendapatan Hibah
1
3
2
Dana Darurat
1
3
3
1
3
1
3
Pendapatan Asli Daerah
33.479.668.750
38.533.667.000
5.053.998.250
15,1
4.787.300.000
5.792.300.000
1.005.000.000
20,99
19.006.786.750
18.975.093.000
(31.693.750)
0,167
688.792.000
817.584.000
128.792.000
18,7
8.996.790.000
12.948.690.000
3.951.900.000
43,93
515.511.575.000
590.967.575.000
142.929.000.000
27,73
27.051.575.000
27.860.575.000
809.000.000
2,99
458.050.000.000
507.640.000.000
49.590.000.000
10,82
30.410.000.000
55.467.000.000
25.057.000.000
82,39
37.530.000.000
33.870.000.000
(3.660.000.000)
9,752
6.500.000.000
-
(6.500.000.000)
100
-
-
-
-
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya
11.030.000.000
13.870.000.000
2.840.000.000
25,75
4
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
-
-
-
-
5
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya
20.000.000.000
20.000.000.000
-
-
586.521.243.750
663.371.242.000
76.849.998.250
13,10
Dana Perimbangan
Jumlah Pendapatan
Contoh penyajian proyeksi pendapatan daerah Kota Indah. 12
SESI 1
PENYUSUNAN KU-APBD DAN PPAS
29 CONTOH KEBIJAKAN PENDAPATAN PENDAPATAN DAERAH
Kebijakan daerah mengarahkan kota/kabupaten dalam menyusun program dan kegiatan kegiatan indikatif nya.
• Upaya dalam Mencapai Target Berisikan program dan kegiatan indikatif dalam mencapai target pendapatan daerah yang sudah dicanangkan.
30 BAB IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH 2. Kebijakan Kebijakan Belanja Belanja Daerah Daerah • Kebijakan terkait terkait dengan perencanaan belanja daerah daerah meliputi total perkiraan belanja daerah; • Kebijakan belanja pegawai, pegawai, bunga, bunga, subsidi, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan; keuangan; dan belanja tidak terduga; • Kebijakan pembangunan daerah, kendala kendala yang yang dihadapi, strategi dan prioritas pembangunan daerah yang disusun secara terintegrasi dengan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang akan dilaksanakan di daerah. • Kebijakan Kebijakan belanja belanja berdasa berdasarkan rkan : - Urusan pemerintahan daerah (urusan (urusan wajib wajib dan urusan pilihan) - Satuan Satuan kerja perangka perangkatt daerah (SKPD). (SKPD).
Bagian tak terpisahkan dari kebijakan umum daerah adalah penyusunan kebijakan belanja daerah. Kebijakan belanja daerah memastikan bahwa prioritas belanja lima tahunan daerah telah terakomodasi dalam kebijakan tahunan daerah.
31 KEBIJAKAN BELANJA DAERAH
• Kebijakan a kan Belanja Belanja Tidak Tidak Langsu Langsung ng • Kebijakan a kan Belanja Belanja Langsun Langsungg (Program (Program dan Kegiatan)
Secara umum kebijakan umum belanja daerah dikategorikan dikateg orikan dalam kebijakan belanja tidak langsung dan kebijakan belanja langsung. Kebijakan langsung merupakan kebijakan daerah yang berhubungan dengan belanja program dan kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat. Sedangkan kebijakan belanja tidak langsung (tidak langsung berhubungan dengan pelayanan langsung), meliputi belanja gaji, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.
32 KEBIJAKAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
Cukup jelas.
• Kebijakan a kan Sistem Sistem penggajian penggajian dan tunjang tunjangan; an; tanpa honor diganti tunjangan daerah (Kab Jembrana, Kota Riau dan Kab solok) • Kebij Kebijaka akann pembay pembayara arann bunga bunga • Kebijakan a kan tentan tentangg subsidi, subsidi, hibah dan bantuan bantuan sosial dan bantuan keuangan serta belanja tak terduga
SESI 1
13
PENYUSUNAN KU-APBD DAN PPAS
33 CONTOH KEBIJAKAN BANTUAN KEUANGAN
Belanja bantuan keuangan diberikan kepada organisasi kemasyarakatan. kemasyarakatan. Kebijakan yang menjadi dasar alokasi bantuan keuangan tersebut adalah sebagai berikut : – Bantuan o rganisasi kemasyaraka tan dial okasikan berdasarkan tingkat kepentingan yang dinilai berdasarkan proposal yang diajukan. – Kriteri a kegiat an bantua n organis asi kemasy arakatan harus berada dalam koridor sebagai berikut : • Mendukung secara signifikan terhadap terhadap upaya upaya menanggulangi menanggulangi masalah kemiskinan, • Menanggulangi masalah pengangguran, pengangguran, • Peningkatan prestasi bidang olahraga, • Meningkatkan kualitas sumber sumber daya daya manusia, manusia, serta meningkatkan upaya pelestarian lingkungan.
Fasilitator menekankan pentingnya pemerintah daerah memiliki kebijakan umum belanja tidak langsung. Contoh dalam slide di samping merupakan kebijakan bantuan keuangan sebuah pemerintah daerah. Melalui kebijakan bantuan keuangan tersebut, pemerintah daerah dapat memutuskan dengan jelas besaran alokasi dan target penerima bantuan keuangan daerah.
34 KEBIJAKAN BELANJA LANGSUNG • Kebijakan Umum Belanja Daerah Untuk Belanja Langsung – Prinsip value f or money (ekonomis, efisien dan efekt if) – Alokasi a nggaran be rdasarkan bidang pr ioritas daerah – SKPD menggunakan anggaran anggaran secara ekonomis ekonomis dan efisien dan mempertanggungjawabkannya hasil (outcome) yang terukur. – Mengarahka n kegiata n SKPD fokus pada permasala han aktual di masyarakat sesuai dengan tupoksi SKPD masingmasing – Mengkaji efektifi tas bent uk-bentuk bantuan (keuangan dan jasa) ya ng selama ini dil akukan ol eh Pemda – Untuk me ndorong pa rtisipasi masyarakat , pemeri ntah menyerahkan pengelolaan kegiatan berskala kecil kepada masyarakat (swakelola), mis: rehabilitasi sekolah melalui tugas pembantuan kepada desa. • Kebijakan pembangunan daerah, didasarkan kepada prioritas daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD tahun berjalan
Seperti telah dijelaskan sebelumnya sebelumn ya bahwa kebijakan belanja langsung berkaitan dengan belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal. Slide di samping memberikan contoh cara menuangkan kebijakan belanja langsung pada proses penyusunan KU-APBD. KU-APBD.
35
KEBIJAKAN BELANJA DAERAH PER URUSAN DAN SKPD No
Urusan
1
Urusan Wajib
1.1.
Pendidikan • Dina Dinass Pendi Pendidi dika kann
1.2
Kesehatan (Dinkes)
2
Urusan Pilihan
2.1
Pertanian • Dina Dinass Pert Pertan ania iann
Permasalahan
• Rasio Rasio guru guru dan murid murid 1:45 1:45 • Tingkat Tingkat Kompe Kompetens tensii pendika pendikann guru guru SD, 70% berijasah D3. • Wajar Wajar pendi pendidika dikann dasar dasar 60%
• Produkti Produktifita fitass tan pang pangan an padi padi rata rata 6.5 ton/ha • Identifi Identifikasi kasi dan lemah lemahnya nya Promo Promosi si Produk unggulan daerah
Kebijakan
Target Pencapaian
• Pening Peningkat katan an penga pengadaa daann guru SD, peningkatan kualitas/tingkat pendidikan guru SD • Pening Peningkat katan an caku cakupa pann program wajar di tingkat sekolah dasar
• Rasio Rasio Gur Guruu tehad tehadap ap murid murid 1:40 • 50% gu gu ru ru SD SD berpendidikan S1 • Wajar Wajar pen pendid didika ikann dasar dasar mencapai 90%
• Kebija Kebijaka kann penga pengadaa daann sarana dan prasarana bidang pertanian, sdm dan teknologi yg mendukung peningkatan produktifitas tan pangan padi • Promos Promosii produ produkk unggu unggulan lan daerah
• Peningka Peningkatan tan produkt produktifit ifitas as tan pangan padi 9 ton/ha • Mappin Mappingg 5 prod produk uk utam utamaa unggulan daerah tanaman pangan dan peningkatan frekuensi promosi produk unggukan daerah 2x setahun
Tabel Tabel di atas memperlihatkan memperlihatkan bagaimana kebijakan kebijakan belanja belanja daerah per urusan dan SKPD sebaiknya sebaiknya disusun. Dalam model tersebut ditunjukkan bahwa penyusunan kebijakan yang baik seharusnya didasarkan kepada pemetaan permasalahan daerah yang reflektif terhadap aspirasi dan keinginan masyarakat. 14
SESI 1
PENYUSUNAN KU-APBD DAN PPAS
36
CONTOH PENYAJIAN PENCAPAIAN TARGET DALAM KUA
KODE
1
1
1
1
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN
TARGET (%)
ORGANISASI
PAGU INDIKATIF •(Juta Rp)
URUSAN WAJIB
01
PENDIDIKAN
01
Program Pendidikan Anak Anak Usia Usia Dini Dini
Rasio Anak Usia Dini bersekolah dengan Jumlah Anak Usia Dini sebesar 1 : 3
66,67 %
Dinas Pendidikan
858.000.000,0 0
Pembangunan sarana dan prasarana Gedung Sekolah Sekolah (TK)
Rasio Jumlah Sekolah dibanding anak didik sebesa sebesarr 1 : 50 den denga gan n terbangunnya 5 unit sekolah baru (USB) TK sehingga jumlah anak yang yang terlayani menjadi 400 orang
66,67%
Dinas Pendidikan
754.000.000,0 0
01
Sesuai dengan amanat dalam Permendagri 13/2006, bahwa sebaiknya pemerintah daerah dengan jelas mencantumkan target pencapaian yang realistis dalam penyusunan KU-APBD, KU-APBD, baik dalam kebijakan pendapatan, belanja maupun pembiayaan daerah. 37 BAB IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH n
Kebijakan pembiayaan meliputi dua ranah penting, pertama kebijakan penerimaan dan kebijakan pengeluaran.
Kebijakan Pembiayaan – Kebijakan penerimaan pembiayaan – Kebijakan pengeluaran pembiayaan.
38 KEBIJAKAN PEMBIAYAAN PEMBIAYAAN
• Perhatika Perhatikann kesenjan kesenjangan gan pertumb pertumbuhan uhan antara antara penerimaan dan belanja daerah dari waktu ke waktu • Kebijakan a kan surplus surplus anggaran anggaran :pembay :pembayaran aran cicila cicilann pokok hutang yang jatuh tempo; penyertaan modal (investasi daerah); dan transfer ke rekening dana cadangan • Kebijakan a kan defisit defisit anggara anggarann :sisa lebih lebih perhitun perhitungan gan anggaran tahun lalu; transfer dari dana cadangan; hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan pinjaman daerah.
Kebijakan penerimaan pembiayaan berkaitan dengan: sisa lebih perhitungan anggaran angga ran tahun lalu, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah. Sedangkan kebijakan pengeluaran pembiayaan berhubungan dengan kebijakan pembentukan dana cadangan, penyertaan penyer taan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang dan pemberian pinjaman daerah. Contoh: kebijakan pengeluaran pembiayaan Kab Indah (KUA Perubahan). Kebijakan pengeluaran pembiayaan dalam perubahan ini mencakup ju ml ah pe mb ay ar an po kok ko k ut an g ya ng di gu na ka n un tu k menganggarkan sejumlah dana guna melunasi pembayaran seluruh
SESI 1
15
PENYUSUNAN KU-APBD DAN PPAS
kewajiban pokok yang jatuh tempo dalam Tahun Anggaran 2008, termasuk tunggakan atas penjaman-pinjaman daerah yang dilakukan dalam tahun-tahun anggaran sebelumnya sesuai rekomendasi Badan Pemeriksaan Keuangan. (KUA Perubahan Kab Probolinggo, TA 2008). 39 KEBIJAKAN PEMBIAYAAN SALAH KAPRAH ???
• TA 2007, Rp 90.96 T (Dana Pemda Idle di bank, berasal dari DAU dan DAK) • Komposisi dana: – Rp 67 ,86 trili un (Giro), – Rp 1, 34 triliu n (tabun gan), – Rp 51, 75 triliun (deposito ).
Data dalam slide menunjukkan bahwa pilihan pemerintah daerah menyimpan anggaran di bank ketimbang membelanjakannnya adalah pilihan yang sangat tidak tepat. Sementara pada saat yang sama anggaran pelayanan publik tidak menunjukkan jumlah yang memadai.
40 BAB V. PENUTUP
Cukup jelas.
• Dokumen kesepakatan legislatif dan eksekutif • Ditindaklanjuti melalui penyusunan PPAS
41
Sebelum fasilitator mempersilahkan peserta untuk istirahat, maka diberikan waktu kepada peserta untuk memberikan sanggahan, saran ataupun pertanyaan yang berkaitan dengan penyajian/presentasi materi ini. TANYA JAWAB
42
Waktu yang diberikan kepada peserta untuk melakukan coffee break kurang lebih selama 15 menit.
REHAT KOPI
16
SESI 1
PENYUSUNAN KU-APBD DAN PPAS
SESI 2 Analisis Kesenjangan KU-APBD
Tujuan: Peserta dapat menerapkan dengan baik penjelasan tentang substansi KUA dan teknik penyusunannya. Peserta dapat mengidentifikasi kelemahan, kekurangan dan kekuatan dokumen KUA yang telah disusun oleh pemerintah daerah. Peserta dapat mengidentifikasi kesenjangan ( gap ) tingkat kualitas dokumen KUA yang ideal dibandingkan dengan dokumen KUA yang ada. Peserta dapat memperbaiki kekurangan-kekurangan dalam dokumen KUA di daerah masing-masing. •
•
•
•
Materi: Power Point Slide. Panduan Fasilitator. Lembar kerja. • • •
Waktu: ± 90 menit.
Metode: Diskusi Kelompok Meja analisis dokumen. Presentasi kelas. • •
Alur: Pembagian bahan latihan dan penjelasan oleh fasilitator ( ± 5 menit). Diskusi kelompok ( ±45 menit). Latihan ( ± 35 menit). Kesimpulan ( ±5 menit). • • • •
Penjelasan Slide: Lihat halaman berikut!
SESI 2
17
PENYUSUNAN KU-APBD DAN PPAS
18
SESI 2
PENYUSUNAN KU-APBD DAN PPAS
Penjelasan Slide 43
Latihan 1 dilaksanakan selama 90 menit. Tujuan utamanya adalah agar peserta mampu mengidentifikasi kelemahan antara dokumen KUA dan PPAS aktual yang telah disusun dengan yang seharusnya sesuai dengan acuan normatif.
Latihan 1: Analisis KUA dan PPAS
44
Peserta dipersilahkan untuk melakukan istirahat makan siang, selama 60 menit (1 jam).
Makan Siang
SESI 2
19
PENYUSUNAN KU-APBD DAN PPAS
Lembar Catatan:
__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________
20
SESI 2
PENYUSUNAN KU-APBD DAN PPAS
LATIHAN 1 Analisis KUA dan PPAS
SESI 2
21
PENYUSUNAN KU-APBD DAN PPAS
22
SESI 2
PENYUSUNAN KU-APBD DAN PPAS
Latihan - 1: Analisis KUA dan PPAS
Waktu yang dibutuhkan: 90 menit Tujuan Latihan ini bertujuan untuk melihat kemampuan peserta dalam menilai proses penyusunan KUA dan PPAS terhadap terhadap kerangka regulasi yang ada. Peserta mampu mengidentifikasi kesenjangan ( gap ) antara acuan dengan dokumen KUA dan PPAS secara bab per bab. Peserta mampu menyusun rekomendasi dan saran perbaikan untuk penyusunan KUA dan PPAS pada tahun berikutnya. •
•
•
Proses
1. Para peserta akan bekerja dalam kelompok/komisi untuk latihan ini. 2. Fasilitator menjelaskan kepada peserta maksud dan tujuan latihan serta mekanisme kerja dalam latihan ini 3. Bagikan latihan berikut ini dan mintalah peserta untuk menjawab pertanyaanpertanyaan di bawah ini secara kelompok. 4. Beritahukan kepada para peserta bahwa mereka mempunyai waktu 45 menit untuk membaca informasi ini dan menjawab pertanyaannya. 5. Langkah evaluasi dibagi dalam 2 tahapan kegiatan: a. Peserta diminta untuk menuliskan faktor-faktor umum, seperti pemahaman kerangka regulasi, kesiapan sumber daya manusia dan lain-lain., yang menjadi hambatan dalam proses penyusunan KUA dan PPAS. b. Untuk setiap bab dalam KUA peserta diminta mengidentifikasi beberapa hal, antara lain: Sebutkan kekuatan-kekuatan setiap bab yang harus dipertahankan dalam penyusunan KUA dan PPAS seperti yang ada dalam dokumen KUA dan PPAS daerah anda? Sebutkan kelemahan-kelemahan, ketidaktepatan serta kekurangan dalam setiap bab dalam KUA dan PPAS yang harus mendapatkan perhatian untuk proses perbaikan? Susunlah bahan-bahan rekomendasi untuk memperbaiki kekurangan dan kelemahan yang ada! Minta peserta untuk mengisi tabel seperti dibawah ini. •
•
•
•
Form-1. Format Evaluasi KUA
!"#
$ "!
"
SESI 2
23
PENYUSUNAN KU-APBD DAN PPAS
Form-2. Format Evaluasi PPAS
% !" !"
"
& '" " ("
$ %
) "!
"
6. 10 (Sepuluh) menit sebelum waktu yang disediakan berakhir ingatkan peserta untuk segera menyelesaikan tugasnya 7. Minta kepada para peserta untuk memindahkan hasil pekerjaan mereka kedalam flipchart yang telah disediakan. 8. Secara bergantian minta setiap kelompok/komisi untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya dan berikan kesempatan kepada kelompok lain untuk memberikan tanggapan berupa kritik maupun masukan kepada kelompok tersebut 9. Fasilitator memberikan rangkuman umum atas hasil diskusi menyangkut proses maupun substansi materi yang didiskusikan. 10.Fasilitator memberikan kesimpulan dan rekomendasi secara jelas dan menegaskan kepada peserta bagian-bagian dalam KUA yang sudah bagus, dan bagian yang perlu mendapatkan perbaikan secara sungguh-sungguh dalam proses penyusunan KUA dan PPAS daerah yang bersangkutan.
24
SESI 2
PENYUSUNAN KU-APBD DAN PPAS
SESI 3 Substansi dan Penyusunan PPAS
Tujuan: Peserta memahami tujuan dan sasaran pendampingan teknis penyusunan PPAS-APBD. Peserta memahami acuan hukum dalam penyusunan PPAS APBD. Peserta memahami alur proses dan mekanisme penyusunan PPAS-APBD. Peserta memahami sistematika PPAS- APBD. •
•
•
•
Materi: •
Power Point Slide.
Waktu: ± 90 menit.
Metode: Presentasi. Tanya Jawab. • •
Alur: Penjelasan Slide ( ± 60 menit). Tanya Jawab ( ± 30 menit). • •
Penjelasan Slide: Lihat halaman berikut!
SESI 3
25
PENYUSUNAN KU-APBD DAN PPAS
26
SESI 3
PENYUSUNAN KU-APBD DAN PPAS
Penjelasan Slide 45
PPAS – Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara LOCAL GOVERNANCE SUPPORT PROGRAM
46 PENGERTIAN PPAS
• Program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada skpd untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD • Penentuan batas maksim al dapat dilakukan setelah memperhitungkan belanja pegawai
Setelah istirahat makan siang, fasilitator mengantarkan materi tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Catatan awal yang perlu dipertegas fasilitator adalah makna kata sementara dalam PPAS. Seperti telah diketahui bahwa dalam Permen 13/2006, dokumen PPAS menjadi dokumen PPA setelah disepakati/disetujui oleh DPRD. Sedangkan pada Permen 59/2007, meskipun telah disepakati oleh Dewan nama dokumen tersebut tetap sama sebagai PPAS. Dalam Permendagri 13/2006, Nota kesepakatan KUA dan PPAS ditandatangani dalam waktu yang berbeda oleh Kepala Daerah dan DPRD. Sedangkan pada Permendagri 59/2007, KUA dan PPAS yang telah disepakati dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara KDh dan pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan.
Fasilitator dapat merujuk kepada pasal-pasal dalam Pemendagri 13/2006 dan 59/2007 dalam menjelaskan pengertian tentang PPAS. Dilihat dari tahapannya, maka rancangan PPAS disusun dalam urutan sebagai berikut: (1) menentukan skala prioritas pembangunan daerah; (2) menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan; dan (3) menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan (Lihat pasal 86, Permendagri 59 Tahun 2007). Hal penting lainnya yang umumnya muncul sebagai pertanyaan peserta antara lain adalah mengapa penting menyusun program prioritas? Prioritas program penting mengingat selama ini proses penyusunan program didominasi oleh ego sektor, relevansi program terhadap permasalahan strategis daerah; rendahnya kualitas dokumen perencanaan serta keterkaitan antar dokumen perencanaan daerah; orientasi kesuksesan program masih bersifat out- put based ketimbang outcome based , dominasi pengambilan keputusan prioritas yang bersifat politis oleh legislatif dan elite eksekutif, serta kecenderungan untuk membagi rata anggaran untuk seluruh SKPD.
SESI 3
27
PENYUSUNAN KU-APBD DAN PPAS
47 PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
• Merupakan program prioritas • Patokan batas maksimal anggaran per SKPD untuk setiap program • Acuan dalam penyusunan RKA
Penyusunan PPAS dalam proses perencanaan setidaknya memiliki 3 fungsi utama, antara lain: Pertama menentukan prioritas program pembangunan daerah; Kedua, menjadi batas maksimal pagu anggaran setiap SKPD berdasarkan program; dan Ketiga, menjadi rujukan utama proses penyusunan RKA SKPD.
48 SUBSTANSI PPAS
Secara umum, hal-hal berikut terdapat dalam PPAS.
• Perkiraan Pendapatan dan penerimaan tahun yang akan datang • Prio rit as Belanja Daerah • Sasaran dari prioritas bela nja pembangunan • Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan prioritas Program kegiatan yang mencakup capaian sasaran dan target program.(dasar penentuan plafon dan hal-hal yang perlu diperhatikan SKPD dalam menjabarkan program dalam masing-2 kegiatan)
49 TUJUAN PRIORITAS
Tujuan penting penyusunan PPAS pada dasarnya terdiri dari 4 hal utama seperti tertuang di dalam slide disamping.
• Terpenuhinya skala dan lin gkup kebutuhan masyarakat yang paling penting dan luas jangkau annya • Alokasi sumber daya digunakan secara ekonomis, efisien dan efektif • Mengurangi tingkat resiko dan ketidak pastia n • Tersusunnya program dan kegia tan secara lebih realistis
50 BAB I. PENDAHULUAN
Berisikan: • Latar belakang, • Tujuan, • Dasar penyusunan priorit as dan plafon anggaran sementara (PPAS)
Mengacu kepada Permendagri 59/2007, PPAS terdiri dari 6 bab. Yaitu: (1) pendahuluan; (2) rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah; (3) prioritas belanja daerah; (4) plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintahan dan program/kegiatan; (5) rencana pembiayaan daerah; dan (6) penutup. Interpretasi terhadap dasar penyusunan PPAS dapat dimaknai sebagai kerangka hukum atau prioritas permasalahan strategis daerah yang hendak diselesaikan secara tahunan, sebagaimana tercermin dalam PPAS tahun perencanaan.
28
SESI 3
PENYUSUNAN KU-APBD DAN PPAS
51 BAB II. RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
Berisikan target pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah yang meliputi: • Pendapatan asli daerah (PAD), • Penerim aan dana perimbangan • Lain-lain pendapatan daerah yang sah, serta • Sumber-sumber penerimaan pembiayaan berdasarkan kebijakan pendapatan daerah dalam KUA.
Rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah disusun berdasarkan analisis perkembangan kondisi ekonomi makro daerah dan tren pendapatan daerah dari tahun ke tahun. Target pencapaian setiap jenis dan objek pendapatan mengacu kepada kebijakan daerah dalam pendapatan tahun yang bersangkutan. Termasuk didalamnya apakah kebijakan pendapatan daerah pada tahun perencanaan diarahkan pada kebijakan ekstensifikasi atau intensifikasi? Penting bagi fasilitator untuk menekankan kepada peserta agar penetapan target dilakukan untuk setiap kelompok, jenis dan objek pendapatan yang ada. Untuk menunjukkan tingkat kewajaran penetapan target, maka disertakan penjelasannya disertai dengan pencapaian tahun-tahun sebelumya.
52 BAB III. PRIORITAS BELANJA DAERAH
Berisikan: • Urutan prioritas penggunaan pendapatan dan sumber pembiayaan • Prioritas tersebut dituangkan dalam anggaran belanja daerah • Prioritas disusun berdasarkan urusan wajib dan urusan pilihan yang dipilih daerah
SESI 3
Alokasi belanja daerah mer upakan perwujudan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Idealnya kebijakan prioritas belanja daerah menjawab permasalahan strategis yang dihadapi oleh daerah. Prioritas belanja disusun menurut urusan pemerintahan daerah wajib dan pilihan serta menurut program pembangunan daerah.
29
PENYUSUNAN KU-APBD DAN PPAS
53
MATRIKS PRIORITAS PEMBANGUNAN NO.
PRIORITAS PEMBANGUNAN
SASARAN
SKPD YANG MELAKSANAKAN
NAMA PROGRAM
1
2
3
4
5
6
7
Bab III pada PPAS
dst JUMLAH
Format matriks di atas memberikan arahan model penyusunan matriks prioritas pembangunan daerah. Pertanyaan yang sering muncul adalah di tingkat apakah prioritas pembangunan daerah diletakkan? Apabila disetarakan dengan elemen perencanaan strategis LAN. Dimana di dalamnya terdapat visi-misi-tujuan-sasaran-kebijakan-program-dan kegiatan, maka prioritas pembangunan daerah muncul sebagai permasalahan strategis yang menjadi agenda utama daerah. SKPD yang melaksananakan prioritas pembangunan diidentifikasi melalui tupoksi berdasarkan fungsi dalam struktur organisasi Pemda secara keseluruhan. 54 BAB IV. PLAFON ANGGARAN BERDASARKAN URUSAN, PROGRAM DAN KEGIATAN • • •
30
Plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintahan Plafon anggaran sementara berdasarkan progarm/kegiatan Plafon anggaran sementara untuk belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga
Mengacu Permendagri 13/2006 tentang Panduan Pengelolaan Keuangan Daerah, pembangunan daerah secara administratif disusun berdasarkan urusan pemerintahan yakni urusan pemerintahan wajib dan urusan pilihan. Selanjutnya oleh daerah setiap urusan tersebut dilimpahkan pelaksanaannya kepada SKPD/unit kerja yang ada. SKPD melaksanakan setiap urusan yang menjadi Tupoksinya melalui sejumlah program dan kegiatan. Logika penyusunan plafon anggaran untuk setiap SKPD menggunakan urutan yang sama.
SESI 3
PENYUSUNAN KU-APBD DAN PPAS
55
PLAFON ANGGARAN MENURUT ORGANISASI KODE
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
1
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (RP)
KETERANGAN
URUSAN WAJIB
1
01
1
PENDIDIKAN 01
Dinas Pendidikan
02
Kantor Perpustakaan Daerah
02
KESEHATAN 01
Dinas Kesehatan ...........
2
URUSAN PILIHAN
2
01
PERTANIAN 01
Dinas Pertanian
tabel IV.1 di subbab IV pada PPAS
..........
Plafon anggaran menurut organisasi merupakan penjumlahan plafon anggaran program dan kegiatan daerah yang dilaksanakan oleh SKPD sesuai dengan Tupokinya masing-masing. Tupoksi SKPD biasanya termuat dalam Perda SOTK daerah masing-masing. 56
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN Urusan : SKPD :
NO
PROGRAM / KEGIATAN
01
Program A
02
Program B
SASARAN
TARGET
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (RP)
Tabel IV.2 pada PPAS 03
Program C
04
Program D
05
dst
Plafon anggaran sementara ditingkat program dan kegiatan merupakan plafon anggaran dalam unit paling kecil dalam penyusunan PPAS di pemerintah daerah. Yang penting untuk dijelaskan oleh fasilitator mengacu kepada tabel ini adalah penulisan sasaran yang mengacu kepada kriteria SMART dan target yang menunjukkan tingkat pencapaian yang realist ik dan menantang. Sasaran dan target menjadi penilaian tingkat kewajaran alokasi anggaran untuk setiap program dan kegiatan yang ada. SESI 3
31
PENYUSUNAN KU-APBD DAN PPAS
58
PAGU ANGGARAN – BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai = gaji dan tunjangan PNS serta tambahan penghasilan sesuai dengan aturan yang berlaku • • • • • •
Beban Kerja Lokasi penugasan Kondisi Kerja Profesi Prestasi Kerja Pertimbangan obyektif lainnya
Bunga = berdasarkan tingkat bunga dalam perjanjian
Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja Tak Terduga dihitung = berdasarkan kemampuan keuangan
Pagu anggaran belanja tidak langsung, seper ti pagu belanja pegawai disusun mempertimbangkan regulasi yang terkait dengan gaji dan tunjangan PNS serta tambahan penghasilan untuk PNS. Hal yang sama untuk pagu anggaran dalam kelompok belanja tidak langsung. Pada prakteknya di daerah, penyusunan pagu anggaran belanja langsung disusun setelah mempertimbangkan kebutuhan alokasi belanja tidak langsung di tingkat daerah dan di tingkat SKPD. 59 PAGU ANGGARAN – BELANJA LANGSUNG
PAGU ANGGARAN = VOLUME KEGIATAN X BIAYA SATUAN PER KEGIATAN
Fasilitator menguraikan formula penyusunan pagu anggaran belanja langsung program menggunakan model akumulasi belanja kegiatan.
Volume kegiatan = tingkat pelayanan kegiatan x sasaran pelayanan kegiatan Tingkat pelayanan kegiatan = % x tingkat pelayanan berdasarkan SPM Sasaran pelayanan kegiatan = Total populasi sasaran kegiatan
32
SESI 3
PENYUSUNAN KU-APBD DAN PPAS
60 BAB V.PEMBIAYAAN DAERAH
Berisikan : • Target penerimaan pembiayaan daerah • Target pengeluaran pembiayaan daerah
Berisikan target pencapaian penerimaan pembiayaan daerah apabila struktur pembiayaan bersifat defisit. Disisi lain target pengeluaran pembiayaan diperlukan apabila diperkirakan struktur pembiayaan daerah menjadi surplus.
61
TANYA JAWAB
Fasilitator memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan pertanyaan, keberatan dan sanggahan. Fasilitator juga memberikan ruang apabila peserta akan memberikan pengkayaan informasi terhadap presentasi yang telah dipaparkan oleh fasilitator. Waktu yang disediakan kurang lebih 30 menit.
62
Waktu rehat kopi disediakan 15-30 menit untuk peserta.
REHAT KOPI
SESI 3
33
PENYUSUNAN KU-APBD DAN PPAS
Lembar Catatan:
__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________
34
SESI 3
PENYUSUNAN KU-APBD DAN PPAS
SESI 4 Menyusun Prioritas Daerah
Tujuan: Peserta mampu menyusun prioritas program dan kegiatan. Peserta mengetahui teknik sederhana dalam menyusun prioritas program dan kegiatan. • •
Materi: • •
Power Point Slide.
Lembar Latihan 2 – Teknik Menentukan Prioritas Program dan Kegiatan.
Waktu: ± 120 Menit.
Metode: Diskusi kelompok. Diskusi pleno. Presentasi kelas. • • •
Alur: • • • •
menjelaskan tujuan latihan ( ± 5 menit). Fasilitator membagikan lembar kerja latihan ( ± 5 menit). Diskusi kelompok dan pleno( ± 60 menit). Presentasi kelas ( ± 50 menit). Lead fasilitator
Penjelasan Slide: Lihat halaman berikut!
SESI 4
35
PENYUSUNAN KU-APBD DAN PPAS
36
SESI 4
PENYUSUNAN KU-APBD DAN PPAS
Penjelasan Slide 64
Latihan 2: Teknik Menentukan Prioritas Program dan Kegiatan
SESI 4
Sesi latihan penyusunan prioritas program dan kegiatan dilaksanakan selama 90 menit. Latihan ini bertujuan untuk memperluas wawasan peserta dalam membuat prioritas dan untuk mendapatkan konsensus dalam proses pembuatan keputusan anggaran yang demokratis.
37
PENYUSUNAN KU-APBD DAN PPAS
Lembar Catatan:
__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________
38
SESI 4
PENYUSUNAN KU-APBD DAN PPAS
LATIHAN 2 Teknik Menentukan Prioritas Program dan Kegiatan
SESI 4
39
PENYUSUNAN KU-APBD DAN PPAS
40
SESI 4
PENYUSUNAN KU-APBD DAN PPAS
Latihan - 2: Teknik Menentukan Prioritas Program dan Kegiatan
Waktu yang dibutuhkan: 60 menit Tujuan Latihan ini bertujuan untuk memperluas wawasan peserta dalam membuat prioritas dan mendapatkan konsensus dalam proses pembuatan keputusan angg aran yang demokratis. Proses Para peserta akan bekerja dalam kelompok untuk latihan ini. Bagikan latihan berikut ini dan jawablah lembar-lembar di bawah ini secara terpisah. Beritahu para peserta bahwa mereka mempunyai waktu 45 menit untuk membaca informasi ini dan menjawab pertanyaannya. Sarankan kepada peserta bahwa pendekatan latihan ini adalah dengan membaca Langkah 1: Membuat Kriteria Evaluasi dan kemudian memberi jawaban ke Jawaban Kelompok di tempat Langkah 1 pada lembar jawaban. Kemudian bacalah Langkah 2: Buatlah urutan dan berilah bobot pada Kriteria ter sebut dan sediakan jawaban ke Jawaban Kelompok di tempat Langkah Ke-2 pada lembar jawaban dan lakukan juga pada Langkah 3 dan Langkah 4. Pada akhir menit ke-45, fasilitasilah sebuah diskusi berdasarkan pada hanya jawaban yang tersedia di Langkah 4. Diskusi ini merupakan bagian kritikal pada tugas ini, bagaimana jenis proses pengambilan keputusan diterapkan pada pemerintah daerah. Jawablah Langkah 1 sampai dengan Langkah 3 hanya dengan memberikan proses pemikiran yang mendalam bagi para peserta untuk mengerti, sehingga mereka dapat menentukan bagaimana menerapkan proses pembuatan keputusan ini dengan cara terbaik pada organisasi mereka yang merupakan jawaban Langkah 4.
SESI 4
41
PENYUSUNAN KU-APBD DAN PPAS
Handout: Membuat Prioritas Anggaran Pemerintah daerah di seluruh dunia mengalami masalah yang umum terjadi; kelihatannya tidak pernah ada uang yang cukup untuk memenuhi semua tuntutan pelayanan masyarakat dalam bentuk proyek dan fasilitas. Setiap ide pengeluaran mempunyai pendukungnya. Masyarakat dan kelompok kepentingan kelihatannya hanya tertarik pada favorit-favorit mereka saja. Mereka hanya mempunyai sedikit kesabaran ketika mendengar bahwa pemerintah daerah harus mempertimbangkan begitu banyaknya tuntutan yang kompetitif dengan sumber daya yang terbatas. Lalu bagaimana pemerintah daerah harus membuat pilihan yang sulit untuk mempertimbangkan semua proposal anggaran, mencapai konsensus dan menerapkan anggaran? Satu pendekatan yang penting adalah membuat kriteria dan prioritas untuk mempertimbangkan usulan anggaran. Langkah pertama adalah mengidentifikasi dan mengurutkan kriteria. Karena tiap daerah adalah unik, maka hal ini harus dilakukan oleh tiap kota atau kabupaten. Prosesnya tidak hanya terbatas pada pejabat pemerintah yang ditunjuk dan dipilih saja, tetapi juga oleh masyarakat. Suatu pendekatan untuk mengembangkan informasi publik dan rencana partisipatif disajikan di sesi sebelumnya pada lokakarya ini. Langkah 1: Membuat Kriteria Evaluasi.
Sebelum kita mengidentifikasi area prioritas seperti menyediakan pelayanan baru atau fasilitas umum, disarankan untuk lebih dulu mengidentifikasi kriteria evaluasi yang lebih umum. Terdapat beberapa kriteria yang mungkin (perlu dipertimbangkan) pemerintah daerah, termasuk kombinasi berikut ini: Berhubungan dengan keadaan darurat – baik memberi tanggapan atau mencegah kerusakan dari bencana alam seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, gempa bumi, kebakaran atau gunung meletus, atau berhubungan dengan bencana lainnya seperti epidemik. Memelihara pelayanan yang ada pada tingkat kualitas yang sekarang. Jika tidak ada alasan untuk mengurangi atau meniadakan pelayanan yang sekarang, banyak pemerintah daerah menempatkan prioritas yang tinggi untuk mempertahankan pelayanan pada tingkat apa adanya. Memelihara kesehatan publik dan keamanan – berhubungan dengan masalah yang ser upa, tetapi tidak dalam keadaan darurat. Contohnya menghilangkan polusi apabila sungai daerah dapat menghentikan dampak buruk kesehatan, meningkatkan kualitas air minum, memperbaiki kondisi yang membahayakan pada jalan raya atau jembatan dan seter usnya. Berhubungan dengan masalah sosial yang khusus seperti kemiskinan, perumahan untuk orang miskin atau tuna wisma, mortalitas bayi, kejahatan, kehamilan remaja dan pemakai obat/narkoba.
42
SESI 4
PENYUSUNAN KU-APBD DAN PPAS
Menangani masalah pemeliharaan yang tertunda – mencegah penurunan kualitas bangunan sarana umum, jalan raya dan infrastruktur utilitas untuk melanjutkan atau memperpanjang penggunaannya. Meningkatkan ekonomi masyarakat guna menyediakan lapangan pekerjaan yang lebih banyak dan atau lebih baik. Meningkatkan produktivitas karyawan pemerintah daerah – memberikan pelatihan, perlengkapan, akomodasi dan kompensasi yang layak kepada karyawan kota/kabupaten sehingga dapat dituntut adanya efisiensi dan efektivitas yang lebih besar dalam kegitannya. Memperindah lingkungan melalui pengendalian, perencanaan, pemeliharaan dan pengelolaan sampah untuk meningkatkan kualitas hidup. Menangani prioritas khusus lainnya termasuk semua yang menyangkut penambahan atau perbaikan jalan untuk meningkatkan fasilitas rekreasi bagi orang-orang muda. Masukan untuk mengidentifikasi kriteria tersebut dapat dicari melalui tanya jawab atau survei terhadap pimpinan masyarakat di daerah itu sendiri, pelaku bisnis, LSM, dan lembaga masyarakat yang utama. Usahakan untuk mendapatkan masukan atas masalah-masalah tersebut dari masyarakat umum. Langkah 2: Memberi Urutan dan Memberi Bobot Kriteria
Langkah berikutnya adalah menentukan kriteria mana yang paling penting dibandingkan dengan lainnya. Penggunaan contoh, dapat membantu kita untuk mengerti suatu proses. Asumsikan Langkah 1 menghasilkan lima kriteria dibawah ini, setelah interaksi yang ekstensif dengan pimpinan masyarakat. Pengendalian banjir (Kriteria umum: berhubungan dengan keadaan darurat) Menjaga tingkat pelayanan yang ada sekarang Mengurangi kemacetan lalu lintas (Kriteria umum: berhubungan dengan prioritas khusus lainnya) Menciptakan pekerjaan baru di sektor swasta (Kriteria umum: mengembangkan ekonomi rakyat) Memperbaiki fasilitas sekolah umum yang telah rusak (Kriteria umum: berhubungan dengan masalah pemeliharaan) Memperindah lingkungan • • •
•
•
•
Urutan di atas belum diurut atau diberi bobot untuk merefleksikan seberapa penting satu kriteria dengan kriteria lainnya. Tidak cukup dengan hanya memberi ur utan dari nomor 1 sampai dengan nomor 6 pada daftar di atas. Untuk benar-benar dapat memanfaatkan kriteria tersebut dalam pembuatan keputusan pada tiap kriteria sebaiknya dialokasikan angka sebanyak 100. Dengan cara ini, kita dapat melihat bahwa satu kriteria dengan angka yang spesifik lebih penting dari yang lainnya.
SESI 4
43
PENYUSUNAN KU-APBD DAN PPAS
Untuk mendapatkan informasi ini, kita perlu untuk kembali ke daftar kriteria yang telah dikonsultasikan, atau mungkin berkonsultasi dengan perwakilan kelompok dan mintalah opini mereka mengenai bobot yang bersangkutan. Asumsikan bahwa evaluasi telah selesai dan hasilnya yang terlihat di daftar berikut telah dikumpulkan. Bahkan bila proses ini tidak berlanjut, analis anggaran pemerintah daerah paling tidak dapat menyusun proposal anggaran menurut prioritas. Apabila tidak ada pertimbangan-pertimbangan lain yang perlu diperhatikan oleh pengambil keputusan, hasil dari latihan ini akan memunculkan suatu anjuran bahwa pengeluaran yang diusulkan pada usaha pengendalian banjir akan memperoleh penekanan yang lebih besar daripada pengawasan pembuangan sampah. Langkah 3: Membuat Skala Kriteria
Proses dapat dibuat pada tingkat yang lebih lengkap bila skala dikembangkan untuk tiap kriteria. Skala tiga poin sering digunakan untuk mengindikasikan manfaat yang diharapkan. Tidak ada manfaat sama sekali diberi nilai 0 dan tingkat yang paling tinggi manfaatnya diberi nilai 3. Saran untuk memberi nilai pada keenam kriteria digunakan pada contoh yang tersedia disini. Hanya terdapat dua pilihan untuk beberapa kasus. Sebagai contoh, proposal anggaran bisa saja mendukung atau tidak mendukung dipertahankannya pelayanan yang ada se karang. Dalam membuat skala kriteria, penting sekali kita menggunakan akal sehat. Dalam mempertimbangkan nilai pengendalian banjir, asumsi yang disajikan disini adalah pemerintah daerah menempatkan penekanan yang tinggi pada proyek pengendalian banjir yang akan menghasilkan manfaat langung dan meluas. Nilai yang paling tinggi kemudian dapat diberikan pada proyek yang tidak saja hanya menanggulangi banjir pada suatu area, tetapi juga bisa dikombinasikan dengan proyek/kegiatan tambahan dan atau bendungan pengontrol banjir. Langkah 4: Menilai Proposal Anggaran
Sekarang kita dapat menggunakan sistem untuk mengevaluasi proposal anggaran. Contoh di bawah ini adalah proyek pengendalian banjir yang memberikan manfaat baik langsung maupun secara luas dan juga memberi hasil pada kelancaran lalu lintas jalan sekitarnya. Proposalnya mungkin tidak mempunyai dampak pada prioritas pemerintah daerah lainnya , yaitu pemeliharaan pelayanan saat ini, penciptaan lapangan kerja, peningkatan fasilitas sekolah atau memperbaiki lingkungan. Dengan menggunakan sistem evaluasi kami, proposal anggaran akan mendapatkan poin sebesar 110. Sistem ini memberikan suatu metode bagi pembuat keputusan anggaran untuk membandingkan proposal-proposal yang mempunyai karakter yang sangat berbeda.
44
SESI 4
PENYUSUNAN KU-APBD DAN PPAS
Faktor Keputusan Anggaran Lainnya
Penting untuk diketahui bahwa keputusan anggaran dibuat tidak hanya berdasarkan pada sistem seperti yang dijelaskan di sini. Pendekatan evaluasi ini hanya merupakan alat pembuatan keputusan. Jangan lupa bahwa prioritas berubah sepanjang waktu. Dianjurkan untuk melakukan proses penyusunan prioritas setiap tahunnya.
Keterangan Kegiatan
Kriteria
Nilai X Bobot = Poin
Total Poin Evaluasi
SESI 4
45
PENYUSUNAN KU-APBD DAN PPAS
Latihan2: Lembar Jawaban
Jawaban Kelompok di Langkah 1: Untuk tujuan latihan ini, silahkan gunakan kriteria yang terdapat pada daftar di bawah ini.
Identifikasikan 3 prioritas teratas kelompok Anda dari daftar yang telah diberikan di atas. Prioritas 1:___________________________________________________________ Prioritas 2:____________________________________________________________ Prioritas 3:___________________________________________________________
Tanggapan Kelompok terhadap Langkah 2: Dengan menggunakan 3 prioritas teratas yang telah diidentifikasikan oleh kelompok Anda pada Langkah 1, sekarang buatlah urutan prioritas tersebut dan berilah bobot dimana total dari bobot ini akan berjumlah 100 dengan menggunakan contoh yang terdapat pada Langkah 2.
g n i k n a R
Kriteria
Bobot
1
2
3
Akan berjumlah
46
100
SESI 4
PENYUSUNAN KU-APBD DAN PPAS
Tanggapan Kelompok terhadap Langkah 3: Dengan menggunakan tiga kriteria yang telah terseleksi di atas, sekarang kembangkan sebuah skala untuk tiap kriteria.
Kriteria
Pengendalian Banjir
— 0 —
— 2 —
— 3—
Manfaat secukupnya dan dapat dirasakan secara langsung
Manfaat yang signifikan dan dapat dirasakan secara langsung
Manfaat yang signifikan, langsung dan meluas
Memelihara Sedikit atau tingkat tidak ada pelayanan yang manfaat ada
—
—
Mendukung kelangsungan tingkat pelayanan sekarang
Mengurangi kemacetan lalu lintas
Sedikit atau tidak ada manfaatnya
Manfaat secukupnya dan dapat dirasakan secara langsung
Manfaat yang signifikan dan dapat dirasakan secara langsung
Manfaat yang signifikan, langsung dan meluas
Menciptakan Sedikit atau pekerjaan baru tidak ada di sektor manfaatnya swasta
Kurang dari 25 pekerjaan baru yang diciptakan
26 – 100 pekerjaan baru yang diciptakan
Lebih dari 100 pekerjaan baru yang diciptakan
Memperbaiki fasilitas umum sekolah yang telah rusak
Sedikit atau tidak ada manfaatnya
Memperbaiki secukupnya hanya untuk kerusakan
Memperbaiki guna meningkatkan fasilitas
Memperbaiki secara keseluruhan
Memperindah lingkungan
Sedikit atau tidak ada manfaatnya
Manfaat secukupnya dan dapat dirasakan secara langsung
Manfaat yang signifikan dan dapat dirasakan secara langsung
Manfaat yang signifikan, langsung dan meluas
SESI 4
Sedikit atau tidak ada manfaat
— 1 —
47
PENYUSUNAN KU-APBD DAN PPAS
Tanggapan Kelompok terhadap Langkah 4: Bagaimana pendekatan ini digunakan untuk membuat prioritas oleh DPRD pada pemerintah daerah anda? __________________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________
48
SESI 4
PENYUSUNAN KU-APBD DAN PPAS
SESI 5 Penutup dan Evaluasi
Tujuan: Peserta dapat melakukan refleksi diri terhadap hasil pembelajaran yang telah dilaksanakan selama satu hari kegiatan. Peserta dapat mengidentifikasi pengetahuan dan pengalaman baru yang telah didapatkan selama proses pendampinan teknis dilaksanakan. Peserta dapat mengidentifkasi langkah-langkah selanjutnya yang akan diterapkan untuk meningkatan kualitas dokumen KUA dan PPAS. •
•
•
Materi: Power point . Lembar Latihan. • •
Waktu: ± 15 Menit.
Metode: Kerja individual. Presentasi individu. • •
Alur: Penjelasan latihan oleh fasilitator ( ± 2 menit). Pembagian lembar kerja latihan ( ± 1menit). Pengisian lembar kerja ( ± 2 menit). Presentasi individu terpilih secara acak ( ± 10 menit). • • • •
Penjelasan Slide: Lihat halaman berikut!
SESI 5
49
PENYUSUNAN KU-APBD DAN PPAS
50
SESI 5
PENYUSUNAN KU-APBD DAN PPAS
Penjelasan Slide 65
Transfer Pembelajaran
66
Evaluasi dan Penutupan
SESI 5
Tujuan dari latihan transfer pembelajaran ini ditujukan untuk mendorong peserta agar mampu melakukan refleksi personal terhadap pengetahuan dan pemahaman baru yang dapat diperoleh selama proses pendampingan teknis ini dilakukan.
Sebelum mengakhiri pelaksanaan pendampingan teknis penyusunan KUA dan PPAS, fasilitator menunjuk secara acak peserta untuk memberikan kritik, saran, pesan dan kesan selama sehari mengikuti pendampingan teknis ini; baik menyangkut kualitas fasilitator, tempat penyelenggaraan maupun aspek-aspek lain yang dipandang perlu. Selanjutnya fasilitator menutup secara resmi acara dengan mengucapkan selamat jalan ke tempat tujuan masingmasing.
51
PENYUSUNAN KU-APBD DAN PPAS
Lembar Catatan:
__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________
52
SESI 5
PENYUSUNAN KU-APBD DAN PPAS
LAMPIRAN
LAMPIRAN
53
PENYUSUNAN KU-APBD DAN PPAS
54
LAMPIRAN
PENYUSUNAN KU-APBD DAN PPAS
Lampiran 1
Proses Penyusunan KUA dan PPAS Nama Kota/Kabupaten ..... Pendampingan Teknis Sehari
08:00 – 08:30 Registrasi 08:30 – 09:00 Pengantar Pendampingan Teknis; Sasaran dan Hasil yang Diharapkan 09:00 – 10:30 Penyusunan Kebijakan Umum – APBD dan Tanya Jawab 10:30 – 11:00 Rehat Kopi 11:00 – 12.30 Latihan-1: Analisis KU-APBD dan PPAS 12.30 – 13.30 Istirahat Makan Siang 13.30 – 15.00 Penyusunan PPAS 15:00 – 15:15 Rehat Kopi 15:15 – 16.45 Latihan-2: Teknik Menentukan Prioritas Program dan Kegiatan 16:45 - 17:00
LAMPIRAN
Evaluasi dan Penutupan
55
PENYUSUNAN KU-APBD DAN PPAS
Lampiran 2
Latihan Penutup: Transfer Pembelajaran
Waktu yang dibutuhkan 15 menit Tujuan Latihan ini membantu peserta memindahkan pengalaman belajar dalam pendampingan teknis ke kegiatan di dunia nyata. Fokus latihan ini adalah pada penumbuhan harapan, melibatkan dengan perencanaan yang realistis dan membangun komitmen pribadi. Latihan ini sebagian besar dikerjakan sendiri dengan sedikit berbagi pengalaman. Proses Gunakan 5 menit pada akhir pendampingan teknis untuk memusatkan perhatian peserta pada pendampingan teknis dan mendorong mereka untuk terus bereksperimen denga ide-ide yang dibahas dalam manajemen dan kegiatan pemerintahan. Mulailah dengan memberikan waktu 5 menit bagi peserta untuk mengisi sendiri kuesioner transfer pembelajaran berikut. Setelah selesai, minta peserta untuk secara cepat berbagi rencana dengan kelompok mengenai dua-tiga hal yang akan mereka lakukan secara berbeda dalam jabatan mereka terkait dengan pendampingan teknis sebagai penutup pendampingan teknis. Umumnya disepakati bahwa tujuan pelatihan adalah untuk memperbaiki cara sesorang melakukan sesuatu dengan menunjukkan cara yang lebih baik. Sesungguhnya, keberhasilan pelatihan dapat diukur dari besarnya perubahan dan pemahaman yang terjadi baik selama pelatihan dan setelah pelatihan berakhir. Catatan untuk Pelatih.
Komitmen untuk belajar dan berubah yang dibuat pada penutupan laokakarya dapat membantu peserta mengatasi penolakan belajar di diri sendiri dan lingkungan kerja. Pelatih dapat membantu peserta melakukan transisi yang sukses dari dunia belajar ke dunia aplikasi melalui beberapa latihan perencanaan sederhana.
56
LAMPIRAN
PENYUSUNAN KU-APBD DAN PPAS
Lembar Transfer Pembelajaran
Gunakan beberapa menit untuk kembali mengingat pendampingan teknis, ide-ide baru yang Anda pelajari dalam pendampingan teknis ini, dan apa pendapat Anda. Lalu, tuliskan dalam satu dua kalimat untuk menggambarkan hal menarik yang Anda pelajari mengenai diri Anda sendiri selama pendampingan teknis berlangsung. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Berdasarkan apa yang Anda pelajari mengenai diri Anda sendiri dan berbagai kemungkinan perubahan seperti yang ditampilkan oleh pendampingan teknis ini, apa dua atau tiga hal yang akan Anda lakukan secara berbeda yang berkaitan dengan pendampingan teknis yang bar u Anda jalani? 1. ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 2. ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 3. ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Terakhir, kendala apa yang ada dalam diri Anda sendiri atau dalam lingkungan kerja Anda yang kiranya akan Anda alami dalam usaha Anda menerapkan perubahan-perubahan ini? Apa yang akan Anda lakukan untuk mengatasi atau meminimalkan kendala-kendala tersebut?
Kendala yang diperkirakan
1. ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________
LAMPIRAN
57
PENYUSUNAN KU-APBD DAN PPAS
2. ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 3. ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________
Bagaimana Anda akan mengatasi kendala? 1. ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 2. ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 3. ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________
58
LAMPIRAN
PENYUSUNAN KU-APBD DAN PPAS
Lampiran 3
Evaluasi Lokakarya Evaluasi Kinerja untuk Kota/Kabupaten ............
Materi Presentasi oburuk okurang baik osedang
obaik
osangat
baik
Latihan oburuk
osedang
obaik
osangat
baik
Bahan Bacaan oburuk okurang baik osedang
obaik
osangat
baik
Ruang Pertemuan oburuk okurang baik osedang
obaik
osangat
baik
Makanan oburuk
obaik
osangat
baik
okurang baik
okurang baik
osedang
Komentar tentang hal-hal diatas?
Saran untuk perbaikan?
LAMPIRAN
59
PENYUSUNAN KU-APBD DAN PPAS
Lembar Catatan:
__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________
60
LAMPIRAN
