PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN KEBUTUHAN SDM KESEHATAN UNTUK DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA

PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN KEBUTUHAN SDM KESEHATAN Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan Badan PPSDM Kesehatan Tahun 2013

1. LANDASAN HUKUM

LANDASAN HUKUM 

Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005 – 2025



Undang-undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan



Undang-undang No.44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit



Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Kewenangan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kab/Kota



Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional



Peraturan Menteri Kesehatan No. 6 tahun 2013 Tentang Kriteria Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terpencil, Sangat Terpencil, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Tidak Diminati



Peraturan Menteri Kesehatan No. 7 tahun 2013 Tentang Pedoman Pengangkatan dan Penempatan Dokter dan Bidan Sebagai PTT



Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 tahun 2013 Tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan

3

LANJUTAN  Kepmenkes No. 81 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan SDMK di Tingkat Provinsi, Kab/Kota serta RS  Kepmenkes No. 375/Menkes/SK/V/2009 tentang RPJPK 2005 2025  Kepmenkes No. HK.03.01/60/I/2010 tentang RENSTRA DEPKES 2010 - 2014  Kepmenkes No.340 Tahun 2010 tentang Klasifikasi RS

UU NO 36/2009 TENTANG KESEHATAN PASAL 16: Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya di bidang kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya

SUMBER DAYA

TENAGA KESEHATAN

FASILITAS YANKES

PERBEKALAN KESEHATAN

TEKNOLOGI & PRODUK TEKNOLOGI

UU NO 36/2009 TENTANG KESEHATAN, PASAL 21

Ps 21 ayat (1) : Pemerintah mengatur perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan dan pengawasan mutu nakes dalam rangka penyelenggaraan yankes Ps 21 ayat (2) : Ketentuan mengenai perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan dan pengawasan mutu nakes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah

Ps 21 ayat (3): Ketentuan mengenai tenaga kesehatan diatur dengan UU

UU NO 44/2009 TENTANG RUMAH SAKIT Ps 7 ayat (1) : RS harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, sumber daya manusia, kefarmasian dan peralatan

Ps 12 ayat (1) : Persyaratan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Ps 7 ayat (1) yaitu : RS harus memiliki tenaga tetap yang meliputi tenaga medis dan penunjang medis, tenaga keperawatan, tenaga kefarmasian, tenaga manajemen RS dan tenaga non kesehatan.

PEMENUHAN KEBUTUHAN TENAGA KESEHATAN MENJADI TANGGUNG JAWAB BERSAMA ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH KEMKES, KEMDAGRI, MENPAN, BKN

PERMANEN • Pengangkatan CPNS Pusat (Dilingkungan Kemenkes) SEMI PERMANEN • Pengangkatan dr spes/drg spes/dr/drg/bidan PTT Pusat

TEMPORER • Penugasan Khusus D-3 Kesehatan Di Puskesmas • Penugasan Khusus Residen

PEMDA, BKD, DINKES

PERMANEN • Pengangkatan CPNS Daerah (Dilingkungan Pemda) SEMI PERMANEN • Pengangkatan PTT Daerah

UPAYA POKOK DALAM SUB SISTEM SDM-KES PERENCANAAN

SUB SISTEM SDM-KES

PENGADAAN PENDAYAGUNAAN PEMBINAAN & PENGAWASAN

TUGAS KEMKES (BPPSDMK) SESUAI PP 38 TTG PEMBAGIAN WEWENANG

Perencanaan SDM Kes

Pengadaan SDM Kes

Pembinaan dan Pengawasan Pendayagu -naan SDM Kes

PusrenGun SDM Kes

Pustanserdi k Pusdiklat Nakes Pusdiklat Aparatur

PusrenGun SDM Kes

TIGA STANDAR PENGEMBANGAN TENAGA KESEHATAN Standar Pelayanan

Standar Kompetensi

Standar Pendidikan

KEBUTUHAN TENAGA KESEHATAN

2. PERENCANAAN KEBUTUHAN SDM KESEHATAN

PERENCANAAN SDM KESEHATAN  Penyusunan

rencana kebutuhan, memperhatikan kebutuhan SDMK yang diutamakan untuk upaya kesehatan  Penguatan para Perencana SDM  Perencanaan melalui peningkatan dan pemantapan keterkaitannya dengan pengadaan, pendayagunaan, serta binawas  Penguatan sistem informasi untuk pengambilan keputusan

14

ISU POKOK PERENCANAAN KEBUTUHAN NAKES 

Kemampuan perencanaan kebutuhan nakes masih perlu ditingkatkan



Belum ada perencanaan kebutuhan nakes yang menyeluruh dan rinci secara nasional



Belum didukung dengan data/informasi SDM Kesehatan



Inpres 3/2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan 15

RASIO TENAGA KESEHATAN,

R A S I O D O K T E R U M U M P E R 1 0 0 . 0 0 0 P E N D U D U K TA H U N 2 0 1 2 8 9

SULAWESI BARAT NUSA TENGGARA TIMUR NUSA TENGGARA BARAT MALUKU MALUKU UTARA KALIMANTAN BARAT SULAWESI TENGAH SULAWESI TENGGARA LAMPUNG PAPUA PAPUA BARAT KALIMANTAN TENGAH JAMBI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG GORONTALO SUMATERA SELATAN KALIMANTAN SELATAN JAWA TENGAH BENGKULU JAWA TIMUR JAWA BARAT RIAU KEPULAUAN RIAU KALIMANTAN TIMUR INDONESIA BANTEN ACEH SULAWESI SELATAN SUMATERA BARAT SUMATERA UTARA BALI DI YOGYAKARTA SULAWESI UTARA DKI JAKARTA

12 13 13 14 14 14 15 16 19 19 21 21 22 23 23 25 25 28 28 30 30 32 33 33 35 37 41 43 56 69 74 139 -

20

40

60

80

Sumber : Konsil Kedokteran Indonesia, Desember 2012

100

120

140

RASIO DOKTER GIGI PER 100.000 PENDUDUK TAHUN 2012 1 1

NUSA TENGGARA TIMUR SULAWESI BARAT MALUKU MALUKU UTARA NUSA TENGGARA BARAT SULAWESI TENGGARA LAMPUNG PAPUA KALIMANTAN TENGAH BENGKULU SULAWESI TENGAH KALIMANTAN BARAT KEPULAUAN BANGKA BELITUNG GORONTALO PAPUA BARAT ACEH JAMBI KALIMANTAN SELATAN RIAU SUMATERA SELATAN BANTEN JAWA TENGAH JAWA BARAT KEPULAUAN RIAU JAWA TIMUR KALIMANTAN TIMUR INDONESIA SUMATERA BARAT SUMATERA UTARA SULAWESI SELATAN SULAWESI UTARA BALI DI YOGYAKARTA DKI JAKARTA

2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 10 13 17 23 48 -

5

10

15

20

25

30

Sumber : Konsil Kedokteran Indonesia, Desember 2012

35

40

45

50

RASIO DOKTER SPESIALIS PER 100.000 PENDUDUK TAHUN 2012 NUSA TENGGARA TIMUR

1

SULAWESI BARAT

1

MALUKU

2

MALUKU UTARA

2

NUSA TENGGARA BARAT

2

LAMPUNG

2

PAPUA

2

KALIMANTAN TENGAH

3

BENGKULU

3 3

SULAWESI TENGAH KALIMANTAN BARAT

3

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

3

SULAWESI TENGGARA

3

GORONTALO

4

PAPUA BARAT

4

JAMBI

4 4

KALIMANTAN SELATAN

5

RIAU

6

ACEH SUMATERA SELATAN

6

BANTEN

6

JAWA TENGAH

7 7

JAWA BARAT JAWA TIMUR

8

KALIMANTAN TIMUR

8

INDONESIA

9

SUMATERA BARAT

9

SUMATERA UTARA

9 10

SULAWESI SELATAN

13

SULAWESI UTARA

16

KEPULAUAN RIAU

19

BALI

23

DI YOGYAKARTA

48

DKI JAKARTA -

5

10

15

20

25

Sumber : Konsil Kedokteran Indonesia, Desember 2012

30

35

40

45

50

RASIO PERAWAT PER 100.000 PENDUDUK TAHUN 2013

BANTEN JAWA BARAT NUSA TENGGARA BARAT JAWA TIMUR JAWA TENGAH INDONESIA SUMATERA SELATAN SUMATERA UTARA KALIMANTAN BARAT RIAU NUSA TENGGARA TIMUR KEPULAUAN RIAU JAMBI SULAWESI BARAT KALIMANTAN SELATAN SUMATERA BARAT BALI SULAWESI SELATAN DI YOGYAKARTA MALUKU UTARA DKI JAKARTA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PAPUA GORONTALO SULAWESI TENGGARA KALIMANTAN TIMUR ACEH TARGET SULAWESI TENGAH MALUKU KALIMANTAN TENGAH BENGKULU SULAWESI UTARA PAPUA BARAT

0.00

45.41 47.39 64.01 68.20 69.19 84.82 88.94 91.82 100.00 101.04 102.34 104.68 104.92 106.63 109.38 111.24 111.44 115.33 121.48 123.87 125.72 132.51 133.67 135.31 140.20 144.76 154.17 158.00 161.95 162.20 175.71 178.34 196.57 236.65

50.00

100.00

150.00

Sumber : Sekretariat Badan PPSDMK dan Ditjen BUK, Januari 2013

200.00

250.00

RASIO BIDAN PER 100.000 PENDUDUK TAHUN 2013 BANTEN JAWA BARAT

20.64 21.91 28.16 30.01 34.06 34.51 36.67 40.35 41.40 43.75 43.85 44.06 45.15 46.45 48.42 50.19 50.45 50.85 54.35 55.54 58.06 58.46 58.65 61.38 61.84 66.48 68.44 72.79 74.92 75.00 77.12 78.56

NUSA TENGGARA BARAT LAMPUNG JAWA TIMUR DI YOGYAKARTA JAWA TENGAH INDONESIA BALI KEPULAUAN RIAU

KALIMANTAN BARAT SULAWESI BARAT SULAWESI SELATAN KALIMANTAN TIMUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SUMATERA SELATAN RIAU PAPUA GORONTALO NUSA TENGGARA TIMUR

SULAWESI UTARA JAMBI SUMATERA UTARA MALUKU SULAWESI TENGGARA

KALIMANTAN SELATAN SUMATERA BARAT SULAWESI TENGAH KALIMANTAN TENGAH TARGET

MALUKU UTARA PAPUA BARAT ACEH

118.30 119.16

BENGKULU

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

Sumber : Sekretariat Badan PPSDMK dan Ditjen BUK, Januari 2013

100.00

120.00

KEBUTUHAN TENAGA KESEHATAN DI RS YANG MASIH DI BAWAH STANDAR, TAHUN 2013

PERSENTASE JUMLAH RS YANG MEMILIKI DR UMUM DI BAWAH STANDAR

PERSENTASE JUMLAH RS YANG MEMILIKI DR GIGI DI BAWAH STANDAR

PERSENTASE JUMLAH RS YANG MEMILIKI PERAWAT DI BAWAH STANDAR

PERSENTASE JUMLAH RS YANG MEMILIKI BIDAN DI BAWAH STANDAR

PEMETAAN KEBUTUHAN TENAGA KESEHATAN DI PUSKESMAS YANG MASIH DI BAWAH STANDAR

PERSENTASE JUMLAH PUSKESMAS YANG MEMILIKI DOKTER DI BAWAH STANDAR

PERSENTASE JUMLAH PUSKESMAS YANG MEMILIKI DOKTER GIGI DI BAWAH STANDAR

PERSENTASE JUMLAH PUSKESMAS YANG MEMILIKI PERAWAT DI BAWAH STANDAR

PERSENTASE JUMLAH PUSKESMAS YANG MEMILIKI BIDAN DI BAWAH STANDAR

3. MENGAPA, APA DAN BAGAIMANA PERENCANAAN KEBUTUHAN TENAGA KESEHATAN STRATEGIS

MENGAPA PERENCANAAN KEBUTUHAN NAKES STRATEGIS MENJADI PENTING?(1)

MENGAPA PERENCANAAN KEBUTUHAN NAKES STRATEGIS MENJADI PENTING?(2)

Input Data : Data Umum : Luas wilayah, Jumlah Kecamatan, Jumlah desa, Jumlah Penduduk, Karakteristik Wilayah

Jumlah Puskesmas dan Tipe Puskesmas, serta karakteristik wilayah Puskesmas

Jumlah RS berdasarkan klasifikasi RS

Jumlah saryankes swasta dan lainnya

Jumlah dan jenis SDM Kesehatan di tiap saryankes

APA YANG DIMAKSUD DENGAN PERENCANAAN KEBUTUHAN? Upaya penetapan jenis, jumlah, dan kualifikasi tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan pembangunan kesehatan (Depkes, 2004)

Proses yang secara sistematis mengkaji keadaan SDM untuk memastikan bahwa jumlah dan kualifikasi dengan keterampilan yang tepat, akan tersedia pada saat dibutuhkan (Mondy&Noe 1995)

Proses menentukan kebutuhan tenaga dan berarti mempertemukan kebutuhan tersebut agar pelaksanaannya berinteraksi dengan rencana organisasi (Andrew E. Siluka 1981)

HASIL YANG DIHARAPKAN

BAGAIMANA CARA MENYUSUN PERENCANAAN KEBUTUHAN SDMK 1.

Menguraikan latar belakang dan dasar kebijakan terkait dengan perencanaan kebutuhan SDMK

2.

Pendekatan penyusunan dengan memperhatikan prioritas program dan target, masalah kesehatan, kondisi geografis dan demografi masing-masing daerah

3.

Didukung ketersediaan data (jumlah saryankes, jumlah SDMK yang ada)

METODE PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN SDM KESEHATAN 

Metode penyusunan kebutuhan SDM Kesehatan ditentukan berdasarkan :

a.

Kebutuhan epidemiologi penyakit utama masyarakat

b.

Permintaan akibat beban pelayanan kesehatan

c.

Sarana upaya kesehatan yang ditetapkan

d.

Standar atau rasio terhadap nilai tertentu.

lanjutan METODE DASAR KEB SDMK Sasaran Kebutuhan Upaya Kes Keperluan yg Kesehatan kesehatan ditetapkan (Health (Health Services (Health Need Service Demand Method) Targets Method) Method)

Rasio (Ratio Method)

Pengembangan Metode Dasar

Daftar Susunan Pegawai (DSP) / Authorized staffing list

Indiokator Kebutuhan Tenaga Beradsarkan Beban Kerja/ Work Load Indokator Staf Need

Skenario/Proyeksi dari WHO

Penyusunan Kebutuhan tenaga untuk Bencana